Diancam Dibunuh, Amat Sholeh Akhirnya Lapor Polisi

MuriaNewsCom, Kudus – Amat Sholeh resmi melaporkan kasus pengancaman yang menimpanya dan keluarganya, ke Mapolres Kudus Senin (26/3/2018) siang. Saat pelaporan ia didampingi oleh pengacaranya Abdul Wahit, dan beberapa pengurus partai pengusung cabup-Cawabup Masan-Noor Yasin.

Abdul Wahit, kuasa hukum Amat mengatakan, laporan ini merupakan pembelajaran bagi pelaku. Hanya, ia  tak ingin aksi ancam mengancam ini memengaruhi iklim politik di Kudus.

“Setiap masalah pasti ada solusinya tidak perlu melakukan pengancaman. Kalau ancaman ini juga ditanggapi oleh klien saya dengan ancaman, maka akan menciptakan suasana yang tidak kondusif. Penyelesaian model ini (ancaman) bukanlah solusi yang tepat,” ungkap Wahit.

Menurutnya, ancaman yang dilancarkan oleh pelaku sudah melukai psikis dari keluarga Amat Sholeh. Ancaman itu dilancarkan oleh pelaku dengan kata-kata yang menjurus pada melukai fisik.

Baca: Diancam Dibunuh, Timses Masan-Noor Yasin Bersiap Melapor ke Kapolres Kudus

Dirinya membenarkan bahwa ancaman tersebut berasal dari lawan politik, Amat Sholeh. Perlu diketahui, Amat merupakan timses dari pasangan Masan-Noor Yasin.

“Oleh kerena itu kami laporkan sebagai pengancaman,” imbuhnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Kudus AKP Onkoseno G. Sukahar mengaku sudah menerima laporan tersebut.

“Laporan tentang pengancaman kita terima dan sedang dalam penyelidikan. Saat ini pelapor (Amat Sholeh) sedang kita periksa dan dalam taraf penyelidikan. Nanti kita analisis perkara tersebut,” jelasnya.

Ia menyebut, laporan yang masuk ke mejanya tergolong pidana umum. Meski begitu, dirinya masih belum bisa memaparkan detil terkait terlapor dan sanksi yang bisa menjerat pelaku.

“Nanti itu, masih dalam penyelidikan. Pelapornya juga masih dalam pemeriksaan,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya,  ancaman tersebut diterima Amat, karena ia dituduh melakukan black campaign terhadap pasangan calon lain. Ancaman itu dilakukan oleh dua orang yang mendatangi rumahnya di Desa Hadipolo RT 9/RW 1, Kecamatan Jekulo, pada hari Selasa (20/3/2018). Saat itu karena sedang tak berada di rumah, ia tak menemui pengancamnya.

“Saat itu yang ada di rumah adalah istri saya dan anak saya yang nomor dua. Di situ istri saya dan seluruh keluarga diancam dibunuh karena dituduh menjelek-jelekan seorang pasangan calon. Perkataanya sih enak saja, mau dipecok-pecok? tak pateni apa tak tebas kabeh saomah (mau dicacah-cacah, dibunuh atau saya tebas seluruh anggota keluarga),” urainya.

Editor: Supriyadi

PKS Yakin Hartini-Bowo Menang di Pilkada Kudus 

MuriaNewsCom, Kudus – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kudus yakin dapat mengantarkan kadernya Setia Budi Wibowo menjadi wabup Kudus, mendampingi Sri Hartini.

Hal ini disampaikan Sayid Yunanta, Ketua DPD PKS Kabupaten Kudus saat berbicara di Rakerda, yang diselenggarakan Minggu (25/3/2018).

”Seluruh kader optimistis dan totalitas dalam memenangkan Pilkada ini. Dan kami mampu mengantarkan kader kami, Mas Bowo sebagai wakil bupati mendampingi Sri Hartini ke pendopo,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima MuriaNewsCom, Minggu malam.

Pada kesempatan itu, hadir pula Mardani Ali Sera dan Ketua DPW PKS Jateng Fikri Faqih. Kehadiran dua tokoh ini dalam rangka memberikan taujih  pmenangan Pilkada Kudus 2018 dan sharing kemenangan Pilkada DKI Jakarta. Adapun, acara tersebut dihelat di Ruang Ruby Hotel Griptha.

Yunanta menambahkan, optimisme itu kian mantap ketika Mardani yang memploklamirkan diri sebagai bakal calon Presiden RI, itu datang. Kedatangannya, bertujuan membakar semangat kader.

”Aura kemenangan itu sudah semakin dekat. Oleh karena itu kami hadirkan Pak Mardani ke Kudus untuk menggelorakan semangat perubahan dan semangat kemenangan,” tuturnya.

Editor: Supriyadi

Desain Surat Suara Pilbup Kudus 2018 Sudah Jadi, Begini Penampakannya

MuriaNewsCom, Kudus – Desain surat suara Pilbup Kudus 2018 telah dipersiapkan oleh KPU Kabupaten Kudus. Nantinya, contoh surat suara tersebut juga bisa digunakan oleh pasangan calon untuk keperluan kampanye.

Dalam surat berukuran 27×34,5 cm tersebut, foto paslon berada pada dua lajur. Nomor 1,2 dan 3 berada pada lajur pertama dan nomor 4 serta 5 di lajur bawah. Sedangkan di atasnya terdapat kop KPU dan identitas pilkada sesuai dengan daerah.

Khanafi Ketua KPU Kudus mengatakan, desain tersebut mengacu pada ketentuan KPU RI. “Nanti dalam pelipatannya secara horisontal. Jadi. Dengan begitu tidak ada paslon yang akan merasa dirugikan,” tutur dia, Rabu (14/3/2018).

Saat ini, desain surat suara belum sempurna lantaran masih berbentuk template dan belum diberi foto paslon. Dirinya juga telah meminta para pasangan calon bupati dan wakil bupati Kudus 2018 agar menyerahkan foto-foto terbaiknya.

Terkait pencetakan, Khanafi menyebut akan dilakukan setelah daftar pemilih tetap (DPT) ditetapkan. Hal itu untuk memastikan akurasi jumlah logistik surat suara.

“Nanti pencetakan surat suara akan dilakukan setelah DPT ditetapkan dan ditambah 2,5 persen dari jumlah tersebut sebagai cadangan,” tutur dia.

Editor: Supriyadi

Panwas Kudus Putuskan Tak Ada Pelanggaran dalam Kasus Camat Jekulo yang Berfoto bareng Noor Yasin

MuriaNewsCom,Kudus – Panwaskab Kudus menilai kasus Camat Jekulo yang berfoto dengan kyai dan Cawabup Noor Yasin, tak diindikasikan sebagai pelanggaran.

“Hasil klarifikasi (dengan Cak Narto) secara kasat mata tidak terbukti (pelanggaran) tujuan dia upload sesuai klarifikasi tadi untuk pembelajaran supaya tak ada ASN yang memihak selama pilkada,” kata Wahibul Minan, Ketua Panwaskab Kudus, seusai mengklarifikasi keterangan dari Sunarto, pemilik akun Cak Narto, yang menyebarkan foto Camat Jekulo Dwi Yusie Sasepti bersama kyai dan Cawabup Noor Yasin pada sebuah acara pengajian. Kamis (1/3/2018).

