Pelaksanaan Pilihan Petinggi di Jepara Rencanya Dibiayai APBD 

Sejumlah pegawai di bagian pemerintahan desa saat mengikuti rapar koordinasi persiapan pemilihan petinggi serentak tahun lalu. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Jepara – Pemilihan petinggi (pilpet) di Jepara akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemkab. Hal itu sesuai amanat Permendagri 65 dan 66 tahun 2017.

“Pada saat kami membahas Perda tentang pemilihan petinggi, Kemendagri mengeluarkan peraturan nomor 65 dan 66 tahun 2017 terkait biaya penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang ditanggung oleh APBD,”  ujar Eriza Rudi Yulianto, Kabag Pemerintah Desa Setda Jepara, Rabu (8/11/2017). 

Menurutnya, pembiayaan pilpet dengan APBD bisa dilakukan, hanya saja dengan beberapa catatan. Diantaranya konsep penyelenggaraan pilpet murni, tanpa acara tambahan, diluar substantif pemilihan petinggi. 

Baca: Tahun Depan Jepara Akan Laksanakan Pilihan Petinggi di 24 Desa

Dikatakan Eriza, seringkali acara pilpet membuat acara seperti bagi-bagi doorprize yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan inti. Disamping itu, pada pelaksanaan pilpet 2018 yang direncanakan diikuti 24 desa. 

“Pada aturan baru, tidak ada swadaya masyarakat. Namun untuk peraturan sebelumnya masih diperbolehkan. Oleh karena itu, kami sedang godok formulasinya. Pilpet tahun depan, akan menjadi ajang pemanasan peraturan tersebut,” kata dia. 

Sebagai gambaran, pada tahun 2016, pilpet di Jepara diikuti oleh 24 desa. Saat itu, Pemkab Jepara menggelontorkan Rp 2,6 miliar dalam bentuk bantuan keuangan pemilihan petinggi.

Penelusuran MuriaNewsCom, pada pasal 48 Permendagri 65/2017 ayat 1 berbunyi, “Biaya pemilihan kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten/kota yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD,” imbuhnya.

Editor : Supriyadi

Tahun Depan Jepara Akan Laksanakan Pilihan Petinggi di 24 Desa

Sejumlah pegawai di bagoian pemerintahan desa saat mengikuti rapar koordinasi persiapan pemilihan petinggi serentak tahun lalu. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Jepara – Tahun depan, Jepara akan melaksanakan pemilihan petinggi (pilpet) di 24 desa. Ajang tersebut merupakan “pemanasan” sebelum gawe pilpet serentak di tahun 2019 yang rencananya diikuti oleh 100 lebih desa. 

“Sesuai data akhir masa jabatan petinggi, ada 24 desa yang masa jabatan petingginya habis pada rentang akhir tahun ini dan tahun 2018. Kegiatan pilpet rencananya akan dilakukan pada Bulan Desember tahun depan. Bagi kami, hal itu adalah pemanasan sebelum pilpet serentak pada tahun 2019 yang rencananya diikuti 130 an peserta,” ujar Eriza Rudi Yulianto, Kabag Pemerintah Desa Setda Jepara, Rabu (8/11/2011). 

Selain itu, pada pilpet tahun depan pihaknya akan secara efektif menggunakan Peraturan baru, terkait tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian petinggi.

Dikatakan Eriza, saat ini peraturan tersebut tengah dalam proses legalisasi, yang kemudian dibawa untuk dikoreksi oleh Pemprov Jateng. 

Ia menjelaskan, peraturan baru itu menggantikan Perda 8 tahun 2015. Isinya, menurut Kabag Pemdes, tidak jauh berbeda dengan peraturan yang lama, hanya saja ada beberapa peraturan yang dipermudah. 

