PKL Penentu Kudus Lebih Cantik

Bupati Kudus H Musthofa bersama jajarannya, saat meninjau para PKL yang ada di sejumlah wilayah. PKL di Kabupaten Kudus memang diperlakukan berbeda oleh pemkab. Mereka difasilitasi mulai dari tempat berdagang hingga beragam bantuan. Sehingga diharapkan semua bisa tertata dengan baik, dan akan membuat Kudus menjadi semakin cantik.

Bupati Kudus H Musthofa bersama jajarannya, saat meninjau para PKL yang ada di sejumlah wilayah. PKL di Kabupaten Kudus memang diperlakukan berbeda oleh pemkab. Mereka difasilitasi mulai dari tempat berdagang hingga beragam bantuan. Sehingga diharapkan semua bisa tertata dengan baik, dan akan membuat Kudus menjadi semakin cantik.

 

KUDUS – Perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus terhadap keberadaan pedagang kaki lima (PKL) terbilang luar biasa. Pasalnya, mereka juga menjadi penentu bagaimana cantiknya Kabupaten Kudus.

Contoh nyatanya adalah kawasan Alun-alun Simpang Tujuh yang kemudian menjadi ”surganya” PKL untuk berdagang. Ini tentu saja menambah ramai pusat kota dan pemerintahan yang ada.
Termasuk juga bantuan gerobak bagi PKL, yang kemudian diberikan hampir setiap tahunnya.

Dengan gerobak-gerobak itu, PKL hadir dengan ”seragam”, yang kemudian membuat mata yang memandang menjadi lebih segar. Tidak semrawut, apalagi kumuh. Semua ditata sedemikian rupa.

Menyadari besarnya potensi PKL yang ada di Kudus ini, Bupati Kudus H Musthofa bahkan menetapkan tanggal 5 Januari sebagai Hari PKL. Ini menunjukkan bagaimana pemkab benar-benar menata mereka dengan serius, sehingga mereka juga akan menjadi aset kota.

Bupati mengatakan, pihaknya memang mengarahkan dinas atau instansi terkait, untuk menata dan mengarahkan PKL agar lebih tertib dan terkoordinir. ”Kami ini menata, tidak menggusur. Supaya mereka bisa terlihat lebih baik, lebih tertata, lebih bersih, dan tentu saja akan menarik perhatian konsumen,” tuturnya.

Dikatakan bupati, pihaknya tidak akan melarang warganya untuk berjualan, karena yang dilakukan juga mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Itu sebabnya, untuk PKL di wilayah tertentu, juga sudah diberikan lokasi yang kemudian bisa dipakai.

”Misalnya saja PKL yang ada di brak-brak rokok. Kami sediakan lokasinya, supaya mereka bisa terpusat berjualan di sana. Tidak berjualan di pinggir jalan, yang kemudian akan mengganggu arus lalu lintas. Biar semua tertata baik,” katanya.

Pemkab Kudus, menurut bupati, ke depannya ingin keberadaan PKL, khususnya yang ada di depan brak perusahaan rokok, tidak lagi mengganggu kenyamanan warga lainnya.

”Kami juga khawatir kalau PKL banyak berjualan di pinggir jalan. Apalagi sampai meluber-luber. Ini akan mengancam keselamatan pedagang. Begitu juga dengan pengguna jalan lainnya. Jualanlah di tempat yang sudah kami sediakan. Supaya bisa baik dan tertata,” paparnya.

Tujuan dari apa yang dilakukan pemkab ini, menurut bupati, adalah untuk menjadikan Kudus menjadi lebih bersih dan tertib. Karena itu pihaknya mengajak semua pihak, khususnya PKL, untuk bisa menjaganya dengan baik.

”Peranan pedagang atau PKL, sangat dibutuhkan untuk mendukung penataan Kudus secara bersama. Sehingga ke depan Kudus lebih baik dan semakin sejahtera dapat terwujud,” katanya.
Bahkan, para pedagang ini juga diajak untuk berlomba-lomba menjadi pedagang yang bersih dan tertib. Salah satunya dengan mengadakan lomba Ketertiban Kebersihan dan Keindahan (K3) yang diperuntukkan bagi PKL. ”Ini untuk memacu semangat para pedagang agar lebih baik,” jelasnya.
Termasuk juga, setiap ada PKL baru, diminta untuk melapor kepada ketua paguyuban. ”Agar terkelola dengan baik, demi ketertiban bersama,” katanya.

Bupati Kudus sadar bahwa kekuatan ekonomi nasional ada pada kekuatan ekonomi kerakyatan. Dan itu di antaranya ada di pundak para pelaku usaha kecil, PKL, dan para pedagang yang ada di pasar tradisional.

”Dengan adanya penataan ini, maka kotanya tertata dengan bagus. Salah satunya adalah PKL yang bersih, tertata rapi, sehingga arus lalu lintas lancar. Sehingga pengunjung akan dibuat nyaman,” imbuhnya. (MERIE / ADS)

PKL Pasar Bitingan Juga Akan Dibantu Tenda

Pemkab Kudus terus mewujudkan slogan Kudus surganya PKL, dengan memberikan bantuan kepada beberapa pedagang yang ada di beberapa lokasi. (MURIANEWS/FAISOL HADI)

Pemkab Kudus terus mewujudkan slogan Kudus surganya PKL, dengan memberikan bantuan kepada beberapa pedagang yang ada di beberapa lokasi. (MURIANEWS/FAISOL HADI)

KUDUS – Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kudus mencoba untuk benar-benar mengimplementasikan visi dan misi bupati Kudus, terkait dengan pedagang kaki lima (PKL). Yakni menjadikan Kudus sebagai surganya PKL. Lanjutkan membaca

PKL di Jalan Sosrokartono Kudus Akan Dipindah

Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus bersiap memberi arahan tentang rencana pemindahan tempat berjualan bagi para PKL di sepanjang Jalan Sosrokartono, Kudus, Rabu (10/6/2015). (MURIANEWS/EDY SUTRIYONO)

KUDUS – Pedagang kaki lima yang ada di sepanjang Jalan Sosrokartono Kudus pagi ini mendapat arahan dari Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus.

