Aksi Ribuan PK di Pati Memanas, Ini Penyebabnya

MuriaNewsCom, Pati – Ribuan Pemandu Karaoke (PK) yang menggelar aksi di depan Kantor DPRD Pati memanas. Itu terjadi setelah pengunjuk rasa memaksa masuk ke halaman kantor untuk menyuarakan suaranya langsung ke para wakil rakyat.

Dari pengamatan lapangan, ribuan PK memaksa masuk setelah ada kabar tuntutan mereka tidak dikabulkan. Massa yang sebelumnya tenang pun mulai terbakar emosi. Ditambah salah seorang orator perempuan mengajak pendemo agar masuk ke halaman DPRD.

”Kita suarakan aspirasi kita. PK bukan pekerjaan haram. Ini pekerjaan halal,” kata salah satu demonstran.

Aksi saling buka tutup pintu pagar DPRD pun terjadi, antara massa pendemo dan polisi. Sejumlah kayu yang tadinya digunakan untuk memasang spanduk pun dirampas petugas keamanan.

Ketegangan sempat terjadi beberapa saat, hingga akhirnya polisi berhasil menghalau massa menjauh dari pagar kantor dewan.

Hingga pukul 14.00 WIB, massa yang tergabung dalam Perkumpulan Pengusaha Karaoke (Pusaka) Pati tersebut, masih bertahan di depan kantor dewan. Mereka bertekat untuk bertahan hingga mendapat jawaban dari apa yang menjadi tuntutannya.

Baca: Ribuan PK Geruduk Kantor DPRD Pati

Diberitakan sebelumnya, ribuan PK mendatangi Kantor DPRD Pati untuk memperjelas nasib karaoke. Mereka datang menggunakan beberapa armada, mulai dari truk, mobil, hingga sepeda motor lengkap dengan pengeras suara untuk menyampaikan aspirasinya.

Tak hanya itu, berbagai spanduk tuntutan juga dibentangkan dalam aksi tersebut. Salah satunya, spanduk bertuliskan Keluarga Kami Butuh HidupAnakku jadi pegawai negeri sipil (PNS), dari gaji pemandu karaoke (PK), hingga PK bukan PSK. Stop tutup karaoke.

Selain tuntutan agar usaha karaoke tidak ditutup, mereka juga membentangkan spanduk agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak diam, turun ke Pati dan rakyat menanti.

Wirnoningsih, salah satu peserta aksi mengatakan dalam aksi ini, setidaknya ada seribu lebih PK yang turun ke jalan. Jumlah ini hanya sebagian PK yang ada di Pati. Ini mengingat jika ditotal ada sekitar dua ribu lebih PK di Bumi Mina Tani.

”Jumlah karyawan (PK) yang ada lebih dari dua ribu orang. Karena itu kalau karaoke ditutup mau di kemanakan,” tegasnya kepada awak media.

Editor: Supriyadi

Ribuan PK Geruduk Kantor DPRD Pati

MuriaNewsCom, Pati – Ribuan Pemandu Karaoke (PK) menggeruduk Kantor DPRD Pati, Rabu (14/2/2018). Mereka menuntut karaoke kembali dilegalkan kembali lantaran banyak yang mencari nafkah dari usaha tersebut.

Dari pantauan, ribuan PK tersebut datang menggunakan beberapa armada. Mulai dari truk, mobil, hingga sepeda motor lengkap dengan pengeras suara untuk menyampaikan aspirasinya.

Tak hanya itu, berbagai spanduk tuntutan juga dibentangkan dalam aksi tersebut. Salah satunya, spanduk bertuliskan Keluarga Kami Butuh Hidup, Anakku jadi pegawai negeri sipil (PNS), dari gaji pemandu karaoke (PK), hingga PK bukan PSK. Stop tutup karaoke.

Selain tuntutan agar usaha karaoke tidak ditutup, mereka juga membentangkan spanduk agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak diam, turun ke Pati dan rakyat menanti.

Wirnoningsih, salah satu peserta aksi mengatakan dalam aksi ini, setidaknya ada seribu lebih PK yang turun ke jalan. Jumlah ini hanya sebagian PK yang ada di Pati. Ini mengingat jika ditotal ada sekitar dua ribu lebih PK di Bumi Mina Tani.

Wirnoningsih, salah satu peserta aksi saat memberikan keterangan pada awak media. (ISTIMEWA)

”Jumlah karyawan (PK) yang ada lebih dari dua ribu orang. Karena itu kalau karaoke ditutup mau di kemanakan,” tegasnya kepada awak media.

