Hanura Resmi Usung Tamzil di Pilkada Kudus

Ketua  Pembina Wilayah Jawa 3 (Jateng dan DIY) Partai Hanura Sudewo (kiri) saat memberikan ketengan soal rekomendasi M Tamzil. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Bakal Calon (Balon) Bupati Kudus M Tamzil, resmi mendapatkan rekomendasi dari Partai Hanura. Hanya saja, rekomendasi tersebut baru disampaikan secara lisan sambil menunggu pendampingnya di Pilkada Kudus.

Perwakilan DPP Partai Hanura, Ketua Pembina Wilayah Jawa 3 (Jateng dan DIY) Sudewo menegaskan, Partai Hanura resmi mengusung M Tamzil maju dalam Pilbup Kudus mendatang.

Namun, rekomendasi belum bisa diturunkan secara resmi (tertulis) lantaran terdapat hal yang belum dilengkapi M Tamzil.

“Pak Tamzil akan dapat rekomendasi secara resmi (tertulis) setelah mendapatkan wakilnya. Tapi rekomnya sudah pasti ke beliau,” katanya saat jumpa pers di RM Ulam Sari, Senin (13/11/2017) siang.

Baca: Balon Bupati Kudus M Tamzil Dapat Rekomendasi Hanura?

Menurut dia, pihak partai memutuskan mengusung M Tamzil sesuai usulan Partai Hanura. Karena, bagaimanapun M Tamzil merupakan kader dari Partai Hanura sehingga harus diakomodir.

Selain itu, lanjut dia, masyarakat Kudus juga menginginkan M Tamzil untuk kembali menjabat sebagai Bupati Kudus. Itu ditunjukkan dari survey yang sudah dilakukan, dengan memiliki hasil lebih dari 65 persen.

“Survey dilakukan oleh tim survey yang terpercaya. Untuk lembaganya tidak usah disebutkan,” ungkap dia.

Ditambahkan, Tamzil dipilih bukan karena kong kalikong atau ada mahar rekomendasi. Namun, lebih karena percaya Tamzil bisa membuat Kudus jauh lebih bagus dari yang sekarang.

Sementara, Ketua DPC Hanura Kudus Kadarjono nenyebutkan kalau M Tamzil memang kader partai. Dan jika dukungan kepada Tamzil sudah final, maka dari DPC mendukung sepenuhnya.

“Kami akan samikna waathokna. Aplagi kalau DPP sudah mengambil sikap untuk mendukung pak Tamzil,”tegasnya. 

Editor: Supriyadi

Sosialisasikan Pilkada, KPU Kudus Gelar Lomba Stand Up Comedy

MuriaNewsCom, Kudus – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus kembali melakukan trobosan baru untuk menyosialisasikan Pilkada. Terobosan tersebut berupa lomba stand up comedy yang akan digelar di Auditorium Universitas Muria Kudus (UMK), Rabu (29/11/2017) mendatang.

Eni Misdayani Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Kudus mengatakan, lomba yang digelar dengan kerjasama dengan PWI Kudus, UMK, dan MuriaNewsCom ini memiliki beberapa tema. Hanya saja, tema yang dipilih berkaitan dengan Pilkada.

“Ada lima tema yang bisa dipilih para peserta. Lima tema tersebut adalah demokrasi, pemilih cerdas, pemilih rasional, tolak golput, dan tolak money pilitik,” katanya kepada MuriaNewsCom

Hanya saja, untuk peserta yang bisa berpartisipasi dibatasi untuk warga Kudus. Hal ini ditunjukkan dengan melampirkan salinan E-KTP atau Surat Keterangan (Suket) dari Disdukcapil Kudus.

”Untuk pendaftarannya dilakukan melalui aplikasi WhatsApp. Caranya dengan mengetik Nama Lengkap#TTL#Nomor Telepon, kemudian dikirim ke nomor 081232537998. Pendaftaran dibuka hingga Senin (27/11/2017) mendatang,” tegasnya.

Selain itu, dalam pendaftaran panitia juga tak memungut biaya pendaftaran sedikitpun kepada peserta. Malahan, hadiah jutaan rupiah disiapkan untuk para pemenangnya.

”Untuk hadiahnya total ada uang tunai Rp 4 juta. Rinciannya juara I dapat Rp 1,5 juta, juara Rp II Rp 1 juta, juara III Rp 750 ribu, harapan I Rp 500 ribu, dan harapan II dapat 250 ribu,” imbuhnya.

Editor: Supriyadi

Bakal Calon Wakil Gubernur Jateng dari Golkar Titip Salam untuk Warga Pati

Ketua Korwil Pemenangan Golkar Jateng Firman Soebagyo. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Bakal Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah dari Partai Golkar, Arianti Dewi menitipkan salam untuk warga Pati. Salam itu lantas disampaikan Anggota DPR RI Firman Soebagyo saat kunjungan ke Pati.

“Dari Golkar akan mengusung Ibu Arianti, Wakil Bendahara Umum DPP Golkar untuk maju sebagai Calon Wakil Gubernur Jateng. Beliau punya kapasitas dan kualitas yang mumpuni untuk mendampingi Calon Gubernur nantinya,” ujar Firman yang juga Ketua Korwil Pemenangan Jateng Partai Golkar, Senin (6/11/2017).

Sebelum ditunjuk Golkar, sosok Arianti disebut memiliki elektabilitas yang bagus di wilayah Jawa Tengah, termasuk Pati. Karena itu, sosok Arianti dianggap sangat layak maju sebagai Wakil Gubernur Jateng.

“Beliau masih cukup muda, aktif, cerdas dan terdidik. Sebetulnya kemarin mau datang dan menyapa masyarakat waktu ada acara HUT ke-53 Golkar di Pati. Berhubung ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan, beliau memberikan amanah untuk menyampaikan salam kepada warga Pati,” kata Firman.

Sementara itu, Ketua Harian DPD Partai Golkar Jateng, Iqbal Wibisono menjelaskan, Golkar memang tidak membidik Calon Gubernur. Pasalnya, Golkar hanya punya sepuluh kursi di DPRD Jateng dan berada di urutan keempat setelah PDIP, PKB dan Gerindra.

Posisi Golkar di urutan keempat dalam kursi legislatif itulah yang membuatnya mengusung Calon Wagub. Sedangkan rencana koalisi, pihaknya akan membuka peluang kepada semua partai.

