Buntut Penyegelan Kios Kudus Plasa, Pedagang Bakal Adukan Pemkab ke Ombudsman

Mei Wati, salah satu pedagang yang kiosnya disegel (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Mei Wati, salah satu pedagang yang kiosnya disegel (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Buntut dari penyegelan terhadap 15 kios di Kudus Plasa yang dilakukan Pemkab Kudus, berbuntut panjang. Pedagang berang atas tindakan itu. Melalui kuasa hukumnya, Himpunan Pedagang Kudus Plasa (HPKP) bakal mengadukan hal itu kepada Ombudsman.

“Surat dari Sekda Kudus memang sudah kami terima. Namun surat itu hanya berbunyi segel saja. Tidak ada perintah untuk menggembok kios,” kata Sigit Wahyudi, Kuasa Hukum HPKP kepada MuriaNewsCom.

Tindakan pemkab dinilai tidak hanya salah tapi dianggap merusak kios dengan cara menggembok. Untuk itulah, aduan akan dilayangkan secara resmi kepada Ombudsman.

Tak hanya akan mengadu kepada Ombudsman saja, rencananya, pedagang juga bakal melaporkan ke kepolisian.

Mei Wati, pedagang yang kiosnya disegel merasa dikebiri dengan cara yang dilakukan pemkab. Ia beserta para pedagang menilai cara pemkab bertindak membuat para pedagang menjadi takut.

“Kami merasa terancam dengan hal itu. Makanya kami menyewa pengacara dalam kasus ini. Dan untuk ke depannya kami percayakan kepada pengacara,” imbuhnya.

Editor : Kholistiono

Baca juga : Marah, Penyegelan Kios Kudus Plasa Akan Dibawa ke Ranah Hukum

Pasutri PKL di Taman Krida Kudus Akan Dipisahkan

Lapak Taman Krida siap digunakan, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Lapak Taman Krida siap digunakan, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Meski penempatan pedagang GOR ke Taman Krida Kudus dilakukan dengan cara undian, namun bagi pasangan suami istri yang berdagang di lokasi yang sama, tidak diperbolehkan menempati lapak dalam satu baris. Sebab, mereka harus memilih salah salah untuk berjualan di dalam maupun di luar Taman Krida.

Hal itu diungkapkan Kabid Pariwisata pada Disbudpar Sancaka Kudus, Dwi Supani. Menurutnya, supaya pedagang bisa lebih adil, maka yang sudah memiliki suami atau istri yang sesama pedagang, di antaranya harus berjualan dalam taman dan satunya di luar.

“Total kios yang kami bangunannya sejumlah 130, dari jumlah itu 106 bangunan luar taman, dan sisanya 26 berada di dalam Taman krida,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Langkah tersebut juga dilakukan agar kios dalam taman ditempati. Sebab diketahui bahwa lapak dalam taman masih kurang diminati para pedagang.

Mengenai jumlah pasangan yang berjualan, katanya, masih dalam tahap undian. Namun setidaknya lebih dari lima pasangan terdapat di lapak baru tersebut.

Lapak lain yang menjadi rebutan adalah lapak yang ada di luar. Dinas hanya menyediakan lapak yang dilengkapi dengan rolling door yakni 38 lapak.

Jelas itu menjadi kecemburuan pedagang yang tidak mendapatkan jatah lapak yang ada rolling door.

Mustiah, pedagang jagung bakar di kawasan itu menyebutkan senang mendapatkan lapak yang rolling door. Sebab dagangannya akan lebih aman nantinya.

“Saya senang, sebab mendapatkan lapak yang ada rolling door,” katanya.

Editor : Akrom Hazami

Pemkab Sebut Tarif Sewa Kios Murah, Tapi 25 Pedagang Plasa Kudus Ngotot Tolak Perjanjian Sewa

Nampak kios-kios pedagang di kawasan Kudus Plasa (Istimewa)

Nampak kios-kios pedagang di kawasan Kudus Plasa (Istimewa)

 

MuriaNewsCom, Kudus –  Dari 100 pedagang yang ada di Kudus Plasa, 75 pemilik kios diantaranya sudah melakukan perjanjian sewa. Sementara, 25 pedagang lainnya saat ini tetap menolak perjanjian sewa. Bahkan, ke 25 pedagang tersebut kini telah mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Negeri Kudus.