Disinggung mengenai indikasi kampanye negatif yang dilakukan Sunarto, karena memberikan caption yang tak sesuai dengan kenyataan (menuliskan keberadaan Kades Bulung Cangkring), Minan tak melihat itu setelah adanya klarifikasi. Hanya saja, ia menyebut itu urusan kedua belah pihak jika ada yang merasa dirugikan.

“Itu menjadi urusan Pak Narto dengan pihak yang dirugikan. Yang pasti tidak ada pelanggaran pilkada dalam foto itu,” tuturnya.

Dirinya menambahkan, pada saat pemeriksaan Sunarto pun telah disuruh untuk menghapus postingannya di Facebook. Minan menyebut, dalam pengusutan kasus tersebut pihaknya telah mengundang seluruh pihak terkait.

Baca Juga: 

Mulai dari subyek yang berada didalam foto (Camat, Kades dan Timses Masan-Noor Yasin), hingga penyelenggara pengajian dan pengunggah status di medsos. Namun sejauh penyidikan, belum ditemukan adanya unsur pelanggaran.

“Namun demikian nantinya akan kami kaji lebih dalam melalui rapat pleno,” tambahnya.

Sementara itu, Sunarto pemilik akun Cak Narto mengakui bahwa status tersebut memang dibuatnya. Namun demikian, dirinya menyebut tak ingin memperkeruh suasana.

“Tujuan saya membuat akun itu, ingin agar perhelatan pilkada tertib aman lancar dan terkendali. Supaya ASN tak bertindak gegabah di perhelatan pilkada,” jawabnya.

Selain itu, dirinya juga mengakui bahwa saat acara berlangsung, dirinya tak datang. Adapun foto yang diperoleh berasal dari rekannya yang ada dilokasi.

“Terkait caption itu saya memang buat sendiri, interpretasi saya. Terkait ada yang tak datang (Kades Bulung Cangkring) tapi saya tulis, saya mohon maaf kalau upload an tersebut dianggap salah,” akunya.

Kasus tersebut berasal dari unggahan Facebook, Cak Narto Senin (26/2/2018). Dirinya memberikan caption berbau politis.

“CAWABUP Pak Noor Yasin Doa Pemenangan Bersama Dg Camat Jekulo Kades Pladen Hadipolo Bulung Cangkring, Honggosoco dan Jekulo di Ruang Kerja Camat Jekulo Sederek,” tulisnya.

Editor: Supriyadi

Foto Bareng Cawabup Tersebar di Facebook, Camat Jekulo Dipanggil Panwaskab Kudus

MuriaNewsCom, Kudus – Camat Jekulo Dwi Yusie Sasepti dipanggil Panwas Kabupaten Kudus, terkait fotonya bersama habib dan calon wabup Noor Yasin, menyebar di dunia maya. Di dalam foto, yang diunggah akun Cak Narto, ia terlihat tengah menengadahkan tangan, dalam sebuah ruangan bersama Noor Yasin dan dua orang lain.

Pada unggahannya di Faceebook, Senin (26/2/2018), Cak Narto memberikan caption berbau kampanye. “CAWABUP Pak Noor Yasin Doa Pemenangan Bersama Dg Camat Jekulo Kades Pladen Hadipolo Bulung Cangkring, Honggosoco dan Jekulo di Ruang Kerja Camat Jekulo Sederek,” tulisnya.

Mengetahui hal tersebut, Ketua Panwaskab Kudus Wahibul Minan langsung memanggil pihak-pihak terkait. Pada Selasa siang (27/2/2018) orang yang ada dalam unggahan tersebut, dipanggil dan datang memenuhi panggilan.

“Kami mengetahui terkait hal itu (unggahan di medsos) pada Senin malam. Kemudian pagi tadi kami melayangkan panggilan, kepada yang tersebut di unggahan facebook Cak Narto,” jelasnya.

Dirinya mengatakan, hari ini adalah hari terakhir klarifikasi, sebab pihaknya diberikan waktu tujuh hari untuk menindak. Adapun, pengajian tersebut terjadi pada Selasa (20/2/2018).

“Pengunggahnya (Cak Narto) pun kami undang tapi tak hadir karena ada tugas di luar kota,” sebutnya.

Foto Camat Jekulo Dwi Yusie Sasepti beredar luas di Facebook dan menimbulkan pertanyaan publik. (MuriaNewsCom)

Camat Jekulo Yusie akhirnya menampakan diri, pada pukul 13.15 WIB Selasa siang. Kepada pewarta, ia menampik segala yang tertulis di laman tersebut.

Ia mengakui yang ada di foto tersebut adalah dirinya. Namun ia berkilah, adanya upaya pemenangan terhadap seorang paslon.

“Itu acaranya pengajian, di Masjid Al Munawaroh, yang ada di samping kantor kecamatan. Sebelum acara, panitia acara sudah memberitahukan akan meminjam aula kecamatan untuk transit tamu VIP. Saya di situ juga diundang, dan saya tak tahu kalau ada Pak Yasin yang diundang,” kilahnya.

Dirinya menyebut, pose yang diunggah di facebook Cak Narto memang sedang berdoa. Namun bukan untuk pemenangan Yasin.

“Lha sebelum naik panggung, Habib kan berdoa dulu untuk mendoakan supaya acara berlangsung lancar. Itu saja, tidak ada hal yang seperti terungkapkan di foto,” jelasnya.

Yusie menyebut, banyak sekali orang yang ingin berfoto bersama tokoh kyai dan habib yang ada disitu. Namun demikian, hanya foto dirinya yang menjadi obyek dan disebarluaskan.

Hasil penelusuran MuriaNewsCom, sosok akun Facebook atas nama Cak Narto adalah Sunarto. Ia tercatat sebagai anggota DPRD Kudus dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Editor: Supriyadi

Ini Dia Besaran Dana Awal Kampanye 5 Calon Bupati-Wakil Bupati Kudus

MuriaNewsCom, Kudus – Lima Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Kudus telah melaporkan dana awal kampanye mereka pada Komisi Pemilihan Umum. Dana tersebut ditampung dalam sebuah rekening milik paslon, yang nantinya digunakan selama masa kampanye.

Namun demikian, dalam rekening Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) diberikan batasan yakni Rp 7,67 miliar. Hal itu dikatakan oleh komisioner KPU Kudus Naily Syarifah, Kamis (15/2/2018).

Menurutnya, dalam rekening LADK, paslon diperkenankan memperoleh sumbangan dari simpatisan baik perorangan maupun organisasi. Warga diperbolehkan menyumbang paslon maksimal Rp 75 juta, sedangkan instansi maksimal Rp 750 juta.

“Batasan tersebut telah diatur dalam PKPU 5/2017. Jika ada perseorangan atau instansi yang menyumbang melebihi batas maksimal, maka sisanya akan diserahkan untuk negara, melalui kas negara,” jelasnya.

