KPU Grobogan Gelar Uji Publik Usulan Penataan Daerah Pemilihan, Ini Hasilnya

MuriaNewsCom, Grobogan – Jumlah daerah pemilihan (dapil) di Grobogan kemungkinan besar tetap seperti sebelumnya. Yakni, ada 5 dapil. Hal itu terungkap dalam acara Uji Publik Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Grobogan dalam Pemilu Legislatif 2019 yang diselenggarakan KPU Grobogan, Selasa (13/2/2018).

Dalam rapat kerja sebelumnya, sempat memunculkan satu wacana baru. Yakni, usulan penambahan satu dapil dalam pemilu legislatif (Pileg) 2019 menjadi 6 dapil.

Namun, dalam uji publik tersebut, hampir semua parpol serta perwakilan ormas yang diundang lebih menghendaki jika jumlah dapil tidak ada perubahan. Yakni, tetap 5 dapil seperti sebelumnya.

Dapil 1 meliputi Kecamatan Geyer, Toroh, dan Purwodadi dengan estimasi 11 kursi. Kemudian, dapil 2  meliputi Karangrayung, Godong, Klambu, Penawangan, dan Brati (12 kursi). Untuk dapil 3 terdiri dari Tegowanu, Gubug, Kedungjati, dan Tanggungharjo (8 kursi). Sedangkan dapil 4, yakni Ngaringan, Wirosari, Tawangharjo, dan Grobogan (10 kursi). Terakhir, dapil 5 yang meliputi Kradenan, Pulokulon, dan Gabus tersedia 9 kursi.

Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif menyatakan, semua usulan dari parpol maupun komponen masyarakat akan jadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam pleno. Setelah itu, usulan tersebut akan diteruskan ke KPU Pusat.

“Keputusan akhir mengenai dapil ada di KPU Pusat. Soal dapil akan ditetapkan pada 5 April mendatang,” tegasnya.

Menurut Afrosin, ada beberapa pertimbangan tetap dipilihnya menggunakan 5 dapil tersebut. Yakni, kesetaraan suara. Artinya, harga antar satu dapil dengan dapil lainnya lebih berimbang dibandingkan jika memakai 6 dapil.

Dengan memakai 5 dapil dinilai memenuhi kataatan pada sistem pemilu yang proporsional. Yakni, mengutamakan jumlah kursi dalam pembentukan dapil, sebanyak 6-12 kursi. Dengan demikian, tidak ada selisih yang besar dalam pembagian alokasi kursi antar dapil.

Kemudian, dengan menggunakan 5 atau 6 dapil, sama-sama telah memenuhi cakupan dapil tingkatan yang lebih besar. Yakni, DPRD Provinsi Jateng.

Dilihat dari aspek kesinambungan, penggunaan 5 dapil lebih sesuai karena sudah dipakai pada pemilu sebelumnya.

Ditinjau dari aspek kosehivitas, penggunaan 5 atau 6 dapil tidak ada masalah. Alasannya, wilayah Grobogan dalam masalah adat istiadat tidak ada perbedaan yang signifikan.

Terakhir, jika dianalisa dari integritas wilayah pemakaian 6 dapil lebih sesuai. Soalnya, lebih mencerminkan keterpaduan wilayah, geografis dan sarana penghubung dibandingkan dengan memakai 5 dapil.

“Jadi dalam penataan dapil ada analisa yang dilihat dari 7 prinsip tadi. Dari keseluruhan, penilaiannya memang lebih baik menggunakan format 5 dapil,” jelasnya.

Editor: Supriyadi

KPU Jepara Temukan 560 Data Ganda Anggota Parpol

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Jepara – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara menemukan 560 data ganda pada verifikasi administrasi parpol peserta pemilu 2019. Mereka tercatat terdaftar sebagai anggota partai politik lain. 

“Sementara yang tercatat sebagai anggota dua parpol atau lebih. Jumlah total sementara adalah 560 orang untuk semua parpol,” kata Ketua KPU Jepara, M Haidar Fitri, Kamis (16/11/2017). 

Ia menuturkan, saat ini rekapitulasi data belum final. Sehingga dirinya belum bisa menjabarkan berapa jumlah anggota partai politik yang tidak memenuhi syarat. 

Haidar menjelaskan, partai politik harus melakukan perbaikan data, jika anggota yang dinilai sah kurang dari 1.000 orang.

Hal itu disesuaikan dengan data sistem administrasi partai politik, atau minimal mencapai angka 1.000. Sedangkan bagi mereka yang telah mencatatkan keanggotaan sah lebih dari angka tersebut, tidak wajib melakukan perbaikan. 

