Yang Ingin Maju Jadi Bupati Jepara, Harus Cepat Mempersiapkan Diri

Ilustrasi Pilkada

Ilustrasi Pilkada

 

JEPARA – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Jepara tinggal satu tahun lagi. Namun sampai saat ini sejumlah pihak yang berpotensi untuk mencalonkan diri masih malu-malu, untuk menyatakan siap maju menjadi orang nomor satu di kota ukir periode berikutnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara berharap agar para bakal calon, baik yang melalui partai politik maupun perseorangan untuk mempersiapkan diri. Sebab, diharapkan nantinya masyarakat bisa lebih jauh menilai dan memandang siapa sosok bakal calon yang dapat dipilih pada Pilkada 2017 nanti.

Salah satu komisioner KPU Jepara Subchan Zuhri mengatakan, KPU berharap, Pilkada yang bakal dilaksanakan serentak oleh 7 kabupaten/kota ini, akan diikuti banyak calon. Sehingga masyarakat dapat memilih calon yang benar-benar kredibel dan berkualitas.

”Dalam Pilkada nanti, akan muncul banyak calon. Dengan begitu masyarakat lebih leluasa dan banyak referensi untuk memilih calon yang sesuai dengan kehendak hati mereka. Saat ini Pilkada tahun 2017, sudah sangat dekat,” ujar Subchan kepada MuriaNewsCom, Kamis (7/1/2016).

Dia menjelaskan, terkait pencalonan ada dua jalur, yaitu jalur parpol dan perseorangan. Semua jalur itu bisa dilalui dengan berbagai persyaratan yang ditetapkan. Bagi parpol Sesuai Undang Undang (UU) Pemilukada minimal harus 20 persen kursi di DPRD. 10 kursi atau 25 persen perolehan hasil pemilu 2014. Jika dengan jalur perseorangan sesuai regulasi yang ada, saat ini ada sekitar 63.000 dukungan masyarakat yang diperlukan, untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati independent.

”KPU berharap, saat ini sudah muncul nama-nama, yang bakal maju sebagai bupati dan wakil bupati. Sehingga masyarakat mudah mencari referensi calon yang dianggap baik, untuk memimpin Jepara lima tahun ke depan,” katanya.

Dia menambahkan, untuk tahapan Pilkada diperkirakan mulai bulan Juni. Termasuk mempersiapkan Badan Penyelenggara, PPK, dan PPS di masing-masing desa. Kemudian disusul pemutakhiran data pemilih dan sosialisasi. Untuk pendaftaran calon sendiri diperkirakan pada Agustus nanti. Sedangkan penetapan calon maksimal yaitu Oktober 2016. Sehingga di sini praktis sekitar delapan bulan untuk persiapan pencalonan. (WAHYU KZ/TITIS W)

Siap-siap, Tahapan Pilkada 2017 Dimulai Tahun Ini

Ilustrasi Pilkada

Ilustrasi Pilkada

 

JEPARA – Meskipun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Jepara dilaksanakan pada tahun 2017 nanti. Namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara menyatakan siap untuk memulai tahapan pelaksanaan. Hal itu menyusul tahapan Pilkada akan dimulai tahun 2016 ini.
Salah satu Komisioner KPU Jepara Subchan Zuhri mengatakan, tahapan-tahapan pelaksanaan Pilkada 2017 dimulai di tahun ini. Sementara ini pihaknya masih dalam pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan Pilkada serentak ini.

”Jauh-jauh hari kami melakukan sosialisasi terkait dengan Pilkada serentak di Jepara yang dilaksanakan pada 2017 nanti,” kata Subchan kepada MuriaNewsCom, Kamis (7/1/2016).

Menurutnya, meski pelaksanaan Pilkada dilaksanakan di tahun 2017 namun, proses tahapan dimulai tahun 2016 ini. Untuk itu, bagi partai politik (parpol) yang punya kendaraan atau alat untuk mencalonkan sebagai bupati, atau tokoh masyarakat yang ingin mencalonkan diri sebagai bupati lewat jalur independen, untuk segera berkomunikasi dengan masyarakat, untuk menjaring calon-calonya tersebut.

”Kami berharap Pilkada di Jepara tidak sepi calon, termasuk calon perempuan. Untuk itu partai politik maupun ormas diharap segera mempersiapkan diri,” paparnya.