“Contohnya terkait surat keterangan bebas dari pidana korupsi, yang sebelumnya diharuskan meminta dari Pengadilan Tipikor Semarang, kini hanya melampirkan surat pernyataan. Namun ada konsekuensinya, jika yang bersangkutan memalsukan dokumen atau pernyataan, maka dicabut hak dipilihnya. Namun hal itu masih perlu dikonsultasikan dengan pemprov Jateng,” katanya. 

Disamping peraturan baru terkait pemilihan petinggi, untuk pemilihan perangkat desa dan Anggota BPD juga dalam proses.

Editor: Supriyadi

Pemilihan Petinggi Jepara Diklaim Aman

Kapolres Jepara, AKBP M Samsu Arifin SIK MH saat meninjau pelaksanaan Pilpet di wilayah Kecamatan Mlonggo. (Tribratanewsjepara)

Kapolres Jepara, AKBP M Samsu Arifin SIK MH saat meninjau pelaksanaan Pilpet di wilayah Kecamatan Mlonggo. (Tribratanewsjepara)

MuriaNewsCom, Jepara – Hasil pantauan Kapolres Jepara AKBP M Samsu Arifin, pelaksanaan Pemilihan Petinggi (Kepala Desa) serentak yang diikuti sebanyak 24 desa, hingga pascpenghitungan surat suara, berjalan aman dan lancar.

Bersyukur, Pilpet serentak itu berjalan aman. Kekhawatiran bakal ada gangguan keamanan di beberapa titik tidak terjadi. “Alhamdulillah, aman. Tidak ditemukan hambatan ataupun permasalahan yang dapat menghambat proses pemungutan suara hingga penghitungan suara,” ujar Samsu dikutip dari Tribratanewsjepara, Selasa (15/11/2016).

Menurutnya, partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya sangat tinggi. Bahkan, mereka harus rela antre berjam-jam untuk menggunakan hak pilihnya.

Terpisah, Kabag Ops Polres Jepara, Kompol Slamet Riyadi menuturkan, pihaknya sudah menetapkan tiga desa penyelenggara pilpet rawan. Namun, hingga menjelang penghitungan suara berjalan aman lancar dan terkendali.

“Kami sudah mengantisipasi sebelumnya di sejumlah desa yang masuk katagori sangat rawan yakni dengan menempatkan petugas dengan jumlah yang lebih banyak,” tandasnya.

Editor : Akrom Hazami

Biar Pilpet Jepara Tak Ricuh, Ini Antisipasi Kapolres

Kapolres Jepara, AKBP M Samsu Arifin melaksanakan pemantauan situasi pelaksanaan Pemilihan Petinggi (Kepala Desa) di wilayah hukumnya, Senin. (Tribratanewsjepara)

Kapolres Jepara, AKBP M Samsu Arifin melaksanakan pemantauan situasi pelaksanaan Pemilihan Petinggi (Kepala Desa) di wilayah hukumnya, Senin. (Tribratanewsjepara)

MuriaNewsCom, Jepara – Kepala Kepolisian Resor Jepara Polda Jateng, AKBP M Samsu Arifin melaksanakan pemantauan situasi pelaksanaan Pemilihan Petinggi (Kepala Desa) di wilayah hukumnya, Senin (14/11/2016).

Dikutip dari Tribratanewsjepara, selain melaksanakan cek petugas pengamanan, juga guna memastikan bahwa situasi tetap kondusif di lapangan.

Dalam kunjungannya Kapolres didampingi Kasat Sabhara AKP Himawan Aji Angga berpesan kepada anggota yang sedang melaksanakan pengamanan Pilpet di TPS agar maksimal dalam melakukan tugas.

“Saya mengintruksikan kepada para kapolsek agar petinggi terpilih dikawal selesai pengumuman pemenang sampai ke rumah. Hal ini untuk mencegah petinggi yang terpilih serta tim suksesnya atau pendukungnya supaya tidak mengadakan arak-arakan pemenang,” katanya.