“Untuk perbaikan kami tunggu batas terakhirnya sampai tanggal 1 Desember 2017,” ujarnya. 

Ia berharap, agar dalam perbaikan data tidak berhimpitan waktu dengan masa tenggat. Hal itu karena pihaknya masih akan melakukan verifikasi administrasi ulang. Diharapkan, jika ada kesalahan kembali, maka pengurus partai bisa melakukan perbaikan.

Editor : Ali Muntoha

Partai Bikinan Hary Tanoe Ini Incar 7 Kursi di DPRD Pati

Ketua DPD Perindo Pati Suparmin (dua dari kiri) saat memberikan sambutan dalam agenda penyerahan dokumen persyaratan di KPU Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Kehadiran Perindo sebagai partai baru membuat kompetisi politik semakin ketat. Di Pati, partai yang dimotori Hary Tanoesodibjo ini bahkan yakin mampu merebut hati masyarakat luas.

Bahkan, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perindo Kabupaten Pati Suparmin optimistis bisa meraih enam hingga tujuh kursi di DPRD Pati. “Kami berusaha bisa meraih enam sampai tujuh kursi di DPRD,” kata Suparmin, Selasa (9/10/2017).

Dia mengaku, kompetisi politik di Pati sangat ketat dan berbeda dengan daerah lain. Namun, pihaknya yakin bisa meraihnya karena banyaknya kader Perindo yang antusias.

“Kader Perindo banyak yang antusias. Karenanya, kami akan berusaha maksimal. Kalau ditanya pengen kursi berapa, pengennya ya banyak. Tapi kita berusaha enam sampai tujuh sudah baik,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Perindo merupakan parpol pertama yang mendaftar di KPU Pati untuk Pemilu Legislatif 2019. Penyerahan berkas dilakukan bersama rombongan kader Perindo lengkap dengan seragam dan panji-panji Perindo.

Partai baru besutan bos MNC itu akan menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat pengaruhnya di Kabupaten Pati, terutama menghadapi Pileg 2019.

Berbagai upaya dan program kemasyarakatan juga sudah dilakukan. Suparmin yakin, Perindo bisa bersaing dengan partai lawas yang punya pengaruh besar di Pati.

Editor : Ali Muntoha

Sudah Dibuka 3 Hari, Masih Sepi Parpol di Pati Daftar Ikut Pileg 2019

Komisioner KPU Pati tengah melakukan rapat internal untuk persiapan Pemilu 2019 di Kantor KPU Pati, Kamis (5/10/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 sudah mulai berjalan dan memasuki masa pendaftaran partai politik (parpol). Pendaftaran mulai dibuka sejak Selasa (5/10/2017) hingga 16 Oktober 2017 mendatang.

Hingga hari ketiga, suasana Kantor KPU Pati masih sepi dari pendaftar. Sementara anggota komisioner KPU Pati terlihat menggelar rapat untuk persiapan tahapan Pemilu selanjutnya.

“Sampai hari ketiga, belum ada tanda-tanda parpol yang ingin menyerahkan dokumen persyaratan keanggotaan untuk memenuhi syarat-syarat yang diamanatkan peraturan undang-undang,” ujar Ketua KPU Pati Much Nasich, Kamis (5/10/2017).

Dia menjelaskan, pendaftaran parpol untuk Pemilu 2019 akan dibuka dari pukul 08.00 WIB sampai 16.00 WIB hingga hari kelima belas. Hari terakhir, KPU Pati akan membuka pendaftaran parpol sampai pukul 24.00 WIB.

Sesuai dengan aturan, parpol yang ingin berpartisipasi dalam Pemilu 2019 harus menyerahkan dokumen keanggotaan. Dokumen itu akan dilakukan penelitian administrasi hingga proses verifikasi faktual.

“Proses verifikasi faktual hanya berlaku untuk partai yang baru terdaftar di Kemenkumham, sedangkan parpol lama yang pernah ikut Pemilu 2014 hanya dilakukan penelitian administrasi saja,” jelas Nasich.

Sejauh ini, ada empat parpol baru yang sudah mengikuti bimbingan teknis dan sosialisasi Pemilu 2019 yang digelar KPU Pati. Keempatnya adalah Perindo, PSI, Partai Idaman dan Partai Berkarya.

