Awas, Kades di Kudus Tak Netral di Pilkada Bisa Kena Semprit

MuriaNewsCom, Kudus – Pemkab Kudus ancam terapkan sanksi berat bagi kepala desa yang tidak netral dalam ajang Pilgub dan Pilbup Kudus 2018.

“Sanksi hukuman disiplin berat akan diterapkan bagi kades yang terbukti tidak netral dan melakukan pelanggaran (dalam ajang pilkada 2018),” ujar Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kudus Eko Hari Jatmiko, Senin (22/1/2018) saat sosialisasi pengawasan bagi seluruh kades yang diselenggarakan Panwaskab Kudus, di Hotel Griptha.

Eko menyebut, kepala desa dilarang mengunakan fasilitas milik desa untuk mendukung kampanye salah satu pasangan calon. Disamping itu, Kades juga dilarang memberikan dukungan kepada calon memanfaatkan jabatannya.

“Seperti memberikan dukungan kepada paslon dengan memberikan surat dukungan dan fotokopi KTP. Selain itu, mereka juga dilarang membuat keputusan yang merugikan atau menguntungkan pasangan calon,” tambahnya.

Menurutnya, dukungan yag diberikan oleh oknum kades memanfaatkan institusi dan jabatannya, berpotensi menciptakan konflik horizontal. Oleh karenanya ia meminta agar kepala desa menjaga netralitas dan menciptakan iklim kondusif.

Wahibul Minan, Ketua Panwaskab Jepara menyebut tindakan tidak hanya dapat dilakukan oleh pemkab. Pihaknya sebagai lembaga pengawas pemilu juga bisa melakukan tindakan terkait pelanggaran yang dilakukan kades.

“Sesuai UU no 7/2017 pasal 29 huruf C, kades dan perangkat desa tidak boleh ikut terlibat kampanye, selama tahapan pilkada,” tuturnya.

Editor: Supriyadi

Kuota Belum Terpenuhi, Pendaftaran Pengawas Pemilu Lapangan di Kudus Diperpanjang

MuriaNewsCom, Kudus – Pendaftaran Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di Kabupaten Kudus diperpanjang hingga Selasa (2/1/2018), besok. Itu dilakukan lantaran masih banyak desa yang kuotanya belum terisi hingga batas waktu yang ditentukan.

Ketua Panwaslu Kudus Wahibul Minan mengatakan, pendaftaran PPL di Kudus, haruslah terdapat minimal tiga pendaftar. Sayangnya, dalam pelaksanaan di lapangkan, masih banyak desa yang pendaftarnya kurang dari tiga orang.

“Itu terjadi pada semua kecamatan di Kudus. Di dalamnya banyak desa yang pendaftarnya hanya satu orang ataupun hanya dua orang saja,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Dia mencontohkan, seperti halnya Kecamatan Mejobo yang dari 11 desa, enam di antaranya masih kurang dari tiga pendaftar. Begitu juga dengan Kecamatan Kaliwungu yang kurang sembilan desa dari 15 desa yang ada.

Dia menjelaskan, tiap desa memang ditargetkan pendaftaran tiga orang. Itu dilakukan untuk proses seleksi, yang dimulai pada Rabu (4/1/2018) mendatang. Seleksi tersebut akan dipilih satu orang sebagai petugas Panwaslu tingkat desa.

Sementara kurangnya tiga pendaftar, lebih disebabkan pada aturan yang diterapkan. Seperti usia minimal 25 tahun, serta pendaftar yang harus warga desa setempat.

Hasilnya, sejumlah pendaftar terpaksa tak diterima lantaran usianya di bawah 25 tahun. Selain itu, pada usia 25 tahun kebanyakan sudah bekerja. Kondisi tersebut berdampak dengan tidak minatnya sebagai Panwaslu Desa.

Untuk memastikan tiga pendaftar terpenuhi, dia menginstruksikan kepada semua Panwascam untuk aktif datang ke semua desa yang kurang. Tujuannya, untuk bekerjasama dengan desa agar lebih mudah mendapatnya.

“Kami yakin akan terpenuhi besok. Karena kami sudah kerjasama dengan desa,” ujarnya.