“Koalisi akan dibangun dengan semua partai, tidak terkecuali. Tinggal nunggu waktu. Pendaftaran awal Januari, mari kita tunggu. Yang jelas, kita akan tempatkan sosok wanita cerdas dan terdidik,” jelas Iqbal.

Secara terpisah, Ketua DPD Golkar Kabupaten Pati Aji Sudarmaji mengaku siap melaksanakan mandat dari DPP maupun DPD Golkar. Dia akan merapatkan barisan untuk memenangkan Calon Wagub dari Golkar di wilayah Pati bersama Cagub yang diusung partai koalisi nantinya.

Editor: Supriyadi

Pendaftar Pertama, Berkas Partai Perindo Dikembalikan KPU Kudus

Pengurus DPD Partai Perindo mendaftar ke KPU, Senin (9/10/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – KPU Kudus mengembalikan berkas pendaftaran Partai Perindo Kudus, Senin (9/10/2017). Pengembalian berkas partai yang mendaftar pertama itu dilakukan lantaran ada ketidak samaan antara data yang diberikan dengan laporan dari partai.

Bertempat di Aula KPU, Ketua KPU Kudus Moh Khanafi mengatakan, berdasarkan daftar yang diberikan, jumlah anggota dari Partai Perindo mencapai 1.670. Namun, setelah dihitung dari lampiran KTP dan KTA, hanya sejumlah 1.471 saja.

“Jadi terdapat selisih antara keduanya. Untuk itu kami meminta Partai Perindo untuk menyamakan berkas tersebut dan dikembalikan lagi ke KPU Kudus,” katanya usai penyerahan berkas Partai Perindo Kudus

Menurut dia, sebenarnya dengan jumlah tersebut, Partai Perindo sudah bisa mendaftar sebagai partai politik, yang bakal berkecimpung dalam pemilu 2019 mendatang. Karena, syarat untuk Kabupaten Kudus hanya 832 saja.

Akan tetapi, lanjut dia, lantaran data yang dimasukkan 1670 dan secara Nasional juga sama, maka DPD diminta melengkapi kembali sebelum dikumpulkan lagi ke KPU Kudus.

Sementara, Ketua DPD Partai Perindo Kudus Noor Hartoyo mengatakan siap melengkapi berkas yang diminta. Rencananya, berkas akan dikumpulkan dua hari kedepan ke KPU Kudus. Waktu dua hari itu, dibutuhkan mengambil berkas ke Semarang.

“Besok akan kami ambil kekurangannya. Jadi besoknya lagi akan kami kumpulkan ke KPU Kudus,” ungkap dia.

Editor: Supriyadi

Tahap Verifikasi Administrasi Parpol Peserta Pemilu 2019 Dimulai Hari Ini 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara menggelar rapat pleno beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Jepara – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara masih berpegang pada PKPU 7/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Itu berarti dalam verifikasi partai politik baru dan lawas ada perbedaan yakni pada saat pemeriksaan faktual. 

Ketua KPU Jepara M. Haidar Fitri mengatakan,  proses dan mekanisme pendaftaran, penelitian dan verifikasi sama antara partai baru (tidak ikut dalam Pemilu 2014) dengan yang lama. Namun demikian, berdasarkan peraturan tersebut partai lawas tak ikut dalam verifikasi faktual.

“Namun untuk verifikasi administrasi baik mereka partai baru maupun lawas tetap sama. Partai lama tetap mendaftar, kita teliti dokumen yang diserahkan lengkap atau tidak. Sah atau tidak. Namun partai lama tidak ada verifikasi faktual, sedangkan untuk partai yang bukan peserta pemilu 2014 memang harus diverifikasi faktual,” ujarnya. 

Hanya saja, imbuh Haidar, karena ada partai baru (PSI-red) yang mengajukan Judicial Review terkait PKPU 7/2017, dirinya meminta semua partai bersiap-siap untuk diverifikasi faktual. Ia meminta, pengurus partai pengikut pemilu 2014 pun bersiap untuk dilakukan hal tersebut. 

Adapun, pelaksanaan verifikasi administrasi di tingkat kabupaten dilaksanakan mulai hari ini Selasa-Minggu (3-15/10/2017). Yang harus diserahkan pada proses tersebut adalah alamat kantor di Jepara, susunan pengurus dan anggota yang dibuktikan dengan Kartu tanda anggota dan KTP elektronik. Setelah tahap tersebut, akan dilakukan proses verifikasi faktual. 

“Karena ada Judicial Review terhadap peraturan ini (PKPU 7/2017-red), maka kami minta semua partai, termasuk yang lawas mempersiapkan diri (untuk diverifikasi faktual),” terang Haidar. 

Dirinya mengatakan, sampai saat ini ada lima partai baru yang mengonfirmasi diri kepada KPU Jepara. Mereka adalah, Perindo, Partai Idaman, Partai berkarya, kemudian PIKA dan PSI. 

Ketua DPD Partai Berkarya Jepara Agus Tri Wahono mengatakan pihaknya sudah siap untuk melakukan proses pendaftaran. Menurutnya, kepengurusan partainya itu sudah ada di 16 kecamatan.

“Tinggal disusun sesuai dalam aturan. Anggota kami pun sudah memenuhi persyaratan,” katanya. 

Pengurus Partai Perindo Jepara Solihin berkata hal serupa. Menurutnya pihaknya akan siap menyerahkan semua persyaratan pada tanggal 9 Oktober 2017. 

“Tidak ada kesulitan karena sebelumnya sudah ada pelatihan dari DPP. Namun nanti yang akan kami pertanyakan ke KPU Jepara apakah saat verifikasi (faktual) ke desa-desa anggota KPU akan gunakan logo instansi atau tidak. Takutnya akan menimbulkan pertanyaan bagi anggota Perindo di kampung-kampung,” kata Solihin, bendahara partai tersebut.

Sementara itu, Ketua DPD Partai NasDem Nur Hidayat mengaku siap akan tahapan-tahapan tersebut. Termasuk ketika Judicial Review terhadap verifikasi faktual dimenangkan.

“Apapun hasilnya, kami telah mempersiapkan semua persyaratan dan mengikuti peraturan,” tutup dia.

