Khabsyin Tunda Laporan ke Penegak Hukum

Anggota Fraksi PKB DPRD Kudus M Nur Khabsyin. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Rencana Anggota DPRD Kudus M Nur Khabsyin untuk melaporkan dugaan adanya dana siluman ke hukum hingga saat ini belum dilakukan. Anggota Badan Anggar (Banggar) tersebut masih fokus ke laporan ke Gubernur Jateng dan Kemendagri terlebih dahulu.

Politisi PKB mengatakan, meski belum ada laporan, pihaknya yakin para penegak hukum bakal menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan. Apalagi, dugaan adanya dana siluman di APBD Kudus sudah jadi perbincangan masyarakat umum.

“Itu sudah sangat jelas adanya dugaan dana siluman dalam RAPBD 2018. Jadi, tanpa adanya laporan ke penegak hukum juga akan dilaksanakan penindakan,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Baca: Muncul Dana Siluman di APBD Kudus, Politisi PKB Ini Berniat Lapor Gubernur dan Tempuh Jalur Hukum

Selain itu, banyak media yang santer memberitakan kasus pelik tersebut. Sehingga, sudah jadi hal yang lumrah, ketika penegak hukum datang langsung untuk melakukan penyelidikan terkait hal itu.

Dengan asumsi tersebut, pihaknya belum melakukan melaporkan apapun ke pihak kepolisian ataupun ke kejaksaan. Bahkan, untuk laporannya memiliki kemungkinan tak dilakukan karena dianggap sama saja, dengan adanya penindakan.

Baca: Dugaan Dana Siluman di APBD Kudus Juga Dilaporkan ke Mendagri

Disinggung terkait keberaniannya mengungkap dana siluman, Wakil Ketua DPRD Kudus tahun 2009-2014 itu mengaku siap dengan semua risiko. Termasuk adanya anggota dewan yang akan memusuhinya ataupun mendukung tindakannya itu.

“Emang gua pikirin kalau ada yang benci. Yang pasti saya berjuang demi rakyat,” tegasnya.

Editor: Supriyadi

Baca: BPPKAD Bantah Ada Dana Siluman di APBD Kudus

Koalisi dengan PKB di Pilkada Kudus, Ini kata PDIP

Wakil Ketua DPC PDIP Kudus yang juga bakal calon bupati Kudus Masan saat datang ke kantor PKB untuk mengajak berkoalisi beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Keputusan DPC PKB Kudus merapat ke PDIP Kudus dalam pemilu 2018 mendatang disambut hangat DPC PDIP Kudus. Dengan bergabungnya PKB, PDIP semakin yakin bisa meraih kemenangan dalam perebutan kursi kepala daerah.

Sekretaris PDIP Kudus M Yusuf Roni mengatakan, PDIP Kudus selama ini memang menjalin hubungan yang baik dengan sejumlah partai. Termasuk juga dengan PKB. Itu dilakukan dalam bentuk mencari dukungan dan koalisi guna menyambut pemilu 2018.

“Kami sangat terbuka menerima PKB bergabung dengan kami. Tentunya ini adalah hal yang menggembirakan,” katanya kepada MuriaNewsCom saat dihubungi

Disinggung soal kesepakatan dalam koalisi, pihaknya belum bisa berbicara banyak. Karena, meski secara statemen langsung dari PKB mengarah ke PDIP, namun secara resminya masih menunggu rekomendasi calon yang dipilih dari parpol koalisi.

Jika nantinya rekom turun, lanjut dia, PKB dan PDIP menjadwalkan pertemuan, yang mana bakal membahas lebih lanjut soal kerjasama dan kualisi antar kedua partai besar di Kudus itu.

“Rencananya bulan ini rekomendasi akan turun, dan secepatnya setelah rekomendasi turun, akan dilakukan pembahasan lebih lanjut,” ungkap dia.

Sebelumnya,  Ketua DPC PKB Kudus, Ilwani mengatakan PDIP menjadi partai yang pas, untuk berkoalisi dalam Pemilihan Umum 2018 nanti dengan berbagai pertimbangan. Seperti halnya hasil survey, yang hasilnya lebih apik ketika koalisi dengan PDIP. 

 

Editor: Supriyadi

Tak Ikuti Tahapan Visi-misi, Begini Nasib Dua Bakal Calon Bupati Asal PKB 

Panitia desk Pilkada PKB Kudus Noor Hadi. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Dua bakal calon bupati asal PKB Kudus, absen saat seleksi tahap kedua panitia desk Pilkada PKB Kudus. Kedua bakal calon tersebut tak hadir dalam penyampaian visi misi yang digelar Minggu (24/9/2017) lalu.