Dalam LADK yang telah dilaporkan kepada KPU Kudus, Pasangan Calon Masan-Nor Yasin memiliki saldo awal sebesar Rp 20 juta, Noor Hartoyo-Junaidi Rp 300 ribu, Sri Hartini-Setia Budi Wibowo Rp 1,5 juta. Sementara paslon Akhwan-Akhwan-Hadi Sucipto Rp 1 juta dan M. Tamzil-Hartopo memiliki dana awal sebesar Rp 5 juta.

Editor: Supriyadi

Calon Bupati Kudus: Semua Lawan Berat

Calon Bupati Kudus: Semua Lawan Berat

MuriaNewsCom, Kudus – Setelah ditetapkan sebagai Calon Bupati-Wakil Bupati Kudus, lima paslon pemimpin Kota Kretek mengaku siap bertarung di gelaran Pilbup 2018. Mereka menganggap masing-masing kontestan adalah pesaing berat.

Seperti diungkapkan oleh Masan, calon bupati yang diusung PDIP, Golkar, Partai Demokrat dan PAN. Ia menyebut, harus kerja keras untuk dapat menapaki kursi pemimpin Kudus.

“Semuanya berat, jadi saya harus kerja keras. (kompetisi) itu biasa saja, yang terpenting bisa saling menghormati dan menghargai karena pilkada adalah ujian kedewasaan dalam berdemokrasi,” ungkapnya, setelah resmi ditetapkan KPU Kudus sebagai Calon Bupati di Hotel Kenari Asri, Senin (12/2/2018).

Disinggung terkait strategi pemenangan, ia mengaku akan menguatkan seluruh struktur koalisi. “Setelah ini kita akan fokus ke pengambilan nomor urut besok. Terkait nomor, berapapun itu baik,” imbuhnya.

Sementara itu M. Tamzil Calon Bupati Kudus yang diusung PKB, PPP dan Hanura mengaku akan mulai bergerak menemui masyarakat. “Tidak ada kata terlambat bagi kami, nanti yang terpenting lihat pada tanggal 27 Juni,” ucapnya.

Baca: SAH! 5 Bapaslon Kudus Ditetapkan sebagai Calon Bupati-Wakil Bupati

Ditanya tentang saingan terkuat dalam kompetisi pilbup Kudus, Tamzil mengaku semua peserta memiliki bobot tersendiri. “Sama saja (beratnya) baik perseorangan maupun dari partai. Yang penting dalam pilkada ini semuanya berlangsung kondusif,” tuturnya.

Calon dari perseorangan, Nor Hartoyo mengaku akan bergerak lebih masif untuk mengenalkan visi dan misinya kepada warga. Menurutnya, timnya sudah bergerak sejak lama.

“Saya akan ketemu dengan masyarakat untuk menyosialisasikan visi dan misi. Tim sudah terbentuk hingga tingkat RT, karena sejak kita mau merekrut dukungan kita sudah terjun ke masyarakat,” tutur calon bupati dari jalur perseorangan itu.

Ditanya mengenai persaingan, dirinya menganggap semua calon dianggap berat. “Semuanya berat, semuanya lawan tangguh, secara prinsip kita tak meremehkan satu dengan yang lain,” jelasnya.

Sementara itu Sururi Mujib, tim pemenangan calon bupati-wabup Akhwan-Hadi Sucipto mengaku akan menyusun strategi khusus. Mereka akan mendekati setiap warga.

“Tim kami sudah terbentuk hingga ke tingkat RT,” ucapnya mewakili Akhwan yang tidak hadir karena sedang takziyah.

Hampir serupa, tim pemenangan calon Sri Hartini-Bowo menyebut, akan lebih giat turun ke masyarakat. “Otomatis kita akan menerapkan strategi, pembentukan tim relawan dan pemenangan. Pembentukannya sebagian besar sudah dilakukan,” kata Azka Najib, tim pemenangan pasangan Hartini-Bowo.

Editor: Supriyadi

SAH! 5 Bapaslon Kudus Ditetapkan sebagai Calon Bupati-Wakil Bupati

MuriaNewsCom, Kudus – Lima bakal pasangan calon (Bapaslon) bupati-wakil bupati Kudus ditetapkan secara resmi sebagai calon bupati-wabup Kudus 2018. Penetapan itu dilakukan oleh KPU Kudus di Hotel Kenari Asri, Jl Kenari Kota Kudus, Senin (12/2/2018).

Dalam kegiatan tersebut, hanya tiga calon yang menghadiri acara. Sementara dua calon lagi absen. Mereka yang hadir adalah Masan, M. Tamzil dan Noor Hartoyo-Junaedi. Sedangkan dua lainnya yakni Akhwan dan Sri Hartini nampak tidak hadir.

“KPU Kudus sudah menetapkan melalui pleno, lima bapaslon yang mendaftar, hari ini kita tetapkan sebagai calon pasangan bupati dan wakil bupati Kudus. Hal itu berdasarkan verifikasi administrasi dan verifikasi dokumen yang kita lakukan secara faktual, semuanya sah,” kata Ketua KPU Kudus M. Khanafi.

Ia mengungkapkan, penelitian yang dilakukan menganut azas keterbukaan dan ketelitian. Dirinya mengatakan, hingga dengan masa akhir penelitian dokumen, tidak ada sanggahan dari masyarakat terkait bakal pasangan calon.

“Setelah penetapan ini, besok kita akan melakukan pengundian nomor urut,” imbuhnya.

Ditanya mengenai ketidakhadiran beberapa paslon, Khanafi menyebut tidak menjadi masalah. Menurutnya, untuk proses penetapan tidak ada keharusan bagi calon untuk hadir.

“Kalau besok (pengundian nomor) itu harus. Kalaupun berhalangan, harus menyertakan surat mandat kepada yang mewakili,” tuturnya.

Adapun, nama-nama yang ditetapkan KPU Kudus sebagai calon bupati dan wakil bupati adalah, Akhwan-Hadi Sucipto yang mendaftar dari calon perseorangan. Nor Hartoyo dan Junaidi sebagai calon dari jalur perseorangan.

Selanjutnya Masan-Noor Yasin yang diusung oleh PDIP Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional dan Golkar. Muhammad Tamzil dan Hartopo yang diusung PKB, PPP dan Partai Hanura. Terakhir adalah Sri Hartini-Setia Budi Wibowo yang diusung Partai Gerindra, PKS dan PBB.

Editor: Supriyadi

Ini Kata Tiga Bapaslon Bupati Kudus Jika Terpilih Sebagai Pemimpin Kudus

MuriaNewsCom, Kudus – Tiga dari lima bapaslon bupati-wabup Kudus dipertemukan dalam satu wadah dialog interaktif, oleh Keluarga Kudus Yogyakarta Sabtu (10/2/2018). Digelar di @hom Hotel Kudus, ketiganya mengaku akan berbuat lebih baik jika terpilih sebagai pemimpin Kota Kretek.