Tujuannya untuk menghindari adanya ketersinggungan bagi yang kalah. Sehingga dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat. Selain itu diharapkan agar anggota di lapangan menyikapi perkembangan situasi dan segera laporkan kepada pimpinan apabila terjadi gangguan kamtibmas sekecil apapun.

Sebelumnya, dia menuturkan, pilkades serentak akan berbeda pola pengamanannya. Sehingga perlu ada kordinasi dan kerja sama yang baik dari semua pihak yang terkait guna terselenggaranya pilkades serentak di wilayah Kabupaten Jepara yang aman dan lancar serta kondusif.

Kapolres Jepara menguraikan pola pengamanan yang akan dilakukan, antara lain setiap desa kategori aman dilakukan pengamanan oleh lima personel polsek dan dua personel polres. Sedangkan desa yang dalam kategori rawan tiap desa minimal dijaga sepuluh personel yang dibantu oleh linmas yang ada di tiap desa serta setiap desa didampingi oleh satu perwira dari polres.

Editor : Akrom Hazami

Pilihan Petinggi Jepara Rawan Ditunggangi Kepentingan Paslon Bupati

pilpet-2-1024x607

MuriaNewsCom, Jepara – Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Kabupaten Jepara mewaspadai potensi adanya “tangan panjang” paslon peserta pilkada dan tim kampanye saat pemilihan petinggi (pilpet) yang digelar serentak, Senin (14/11/2016) ini.

Dikhawatirkan iming-iming bantuan dalam berbagai bentuknya dari paslon kepada calon petinggi tak hanya berimbas perhelatan pilpet tak berjalan demokratis. Namun juga berbuntut upaya “balas budi” yang mencederai Pilkada Jepara karena adanya mobilisasi petinggi untuk kemenangan paslon tertentu.

Komisioner Panwas Pilkada Kabupaten Jepara Muhammad Oliz mengatakan gawe pilpet sangat mungkin dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan terkait pilkada. Caranya, pihak tertentu itu membantu biaya pemenangan calon petinggi.

Timbal baliknya, jika menang dan terpilih maka petinggi tersebut harus ganti membantu memenangkan pihak tertentu itu saat gawe pilkada yang digelar sekitar tiga bulan mendatang.

“Ini harus diwaspadai karena istilahnya tak ada makan siang gratis. Upaya balas budi sangat mungkin terjadi. Kalau petinggi yang didukung paslon itu jadi maka dia pasti juga ganti membantu. Padahal petinggi termasuk daftar pihak-pihak yang dilarang menjadi tim sukses paslon pilkada,” kata Oliz.

Senin ini (14/11) ada 24 desa se-Kabupaten Jepara yang menggelar pilpet serentak. Puluhan desa itu tersebar di berbagai kecamatan yang ada di Kota Ukir.
Berdasar pengalaman di berbagai daerah, kata Oliz, tim sukses petinggi juga menjadi tim paslon saat pilkada. Hal ini sangat mungkin sekali terlebih momen pilpet dan pilkada berdekatan dan hanya berselang beberapa bulan saja.

“Semisal ada upaya timbal balik apa saja itu termasuk yang kita pantau. Terpenting saat pilkada jangan sampai ada petinggi atau perangkat desa yang ikut dalam dukung mendukung paslon tertentu, apalagi sampai menggunakan fasilitas milik pemerintah,” ujarnya.

Terkait hal ini, Panwas Pilkada Jepara sudah menginstruksikan jajaran panwascam hingga personel Panitia Pengawas Lapangan (PPL). Jajaran panwas di tingkat kecamatan hingga desa diharapkan terus memantau dan mengawasi “hiruk pikuk” gawe pilpet di wilayahnya masing-masing.

“Pilpet mestinya memang bukan ranah panwas pilkada. Tapi itu tetap ada hubungannya dengan gawe pilkada makanya juga kita kawal,” tandasnya.

