Uang Jaminan Pilpet di Jepara Dianggap Terlalu Tinggi

pilpet

 

MuriaNewsCom, Jepara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara mewajibkan adanya uang jaminan bagi calon petinggi yang menjadi peserta Pemilihan Petinggi (Pilpet) secara serentak pada November mendatang. Uang jaminan tersebut sebagai bukti bahwa calon yang maju secara serius mengikuti proses demi proses pilpet.

Salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara, Sunarto mengatakan, pihaknya mendapatkan banyak laporan mengenai tingginya uang jaminan yang dibebankan kepada para calon. Ia menilai besaran angka jaminan harus menggunakan asas kewajaran.

“Saya mendapatkan laporan di beberapa desa, uang jaminan ditentukan dalam jumlah besar, sekitar Rp 40 – 50 jutaan. Itu sudah tidak wajar,” kata Sunarto kepada MuriaNewsCom, Jumat (26/8/2016).

Menurutnya, jumlah tersebut sangat besar untuk ukuran di Kabupaten Jepara. Itu justru membatasi masyarakat yang ingin mengusung calonnya karena terkendala dengan uang jaminan yang besar tersebut.

“Seharusnya, uang jaminan tidak lebih dari Rp 10 juta agar semua warga bisa berpeluang mencalonkan diri maupun tokoh-tokoh mereka. Uang jaminan yang terlalu besar itu sangat tidak tepat,” katanya.

Lebih lanjut ia mengemukakan, sejauh ini pihaknya telah berkomunikasi dengan Pemkab Jepara dalam hal ini Bagian Tata Pemerintahan untuk mengingatkan kembali bahwa uang jaminan semangatnya hanya sebagai wujud keseriusan, bukan justru untuk membatasi calon Petinggi.

Ia menambahkan, pesta demokrasi tingkat desa hendaknya membuka peluang seluas-luasnya bagi siapa saja untuk mencalonkan diri. Apalagi pada pilpet tahun ini, pendanaan sudah disediakan baik melalui APBD maupun APBDes.

Sementara itu, Kabag Tata Pemerintahan Setda Jepara Arwin Noor Isdiyanto mengatakan, mengenai adanya uang jaminan pada pilpet kali ini memang telah diatur dalam perbup. Dalam aturan tersebut tidak disebutkan batas maksimal dalam penentuan nominal uang jaminan.

“Yang menentukan adalah pihak panitia di tingkat desa. Atas dasar kesepakatan, sehingga pihaknya tidak bisa mengatur harus berapa jumlah nominal uang jaminan yang harus dikeluarkan oleh calon petinggi,” ungkapnya.

Meski begitu, kata Arwin, pihaknya telah membuat surat edaran kepada semua desa yang tahun ini menggelar pilpe,  menentukan jumlah uang jaminan dalam batas kewajaran. Kewajaran tersebut tergantung dari masing-masing desa, melihat kemampuan finansial masyarakatnya.

“Uang jaminan akan dikembalikan ketika proses pilpet selesai. Baik yang jadi petinggi maupun yang kalah. Jika sebelum pelaksanaan pilpet mengundurkan diri maka uang itu tidak bisa dikembalikan,” terangnya.

Selain uang jaminan hilang ketika mengundurkan diri dari calon petinggi. Peruntukan uang jaminan yang telah diberikan diserahkan kepada pihak desa. Uang itu bisa digunakan untuk perbaikan infrastruktur maupun yang lainnya.

Editor : Akrom Hazami

Calon Petinggi Diizinkan dari Desa Lain, Pemkab Jepara Minta Kejelasan Mendagri

f-pilkada-jepara

MuriaNewsCom, Jepara – Aturan terbaru mengenai persyaratan calon petinggi atau kepala desa yakni diperbolehkan berasal dari desa atau daerah lain membuat bingung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara. Pasalnya, aturan itu berbeda dengan aturan sebelumnya yang telah disosialisasikan yakni calon petinggi harus berasal dari warga desa setempat.

Untuk menjawab kebingungan tersebut, Pemkab Jepara melalui Bagian Tata Pemerintahan sore tadi berangkat ke Jakarta untuk meminta kejelasan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Rencananya, esok hari tiba di Jakarta untuk melakukan audiensi berkait hal itu.

“Kami mendapatkan pertanyaan dari para tokoh di masyarakat yang dimungkinkan maju sebagai calon Petinggi, terkait masalah itu. Ada kabar yang beredar jika ada aturan mengenai domisili bakal calon yang diubah. Jadi, untuk mendapatkan kejelasan kami ingin datang langsung ke Mendagri,” ujar Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Jepara, Arwin Noor Isdiyanto, Kamis (25/8/2016).

Menurutnya, masalah tersebut sangat penting untuk dimintai kejelasan. Mengingat, dimungkinkan ada bakal calon yang belum memenuhi syarat lama domisili sebagaimana aturan yang ada. Berdasarkan pengalaman Pilpet (Pemilihan Petinggi) di Jepara maupun di daerah lain sebelumnya, memang banyak calon yang merupakan warga kelahiran desa setempat, namun sudah lama merantau dan sudah menjadi warga daerah lain.

“Mereka kembali pulang untuk mendaftar sebagai calon petinggi. Baik atas kemauan sendiri atau karena didorong oleh warga masing-masing,” bebernya.

Ia menambahkan, meski saat ini mulai memasuki tahapan pendaftaran calon petinggi untuk Pilpet serentak pada November mendatang, namun pihaknya belum menerima laporan mengenai berapa calon petinggi yang mendaftarkan diri sebagai peserta Pilpet.