Disinggung saat masih ada desa yang kurang, dia menjelaskan tetap  dilakukan tahapan seleksi sesuai dengan jadwal pada 3 Januari mendatang. Itu sesuai dengan aturan, apalagi tiap desa sudah ada yang daftar.

Editor: Supriyadi

Resmi Ditutup, Hanya Dua Pasang Paslon Independen yang Daftar di Pilbup Kudus

Ketua KPU Kudus Moh Khanafi menerima berkas pendaftaran balon Bupati Kudus Independen dari Paslon Akhi beberapa waktu lalu.(MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Penutupan pendaftaran bakal calon (Balon) Bupati – Wakil Bupati Kudus lewat jalur independen resmi ditutup KPU Kudus, Rabu (28/11/2017). Hasilnya, hanya ada dua pasangan yang mendaftar ke KPU Kudus lewat jalur independen.

Ketua KPU Kudus Moh Khanafi mengatakan, setelah ditunggu hingga pukul 24.00 WIB, tak ada penambahan pendaftaran bakal calon bupati secara independen. Praktis, hanya ada dua pasangan yang mendaftar.

“Dua pasangan tersebut adalah Noor Hartoyo –  Junaidi (Harjuna) dan Akhwan – Hadi Sucipto (Akhi),” katanya kepada MuriaNewsCom

Padahal, lanjut Khanafi, terdapat satu pasangan lain yang sudah konsultasi dengan KPU. Pasangan tersebut adalah Sugeng Suharto – Sri Berdikari. Mereka sebelumnya malah sudah mendapatkan pembinaan dan meminta user Silon.

“Setelah dikonfirmasi, ternyata pasangan tersebut masih kurang mengumpulkan syarat dukungan. Sebagaimana diketahui syarat minimalnya ada 45.323 KTP,” ujarnya. 

Dikatakan, hingga hari ini kedua pasangan yang sudah mendaftar ke KPU sudah dilakukan verifikasi. Hasilnya akan dikembalikan kepada pasangan, apakah berkas yang dikumpulkan sesuai ataukah tidak. 

“Besok pagi hasilnya akan kami kembalikan kepada mereka,” tambahnya.

Editor: Supriyadi

Sambangi Kudus, Ketua DPD PDIP Jateng Sanjung Kepemimpinan Musthofa

Ketua DPC PDIP Kudus Musthofa memberikan sambutan saat pembukaan dialog interaktif di Kudus, Jumat (13/11/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Ketua DPD PDIP Bambang Wuryanto menyanjung Ketua DPC PDIP Kudus Musthofa dalam hal kepemimpinannya. Sanjungan diberikan tak hanya dalam hal kepemimpinannya sebagai Bupati Kudus, namun lebih kepada kepemimpinan di DPC PDIP Kudus.

Sanjungan itu disampaikan dalam acara dialog interaktif dengan tema Dikau Bertanya, Ketua DPD Menjawab di Hotel Griptha Kudus, Jumat (13/11/2017).

”Pak Mus luar biasa, tak hanya  menjabat dua kali periode sebagai Bupati Kudus, namun juga mampu memunculkan regenerasi yang baik juga,” katanya kepada wartawan Jumat (3/11/2017).

Menurut dia, biasanya yang dikader untuk regenerasi masih ada hubungan darah atau keluarga seperti istri anaknya. Namun berbeda untuk di Kudus, dan itu dianggap sebuah keberhasilan.

Semetara, Ketua DPC PDIP Kudus Musthofa menyampaikan dalam sambutannya, kalau PDIP Kudus kini menjadi partai penting di Kudus. Bahkan disebut bisa sebagai porosnya. Hal itu akan terus ditingkatkan kedepannya nanti.

“PDIP Kudus amat sangat terbuka, sangat realistis. Kami bersama rakyat, kami dicintai oleh rakyat,” ungkap dia.

Dalam kesempatan itu, dia yang menjabat Bupati Kudus dua periode juga menyampaikan terimakasih kepada ketua DPD PDIP Jateng, yang didalam jadwal padat menyempatkan datang ke Kudus.