Untuk itu, Yasin menegaskan kalau pemkab akan bertindak tegas. Kalau dalam jangka waktu yang ditentukan para pedagang masih belum menunjukkan itikad baik, pemkab akan melakukan langkah eksekusi.

Apalagi, menurut Yasin, sejauh ini pemkab sudah memberikan kemudahan bagi pedagang untuk memperpanjang sewa. Tarif sewa yang diberlakukan sesuai perda terbilang sangat murah, yakni berkisar Rp 225 ribu per bulan.

”Meski sistem yang digunakan sewa, tapi dalam klausul perjanjiannya ada pasal yang menyebutkan kalau sewa bisa diperpanjang hingga 4 kali per lima tahun. Jadi, ini sangat menguntungkan pedagang,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

PKL Tak Lagi Nongol di Depan RSUD Purwodadi, Ini Sebabnya

Kepala Satpol PP Grobogan Hadi Widoyoko melakukan upaya pendekatan pada PKL agar tidak berjualan di depan pintu masuk RSUD Purwodadi (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Kepala Satpol PP Grobogan Hadi Widoyoko melakukan upaya pendekatan pada PKL agar tidak berjualan di depan pintu masuk RSUD Purwodadi (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Pemandangan berbeda terlihat di depan pintu masuk RSUD dr Soedjati Purwodadi hari ini, Kamis (21/1/2016). Dimana, tidak terlihat lagi adanya kesemrawutan akibat banyaknya PKL yang berjualan disitu. Demikian pula, kendaraan umum juga tidak lagi mangkal disitu untuk menunggu penumpang.

Kepala Satpol PP Grobogan Hadi Widoyoko menyatakan, beberapa hari lalu, semrawutnya kawasan depan pintu pasuk RSUD itu sempat dapat sorotan dari Komisi A DPRD setempat.

Bahkan, beberapa anggota DPRD juga sempat turun ke lokasi untuk melihat kondisi yang ada disitu. Para wakil rakyat meminta agar dinas terkait segera melakukan penataan terkait keberadaan PKL, angkot dan becak, yang membuat suasana terlihat semrawut dan mengganggu banyak orang serta pengendara.

“Setelah itu, kami kemudian melakukan upaya pendekatan pada para PKL. Mereka kita minta agar tidak berjualan di depan pintu masuk agar tidak mengganggu orang lain dan membahayakan diri sendiri. Sebab, sebagian PKL menaruh tempat jualannya hingga memakan bahu jalan raya,” katanya.

Melalui pendekatan itu, para PKL akhirnya bersedia pindah ke lokasi lain yang dirasa masih bisa digunakan dan tidak mengganggu jalan. Meski demikian, pihak Satpol PP juga menyiapkan sedikitnya 10 petugas untuk berjaga disitu.

Selain untuk membantu kelancaran arus kendaraan yang keluar masuk RSUD, para keberadaan petugas itu sekaligus untuk memantau agar para PKL tidak kembali berjualan disitu.

Ditambahkan, langkah penataan itu dilakukan guna menegakkan Perda No 16 Tahun 2014 yang didalamnya mengatur keberadaan PKL. Selain mengganggu pengguna jalan, penataan PKL di depan RSUD itu dilakukan lantaran lokasi disitu merupakan salah satu kawasan tertib.
Caption : Kepala Satpol PP Grobogan Hadi Widoyoko melakukan upaya pendekatan pada PKL agar tidak berjualan di depan pintu masuk RSUD Purwodadi (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Editor : Kholistiono

Pasar Sudah Jadi, PKL Kaliputu Tidak Kunjung Dipindah

PKL Kaliputu yang berjualan di depan pabrik rokok jumlahnya semakin banyak, dan Januari ini rencananya mereka segera dipindah ke pasar Kaliputu di Gang V, Kaliputu. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

PKL Kaliputu yang berjualan di depan pabrik rokok jumlahnya semakin banyak, dan Januari ini rencananya mereka segera dipindah ke pasar Kaliputu di Gang V, Kaliputu. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Pembuatan pasar Kaliputu, Kecamatan Kota yang bertempat di gang V Kaliputu, sudah selesai dibangun. Hanya, dalam pembangunan pasar yang menampung pedagang di Kaliputu itu, hingga kini masih belum dipindah.