Ningsih menjelaskan, dalam pembuatan perda yang ada, pemerintah juga tidak melakukan kajian yang lebih dalam. Terutama dampak yang ditimbulkan dari penutupan. Bahkan, pemkab juga tak memberi pembinaan yang jelas tentang keahlian dan penempatan pasca penutupan.

”Kalau ini tidak ada revisi, mau di kemanakan PK yang ada. Apa bisa mereka yang dilegalkan dalam perda menampung semuanya,” terangnya.

Bagi dia, penutupan karaoke di Pati juga akan menimbulkan efek domino. Terlebih pada keluarga. Ini mengingat banyak PK yang mencari nafkah dari pekerjaannya itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

”Pokoknya kita tak akan mau kalau karaoke ditutup. Kami akan di sini sampai ada kejelasan,” tandasnya.

Editor: Supriyadi

Didorong Banyak PK, Satpol PP Pati Gagal Eksekusi Tempat Karaoke The Boss dan Permata

Salah satu wanita pemandu pingsan di tengah upaya eksekusi karaoke di depan The Boss. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Salah satu wanita pemandu pingsan di tengah upaya eksekusi karaoke di depan The Boss. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Puluhan pemandu karaoke (PK) yang beroperasi di Permata dan The Boss menghadang saat petugas Satpol PP mencoba untuk melakukan penyegelan dua tempat karaoke tersebut, Sabtu (5/3/2016).

Proses eksekusi pun berlangsung alot. Bahkan, petugas terlibat aksi saling dorong dengan puluhan PK yang didampingi pengusaha karaoke lengkap dengan para karyawannya. Eksekusi pertama dilakukan di Permata. Di sana, petugas tidak bisa menembus benteng pertahanan yang dibentuk barisan para pemandu karaoke. Eksekusi pun gagal dilakukan.

Para petugas Satpol PP akhirnya mundur dan bertolak ke The Boss. Di sana, puluhan PK juga sudah membentuk barisan di depan pintu masuk dan siap melakukan perlawanan. Seperti di Permata, petugas beberapa kali terlibat aksi saling dorong hingga menyebabkan tiga pemandu karaoke jatuh pingsan. Dua pemandu dilarikan ke rumah sakit, sedangkan satu pemandu dimasukkan rumah warga.

Ketua Paguyuban Karaoke Pati Heri Susanto mengatakan, proses hukum uji materi Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan masih berjalan di Mahkamah Agung. Karena itu, pihaknya meminta kepada pemerintah agar bisa duduk bersama untuk melakukan kajian. “Perda itu berlaku untuk tempat karaoke yang ada sesudah 2013. Jadi tidak berlaku untuk tempat karaoke yang ada sebelum 2013,” katanya.

Sementara itu, Kasatpol PP Pati Hadi Santosa mengatakan, pihaknya menjalankan tugas dan amanah untuk menegakkan Perda yang menjadi produk hukum warga Pati. “Ini sudah menjadi bagian dari tugas kami sebagai petugas penegak Persa yang menjadi produk hukum,” tuturnya.

Pasukan Satpol PP yang dikawal Polri dan TNI akhirnya mundur dan gagal menyegel dua tempat karaoke tersebut, mengingat suasana semakin tidak kondusif. Para wanita pemandu pun bersorak ria.

Editor : Akrom Hazami

Baca juga :
2 Pemandu Karaoke Pingsan saat Tempat Karaoke The Boss Pati Mau Disegel 

6 PSK Diciduk di Tempat Pembuatan Batu Bata yang jadi Lokasi Esek-esek di Trangkil Pati

Jajaran Polsek Wedarijaksa menciduk PSK untuk dibawa ke Mapolsek Wedarijaksa. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Jajaran Polsek Wedarijaksa menciduk PSK untuk dibawa ke Mapolsek Wedarijaksa. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Jajaran Polsek Wedarijaksa Pati merazia tempat prostitusi terselubung yang berlokasi di tempat pembuatan batu bata di perbatasan Desa Ketanen dan Karanglegi, Kecamatan Trangkil, Selasa (1/3/2016) malam.

Dalam razia yang dipimpin Kapolsek Wedarijaksa AKP Sulistyaningrum tersebut, enam pekerja seks komersial (PSK) berhasil diciduk. Selain itu, polisi juga mengamankan satu tukang ojek yang biasa mangkal di tempat itu.