Editor: Supriyadi

Di Atas Angin, PKB Jadi Rebutan Pemburu Rekomendasi di Pilkada Kudus

Ketua Desk Pilkada PKB Kudus, Noor Hadi, menerima pengembalian berkas dari Maesyaroh beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Nilai tawar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Pilkada Kudus semakin tinggi. Partai yang memiliki enam kursi itu bahkan berada di atas angin dan menjadi partai yang paling diminati Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus untuk bertarung di Pilihan Bupati Kudus.

Buktinya, hingga 11 September lalu sudah ada tujuh bakal calon yang mendaftar baik jadi Bakal Calon Bupati ataupun Wakil Bupati Kudus. Ketujuh nama yang mengajukan pendaftaran adalah Sri Hartini, M Tamzil, Khariroh, Djoni Rahardjo, Maesyaroh, Umar Ali dan Ilwani.

Tak hanya itu, PDI Perjuangan yang menjadi parpol paling gemuk dengan sembilan kursi di parlemen juga melakukan pinangan untuk berkoalisi.

Jika dilihat dari jumlah kursi, PKB memang partai paling logis untuk berkoalisi. Mereka berada di posisi kedua setelah PDIP dengan enam kursi parlemen. Jumlah kursi itu tentu membuat banyak partai dan para balon sedikit sumringah.

Bayangkan saja, jika deal dengan PKB, mereka hanya butuh partai minimal tiga kursi untuk mengusung Bupati/Wakil Bupati.

Sejauh ini, hanya PDIP yang bisa mengusung calon sendiri. Dengan sembilan kursi yang dimiliki, mereka sudah aman untuk berpartisipasi (mengusung calon) di pilkada. Hal itulah yang membuat balon bupati enggan mendaftar ke PDIP. Sampai saat ini pun Balon bupati yang diajukan ke DPD untuk estafet ke DPP.

Menanggapi hal itu, Ketua Panitia Desk Pilkada PKB Kudus, Noor Hadi tak mau berfikir terlalu jauh. Saat ini, ia sedang fokus dengan tujuh pendaftar yang sudah mengembalikan berkas ke PKB.

”Ada tujuh yang resmi mendaftar dan mengembalikan berkas. Kebanyakan mendaftar sebagai bakal calon bupati. Kecuali Maesyaroh yang mendaftar sebagai wakil, serta Ilwani yang mendaftar keduanya. Kami fokus pada itu dulu,” katanya kepada MuriaNewsCom

Setelah berkas diterima, tahapan selanjutnya adalah penyampaian visi misi, yang rencananya akan dilaksanakan pada 24 September mendatang. Penyampaian visi misi diagendakan di hotel Griptha, dengan menghadirkan sejumlah kalangan.

Di antaranya, kata dia, adalah para pengurus PKB, mulai tingkat kabupaten, provinsi hingga DPP di pusat. Para pengurus akan berdialog secara aktif, guna mempertimbangkan bakal calon mana yang diberikan rekomendasi.

“Kami juga mengundang sejumlah organisasi, ada NU, IPNU serta organisasi kemasyarakatan lainya. Nantinya, undangan bisa bertanya secara langsung dengan para bakal calon,” ujarnya.

Ditambahkan,   banyaknya pendaftaran ke PKB, disebabkan PKB sudah melekat di masyarakat. Bahkan partai berlambang bintang sembilan itu sangat disukai masyarakat dan sangat familiar. Apalagi, PKB memiliki enam kursi di DPRD Kudus.

Editor: Supriyadi

Kader Partai Nasdem Datangi KPU Kudus untuk Konsultasi Pendaftaran Bakal Calon Bupati

Kader Partai Nasdem saat berkonsultasi di KPU Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Sejumlah kader Partai Nadem datang ke Kantor KPU Kudus, Rabu (30/8/2017) sore. Tujuan mereka adalah untuk berkonsultasi ihwal syarat pendaftaran bakal calon bupati.

Ketua KPU Kudus Moh Khanafi mengatakan, kader Partai Nasdem datang secara langsung untuk konsultasi mengenai cara mendaftar sebagai calon bupati lewat jalur independen. Mereka yang datang di antaranya aktifis Sururi Mujib, dan Muhtamat.