Editor : Ali Muntoha

HUT ke-16, Demokrat Siap “Birukan” Pati pada Pileg 2019

Ketua DPC Demokrat Pati Joni Kurnianto (kanan) memotong tumpeng HUT Demokrat ke-16, Jumat (8/9/2017) malam. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Pati memperingati HUT ke-16 dengan menggelar prosesi manakiban dan doa bersama di Jalan Dr Wahidin Pati, Jumat (8/9/2017) malam.

Berbagai kader Demokrat ikut menyemarakkan prosesi tersebut dari anggota DPRD, pengurus DPC, pimpinan anak cabang (PAC), ranting sekitar kantor, Perempuan Demokrat Republik Indonesia (PDRI), satgas, hingga kepala desa.

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pati Joni Kurnianto mengatakan, HUT ke-16  Partai Demokrat menjadi momentum untuk terus berbenah dan mengepakkan sayapnya. Karena itu, prosesi doa bersama dilakukan dengan sungguh-sungguh.

“Kami berharap, Demokrat akan terus berkembang, jaya dan semakin berbakti kepada masyarakat. Melalui prosesi ini, kader Demokrat juga diharapkan selalu dilindungi Allah,” kata Joni.

Selain itu, Joni mendoakan agar pendiri Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diberikan panjang umur, kesehatan dan kesuksesan. Sebab, HUT Demokrat bertepatan dengan hari ulang tahun mantan presiden dua periode tersebut.

“Dari Pati, kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak SBY. Semoga diberikan kesehatan, umur panjang dan sukses selalu agar bisa terus berkiprah untuk membangun negeri,” ucap Joni.

Terkait dengan figur calon legislatif pada 2019 mendatang, Joni sangat optimistis. Pasalnya, animo masyarakat untuk maju sebagai caleg melalui Demokrat sangat tinggi, termasuk para pemuda yang ingin perubahan Pati menjadi lebih baik.

Melihat animo tersebut, Joni mengaku siap “membirukan” Kabupaten Pati. Ia sadar, kemajuan Demokrat berawal dari peran masyarakat. Karenanya, pihaknya juga meminta doa restu kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pati.

Saat ini, Demokrat konsen pada pengembangan kualitas kader dan pengabdian kepada masyarakat. Berbagai aksi kemanusiaan sudah dilakukan untuk memperingati HUT Demokrat ke-16, seperti donor darah dan pengobatan gratis.

Editor : Ali Muntoha

Pendaftaran Caleg Partai Nasdem Kudus Digelar Satu Bulan

MuriaNewsCom, Kudus – Keseriusan DPD Partai Nasdem Kabupaten Kudus menjaring bakal calon legislatif (Bacaleg) dalam Pilihan Legislatif (Pileg) 2019 ternyata tak main-main. Guna mendapatkan kader mumpuni, mereka bakal membuka pendaftaran hingga satu bulan ke depan.

”Kami akan menggelar pendaftaran satu bulan ke depan. Karena itu, siapapun boleh mendaftar menjadi caleg dari Partai Nasdem,” kata Ketua DPD Partai Nasdem, Akhwan di sela-sela launching pendaftaran caleg di kantor DPD Partai Nasdem setempat, Minggu (12/3/2017).

Tak Mau Kecolongan, Nasdem Kudus Buka Pendaftaran Calon Legislatif untuk Pileg 2019

Start lebih awal Partai Nasdem ini bukannya tanpa maksud. Menurut Akhwan, langkah ini ditempuh sebagai antisipasi ketentuan dalam RUU Pemilu yang isinya akan mewajibkan para caleg harus sudah menjadi anggota parpol minimal satu tahun.

”Dalam draf RUU Pemilu, salah satu poin penting yang dibahas adalah ketentuan seorang caleg harus sudah menjadi anggota parpol selama satu tahun,” katanya.

Dengan demikian, melalui pendaftaran yang dilakukan lebih awal, ketentuan tersebut akan terlampaui. Pasalnya, setelah seseorang mendaftar sebagai caleg, otomatis dia akan mendapatkan kartu tanda anggota (KTA) Partai Nasdem.

Editor: Supriyadi

Tak Mau Kecolongan, Nasdem Kudus Buka Pendaftaran Calon Legislatif untuk Pileg 2019

Salah satu anggota Fraksi Partai Nasdem DPRD Kudus, Muhtamat menyerahkan berkas pendaftarannya sebagai caleg untuk pemilu 2019. (MuriaNewsCom/Merie)

MuriaNewsCom, Kudus – DPD Partai Nasdem Kabupaten Kudus sepertinya tak mau kecolongan dalam Pemilu Legislatif (Pileg) yang digelar dua tahun mendatang. Buktinya, meski rentan waktu masih lama, mereka sudah membuka pendaftaran bakal calon legislatif (Bacaleg) 2019 mendatang.