Plt Kepala Dinas Dagsar Kudus Sudiharti mengungkapkan, pembangunan pasar memang sudah selesai dilaksanakan. Hanya, untuk pemindahan para pedagang, hingga kini masih ditahan lantaran masih menunggu proses pengundian.

”Masih menunggu undian para pedagang. Soalnya nanti kalau tidak diatur, maka pedagang bisa saling memilih tempat yang mereka inginkan,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, pasar Kaliputu yang terdapat di gang V Desa Kaliputu, mampu menampung hingga 129 pedagang. Meskipun, jumlah pedagang yang ada di dalam paguyuban PKL Kaliputu hanya 96 saja. Pihak Dagsar menambah jumlah kuota pedagang lantaran pihaknya memberikan kuota tambahan untuk masyarakat sekitar.

Selain itu, pedagang di Kaliputu juga semakin banyak. Sehingga kelebihan kuota pedagang, dapat ditampung dalam kelebihan kuota itu.

Hanya, meski jumlahnya ditambah namun tidak menjamin jumlahnya mencukupi untuk semua pedagang yang ada. Sebab, dari awal pembangunan pasar di buat untuk pedagang yang sudah lama berjualan di sana.

”Yang pasti Januari ini pasti dipindah. Jadi Januari ini juga, jalur di Kaliputu pasti sudah bersih dari para pedagang,” ungkapnya.

Sudiharti menambahkan, untuk dapat memaksimalkan para pedagang, maka angkutan yang mangkal juga dipindah. Rencananya, pihaknya akan kordinasi dengan Dishub terkait angkutan yang biasanya mangkal di sana. (FAISOL HADI/TITIS W)

Stiker PKL Kurang, Dinas Berencana Cetak Ulang

Gerobak PKL

 

KUDUS – Nampaknya stiker khusus PKL yang telah dibagikan, masih belum dapat memenuhi kuota jumlah PKL di Kudus. Bahkan kekurangan lebih dari separuh PKL yang terdaftar.

Plt Kepala Dinas Dagsar Sudiharti mengatakan, dalam pembuatan stiker khusus itu, pihaknya hanya mencetak 1500 stiker saja. Padahal, data yang dimiliki, jumlah PKL yang membutuhkan hingga 3000 lebih.

”Banyak yang meminta stiker itu. Jadi nanti pasti kita kasih semuanya setelah kita cetakkan lagi stiker yang sama persis seperti yang sudah ditempel dan dibagikan,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Cara tersebut, adalah persetujuan PKL. Sebab tidak semua PKL dapat, kecuali yang masuk dalam paguyuban. Selain itu, tertempelnya stiker tersebut juga tidak menjamin lapaknya bakal aman dari tertib aturan. Sebab kalaupun pedagang masih melanggar, seperti berjualan di trotoar bukan pada jam jualan juga bakal ditangani.

Dia menjelaskan, dalam acara Gebyar PKL juga bukan diwajibkan pedagang datang untuk mendapat stiker. Sebab meskipun tidak ikut, pedagang tetap mendapat stiker asalkan bergabung dalam paguyuban PKL.

”Banyak laporan kalau yang tidak ikut tidak boleh berdagang lagi. Itu tidak benar, karena Gebyar PKL adalah pestanya PKL,” ujarnya. (FAISOL HADI/TITIS W)

Pedagang jadi Kaya Raya Gara-gara Gebyar PKL Kudus

Hiburan dalam kegiatan Gebyar PKL di Kabupaten Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Hiburan dalam kegiatan Gebyar PKL di Kabupaten Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Selama kegiatan Gebyar PKL 5 Januari lalu, jumlah penghasilan PKL diklaim meningkat ketimbang pada hari biasanya. Bahkan, para pedagang dianggap dapat menjual barangnya dua hingga tiga kali lipat ketimbang biasanya.

Hal itu diungkapkan Plt Kepala Dinas Dagsar Kudus Sudiharti kepada MuriaNewsCom. Menurutnya, penghasilan para PKL dalam kegiatan itu jauh meningkat ketimbang hari biasanya. Bahkan ada pula PKL yang berharap untuk ditambah waktu untuk Gebyar PKL.