Hal itu disampaikan di depan perwakilan tokoh masyarakat yang diundang. Seperti sedulur sikep, aktifis perempuan, pengusaha jenang, pengusaha rokok dan kaum akademisi. Mereka merespon tentang banyaknya masalah yang ada di Kudus, mulai dari lingkungan, peran perempuan hingga keberpihakan tentang budaya.

Tiga bapaslon yang hadir adalah,  Akhwan-Hadi Sucipto, Noor Hartoyo-Junaidi dan M.Tamzil yang hadir tanpa Hartopo. Sementara dua pasangan lain yakni Masan-Noor Yasin serta Sri Hartini-Bowo tidak datang.

Permasalahan yang banyak muncul di Kudus, di antaranya banjir, belum tuntasnya penggunaan dana bagi hasil tembakau, hingga infrastruktur jalan yang tak kunjung beres.

Menanggapi itu, bapaslon Akhwan-Hadi Sucipto mengemukakan semua masalah di Kudus ada karena kurangnya komunikasi.

“Permasalahan yang saat ini dikemukakan belum mewakili seluruhnya, karena persoalannya sangat kompleks. Namun semua ini terjadi karena pemerintah saat ini menutup ruang komunikasi dengan elemen masyarakat,” ungkap Akhwan.

Dirinya mengatakan tak berani menjanjikan apapun, namun dengan komunikasi yang nantinya akan ia bangun intens akan meminimalisir masalah.

Sementara itu Tamzil mengatakan, motivasinya mencalonkan diri sebagai bupati kudus adalah sebagai pelayan. Ia mengatakan sudah paham dengan pelbagai masalah di Kudus.

“Kami kembali ke Kudus untuk menjadi pelayan,” ucapnya.

Bapaslon terakhir yakni Hartoyo Junaidi, menyebut niatnya menjadi calon bupati dilandasi niat yang kuat. “Niatnya beda-beda, namun seperti halnya Gusjigang, kami berangkat dari niat yang bagus baru kemudian sistem yang akan kami bentuk,” tukasnya.

Editor: Supriyadi

Dialog Interaktif KKY Hadirkan Tiga Bapaslon Bupati-Wakil Bupati Kudus

MuriaNewsCom, Kudus – Tiga dari lima bapaslon bupati-wabup Kudus, ikut dalam dialog interaktif yang digelar oleh Keluarga Kudus Yogyakarta (KKY), Sabtu (10/2/2018). Acara yang bertempat di @hom Hotel Kudus itu, membahas tentang pelbagai masalah yang akan dihadapi calon pemimpin Kota Kretek ke depan.

Tiga bakal pasangan calon yang hadir adalah Akhwan-Hadi Sucipto, Noor Hartoyo-Junaidi dan M.Tamzil yang hadir tanpa Hartopo. Sementara dua pasangan lain yakni Masan-Noor Yasin serta Sri Hartini-Bowo tak datang.

Mengangkat tema “Kudus-ku, Kudus Kita, Kudus Sejahtera”, acara tersebut berformat dialog partisipatif. Selain menghadirkan panelis dari kalangan akademisi, kegiatan itu juga diikuti perwakilan tokoh-tokoh masyarakat.

Dalam perbincangan itu, mengemuka berbagai masalah yang dikemukakan oleh tokoh yang hadir. Seperti Budi Santosa tokoh sedulur sikep yang mengemukakan ihwal lingkungan terkait banjir dan adapula tokoh perempuan Noor Hani’ah yang menyoroti peran wanita. Adapula isu tentang kebudayaan di Kudus yang sudah mulai luntur.

Ketiga bapaslon mengaku akan memperhatikan berbagai masalah yang diungkapkan oleh tokoh masyarakat. Pasangan Akhwan-Hadi Sucipto mengatakan perlu adanya upaya untuk mempertahankan budaya lokal.

“Kita butuh kemajuan, namun jangan sampai hilangkan apa yang menjadi kekhasan Kudus. Seperti peribahasa pageri omahmu karo mangkok, itu jangan sampai hilang namun di luarnya kita butuh kemajuan di berbagai bidang (teknologi),” ungkapnya.

Sementara itu Tamzil, mengungkapkan akan menjadi pelayan bagi warga Kudus. “Kami menyoroti pulu terkait pelayanan kepada masyarakat dan pengarusutamaan gender,” urainya.

Hampir serupa dengan Akhwan, Bapaslon Hartoyo-Junaidi memandang perlunya penghormatan terhadap perbedaan untuk mencipta toleransi. “Pemimpin harus memahami perbedaan seperti yang dicontohkan oleh Sunan Kudus, beliau menghargai beda bahkan melarang penyembelihan sapi,” tutur dia.

Isu lingkungan juga disorot tajam oleh panelis dari UGM Agus Hendratno. Menurutnya, pemimpin Kudus ke depan, perlu memperhatikan kearifan yang dicontohkan dua sunan yang ada di Kota Kretek.

“Sunan Muria mengajarkan tentang lingkungan dan bercocok tanam kepada muridnya. Sementara Sunan Kudus lebih bersifat birokratif, mengajarkan tentang berdagang kepada santrinya,”

Dikatakannya, dua Sunan itu juga berperan dalam lingkungan. Di mana Sunan Muria menjaga vegetasi di wilayah utara, sementara Sunan Kudus menjaga daerah di bawahnya.

Editor: Supriyadi

Usai Pensiun, Noor Yasin Bakal All Out Hadapi Pilbup Kudus 2018

MuriaNewsCom, Kudus – Setelah pensiun dari jabatan Sekretaris Daerah Kudus, Noor Yasin mengaku akan all out menghadapi Pilbup-Pilwabup Kudus 2018. Hal itu disampaikannya, seusai menghadiri upacara pelepasan di Pendapa kabupaten, Rabu (31/1/2018).

“Saya sekarang bukan PNS maka saya akan berjuang dan all out untuk menjadi penerus beliau (sambil mencondongkan badan ke arah Bupati Musthofa),” ungkap Noor Yasin.

Baca: Sudjatmiko Gantikan Noor Yasin Sebagai Sekda Kudus

Seperti diketahui, Noor Yasin merupakan bakal calon wakil bupati Kudus,  mendampingi Masan yang sekarang menjadi Ketua DPRD Kudus. Ia maju dari jalur partai, diusung PDIP, Golkar, PAN dan Demokrat.

Yasin melanjutkan, upayanya maju sebagai Wabup merupakan cita-citanya untuk mewujudkan Kudus yang lebih baik.

“Kami akan berjuang secara optimal sesuai dengan cita-cita yang kita inginkan. Amanah (dari partai pengusung) akan kita jalankan untuk memberikan perbaikan (pada masyarakat Kudus),” tutur dia.

Editor: Supriyadi

Panwas Temukan Banyak Pendukung Bakal Calon Bupati Kudus Mulai Saling Serang di Medsos

MuriaNewsCom, Kudus – Panwas Kabupaten Kudus menemukan beberapa akun di media sosial (Medsos) mulai saling serang dengan mengejek salah satu bakal calon bupati dan wakil bupati Kudus 2018. Aktivitas tersebut mulai terlihat di komentar grup-grup Facebook ataupun aktivitas beranda masing-masing.

