Aksi Ribuan PK di Pati Memanas, Ini Penyebabnya

MuriaNewsCom, Pati – Ribuan Pemandu Karaoke (PK) yang menggelar aksi di depan Kantor DPRD Pati memanas. Itu terjadi setelah pengunjuk rasa memaksa masuk ke halaman kantor untuk menyuarakan suaranya langsung ke para wakil rakyat.

Dari pengamatan lapangan, ribuan PK memaksa masuk setelah ada kabar tuntutan mereka tidak dikabulkan. Massa yang sebelumnya tenang pun mulai terbakar emosi. Ditambah salah seorang orator perempuan mengajak pendemo agar masuk ke halaman DPRD.

”Kita suarakan aspirasi kita. PK bukan pekerjaan haram. Ini pekerjaan halal,” kata salah satu demonstran.

Aksi saling buka tutup pintu pagar DPRD pun terjadi, antara massa pendemo dan polisi. Sejumlah kayu yang tadinya digunakan untuk memasang spanduk pun dirampas petugas keamanan.

Ketegangan sempat terjadi beberapa saat, hingga akhirnya polisi berhasil menghalau massa menjauh dari pagar kantor dewan.

Hingga pukul 14.00 WIB, massa yang tergabung dalam Perkumpulan Pengusaha Karaoke (Pusaka) Pati tersebut, masih bertahan di depan kantor dewan. Mereka bertekat untuk bertahan hingga mendapat jawaban dari apa yang menjadi tuntutannya.

Baca: Ribuan PK Geruduk Kantor DPRD Pati

Diberitakan sebelumnya, ribuan PK mendatangi Kantor DPRD Pati untuk memperjelas nasib karaoke. Mereka datang menggunakan beberapa armada, mulai dari truk, mobil, hingga sepeda motor lengkap dengan pengeras suara untuk menyampaikan aspirasinya.

Tak hanya itu, berbagai spanduk tuntutan juga dibentangkan dalam aksi tersebut. Salah satunya, spanduk bertuliskan Keluarga Kami Butuh HidupAnakku jadi pegawai negeri sipil (PNS), dari gaji pemandu karaoke (PK), hingga PK bukan PSK. Stop tutup karaoke.

Selain tuntutan agar usaha karaoke tidak ditutup, mereka juga membentangkan spanduk agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak diam, turun ke Pati dan rakyat menanti.

Wirnoningsih, salah satu peserta aksi mengatakan dalam aksi ini, setidaknya ada seribu lebih PK yang turun ke jalan. Jumlah ini hanya sebagian PK yang ada di Pati. Ini mengingat jika ditotal ada sekitar dua ribu lebih PK di Bumi Mina Tani.

”Jumlah karyawan (PK) yang ada lebih dari dua ribu orang. Karena itu kalau karaoke ditutup mau di kemanakan,” tegasnya kepada awak media.

Editor: Supriyadi

Ribuan PK Geruduk Kantor DPRD Pati

MuriaNewsCom, Pati – Ribuan Pemandu Karaoke (PK) menggeruduk Kantor DPRD Pati, Rabu (14/2/2018). Mereka menuntut karaoke kembali dilegalkan kembali lantaran banyak yang mencari nafkah dari usaha tersebut.

Dari pantauan, ribuan PK tersebut datang menggunakan beberapa armada. Mulai dari truk, mobil, hingga sepeda motor lengkap dengan pengeras suara untuk menyampaikan aspirasinya.

Tak hanya itu, berbagai spanduk tuntutan juga dibentangkan dalam aksi tersebut. Salah satunya, spanduk bertuliskan Keluarga Kami Butuh Hidup, Anakku jadi pegawai negeri sipil (PNS), dari gaji pemandu karaoke (PK), hingga PK bukan PSK. Stop tutup karaoke.

Selain tuntutan agar usaha karaoke tidak ditutup, mereka juga membentangkan spanduk agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak diam, turun ke Pati dan rakyat menanti.

Wirnoningsih, salah satu peserta aksi mengatakan dalam aksi ini, setidaknya ada seribu lebih PK yang turun ke jalan. Jumlah ini hanya sebagian PK yang ada di Pati. Ini mengingat jika ditotal ada sekitar dua ribu lebih PK di Bumi Mina Tani.

Wirnoningsih, salah satu peserta aksi saat memberikan keterangan pada awak media. (ISTIMEWA)

”Jumlah karyawan (PK) yang ada lebih dari dua ribu orang. Karena itu kalau karaoke ditutup mau di kemanakan,” tegasnya kepada awak media.

Ningsih menjelaskan, dalam pembuatan perda yang ada, pemerintah juga tidak melakukan kajian yang lebih dalam. Terutama dampak yang ditimbulkan dari penutupan. Bahkan, pemkab juga tak memberi pembinaan yang jelas tentang keahlian dan penempatan pasca penutupan.