Dia menambahkan, untuk tahapan Pilkada diperkirakan mulai bulan Juni. Termasuk mempersiapkan Badan Penyelenggara, PPK, dan PPS di masing-masing desa. Kemudian disusul pemutakhiran data pemilih dan sosialisasi. Untuk pendaftaran calon sendiri diperkirakan pada Agustus nanti. Sedangkan penetapan calon maksimal yaitu bulan Oktober 2016. Sehingga di sini praktis sekitar delapan bulan untuk persiapan pencalonan. (WAHYU KZ/TITIS W)

Puluhan Ribu Petugas Penyelenggara Pilkada Dapat Piagam Penghargaan

Piagam untuk petugas penyelengara Pilkada sedang disiapkan oleh staf KPU Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Piagam untuk petugas penyelengara Pilkada sedang disiapkan oleh staf KPU Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

GROBOGAN – Selain mendapatkan honor, para petugas penyelengara Pilkada yang dihelat 9 Desember lalu memperoleh piagam penghargaan dari KPU Grobogan. Hal itu diberikan sebagai salah satu bentuk ungkapan terima kasih atas jerih payah yang mereka lakukan selama ini.

”Semua petugas penyelenggara ini kita beri piagam sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras mereka dalam Pilkada kemarin. Yakni, dari petugas tingkat kecamatan hingga yang ada di TPS,” kata Sekretaris KPU Grobogan Amin Nur Hata.

Menurutnya, jumlah petugas penyelenggara keseluruhan ada 25.246 orang. Rinciannya, 5 anggota KPU dan 24 staf sekretariatan. Kemudian, 152 anggota PPK dan 1.680 PPS, 16.366 KPPS, 4.676 Linmas, dan 2.343 petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP).

Amin menjelaskan, dalam pelaksanaan Pilkada kemarin dinilai cukup bagus, aman dan lancar. Baik sebelum maupun setelah pasca Pilkada tidak ada hambatan serius. Hal itu dinilai berkat kerja keras dari berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut.

Salah satunya adalah dari petugas penyelenggara Pilkada. Dimana, para petugas sudah melakukan semua tahapan sesuai dengan standar dan ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

”Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada semua pihak karena berhasil menyelenggarakan Pilkada dengan sukses. Selain petugas penyelenggara, dukungan pihak keamanan juga sangat besar selama pelaksanaan Pilkada kemarin,” imbuh Amin. (DANI AGUS/TITIS W)

PILKADA GROBOGAN : KPU Tunggu Gugatan Calon Bupati

Pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di KPU Grobogan belum lama ini. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di KPU Grobogan belum lama ini. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

GROBOGAN – Hingga hari keduapasca diumumkannya rekapitulasi hasil penghitungan suara, Rabu (16/17/2015) lalu, belum ada gugatan yang dilayangkan ke KPU Grobogan.

Meski demikian, pihak KPU Grobogan sudah diminta mempersiapkan diri seandainya muncul gugatan dari paslon.

“Batas akhir untuk mengajukan gugatan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada Sabtu (18/12/2015). Sampai hari kedua, belum ada gugatan masuk,” kata Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif.

Meski belum muncul gugatan, namun semua KPU yang daerahnya menyelenggarakan Pilkada sudah diminta mempersiapkan diri oleh KPU Pusat. Termasuk KPU Grobogan yang dalam pelaksanaan Pilkada 9 Desember lalu berlangsung aman dan lancar.

Menurut Afrosin, rencananya Sabtu, dia akan menghadiri rakor Persiapan Menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan di KPU Provinsi Jawa Tengah. Rakor tersebut akan diikuti 21 kabupaten/kota yang menggelar Pilkada serentak tahun 2015 ini.

Selain itu, dua komisioner KPU Grobogan juga akan menghadiri rakor persiapan menghadapi perselisihan hasil pemilihan di KPU Pusat dan Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan dua agenda itu, pihaknya sudah menyiapkan data-data yang diperlukan untuk menghadapi gugatan.