Untuk itu, pihaknya meminta agar bapaslon dan tim sukses ikut menciptakan iklim kondusif jelang pilkada. Ini mengingat pilkada sangat rentan jika salah satu sumbu dipatik.

“Di media sosial seperti facebook, kami menemukan kecenderungan ada akun yang mengarah ke satu bapaslon hingga menyebabkan saling ejek. Bahkan saling serang antar personal (antar akun pendukung),” ujar Ketua Panwaskab Kudus Wahibul Minan, Jumat (26/1/2018), saat mengawasi proses penyerahan dokumen penelitian administrasi bapaslon di Kantor KPU Kudus Jl Ganesha IV Purwosari, Kecamatan Kota Kudus.

Menurutnya, dalam waktu-waktu ini pihaknya sebatas melakukan pemantauan. Namun demikian, tak menutup kemungkinan Panwaskab Kudus akan mengambil tindakan dengan melaporkan temuan tersebut.

Minan berkata, selain mengawasi KPU kerja Panwaskab juga ikut mengawasi peserta pemilu. Terkait pelanggaran di dunia maya, dirinya mengatakan kepolisian juga memantau hal tersebut.

“Pun bila nanti akun yang saling serang itu abal-abal ada tim cyber patrol dari kepolisian yang akan mendeteksinya,” tambanya.

Selain mengawasi terkait gejolak dunia maya, Panwaskab Kudus juga meminta timses ikut berperan aktif selama masa kampanye nanti. Hal itu bisa dilakukan dengan melaporkan tim kampanye dan penanggungjawabnya ke panitia pengawas pemilu Kudus.

“Kita juga mengimbau agar bapaslon menyerahkan beberapa persyaratan kepada kami (panwaskab Kudus) berupa surat pernyataan tak pernah dipidana, bertaqwa kepada Tuhan dan sebagainya. Selain itu harus menyerahkan susunan tim sukses dan penanggungjawab saat kampanye,” jelasnya.

Ketua KPU Kudus M. Khanafi mengamini hal tersebut. “Agar semua pihak ikut menjaga kondusifitas, karena saat ini genderang pilbup sudah mulai terasa dengan pemasangan alat peraga yang berada dimana-mana,” ujar dia.‎

Editor: Supriyadi

Terima “Raport” dari KPU, Begini Kata Para Tim Sukses Bakal Calon Bupati Kudus

MuriaNewsCom, Kudus – Tim sukses masing-masing bakal pasangan calon bupati-wakil bupati Kudus 2018 yakin para jagoannya dapat ditetapkan sebagai calon pemimpin Kota Kretek. Hal itu setelah KPU Kudus menyerahkan raport berupa dokumen penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon, Jumat (26/1/2018) siang.

Feri Firmansyah tim sukses bapaslon Tamzil-Hartopo mengatakan, setelah menerima “raport” dari KPU Kudus, ia mengatakan hasilnya baik. Seluruh persyaratan pencalonan maupun syarat calon dinyatakan memenuhi syarat. Hal serupa juga diungkapkan oleh Ikhwan timses dari pasangan Sri Hartini-Setia Budi Wibowo.

“Ya dengan diserahkannya hasil ini hasilnya bagus, memenuhi syarat. Kami optimistis bisa ditetapkan sebagai calon pada tanggal 12 Februari 2018,” kata keduanya.

Baca: KPU Kudus Nyatakan Semua Syarat Bakal Calon Bupati Memenuhi Syarat

Sementara itu, timses Bapaslon Masan-Noor Yasin Amat Soleh mengaku sudah menyiapkan strategi untuk menghadapi kampanye. Namun demikian, pada tahap awal ia akan menunggu penetapan calon KPU terlebih dahulu.

Dari jalur perseorangan, Saifudin Timses Akhwan- Hadi Sucipto pun mengatakan langkah mereka saat ini tinggal menunggu penetapan sebagai calon, sembari terus menyosialisasikan bakal calon yang didukung kepada masyarakat. Akan tetapi, kondisi agak berbeda terjadi pada kubu timses Hartoyo-Junaidi. Mengaku optimistis, namun mereka tetap harus melewati tahapan verifikasi faktual.

Hal itu karena, setelah diteliti oleh KPU Kudus, syarat dukungan perbaikan Harjuna sebanyak 12.358 menyusut menjadi 12.302.

“Ada yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 56 dukungan. Kemungkinan karena datanya ganda ataupun salah tulis. Namun kami yakin bisa ditetapkan sebagai calon dari jalur perseorangan. Karena yang dibutuhkan hanya sekitar 4.000 dukungan,” ujar Abdul Muchid, timses pasangan Harjuna.

Adapun, suara minimal untuk dapat ditetapkan sebagai calon bupati-wabup dari calon perseorangan adalah 45.323. Namun saat penyerahan dukungan akhir 2017 lalu dukungan yang diserahkan baru 40.995.

Pada pelengkapan berkas dukungan, paslon itu menyerahkan dukungan sebanyak 12.358. Sedangkan yang dibutuhkan pasangan tersebut adalah 4.328 dukungan. Lebih lanjut ia mengungkapkan, saat ini dirinya tengah getol menyosialisasikan visi-misi pasangan tersebut.

Editor: Supriyadi

KPU Kudus Nyatakan Semua Syarat Bakal Calon Bupati Memenuhi Syarat

MuriaNewsCom, Kudus – KPU Kudus menyerahkan hasil verifikasi administrasi dokumen syarat pencalonan dan syarat calon bakal pasangan calon (bapaslon) bupati-wakil bupati Kudus 2018, Jumat (26/1/2018). Dari kelima bapaslon, baik dari jalur partai dan perseorangan dinyatakan telah memenuhi syarat.

“Dokumen yang kami serahkan hari ini merupakan hasil penelitian administrasi, dari persyaratan calon (berupa LHKPN, tidak dicabut hak pilih, keterangan tak pailit dan sebagainya) dan Persyaratan pencalonan (dukungan suara dan dukungan partai), karena kemarin ada yang belum memenuhi syarat, lalu diperbaiki pada kurun waktu tanggal 18-20 Januari 2018,” tutur Ketua KPU Kudus M. Khanafi.

Menurutnya, pihaknya juga telah melakukan penelitian dengan duduk bersama bersama pihak terkait. Seperti petugas pajak dan dinas terkait untuk melakukan kroscek administrasi.

Namun demikian, pada tanggal 27 Januari hingga 11 Februari 2018, KPU Kudus tetap melakukan pencermatan terhadap dokumen yang telah diteliti. Hal itu untuk memantau ada tidaknya keberatan dari masyarakat, terkait dokumen bakal pasangan calon.

“Ketika ada keberatan (pada tanggal 27 Januari – 11 Februari) maka bisa memengaruhi penetapan pada tanggal 12 Februari 2018. Nanti kita pasang di Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dan Web KPU Kudus. Hal itu bisa memengaruhi proses penetapan pencalonan. Namun insyaallah clear,” tuturnya.