Ketua Panitia Desk Pilkada PKB Kudus, Noor Hadi mengatakan, hingga kini pihaknya sudah melakukan dua tahapan seleksi untuk memberikan rekomendasi kepada bakal calon bupati. Tahapan pertama adalah administrasi dan kedua penyampaian visi misi.

“Pada penyampaian visi misi terdapat dua bakal calon yang absen, yang tidak hadir adalah Mas Umar (Umar Ali) dan Bu Maesaroh,” katanya kepada MuriaNewsCom

Menurut dia, meski absen, pihak panitia tak bisa menentukan tindakan. Apalagi sampai mencoret dari daftar, karena semuanya kewenangan berada di DPP langsung.

Dikatakan, kedua bakal calon tersebut hanya dilaporkan kepada DPW Jateng dan DPP atas absennya bakal calon. Pelaporan tersebut sekaligus memberikan hasil penyampaian visi misi yang diikuti bakal calon lainya.

“Rencananya Kamis besok akan kami laporkan. Jadi akan lebih selektif menilai tentang mekanisme yg telah ditetapkan DPP,” ujarnya.

Dijelaskan, sebelum rekomendasi diturunkan, dalam PKB terdapat empat tahapan. Yaitu administratif dan visi misi yang sudah berlangsung. Kemudian selanjutnya adalah fit and proper test oleh DPP PKB dan terakhir survey independen dan internal.

Editor: Supriyadi

Dikabarkan Mundur di Pilkada Kudus, MU Kembalikan Berkas Pencalonan ke PKB

Tim pemenangan Bakal Calon (Balon) Bupati Kudus Umar Ali mengembalikan berkas Bakal Calon Bupati Kudus ke Kantor DPC PKB, Senin (11/9/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Bakal Calon (Balon) Bupati Kudus Umar Ali kembali membuktikan keseriusannya maju di Pilkada Kudus 2018 mendatang. Balon bupati yang dikenal dengan sebutan Mas Umar (MU) itu mengembalikan berkas ke Kantor DPC PKB, Senin (11/9/2017).

Hanya saja, pengembalian tersebut tak dilakukan langsung oleh MU. Pengembalian dilakukan tim sukses yang dipimpin oleh Suparno selaku juru bicara tim pemenangan.

”Saat ini beliau (MU) sedang sakit. Bahkan harus diinfus di rumahnya. Jadi untuk pengembalikan berkas pendaftaran ke PKB diwakilkan kepada kami,” kata Suparno yang juga dikenal sebagai kader PKB Kudus.

Baca Juga: Datang ke DPC, Masan Minta PKB Dukung PDIP Kudus di Pilkada 2018

Disinggung tentang rumor mundurnya MU dari pertarungan di Pilkada Kudus, Suparnopun membantahnya dengan keras. Ia bahkan memastikan, MU akan tetap maju dalam Pilbup Kudus 2018 mendatang.

Hal itu dibuktikan dengan pengembalian formulir pendaftaran bakal calon bupati ke PKB.

”Itu hanya isu, Mas Umar akan tetap maju dengan niatan untuk memajukan Kudus. Jadi tidak ada yang namanya mundur,” tegasnya.

Baca Juga: Banyak Pinangan Jadi Wakil di Pilkada Kudus, Ini Kata Ilwani 

Meski begitu, pihaknya tak mau memaknai apapun dan mencari kambing hitam. Bagi dia, isu miring adalah hal yang wajar. Selain itu, dengan tak menggubris kabar tersebut, pihaknya hendak mencontohkan politik yang santun.

”Saya tak tahu siapa yang menyebarkan isu tersebut. Kami selaku tim sukses juga tak mau mencari tahu, apalagi menuding dan menduga-duga. Biarkan saja lah. Yang pasti Mas Umar tetap maju,” imbuhnya.

Sebelum MU, pengembalian berkas ke PKB juga sudah dilakukan oleh beberapa calon. Dua di antaranya adalah M Tamzil (10/9/2017) dan Ilwani (11/9/2017). Tak hanya itu, PDI Perjuangan juga melakukan komunikasi politik yang dipimpin langsung oleh Masan (11/9/2017).

Editor: Supriyadi

Datang ke DPC, Masan Minta PKB Dukung PDIP Kudus di Pilkada 2018

Sekretaris PDIP Kudus sekaligus Bakal Calon Bupati Kudus Masan saat berfoto bareng bersama pengurus PKB, Senin (11/9/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Wakil Ketua DPC PDIP Kudus Masan mendatangi Kantor DPC PKB Kudus, Senin (11/9/2017). Kedatangannya Bakal Calon Bupati Kudus ini bermaksud meminta dukungan dan koalisi kepada PKB untuk PDIP Kudus.