“Kemungkinan tidak ada gugatan dalam pelaksanaan Pilkada di Grobogan. Soalnya, saat rapat pleno rekapitulasi terakhir beberapa hari lalu tidak muncul protes atau keberatan dari kedua paslon. Meski begitu, persiapan untuk menghadapi gugatan tetap kita lakukan,” katanya. (DANI AGUS/AKROM HAZAMI)

Polisi Berpakaian Preman Kawal Surat Suara Pilkada Grobogan

 

surat-suara-2

Polisi mengawal logistik surat suara Pilkada Grobogan.  (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

GROBOGAN – Pengiriman logistik surat suara untuk Pilkada 9 Desember mendatang sedikit berbeda dari pelaksanaan pemilu sebelumnya. Di mana, ada pengawalan sangat ketat dari pihak keamanan, mulai dari PT Pura Kudus hingga tiba di Kantor KPU Grobogan.

Kapolres Grobogan AKBP Indra Darmawan Iriyanto menegaskan, pihaknya memang melakukan pengawalan logistik surat suara mulai dari percetakan Kudus sampai ke KPU Kabupaten Grobogan. Untuk memperlancar distribusi tersebut pihaknya telah menyiapkan pasukan khusus. Baik, personel yang berpakaian dinas maupun bepakaian preman lengkap bersenjata.

“Kita lakukan pengawalan untuk surat suara, baik terbuka maupun tertutup. Ada tim khusus yang melakukan pengawalan surat suara,” tegas Indra.

Sementara itu, Kabag Ops Polres Grobogan Kompol Jenda Pulung menambahkan, setelah tiba di KPU, pihaknya akan mengerahkan sedikitnya lima anggota untuk selalu siaga di kantor penyelenggara pemilu tersebut. Untuk pengamanan kantor KPU Grobogan akan dilakukan selama 24 jam penuh. (DANI AGUS/AKROM HAZAMI)

Pilkada Grobogan, Surat Suara Sudah di Kantor KPU

surat-suara

Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif sedang mengecek logistik surat suara pilkada.  (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

GROBOGAN – Salah satu logistik yang akan digunakan dalam pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember mendatang tiba di Kantor KPU Grobogan. Yakni, berupa surat suara yang dikirim oleh PT Pura Kudus selaku pencetak logistik tersebut.

Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif menyatakan, jumlah surat sura yang dikirim sudah seluruhnya. Yakni, totalnya sebanyak 1.092.551 lembar yang dikemas dalam 275 boks.

Rinciannya, sebanyak 1.090.551 lembar untuk kebutuhan Pilkada nanti. Sedangkan 2.000 lembar surat suara disiapkan khusus jika ada pemilu ulang yang harus dilakukan.

Dijelaskan, pemilu ulang itu dilakukan jika ada pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada. Seperti ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali dan ada pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi ikut mencoblos.

Selain surat suara, mobil boks yang mengangkut logistik juga berisi segel dan hologram. Jumlah segelnya ada 72.554 lembar yang dikemas dalam tiga boks. Kemudian, hologramnya sebanyak satu boks berisi 7.014 lembar.

“Jadi ada tiga jenis logistik yang dikirim. Yakni, surat suara, segel dan hologram. Kemarin, logistik tinta sudah kita terima,” katanya. (DANI AGUS/AKROM HAZAMI)

Tekan Angka Golput, Relawan Demokrasi di Grobogan Mulai Diterjunkan

Adi Sucipto, sang pemilik kios bakso menyampaikan sosialisasi pada pelanggannya (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Adi Sucipto, sang pemilik kios bakso menyampaikan sosialisasi pada pelanggannya (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

GROBOGAN – Berbagai upaya terus dilakukan KPU Grobogan untuk menekan angka golput pada Pilkada 9 Desember mendatang. Salah satunya adalah menerjunkan tim relawan demokrasi (Relasi). Sekitar 10 relawan direkrut untuk membantu mensosialisasikan tahapan pilkada pada berbagai elemen masyarakat.

”Partisipasi pemilih memang cenderung mengalami penurunan, mulai dari pemilu 2004 sampai pileg 2014. Untuk itu, kita siapkan tenaga Relasi sebagai salah satu upaya meningkatkan angka pastisipasi pemilih,” ungkap Komisioner KPU Grobogan Jati Purnomo.

Menurutnya, untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih banyak kiat yang dilakukan dan pengerahan relawan adalah salah satunya. Tugas relawan itu nantinya melakukan sosialisasi di beberapa kelompok masyarakat. Khususnya, kelompok yang rentan tidak menggunakan hak pilihnya karena beberapa alasan, misalnya kesibukan bekerja.

Selain itu, target lainnya adalah para pemilih pemula yang cukup banyak jumlahnya. Diharapkan, para pemuda itu ikut berpartisipasi ke tempat pemungutan suara untuk menggunakan hak pilih perdananya.