Dirinya menambahkan, dari lima bapaslon untuk pasangan Hartopo Junaidi, perlu dilakukan verifikasi faktual dukungan mulai tanggal 30 Januari sampai 5 Februari 2018. Hal itu untuk melakukan kroscek lapangan, terkait dukungan yang telah diserahkan pasangan dari jalur perseorangan itu.

Editor: Supriyadi

Awas, Kades di Kudus Tak Netral di Pilkada Bisa Kena Semprit

MuriaNewsCom, Kudus – Pemkab Kudus ancam terapkan sanksi berat bagi kepala desa yang tidak netral dalam ajang Pilgub dan Pilbup Kudus 2018.

“Sanksi hukuman disiplin berat akan diterapkan bagi kades yang terbukti tidak netral dan melakukan pelanggaran (dalam ajang pilkada 2018),” ujar Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kudus Eko Hari Jatmiko, Senin (22/1/2018) saat sosialisasi pengawasan bagi seluruh kades yang diselenggarakan Panwaskab Kudus, di Hotel Griptha.

Eko menyebut, kepala desa dilarang mengunakan fasilitas milik desa untuk mendukung kampanye salah satu pasangan calon. Disamping itu, Kades juga dilarang memberikan dukungan kepada calon memanfaatkan jabatannya.

“Seperti memberikan dukungan kepada paslon dengan memberikan surat dukungan dan fotokopi KTP. Selain itu, mereka juga dilarang membuat keputusan yang merugikan atau menguntungkan pasangan calon,” tambahnya.

Menurutnya, dukungan yag diberikan oleh oknum kades memanfaatkan institusi dan jabatannya, berpotensi menciptakan konflik horizontal. Oleh karenanya ia meminta agar kepala desa menjaga netralitas dan menciptakan iklim kondusif.

Wahibul Minan, Ketua Panwaskab Jepara menyebut tindakan tidak hanya dapat dilakukan oleh pemkab. Pihaknya sebagai lembaga pengawas pemilu juga bisa melakukan tindakan terkait pelanggaran yang dilakukan kades.

“Sesuai UU no 7/2017 pasal 29 huruf C, kades dan perangkat desa tidak boleh ikut terlibat kampanye, selama tahapan pilkada,” tuturnya.

Editor: Supriyadi

Ini Jumlah Rumah yang Disasar KPU Kudus saat Coklit Daftar Pemilih

MuriaNewsCom, Kudus – Tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih di Pilgub Jateng dan Pilbup 2018 di Kudus akan sasar setidaknya 7.455 rumah. Jumlah itu merupakan jumlah ideal yang sebelumnya sudah terdaftar di data pemilih.

Ketua KPU Kudus M. Khanafi mengungkapkan, pada kegiatan yang berlangsung dari 20 Januari-18 Februari 2018 itu, akan menerjunkan total petugas 1.937. Jumlah itu merupakan gabungan dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dibantu oleh Komisioner KPU, PPS dan PPL.

“Dari jumlah PPDP 1.491 (sesuai TPS) minimal setiap petugas minimal mendatangi lima rumah, sehingga jumlahnya sekitar 7.455 rumah,” urainya.

Baca: Coklit Data Pemilih, Komisioner KPU Kudus Ikut Ketok Pintu

Dengan jumlah tersebut, setidaknya warga yang dapat disurvei adalah 29.820 orang, dengan asumsi per rumah ditinggali empat orang. Terkait teknis pelaksanaan coklit, dirinya menyebut warga yang sudah memiliki hak pilih (berusia 17 tahun) diharapkan menyiapkan KTP dan KK.

“Nanti teman-teman PPDP akan mengecek KTP Elektronik, KK, beserta alamat dan status pernikahannya yang terakhir. Selain itu status pekerjaannya, apakah ia menjadi PNS, TNI atau pindah keluar daerah,” jelasnya.

Dirinya menyebut, tahapan Coklit akan memengaruhi Data Pemilih Tetap (DPT) untuk tahap Pilgub Jateng dan Pilbup Kudus. Untuk DPT Kudus pada Pilpres 2014 adalah 604.305.

“Perkiraan kami ada tambahan pemilih usia pemula (17-20 tahun) sekitar 40 ribu orang. Data pemilih sangat vital berpengaruh terhadap persiapan penentuan logistik pemilu yakni surat suara. Selain itu data itu dapat digunakan oleh bakal calon pasangan untuk mengetahui jumlah pemilih di Kudus. Maka dari itu, tahapan Coklit akan dilakukan secara akurat, faktual dengan update data terbaru dan bisa dipertanggungjawabkan,” terang Khanafi.

Editor: Supriyadi

Serahkan Perbaikan Dukungan, Harjuna Yakin Lolos Jadi Calon Bupati Kudus

MuriaNewsCom, Kudus – Bakal Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Kudus dari jalur perseorangan Noor Hartoyo-Junaidi (Harjuna), menyerahkan syarat dukungan perbaikan, Kamis (18/1/2018). Dari syarat yang dibutuhkan sebanyak 8.565 lembar e-KTP, tim pemenangan pasangan itu, membawa 12.358 lembar dukungan berupa salinan e-KTP.

Habib Murtadho Ketua Tim Pemenangan Bapaslon Harjuna mengatakan, dengan jumlah tersebut pihaknya merasa yakin bisa memenuhi persyaratan dari KPU Kudus untuk menjadi calon bupati dan wakil bupati.

“Dari kekurangan yang diminta sebanyak 8.565 kami serahkan perbaikan berkas persyaratan sebanyak 12.358. Kami rasa ini mencukupi,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua KPU M. Khanafi mengatakan, meskipun Harjuna menyerahkan lebih dari yang dipersyaratkan akan tetapi yang bersangkutan tak langsung lolos. Setelahnya, masih ada tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang harus dilalui.

“Jikalau fisiknya (syarat dukungan) yang diserahkan memenuhi jumlah 8.565 kami akan terima. Namun harus mengalami verifikasi administrasi dan faktual,” tuturnya.

Perlu diketahui, saat penyerahan syarat dukungan ke KPU Kudus (beberapa saat lalu), bapaslon Hartoyo menyerahkan sekitar 51.500 e-KTP. Dari jumlah tersebut, hanya 40.995 e-KTP yang dinyatakan memenuhi syarat.

Sedangkan, syarat minimal dari KPU untuk jalur perseorangan adalah 45.323 e-KTP. Praktis, bapaslon tersebut harus memenuhi dua kali lipat dari jumlah kekurangan 4.328, yakni sekitar 8.656.

“Nanti jika jumlah yang diserahkan (12.358) lolos verifikasi administrasi, baru kemudian kita lakukan verifikasi faktual dengan mendatangi apakah pemberi dukungan memang benar-benar memberikan dukunganya pada bapaslon,” jelasnya.

Adapun penetapan bapaslon Harjuna, baru dilaksanakan, ketika dukungan yang diajukan memenuhi syarat yang diajukan KPU Kudus.

“Nanti yang dihitung (sah atau tidak) dukunganya adalah sesuai dengan kekurangannya kemarin yakni 4.328,” terang Khanafi.