“Yang bilang itu para PKL dan paguyuban sendiri. Mereka bilang kalau penghasilan mereka semakin bertambah, makanya mereka meminta agar Gebyar PKL waktunya ditambahkan,” katanya kepada MuriaNewsCom

Menurutnya, untuk penambahan waktu hari Gebyar PKL, pihaknya belum dapat memutuskan. Sebab dengan adanya kegiatan itu juga berdampak pada lainnya seperti arus lalu lintas.Karena PKL menempati jalan utama protokol.

Sedangkan untuk penjualnya atau para PKL, kata dia, memiliki pelanggan yang banyak saat kegiatan itu . Bahkan, untuk PKL penjual nasi, jika biasanya hanya menghabiskan lima kilo beras, saat momen itu dapat mencapai 15 kilo beras.

“Itu hanya beberapa kabar dan informasi yang kami dapat. Bahkan pada tahun pertama ada yang bilang habis sampai 25 kilo. Dan kami rasa tahun inipun sama, meski ada hujan,” jelasnya. (FAISOL HADI/AKROM HAZAMI)

Gebyar PKL Kudus Tahun Ini Lebih Ramai

Panggung hiburan menambah Gebyar PKL di Kudus semakin ramai. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Panggung hiburan menambah Gebyar PKL di Kudus semakin ramai. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Pelaksanaan Gebyar PKL Kudus yang dilaksanakan tahun ini, dinilai lebih meriah ketimbang yang dilaksanakan pada tahun pertama. Hal itu dinilai dari banyaknya pengunjung yang datang.

Sadi Dupardi Danu, satu dari ribuan pedagang yang memadati kegiatan menuturkan, Gebyar PKL tahun Ini Lebih ramai ketimbang tahun lalu. Bahkan, jumlah PKL yang ikut bergabung juga lebih banyak tahun ini

“Ya jelas ramai tahun ini, sangat padat. Sehingga tahun ini lebih meriah. Meskipun awalnya diguyur hujan dan sempat khawatir kalau sepi,” katanya yang juga pedagang di jalan Mangga Kudus kepada MuriaNewsCom.

Dia berharap, kegiatan tersebut dapat dilakukan secara rutin. Sebab dari pelaksanaan tiap tahun, semakin banyak peminatnya dan semakin ramai.

Sementara, M Ian, pengunjung asal Jepara mengatakan senang dengan kegiatan itu. Bahkan dia jauh jauh datang dari Jepara bersama keluarganya khusus untuk menyaksikan kemeriahan Gebyar PKL.

“Sayangnya cuma sehari. Kalau lebih lama lagi mungkin lebih ramai. Ya mungkin dua sampai tiga hari. Akan lebih ramai,” harapnya. (FAISOL HADI/AKROM HAZAMI)

PKL Sosrokartono Kudus Cuci Bersih Gerobaknya Demi Sambut Hari PKL

Salah satu PKL yang tergabung paguyuban PKL Sosrokartono tengah menyiapkan gerobaknya untuk dibersihkan dan siap mengikuti gebyar PKL besok, Selasa (05/01/2016). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Salah satu PKL yang tergabung paguyuban PKL Sosrokartono tengah menyiapkan gerobaknya untuk dibersihkan dan siap mengikuti gebyar PKL besok, Selasa (05/01/2016). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

KUDUS – Saat ini puluhan pedagang kaki lima (PKL) yang berada di kawasan Jalan Sosrokartono Kudus, tengah bersiap menyambut hari PKL pada Selasa (05/01/2016) besok. Salah satu persiapan yang dilakukan adalah mencuci bersih gerobak jualannya.

Salah satu anggota paguyuban PKL Sosrokartono Kudus Suparman mengutarakan, dengan ditetapkannya hari PKL pada 5 Januari, pihaknya menyambutnya dengan suka cita. Pasalnya pemkab Kudus akan menyelenggarakan Gebyar PKL. ”Hal itu tentunya menjadi peluang para PKL untuk menjajakan dagangannya dan memperkenalkan ke masyarakat yang lebih luas,” katanya.

Selain itu, sedikitnya 70 PKL yang tergabung dalam paguyuban PKL Sosrokartono ikut serta berjualan di sekitar Alun-alun Kudus. ”Insya Allah besok kita semua terjun ke sana (Alun-alun).