”Sasaran dari relawan ini sebenarnya memang cukup luas. Para relawan ini kita ambilkan dari berbagai elemen masyarakat,” imbuhnya. (DANI AGUS/KHOLISTIONO)

Pelanggan Kaget Dapat Brosur dan Ceramah Pilkada dari Pedagang Bakso

Adi Sucipto, sang pemilik kios bakso menyampaikan sosialisasi pada pelanggannya (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Adi Sucipto, sang pemilik kios bakso menyampaikan sosialisasi pada pelanggannya (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

GROBOGAN – Para pelanggan di kios bakso yang ada di basemen Swalayan Luwes di Jalan R Suprapto siang tadi sempat dikagetkan adanya pembagian brosur pilkada. Lebih-lebih yang membagikan brosur adalah Adi Sucipto, sang pemilik kios bakso.

Semula, pelanggan itu mengira jika penjual bakso itu mau menyerahkan nota. Setelah dicek, ternyata brosur yang berisi seputar tahapan pilkada serentak yang akan di gelar 9 Desember mendatang.

”Mohon maaf, kalau mengganggu kenyamanan sejenak. Saya ini kebetulan dapat tugas jadi relawan demokrasi (Relasi) KPU Grobogan. Salah satu tugasnya adalah melakukan sosialisasi pelaksanaan pilkada nanti pada beberapa elemen. Pelanggan disini adalah salah satu sasaran sosialisasi ini dan sebelumnya saya sudah melakukan kegiatan seperti ini pada beberapa kelompok masyarakat,” terang pria yang lebih dikenal dengan nama Yanto Bakso itu.

Setelah mendengar penjelasan tersebut, beberapa pelanggan tampak antusias mendengarkan penyampaikan yang dilakukan Yanto. Beberapa diantaranya, bahkan sempat bertanya pada Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Grobogan itu. Antara lain, waktu pelaksanaan pilkada, tata cara pencoblosan, hingga pasangan calon yang akan maju dalam pesta demokrasi nanti.

Setelah menyampaikan sosialisasi dan menjawab pertanyaan pelanggannya, Yanto tidak lupa berpesan satu hal pada mereka. Yakni, agar menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada 9 Desember nanti. (DANI AGUS/KHOLISTIONO)

Putusan MK Buat Was-was KPU Jepara

kpu

kpu

 

JEPARA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara mulai mengkhawatirkan validitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu yang akan datang. Karena, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dasar prosentase DPT bagi calon kepala daerah yang maju melalui jalur independen, bukan lagi jumlah penduduk.

“Alasan yang melatarbelakangi  kebijakan itu, karena tidak semua warga daerah memilik hak suara. Pada aturan sebelumnya, disyaratkan harus mendapat dukungan sebanyak 6,5 persen dari jumlah penduduk. Tapi saat ini hanya 6,5 persen dari DPT pada pemilu terakhir,” ujar Ketua KPU Jepara M Haidar Fitri kepada MuriaNewsCom, Rabu (30/9/2015).

Menurutnya, jika diperhatikan, maka pemilu terakhir yang terselenggara adalah pemilihan presiden (Pilpres). Yang menjadi masalah, katanya, adalah terkait dengan validitas DPT yang dimaksud. Sebab dalam Pilpres lalu, banyak warga Jepara yang memiliki hak suara berpindah TPS. Baik TPS yang masih di lingkup kabupaten, maupun di daerah lain. Demikian pula warga daerah lain yang mencoblos di TPS yang ada di Jepara.

“Belum lagi masalah banyaknya pemilih baru. Apalagi laju pertumbuhan penduduk Jepara meningkat,” katanya. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

Personel Kepolisian Harus Memahami Tugasnya Pada Pelaksanaan Pilkada

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Nur Ali saat memberikan pengarahan kepada anggota kepolisian Polres Blora (MuriaNewsCom/Priyo)

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Nur Ali saat memberikan pengarahan kepada anggota kepolisian Polres Blora (MuriaNewsCom/Priyo)

 

BLORA – Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Nur Ali meminta kepada personel kepolisian untuk memahami tugas dan fungsinya pada pelaksanaan pilkada, yang digelar secara serentak 9 Desember mendatang, termasuk di 21 kabupaten/kota di Jateng.

Hal itu disampaikan Kapolda saat melakukan kunjungan ke Polres Blora, dalam rangka apel persiapan pengamanan pilkada. Dirinya, mengimbau setiap Polres yang wilayahnya melaksanakan pilkada diharapkan untuk mempersiapkan pengamanan secara maksimal.

”Persiapan pengamanan ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya konflik yang tidak diinginkan pada pilkada. Untuk Jateng sendiri, ada 21 kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada serentak, termasuk Blora. Untuk itu, pilkada harus aman, tertib dan lancar,” ujar Kapolda, Rabu (26/8/2015).

Sebelum terjun dalam penugasan, semua personel diminta tahu tugas dan melaksanakan intruksi yang diberikan. Sebagai leading sector dalam pengamanan pilkada di wilayah Blora, Polres diminta tidak lalai dalam mengawal proses pilkada, untuk setiap tahapannya.

”Untuk diwilayah Blora, Polres lah yang menjadi leading sektornya, sedangkan instansi lainnya sifatnya membantu Polri dalam keamanan Pilkada.Untuk itu, tahapan demi tahapan pilkada harus bisa berjalan dengan aman,tertib dan lancar,” ungkapnya.

Terkait dengan daerah yang rawan konflik pada pelaksanaan pilkada, pihaknya, katanya telah melakukan pemetaan dan melakukan antisipasi sejak dini. Sehingga, upaya tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman. (PRIYO/KHOLISTIONO)

Hari Ini Ada Pengundian Nomor Urut dan Pawai Pasangan Calon

Untitled-1

 

GROBOGAN – Salah satu tahapan Pilkada yang ditunggu-tunggu masyarakat, digelar KPU Grobogan pagi ini. Yakni, pengundian nomor urut untuk dua pasangan calon peserta Pilkada Sri Sumarni-Edy Maryono dan Icek Baskoro-Sugeng Prasetyo.

”Acara pengundian nomor urut tidak ada perubahan, yakni Selasa 25 Agustus dan dilanjutkan pembacaan ikrar Pilkada damai. Tempat undian dan ikrar kita lakukan di Aula KPU Grobogan mulai pukul 09.00 WIB,” jelas Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif.

Setelah undian nomor urut dan ikrar selesai, siang harinya dilakukan pawai simpatik yang diikuti pasangan calon dan tim kampanye. Pawai simpatik dimulai pukul 12.30 WIB dengan start dan finish dari depan kantor KPU Grobogan. Rombongan pawai nantinya berkeliling kawasan kota. Yakni, melalui Jalan DI Panjaitan – Hayam Wuruk – Dr Soetomo – R Suprapto – Ahmad Yani ­- Kyai Busro­- Getas Pendowo – Brigjen Katamso – MT Haryono – Slamet Riyadi – Jenderal Sudirman.

”Peserta pawai simpatik ini kita batasi agar tidak terlalu panjang. Yakni, masing-masing tim kampanye maksimal hanya boleh menggunakan 15 mobil,” tambah Afrosin. (DANI AGUS/TITIS W)

Syarat Pengajuan Djoko – Arief Lengkap dan Sah

Pasangan bakal calon Bupati dan calon wakil bupati blora Djoko Nugroho( Kokok) dan Arief Rohman  saat mendaftar di KPU Blora, Minggu (26/7/2015).

Pasangan bakal calon Bupati dan calon wakil bupati blora Djoko Nugroho( Kokok) dan Arief Rohman saat mendaftar di KPU Blora, Minggu (26/7/2015).

BLORA – Divisi hukum kampanye dan pencalonan KPU Blora M Khamdun mengatakan, syarat pengajuan dari partai pengusung Djoko – Arief sudah lengkap dan sah, sehingga dinyatakan bisa diterima. Sedangkan untuk syarat calon bupati dan wakil bupati juga sudah ada.

”Untuk syarat calon bupati dan wakil bupati semua sudah ada. Tetapi untuk keabsahannya akan dilakukan penelitian verifikasi administrasi dan faktual, yang akan dilakukan setelah masa pendaftaran pasangan semua calon selesai,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, penelitian berkas pencalonan dilakukan pada 1-3 Agustus 2015 dan pemberitahuan hasil penelitian kepada pasangan, pada tanggal 3-4 Agustus 2015. Dan untuk masa perbaikan dilaksanakan pada 4-7 Agustus 2015. Kemudian penyerahan perbaikan persyaratan pada tanggal 8-15 Agustus 2015.

Ketua KPU Blora Arifin menambahkan, setelah para pasangan cabub dan cawabub melakukan pendaftaran pasangan calon, dilakukan komunikasi lebih lanjut dengan tim dari partai pengusung dan tim kampanye.

”Lebih lanjutnya kami komunikasikan dengan tim dari partai pengusung dan tim kampanye, terkait ada hal-hal yang terjakait pencalonan cabub dan cawabub,” terangnya. (PRIYO/TITIS W)

Hari Ini Pasangan Djoko – Arief Daftarkan Diri di KPU Blora

Pasangan bakal calon bupati dan calon wakil bupati Blora Djoko Nugroho (Kokok) dan Arief Rohman saat mendaftar di KPU Blora, Minggu (26/7/2015)

Pasangan bakal calon bupati dan calon wakil bupati Blora Djoko Nugroho (Kokok) dan Arief Rohman saat mendaftar di KPU Blora, Minggu (26/7/2015)

BLORA – Pasangan bakal calon bupati dan calon wakil bupati Blora yang diusung dari tiga partai di antaranya PKB, Nasdem, dan Hanura, yaitu Djoko Nugroho dan Arief Rohman siap mendaftarkan diri. Mereka mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati di kantor KPU Blora hari ini, Minggu (26/7/2015).

Alhamdulillah di hari pertama pendaftaran ini, kami mendaftar di KPU dengan persyaratan dan ketentuan yang ada. Selanjutnya untuk terkait persyaratan administrasi dan lainnya akan diurus oleh masing-masing tim dari partai pengusung dan tim kemenangan (tim sukses) mudah-mudahan menjadi barokah,” jelas calon Bupati Blora Djoko Nugroho, Minggu (26/7/2015).

Kokok sapaan akrab Djoko Nugroho berharap semoga nantinya bisa berjalan lancar hingga digelarnya pilkada 2015 yaitu 9 Desember mendatang. (PRIYO/TITIS W)

KPU Grobogan Siap Terima Pendaftaran

ILUSTRASI

ILUSTRASI

GROBOGAN – Meski besok hari Minggu, namun aktivitas di Kantor KPU Grobogan dipastikan berjalan seperti biasa. Pasalnya, besok adalah masa pendaftaran hari pertama pasangan calon yang akan maju dalam Pilkada 9 Desember mendatang. Sesuai tahapan yang sudah dikeluarkan, masa pendaftaran ini berlangsung tiga hari hingga Selasa (28/7/2015) mendatang. Lanjutkan membaca

Pemutakhiran Data Pemilih Mulai Dilakukan PPDP Purwodadi

Beberapa hari terakhir di Juli ini, para petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) mulai mengunjungi rumah warga untuk melakukan pendataan di wilayah Jengglong Barat, Purwodadi, Jumat (24/7/2015). (MuriaNewsCom/Dani Agus).

Beberapa hari terakhir di Juli ini, para petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) mulai mengunjungi rumah warga untuk melakukan pendataan di wilayah Jengglong Barat, Purwodadi, Jumat (24/7/2015). (MuriaNewsCom/Dani Agus).

GROBOGAN – Kegiatan pemutakhiran data pemilih yang digunakan dalam Pilkada 9 Desember mendatang mulai dilakukan. Dalam beberapa hari terakhir, para petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) mulai mengunjungi rumah warga untuk melakukan pendataan.

”Saya baru hari ini mulai melakukan pendataan. Soalnya, beberapa hari terakhir banyak warga yang tidak ada di rumah karena masih bersilaturahmi Lebaran,” ungkap Khumaidi, salah seorang PPDP di wilayah Jengglong Barat, Purwodadi.

Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif menyatakan, untuk kegiatan ini pihaknya mengerahkan 2.342 orang petugas. Jumlah petugas sebanyak ini disesuaikan dengan banyaknya TPS yang disiapkan dalam Pilkada nanti.
”Kebijakan yang kita ambil, tiap PPDP akan memutakhirkan data di satu TPS. Makanya, jumlah PPDP kita sesuaikan dengan jumlah TPS yang ada,” jelasnya.

Dijelaskan, untuk PPDP itu sebelumnya sudah diusulkan pada KPU Kabupaten oleh PPS melalui PPK. Kemudian, PPDP diutamakan adalah warga yang ada di sekitar TPS tersebut atau bisa diambilkan dari unsur ketua RT dan RW, karena dinilai cukup memahami kondisi lingkungan.

”PPDP ini akan melakukan tugas hingga 19 Agustus mendatang. Hasil laporan dari PPDP sebagai dasar untuk menentukan daftar pemilih sementara,” imbuhnya. (DANI AGUS/TITIS W)

Jelang Pilkada, Hamzah Fatoni Lontarkan Janji Genjot Potensi Wisata

Hamzah Fatoni, Sekretaris Daerah (Sekda) yang kini juga menjabat sebagai Plt Bupati Kabupaten Rembang saat meninjau acara Syawalan di halaman Taman Rekreasi Pantai Kartini (TRPK) Dampo Awang Beach pada Kamis (23/7/2015). (MuriaNewsCom/AHMAD FERI)

REMBANG – Hamzah Fatoni, Sekretaris Daerah (Sekda) yang kini juga menjabat sebagai Plt Bupati Kabupaten Rembang kerap melontarkan wacana penataan potensi wisata di Kota Garam jelang pelaksanaan Pilkada 2015. Sebab seperti diketahui, Hamzah Fatoni merupakan bakal calon bupati dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB. Penataan potensi wisata tersebut dia sampaikan saat melaunching acara Syawalan di halaman Taman Rekreasi Pantai Kartini (TRPK) Dampo Awang Beach pada Kamis (23/7/2015).

”Saya mengapresiasi panitia dalam even Syawalan, sebab sektor wisata menjadi salah satu pilar dalam mendongkrak kontribusi PAD. Dari target di Dinbudparpora sebesar Rp 1,1 miliar, hampir sebagian besar didapatkan dari jasa usaha pariwisata di Taman Rekreasi Pantai Kartini, potensi ini sungguh besar. Namun sayang hanya setahun sekali, ini adalah momentum dan cara kita yang tentunya harus kita ubah,” ujar Hamzah Fatoni, Kamis (23/7/2015).

Hamzah menyatakan, sudah selayaknya pariwisata harus mampu dijadikan sebagai sebuah agen perubahan. Menurutnya potensi wisata di Rembang sangat melimpah, untuk itu dia meminta agar potensi ini digarap secara total. Dia meminta kepada Dinbuparpora agar segera menyusun grand desain penataan kawasan pariwisata terpadu.

”Rembang berada di garis pantai 65 kilometer, maka kita mau tidak mau harus mengutamakan ikon sumber daya pantai, jika pengembangnan pariwisata tidak menggunakan sumber daya pantai, itu akan sangat salah. jadi kita tidak boleh menaifkan potensi wisata yang kita miliki, kalau kita lihat di Lasem hingga Pantai Karangjahe ada Hutan Mangrove, Pantai Caruban, ini adalah satu kesatuan wilayah berpotensi dikembangkan menjadi satu paket wisata,” kata Hamzah Fatoni. (AHMAD FERI/TITIS W)

Pilkada Rentan Sengketa, Panwaskab Blora Siap Jadi Mediator

Divisi Penindakan Panwaskab Blora Ninik Idhayanti. (MuriaNewsCom/Priyo)

BLORA – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada Desember mendatang diprediksi akan rentan sengketa. Hal itu diungkapkan Divisi Penindakan Panwaskab Blora Ninik Idhayanti.

”Pemilukada memang sangat rentan dengan sengketa, terlebih jika mendekati hari H pemilukada digelar,” jelas Divisi Penindakan Panwaskab Blora Ninik Idhayanti, Kamis (23/7/2015).

Menurutnya, jenis sengketa yang diprediksi akan banyak terjadi antara penyelenggara dan peserta Pemilukada. Salah satu contohnya, bila ada peserta Pilkada yang kurang puas dengan keputusan yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu. Maka hal itu bisa menjadi pemicu sengketa.

”Kadang masyarakat juga bisa ikut terlibat, sehingga menyikapi adanya sengketa tersebut peran Panwaskab adalah menjadi mediator untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sebab memang fungsi Panwaskab salah satunya sebagai mediator,” ungkapnya.

Dia melanjutkan, bila nantinya dalam penyelesaikan di Panwaskab tidak bisa diselesaikan, maka akan dibawa ketingkat yang lebih tinggi lagi. Namun, itu pun harus mendapatkan rekomendasi dari Panwaskab.

”Setidaknya ada rekomendasi dari Panwaskab setempat nantinya jika ada sengketa, namun meski demikian dalam Pilkada nanti berjalan lancar tak ada masalah dan halangan suatu apapun,” ujarnya.

Diketahui, dalam menjalankan tugasnya Panwaskab dibantu oleh Panwascam yang berada di setiap kecamatan. Ada 48 Panwascam yang telah dilantik dari 16 kecamatan di Blora. (Priyo/Titis W)

Komsos Kodim Blora Sebagai Wahana Sharing Informasi

Sejumlah Personel TNI, tokoh masyarakat dan tokoh agama duduk bersama menggelar komunikasi sosial untuk mensukseskan Pilkada Blora 2015. (MURIANEWS/PRIYO)

Sejumlah Personel TNI, tokoh masyarakat dan tokoh agama duduk bersama menggelar komunikasi sosial untuk mensukseskan Pilkada Blora 2015. (MURIANEWS/PRIYO)

BLORA – Acara yang mengusung tema ”Komunikasi Sosial dengan Komponen Masyarakat guna mewujudkan pemahaman Binter, Netralitas, dan peran serta Masyarakat demi suksesnya Pemilukada Tahun 2015 di wilayah Kodim 0721/Blora”, diharapkan terjalin komunikasi yang baik dan harmonis. Lanjutkan membaca

Hafidz Masih Berpikir Nyalon Bupati Lewat PPP

Bakal calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati, Abdul Hafidz dan Bayu Andriyanto secara resmi menyerahkan dukungan sebanyak 69.472 secara simbolis kepada Ketua KPU Rembang di kantor KPU setempat pada Jumat (12/6/2015) sekitar pukul 14.30 WIB. (MURIANEWS/AHMADFERI)

REMBANG – Penyerahan bukti dukungan dari masyarakat untuk memuluskan langkah maju melalui jalur perseorangan ternyata belum menyurutkan niat Abdul Hafidz untuk maju sebagai bakal calon bupati melalui jalur partai politik (Parpol).

Lanjutkan membaca

Hafidz : Daftar Hari Jumat itu Hanya Kebetulan, Bukan Pesan Dukun

Bakal calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati, Abdul Hafidz dan Bayu Andriyanto bersama tim pemenangan memberikan keterangan kepada awak media usai mendaftarkan diri melalui jalur independent di bursa Pilkada 2015 di kantor KPU Kabupaten Rembang pada Jum’at (12/6/2015) sekitar pukul 14.30 WIB. (MURIANEWS/AHMAD FERI)

REMBANG – Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Rembang sekaligus bakal calon bupati, Abdul Hafidz menyatakan tidak ada hal khusus dalam pemilihan hari dan waktu penyerahan bukti dukungan.

Lanjutkan membaca

Pembentukan Tim Gakumdu Pilkada Rembang Terganjal Anggaran

Panwas Pilkada Kabupaten Rembang saat menggelar seleksi wawancara bagi calon anggota Panwascam belum lama ini. Panwas setempat berencana membentuk Tim Gakumdu namun masih terganjal anggaran. (MURIANEWS/AHMADFERI)

REMBANG – Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 9 Desember 2015 yang kini menyisakan waktu enam bulan, memantik semangat panitia pengawas (Panwas) Pilkada Kabupaten Rembang untuk mempersiapkan diri. Usai melantik secara resmi 42 anggota panitia pengawas kecamatan (Panwascam), Panwas Pilkada setempat mulai berencana untuk membentuk tim penegak hukum terpadu (Gakumdu). Namun rencana pembentukan tim Gakumdu, sejauh ini masih terganjal pencairan alokasi anggaran bagi Panwas setempat.

Lanjutkan membaca

Panwas Tegur KPU Rembang Terkait Proses Verifikasi Berkas PPS yang Dilakukan PPK

Anggota Panwas Pilkada 2015, Budi Handayani (dua dari kiri) saat melakukan pengawasan kegiatan verifikasi calon PPS di Kantor KPU. (MURIANEWS/AHMAD FERI)

REMBANG – Gara-gara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah ditugaskan untuk memverifikasi berkas pendaftaran calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Rembang 2015 akhirnya menegur Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rembang. Karena,  70 anggota PPK terpilih dinilai tidak berhak memverifikasi karena belum dilantik. 

Lanjutkan membaca