Editor: Supriyadi

Lima Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Lolos Tes Kesehatan

MuriaNewsCom, Kudus – KPU Kudus menyatakan lima bakal pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Kudus lolos tes kesehatan. Hal itu diketahui setelah hasil tes kesehatan yang dilakukan masing-masing pasangan calon diterima KPU Kudus, Selasa (16/1/2018) sore.

“Hasil pemeriksaan kesehatan secara maraton baik dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia), Himpsi (Himpunan Psikologi Indonesia) dan BNN (Badan Narkotika Nasional), sudah kami terima kemarin sore (Selasa, 16/1/2018). Alhamdulillah semua bakal pasangan calon memenuhi syarat,” kata Ketua KPU Kudus M. Khanafi, saat rapat pleno penelitian administrasi syarat pencalonan dan syarat calon, Rabu (17/1/2018).

Ia mengemukakan, pada saat pemeriksaan kesehatan di RSUP Karyadi Semarang, seluruh aspek kesehatan bakal calon diperiksa menyeluruh. Mulai dari organ dalam, psikologi hingga tes penggunaan narkoba.

Baca: Ini Peta Kekuatan Calon Bupati Kudus

Selain mengumumkan ihwal tes kesehatan, Khanafi juga memberikan hasil pemeriksaan dokumen administrasi syarat pencalonan dan syarat calon. Dikatakannya, ada beberapa syarat yang masih harus dilengkapi oleh bakal pasangan calon.

“Seperti syarat dari LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) yang sebagian besar masih belum mencantumkan tanda pendaftaran, belum tanda terima. Adapula yang masih kurang berupa surat dari pengadilan tipikor dan keterangan tak pailit dari pengadilan niaga,” terangnya.

Khanafi meminta, agar semua kekurangan tersebut dapat dilengkapi dalam masa perbaikan tanggal 18-20 Januari 2018. Jika pada masa tenggat terakhir belum diserahkan, maka pencalonan yang bersangkutan bisa gagal.

“Jika sampai dengan tanggal 20 Januari dokumen (yang masih kurang) belum diserahkan kepada kami, maka sesuai dengan peraturan KPU, konsekuensinya (bakal calon) tidak akan ditetapkan sebagai calon bupati dan wakil bupati,” tegas Ketua KPU Kudus.

Sementara itu, terkait syarat dukungan dari calon perseorangan (Hartoyo-Junaedi) yang masih kurang, ia mengingatkan kembali melalui timnya agar segera melengkapi. Sesuai syarat, yang harus diserahkan adalah dua kali lipat dari jumlah yang kurang, yakni 8.656.

Editor: Supriyadi

Baca: Panwas Kudus Endus Mobilisasi Guru saat Pendaftaran Calon ke KPU

Tak Semua Gambar Bakal Pasangan Calon Itu APK, Ini Penjelasan Panwas Kudus

MuriaNewsCom, Kudus – Jelang Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Kudus 2018, banyak gambar calon bertebaran di seantero Kota Kretek. Pertanyaannya, apakah semua baliho, poster dan pamflet yang terdapat gambar bakal calon bupati-wabup merupakan kampanye?

Pertanyaan itu MuriaNewsCom lontarkan kepada Ketua Panwaskab Kudus Wahibul Minan, guna menjawab apakah gambar Noor Yasin yang terpampang di area Simpang Tujuh Kudus termasuk Alat Peraga Kampanye (APK) atau bukan.

“Gambar besar (Noor Yasin dan Musthofa) di depan Pemkab Kudus belum masuk ranah (APK). Ia (Noor Yasin) sampai saat ini masih menjabat sebagai Sekretaris daerah dan jabatan itu melekat, meskipun yang bersangkutan sudah mendaftar sebagai bakal calon wabup ke KPU,” tuturnya, Selasa (16/1/2018).

Baca: Baliho Bergambar Noor Yasin Tak Kena Razia Disorot Netizen, Begini Tanggapan Satpol PP Kudus

Lebih lanjut Minan menjelaskan, jabatan (sebagai PNS atau Anggota DPR) wajib ditangalkan, ketika yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon bupati atau wakil bupati oleh KPU. Untuk penetapan itu, ada masanya yakni tanggal 12 Februari 2018.

Kesediaan PNS atau anggota DPR berhenti dari jabatan, menjadi syarat untuk mendaftar di KPU sebagai peserta pilbup-pilwabup Kudus.

Kembali menyoal APK, Wahibul Minan menuturkan, prosedur teknis akan pemasangan APK berada di ranah KPU Kudus. Panwaskab Kudus akan berperan sebagai institusi pengawas, pada saat memasuki tahapan kampanye.

“Tahapan kampanye akan dimulai tiga hari setelah KPU Kudus menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati,” bebernya.

Baca: Langgar Aturan, Satpol PP Kudus Sita Ribuan APK di 9 Kecamatan

Menyoal kewenangan, saat ini (sebelum kampanye) Panwaskab Kudus belum mengambil porsi pengawasan. Saat ini menurut Minan, APK yang dipasang menyalahi aturan merupakan ranah dari Satpol PP, karena melanggar Perda K3.

Nanti, ketika memasuki masa kampanye, Panwaskab Kudus baru melakukan pengawasan, dengan memberikan teguran dan rekomendasi kepada pihak terkait.

“Ketika ada yang melanggar pemasangan APK kami akan catat sebagai pelanggaran administratif pemilu. Meskipun demikian, nantinya untuk penegakan aturan kami tetap menggandeng Satpol PP,” terangnya.

Editor: Supriyadi

Langgar Aturan, Satpol PP Kudus Sita Ribuan APK di 9 Kecamatan

MuriaNewsCom, Kudus – Satpol PP Kabupaten Kudus menyita ribuan alat peraga kampanye (APK) yang menyalahi aturan pemasangan. APK tersebut hampir merata dari kelima pasang calon Bupati/Wakil Bupati Kudus yang tersebar di sembilan kecamatan.

“Banyak sekali, ribuan kemarin kami mengirim 1970 an APK ke tempat pembuangan akhir (TPA),” ujar Kepala Satpol PP Kudus Djati Solechah, Senin (15/1/2018).

Menurutnya operasi pembersihan APK yang melanggar aturan telah dilakukan beberapa kali. Namun setelah dilakukan, masih saja ada yang bermunculan kembali.

Djati menyebutkan, APK sebanyak 1.970an buah tersebut didapatkan dari sekali operasi. Dalam sehari, ia menyebut ada tiga kali shift.

“Itu baru sekali, kalau tiga kali dalam sehari bisa jadi sekitar 5000 an APK yang disita. APK yang melanggar aturan pemasangan bukan hanya dari satu orang calon namun hampir semua calon,” tambahnya.

Dirinya menyebut, tidak semua APK yang disita belum memiliki izin. Adapula yang telah berizin dan membayar pajak reklame, akan tetapi beberapa di antaranya telah habis masa izinnya.