Dengan adanya acara ini, kita bisa merasa terbantu untuk bebas mencari sesuap nasi,” paparnya.
Dia menilai, bila hari PKL ini bisa selalu dijalankan oleh pemerintah, pihaknya optimistis ke depan masyarakat Kudus semakin sejahtera. Selain menyiapkan dagangan, para PKL tengah sibuk membersihkan bahkan mencuci gerobaknya. Sehingga tampil bersih dan rapi pada saat mengikuti gebyar PKL di Alun-alun Kudus besok.

”Untuk persiapannya kami membersihkan serta mencuci gerobak. Serta menata barang dagangannya dengan rapi,” imbuhnya. (EDY SUTRIYONO/TITIS W)

Lantai Dua SCJ Dipersiapkan untuk Pusat Penjualan Elektronik

Warga tampak berada di depan gedung SCJ. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Warga tampak berada di depan gedung SCJ. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

JEPARA – Kondisi Shoping Center Jepara (SCJ) yang ada di Kabupaten Jepara terbilang mangkrak. Pasalnya, dari sekian banyak kios yang tersedia hanya segelintir yang baru dimanfaatkan. Selebihnya nganggur padahal letak SCJ cukup strategis lantaran berada di pusat kota Jepara.

Wakil Bupati Jepara Subroto mengatakan, pihaknya berencana melakukan penataan ulang SCJ dengan sejumlah konsep. Salah satunya dengan memanfaatkan lantai dua SCJ sebagai pusat elektronik di Kabupaten Jepara.

”Bagusnya penataan untuk kios-kios di lantai satu diperuntukkan bagi penjual jajanan atau kuliner. Sementara untuk lantai dua gedung SCJ akan dijadikan pusat elektronik,” kata Subroto.

Dia juga mengemukakan, dengan pemanfaatan lantai dua sebagai pusat elektronik, dia melihat ada peluang besar untuk lebih berkembang. Sebab, perkembangan teknologi terutama barang elektronik cukup pesat. Sementara di Kabupaten Jepara sendiri belum memiliki pusat elektronik.

”Banyak warga Jepara yang harus ke luar kota, yaitu sampai Kudus dan Semarang untuk membeli barang-barang elektronik. Jadi, kalau di Jepara ada pusat elektronik maka tidak usah repot-repot ke luar kota,” ungkapnya.

Dari pantauan MuriaNewsCom, memang di lantai dua SCJ mangkrak. Padahal ada banyak kios yang cukup bagus kualitas bangunannya. Sedangkan di lantai tiga ada komplek tempat hiburan karaoke. (WAHYU KZ/TITIS W)

Gara-gara Dijauhi Pembeli, Pusat Belanja Modern di Jepara Akan Ditata

Warga tampak berada di depan gedung SCJ. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Warga tampak berada di depan gedung SCJ. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Pusat perbelanjaan atau Shopping Centre Jepara (SCJ) yang berada dekat Alun-alun Kabupaten Jepara di Jalan Brigjend Katamso, Kecamatan Kota, Jepara, akan ditata oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Jepara Subroto. Menurutnya, kawasan SCJ memiliki potensi yang sangat besar. Namun, dengan kondisi yang saat ini ada, minat pengunjung untuk datang menjadi sangat minim.

“Kondisinya parah, lantai dua juga mangkrak. Kalau kondisinya seperti ini terus ya jelas tidak laku,” kata Subroto kepada MuriaNewsCom, Jumat (13/11/2015)

Menurutnya, Pemkab Jepara akan menata ulang keberadaan pusat perbelanjaan yang ada di pusat kota tersebut. Jika selama ini yang berfungsi hanya pada lantai satu. Diharapkan dengan penataan nantinya lantai dua juga bisa berfungsi.