”Kalau ini tidak ada revisi, mau di kemanakan PK yang ada. Apa bisa mereka yang dilegalkan dalam perda menampung semuanya,” terangnya.

Bagi dia, penutupan karaoke di Pati juga akan menimbulkan efek domino. Terlebih pada keluarga. Ini mengingat banyak PK yang mencari nafkah dari pekerjaannya itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

”Pokoknya kita tak akan mau kalau karaoke ditutup. Kami akan di sini sampai ada kejelasan,” tandasnya.

Editor: Supriyadi

Satpol PP Minta Dukungan Polisi dan TNI untuk Tegakkan Perda Karaoke di Pati

Satpol PP Pati saat merazia sejumlah tempat karaoke di Pati beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Pati Riyoso meminta dukungan dari polisi dan TNI untuk menegakkan Perda Nomor 8 Tahun 2013 yang mengatur karaoke.

“Satpol PP siap mati-matian menegakkan Perda. Kami butuh dukungan mental dari polisi dan TNI,” ujar Riyoso, Jumat (24/11/2017).

Menanggapi permintaan itu, Kapolres Pati AKBP Maulana Hamdan menyatakan, penyelesaian masalah tersebut harus memperhatikan karakter masyarakat Pati supaya tidak terjadi konflik horizontal.

“Kita harus memperhatikan kondusivitas. Jangan sampai terjadi konflik horizontal dalam menegakkan Perda yang mengatur karaoke,” kata AKBP Maulana.

Menurutnya, Satpol PP, polisi dan TNI merupakan satu paket. Dia meminta agar jangan ada yang merasa paling dominan dan pintar sendiri.

“Kita satu tekat, satu komitmen. Jangan ada yang merasa menjadi pahlawan dari yang lain, karena Satpol PP, polisi dan TNI satu paket,” jelasnya.

Sementara Dandim 0718/Pati Letkol Inf Andri Amijaya Kusuma menuturkan, pihaknya sudah menempuh langkah komunikasi dengan para pemilik karaoke.

Dia juga sudah memberikan pemahaman kepada kedua belah pihak untuk menekan risiko gesekan di lapangan. Berbagai langkah pembinaan untuk menghindari potensi konflik juga sudah ia tempuh.

Editor: Supriyadi

Penegakan Perda Lemah, Ormas Sebut Pengusaha Karaoke di Pati Kebal Hukum

Sejumlah perwakilan ormas melakukan audiensi dengan Bupati Pati Haryanto terkait dengan penegakan Perda. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Puluhan organisasi masyarakat (ormas) meminta penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2013 yang mengatur karaoke dipertegas. Hal itu disampaikan mereka dalam audiensi dengan Bupati Pati Haryanto di Pendapa Pati, Kamis (23/11/2017).

Ketua Forum Kerukunan Antarumat Beragama Ahmad Khoiron mengatakan, sampai saat ini masih ada pengusaha karaoke yang kebal hukum. Pasalnya, masih banyak karaoke di Pati yang melanggar Perda belum berhasil ditertibkan.

“Para pengusaha menyalahi Perda yang sudah menjadi produk hukum warga Pati. Mereka tidak mau taat pada hukum dan masih melawan,” ujar Khoiron.

Dia menuturkan, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Pati siap mendukung penegakan Perda. Bila diizinkan, mereka akan terjun ke lapangan untuk melakukan eksekusi.

Bupati Pati Haryanto menjelaskan, pihak Pemkab selama ini sudah melakukan penegakan yustisi. Jika hal itu dilakukan secara terus-menerus, Haryanto menilai akan memberikan efek jera kepada pengusaha karaoke.

“Perda ini dibuat bukan atas inisiatif eksekutif, tetapi murni dari legislatif yang menampung aspirasi dari masyarakat. Tapi waktu Perda disidangkan di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, hasilnya menang sehingga Perda sah untuk ditegakkan,” tuturnya.

Dia menambahkan, sebagian besar para pemandu karaoke yang bekerja di Pati berasal dari daerah lain, mulai dari Bandung, Jepara, Semarang hingga Tasikmalaya. Lebih dari 90 persen pemandu karaoke merupakan warga dari luar daerah.

Editor: Supriyadi

Belasan Pemandu Karaoke dan  PSK di Lokalisasi Mawar Indah Pati Diciduk Polisi

Jajaran Polsek Batangan menggelar operasi penyakit masyarakat di kawasan lokalisasi Mawar Indah, Batursari, Batangan. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Belasan pemandu karaoke (PK) dan lima pekerja seks komersial (PSK) di lokalisasi Mawar Indah, Desa Batursari, Batangan, Pati diciduk petugas kepolisian, Rabu (8/11/2017) malam.

Mereka terjaring dalam operasi kepolisian yang ditingkatkan dengan sasaran penyakit masyarakat. Polisi juga menyita sejumlah minuman keras.