Masan datang bersama pengurus PDI Perjuangan. Secara resmi, PDIP melayangkan surat permintaan dukungan dan ajakan koalisi kepada PKB. Surat tersebut diterima langsung Sekretaris Desk Pilkada PKB Amin Hidayat di kantor DPC PKB.

“Saya mewakili partai untuk melakukan penjajakan kepada PKB. Kami meminta dukungan untuk calon dari PDIP di Pilbup Kudus mendatang,” kata Masan yang juga bakal calon bupati asal PDIP Kudus, Senin (11/9/2017).

Baca Juga: Tamzil Pinang Ilwani Jadi Wakil di Pilkada Kudus

Masan menjelaskan koalisi dengan partai lain sangatlah penting. Untuk itu, sebagai petugas partai sejumlah partai lain didatangi dan diajak untuk berkoalisi. Seperti sebelumnya yang dilakukan untuk Partai Hanura.

Disinggung soal wakil, Masan mengungkapkan semuanya dipercayakan kepada mekanisme yang berlangsung. Misalkan dari PKB meminta wakil, itu sudah menjadi hak dari partai. Namun untuk itu, bakal dibicarakan antar partai lebih lanjut.

“Misal wakilnya Pak Ilwani, singkatannya malah bagus, jadi Mail,” katanya sambil tertawa.

Baca Juga: Bebas dari Penjara, Tamzil Kini Nyalon Lagi jadi Bupati Kudus

Sementara, Sekretaris Desk Pilkada PKB Amin Hidayat mengatakan, apa yang diusulkan oleh PDIP diterima oleh panitia. Bahkan PKB Kudus juga tak menutup kemungkinan akan kualisi tersebut.

“Hanya, mekanisme banyak, selain itu juga banyak juga yang sudah mendaftar ke PKB secara resmi,” jawabnya.

Editor: Supriyadi

Sri Hartini Paling Awal Kembalikan Berkas ke PKB Kudus

Bakal Calon Bupati Kudus Sri Hartini saat menyerahkan berkas pendaftaran ke PKB, Selasa (5/9/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Bakal Calon (Balon) Bupati Kudus Sri Hartini mengembalikan berkas pendaftaran ke PKB Kudus, Selasa (5/9/2017) siang. Ia menjadi bakal calon Bupati Kudus pertama yang mengembalikan berkas ke partai sejak pendaftaran dibuka, Minggu (27/8/2017) bulan lalu.

Ketua Tim Pendaftaran Balon Bupati dan Wakil Bupati PKB, Nurhadi mengatakan, Sri Hartini menjadi bakal calon yang mengembalikan berkas paling awal ketimbang yang lainya.

Meski begitu, pihak panitia masih harus melakukan pengecekan persyaratan yang dikembalikan dengan verifikasi terlebih dahulu keabsahannya.

”Bagi bakal calon yang lain, kami masih menunggu dikembalikannya formulir pendaftaran ke kantor PKB. Kami tunggu sampai 11 September 2017 mendatang,” katanya kepada MuriaNewsCom

Ia menyebutkan, calon yang mengambil formulir ke PKB jumlahnya mencapai 12 orang. Satu di antaranya, adalah Khariroh, yang baru mengambil berkas siang tadi ke kantor PKB Kudus.

”Tadi memang bu Khariroh mengambil formulir. Tapi yang sudah mengembalikan baru Bu Hartini,” ujarnya.

Sementara, Bakal Calon Bupati Kudus Sri Hartini menyampaikan, kedatangan ke PKB tak hanya untuk mengembalikan formulir. Lebih dari itu, dia  berharap yang paling utama mendapatkan  rekomendasi dari PKB.

Ditambahkan, mengenai dengan calon Wakil Bupati yang akan mendampinginya bisa dibicarakan bersama dengan seluruh partai, yang sudah berkualisi dengan Partai Gerindra. Termasuk dengan PKB, juga diberikan kesempatan.

“Untuk itu, kami sangat berharap PKB mau untuk berkualisi dengan kami di Partai Gerindra dan bersama-sama membangun Kudus,” tandasnya.

Editor: Supriyadi

27 Agustus, PKB Mulai Buka Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus

Wakil Ketua DPRD yang juga Ketua DPC PKB Kudus, Ilwani.  (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Kudus berencana membuka pendaftaran Bakal Calon (Balon) Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kudus untuk Pilkada 2018 mendatang.

Rencananya pendaftaran akan dilakukan selama 16 hari, dimulai tanggal 27 Agustus 2017 hingga 11 September 2017 mendatang.