“Ini akan kita musyawarahkan dengan pihak-pihak terkait. Baik dari penataan kios hingga sistem sewa yang akan dibuat dengan efisien dan terjangkau,” kata Subroto. (WAHYU KZ/AKROM HAZAMI)

Dorong Kesejahteraan PKL, Pemkab Kudus Fasilitasi Sarana Usaha

Bupati Kudus H Musthofa saat menyerahkan bantuan sarana usaha bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL). Bantuan ini mendapat sambutan hangat dari para pedagang. (Bagian Humas Setda Kudus)

Bupati Kudus H Musthofa saat menyerahkan bantuan sarana usaha bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL). Bantuan ini mendapat sambutan hangat dari para pedagang. (Bagian Humas Setda Kudus)

 

KUDUS – Keberadaan para pedagang kaki lima (PKL) di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) di Kudus, tidak terlepas dari perhatian pemerintah kabupaten setempat. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau serta Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Memanfatkan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Kabupaten Kudus, pemkab berusaha memberikan bimbingan dan bantuan kepada para PKL di wilayahnya. Wujud nyata yang sudah dilakukan, yakni memberikan bantuan kios untuk sarana usaha bagi para pedagang tersebut.

Bantuan yang sudah dikucurkan Pemkab Kudus antara lain 800 unit gerobak yang didesain bisa ditaruh ditempatkan di atas motor PKL. Selain PKL sekolah, ada pula program penataan PKL di beberapa titik seperti PKL gang 1, PKL Kaliputu, PKL Jalan Agil Kusumadya, maupun PKL Lapangan Parkir GOR Wergu.

Plt Kepala Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus Sudhiharti menjelaskan, program yang dicanangkan ini sudah sesuai regulasi. Pemberian bantuan sarana dan tempat usaha bagi PKL di lingkungan IHT tersebut mengacu pada Pasal 7 Ayat (1) huruf f, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Di sana disebutkan penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan IHT dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan daerah, dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi.

Perhatian Pemkab Kudus terhadap keberadaan PKL di Kudus memang cukup istimewa. PKL yang selama ini sering diidentikkan dengan pengganggu ketertiban umum, justru merupakan pahlawan ekonomi kerakyatan. Dengan fasilitasi sarana usaha yang diberikan tersebut, diharapkan bisa menjadikan PKL lebih tertib dan justru menjadi daya tarik tersendiri Kota Kudus.

”Ini sesuai komitmen bupati Kudus yang secara khusus memberikan penghargaan bagi para PKL. Bahkan, bupati juga telah menetapkan Hari PKL Kudus yang jatuh setiap tanggal 5 Januari,” kata Sudhiharti. (ADS)

Alasan Lama di Proses Lelang, Perbaikan Tenda SCJ Baru Dilaksanakan

Tenda PKL di SCJ yang memang kondisinya sudah rusak. Dinas terkait di Kabupaten Jepara mulai melakukan perbaikan dan renovasi. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Tenda PKL di SCJ yang memang kondisinya sudah rusak. Dinas terkait di Kabupaten Jepara mulai melakukan perbaikan dan renovasi. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Perbaikan tenda Shoping Center Jepara (SCJ) yang sebelumnya dijadwalkan dilaksanakan pada bulan Mei lalu, baru kali ini direalisasikan. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Jepara Dwi Riyanto melalui Kabid Pengelolaan Pasar Mustakhim.

Menurutnya, realisasi dari rencana tersebut diakuinya molor lantaran lama di proses lelang. Pihaknya mengklaim realisasi telah dimulai sejak beberapa hari yang lalu. Diperkirakan akan selesai selama satu sampai satu setengah bulan ke depan.

“Perbaikan sudah dimulai. Kami akui memang sedikit molor karena proses lelang lama. Sebab, proses lelang sudah menggunakan e-proc,” ujar Mustakhim kepada MuriaNewsCom, Kamis (1/10/2015).

Lebih lanjut dia mengatakan, untuk anggaran sendiri masih sama seperti rencana awal, yakni sekitar Rp 600 juta untuk perbaikan dan renovasi tenda Pedagang Kaki Lima (PKL) di SCJ tersebut. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

PKL Penentu Kudus Lebih Cantik

Bupati Kudus H Musthofa bersama jajarannya, saat meninjau para PKL yang ada di sejumlah wilayah. PKL di Kabupaten Kudus memang diperlakukan berbeda oleh pemkab. Mereka difasilitasi mulai dari tempat berdagang hingga beragam bantuan. Sehingga diharapkan semua bisa tertata dengan baik, dan akan membuat Kudus menjadi semakin cantik.

Bupati Kudus H Musthofa bersama jajarannya, saat meninjau para PKL yang ada di sejumlah wilayah. PKL di Kabupaten Kudus memang diperlakukan berbeda oleh pemkab. Mereka difasilitasi mulai dari tempat berdagang hingga beragam bantuan. Sehingga diharapkan semua bisa tertata dengan baik, dan akan membuat Kudus menjadi semakin cantik.