Lanjutkan membaca

PKL Hanya Boleh Berjualan Setelah Pukul 15.00 WIB

Sejumlah petugas Satpol PP membongkar lapak milik PKL yang masih di pasang di sebuah jalan Protokol Blora. Pembongkaran lapak itu dilakukan karena dinilai menyalahi aturan. (MURIA NEWS/PRIYO)

BLORA – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Blora Sri Handoko menegaskan, pihaknya tidak melarang pedagang kaki lima (PKL) berjualan di tepi jalan protokol. Asalkan mereka berjualan setelah pukul 15.00 WIB.

Lanjutkan membaca

Satpol PP Bongkar Lapak PKL

Sejumlah Satpol PP mengangkut gerobak yang ditinggal para PKL di sekitar area RSU Dr R Soeprapto Cepu dan di sekitar Taman Seribu Lampu. (MURIANEWS / PRIYO)

BLORA – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Blora membongkar lapak milik pedagang kaki lima (PKL) di depan Rumah Sakit Umum (RSU) Cepu. Operasi penertiban itu dilakukan sejak pagi hingga siang hari ini. Dalam penertiban lapak PKL berjalan dengan tertib tidak ada perlawanan. Sebab, para pedagang tidak ada dilokasi.

Lanjutkan membaca

Tak Sesuai Perda, Pembayaran Retribusi PKL di Pantai Jepara Ditertibkan

Lapak PKL di pantai Kartini Jepara. Selama ini restribusi PKL di kawasan pantai masih belum sesuai dengan Perda nomor 6 tahun 2010 tentang pemakaian aset daerah. (MURIANEWS/WAHYU KZ)

JEPARA  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) memperketat retribusi pedagang kaki lima (PKL) di kawasan pantai yang ada di Jepara, terutama di kawasan obyek wisata pantai. Sebab, selain pembayaran retribusi dinilai terlalu rendah juga tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Lanjutkan membaca

Retribusi PKL di Pantai Jepara Terlalu Rendah

Lapak PKL di pantai Kartini Jepara. Selama ini, retribusi PKL di kawasan pantai dinilai masih rendah. (MURIANEWS/WAHYU KZ)

JEPARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) menganggap selama ini biaya retribusi pedagang kaki lima (PKL) di kawasan pantai yang ada di Jepara, terutama di kawasan obyek wisata pantai dinilai terlalu rendah.

Lanjutkan membaca

Relokasi PKL Jambu Bol Lamban, Disdagsar Kudus Berdalih Tak Mau Memaksa

Para PKL Pasar Jambu Bol masih beraktifitas meski sudah ada tempat baru. (MURIANEWS/IKA NIKMAH)

KUDUS – Rencana relokasi pedagang kaki lima (PKL) dibeberapa tempat nampaknya berjalan cukup lambat. Salah satu contoh yang terjadi pada PKL Pasar Jambu Bol yang hingga kini belum juga direlokasi. Alasan kemanusiaan diajukan Dinas Perdagangan dan pengelolaan pasar saat ditanya mengenai persoalan tersebut.

Lanjutkan membaca

Wahai PKL di Trotoar Jalan Protokol Cepu, Waspadalah!

Sejumlah PKL saat kena razia beberapa waktu lalu. Saat ini, Satpol PP akan lakukan agenda penertiban PKL lagi lagi lantaran banyak PKL  yang berdagang lagi di trotoar. (MURIANEWS/PRIYO)

BLORA- Banyakya PKL yang mulai turun kembali ke trotoar membuat Satpol PP Blora merencanakan untuk melakukan penertiban. Banyaknya PKL yang turun karena masih banyak dari masyarakat yang belum bisa diajak kompromi menjaga keindahan dan tata kota.

Lanjutkan membaca

Bangunan PKL di Trotoar Cepu Picu Kemarahan Warga

Sejumlah bangunan yang nampak menonjol, dan menutupi trotoar yang digunakan para pengguna jalan. (MURIANEWS/PRIYO)

BLORA – Banyaknya Pedagang Kaki lima(PKL) yang kembali turun dengan berdagang di trotoar jalan protokol Kota Cepu memicu keluhan sebagian masyarakat. Sebab, belum genap tiga bulan penertiban besar -besaran digelar, PKL sudah kembali turun ke trotoar.

Lanjutkan membaca

300 PKL Simpanglima Terancam Tak Bisa Berjualan

Suasa Simpanglima pada Senin (11/5/2015) malam. Sebanyak 300 PKL di Simpanglima terancam tak bisa berjualan, menyusul adanya pemberlakukan Perbup yang tengah dirancang. (MURIANEWS/LISMANTO)

PATI – Pedagang kaki lima (PKL) yang beroperasi di Simpanglima Pati terancam tak bisa berjualan lagi tahun depan. Hal ini menyusul adanya peraturan bupati (Perbup) yang akan tengah dalam penggodokan.

Lanjutkan membaca