“Kami juga mengamankan dua orang yang berperan sebagai mucikari. Dia dan pemilik miras ditindak dengan tipiring,” ujar Kapolsek Batangan AKP Endah Setianingsih.

Baca: Begini Penampilan Polwan Cantik Saat Nyamar Jadi PSK dan Bekuk Mucikari di Rames Pati

Pemandu karaoke yang diciduk polisi dilakukan pendataan dan pembinaan. Selanjutnya, mereka diperbolehkan untuk kembali ke tempat tinggal masing-masing.

Sementara lima orang PSK, dua mucikari dan satu orang pemilik miras disidik petugas kepolisian. Mereka dikenakan tindak pidana ringan untuk selanjutnya menjalani sidang di pengadilan.

Operasi tersebut melibatkan 13 personil gabungan fungsi Polsek Batangan yang dipimpin AKP Endah. Operasi itu bertujuan untuk memberantas penyakit masyarakat di kawasan Kecamatan Batangan.

Editor: Supriyadi

Baca: 7 PSK Konangan saat Mangkal di Bekas Stasiun KA Purwodadi di Grobogan

PSK Lorong Indah Pati Diajak Ikut Berantas Narkoba

Ratusan wanita tuna susila mengikuti sosialisasi P4GN di Hall Permata, Margorejo, Pati, Rabu (1/11/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Pemkab Pati bekerja sama dengan Polres Pati menggelar sosialisasi pencegahan, pemberantasan, penanggulangan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) di Hall Permata, Margorejo, Pati, Rabu (1/11/2017).

Kegiatan itu dihadiri Kabag Kesra Pemkab Pati Heri Supriyono, Tim Satuan Narkoba Polres Pati, Muspika Margorejo dan ratusan warga lokalisasi Lorong Indah (LI).

Heri mengatakan, peredaran narkoba saat ini berlangsung cukup masif sehingga masyarakat cukup rentan terdampak penyalahgunaan narkoba. Peredaran barang haram tersebut sangat memungkinkan terjadi di kawasan lokalisasi.

Baca: Siap-siaplah, Razia Kendaraan di Pati Akan Digencarkan Hingga Dua Pekan ke Depan

Karena itu, dia mengimbau kepada warga LI, termasuk pekerja seks komersial (PSK) untuk ikut memerangi penyalahgunaan narkoba. Caranya dengan menghindari transaksi maupun pemakaian.

“Narkoba saat ini sangat rentan peredarannya hingga menyasar ke masyarakat, termasuk di kawasan lokalisasi. Itu sebabnya, sosialisasi ini penting untuk menyadarkan semua pihak untuk menjauhi narkoba,” ujar Heri.

Hal yang sama disampaikan KBO Sat Narkoba Polres Pati Ipda Indra Irnawan. Menurutnya, narkoba sudah menjadi bahaya laten bagi keberlangsungan bangsa.

Dalam skala yang lebih luas, penyalahgunaan narkoba sengaja disebarluaskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyerang generasi muda supaya tidak produktif.

“Dampaknya jelas sangat negatif. Keberadaan narkoba menjadi bahaya laten yang harus dihindari dan diperangi semua elemen masyarakat,” pungkas Ipda Indra.

Editor: Supriyadi

Manajemen Safin Hotel Angkat Bicara Soal Aksi Penggerudukan Puluhan Pemandu Karaoke

Puluhan pemandu karaoke memadati ruang penerimaan tamu di Hotel Safin, Kamis (19/10/2017) malam. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Manajemen The Safin Hotel Pati angkat bicara terkait dengan aksi penggerudukan yang dilakukan puluhan pemandu karaoke (PK), Kamis (19/10/2017) malam.

General Manager Safin Hotel Agus Sunarto menilai, aksi penggerudukan yang dilakukan puluhan PK dan sejumlah pengusaha karaoke kurang tepat. Sebab, keberadaan karaoke di Safin Hotel menjadi bagian dari fasilitas hotel yang sudah diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2013.

“Perda sudah sangat jelas. Di situ diatur tentang fasilitas karaoke untuk hotel berbintang. Jadi, keberadaan karaoke di Safin sudah legal,” ucap Agus, Jumat (20/10/2017).

Baca: Puluhan PK di Pati Geruduk Safin Hotel, Begini Jawaban Satpol PP

Bahkan, Agus menjamin bila keberadaan karaoke di Safin Hotel dipergunakan untuk keluarga atau family karaoke. Hal itu sesuai dengan ketentuan dalam Perda Nomor 8 Tahun 2013.

Karena itu, Agus menepis bila ada anggapan Pemkab melakukan diskriminasi terhadap penegakan Perda. “Jelas bukan diskriminasi. Ini negara hukum, semuanya berlandaskan aturan,” jelasnya.

Terlebih, Satpol PP juga menegaskan tidak tebang pilih dalam upaya penertiban karaoke. Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kasatpol PP Pati Riyoso.