Editor : Akrom Hazami

Calon Petinggi di Jepara Dibebani Uang Jaminan

pilpet

 

MuriaNewsCom, Jepara – Pemilihan petinggi (Pilpet) serentak akan digelar di Kabupaten Jepara, November 2016. Saat ini prosesnya masih dalam tahap persiapan setelah pembentukan panita di masing-masing desa.

Pencalonan petinggu dilakukan terbuka alias demokratis. Siapa saja boleh mencalonkan diri menjadi calon petinggi. Hanya pencalonan kali ini berbeda dengan pencalonan sebelumnya. Calon petinggi dibebani uang jaminan.

Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan pada Setda Jepara, Arwin Noor Isdiyanto mengatakan, uang jaminan tersebut dibebankan kepada calon petinggi sebagai bentuk keseriusan calon. Sebab biaya Pilpet tidak lagi dibebankan pada calon melainkan ditanggung APBDes dan APBD.

“Beda dengan Pilpet sebelumnya. Biaya Pilpet dibebankan pada calon. Jadi masing-masing calon iuran. Tetapi sekarang tidak, karena biaya Pilpet ditanggung negara,” ujar Arwin, Senin (1/8/2016).

Menurutnya, uang jaminan hanya sebagai bentuk keseriusan. Sehingga tidak boleh sekadar main-main saja. Apalagi tidak ada biaya pelaksanaan Pilpet yang ditanggung oleh calon.

“Uang jaminan akan dikembalikan ketika proses Pilpet selesai. Baik yang jadi petinggi maupun yang kalah. Jika sebelum pelaksanaan Pilpet mengundurkan diri maka uang itu tidak bisa dikembalikan,” terangnya.

Lebih lanjut dia mengemukakan, besaran uang jaminan ditentukan oleh panitia Pilpet di masing-masing desa. Jadi, sifatnya adalah kesepakatan antar panitia yang menentukan besaran uang jaminan tersebut.

“Kami tidak bisa mengira-ngira berapa besaran uang jaminan. Sebab yang berhak menentukan adalah panitia Pilpet di masing-masing desa,” terangnya.

Dia menambahkan, selain uang jaminan hilang ketika mengundurkan diri dari calon petinggi. Peruntukan uang jaminan yang telah diberikan diserahkan kepada pihak desa. Uang itu bisa digunakan untuk perbaikan infrastruktur maupun yang lainnya.

“Ketika mengundurkan diri, selain uang jaminan hilang juga tidak diperbolehkan mencalonkan diri lagi pada periode berikutnya,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

 

24 Desa di Jepara Segera Gelar Pemilihan Petinggi Serentak

Rapar koordinasi untuk mempersiapkan pemilihan petinggi serentak (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Rapar koordinasi untuk mempersiapkan pemilihan petinggi serentak (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

MuriaNewsCom, Jepara – Tahun 2016 ini, Pemkab Jepara akan memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan petinggi (pilpet) di 24 desa yang ada di Kabupaten Jepara. Mendekati jadwal pelaksanaan, Pemkab Jepara menggelar sejumlah sosialisasi dan pertemuan-pertemuan untuk mempersiapkan pesta demokrasi tingkat desa itu.

Asisten I Sekda Jepara Fathurrozi menjelaskan, pelaksanaan Pilpet serentak ini terdiri dari 4 tahap. Tahap pertama, tahapan persiapan  pada bulan Juli 2016. Selanjutnya disusul tahap kedua, pencalonan yang dimulai tanggal 25 Agustus sampai 2 September 2016. Tahap ketiga,  pemungutan suara serentak yang direncanakan pelaksanaannya pada tanggal 14 November 2016.“Terakhir tahap keempat, pelantikan yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2016 mendatang,” ujar Fathurrozi saat mengikuti rapat persiapan Pilpet di Ruang Rapat I Setda Jepara, Rabu (22/6/2016).

 Menurutnya, sesuai dengan akhir masa jabatan dan tugas petinggi, Pemkab Jepara melalui Bagian Pemerintahan selanjutnya juga akan menyelenggarakan Pilpet secara serentak pada tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2018 nanti akan dilaksanakan serentak di 24 desa.Sedangkan tahun 2019 mendatang, pilpet serentak akan dilaksanakan di 137 desa,” lanjutnya.

 Rapat persiapan kali ini dihadiri Sekda Jepara, Asisten I, Kabag Pemerintahan serta Camat, Petinggi dan BPD desa bersangkutan. Kegiatan di Ruang Rapat I ini fokus pada rencana jadwal tahapan pilpet. Termasuk di dalamnya persyaratan calon, panitia pilpet dan Panwas serta seluruh permasalahan tahapan pemilihan petinggi tahun 2016.

 Sedangkan 24 desa tersebut adalah, Desa Bumiharjo, Kecamatan Keling,  Desa Wedelan, Bangsri, Desa Jambu, Mlonggo, Desa Sinanggul, Mlonggo, Desa Tanjung Pakis Aji, Desa Karimun, Desa Kemojan, Desa Parang, Kecamatan Karimunjawa, Desa Dongos dan Desa Sukosono, Kedung.

Kemudian ada Desa Rau, Kedung, Desa Krapyak, Tahunan, Desa Bringin, Desa Pekalongan, Kecamatan Batealit, Desa Margoyoso, Desa Purwogondo, Desa Sendang, Desa Bandungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, Desa Kalipucang Wetan, Welahan, Desa Kalipucang Kulon, Welahan, Desa Gidanglo,  Welahan, Desa Guwosobokerto, Welahan, Desa Mayong Lor dan terakhir Desa Pelemkerep, Kecamatan Mayong.

Editor : Kholistiono