Ketua DPC PKB Kudus, Ilwani mengatakan pendaftaran resmi dimulai Minggu (27/8/2017) pagi. Bagi para calon yang berminat mendaftar, dipersilakan langsung ke kantor DPC PKB Kudus, di Jalan Ganesha, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Kota. 

”Sesuai jadwal, pendaftaran akan dibuka mulai 27 Agustus dan berakhir tanggal 11 September. Karena itu yang ingin mendaftar silahkan bersiap-siap,” katanya saat dihubungi MuriaNewsCom, Rabu (23/8/2017).

Ilwani menyebutkan, dalam pendaftaran nanti, semua orang diperbolehkan mengikuti proses pendaftaran. Baik itu politisi, birokrat, ataupun masyarakat umum yang memenuhi persyaratan. Hanya, dalam prosesnya nanti, PKB mengutamakan keterbukaan hingga selesai.

”Jadi kami terbuka. Siapa saja boleh, asal memenuhi persyaratan,” tegasnya.

Hanya saja, lanjut pria yang menjabat Wakil Ketua DPRD Kudus ini, untuk persyaratan bisa dilihat di kantor DPC. Ia mengaku sampai saat ini masih menyempurnakan persyaratan.

”Persyaratan bisa diambil langsung di kantor DPC  PKB mulai Minggu hingga jadwal ditentukan,” tandasnya.

Ilwani menambahkan, setelah pendaftaran, mereka yang dianggap memenuhi persyaratan wajib menyampaian visi misi. Penyampaian visi misi bakal calon ini akan digelar pertengahan September mendatang.

“Setelah itu, pengumuman pendaftaran akan keluar pada Oktober mendatang. Pengumuman tersebut, juga sekaligus keluarnya rekomendasi yang keluar dari partai,” imbuhnya.

Editor : Supriyadi

MPR Minta Konten Radikalisme di Internet Dibersihkan

Anggota MPR RI Fraksi PKB Fathan Subhi mendesak pemerintah segera membersihkan konten internet yang berisi ajaran radikalisme. Hal ini disampaikan pada acara sosialisasi empat pilar kebangsaan di Kudus, Minggu (28/8/2016) (MuriaNewsCom/Merie)

Anggota MPR RI Fraksi PKB Fathan Subhi mendesak pemerintah segera membersihkan konten internet yang berisi ajaran radikalisme. Hal ini disampaikan pada acara sosialisasi empat pilar kebangsaan di Kudus, Minggu (28/8/2016) (MuriaNewsCom/Merie)

MuriaNewsCom, Kudus – Anggota MPR RI Fathan Subhi meminta pemerintah untuk serius membersihkan konten-konten di internet yang berbau radikalisme serta anti Pancasila. Konten tersebut dinilai sangat berbahaya karena cenderung berpotensi memecah belah persatuan bangsa.

”Ada banyak konten di internet hingga media sosial yang berisikan paham radikalisme, menebarkan kebencian hingga anti terhadap Pancasila,” kata Fathan di sela-sela acara sosialisasi empat pilar kebangsaan di Kudus, Minggu (28/8/2016).

Bahkan, menurut Fathan, di antara konten di internet tersebut banyak yang dibalut dengan label. Hanya saja, isi dari dakwah tersebut justru isinya menebar kebencian, mendiskreditkan dan menghujat pihak-pihak tertentu khususnya kiai-kiai NU. ”Ada banyak yang berlabel dakwah, tapi isinya justru membuat iklim tidak sejuk. Ini tentu sangat berbahaya buat keutuhan bangsa dan Pancasila,” ujarnya.

Hal ini, menurutnya sangat berbahaya, lantaran masyarakat bisa mengakses secara langsung tanpa ada batasan. Sehingga, kalau tidak dibatasi, bisa jadi muatan radikalisme tersebut akan membahayakan bagi bangsa.

Menurut Fathan, pihaknya sudah beberapa kali berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Pembersihan konten radikalisme tersebut sudah mendapat lampu hijau.

Namun demikian, upaya bersih-bersih konten negatif tersebut juga tak boleh dilakukan semena-mena. “Harus dianalisis dulu konten dan track record situs tersebut. Kalau mengandung unsur provokasi, penanaman ideologi ekstrem, radikal, dan teroris, maka perlu diblokir. Jika tidak, maka tidak boleh, karena bertentangan dengan demokrasi,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah juga didorong mensubsidi gerakan atau konten yang memperjuangkan Islam lebih toleran dan rahmatan lil alaamin. Konten tersebut, menurutnya akan sangat bermanfaat untuk membangun bangsa dan menjaga keutuhan NKRI.

Untuk membendung paham ultra nasionalis yang semakin banyak, maka MPR RI menggiatkan sosialisasi empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945.

Editor : Kholistiono