Editor : Akrom Hazami

Jelang Pilihan Petinggi, Polsek Mayong Jepara Intensifkan Patroli

Mobil patroli Polsek Mayong terparkir di area kecamatan, Rabu dini hari. (Tribratanewsjepara)

Mobil patroli Polsek Mayong terparkir di area kecamatan, Rabu dini hari. (Tribratanewsjepara)

MuriaNewsCom, Jepara – Personel Polsek Mayong Resor Jepara Polda Jateng menyisir tempat yang dianggap rawan kriminalitas dan penyakit masyarakat (Pekat) melalui Blue Light Patrol, Rabu (09/11/2016) dini hari.

Kegiatan patroli ditandai dengan menyalanya lampu rotator biru. Mobil patroli berjalan dengan kecepatan kurang lebih 20 km/jam menyusuri rute patroli yang telah ditentukan.

Kapolres Jepara AKBP M Samsu Arifin melalui Kapolsek Mayong AKP Sutono menerangkan, Blue Light Patrol adalah suatu bentuk kegiatan preventif kepolisian dengan menempatkan polisi di tengah masyarakat.

Tujuannya untuk menekan dan mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas. Di antaranya dengan melaksanakan patroli di tempat rawan kriminalitas, terutama di objek vital dan di pusat keramaian.

“Kegiatan yang dimulai pukul 23.00 WIB, dilaksanakan wilayah Kecamatan Mayong dengan pola patroli dialogis. Pola ini dimaksudkan agar kehadiran polisi lebih dirasakan masyarakat, dengan cara menyalakan lampu rotator pada saat melaksanakan patroli (Blue Light Patrol), berhenti atau parkir dan berkomunikasi atau dialogis dengan masyarakat,” kata Sutono dikutip Tribratanewsjepara.

Pihaknya juga meningkatkan patroli di balai desa dan rumah bakal calon petinggi di dua desa yang melaksanakan tahun ini. Yaitu Desa Pelemkerep dan Mayong Lor. Selain itu juga memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada warga yang sedang ronda agar meningkatkan patroli dan kewaspadaan.

Editor : Akrom Hazami

3 Bakal Calon Petinggi di Jepara Gugur

Ilustrasi

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Jepara – Tiga bakal calon (balon) petinggi yang sudah mendaftar kepada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dinyatakan gugur. Sebab sampai batas waktu yang ditentukan, mereka tidak bisa melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi.

Tiga balon yang gugur itu di tiga desa, yaitu Desa Bumiharjo, Kecamatan Keling, Desa Wedelan, Kecamatan Bangsri, dan Desa Bringin, Kecamatan Batealit. Untuk Desa Bumiharjo sendiri, semula sudah ada lima pendaftar. Karena gugur, saat ini tinggal empat balon.

“Sementara di Desa Wedelan sementara ini tinggal dua balon. Sebelumnya ada tiga balon yang mendaftar pada panitia. Untuk Desa Bringin tinggal satu balon. Karena sebelumnya hanya ada dua balon. Sehingga, perlu dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran karena belum memenuhi syarat minimal,” Kabag Pemerintaha pada Setda Jepara, Arwin Nor Isdiyanto kepada MuriaNewsCom, Rabu (7/9/2016).

Gugurnya satu balon di tiga desa itu karena beberapa alasan. Di Bumiharjo, balon atas nama Anton belum membayar uang jaminan hingga tiga hari setelah pendaftaran ditutup. Berdasarkan kesepakatan panitia besaran uang jaminan Rp 25 juta. Para balon sudah menyetorkan jaminan tersebut kecuali Anton.

“Semula besaran uang jaminan Rp 40 juta. Balon keberatan. Akhirnya, dilakukan rapat dengan pantia lalu diputuskan bahwa uang jaminan diturunkan dari Rp 40 juta menjadi 25 juta. Namun, setelah penurunan itu hanya empat balon yang menyetorkan uang jaminan, ” katanya.