“Siapa yang bilang tebang pilih? Semalam kami habis mengecek fasilitas karaoke di Hotel 21, kemudian dilanjutkan di Safin Hotel,” tegas Riyoso.

Diberitakan sebelumnya, puluhan PK dan beberapa pengusaha karaoke menggeruduk Safin Hotel untuk bernyanyi bersama di Masterpiece. Aksi itu sebagai bentuk protes kepada Pemkab Pati, karena dianggap tebang pilih dalam penegakan Perda.

Massa membubarkan diri, setelah Dandim 0718/Pati Letkol Inf Andri Amijaya Kusuma dan Kasat Sabhara Polres Pati AKP Sugino menempuh jalur mediasi. Dandim akan berkoordinasi dengan Pemkab untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Editor: Supriyadi

Puluhan PK di Pati Geruduk Safin Hotel, Begini Jawaban Satpol PP

Puluhan pemandu karaoke menggeruduk Safin Hotel, Kamis (20/10/2017) malam. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Puluhan pemandu karaoke (PK) menggeruduk The Safin Hotel Pati milik Wakil Bupati Pati, Saiful Arifin, Kamis (19/10/2017) malam.

Musyafak, pengusaha karaoke menegaskan, aksi pengerahan PK bukan untuk melakukan demonstrasi. Namun, mereka ingin menyanyi bersama di Masterpiece Karaoke.

Hal itu dilakukan untuk meluapkan kekecewaannya kepada pemerintah kabupaten (pemkab) Pati yang dianggap tebang pilih dalam menegakkan Perda Karaoke. “Bukan demo, kami cuma ingin ngajak mereka untuk nyanyi bareng,” ujar Musyafak.

Suasana memanas setelah Musyafak mengamuk dan marah-marah di Hotel Safin. Namun, pihak Safin Hotel tidak menanggapinya.

Dia berteriak dan menyebut Pemkab Pati tidak adil dalam melakukan penegakan Perda. “Kalau karaoke dirazia, semuanya harus dirazia, jangan tebang pilih,” ucap dia.

Petugas Satpol PP sempat menghadang aksi mereka, sebelum satu peleton anggota kepolisian dan beberapa anggota TNI terjun untuk mengamankan situasi.

Pelaksana tugas (Plt) Kasatpol PP Pati Riyoso saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya sebagai penegak perda sudah melakukan penindakan sesuai dengan peraturan daerah.

“Semuanya kami razia, tidak ada tebang pilih. Siapa yang bilang tebang pilih? Semalam saya habis melakukan penertiban di Hotel 21, langsung ke Safin,” tegas Riyoso.

Dia menegaskan, penertiban karaoke di Pati berdasarkan perda yang sudah menjadi produk hukum masyarakat Pati. Karena itu, dia akan terus melakukan penertiban sesuai dengan amanat masyarakat yang tertuang dalam perda.

Editor : Ali Muntoha

PK Cantik Tusuk Temannya di Lokalisasi Gambilangu Kendal

Pemandu karaoke (PK) Heni Wahyuningsih alias Yola (19) saat diperiksa polisi di Mapolsek Kaliwungu Kendal, Rabu. (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Kendal – Seorang pemandu karaoke (PK) cantik bernama Heni Wahyuningsih alias Yola (19) tega menusuk teman sesama PK di kompleks Lokalisasi Gambilangu (GBL), Dukuh Mlaten, Desa Sumberejo, Kaliwungu, Kendal, Rabu (4/9/2017). Korbannya adalah Suryani (35) alias Tya. Pelaku menusuk korban menggunakan gunting ke bagian dada sampai tembus paru-paru.

Warga melarikan korban ke Rumah Sakit Soewondo Kendal untuk mendapatkan perawatan. Sampai saat ini, korban masih dirawat secara intensif. Sedangkan pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menghuni salah satu sel tahanan di Mapolsek Kaliwungu Kendal.

Info yang dihimpun, Yola saat itu sedang dalam pengaruh minuman keras. Yola marah dengan Tya karena ucapannya yang dianggapnya menyakitkan. Saat itu,  pelaku sedang diantar tamunya ke tempat kos tidak jauh dari tempat karaoke. Saat dibonceng motor inilah, korban Tya menegur pelaku dengan kalimat yang menyinggung.

Karena tidak terima diejek korban pelaku kemudian mengambil gunting dari dalam kamar dan mendatangi korban. “Saya sebenarnya tidak ada masalah sama Tya tapi dia ngatain, ‘wah gemblek’ane anyar, gitu terus,” kata pelaku kepada polisi.

Yola kemudian ganti baju dan mendatangi korban dengan membawa gunting. Yola mengaku saat itu Tya yang mulai lebih dulu. Tya menarik rambut dan tubuh Yola. Yola pun langsung menusuk gunting ke dada bagian tengah Tya.