“Razia ini menjadi bagian dari operasi penyakit masyarakat dengan sasaran prostitusi. Karena, tempat itu selama ini dikeluhkan masyarakat,” ujarnya kepada MuriaNewsCom, Rabu (2/3/2016).

Dari enam PSK yang diciduk, dua PSK berasal dari Pati, sedangkan empat PSK lainnya berasal dari Jepara, Grobogan, dan Blora. “Dua orang warga asli Pati, dua orang dari Jepara, serta dua orang lainnya dari Grobogan dan Blora,” imbuhnya.

Operasi pekat tersebut berlangsung kondusif dan aman. Enam PSK yang terjaring bakal dikenakan tindak pidana ringan (tipiring). “Supaya jera, kami akan tindak dengan tipiring,” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami

Baca juga :

Diduga PSK, Asyik Mojok malah Ketiban Apes di Pecangaan Jepara

Ini Kata Bupati Lho, 95 Persen PK di Pati Berasal dari Luar Daerah

Bupati Pati Haryanto mengatakan 95 persen pemandu karaoke di Pati berasal dari luar daerah. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Bupati Pati Haryanto mengatakan 95 persen pemandu karaoke di Pati berasal dari luar daerah. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Bupati Pati Haryanto menegaskan bahwa 95 persen pemandu karaoke di Pati berasal dari luar daerah. Hal itu menjawab pertanyaan dari sejumlah pihak terkait dengan nasib PK saat tempat hiburan karaoke ditertibkan.

“Banyak yang bertanya, bagaimana nasib tenaga pemandu karaoke kalau tempat hiburan karaoke ditertibkan? Itu kan 95 persen tenaga pemandu bukan dari Pati sendiri. Kebanyakan berasal dari luar daerah,” ujar Haryanto.

Dari informasi yang ia terima, sebagian besar tenaga pemandu berasal dari Jepara, Semarang, hingga Cirebon dan Bandung. Karena itu, alasan kehilangan kerja bagi tenaga pemandu dinilai bukan persoalan.

“Lagipula, kami tidak melarang tempat karaoke. Lagi-lagi harus kami tegaskan, kami hanya meminta pengusaha karaoke untuk mematuhi dan menyesuaikan Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan setelah berlaku efektif,” pungkasnya. (LISMANTO/KHOLISTIONO)

 

Weleh-weleh, PK Pati Tetap Hot Sampai Ada Ormas Beraksi

PK Pati Ormas foto (e)

Perwakilan PD Muhammadiyah Pati Karsiman Rosyid (kanan) mengikuti rapat koordinasi antara Pemkab Pati dan pengusaha karaoke. (MuriaNewsCom/Lismanto)

PATI – Ratusan pemandu karaoke (PK) di Pati merayakan kemenangannya usai mengikuti rapat koordinasi antara Pemkab Pati dan pengusaha karaoke di Ruang Kembangjoyo Setda Pati, Jumat (7/8/2015).

Mereka tetap bisa bekerja memandu pengunjung di tempat hiburan karaoke, lantaran pihak Pemkab tidak bisa membuat keputusan apakah karaoke tetap dibuka atau tidak. Bagi sejumlah kalangan, kondisi ini sangat ironis mengingat Perda Nomor 8 Tahun 2013 seperti regulasi mati yang tak bisa mengatur pengusaha karaoke.

Terlebih, tokoh NU dan Muhammadiyah Pati masih banyak yang mengikuti muktamar saat rapat berlangsung. Hingga hari ini, Ketua PD Muhammadiyah Sutaji juga masih mengikuti Muktamar Muhammadiyah di Makassar.

“Saya masih mengikuti Muktamar Muhammadiyah di Makassar hingga Sabtu besok. Saya akan memberikan statemen dan menyatakan sikap soal masalah itu, setelah saya balik ke Pati,” ujarnya saat dihubungi MuriaNewsCom, Jumat (7/8/2015).

Sebelumnya, perwakilan dari PD Muhammadiyah Pati Karsiman Rosyid yang mengikuti sidang tak banyak memberikan masukan soal polemik karaoke di Pati. Ia mengatakan, Perda karaoke di Pati dibuat untuk menyempurnakan akhlak.

“Untuk menyempurnakan akhlak, kita butuh yang namanya pengetahuan, keteladanan, dan regulasi. Terkait soal karaoke, Perda itu dibuat untuk menyempurnakan akhlak warga Pati,” tandasnya. (LISMANTO/AKROM HAZAMI)