Selain itu, ia juga mengambil APK yang dipasang di fasilitas umum seperti tiang listrik, dekat sekolahan atau tempat ibadah dan di pohon. Hal itu melanggar Perda Kudus nomor 8/2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3)

Djati menegaskan, pihaknya akan kembali lagi melakukan penertiban terhadap pemasangan APK setelah acara lomba kawasan tertib, yang diadakan oleh Propinsi Jateng. Namun demikian, pihaknya mengakui belum bisa maksimal, karena keterbatasan tenaga dan daya jangkau.  Untuk itu ia memberdayakan petugas Satpol PP di kecamatan-kecamatan.

“Kami mengimbau agar bakal pasangan calon dalam memasang APK sesuai peraturan, dengan membayar pajak dan menempatkannya di tempat yang sesuai peruntukannya. Karena nantinya satu pasangan diantaranya akan memimpin Kudus, jadi harus memberi contoh kepada masyarakat,” imbau Djati.

Terpisah, Ketua Panwaskab Kudus Wahibul Minan menyebut selama belum memasuki musim kampanye dan ditetapkan sebagai calon bupati-wakil bupati, kewenangan penindakan APK berada di tangan Satpol PP.

”Saat ini kewenangan Satpol PP. Rencananya saat masa kampanye nanti, kami juga akan menggandeng Satuan Polisi Pamong Praja untuk ikut membantu menurunkan APK yang melanggar,” tegasnya.

Editor: Supriyadi

KPU Kudus Tunggu Arahan Pusat Laksanakan Verifikasi Parpol Lama

MuriaNewsCom, Kudus – KPU Kudus masih menunggu arahan KPU RI terkait verifikasi faktual pada 12 partai lama (peserta pemilu 2014). Hal itu berkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi Pasal 173 ayat 1 dan 3 UU no 7/2017 tentang Pemilu.

Lalu apakah hal itu berpengaruh terhadap persiapan Pilbup Kudus 2018?

“Oh iya (agak mengganggu) otomatis kita harus jalankan semua (tahapan Pilbup Kudus, Pilgub Jateng dan Pemilu 2019). Namun pada intinya kami siap melakukannya dan menunggu bagaimana mekanismenya (dari KPU RI),” ujar M.Khanafi Ketua KPU Kudus, Sabtu (13/1/2018).

Dengan dikabulkannya uji materi pasal 173 ayat 1 dan 3 UU No 7/2017 tentang Pemilu, KPU harus menjalankan verifikasi faktual pada seluruh parpol calon peserta pemilu 2019. Hal itu termasuk parpol lama (peserta pemilu 2014).

Perlu diketahui, sebelum uji materi dikabulkan MK, verifikasi faktual hanya berlaku untuk Parpol baru seperti PSI dan Perindo. Sedangkan untuk partai lama seperti PDIP, Golkar, Hanura, Nasdem,Gerindra, dan PKS, tidak melalui tahapan verifikasi faktual. Dengan itu, penetapan partai politik peserta Pemilu 2019 dijadwalkan pada medio Februari 2017.

Di Kudus, verifikasi faktual parpol baru telah selesai dilakukan. “Untuk verifikasi Faktual (di Kudus) PSI, Perindo dan Berkarya telah selesai,” tambah Khanafi.

Lebih lanjut ia mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima arahan dari KPU RI. Namun demikian, pihaknya siap untuk bekerja keras untuk melaksanakan verifikasi faktual parpol lama.

“Intinya kita siap lembur terus. Untuk kami tidak hari Minggu (libur).  tuturnya

Editor: Supriyadi

Tim Siber Polres Kudus Akan Berpatroli di Internet, Sisir Kampanye Hitam 

MuriaNewsCom, Kudus – Jelang Pilkada serentak 2018, Polres Kudus membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Black Campaign dan Money Politic, Kamis (11/1/2018).

Kapolres Kudus AKBP Agusman Gurning mengatakan, satgas tersebut beranggotakan petugas dari tim Reserse (kriminal umum dan khusus), Intel, sabhara dan humas. Tim ini akan dibagi dua, satu tim menangani black campaign dan lainnya fokus pada penanganan tindak money politics.

Tim tersebut akan berkoordinasi dengan tim penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran pemilu.

“Satgas ini kami bentuk sebagai bentuk antisipasi munculnya fitnah dan ujaran kebencian yang bisa memecah belah persatuan, termasuk SARA (Suku Agama dan Ras),” ujarnya, Jumat (12/1/2018) dalam rilis yang diterima MuriaNewsCom.

Gurning membeberkan, satgas akan berpatroli di dunia maya. Hal itu untuk menyisir tindak pelanggaran terkait pemilukada yang dilakukan oleh warga di ranah siber seperti media sosial yang dilakukan oleh pasangan calon, tim sukses ataupun parpol pengusung.

Meskipun demikian, ia meminta masyarakat berperan aktif melapor jika melihat bentuk kampanye hitam yang bertujuan menjatuhkan pasangan calon lain. Aduan bisa dilakukan melalui seluruh media sosial Polres Kudus atau melalui email : aduanpilkadapolreskudus@gmail.com.

“Harapannya kami dapat mencegah transaksi politik uang di Kabupaten Kudus, karena beberapa daerah memang memiliki karakteristik masing-masing,” tutur Kapolres Kudus.

Editor : Ali Muntoha

BKPP Kudus Telusuri Dugaan Pengerahan Massa Guru saat Pendaftaran Calon Bupati ke KPU

MuriaNewsCom, Kudus – Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kudus berencana mengklarifikasi pengerahan Guru GTT yang dilakukan oleh oknum pegawai negeri saat pendaftaran pasangan calon bupati ke KPU, Senin (8/1/2018).

“Kita akan mengklarifikasi dulu, karena surat ini (tembusan dari Panwaslu Kudus), baru kami terima hari ini, setelah kemarin diteliti dari pimpinan kami,” ujar Tri Nugroho Kabid Pembinaan dan Dokumentasi BKPP Kudus, Jumat (12/1/2018).

Ia menyebut, penelusuran dilakukan untuk mengetahui kebenaran apakah yang menyuruh guru GTT datang adalah benar ASN. Hal itu menyangkut kewenangan BKPP dalam menindak pegawai negeri.

“Kami tak berwenang menindak Guru Tidak Tetap, namun kalau kita melihat kesalahan orang yang diduga menyuruh (diduga PNS),” tambahnya.

Berdasarkan surat yang diterima oleh BKPP dari Panwaskab Kudus, ada dugaan pengerahan massa GTT tingkat TK dan SD oleh beberapa UPT pendidikan tingkat kecamatan Kudus. Oleh karena itu Panwas berharap agar pemerintah kabupaten untuk menegakkan netralitas pegawainya.

Terkait hal itu, Tri Nugroho mengatakan akan melihat pelanggaran yang dilakukan oleh ASN tersebut. Meski begitu, ia tak mau berandai-andai terkait sanksi yang akan diberikan.

“Kami tak bisa mengatakan hal itu jika belum dilakukan klarifikasi kepada dinas pendidikan, pemuda dan olahraga dan yang bersangkutan (oknum PNS). Namun secara normatif, pegawai negeri dilarang berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh partai politik,” ujarnya.

Editor: Supriyadi