Kapolsek Kaliwungu AKP Nanung Nugraha Indaryanto mengatakan, perbuatan yang dilakukan pelaku karena rasa tersinggung terhadap korban. “Pelaku takut kalau pacarnya tahu. Maka dia masuk ke kamar mengambil gunting,” kata Nanung.

Akibat perbuatannya, pelaku harus menjalani hukuman penjara paling lama tujuh tahun. Pelaku dijerat dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

Editor : Akrom Hazami

Urine PK Cantik Blora Dites Narkoba Jelang Natal dan Tahun Baru Blora

Polisi Blora saat melakukan Operasi (Ops Cipkon) jelang Natal dan Tahun Baru 2016, beberapa waktu terakhir. (Polres Blora)

Polisi Blora saat melakukan Operasi (Ops Cipkon) jelang Natal dan Tahun Baru 2016, beberapa waktu terakhir. (Polres Blora)

MuriaNewsCom, Blora – Satres Narkoba Propam dan Sat Sabhara Polres Blora menggelar Operasi Cipta Kondisi (Ops Cipkon) jelang Natal dan Tahun Baru 2016, beberapa waktu terakhir.

Di antaranya, polisi melakukan tes narkoba. Seperti halnya para pemandu karaoke (PK) dari tempat hiburan malam dites urine. Tak luput pula, para pengunjung tempat karaoke.

Kabag Ops Polres Blora Kompol I Gede Arda melalui Kasat Narkoba AKP Soeparlan mengatakan, dari tes urine yang dilakukan itu hasilnya semua perempuan PK dan pengunjung negatif mengkonsumsi narkoba.

“Polisi mengimbau kepada semua pemilik kafe para wanita PK dan pengunjung untuk tidak mengkonsumsi narkoba serta jaga ketertiban,” kata Soeparlan dikutip dari Polres Blora.

Polisi mengamankan barang bukti berupa miras berbagai merek tanpa izin yang diperoleh dari tiga tempat hiburan karaoke. Yakni Nirwana Cafe, 99 Cafe dan Beat Cafe. “Ini merupakan tindak lanjut dari informasi masyarakat dan langsung kami tindak lanjuti dengan melakukan Ops Pekat ini,” tambahnya.

Polisi juga melakukan pengecekan perizinan tempat karaoke. Polisi juga mengimbau masyarakat agar mau menjalin kerja sama dengan polri, guna membantu menjaga keamanan dan ketertiban.

Dijelaskannya, sasaran operasi cipta kondisi terpusat pada miras, senjata tajam,  prostitusi, premanisme dan kejahatan jalanan, serta pekat.

Editor : Akrom Hazami

Demo Karaoke, Bupati Kudus : Lanjutkan Penindakan

Bupati Kudus Musthofa saat melakukan pembahasan soal Perda Karaoke. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Bupati Kudus Musthofa saat melakukan pembahasan soal Perda Karaoke. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Pemkab Kudus beserta jajaran menggelar evaluasi penindakan tempat hiburan karaoke selama sebulan ini. Dalam pertemuan dihadirkan berbagai ormas, baik yang pro karaoke maupun yang kontra..

Hanya meski demikian, Bupati Kudus Musthofa mengatakan, peraturan yang sudah menjadi perda akan tetap dilaksanakan. Hal itu karena semuanya sudah menjadi aturan dan sudah membutuhkan proses yang panjang.

“Tetap berjalan aturannya. Perda masih berlangsung dan digunakan. Itu sudah menjadi aturan,” katanya kepada MuriaNewsCom, Selasa (8/11/2016).

Setelah pertemuan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Sekda soal pembuatan tim yang menegakan aturan. Tim tersebut nantinya juga akan digunakan untuk memanggil pengusaha karaoke agar berhenti dan mentaati aturan.

Sebelumya, dalam pembahasan dihadiri oleh GP Ansor Kudus. Oleh perwakilan GP Ansor, Sarmanto Hasyim, menyebutkan kalau Kudus adalah kota religius. Banyak wali yang ada di Kudus. Sehingga, hiburan yang perlu dikembangkan adalah hiburan yang ada hubungannya dengan wisata religius.

Peserta lain yang berasal dari perwakilan pengusaha karaoke dan PK, Ahmad Soleh mengatakan, pihaknya menganggap perda tidak memihak pada pengusaha dan juga pekerja yang ada di lingkup kafe.

“Kalau perda itu seharusnya melindungi semua pihak. Tidak beberapa saja. Jadi harusnya dapat dilakukan kaji ulang terkait hal tersebut,” keluhnya.

Sedangkan Inayah, perwakilan Fatayat Kudus mengatakan kalau pihaknya mendukung karaoke tetap tutup. Sebab jika alasan yang dilontarkan masalah kerjaan, masih banyak aktivitas lain yang bisa dicari

“Bahayanya beberapa tahun ke depan, jika masih buka maka bisa jadi cita-cita anak anak nantinya akan menjadi PK. Sebab itu dianggap pekerjaan,” jelasnya.