“Mereka konsultasi calon perseorangan. Jadi kami jelaskan bagaimana syarat dan tata cara mendaftar sebagai calon perseorangan,” katanya usai bertemu dengan kader  Partai Nasdem.

Dijelaskan, mengenai persyaratan hingga kini belum final. Rencananya, finalnya persyaratan akan diumumkan pada 10 September 2017. Hanya secara garis besar, dijelaskan kalau hendak mendaftar sebagai perseorangan dapat mengumpulkan KTP elektronik sekitar 45 ribu.Jumlah tersebut, harus terkumpul lebih dari 50 persen wilayah di Kabupaten Kudus.

Disinggung mengenai calon, pihaknya tak tahu mana yang akan mendaftar. KPU hanya melayani siapa yang hendak konsultasi. Sejumlah pihak juga telah konsultasi ke KPU tentang persyaratan calon individu. Sebelumnya ada Hartoyo, Sugeng Suharto dan Sri Berdikari.

Sementara, Sururi Mujib membenarkan kalau kedatangannya memang untuk berkonsultasi mengenai pendaftaran perseorangan. Hanya untuk siapa nama calon itu, dia masih belum bisa menjelaskan. “Iya intinya berkonsultasi bagaimana syarat daftar individu. Soal calon, bisa saya kan,” jawabnya singkat

Editor : Akrom Hazami

Selain Mawahib, Ini Nama-Nama Bakal Calon Bupati Kudus dari Partai Golkar

Anggota DPRD Kudus Mawahib mengambil formulir pendaftaran bakal calon Bupati Kudus di kantor DPD Partai Golkar Kudus, Kamis (10/8/2017).  (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus –  Tak hanya Mawahib saja yang mengambil formulir bakal calon bupati Kudus dari Partai Golkar. Ada sejumlah nama lain yang juga sudah mengambil formulir, dan bersaing mendapatkan rekomendasi DPP.

Ketua tim penjaringan bacabup-cawabup Partai Golkar Kudus, Joni Dwi Harjono mengatakan, sebelum Mawahib, ada sejumlah nama yang mengambil formulir pendaftaran, yakni Ketua Partai Idaman Kudus Maesyaroh,  Ketua DPD Partai Nasdem Kudus, Akhwan Sukandar, serta pengusaha  Umar Ali atau Mas Umar.

“Sudah ada nama, untuk Maesyaroh mengambil formulir pendaftaran calon wakil bupati. Sementara Akhwan dan Umar Ali mengambil formulir sebagai calon bupati dari Golkar,” kata Joni di kantor DPD Partai Golkar Kudus, Kamis (10/8/2017).

Joni mengatakan, dari hasil pendaftaran tersebut, nanti akan diverifikasi melalui rapat pleno pengurus DPD Partai Golkar Kudus. Selanjutnya, dari hasil rapat pleno tersebut nanti akan diajukan ke DPD Partai Golkar Jateng minimal tiga orang calon, dan maksimal lima orang calon, untuk masing-masing posisi.

Editor : Akrom Hazami

Anggota DPRD Kudus Mawahib Ambil Formulir Bakal Calon Bupati Kudus di DPD Partai Golkar

Anggota DPRD Kudus Mawahib mengambil formulir pendaftaran bakal calon Bupati Kudus di kantor DPD Partai Golkar Kudus, Kamis (10/8/2017).  (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Anggota DPRD Kudus, Mawahib, mengambil berkas formulir pendaftaran bakal calon Bupati Kudus di kantor DPD Partai Golkar Kudus, Kamis (10/8/2017).   Adik kandung politisi Nusron Wahid itu mengambil formulir bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati.  

“Ini merupakan ikhtiar yang saya lakukan. Saya optimistis mendapatkan rekomendasi dari Golkar untuk maju di Pilbup Kudus mendatang,” kata Mawahib.

Mawahib yakin jika namanya akan mendapatkan rekomendasi. Mengingat, sosoknya yang merupakan kader Partai Golkar murni. “Tekad saya juga mengembalikan kejayaan partai Golkar seperti sebelumnya,” ucapnya.

DPD Partai Golkar Kabupaten Kudus saat ini sedang melakukan penjaringan pendaftaran untuk bakal calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023.