Begitu pula dengan balon di Desa Wedelan. Balon yang sudah mendatar belum membayar uang jaminan. Sehingga, mereka digugurkan karena jaminan termasuk salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi. Sementara di Desa Bringin, balon gugur karena ada kecacatan pada ijazah. Seharusnya ijazah dilegalisir di lembaga pendidikan yang mengeluarkan. Namun, untuk satu balon ini tidak dilegalisir di lembaga yang dimaksud.

“Dulu orangnya sekolah di Lampung. Tapi saat legalisir justru di Jepara. Pihak panitia masih memberikan waktu hingga batas akhir perlengkapan berkas yaitu Selasa (13/9/2016). Jika yang bersangkutan masih bisa maka kemungkinan bisa jadi calon. Jika tidak maka perlu dilakukan perpanjangan waktu untuk merekrut balon lain, ” ujar Arwin.

Arwin menerangkan, saat ini tahapan pilkades sampai proses penelitian berkas hingga Selasa (13/9/2016). Setelah itu dilanjut penilaian (scoring) untuk desa yang memiliki balon lebih dari lima. Seperti Desa Krapyak yang saat ini sudah mengantongi tujuh balon.

“Dari hasil scoring pantia, balon nomer lima dan enam nilainya sama. Sehingga peelu dilakukan tes di tingkat kabupaten. Tes akan dilakukan pada tanggal 19 September, ” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

Calon Petinggi di Jepara Dibebani Uang Jaminan

pilpet

 

MuriaNewsCom, Jepara – Pemilihan petinggi (Pilpet) serentak akan digelar di Kabupaten Jepara, November 2016. Saat ini prosesnya masih dalam tahap persiapan setelah pembentukan panita di masing-masing desa.

Pencalonan petinggu dilakukan terbuka alias demokratis. Siapa saja boleh mencalonkan diri menjadi calon petinggi. Hanya pencalonan kali ini berbeda dengan pencalonan sebelumnya. Calon petinggi dibebani uang jaminan.

Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan pada Setda Jepara, Arwin Noor Isdiyanto mengatakan, uang jaminan tersebut dibebankan kepada calon petinggi sebagai bentuk keseriusan calon. Sebab biaya Pilpet tidak lagi dibebankan pada calon melainkan ditanggung APBDes dan APBD.

“Beda dengan Pilpet sebelumnya. Biaya Pilpet dibebankan pada calon. Jadi masing-masing calon iuran. Tetapi sekarang tidak, karena biaya Pilpet ditanggung negara,” ujar Arwin, Senin (1/8/2016).

Menurutnya, uang jaminan hanya sebagai bentuk keseriusan. Sehingga tidak boleh sekadar main-main saja. Apalagi tidak ada biaya pelaksanaan Pilpet yang ditanggung oleh calon.

“Uang jaminan akan dikembalikan ketika proses Pilpet selesai. Baik yang jadi petinggi maupun yang kalah. Jika sebelum pelaksanaan Pilpet mengundurkan diri maka uang itu tidak bisa dikembalikan,” terangnya.

Lebih lanjut dia mengemukakan, besaran uang jaminan ditentukan oleh panitia Pilpet di masing-masing desa. Jadi, sifatnya adalah kesepakatan antar panitia yang menentukan besaran uang jaminan tersebut.

“Kami tidak bisa mengira-ngira berapa besaran uang jaminan. Sebab yang berhak menentukan adalah panitia Pilpet di masing-masing desa,” terangnya.

Dia menambahkan, selain uang jaminan hilang ketika mengundurkan diri dari calon petinggi. Peruntukan uang jaminan yang telah diberikan diserahkan kepada pihak desa. Uang itu bisa digunakan untuk perbaikan infrastruktur maupun yang lainnya.

“Ketika mengundurkan diri, selain uang jaminan hilang juga tidak diperbolehkan mencalonkan diri lagi pada periode berikutnya,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami