Si Gebyok dan Badut KPU Kudus Blusukan ke Pasar Sosialisasikan Hari Coblosan

MuriaNewsCom, Kudus – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kudus melaksanakan sosialisasi hari pencoblosan Pilgub dan Pilbup 2018. Sasarannya adalah pedagang-pedagang Pasar Bitingan, Kamis (29/3/2018) pagi.

Meskipun gaung pilkada telah ramai sejak Februari 2018, melalui berbagai kampanye, namun nyatanya masih banyak warga yang belum tahu akan gelaran ini. Seperti Wahyuni (37) ia mengaku belum ngeh kapan hari coblosan akan berlangsung.

“Ini baru tahu setelah didatangi oleh petugas, kapan hari coblosannya dimulai. Tanggal 27 Juni. Kalau sebelumnya kan tidak tahu,” ujar pedagang Pasar Bitingan itu.

Arif Susanto anggota PPK Kecamatan Jati mengungkapkan sosialisasi tersebut merupakan upaya guna memberi edukasi pada calon pemilih. Selain itu, ia mengaku memang sebagian warga masih belum menaruh perhatian akan pilkada 2018.

“Kami memberitahu mereka yang belum tahu dan mengingatkan bahwa nanti pada tanggal 27 Juni 2018 akan diselenggarakan coblosan pilkada, baik pilbup Kudus dan Pilgub Jateng,” ujarnya.

Sebagai pengingat petugas KPU Kudus memberikan stiker bertuliskan hari dan tanggal coblosan. Disamping itu, turut ikut serta maskot Si Gebyok yang menjadi ikon pilkada Kudus.

Editor: Supriyadi

KPU Kudus Bagikan APK Pilbup kepada Timses 

MuriaNewsCom, Kudus – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kudus mulai mendistribusikan Bahan Kampanye (BK), kepada lima tim sukses Pilbup Kudus 2018. Dari total 264 BK yang difasilitasi oleh KPU, Rabu (28/3/2018) sore baru diserahkan sebanyak 55 buah, kepada tim sukses. 

“Pertengahan bulan April, penyerahan seluruh BK diperkirakan selesai,” ujar Ketua KPU Kudus M. Khanafi, seusai menyerahkan alat peraga kampanye kepada masing-masing tim sukses calon. 

Ia menyebutkan, pemberian fasilitas BK bagi calon bupati sesuai dengan PKPU 4 tahun 2017. Pada peraturan tersebut, KPU di masing-masing daerah yang menyelenggarakan pemilukada difasilitasi BK, berupa Baliho, Spanduk dan umbul-umbul. 

Terkait ukuran, didalam peraturan KPU tersebut sudah dijelaskan. Ukuran baliho sebesar 4×7 meter, untuk umbul-umbul 5×1,15 meter dan spanduk ukuran 1,5×7 meter. 

Adapun alat peraga tersebut sudah ditentukan zonasi pemasangannya. “Untuk baliho paling banyak lima untuk setiap paslon di kabupaten atau kota. Umbul-umbul paling banyak 20 buah di kecamatan dan spanduk paling banyak dua buah untuk setiap paslon di tingkat desa,” jelasnya. 

Ia mengatakan, untuk desain dan ukuran BK sudah terstandardisasi sesuai dengan peraturan KPU. Meskipun demikian, para paslon boleh menggandakan maksimal tiga buah. 

Editor: Supriyadi

Diancam Dibunuh, Timses Masan-Noor Yasin Bersiap Melapor ke Kapolres Kudus

MuriaNewsCom, Kudus – Amat Sholeh seorang tim sukses Paslon Cabup Kudus Masan-Nor Yasin, merasa tidak aman lantaran diancam akan dibunuh. Ancaman tersebut diterimanya, karena ia dituduh melakukan black campaign terhadap pasangan calon lain.

Kepada MuriaNewsCom, ancaman itu dilakukan oleh dua orang yang mendatangi rumahnya, pada hari Selasa (20/3/2018). Saat itu karena sedang tak berada di rumah, ia tak menemui pengancamnya.

“Saat itu yang ada di rumah adalah istri saya dan anak saya yang nomor dua. Di situ istri saya dan seluruh keluarga diancam dibunuh karena dituduh menjelek-jelekan seorang pasangan calon. Perkataanya sih enak saja, mau dipecok-pecok, tak pateni apa tak tebas kabe saomah (mau dicacah-cacah, dibunuh atau saya tebas seluruh anggota keluarga,” ujarnya, Jumat sore (23/3/2018).

Amat mengaku, hal itu berasal dari seorang timses pasangan calon lawan. Lantaran, mobil yang digunakan oleh pengancamnya di-branding dengan gambar paslon lain.

“Tapi saya tidak tahu apakah (mobil branding) itu, benar milik timses paslon itu atau tidak saya tidak tahu. Itu nanti biar penyidik yang mengungkapnya,” imbuhnya.

Ia sejatinya melaporkan kasus yang menimpanya pada Kamis (22/3/2018). Namun saat hendak melaporkannya di Polres Kudus, ia diarahkan menuju Panwaslu Kudus.

“Ketika hendak melaporkan ke Panwaslu, mereka justru mengarahkan pelaporan ke Polisi kembali. Kemudian di kantor Polisi, saya disuruh membuat aduan. Ya ini nanti rencananya besok Senin, saya akan mengadu ke Kapolres Kudus terkait kasus ini,” urainya.

Editor: Supriyadi

Dua Abdi Negara di Kudus Kena Semprit Panwas Akibat Foto Bersama Cabup

MuriaNewsCom, Kudus – Panwaskab Kudus menyatakan dua PNS di lingkungan Pemkab Kudus melanggar aturan, karena nekat berfoto dengan Calon Bupati Tamzil. PNS yang diketahui suami istri tersebut berfoto dengan menggunakan isyarat tangan yang terindikasi untuk ajakan.

Hal itu dikatakan oleh Komisioner Panwaskab Kudus Eni Setyaningsih. Menurutnya, peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 11 Maret 2018. Saat itu, memang ada silaturahmi Cabup Tamzil kemudian dua orang tersebut sengaja berfoto dengan calon tersebut.

“Pada waktu itu kejadiannya sore hari, mereka tak menggunakan seragam. Akan tetapi, yang bersangkutan (ASN) berfoto sambil menggunakan isyarat tangan (menunjuk angka paslon) Tamzil,” tuturnya.

Oleh karenanya, pihaknya kemudian menelusuri hal tersebut dengan melakukan klarifikasi baik kepada yang bersangkutan dan kepada calon. Kasus tersebut pun dibahas pada Sentra Gakkumdu.

Terpisah, Ketua Panwaskab Kudus Wahibul Minan membenarkan hal itu. Menurutnya, ulah kedua Aparatur Sipil Negara itu telah dianggap melanggar. Hal itu karena keduanya melanggar Surat Edaran Menpan RB nomor B/71/M.SM.00.00/2017.

“Di sana disebutkan bahwa ASN dilarang berfoto dengan Calon Kepala Daerah dengan mengikuti atau simbol tangan yang digunakan sebagai identitas calon,” tuturnya, Senin (19/3/2018).

Adapun, sanksi yang akan diberikan, menurut Minan diserahkan sepenuhnya kepada atasan ASN tersebut (Sekretaris Daerah). Panwas, dikatakannya hanya sampai pada tahap rekomendasi.

Editor: Supriyadi

Setelah Camat Jekulo, Hari Ini Panwaskab Panggil Tim Sukses Noor Yasin 

Muria NewsCom, Kudus – Panwaskab Kudus memanggil Tim Sukses Masan-Noor Yasin, Rabu (28/2/2018). Hal itu untuk mengklarifikasi terkait adanya unggahan foto yang menunjukan Yasin sedang berada di tempat pengajian, berdoa bersama Camat Jekulo Dwi Yusie Sasepti.

Wahibul Minan Ketua Panwaskab Kudus mengatakan, dari klarifikasi tim sukses, kedatangan Noor Yasin adalah sebagai peserta.

“Yang bersangkutan (Yasin) diundang karena merupakan Ketua Pembina Jamaah Pengajian Yasin Fadilah Musthofa,”‎ ungkapnya, Rabu (28/2/2018).

Hanya saja, dirinya mengakui belum mengetahui struktur kepengurusan jamaah tersebut.

Baca Juga:

Terpisah, Ahmad Sholeh mengatakan pihaknya memang dipanggil oleh Panwaskab Kudus. Namun demikian dirinya menggaransi tidak ada tujuan politis dari kedatangan Noor Yasin pada pengajian, yang digelar Jamaah Al Khidmah di Jekulo.

“Kehadiran Pak Yasin karena memenuhi undangan. Ia diundang sebagai Ketua Pembina Jamaah Yasin Fadilah Musthofa. Tidak ada sambutan dari Pak Yasin,” ujarnya.

Sebelum pemanggilan, diketahui ada sebuah foto yang diunggah oleh akun Cak Narto. Didalamnya, terlihat Camat Jekulo Dwi Yusie Sasepti bersama kyai dan Noor Yasin sedang menengadahkan tangan, nampak berdoa.

Dalam unggahannya Cak Narto memberikan caption berbau politis. “CAWABUP Pak Noor Yasin Doa Pemenangan Bersama Dg Camat Jekulo Kades Pladen Hadipolo Bulung Cangkring, Honggosoco dan Jekulo di Ruang Kerja Camat Jekulo Sederek,” tulisnya.

Hal itu kemudian dibantah oleh Camat Jekulo, yang kemarin (Selasa,27/2/2018) dipanggil oleh Panwaskab Kudus. ‎Menurutnya, doa itu ditujukan sebelum memulai kegiatan, bukan untuk pemenangan Cawabup.

Sementara itu, Cak Narto yang bernama asli Sunarto mengaku sedang diluar kota. Ketika dikonfirmasi MuriaNewsCom, ia tidak memberikan keterangan lebih lanjut. Hanya saja ia menyanggupi ketika diminta bertatap muka.

Ketemu neng ndarat wae, aja telpon aku lagi neng luar kota(ketemu langsung saja, saya sedang diluar kota),” kemudian menutup sambungan telepon.

Editor: Supriyadi

5 Pegawai RSUD Kartini Jepara Terbukti Langgar Kode Etik ASN, Begini Tindakan Panwas

MuriaNewsCom, Jepara – Panwaslu Jepara melayangkan surat rekomendasi sanksi untuk lima PNS RSUD Kartini yang berfoto dengan Cagub Jateng Ganjar Pranowo. Berdasarkan penyidikan dengan penegakan hukum terpadu (Gakkumdu), mereka terbukti melanggar kode Etik pada UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

“Kami layangkan nanti (hari ini), masing-masing kepada atasan mereka yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara dan Komisi Aparatur Sipil Negara (K ASN),” ucap Ketua Panwaslu Jepara Arifin, Rabu (28/1/2018) di ruang kantornya.

Dikatakannya kelima PNS itu sedianya diduga melanggar pasal pidana dan kode Etik, namun dalam penyidikan, unsur pidana dianggap tak memenuhi. Lima orang pegawai RSUD yang nekat berfoto dengan calon Gubernur itu adalah, Muh Ali Plt Dirut RSUD Kartini, Mujoko Kabag Umum, Tri Iriantiwi, Umrotun dan Ana Pristiwaningsih.

“Setelah dilakukan kajian dengan penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) dan meminta pertimbangan ahli dari akademisi Pak Pujiono, unsur pidana tak terbukti. Namun demikian, kelimanya terbukti melanggar kode Etik sebagai ASN karena melanggar edaran dari K ASN,” jelasnya.

Baca Juga: 

Arifin mengatakan, setelah mengirimkan surat rekomendasi tugas dari Panwaslu usai. Setelahnya, putusan mengenai sanksi akan diambil oleh atasan pegawai negeri sipil dan Komisi ASN.

“Nanti yang menentukan sanksinya apa ya kedua pihak itu (K ASN dan Sekda). Pun sebelum putusan diambil akan dilakukan sidang terlebih dahulu, jadi nanti mereka (pelanggar) bisa mengungkapkan argumennya dulu. Kalau kita (Panwaslu) tugasnya selesai setelah memberikan rekomendasi,” terangnya.

Dirinya menyebut, peristiwa tersebut merupakan peringatan bagi PNS lain agar tak mengulangi kesalahan serupa. Arifin mengatakan, seorang pegawai negeri memang memiliki hak pilih, namun mereka tak diperbolehkan untuk ikut-ikutan dalam kegiatan politik atau menunjukan keberpihakan.

“Harapannya ini yang terakhir kali, peringatan bagi ASN lain di Jepara. Kasus yang melibatkan pegawai di Jepara sampai saat ini berjumlah tiga kasus dengan delapan orang yang diduga melakukan pelangaran,” urainya.

Diberitakan sebelumnya, lima orang yang berfoto dengan Cagub Jateng petahana melakukan aksinya pada Sabtu (17/2/2018). Mereka berdalih saat itu tak tahu, jikalau yang hari tersebut telah memasuki masa kampanye dan Ganjar Pranowo telah mengambil cuti.

Editor: Supriyadi

Ganjar Bicara Soal Ilmu ’Ndilalah’ saat Sambangi Kudus

MuriaNewsCom, Kudus – Calon Gubernur Jateng Ganjar Pranowo bicara soal ndilalah, saat menghadiri Rapat kerja cabang khusus (Rakercabus) di GOR Wergu Kudus, Rabu (21/2/2018).

“Ilmu ndilalah (asal kata Alhamdulilah,-red, kebetulan) itu seperti doa, kok bisa ya nomernya sama (nomor urut calon Gubernur dan calon bupati dan wabup Kudus). Kok bisa nama wakilnya dua-duanya Yasin, jamaah ngajinya Pak Musthofa (Ketua DPC PDIP Kudus) pun namanya yasin. Itu bukan klenik karena kita tidak dukun,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia memaparkan rumah yang disewanya bernomor satu. Demikian pula rumah calon wakilnya Taj Yasin yang memiliki nomor yang sama.

“Ini (serba kebetulan) bagian dari doa, namun doa saja tak cukup, kita harus berikhtiar (berusaha),” ungkapnya.

Ganjar menyebut, pasangannya dengan Taj Yasin merupakan pasangan nasionalis-keagamaan. Terlebih lagi, usulan calon wakilnya berasal dari ijtihad ulama dengan partai pengusung.

“Ini seperti kehendak Allah, karena cari wakil kemana-mana tidak dapat, karena ijtihad‎ pimpinan partai kami dengan kyai, muncul lah nama Gus Yasin. Ini seperti representasi rakyat,” kata dia.

Calon Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (tiga dari kanan) berbincang dengan Ketua DPC PDIP Musthofa (dua dari kanan) saat menghadiri Rapat kerja cabang khusus (Rakercabus) di GOR Wergu Kudus, Rabu (21/2/2018). (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

Adapun rapat kerja cabang khusus di Kudus, merupakan acara yang kesekian kali setelah dilakukan Banyumas dan Solo raya. Ia mengharapkan konsolidadi tersebut, dapat memenangkannya sebagai calon gubernur.

“Ini artinya mesin partai sudah mulai panas, sudah mulai menggelinding. Saya hanya titip jangan membuat berita hoax dan memecah belah,” urainya.

Ketua DPC Kudus Musthofa mengatakan, pihaknya memenangkan Ganjar-Yasin di Pilkada Kudus. Selain itu, dirinya juga siap memenangkan pasangan calon bupati-wakil bupati Kudus Masan-Noor Yasin.

“Tolong jangan permalukan saya, saya sudah dua periode (sebagai bupati Kudus), memenangkan PDIP Perjuangan di Kudus. Tak ada kata lain mari kita menangkan Ganjar (sebagai gubernur Jateng) dan Masan (sebagai bupati Kudus),” ucapnya didepan khalayak, yang terdiri dari kader, persatuan guru non PNS, kelompok tani dan kelompok UMKM.

Dalam kesempatan itu, ikut hadir paslon cabup-cawabup Kudus Masan-Noor Yasin, dan unsur parpol PDIP Jateng.

Editor: Supriyadi

Panwas Kabupaten/Kota Akan Berubah Jadi Bawaslu

MuriaNewsCom, Semarang – Nama institusi pengawas (panwas) tingkat kabupaten/kota akan berubah nama menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sebelumnya nama Bawaslu ini hanya digunakan untuk institusi pengawas pemilu di tingkat nasional dan provinsi.

Ketua Bawaslu Jawa Tengah, M Fajar Saka mengatakan, perubahan ini akan segera berlaku dan selambat-lambatnya pada Agustus 2018. Menurut dia, perubahan ini berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dilansir Antarajateng.com, Fajar juga menyebut perubahan nama tidak hanya dilakukan di tingkat kabupaten/kota, tapi juga di tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan/desa.

”Tingkat kecamatan yang semula panitia pengawas pemilihan kecamatan (panwascam) berubah nama menjadi pengawas pemilu kecamatan (panwaslu kecamatan),” katanya, Rabu (21/2/2019).

Sementara di tingkat kelurahan dan desa, yang sebelumnya menggunakan nama pengawas pemilihan lapangan (PPL), berubah menjadi panitia pengawas pemilu kelurahan/desa (panwaslu kelurahan/desa).

Fajar menyebut, perubahan nama itu akan berimbas pada pergantian personel penyelenggara pemilu tersebut. Ia menyebut, personel lama nanti akan kembali mengikuti seleksi, berupa psikotes serta uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).

“Selain mereka, ditambah dengan enam besar panwas kabupaten/kota plus pendaftar baru. Jadi, bisa saja nanti panwaslih yang tiga orang itu tetap atau berubah,” ujarnya.

Koordinator Divisi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Bawaslu Provinsi Jateng Sri Sumanta menambahkan bahwa bawaslu kabupaten/kota yang pembentukannya paling lambat pada bulan Agustus mendatang jumlah anggotanya sebanyak tiga sampai lima orang.

Editor : Ali Muntoha

Atur Materi Khotbah Selama Pilkada, Bawaslu Dinilai Keluar Jalur

MuriaNewsCom, Semarang – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berencana menerbitkan materi khotbah atau ceramah kegamaan selama pemilihan kepala daerah (pilkada). Rencana ini mendapat reaksi protes dari banyak pihak, dan Bawaslu dianggap sudah ke luar jalur.

Anggota Komisi II DPR RI Sutriyono menyebut, rencana tersebut bahkan menyalahi wewenang Bawaslu. Menurut dia, pengaturan sampai pada isi materi terlalu teknis dan bukan ranah Bawaslu untuk memasuki isu-isu keagamaan.

Menurutnya, Bawaslu cukup masuk pada pengawasan apakah tempat ibadah digunakan untuk kampanye atau tidak oleh pasangan kandidat atau tim pemenangan calon kepala daerah. Dan tak perlu mengatur tentang materi yang disampaikan pengkhotbah.

“Ini bukan ranah mereka (Bawaslu). Pantau saja apakah tempat ibadah dijadikan sebagai sarana kampanye atau tidak. Bukan pada materinya. Kalau begini yang direpotkan nanti justru Bawaslu. Karena isu agama sangat sensitif dan dalam beberapa hal ada pandangang berbeda,” katanya dalam siaran pers yang diterima MuriaNewsCom, Senin (19/2/2018).

Sutriyono menyebut, perbedaan pandangan atas beberapa isu keagamaan yang akan menjadi materi khotbah akan menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.

”Karena nanti Bawaslu akan dihadapkan pada pilihan ikut pada pandangan keagamaan yang mana. Jika ini gagal maka akan menimbulkan persoalan sosial lainnya,” ujarnya.

Terkait kehawatiran tempat ibadah dijadikan sebagai sarana kampanye, Sutriyono menilai masyarakat sudah cerdas. Publik sudah paham mana kampanye dan mana yang politisasi agama. Masyarakat sudah punya kontrol sosial sendiri apalagi itu terkait persoalan keagamaan.

Sutriyono meminta Bawaslu fokus pada pengawasan yang sudah jelas menjadi wewenangnya. Karena banyak obyek pengawasan Bawaslu yang butuh perhatian penting.

“Netralitas birokrasi dalam Pilkada yang seharusnya mendapat perhatian ekstra. Selama ini yang menjadi sumber perdebatan dalam Pilkada soal netralitas birokrasi terutama itu kaitannya dengan petahana,” jelas Sutriyono.

Sebelumnya, Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyebut tentang rencana Bawaslu yang akan menerbitkan materi khotbah selama pilkada.

“Kami ingin agar tidak ada upaya mengiring opini atau mengarahkan [dukungan] kepada salah satu paslon lagi saat pilkada, kami ingin khotbah dari pemuka-pemuka agama itu menyejukan bagi semua,” katanya dikutip dari CNNIndonesia.

Menurutnya, tempat ibadah sepatutnya tidak digunakan sebagai lokasi berpolitik untuk menarik simpati publik dan meraih kemenangan. Hal ini tak lepas dari pengalaman Pilkada DKI 2017 yang lekat dengan isu SARA.

“Kampanye harus anti-politik identitas dan isu SARA. Jangan sampai gereja masjid jadi pusat politik ya. Ini tidak kita harapkan, pusat politik boleh tapi yang mencerdaskan lah bukan memihak dan mengarahkan untuk memilih satu paslon,” tutur dia.

Editor : Ali Muntoha

Verifikasi Parpol, KPU Kudus Nyatakan Satu Partai Tak Memenuhi Syarat

MuriaNewsCom, Kudus – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kudus menyerahkan hasil verifikasi partai politik, peserta pemilu 2019, Jumat (2/2/2018). Dari 13 parpol yang diverifikasi, satu di antaranya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

“Secara umum dari 12 Parpol peserta pemilu 2014 dinyatakan memenuhi syarat, diluar PKPI. Dalam verifikasi tersebut, satu partai baru yakni PSI ikut dinyatakan lolos,” ujar M. Khanafi, di ruang kerjanya, Jl Ganesha 4, Purwosari-Kudus.

Menurutnya, 12 partai yang dinyatakan lolos verifikasi adalah PKB, PBB, Nasdem, PKS, PAN, Golkar, PDIP, PPP, Demokrat, Hanura, Gerindra dan partai baru PSI yang masih dalam masa perbaikan persyaratan.

Terkait PKPI yang dinyatakan TMS, Khanafi menyebut ada beberapa hal yang menyebabkannya. Di antaranya, pada saat tim KPU melakukan verifikasi unsur pimpinan tidak hadir.

“Tadi hadir (unsur pimpinan PKPI) namun pada saat diverifikasi tidak ada ada, sedang pergi karena ada urusan lain. Kemudian ketuanya ternyata ada pergantian. Tadi hadir ketuanya yang baru, namun karena pada saat verifikasi tak ada, maka partai tersebut akan diikutkan dalam tahapan perbaikan syarat,” terangnya.

Ia menyebutkan, perbaikan syarat parpol akan dilaksanakan selama tiga hari, terhitung tanggal 3-5 Februari 2018.

Jika masih tak memenuhi syarat, maka kepesertaannya di Pemilu 2019 di Kudus tak bisa dilakukan. Namun demikian, penentuannya berada di tingkat nasional.

Editor: Supriyadi

Polres dan Masyarakat Grobogan Gelar Doa Bersama untuk Kesuksesan Pilkada 2018

MuriaNewsCom, GroboganMenyambut pelaksanaan Pilkada serentak 2018, Polres Grobogan menggelar acara pengajian dan doa bersama, Jumat (2/2/2018). Sejumlah pihak ikut dilibatkan dalam acara yang dilangsungkan di aula Jananuraga Mapolres Grobogan tersebut.

Antara lain, perwakilan FKPD, alim ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta organisasi keagamaan se-Kabupaten Groboga, Ketua KPU Afrosin Arif dan Ketua Panwaslu Agus Purnama. Hadir pula, Pengasuh Pondok Pesantren Istianah Plangitan Kabupaten Pati KH Nurrohmat yang didaulat untuk mengisi pengajian dan memimpin doa bersama.

Wakapolres Grobogan I Wayan Tudy Subawa mengatakan, dalam waktu dekat, akan dilangsungkan Pilkada untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Dengan ajang pengajian dan doa bersama diharapkan bisa menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif sehingga pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada bisa berjalan lancar.

”Melalui acara ini, kami memohon doa pada Tuhan YME agar selama pelaksanaan Pilgub 2018 nanti berjalan aman dan kondusif. Mulai dari pra pelaksanaan, saat pencoblosan, hingga paska Pilkada bisa berlangsung aman dan lancar,’” katanya.

Dalam kesempatan itu, I Wayan Tudy meminta pada tokoh agama, alim ulama, dan pengurus organisasi keagamaan di tiap-tiap kecamatan Kabupaten Grobogan untuk ikut menjaga lingkungannya agar tetap kondusif. Hal itu diperlukan supaya masyarakat bisa tenang dan tidak merasa was-was saat memberikan hak pilihnya.

Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif meminta agar seluruh warga Grobogan yang memiliki hak pilih agar ikut menyukseskan Pilkada dengan datang ke TPS dan memberikan suaranya.

”Pelaksanaan Pilkada adalah kesempatan bagi semua warga untuk ikut menentukan pemimpin. Jadi, gunakan hak pilih Anda sebaik mungkin dalam Pilgub nanti,” ujarnya.

Sementara itu, KH Nurrohmat dalam tausiahnya mengingatkan pada masyarakat untuk tidak ikut emosi saat calon yang didukungnya mengalami kekalahan. Soalnya, kalah atau menang sudah jadi risiko dalam penyelenggaraan demokrasi.

“Saya minta jangan sampai ada pertengkaran dan pertikaian berkaitan dengan Pilkada. Jangan ikuti emosi, terutama saat muncul kampanye hitam,” ujarnya.

Agar tidak salah pilih, ia meminta agar masyarakat dapat mengenal calon yang didukungnya lebih dulu. Caranya, dengan mengetahui rekam jejaknya dan mencermati program-program yang ditawarkan.

“Hal ini penting dilakukan. Setelah mempelajari dan mengenal calon maka pilihlah dengan penuh keyakinan. Jangan terpancing dengan isu-isu negatif dan jangan terima politik uang, karena itu tidak dibolehkan,” imbunya.

Editor: Supriyadi

NU Kudus Tegaskan Pilihan Nahdliyin Berasal dari Masing-masing Nurani

MuriaNewsCom, Kudus – Safari politik yang belakangan digiatkan bakal calon cagub-cawagub Jateng 2018, ke sejumlah ormas tentunya mengandung maksud tertentu. Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi massa, kerapkali mendapat kunjungan dari tokoh-tokoh tersebut.

Lalu bagaimana pengurus NU Kudus menyikapi hal tersebut?

Ketua Tanfidziyah NU Kudus Abdul Hadi mengemukakan pendapatnya, usai mendapatkan kunjungan dari bakal calon wagub Jateng Ida Fauziyah, Kamis (1/2/2018). Menurutnya, hal itu yang dilakukan merupakan bagian menyambung tali silaturahmi.

Terkait pilihan politik, ia menegaskan hal itu adalah hak privasi dari setiap Nahdliyin, guna menentukan pilihan.

“Namun yang pasti saya imbau warga NU harus menggunakan hak suaranya, jangan sampai tidak memilih atau golput,” ujarnya.

Menurutnya, NU merupakan wadah organisasi kemasyarakatan dan bukan merupakan organisasi politik. Pergerakan Nahdlatul Ulama adalah untuk kemaslahatan umat berasaskan gerakan sosial.

“Itu (pilihan pemimpin) terserah kepada warga Nahdliyin, mereka mau memilih siapa dalam kontestasi Pilkada Jateng 2018. Berdasarkan arahan dari Rois Syuriah dan anggaran dasar anggaran rumah tangga. NU bukan parpol melainkan organisasi sosial kemasyarakatan,” tuturnya.

Terakhir, ia meminta agar pelaksanaan pilkada Jateng 2018, baik Pilgub dan Pilbup Kudus berjalan dengan baik.

Di sisi lain, Ida Fauziah yang saat ini tengah bersafari di seputar Pantura Timur berharap dapat memenangkan kontestasi Pilkada Jateng. Baginya kemenangan mutlak diraih, berapapun suara yang nanti terkumpul.

“Targetnya menang, berapapun suaranya yang nanti didapat yang penting menang,” tandasnya.

Editor: Supriyadi

Malam Ini, Polres Blora Gelar Doa Bersama KH Anwar Zahid untuk Pilkada 2018

MuriaNewsCom, BloraMenyambut pelaksanaan Pilkada serentak 2018, Polres Blora bakal menggelar acara pengajian akbar dan doa bersama, Selasa (30/1/2018), malam ini. Acara yang bakal dihelat dilapangan Tukbuntung, Cepu tersebut akan menghadirkan pembicara dai kondang KH Anwar Zahid dari Bojonegoro, Jatim.

Kapolres Blora AKBP Saptono mengatakan, dalam waktu dekat, akan dilangsungkan Pilkada untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa. Dengan ajang pengajian dan doa bersama diharapkan bisa menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif menghadapi Pilkada serentak di wilayah Kabupaten Blora.

Terkait dengan kegiatan itu, pihaknya mengajak semua masyarakat Blora dan sekitarnya untuk datang langsung guna menghadiri pengajian akbar dalam rangka doa bersama Pilkada damai tahun 2018.

”Pokoknya saya mengundang semua masyarakat untuk bisa datang langsung malam ini. Selain acara doa dan dzikir bersama untuk meningkatkan iman dan taqwa, kegiatan ini juga untuk mempererat tali silaturahmi terutama antara masyarakat dengan Polri,” ungkapnya.

Menurut Kapolres, dengan berdzikir pihaknya yakin sedikit demi sedikit akan segera mengubah karakter manusia untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Selain itu, melalui dzikir dinilai akan mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

”Kita harus menjaga negara Indonesia ini, supaya tidak ada perpecahan akibat beda pilihan pemimpin, ancaman teroris, narkoba dan Intoleransi yang dapat memecah belah kerukunan antar sesama maupun umat beragama,” jelasnya.

Editor: Supriyadi

Verifikasi Faktual Parpol Lawas Dimulai Hari Ini

MuriaNewsCom, Kudus – Hari ini, Selasa hingga Kamis (30/1-1/2/2018) KPU Kudus memulai tahapan Verifikasi Faktual bagi parpol ‘lawas’ peserta pemilu 2014. Hal itu dilaksanakan sesuai dengan PKPU 5 dan 6 tahun 2018, menindaklanjuti putusan MK, terkait verifikasi faktual partai politik.

Ketua KPU Kudus M. Khanafi mengatakan, pelaksanaan verifikasi faktual parpol dilakukan dengan mendatangi kantor-kantor pengurus partai. Selain mengecek daftar keanggotaan, pengurus juga wajib menghadirkan anggota sesuai dengan peraturan.

“Nanti dari keseluruhan anggota yang Memenuhi Syarat (MS) sudah disetorkan kepada KPU, 5 persen diantaranya harus dihadirkan di kantor partai politik,” katanya.

Menurutnya, verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU berasaskan keadilan. Sehingga semua calon peserta Pemilu 2019 berangkat dari titik yang sama. Adapun jumlah 5 persen dari jumlah anggota yang dihadirkan, minimal tersebar dari 50 persen jumlah kecamatan yang ada di Kudus.

Selain itu, jika anggota parpol berhalangan hadir dengan disertai alasan yang kuat maka KPU Kudus masih bisa melakukan verifikasi. Caranya, dengan memanfaatkan teknologi video call.

Jika dengan berbagai kemudahan tersebut, parpol belum bisa melengkapi, masih ada tahapan perbaikan. Pun bila masih terdapat kekurangan, hal itu akan dilaporkan KPU Kudus, kepada KPU Provinsi dan KPU Pusat.

“Melengkapi mulai tanggal 3-5 Februari, untuk kemudian hasil perbaikan diberikan pada tanggal 6 Februari 2018,” jelasnya.

Editor: Supriyadi

Coklit Data Pemilih, Komisioner KPU Kudus Ikut Ketok Pintu

MuriaNewsCom, Kudus – KPU Kabupaten Kudus terjunkan total 1.937 petugas pada kegiatan coklit (pencocokan dan penelitian) daftar pemilih Pilgub Jateng dan Pilbup Kudus 2018. Dimulai esok Sabtu (20/1/2018) komisioner KPU Kudus pun akan ikut terjun langsung mengetok pintu warga Kota Kretek.

Ketua KPU Kudus M. Khanafi menyebutkan, pada hari pertama pelaksanaan Coklit lima komisioner akan turun langsung membantu tahapan tersebut.

“Pada Coklit serentak, kami (komisioner KPU Kudus) akan turun membantu pelaksanaan tahapan tersebut. Kami akan menyasar tokoh masyarakat maupun tokoh agama yang ada di Kudus,” ucapnya, Jumat (19/1/2018).

Ia menyebut, beberapa tokoh yang akan didatangi seperti Bupati Kudus Musthofa, tokoh Sedulur Sikep Budi Santoso dan beberapa pengusaha yang ada di Kudus.

Dirinya menyebutkan, untuk kegiatan Coklit pihaknya sudah menyiapkan 1.491 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Namun untuk hari pertama pelaksanaan, petugas tersebut dibantu dengan petugas KPU baik PPS dan PPL.

“Proses Coklit akan berlangsung dari tanggal 20 Januari sampai 18 Februari 2018. Tujuannya memutakhirkan data pemilih menghadapi pemilihan bupati-wakil bupati Kudus dan gubernur-wakil gubernur Jateng,” tutup Khanafi.

Editor: Supriyadi

Bupati Kudus Serahkan Hibah Pengamanan Pilkada Sebesar Rp 3, 58 Miliar

MuriaNewsCom, Kudus – Bupati Kudus Musthofa menyerahkan dana hibah pengamanan Pilkada 2018, Rabu (17/1/2018) kemarin. Penyerahan dana ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Kudus di Pendopo kabupaten.

Hanya saja, penandatangan NPHD kali ini hanya dilakukan dengan Kodim 0722/Kudus. Sedangkan dengan Polres Kudus sudah dilakukan penandatanganan pada 10 Januari 2018.

Adapun nilai dana hibah pengamanan untuk Pilkada Kudus 2018, sebesar Rp 3,58 miliar. Dari dana sebesar itu, meliputi dana hibah pengamanan untuk Polres Kudus sebesar Rp 2,583 miliar dan untuk Kodim 0722/Kudus sebesar Rp 998,02 juta.

”Pencairan dana hibah tersebut, baru bisa dilakukan setelah ada penandantanganan NPHD yang dilanjutkan dengan penyerahan persyaratan administrasi,” katanya.

Pencairan ini dilengkapi surat pernyataan sanggup melaporkan penggunaan dana, pakta integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD, fotokopi NPHD antara Pemkab Kudus dengan Kapolres Kudus/Dandim Kudus, serta surat keputusan dalam jabatan (Kapolres/Dandim).

Setelah persyaratan dinyatakan lengkap, maka BPPKAD akan melakukan transfer ke rekening masing-masing penerima dana hibah.

Anggaran pengamanan tersebut, sudah termasuk pengamanan ketika ada pemungutan suara ulang di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS).

Editor: Supriyadi

Lima Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Lolos Tes Kesehatan

MuriaNewsCom, Kudus – KPU Kudus menyatakan lima bakal pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Kudus lolos tes kesehatan. Hal itu diketahui setelah hasil tes kesehatan yang dilakukan masing-masing pasangan calon diterima KPU Kudus, Selasa (16/1/2018) sore.

“Hasil pemeriksaan kesehatan secara maraton baik dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia), Himpsi (Himpunan Psikologi Indonesia) dan BNN (Badan Narkotika Nasional), sudah kami terima kemarin sore (Selasa, 16/1/2018). Alhamdulillah semua bakal pasangan calon memenuhi syarat,” kata Ketua KPU Kudus M. Khanafi, saat rapat pleno penelitian administrasi syarat pencalonan dan syarat calon, Rabu (17/1/2018).

Ia mengemukakan, pada saat pemeriksaan kesehatan di RSUP Karyadi Semarang, seluruh aspek kesehatan bakal calon diperiksa menyeluruh. Mulai dari organ dalam, psikologi hingga tes penggunaan narkoba.

Baca: Ini Peta Kekuatan Calon Bupati Kudus

Selain mengumumkan ihwal tes kesehatan, Khanafi juga memberikan hasil pemeriksaan dokumen administrasi syarat pencalonan dan syarat calon. Dikatakannya, ada beberapa syarat yang masih harus dilengkapi oleh bakal pasangan calon.

“Seperti syarat dari LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) yang sebagian besar masih belum mencantumkan tanda pendaftaran, belum tanda terima. Adapula yang masih kurang berupa surat dari pengadilan tipikor dan keterangan tak pailit dari pengadilan niaga,” terangnya.

Khanafi meminta, agar semua kekurangan tersebut dapat dilengkapi dalam masa perbaikan tanggal 18-20 Januari 2018. Jika pada masa tenggat terakhir belum diserahkan, maka pencalonan yang bersangkutan bisa gagal.

“Jika sampai dengan tanggal 20 Januari dokumen (yang masih kurang) belum diserahkan kepada kami, maka sesuai dengan peraturan KPU, konsekuensinya (bakal calon) tidak akan ditetapkan sebagai calon bupati dan wakil bupati,” tegas Ketua KPU Kudus.

Sementara itu, terkait syarat dukungan dari calon perseorangan (Hartoyo-Junaedi) yang masih kurang, ia mengingatkan kembali melalui timnya agar segera melengkapi. Sesuai syarat, yang harus diserahkan adalah dua kali lipat dari jumlah yang kurang, yakni 8.656.

Editor: Supriyadi

Baca: Panwas Kudus Endus Mobilisasi Guru saat Pendaftaran Calon ke KPU

Bupati Blora Minta Warga Sukseskan Pelaksanaan Pilgub 2018

MuriaNewsCom, Blora – Bupati Blora Djoko Nugroho meminta seluruh masyarakat agar ikut menyukseskan pesta demokrasi yang bakal dilangsungkan pertengahan tahun nanti. Yakni, pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng 2018. Hal itu disampaikan Djoko saat menghadiri peresmian pendapa baru Kantor Kecamatan Bogorejo, Rabu (10/1/2017) malam.

”Salah satu upaya menyukseskan Pilgub nanti adalah dengan selalu menciptakan suasana kondusif. Untuk itu, suasana kondusif yang sudah tercipta selama ini harus terus ditingkatkan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Djoko berharap agar pendopo yang baru ini bisa membawa dampak positif. Yakni, menjadi spirit dan cara pandang baru dalam meningkatkan pelayanan prima kepada semua masyarakat.

Selain bupati, hadir pula dalam kesempatan itu Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Bogorejo, Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bogorejo, Kepala UPT Puskesmas Bogorejo, Kepala Desa se-Kecamatan Bogorejo dan masyarakat umum.

Peresmian pendapa baru ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Camat Bogorejo Teguh Tri Handoyo yang diberikan kepada Ketua Peguyuban Kepala Desa se- Kecamatan Bogorejo. Setelah itu, acara dirangkai dengan pagelaran wayang kulit semalam suntuk dengan dalang Ki Suprayitno.

”Pegelaran wayang kulit ini merupakan gotong royong dari seluruh Kades se Kecamatan Bogorejo untuk menghibur warga yang kangen dengan kesenian tradisional. Melalui pertunjukan wayang kulit ini kita berupaya memupuk rasa kebersamaan untuk membangun Bogorejo yang lebih baik di tahun 2018,” ujar Camat Bogorejo Teguh Tri Handoyo.

Editor: Supriyadi

Hanura Dukung Ganjar-Yasin di Pilgub Jateng

MuriaNewsCom, GroboganSikap Partai Hanura dalam Pigub Jateng akhirnya ada kejelasan. Yakni, mengarahkan dukungan kepada pasangan Ganjar Pranowo dan Taj Yasin. Hal itu disampaikan Ketua DPP Partai Hanura Bidang Wilayah Jateng dan DIY Sudewa pada wartawan, Rabu (10/1/2018).

”Partai Hanura secara resmi mendukung Ganjar Pranowo dan Taj Yasin yang mendaftarkan diri untuk mengikuti Pemilihan Gubernur tahun 2018,” tegasnya.