Ketua DPD Partai Nasdem, Akhwan di sela-sela launching pendaftaran caleg di kantor DPD Partai Nasdem setempat, Minggu (12/3/2019) mengatakan, pendaftaran akan digelar selama satu bulan ke depan.

”Kami memang mengambil start lebih awal. Karena itu, siapapun boleh mendaftar menjadi caleg dari Partai Nasdem,” ujarnya.

Start lebih awal Partai Nasdem ini bukannya tanpa maksud. Menurut Akhwan, langkah ini ditempuh sebagai antisipasi ketentuan dalam RUU Pemilu yang isinya akan mewajibkan para caleg harus sudah menjadi anggota parpol minimal satu tahun.

”Dalam draf RUU Pemilu, salah satu poin penting yang dibahas adalah ketentuan seorang caleg harus sudah menjadi anggota parpol selama satu tahun,” katanya.

Dengan demikian, melalui pendaftaran yang dilakukan lebih awal, ketentuan tersebut akan terlampaui. Pasalnya, setelah seseorang mendaftar sebagai caleg, otomatis dia akan mendapatkan kartu tanda anggota (KTA) Partai Nasdem.

Editor: Supriyadi

Gus Aang Instruksikan PPP Rebut Tujuh Kursi DPRD Pati di Pileg 2019

Ketua Fraksi PPP MPR/DPR RI Muhammad Arwani Thomafi menginstruksikan kepada kader PPP Pati untuk bisa merebut tujuh kursi pada Pileg 2019. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Pati optimis bisa merebut minimal enam hingga tujuh kursi di DPRD Pati pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 mendatang. Optimisme itu muncul, setelah Ketua Fraksi PPP MPR/DPR RI Muhammad Arwani Thomafi datang ke Pati dan memberikan semangat dalam sebuah orasi politik di Gedung Haji Gunungwungkal, Pati, Jumat (3/3/2017).

“Kiprah PPP di bawah naungan para kiai dan ulama sangat luar biasa. Kita selalu meminta pertimbangan ulama. Di Pati, kiai banyak. Pondok pesantren juga banyak. Mestinya, hasilnya juga linier dengan para tokoh dari kiai di Pati. Kami optimis, PPP akan segera bangkit dan jaya,” kata Ketua DPC PPP Pati Suwito, Sabtu (4/3/2017).

Sementara itu, Arwani yang akrab disapa Gus Aang mengaku serius untuk membangkitkan kembali PPP di Kabupaten Pati dan merebut enam hingga tujuh kursi di DPRD. Ada tiga hal yang akan dilakukan agar tokoh dari PPP bisa tampil sebagai pemimpin di Kabupaten Pati.

Pertama, ia meminta kepada pengurus DPC PPP Pati untuk segera memastikan struktur kepengurusan tingkat ranting hingga Pengurus Anak Cabang (PAC) agar betul-betul terisi. “Di satu desa, minimal ada tujuh kader aktif, terdiri dari tokoh agama, pemuda dan tokoh perempuan,” ungkap putra almarhum KH Thoyfur tersebut.

Selama ini, struktur kepengurusan PPP di tingkat PAC dan ranting diakui masih belum tertata dengan baik. Padahal, struktur kepengurusan di tingkat desa dan kecamatan diakui sangat menentukan dalam upaya merebut kursi legislatif.

Kedua, Gus Aang meminta agar PPP Pati segera membentuk badan otonom (banom) dari tingkat kabupaten. Keberadaan banom dinilai memiliki peran vital. Selain punya kontribusi kepada masyarakat juga diharapkan bisa ikut menyukseskan partai.

Ketiga, kaderisasi bagi anggota parpol wajib dilakukan. Proses kaderisasi akan mengutamakan pelatihan dengan porsi yang lebih banyak. Dia sadar, perebutan kekuasaan menjadi hal penting agar bisa menjadi penentu kebijakan bagi kemaslatan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kita harus ikut berperan sebagai pengambil kebijakan, harus punya rencana untuk menjadi pemimpin. Parpol tujuannya untuk merebut kekuasaan. Sama halnya PPP, tujuannya adalah kekuasaan. Namun, kekuasaan itu harus didasari dengan niat untuk ibadah, mengabdi kepada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” seru Gus Aang.

Editor : Kholistiono