 

KUDUS – Perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus terhadap keberadaan pedagang kaki lima (PKL) terbilang luar biasa. Pasalnya, mereka juga menjadi penentu bagaimana cantiknya Kabupaten Kudus.

Contoh nyatanya adalah kawasan Alun-alun Simpang Tujuh yang kemudian menjadi ”surganya” PKL untuk berdagang. Ini tentu saja menambah ramai pusat kota dan pemerintahan yang ada.
Termasuk juga bantuan gerobak bagi PKL, yang kemudian diberikan hampir setiap tahunnya.

Dengan gerobak-gerobak itu, PKL hadir dengan ”seragam”, yang kemudian membuat mata yang memandang menjadi lebih segar. Tidak semrawut, apalagi kumuh. Semua ditata sedemikian rupa.

Menyadari besarnya potensi PKL yang ada di Kudus ini, Bupati Kudus H Musthofa bahkan menetapkan tanggal 5 Januari sebagai Hari PKL. Ini menunjukkan bagaimana pemkab benar-benar menata mereka dengan serius, sehingga mereka juga akan menjadi aset kota.

Bupati mengatakan, pihaknya memang mengarahkan dinas atau instansi terkait, untuk menata dan mengarahkan PKL agar lebih tertib dan terkoordinir. ”Kami ini menata, tidak menggusur. Supaya mereka bisa terlihat lebih baik, lebih tertata, lebih bersih, dan tentu saja akan menarik perhatian konsumen,” tuturnya.

Dikatakan bupati, pihaknya tidak akan melarang warganya untuk berjualan, karena yang dilakukan juga mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Itu sebabnya, untuk PKL di wilayah tertentu, juga sudah diberikan lokasi yang kemudian bisa dipakai.

”Misalnya saja PKL yang ada di brak-brak rokok. Kami sediakan lokasinya, supaya mereka bisa terpusat berjualan di sana. Tidak berjualan di pinggir jalan, yang kemudian akan mengganggu arus lalu lintas. Biar semua tertata baik,” katanya.

Pemkab Kudus, menurut bupati, ke depannya ingin keberadaan PKL, khususnya yang ada di depan brak perusahaan rokok, tidak lagi mengganggu kenyamanan warga lainnya.

”Kami juga khawatir kalau PKL banyak berjualan di pinggir jalan. Apalagi sampai meluber-luber. Ini akan mengancam keselamatan pedagang. Begitu juga dengan pengguna jalan lainnya. Jualanlah di tempat yang sudah kami sediakan. Supaya bisa baik dan tertata,” paparnya.

Tujuan dari apa yang dilakukan pemkab ini, menurut bupati, adalah untuk menjadikan Kudus menjadi lebih bersih dan tertib. Karena itu pihaknya mengajak semua pihak, khususnya PKL, untuk bisa menjaganya dengan baik.

”Peranan pedagang atau PKL, sangat dibutuhkan untuk mendukung penataan Kudus secara bersama. Sehingga ke depan Kudus lebih baik dan semakin sejahtera dapat terwujud,” katanya.
Bahkan, para pedagang ini juga diajak untuk berlomba-lomba menjadi pedagang yang bersih dan tertib. Salah satunya dengan mengadakan lomba Ketertiban Kebersihan dan Keindahan (K3) yang diperuntukkan bagi PKL. ”Ini untuk memacu semangat para pedagang agar lebih baik,” jelasnya.
Termasuk juga, setiap ada PKL baru, diminta untuk melapor kepada ketua paguyuban. ”Agar terkelola dengan baik, demi ketertiban bersama,” katanya.

Bupati Kudus sadar bahwa kekuatan ekonomi nasional ada pada kekuatan ekonomi kerakyatan. Dan itu di antaranya ada di pundak para pelaku usaha kecil, PKL, dan para pedagang yang ada di pasar tradisional.