Menurut Sudewo, meski Partai Hanura tidak memiliki kursi di DPRD Jawa Tengah namun memiliki suara pemilih yang cukup signifikan di tiap kabupaten/kota. Oleh sebab itu, pihaknya bisa menyumbang suara signifikan buat pasangan Ganjar-Yasin pada Pilgub nanti.

Dukungan buat Ganjar Pranowo diberikan dengan sejumlah pertimbangan. Alasan utama adalah keberhasilan Ganjar dalam periode ini dengan melakukan pembangunan bidang infrastruktur. Misalnya, Jalan Purwodadi-Solo yang kini telah mulus kondisinya dibandingkan beberapa tahun lalu.

”Sebelumnya, ruas jalan tersebut rusak parah. Dalam era Pak Ganjar, jalan provinsi menjadi lebih bagus. Salah satu alasan kami adalah keberhasilan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat,” ujar politisi asal Pati itu.

Saat ini, dukungan tersebut baru disampaikan secara lisan. Dalam waktu dekat akan disampaikan tertulis melalui surat keputusan.

”Dukungan di tingkat provinsi ini sejalan dengan hubungan Hanura dengan PDIP di tingkat nasional yang sama-sama mendukung Pak Jokowi,” imbuhnya.

Editor: Supriyadi

Penuhi Janji, Tamzil-Hartopo Daftar ke KPU Kudus di Hari Terakhir

MuriaNewsCom, Kudus – Bakal Calon Pasangan (bapaslon) M. Tamzil-Hartopo memenuhi janjinya mendaftar ke KPU sebagai peserta Pilbup Kudus di hari terakhir, Rabu (10/1/2018). Datang sekitar pukul 10.30 WIB, rombongan berjalan kaki dari kantor DPC PKB yang berada sepelemparan batu dari kantor Komisi Pemilihan Umum.

Diusung Hanura, PPP dan PKB, pasangan tersebut yakin dapat memenuhi persyaratan pencalonan. Kepada komisioner KPU Kudus Tamzil bercerita mendapatkan rekomendasi dari Hanura di hari terakhir.

”Kami mendapatkan tiga rekomendasi, yang terakhir dari Hanura. Untuk mendapatkan rekomendasi tersebut kami sampai tidak tidur, kemarin mengambilnya dari kantor DPP di Jakarta, lalu naik kereta api dan kembali ke Kudus. Jadi yang lembur tidak hanya komisioner KPU, calon juga,” seloroh Tamzil.

Baca: Dianggap Mbalelo, PDIP Pecat Hartopo Karena Maju Bersama Tamzil di Pilbup Kudus

Kepada pewarta ia mengaku optimistis dapat melengkapi syarat dan lolos ke tahap pemilihan bupati. Didukung tiga partai dengan 12 kursi, pihaknya akan segera membentuk tim relawan guna menyukseskan langkahnya.

“Saat ini untuk tim relawan sudah ada, tapi untuk yang tim dari partai politik belum. Maka dari itu kami akan segera membentuknya,” tuturnya.

Setelah itu, berkas syarat pencalonan dan calon dari bapaslon diperiksa oleh petugas KPU Kudus. Sedianya, jika lengkap pasangan tersebut akan mendapatkan surat pengantar untuk melakukan check up kesehatan di RSUP Karyadi Semarang.

Editor: Supriyadi

Beri Pemahaman Pemilih Pemula, KPU Grobogan Gelar Sosialisasi Pemilu ke Sekolah

Komisioner KPU Grobogan Jati Purnomo menyampaikan sosialisasi pemilu pada siswa SMA Muhammadiyah Purwodadi, Grobogan, Sabtu (23/12/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Komisioner KPU Grobogan Jati Purnomo merasa cukup lega saat melangsungkan  sosialisasi Pemilu di SMA Muhammadiyah Purwodadi, Grobogan, Sabtu (23/12/2017).

Hal ini terkait dengan penegasan para siswa kelas XII atau pemilih pemula yang siap menggunakan hak pilih perdana dalam Pilgub 27 Juni 2018 mendatang.

”Pelaksanaan Pilgub tahun depan adalah kesempatan pertama kami untuk menggunakan hak pilih. Dan, kami siap menyukseskan Pilgub dengan menggunakan hak pilih,” cetus beberapa siswa.

Meski antusias, sebagian siswa tersebut ternyata tidak tahu apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum dalam Pilgub mendatang. Terkait masalah ini, Jati meminta agar siswa nantinya mengecek di desanya masing-masing untuk memastikan namanya sudah masuk dalam daftar pemilih.

Menurut Jati, selain di SMA Muhammadiyah Purwodadi, pihaknya juga merencanakan untuk melakukan sosialisasi pada pemilih pemula di sejumlah lainnya. Sosialisasi pada pelajar itu dilakukan karena ada puluhan ribu pelajar yang diperkirakan jadi pemilih pemula.

”Melalui sosialisasi ini, kami ingin mendapat masukan sekaligus menyebarkan informasi pilkada pada berbagai pihak. Harapannya, angka partisipasi pemilih pada pelaksanaan pemilu mendatang bisa meningkat. Baik itu Pilkada, Pilgub, Pilpres maupun Pileg,” katanya.

Editor: Supriyadi

Resmi Ditutup, Hanya Dua Pasang Paslon Independen yang Daftar di Pilbup Kudus

Ketua KPU Kudus Moh Khanafi menerima berkas pendaftaran balon Bupati Kudus Independen dari Paslon Akhi beberapa waktu lalu.(MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Penutupan pendaftaran bakal calon (Balon) Bupati – Wakil Bupati Kudus lewat jalur independen resmi ditutup KPU Kudus, Rabu (28/11/2017). Hasilnya, hanya ada dua pasangan yang mendaftar ke KPU Kudus lewat jalur independen.

Ketua KPU Kudus Moh Khanafi mengatakan, setelah ditunggu hingga pukul 24.00 WIB, tak ada penambahan pendaftaran bakal calon bupati secara independen. Praktis, hanya ada dua pasangan yang mendaftar.

“Dua pasangan tersebut adalah Noor Hartoyo –  Junaidi (Harjuna) dan Akhwan – Hadi Sucipto (Akhi),” katanya kepada MuriaNewsCom

Padahal, lanjut Khanafi, terdapat satu pasangan lain yang sudah konsultasi dengan KPU. Pasangan tersebut adalah Sugeng Suharto – Sri Berdikari. Mereka sebelumnya malah sudah mendapatkan pembinaan dan meminta user Silon.

“Setelah dikonfirmasi, ternyata pasangan tersebut masih kurang mengumpulkan syarat dukungan. Sebagaimana diketahui syarat minimalnya ada 45.323 KTP,” ujarnya. 

Dikatakan, hingga hari ini kedua pasangan yang sudah mendaftar ke KPU sudah dilakukan verifikasi. Hasilnya akan dikembalikan kepada pasangan, apakah berkas yang dikumpulkan sesuai ataukah tidak. 