Dia juga menolak jika perda yang sifatnya mengatur namun malah melarang. Sebab dalam pengaturan juga ada larangan di dalamnya.

Editor : Akrom Hazami

Dewan Bakal Bantu Tuntutan Pengusaha Karaoke di Kudus

dewan

Pendemo dari kalangan tempat karaoke menyuarakan aspirasinya di depan Pendapa Pemkab Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Ratusan PK dan waria yang melakukan aksi di depan pendapa Pemkab Kudus, wadul ke DPRD setempat, Selasa (8/11/2016).

Sejumlah perwakilan yang menggelar aksi ditemui oleh Edy Kurniawan, Wakil Komisi C, di kantor DPRD Kudus untuk membicarakan tuntutan mereka.

Tuntutan yang diinginkan sama, yakni agar Perda tentang Karaoke bisa dicabut agar pengusaha dapat berjalan dan pekerja masih dapat beraktivitas sesuai dengan bidangnya masing-masing.

“Kami akan membantu aspirasi dari masyarakat. Jadi silakan datang untuk menyuarakan keinginan kalian semua saat pembahasan tentang karaoke,” kata Edy, saat menemui massa.

Menurutnya, jika sejumlah pihak dapat duduk bersama akan lebih pas membuat kebijakan. Mulai dari dewan, pemkab dan juga pengusaha maupun ormas.

Untuk itulah diharapkan massa dapat usul saat pembahasan. Hal itu dapat dilakukan ketimbang banding, karena putusan sudah jelas sehingga perda tinggal dilaksanakan.

“Jangan menyalahkan satpol PP, mereka hanya menjalankan tugas dengan aturan yang sudah ditetapkan di Kudus,” ungkapnya .

Ari Setiawan, dari Cafe Star Kudus mengatakan upaya mereka agar perda dicabut akan terus dilakukan. Hal itu menyangkut soal pekerjaan.

“Ada ratusan pekerja. Dan semua membutuhkan pekerjaan agar bisa memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga,” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami

Pengusaha Karaoke Kudus Berharap Tetap Bisa Beroperasi

Para pendemo melakukan aksinya di depan Pendapa Pemkab Kudus, Selasa. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Para pendemo melakukan aksinya di depan Pendapa Pemkab Kudus, Selasa. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Para pendemo dari kalangan pekerja karaoke di Kudus tidak bisa bertemu dengan bupati lantaran sedang berada di luar kota, Selasa (8/11/2016).

Ahmad Soleh, salah satu dari demonstran mengatakan, aspirasi dari paguyuban meminta untuk tidak menutup karaoke. Pihaknya minta agar keberadaan karaoke masih bisa diperbolehkan beroperasi.

“Kami butuh makan, itu yang paling krusial. Bagaimana jika tidak bekerja,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, tempat karaoke hendaknya dibiarkan beroperasi. Pihaknya janji akan menaati aturan yang ada, asalkan tetap bisa beroperasi. “Silakan atur kami, kami akan mentaati aturan yang berlaku,” harapnya.

Sementara, Kepala Kesbangpol Kudus Djati Solechah mengatakan, pihaknya tidak dapat memutuskan hal tersebut. Sebab pembahasan tentang hal itu perlu pembicaraan lebih jauh lagi. Dan komunikasi kepada pihak terkait juga harus dilakukan.

“Rencananya pagi tadi ada pembahasan dengan bupati dan sejumlah pihak, terkait evaluasi sebulan penerapan tim penindak karaoke. Namun karena bupati ada acara pembahasan terpaksa harus diundur,” ungkapnya.

Dia mempersilakan jika nanti ada pembahasan dapat diikuti oleh kalangan karaoke. Dengan demikian mereka dapat menyuarakan pendapat masing masing.

Editor : Akrom Hazami

PK dan Waria : Karaoke Bukan Tempat Prostitusi

Para PK, waria, dan kalangan tempat karaoke di Kudus menggelar aksi di depan Pendapa Pemkab Kudus, Selasa. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Para PK, waria, dan kalangan tempat karaoke di Kudus menggelar aksi di depan Pendapa Pemkab Kudus, Selasa. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Sampai saat ini, ratusan pekerja tempat karaoke, masih menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendapa Pemkab Kudus, Selasa (8/11/2016). Mereka itu berasal dari kalangan Pemandu Karaoke (PK), waria dan juga pekerja lainnya di tempat karaoke di Kudus.

“Kami meminta untuk ketemu bapak Bupati, tolong beri kesempatan dan hapus perda tersebut. Kamj tidak bisa makan dan banyak angsuran, kami hanya bekerja,” ujar seorang pekerja yang ikut aksi.