”Dengan adanya penataan ini, maka kotanya tertata dengan bagus. Salah satunya adalah PKL yang bersih, tertata rapi, sehingga arus lalu lintas lancar. Sehingga pengunjung akan dibuat nyaman,” imbuhnya. (MERIE / ADS)

PKL Pasar Bitingan Juga Akan Dibantu Tenda

Pemkab Kudus terus mewujudkan slogan Kudus surganya PKL, dengan memberikan bantuan kepada beberapa pedagang yang ada di beberapa lokasi. (MURIANEWS/FAISOL HADI)

Pemkab Kudus terus mewujudkan slogan Kudus surganya PKL, dengan memberikan bantuan kepada beberapa pedagang yang ada di beberapa lokasi. (MURIANEWS/FAISOL HADI)

KUDUS – Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kudus mencoba untuk benar-benar mengimplementasikan visi dan misi bupati Kudus, terkait dengan pedagang kaki lima (PKL). Yakni menjadikan Kudus sebagai surganya PKL. Lanjutkan membaca

PKL di Jalan Sosrokartono Kudus Akan Dipindah

Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus bersiap memberi arahan tentang rencana pemindahan tempat berjualan bagi para PKL di sepanjang Jalan Sosrokartono, Kudus, Rabu (10/6/2015). (MURIANEWS/EDY SUTRIYONO)

KUDUS – Pedagang kaki lima yang ada di sepanjang Jalan Sosrokartono Kudus pagi ini mendapat arahan dari Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus.

Lanjutkan membaca

PKL Hanya Boleh Berjualan Setelah Pukul 15.00 WIB

Sejumlah petugas Satpol PP membongkar lapak milik PKL yang masih di pasang di sebuah jalan Protokol Blora. Pembongkaran lapak itu dilakukan karena dinilai menyalahi aturan. (MURIA NEWS/PRIYO)

BLORA – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Blora Sri Handoko menegaskan, pihaknya tidak melarang pedagang kaki lima (PKL) berjualan di tepi jalan protokol. Asalkan mereka berjualan setelah pukul 15.00 WIB.

Lanjutkan membaca

Satpol PP Bongkar Lapak PKL

Sejumlah Satpol PP mengangkut gerobak yang ditinggal para PKL di sekitar area RSU Dr R Soeprapto Cepu dan di sekitar Taman Seribu Lampu. (MURIANEWS / PRIYO)

BLORA – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Blora membongkar lapak milik pedagang kaki lima (PKL) di depan Rumah Sakit Umum (RSU) Cepu. Operasi penertiban itu dilakukan sejak pagi hingga siang hari ini. Dalam penertiban lapak PKL berjalan dengan tertib tidak ada perlawanan. Sebab, para pedagang tidak ada dilokasi.

Lanjutkan membaca

Tak Sesuai Perda, Pembayaran Retribusi PKL di Pantai Jepara Ditertibkan

Lapak PKL di pantai Kartini Jepara. Selama ini restribusi PKL di kawasan pantai masih belum sesuai dengan Perda nomor 6 tahun 2010 tentang pemakaian aset daerah. (MURIANEWS/WAHYU KZ)

JEPARA  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) memperketat retribusi pedagang kaki lima (PKL) di kawasan pantai yang ada di Jepara, terutama di kawasan obyek wisata pantai. Sebab, selain pembayaran retribusi dinilai terlalu rendah juga tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Lanjutkan membaca

Retribusi PKL di Pantai Jepara Terlalu Rendah

Lapak PKL di pantai Kartini Jepara. Selama ini, retribusi PKL di kawasan pantai dinilai masih rendah. (MURIANEWS/WAHYU KZ)

JEPARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) menganggap selama ini biaya retribusi pedagang kaki lima (PKL) di kawasan pantai yang ada di Jepara, terutama di kawasan obyek wisata pantai dinilai terlalu rendah.

Lanjutkan membaca

Relokasi PKL Jambu Bol Lamban, Disdagsar Kudus Berdalih Tak Mau Memaksa

Para PKL Pasar Jambu Bol masih beraktifitas meski sudah ada tempat baru. (MURIANEWS/IKA NIKMAH)

KUDUS – Rencana relokasi pedagang kaki lima (PKL) dibeberapa tempat nampaknya berjalan cukup lambat. Salah satu contoh yang terjadi pada PKL Pasar Jambu Bol yang hingga kini belum juga direlokasi. Alasan kemanusiaan diajukan Dinas Perdagangan dan pengelolaan pasar saat ditanya mengenai persoalan tersebut.

Lanjutkan membaca