“Besok pagi hasilnya akan kami kembalikan kepada mereka,” tambahnya.

Editor: Supriyadi

Pemilih Zaman Now, PMII Jepara: Perlu Pemetaan Penyebab Golput di Pemilu

KPU Jepara bekerjasama dengan Radio Kartini menggelar Ngobrol Gayeng yang bertemakan “pemilu 2019, Kemana Langkah Anak Muda Zaman Now?. (PMII JEPARA)

MuriaNewsCom, Jepara – Hajat demokrasi pemilihan umum yang diselenggarakan secara serentak pada tahun 2019 mulai disosialisasikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara. Pada Sabtu, (25/11) KPU Jepara bekerjasama dengan Radio Kartini menggelar Ngobrol Gayeng yang bertemakan “pemilu 2019, Kemana Langkah Anak Muda Zaman Now?. 

Hadir dalam acara tersebut sebagai pemateri Subhan Zuhri (Komisioner KPU Jepara), Muwasaun Niam (Ketua PMII Jepara) dan Bagus Budiyawan (Presiden BEM UNISNU Jepara).

Dalam pemilihan umum tahun 2019, pemerintah Indonesia menargetkan partisipasi masyarakat sebesar 77,5% dari jumlah pemilih yang sudah terdaftar. Untuk menyukseskan target tersebut perlu adanya perbaikan dari segi penyelenggarakan, pengawasan maupun edukasi terhadap pemilih maupun yang enggan menggunakan hak pilihnya (Golput).

Ketua PMII Jepara Niam menyebutkan ada 3 aspek yang harus diperbaiki untuk meningkatkan angka pemilih dan meminimalisir Golput. Yaitu anggapan bahwa golput langkah solusi untuk pemilih, perbaikan sosialisasi dari calon dan serta citra politik yang berkembang di Indonesia.

“Anak muda maupun masyarakat Indonesia masih beranggapan bahwa tidak ada gunanya menggunakan hak pilihnya. Padahal satu suara yang digunakan masyarkat sangat berpengaruh nantinya selama 5 tahun ke depan. Pejabat yang dipilihlah yang akan menentukan nasib dari kit,” ujar Niam.

Kalau calon dari partai politik, sambung Niam, harus terjun secara riil di kalangan masyarakat memberikan informasi dirinya yang bertarung di pemilu. Selain itu anggapan dan citra partai politik yang selama ini melekat pada politikus Indonesia harus segera diperbaiki.

“Kesan politik yang ada di Indonesia sangatlah buruk, walaupun tidaklah semua politikus berlaku buruk tapi kesan yang ada di masyarakat dan kesan yang dikeluarkan oleh media itulah representasi dari politik dari Indonesia,”  imbuh Niam.

Editor : Akrom Hazami

Pemkab Grobogan Alokasikan Dana Rp 4 Miliar untuk Pelaksanaan Pilkades 2018

Ilustrasi

MuriaNewsCom, GroboganPertanyaan banyak pihak soal pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) di Grobogan akhirnya terjawab. Rencananya, pilkades akan dilangsungkan bulan November 2018 mendatang.

Kabag Pemerintahan Desa Pemkab Grobogan Daru Wisakti menjelaskan, untuk pelaksanaan Pilkades, Pemkab Grobogan sudah mengalokasikan anggaran melalui APBD senilai Rp 4 miliar. Dana tersebut nantinya diperuntukkan untuk membiayai keperluan Pilkades. Seperti pembuatan bilik suara, surat suara, dan honor panitia.

“Besar kecilnya dana yang diterima tiap desa beda-beda. Soalnya, jumlah pemilihnya juga tidak sama antara desa satu dengan lainnya,” katanya.

Menurutnya, pelaksanaan Pilkades direncanakan dilangsungkan dalam dua gelombang. Pilkades gelombang pertama dijadwalkan pada akhir tahun 2018. Jumlahnya ada 222 desa yang masa jabatan kadesnya berakhir pada bulan Oktober 2018 sampai Maret 2019.

“Jadi, dalam gelombang pertama ada beberapa kades yang masa jabatan baru berakhir Maret 2019. Tetapi pelaksanaan Pilkadesnya kita majukan pada akhir 2018. Namun, pelantikan 222 kades nanti akan dilakukan serempak bulan Maret 2019,” jelasnya.

Kemudian Pilkades gelombang kedua diperuntukkan bagi 51 desa yang masa jabatan kadesnya berakhir setelah bulan Maret 2019.  Pelaksanaannya direncanakan akhir tahun 2019.

Sebelum Pilkades gelombang kedua dilangsungkan ada cukup banyak desa yang kosong posisi kadesnya. Nantinya, akan diisi oleh seorang pejabat sementara (Pjs) kepala desa sampai terpilihnya pejabat yang baru.

“Untuk tahap kedua kita jadwalkan akhir tahun 2019. Soalnya, pada pertengahan tahun ada pelaksanaan Pemilu legislatif,” terang mantan Kabag Tata Pemerintahan itu.

Editor: Supriyadi

Datang ke Kudus, Bawaslu RI Minta Masyarakat Awasi Kecurangan Pilkada

Ketua Bawaslu RI Abhan saat memberikan sosialisai pengawasan pemilihan bupati wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur di hotel Griptha, Kudus, Kamis (23/11/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) meminta masyarakat turut mensukseskan jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 mendatang. Pilkada yang dimaksud, meliputi pemilihan bupati maupaun gubernur.

Pernyataan itu disampaikan langsung Ketua Bawaslu RI Abhan, saat sosialisai pengawasan pemilihan bupati wakil bupati, gubernur dan  wakil gubernur di hotel Griptha, Kudus, Kamis (23/11/2017). Dia berharap masyarakat akan aktif dalam mengawasi sekelilingnya.

“Masyarakat sangat berperan dalam suksesnya pemilu. Dan pengawasan akan sangat penting, apakah masyarakat akan peduli maupun tidak,” katanya saat memberikan penjelasan.

Menurut dia, masyarakat tak usah ragu melaporkan jika ada tindakan kecurangan dalam pilkada. Laporan bisa langsung diberikan kepada pengawas, yang ada di tiap wilayah.

“Di sinilah tugas pengawas, yang dapat bekerja eksta saat  pilkada berlangsung. Apalagi saat ada laporan dari masyarakat terkait kecurangan,” ungkapnya.

Ditambahkan, agar laporan semakin kuat adanya kecurangan, masyarakat dapat mengambil gambar momen saat curang. Setelah itu, masyarakat tak usah takut saat dijadikan saksi atas kasus kecurangan Pilkada.

Dia juga meminta kepada masyarakat agar tak ragu saat lapor. Selain itu, masyarakat yang memberikan laporan juga dapat aktif bertanya kepada pengawas tentang perkembangan kecurangan yang dilaporkan.

Editor: Supriyadi