Editor: Supriyadi

Photo on Booth KPU di Alun-alun Kudus Diserbu Pengunjung

Para pengunjung berfoto di photobooth yang ada di stand KPU di Alun-alun Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Hari kedua dibukanya stan KPU Kudus dalam pameran Kudus Expo dan UMKM 2017 di  Alun-alun Simpang Tujuh Kudus langsung diserbu pengunjung. Mereka berebut bisa berfoto di booth yang disediakan di depan stan.

Dari daftar hadir yang tercantum dalam buku tamu, sudah ada seratus lebih pengunjung yang mengunjungi stan KPU. Mereka kebanyakan berfoto untuk bisa mengikuti lomba yang dilakukan KPU melalui instagram.

Abdullah misalnya, bersama dengan istri dan anaknya, dia mengikuti ajang perlombaan lewat akun Instagram. Dia berfoto sebagai calon bupati, dan istrinya sebagai calon presiden wakil bupati Kudus.

“Tadi pas lewat tiba-tiba melihat Photobooth ini. Kemudian mencoba untuk foto di sana,” katanya kepada MuriaNewsCom usai Photobooth di stan KPU Kudus.

Menurut dia, model photobooth yang disediakan sangat unik. Karena seperti kertas suara dalam pemilihan umum Bupati Kudus. Selain mendidik, juga menghibur bagi yang datang.

Dikatakan, menjelang Pilkada Kudus, masyarakat harus jeli memilih pemimpin. Karena nantinya yang yang terpilih yang akan menentukan Kudus kedepan. Apakah semakin baik ataukah tidak.

Sementara, Ketua KPU Kudus M Khanafi mengatakan, kegiatan lomba tersebut, merupakan bagian mensosialisasikan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gub. Bupati Kudus dan wakil Bupati Kudus.

“Salah satunya lewat partisipasi pameran UMKM dan kampanye disana,” ungkap dia.

Editor: Supriyadi

Di Atas Angin, PKB Jadi Rebutan Pemburu Rekomendasi di Pilkada Kudus

Ketua Desk Pilkada PKB Kudus, Noor Hadi, menerima pengembalian berkas dari Maesyaroh beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Nilai tawar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Pilkada Kudus semakin tinggi. Partai yang memiliki enam kursi itu bahkan berada di atas angin dan menjadi partai yang paling diminati Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus untuk bertarung di Pilihan Bupati Kudus.

Buktinya, hingga 11 September lalu sudah ada tujuh bakal calon yang mendaftar baik jadi Bakal Calon Bupati ataupun Wakil Bupati Kudus. Ketujuh nama yang mengajukan pendaftaran adalah Sri Hartini, M Tamzil, Khariroh, Djoni Rahardjo, Maesyaroh, Umar Ali dan Ilwani.

Tak hanya itu, PDI Perjuangan yang menjadi parpol paling gemuk dengan sembilan kursi di parlemen juga melakukan pinangan untuk berkoalisi.

Jika dilihat dari jumlah kursi, PKB memang partai paling logis untuk berkoalisi. Mereka berada di posisi kedua setelah PDIP dengan enam kursi parlemen. Jumlah kursi itu tentu membuat banyak partai dan para balon sedikit sumringah.

Bayangkan saja, jika deal dengan PKB, mereka hanya butuh partai minimal tiga kursi untuk mengusung Bupati/Wakil Bupati.

Sejauh ini, hanya PDIP yang bisa mengusung calon sendiri. Dengan sembilan kursi yang dimiliki, mereka sudah aman untuk berpartisipasi (mengusung calon) di pilkada. Hal itulah yang membuat balon bupati enggan mendaftar ke PDIP. Sampai saat ini pun Balon bupati yang diajukan ke DPD untuk estafet ke DPP.

Menanggapi hal itu, Ketua Panitia Desk Pilkada PKB Kudus, Noor Hadi tak mau berfikir terlalu jauh. Saat ini, ia sedang fokus dengan tujuh pendaftar yang sudah mengembalikan berkas ke PKB.

”Ada tujuh yang resmi mendaftar dan mengembalikan berkas. Kebanyakan mendaftar sebagai bakal calon bupati. Kecuali Maesyaroh yang mendaftar sebagai wakil, serta Ilwani yang mendaftar keduanya. Kami fokus pada itu dulu,” katanya kepada MuriaNewsCom

Setelah berkas diterima, tahapan selanjutnya adalah penyampaian visi misi, yang rencananya akan dilaksanakan pada 24 September mendatang. Penyampaian visi misi diagendakan di hotel Griptha, dengan menghadirkan sejumlah kalangan.

Di antaranya, kata dia, adalah para pengurus PKB, mulai tingkat kabupaten, provinsi hingga DPP di pusat. Para pengurus akan berdialog secara aktif, guna mempertimbangkan bakal calon mana yang diberikan rekomendasi.

“Kami juga mengundang sejumlah organisasi, ada NU, IPNU serta organisasi kemasyarakatan lainya. Nantinya, undangan bisa bertanya secara langsung dengan para bakal calon,” ujarnya.

Ditambahkan,   banyaknya pendaftaran ke PKB, disebabkan PKB sudah melekat di masyarakat. Bahkan partai berlambang bintang sembilan itu sangat disukai masyarakat dan sangat familiar. Apalagi, PKB memiliki enam kursi di DPRD Kudus.

Editor: Supriyadi

Sepi Peminat, Pendaftaran Panwascam di Jepara Diperpanjang Hingga Sore Ini

Ketua Panwaskab Jepara Arifin (tengah) didampingi komisioner Panwaskab divisi organisasi dan SDM Abdul Kalim (kanan) dan Muntokodivisi pencegahan dan hubungan antar lembaga (kiri), saat memberikan keterangan kepada pewarta, beberapa saat lalu.

MuriaNewsCom, Jepara – Jumlah pendaftar Panitia Pengawas Pemilu di empat kecamatan di Kabupaten Jepara minim peminat. Akibatnya, Panwaslu Kabupaten Jepara memperpanjang masa pendaftaran hingga sore ini, Rabu (13/9/2017). Keempat kecamatan tersebut adalah Karimunjawa, Kembang, Donorojo dan Nalumsari. 

Muntoko Komisioner Panwaslu Jepara Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga mengatakan, sampai batas pendaftaran pada hari Selasa (12/9/2017) keempat kecamatan itu masih defisit pendaftar. 

“Sampai kemarin pukul 16.00 pendaftar di Kecamatan Karimunjawa dan Kembang baru enam orang. Sementara Kecamatan Nalumsari dan Donorojo hanya tujuh orang. Padahal kuota minimal pendaftar ada sembilan orang. Maka dari itu kami perpanjang penerimaan panitia di tingkat kecamatan, sampai hari ini, Rabu paling lambat pukul 16.00,” kata Muntoko, hari ini. 

Hal itu menurutnya sudah sesuai dengan amanat surat edaran Bawaslu Provinsi Jateng nomor 179/BAWASLUPROV.JT/OT.001/IX/2017, terkait pedoman pembentukan panwas Kecamatan. Dikatakannya, jika sampai waktu akhir perpanjangan pendaftaran panwas untuk empat kecamatan itu habis, namun kuota belum terpenuhi maka pihaknya akan melanjutkan ke proses selanjutnya. 

“Jika sudah melewati masa perpanjangan, maka secara otomatis bisa dilanjutkan pada tahap rekrutmen selanjutnya dengan jumlah yang sudah ada,” terang Muntoko. 

Adapun hingga masa pendaftaran resmi berakhir pada Selasa kemarin, tercatat sudah ada 187 orang yang mendaftar. Jumlah itu berasal dari 16 kecamatan di Jepara. 

Editor: Supriyadi

Pendaftar Panwas Kecamatan di Pati Didominasi Pria

MuriaNewsCom, Pati – Pendaftar utuk seleksi anggota panitia pengawas pemilihan kecamatan (panwascam) di Kabupaten Pati masih didominasi pria. Hal itu diungkapkan anggota Panwaskab Pati Karto, Sabtu (9/9/2017).

Dia mengatakan, pendaftar pria jumlahnya mencapai 61 orang, sedangkan perempuan hanya 13 orang. Artinya, pendaftar dari pria sebesar 82 persen, sementara pendaftar perempuan baru 18 persen.

“Sejak dibuka pada 6 September 2017, berkas pendaftaran calon anggota panwascam yang kami terima berjumlah 74 peserta. Sebesar 82 persen didominasi pendaftar pria, perempuan hanya 18 persen saja,” jelas Karto.

Dari total 74 orang pendaftar pada hari ketiga, ada satu sisa kecamatan yang belum ada pendaftar, yakni Kecamatan Batangan. Karena itu, pihaknya mengimbau kepada masyarakat yang memenuhi syarat untuk segera melakukan pendaftaran.

Ia mengingatkan, masih ada peluang bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan diri karena batas akhir pendaftaran sampai pada 12 September 2017 mendatang. Berkas-berkas harus dikirimkan ke sekretariat Panwaskab Pati di Jalan Pati-Kudus Km 3, depan Pengadilan Negeri Pati.

Sementara itu, anggota Panwaskab Pati Ahmadi menambahkan, pendaftar biasanya membeludak pada H-2. Sebab, sejauh ini sudah ada banyak masyarakat yang mengambil formulir.

“Animo masyarakat sangat tinggi. Kami yakin, mereka akan mendaftar pada H-2 seperti pengalaman sebelumnya. Per Sabtu ini, masih ada sisa waktu empat hari bagi warga yang ingin mendaftar sebagai calon panwascam,” pungkas Ahmadi.

Editor: Supriyadi

Mengejutkan, Akhwan Putuskan Daftar Melalui Jalur Independen di Pilkada Kudus

Bakal calon Bupati Kudus Akhwan Berfoto bersama wakilnya Hadi Sucipto, Kamis (7/9/2017). MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Bakal Calon Bupati Kudus Akhwan mengurungkan niatnya maju melalui partai politik di Pilkada Kudus 2018 mendatang.

Di luar dugaan, politis Partai Nasdem yang sudah mendaftar ke Partai Nasdem, Golkar, PPP, Demokrat, hingga Hanura ini memutuskan mendaftar sebagai calon bupati lewat jalur independen.

Keputusan tersebut (jalur independen) sekaligus untuk menjawab suara sumbang terkait keikutsertaannya di Pilihan Bupati Kudus yang beredar masyarakat. Apalagi, sudah banyak rumor yang mengatakan kalau ia batal nyalon karena tak dapat rekomendasi partai karena tak punya duit.

”Dengan ini semua pertanyaan masyarakat terjawab. Saya tetap maju dalam Pilbup Kudus,” katanya saat deklarasi Pengukuhan di kediaman pasangannya Hadi Sucipto, Kamis (7/9/2017).

Ahwan menjelaskan, maju melalui jalur independen memang lebih banyak tantangan. Meski begitu, ia bisa mengukur dukungan dari masyarakat Kudus untuk memenangi Pilkada.

”Dengan jalur independen ini, saya yakin bisa menang. Terlebih lagi, kami menargetkan bisa mendapat 100 ribu suara,” terangnya.

Editor: Supriyadi

DPC PPP Temanggung Resmi Buka Penjaringan Bakal Calon Bupati

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Temanggung – Desk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Temanggung membuka pendaftaran bakal calon Bupati dan wakil Bupati Temanggung pada pilkada 2018.

Ketua Desk Pilkada DPC PPP Kabupaten Temanggung, Fatahillah Azzainy di Temanggung, mengatakan pembukaan pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung untuk Pilkada serentak 2018 dibuka pada 5-10 September 2018.

“Dalam waktu enam hari tersebut kami berharap masyarakat bisa mendaftarkan diri ke kantor DPC PPP Kabupaten Temanggung,” katanya di Temanggung, Senin (28/8/2017) dikutip dari Antarajateng.com.

Ia mengatakan, untuk mendaftarkan diri sebagai balon bupati dan wakil bupati, pihaknya membebani balon dengan membayar uang pendaftaran sebanyak Rp1 juta rupiah, selain itu juga harus memenuhi beberapa persyaratan yang ada.

“Setelah selesai pendaftaran, kami akan melakukan verifikasi secara administrasi pada 11-13 September 2017. Kemudian hasilnya akan kami serahkan ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP,” katanya.

Setelah dilakukan verifikasi di tingkat DPW, katanya kemudian nama balon bupati dan wakil bupati akan disampaikan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP.

Ia mengatakan pihak DPP kemudian akan melakukan survei terhadap nama-nama balon bupati dan wakil bupati tersebut. Survei dilakukan oleh tim independen.

“Kami tidak tahu persis siapa yang akan melakukan survei, namun survei pasti akan dilakukan baik kepada interen PPP sendiri maupun kepada masyarakat pada umumnya,” katanya.

Sekretaris DPC PPP Kabupaten Temanggung, Slamet Eko Wantoro mengatakan sampai saat ini sudah ada tiga partai yang melakukan pendekatan dengan partainya, namun pihaknya belum menentukan akan berkoalisi dengan partai mana untuk mengusung balon bupati dan wakil bupati tersebut.

“Baru pembicaraan awal, tetapi kami sudah ketemu dan berbincang dengan ketiga partai tersebut,” katanya.

Editor : Akrom Hazami

Dalang Ki Manteb Datangi DPC PDIP Banyumas Ambil Formulir Pilkada

ILUSTRASI

MuriaNewsCom,  Purwokerto – Dalang kondang Ki Manteb Soedharsono mengambil formulir bakal calon wakil bupati periode 2018-2023 melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Banyumas. Hal ini tampak saat Ki Manteb mendatangi  kantor DPC PDI Perjuangan Banyumas, Senin (21/8/2017).

“Mas Juli (Ketua DPRD Banyumas Juli Krisdianto) secara resmi mengambil formulir pendaftaran sebagai calon bakal wakil bupati. Beliau ditemani dalang kondang (Ki Manteb Soedharsono), mbahnya, jadi enggak perlu surat kuasa karena Mas Juli-nya hadir,” kata Ketua Panitia Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Periode 2018-2023 DPC PDIP Banyumas, Arie Suprapto dikutip Antara.

Kedatangan Juli ke Sekretariat DPC PDIP Kabupaten Banyumas di Purwokerto, Senin, didampingi istri Inke Meila Dheres, dan dua putranya.  Juli yang merupakan Sekretaris DPC PDIP Banyumas itu mewakilkan kepada Ki Manteb Soedharsono saat pengambilan formulir pendaftaran bakal calon wakil bupati.

Menurut dia, pengambilan formulir yang dikuasakan jika calon pendaftar tidak bisa hadir. Rencananya, formulir pendaftaran bakal calon wakil bupati itu akan dibawa pulang lebih dulu dan dikembalikan Juli Krisdianto, Selasa (22/8).

Sementara itu, Ki Manteb Soedharsono mengaku datang sebagai wakil dari keluarga besar almarhum Ki Dalang Sugino Siswocarito. Dalam hal ini, dia mengaku telah meminta agar Juli Krisdianto untuk tidak terburu-buru mendaftar sebagai bakal calon bupati tetapi menjadi bakal calon wakil bupati lebih dulu.

Sementara Juli Krisdianto mengaku ditelepon oleh Ketua DPC PDIP Banyumas Budhi Setiawan pada hari Jumat (18/8) dan dipersilakan untuk mendaftar sebagai bakal calon bupati atau bakal calon wakil bupati.

“Saya mendaftar karena mendapat restu dari ketua saya. Saya juga mendapat restu dari keluarga, dari eyang saya, eyang Manteb Soedharsono,” kata Juli.

Editor : Akrom Hazami

Lewat PDIP, Bupati Banyumas Ambil Formulir Bakal Calon Bupati

Bupati Banyumas Achmad Husein, mendaftar sebagai bakal calon bupati Banyumas melalui DPC PDI Perjuangan Banyumas. (Twitter)

MuriaNewsCom, Banyumas – Suhu perpolitikan di Banyumas, kian memanas. Di antaranya adalah munculnya Bupati Banyumas Achmad Husein, mendaftar sebagai bakal calon bupati Banyumas melalui DPC PDI Perjuangan. Husein mengambil formulir pendafaran ditemani dengan keluarganya ke kantor DPC PDIP Banyumas, Jumat (18/8/2017).

Selain itu, Hesein datang dengan mengendarai sepeda tandem bersama istri, Erna Husein, didampingi tiga dari empat anaknya. Dalam kesempatan itu, Husein langsung mengisi dan mengembalikan formulir pendaftaran.

“Semua persyaratan pokok-pokok sudah saya penuhi dan langsung saya kembalikan hari ini juga. Insya Allah pencalonan ini merupakan pencalonan kedua melalui PDIP,” kata Husein kepada wartawan.

Husein menuturkan alasan dirinya maju lagi melalui PDIP. Ada beberapa programnya yang belum selesai. Karenanya, dia maju lagi dengan harapan bisa kembali jadi bupati dan meneruskan program yang belum selesai.

Beberapa program yang menurutnya belum selesai tersebut berkaitan dengan masalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejauh ini, masih banyak warganya yang mmasih hidup miskin. Termasuk juga masih banyak tingkat pengangguran. Ada juga program belum tuntas yaitu pelayanan publik, birokrasi yang perlu ditata lagi, serta infrastruktur.

Dia optimistis akan mendapatkan rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan. Langkah yang ditempuh di antaranya adalah melakukan komuniasi intensif biar mendapatkan rekomendasi sebagai bakal calon bupati yang diusung pada Pemilihan Kepala Daerah 2018.

Ketua Panitia Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Periode 2018-2023 Arie Suprapto mengatakan, pihaknya telah mencatat ada enam orang yang mengambil formulir pendaftaran di DPC PDIP Banyumas. Rinciannya ada dua bakal calon bupati dan dua orang bakal calon wakil bupati.

Yang merupakan kader PDIP, adalah Sadewo Tri Lastiono, Estiningrum, dan Achmad Husein. Lainnya bukanlah kader PDIP. “Yang baru mengembalikan formulir baru Mas Bambang Barata Aji dan Pak Husein,” terangnya.

 

Editor : Akrom Hazami

Bakal Cabup Kudus Sumiyatun Mulai Kampanye dengan Pasang Stiker di Angkutan Umum

Sebuah angkutan umum dengan kaca bertempelkan gambar salah satu bakal calon bupati Kudus, Sumiayatun, saat melintas di Kaliwung, Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Setelah sejumlah bakal calon bupati (bacabup) Kudus ramai memasang baliho, kini ada yang memasang foto wajahnya di kaca belakang angkutan umum.

Pantuan MuriaNewsCom, di jalan  raya di Kecamatan Kaliwungu misalnya, terdapat beberapa angkutan umum dengan kaca belakang bertermpelkan gambar bacabup Sumiyatun.

Belum jelas, berapa ongkos yang dibayarkan kepada pemilik armada. Meski begitu, Sumiyatun membenarkan adanya info kalau fotonya terpasang di kaca angkutan umum bagianbelakang.

“Iya saya sudah tahu, tapi itu bukan saya. Saya juga tak tahu siapa yang memasang, mungkin temen-temen yang sudah memasangnya,” jawabnya singkat.

Diketahui, Sumiyatun merupakan salah satu nama yang telah mendaftarkan diri sebagai bacabup dari DPC PDI Perjuangan Kudus. Hanya ada dua nama yang berkasnya dikirim ke DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Yakni Masan,d an Sumiyatun.

Editor : Akrom Hazami

Purnatugas di Pemkab Pati, Budiyono Akan Kembali ke Desa Jadi Petani

Budiyono bersama istrinya saat menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Pati 2017 lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Wakil Bupati Pati Budiyono purnatugas dari jabatannya, setelah melakukan pelepasan di kediamannya, Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Pati, Rabu (9/8/2017).

Dalam kesempatan tersebut, Budiyono berpamitan kepada sejumlah pejabat yang hadir seperti Bupati Pati Haryanto, Mantan Bupati Pati Tasiman, Mantan Sekda Pati Desmon Hastiono, Kepala Perangkat Daerah, dan berbagai tamu undangan lainnya.

“Saya mohon doa restu. Setelah pelepasan ini akan kembali ke desa, bekerja sesuai dengan kebiasaan di desa, kembali bertani, kembali menjadi penggiling ketela,” ujar Budiyono.

Terkait kiprahnya di dunia politik, Budiyono keluar dari posisinya sebagai Ketua Dewan Syuro DPC PKB Pati dan merapat ke Partai NasDem. Pilihan politik itu tidak lepas dari kondisi Pilkada Pati saat itu.

Di NasDem, Budiyono dikabarkan akan maju sebagai calon anggota DPR RI pada pemilihan legislatif 2019 mendatang. Kehadirannya di NasDem digadang-gadang akan menjadi magnet baru bagi partai satu-satunya yang tidak mengusung Haryanto-Saiful Arifin tersebut.

Budiyono diterima dengan tangan terbuka di NasDem. Proses pendaftaran dan berkas calon legislatif juga dikabarkan sudah sampai di tingkat Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Jawa Tengah.

Baca Juga :Salam Perpisahan dari Budiyono Jelang Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pati 2017-2022

Editor: Supriyadi

KPU Kudus Berharap Partisipasi UMK di Pilkada

Mahasiswa UMK saat melakukan kegiatan. (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Kudus – KPU Kabupaten Kudus berharap agar Universitas Muria Kudus (UMK) menjadi salah satu lembaga yang ikut berpartisipasi dan mengambil peran dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, baik Pemilihan Bupati (Pilbup) Kudus maupun Pemilihan Gubernur (Pilgub).

Itu  mengemuka saat lima Komisioner KPU Kabupaten Kudus bersilaturahmi ke UMK, Rabu sore (22/3/2017). Lima Komisioner KPU itu adalah Moh Khanafi, Eni Misdayani, Dhani Kurniawan, Naily Syarifah, dan Syafiq Ainurridho. Kedatangan mereka disambut Rektor UMK Suparnyo dan Wakil Rektor IV Bidang Kerja Sama, Subarkah.

Ketua KPU Kabupaten Kudus, Moh Khanafi, menyampaikan, partisipasi UMK dalam pilkada yang akan dilaksanakan sekitar satu tahun mendatang, bisa diwujudkan dalam berbagai kegiatan.

‘’Partisipasi itu bisa dengan melakukan sosialisasi melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN), berpartisipasi dalam menyukseskan program DPS Online, sosialisasi kepada mahasiswa baru melalui kegiatan pengenalan kampus (Sapamaba), hingga menjadi pemantau independen,’’ katanya.

Kunjungannya ke UMK dan beberapa lembaga dan organisasi lain di Kabupaten Kudus sendiri, adalah dalam rangka membangun silaturahmi dan dukungan agar dalam penyelenggaraan pilkada nantinya, bisa berjalan dengan sukses, aman, dan menghasilkan pemimpin yang amanah.

‘’Dalam  rangka menyukseskan Pilkada 2018 nanti, kami (KPU Kabupaten Kudus) telah menjalin silaturahmi dan meminta dukungan kepada berbagai pihak. Selain UMK, yakni ke PCNU Kabupaten Kudus, Muhammadiyah Kudus, STAIN Kudus, juga tokoh agama,’’ ungkapnya.  

Suparnyo menyambut baik harapan KPU Kabupaten Kudus, mengatakan, waktu setahun untuk persiapan pilkada, bukanlah waktu yang lama. ‘’Setahun itu tidak lama untuk mempersiapkan pilkada,’’ ujarnya.

Dia pun menegaskan, bahwa UMK siap mendukung agar proses Pilkada 2018 bisa berjalan dengan lancar dan sukses, tentu saja setelah melalui proses penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) terlebih dahulu.

‘’UMK siap mendukung sukses Pilkada 2018. Saya berpesan, agar pilkada dipersiapkan sebaik mungkin, agar melahirkan pemimpin amanah,’’ katanya sembari mengingatkan bahwa Kabupaten Kudus termasuk padat penduduknya walaupun kotanya kecil.

Editor : Akrom Hazami

 

Dalam Laporannya ke MK, Geram Pati Sebut Kotak Kosong Raih 700 Ribu Suara, Ini Kata KPU

Komisioner KPU Pati Supriyanto. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Tim Advokasi Gerakan Masyarakat (Geram) Pati mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati terkait penetapan rekapitulasi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati 2017 kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam laporannya, Geram Pati menunjukkan data yang mengejutkan. Pihaknya mengklaim, kolom kosong meraih suara 700.000, sedangkan paslon Haryanto-Arifin meraih 300.000 suara. Penghitungan versi Geram Pati tersebut dituangkan dalam berkas pokok permohonan.

Tak hanya itu, Geram Pati juga mengasumsikan ada 50,16 persen pemilih Pilkada Pati yang tidak mencoblos paslon Haryanto-Arifin. Jumlah tersebut dihitung dari kalkulasi suara kolom kosong 177.762 suara, golput 435.327 suara, dan suara tidak sah sebanyak 14.981 suara.

Menanggapi hal itu, Komisioner KPU Pati Supriyanto mengatakan, siapa saja berhak mengajukan permohonan ke MK. Hanya saja, siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada.

“Itu kan permohonan, boleh-boleh saja. Siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Prinsip hukum begitu. Nanti biar dibuktikan. Kami juga mendalilkan beserta dengan bukti-buktinya. Perhitungan itu dari mana dan kesalahan hitungnya letaknya di mana,” kata Supriyanto, Rabu (15/3/2017).

Karena itu, dia meminta kepada semua pihak, termasuk masyarakat Pati untuk menunggu hasilnya. Selama ini, KPU Pati diakui sudah melaksanakan tahapan pilkada sesuai dengan prosedur. Bahkan, tidak jarang KPU Pati berkonsultasi kepada KPU RI agar tahapan pilkada bisa berjalan sesuai aturan dan undang-undang.

Rencananya, sidang pendahuluan terhadap laporan pemohon akan dilakukan MK pada Jumat (17/3/2017) mendatang. Tim Advokasi Geram Pati sendiri terdiri dari Koordinator LSM Kontras Haris Azhar, NNurkholis Hidayat, dan Sri Suparyati.
Editor : Kholistiono

PKB Resmi Usung Ilwani Maju di Bursa Cabup Kudus

Wakil Ketua DPRD yang juga Ketua DPC PKB Kudus, Ilwani.  (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Kudus – Geliat persiapan masing-masing partai politik menghadapi Pilkada Kudus 2018 mulai tampak. Salah satunya adalah berseliwerannya nama yang akan diusung jadi calon bupati.

Salah satunya adalah DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus. PKB resmi mengusung Ilwani sebagai bakal calon bupati yang akan diusung dalam Pilkada Kudus 2018. Nama itu mengemuka usai keputusan rapat pleno DPC yang dihadiri jajaran struktural partai.

Sekretaris DPC PKB Kudus, Mukhosiron mengatakan, hasil rapat pleno PKB menghasilkan nama untuk diusung di Pilkada Kudus.

”Berdasarkan hasil rapat pleno, seluruh  pengurus struktural DPC PKB Kudus sepakat mengusung Ilwani sebagai bacabup,” kata Mukhosiron di Kudus, Selasa (7/3/2017).

Ada beberapa alasan Ilwani dimunculkan. Di antaranya adalah, sosok Ilwani kini Ketua DPC PKB Kudus. Tidak hanya itu, Ilwani saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kudus.

Pengusungan Ilwani juga tidak lepas dari keinginan kuat DPC PKB Kudus untuk membawa calon sendiri di Pilkada 2018. Setelah sebelumnya, PKB tidak pernah mengusung kader terbaiknya sendiri di beberapa pilkada terakhir.

Pihaknya optimistis jika di pilkada nanti akan meraih kesuksesan. Saat ini, PKB memiliki enam kursi di DPRD Kudus. Artinya, PKB menjadi parpol yang berhasil meraih suara terbanyak kedua di Pilihan Legislatif 2014.

Untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati, PKB hanya membutuhkan tambahan tiga kursi lagi. ”Dengan kondisi tersebut, tentu mengharuskan kami untuk membuka jalinan koalisi dengan partai lain,” ujarnya.

Pihaknya juga akan menunggu penjajakan dengan partai politik lain. Beberapa jalinan komunikasi telah dilakukan dengan beberapa partai, tapi belum ada kesepakatan final.

Ilwani mengaku dirinya akan siap menjalankan amanat partai sebaik-baiknya. ”Kalau memang sudah ditugaskan partai, tentu saya siap. Apalagi, jika mendapatkan restu dari para kiai NU,” kata Ilwani.

Ada beberapa nama di bursa bakal calon Bupati Kudus. Seperti Masan dari PDI Perjuangan, Sri Hartini dari Partai Gerindra, Akhwan dari Nasdem, serta Mawahib dari Partai Golkar.

Editor : Akrom Hazami

 

PDIP Kudus Dukung Masan, Ketua DPRD, Maju di Pilkada 

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Kudus – Ketua DPRD Kudus Masan menjadi dambaan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) setempat untuk maju jadi calon bupati di Pilkada 2018.

Ketua DPC PDIP Kabupaten Kudus yang juga Bupati Kudus Musthofa hadir langsung pada kegiatan reses di kantor DPC, Senin (20/2/2017) malam.

Nama Masan tiba-tiba mengemuka saat Musthofa memberi pengarahan kepada kadernya. Musthofa sempat menanyakan kira-kira siapa kader PDIP yang pantas menjadi cabup. Sejumlah kader spontanmenyebut nama Masan. Nama yang dimaksud tak lain Ketua DPRD Kabupaten Kudus. “Siapa, kok cuma sedikit yang menjawab?” ujar Musthofa disambut koor kader kembali menyebut nama Masan.

Musthofa lantas menanyakan ke kader, apakah Masan laku atau tidak? Jika yang menginginkan hanya sedikit, dirinya jadi tidak yakin. “Pak Masan ini benar-benar laku atau tidak? Kalau hanya hanya satu dua orang yang mengusulkan apa cukup? Saya ya jadi ndak yakin. Tapi jika suaranya bulat yang menginginkan Pak Masan, saya (shalat) Istikharah dulu,” ujar Musthofa.

Setelah meminta tanggapan kader, Musthofa menanyakan yang bersangkutan. Kebetulan Masan duduk di sebelahnya. “Kira-kira jika nanti Istikharahku cocok, sanggup ndak kamu,” tanya Musthofa yang direspons tertawa para kader.

Masan pun menjawab sanggup. Pada kesempatan itu Musthofa juga berharap pengurus ranting dan anak ranting berani menyampaikan aspirasinya. Termasuk, mereka juga bisa mendatangi anggota fraksi PDIP di
gedung DPRD Kudus.

Ketua Fraksi PDIP Achmad Yusuf Roni dan Ketua DPRD Kudus Masan memaparkan capaian dan program
pemerintah dalam APBD 2017. Program penanganan banjir, infrastruktur, kesehatan, hingga ekonomi kerakyatan.

Masan berharap semua kader wajib mengetahui informasi tersebut, dan mampu menyampaikan ke masyarakat luas. “Banyak program unggulan yang sudah terbukti berhasil di masyarakat. Jadi layak jika nanti Bupati Kudus Musthofa maju sebagai Gubernur Jateng,” tandas Masan.

Editor : Akrom Hazami

6 Jam untuk Aksi 152

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

ADA 101 daerah di Indonesia yang hari ini, Selasa,15 Februari 2017 menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak. Dari 101 daerah tersebut, terdiri dari 7 provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota. Di Jawa Tengah sendiri, tercatat ada 7 kabupaten/kota yang juga menggelar pilkada, termasuk di antaranya adalah Pati dan Jepara.

Untuk menyukseskan pesta demokrasi ini, dibutuhkan aksi dari semua pihak. Baik itu penyelenggara pilkada, masyarakat umum ataupun lembaga lain yang mendukung lancarnya pelaksanaan pilkada. Pun demikian, karena pilkada merupakan bagian dari sarana demokrasi, maka untuk mencapai keberhasilan demokrasi, maka diperlukan peran masyarakat, khususnya yang memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih.

Hari ini, ada waktu 6 jam bagi warga untuk melakukan aksi, yakni pukul 07.00-13.00 WIB. Aksi kali ini adalah datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk mencoblos, menentukan pilihan seorang pemimpin yang bakal memimpin daerah untuk lima tahun ke depan. Aksi kali ini cukup menentukan bagaimana wajah daerah di masa yang akan datang.

Untuk itu, dibutuhkan bukan hanya sekadar aksi datang ke TPS dan mencoblos. Namun, hendaknya, waktu 6 jam yang tersedia untuk semua warga yang memiliki hak pilih, agar bisa menyalurkan hak suaranya secara cerdas.

Memilih pemimpin bukan hanya soal adanya keterikatan kekeluargaan, pertemanan, atau bahkan hanya karena soal materi yang diberikan oleh calon, jika pun ada. Memilih pemimpin, juga bukan hanya soal politik balas budi.

Menjadi pemilih, hendaknya memiliki informasi mengenai calon yang akan dipilih. Pemilih seyogyanya mengetahui visi dan misi yang diusung calon dan bakal direalisasikan dalam lima tahun ke depan, mengetahui track record ataupun kecakapan dalam memimpin.Hal ini penting, agar tidak salah menentukan pemimpin, meskipun tak sedikit persepsi pemilih yang memiliki ekspektasi tinggi harus kecewa pada akhirnya. Hal itu bukan semata-semata kesalahan dari pemilih saat menentukan pilihan, namun, adakalanya pemilih dihadapkan jumlah calon pasangan calon yang terbatas.

Selanjutnya, hendaknya menjadi pemilih juga bukan hanya sekadar ikut-ikutan atau pasif. Pemilih seperti ini, cenderung masa bodoh yang tak mempedulikan siapa,kualitas dan apa gagasan dari calon untuk membangun daerahnya.

Untuk itu, saatnya menjadi pemilih cerdas. Ayo datang ke TPS untuk menggunakan hak suara dalam menentukan masa depan daerahmu. Menjadi golput bukanlah solusi terbaik jika ingin mengharapkan perubahan dan peningkatan kesejahteraan.

Golput mengindikasikan bahwa kita hanya bisa pasrah pada keadaan yang kurang ideal untuk menjadi lebih baik. Sekali lagi, ayo ke TPS, gunakan hak suara kita sesuai hati nurani. (*)

1 Pleton Anggota Sabhara Grobogan Dikirim ke Pati Amankan Pilkada

Anggota Sabhara Polres Grobogan berdoa bersama sebelum dikirim membantu pengamanan Pilkada di Pati. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Anggota Kepolisian dari Polres Grobogan ternyata juga diterjunkan untuk pengamanan Pilkada di Kabupaten Pati yang akan berlangsung Rabu (15/2/2017) besok. Jumlah personel yang dikirimkan ada satu peleton.

“Pagi tadi ada satu pleton Sabhara kita kirimkan ke Pati untuk mendukung pengamanan Pilkada. Kita berharap, pelaksanaan Pilkada serentak besok berjalan lancar dan aman,” ungkap Kapolres Grobogan AKBP Agusman Gurning, Selasa (14/2/2017).

Selain mengirimkan personel ke Pati, Agusman juga menyiagakan anggotanya di wilayah perbatasan. Kemudian, ada juga personel khusus yang disiapkan di mapolres berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada. Hal itu dilakukan untuk menjaga situasi yang tidak diinginkan menjelang dan selama pelaksanaan pilkada di Pati.

Menurutnya, kesiapan personel itu juga sesuai dengan instruksi Kapolda Jawa Tengah.Yang mana, semua polres yang bertetangga dengan Pati, termasuk Grobogan diharuskan turut siaga. 

“Anggota sudah kita siagakan untuk momen Pilkada serentak ini. Sewaktu-waktu diperlukan langsung kita terjunkan,” tegasnya.

Editor : Akrom Hazami

15 Februari 2017 Ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional, Warga Diminta Bisa Gunakan Hak Pilih dalam Pilkada

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Jepara – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menetapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 15 Februari 2017 sebagai hari libur nasional.

Penetapan itu tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2017 sebagai Hari Libur Nasional.

Keppres itu ditandatangani hari ini, Jumat (10/2/2017). Presiden Jokowi berharap, penetapan hari libur nasional ini bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk berpartisipasi pada pelaksanaan pilkada

Dengan ditetapkannya sebagai hari libur tersebut, diharapkan masyarakat yang memiliki hak pilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk memilih calon pemimpin lima tahun kedepan, termasuk di Jepara yang besok menggelar pesta demokrasi.

Kepala Diskominfo Jepara Yoso Suwarno mengatakan, penetapan hari libur pada puncak pelaksanaan pesta demokrasi di Kabupaten Jepara ini sesuai dengan surat Nomor 003/0597 tanggal 7 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Sekda Jepara Sholih. “Dalam surat itu, disebut bahwa penetapan 15 Februrai 2016 sebagai hari libur,” ujarnya.

Penetapan hari libur ini dilakukan dengan mempertimbangkan dan merujuk Peraturan KPU RI Nomor 7 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peratuan KPU Nomor 3 tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyeleggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota tahun 2017.

Di mana disebutkan, hari, tanggal dan waktu pemilihan gubernur dan bupati, walikota tahun 2017 ditetapkan tanggal 15 Februari 2017. Sesuai dengan keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 173/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016 tentang Penetapan dan Hari Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Jepara tahun 2017 menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara diselenggarakan pada rabu 15 februari 2017.  “Disebut, bahwa pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari lain yang diliburkan” ujarnya.

Editor : Kholistiono