Mereka juga menyuarakan kalau tindakan mereka murni bekerja. Mereka tidaklah melakukan hal yang tidak senonoh seperti yang dituduhkan. Mereka menganggap kalau yang dilakukan hanyalah bernyanyi saja, tidak lebih

“Kenapa hanya Kudus yang tidak boleh, padahal yang lainnya diperbolehkan untuk karaoke. Ini kan sebagai kebutuhan hiburan karaoke, bukan prostitusi,” ujar seorang demonstran.

Diketahui, sesuai Peraturan Daerah nomor 10/2015 tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub, dan Penataan Hiburan Karaoke. Berdasarkan isi Perda tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub, dan Penataan Hiburan Karaoke, terutama pada Bab II pasal 2 dijelaskan bahwa orang pribadi atau badan dilarang melakukan kegiatan usaha hiburan diskotik, kelab malam, pub, dan usaha karaoke di wilayah Kudus.

Ancaman atas pelanggaran ketentuan pasal 2, diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta. Jumlah tempat usaha kafe karaoke di Kabupaten Kudus tercatat mencapai 18 tempat usaha yang tersebar di sejumlah tempat di Kudus.

Editor : Akrom Hazami

Ratusan PK dan Waria Kudus Demo di Depan Kantor Pemkab

Para PK, waria, dan kalangan tempat karaoke di Kudus menggelar aksi di depan Pendapa Pemkab Kudus, Selasa. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Para PK, waria, dan kalangan tempat karaoke di Kudus menggelar aksi di depan Pendapa Pemkab Kudus, Selasa. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Ratusan pekerja tempat karaoke, menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendapa Pemkab Kudus, Selasa (8/11/2016). Mereka itu berasal dari kalangan Pemandu Karaoke (PK), waria dan juga pekerja lainnya di tempat karaoke di Kudus.

Pantauan di lokasi aksi, massa datang dengan berjalan kaki dari berbagai kafe dan karaoke di Kudus. Mereka berteriak meminta perlindungan bupati agar tempat karaoke dan kafe tetap diperbolehkan beroperasi di Kudus.

Aksi yang dilakukan adalah sebagai bentuk protes tentang perda yang melarang keberadaan karaoke. Sebab dampak yang dirasa sangat fatal dengan tidak bisa bekerja dan menjadi pengangguran.

Tulisan yang dibawa di antaranya bertuliskan Cabut Perda tentang Karaoke, Tempat Karaoke Bukan Tempat Maksiat, dan tulisan lainnya. Untuk itulah revisi sangat dibutuhkan demi nasib ratusan pekerja di tempat hiburan malam itu.

“Kami meminta untuk ketemu bapak Bupati, tolong beri kesempatan dan hapus perda tersebut. Kamj tidak bisa makan dan banyak angsuran, kami hanya bekerja,” ujar seorang pekerja yang ikut aksi.

Diketahui, sesuai Peraturan Daerah nomor 10/2015 tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub, dan Penataan Hiburan Karaoke. Berdasarkan isi Perda tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub, dan Penataan Hiburan Karaoke, terutama pada Bab II pasal 2 dijelaskan bahwa orang pribadi atau badan dilarang melakukan kegiatan usaha hiburan diskotik, kelab malam, pub, dan usaha karaoke di wilayah Kudus.

Ancaman atas pelanggaran ketentuan pasal 2, diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp50 juta. Jumlah tempat usaha kafe karaoke di Kabupaten Kudus tercatat mencapai 18 tempat usaha yang tersebar di sejumlah tempat di Kudus.

Editor : Akrom Hazami

Drama Pengamanan 2 PK Tempat Karaoke di Purwosari Kudus yang Berlangsung Seru

Petugas polisi, Satpol PP dan Pemerintah Camat Kota melakukan penyegelan tempat karaoke di Purwosari, Kudus. (Tribratanewskudus)

Petugas polisi, Satpol PP dan Pemerintah Camat Kota melakukan penyegelan tempat karaoke di Purwosari, Kudus. (Tribratanewskudus)

MuriaNewsCom, Kudus – Dua orang Pemandu Karaoke (PK) atau Lady Club (LC) ditangkap bersama enam orang pengunjung di salah satu kafe di Purwosari, utara kantor Dishubkominfi Kudus, Kamis (13/10/2016) dini hari.

Mereka ditertibkan polisi dan petugas dari instansi lainnya. Dikutip dari Tribrratanewskudus, hal itu merupakan bagian dari kegiatan Polsek Kudus, Satpol PP dan Camat Kota dalam menggelar operasi kafe. Tempat hiburan itu diketahui masih beroperasi. Padahal sesuai aturan, itu dilarang.

Namun saat didatangi petugas, pintu utama tempat karaoke tersebut dikunci dari luar. Petugas menunggu dari pukul 23.00 WIB-02.00 WIB. Rupanya, pengelola tempat karaoke dan petugas beradu kuat menunggu. Hasilnya, pengelola karaoke membuka pintu pada pukul 02.00.

Seketika, petugas meringsek masuk ke tempat karaoke. Kemudian, pintu tempat karaoke itu pun disegel. Tujuannya agar tidak beroperasi.

Editor : Akrom Hazami

Cara Satpol PP Perlakukan PK di Kudus

PK 1

PK mendapatkan pengarahan di kantor Satpol PP Kudus, Senin. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Murianewscom, Kudus – Satpol PP Kudus masih melakukan pembinaan kepada 38 orang Pemandu Karaoke (PK) di kantor, Senin (22/8/2016). Mereka dilarang melakukan aktivitasnya kembali.

Kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil mengatakan pihaknya membina PK. Mereka mendapatkan pembinaan serta wajib menandatangani perjanjian tidak beroperasi dengan menandatangani perjanjian di atas materai Rp 6000.

“Jadi kami berikan peringatan terlebih dahulu. Jika nanti sampai tertangkap lagi, akan diproses hukum,” katanya

Menurutnya, Kudus tidak boleh ada karaoke yang menggunakan PK. Sebab Perda tentang hal itu sudah diatur. Bahkan MA juga menyebutkan demikian.

Beberapa waktu yang lalu, Satpol PP Kudus melayangkan peringatan kepada pemilik tempat karaoke. Surat tersebut berisi agar pemilik dapat menutup karaoke miliknya sendiri

Ana, seorang petugas kasir di Kafe New Adiba, Jati Wetan, Jati, mengatakan dirinya baru bekerja sebulan kurang. Terdapat sembilan PK yang bekerja.

“Sehari digaji Rp 100 ribu. Namun belum ada sebulan sudah mau tutup karena kena razia,” ujarnya.

Dia mengatakan kalau baru buka pasti ramai. Namun karena menyalahi perda, maka pihak pemilik berencana untuk menutupnya.

Editor : Akrom Hazami

 

9 PK Cantik Konangan Satpol PP Kudus Sedang Layani Pelanggan

PK 2 (e)

Petugas Satpol PP meminta keterangan sejumlah PK di Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Sekitar Sembilan orang Pemandu Karaoke (PK) cantik berhasil diamankan Satpol PP Kudus, dari tempat karaoke dan kafe di Gulang, Mejobo, Kudus.

Mereka diamankan petugas saat sedang melayani pelanggannya. Kedatangan petugas membuat pesta di tempat karaoke itu bubar.

Sarjono, salah seorang petugas Satpol PP Kudus mengatakan, kafe tersebut termasuk baru beroperasi.

“Total ada Sembilan orang, hari ini baru kami panggil untuk diberikan pengarahan dan pembinaan,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Kesembilan PK tersebut, berasal dari berbagai wilayah. Seperti dari dalam kota, atau juga dari luar kota.

Sembilan orang itu harus membuat perjanjian di atas materai Rp 6 ribu tentang apa yang dilakukan. Dalam perjanjian itu, mereka juga tidak akan menjadi PK di Kudus.

“Jika masih nekat melanggar perjanjian oleh apa yang mereka tanda tangani. Maka kami pastikan akan menempuh jalur hukum,” kata Sarjono saat meminta keterangan kepada sejumlah PK.

Purnomo, Kasi penegak Perda Satpol PP Kudus menambahkan, berdasarkan pengalaman, setelah tertangkap petugas, PK tidak ada yang berani melanggar kesepakatan.

“Di Kudus, PK adalah pelanggaran. Sebab, aturannya menyebutkan dilarang ,” jelasnya.

Editor : Akrom Hazami

 

PK yang Biasa Dandan Menor, Bergulat dengan Sampah

Sejumlah PK dan pengusaha karaoke di kawasan Pungkruk, Jepara, ikut membersihkan kawasan taman dan pantai di daerah itu, Jumat (8/5/2015). (MURIANEWS/WAHYU KZ)

JEPARA- Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jepara mengajak para pengusaha dan pemandu karaoke (PK) di kawasan Pungkruk, untuk ikut aksi bersih-bersih pantai, Jumat (8/5/2015). Para PK yang biasa tampil dengan dandanan menor itu, terlihat bergulat dengan rumput liar dan sampah-sampah yang berserakan di skeitar pantai.

Lanjutkan membaca

PK di Pungkruk Ikut Bersih-bersih Pantai

Sejumlah PK dan pengusaha karaoke di kawasan Pungkruk, Jepara, ikut membersihkan kawasan taman dan pantai di daerah itu, Jumat (8/5/2015). (MURIANEWS/WAHYU KZ)

JEPARA – Sejumlah pemandu karaoke (PK) yang ada di kawasan Pungkruk, Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo, Jepara, melakukan kerja bakti dengan bersih-bersih di lingkungan sekitar. Terutama di area Taman Pungkruk, Jumat (8/5/2015).

Lanjutkan membaca