DPD Partai Golkar Kudus membuka jadwal pendaftaran bakal calon bupati selama tujuh hari dari 7 Agustus hingga 13 Agustus 2017. Penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati terbuka untuk umum.

Setelah proses penjaringan selesai, hasilnya nanti akan disampaikan ke DPD Golkar Jawa Tengah.  Selanjutnya akan diteruskan ke DPP.

Editor : Akrom Hazami

Sumiyatun Positif Mundur dari PNS, dan sedang Tunggu SK, demi Maju Pilbup Kudus

Joko Triyono, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus  –  Salah satu nama yang beredar sebagai calon bupati di Kudus adalah Sumiyatun. Mami, panggilan akrabnya telah resmi mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil (PNS), per Agustus 2017. Adapun berkas pengunduran dirinya telah diserahkan ke tangan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kudus.

Joko Triyono, Kepala BKPP mengatakan, Sumiyatun telah mengajukan pemberhentian dari statusnya sebagai PNS atas permintaan sendiri (APS). Tepatnya sejak 25 Juli 2017.

“Sumiyatun sudah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS. Termasuk juga sudah mengajukan pengunduran diri sebagai kadinas (Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus),” kata Joko ditemui di tempat kerjanya, Rabu (9/8/2017).

Saat ini proses pengunduran diri memang masih berjalan di provinsi. Karena, melihat status PNS Pembina Tingkat I atau golongan 4 B merupakan wewenang provinsi untuk mengeluarkan suratnya. “Kini tinggal menunggu SK pemberhentian dari gubernur saja,” terangnya.

Adapun masa pensiun Sumiyatun sebagai PNS berakhir pada 1 April 2018. Sumiyatun diketahui akan terjun ke politik dan telah mengajukan pengunduran diri. Praktis, nantinya berhak mendapatkan fasilitas sebagai pensiunan. Mengingat Sumiyatun telah mengabdi lebih dari 20 tahun dan berusia lebih dari 50 tahun.

Sumiyatun mengatakan, berkas pengunduran dirinya sudah diserahkan kepada Badan Kepegawaian. “Tinggal menunggu SK pemberhentian turun,” kata Sumiyatun kepada wartawan.

Karena belum ada SK pemberhentian, maka dirinya tetap beraktivitas layaknya PNS lainnya. “Meski sudah mengajukan pemberhentian, nanti kalau tidak masuk kerja malah salah. Kan belum ada bukti,” katanya.

Diketahui, Sumiyatun telah mendaftar sebagai bakal calon Bupati Kudus dari PDI P. 

Editor : Akrom Hazami

MU Kembalikan Formulir Pendaftaran Cabup ke DPC PPP Kudus

Umar Ali atau yang dikenal sebagai Mas Umar (MU) saat usai menyerahkan formulir pendafarannya untuk maju sebagai calon bupati Kudus dari PPP di kantor DPC PPP Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Keseriusan Umar Ali atau yang dikenal sebagai Mas Umar (MU) untuk maju sebagai calon bupati Kudus pada Pemilukada 2018 mendatang, semakin tampak. Di antaranya adalah MU mengembalikan formulir pendaftaran cabupnya ke kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kudus, Rabu (2/8/2017).

Diketahui ada tiga nama bakal calon bupati telah mendaftarkan diri melalui PPP. Mereka adalah Akhwan, Umar Ali, dan Sri Hartini. Sri Hartini, yang juga politisi Partai Gerindra telah lebih dulu menyerahkan formulir. Disusul hari ini, MU menyerahkan formulir.

MU mengaku optimistis jika partai berlambang kakbah itu akan merekomendasikan dirinya. Keyakinan itu muncul seiring intensitasnya melakukan komunikasi dengan PPP. 

Ulwan Hakim, Ketua DPC PPP Kudus mengatakan, proses mendapatkan rekomendasi DPP PPP tidaklah mudah. Karena akan ada sejumlah tahapan yang harus dilalui. “Nantinya masih ada wawancara dua kali yang dilakukan calon. Pertama adalah wawancara di DPD dan berikutnya adalah wawancara di DPP,” katanya.

Mekanisme dari PPP setelah semua formulir dikembalikan oleh pendaftar, selanjutnya akan dilakukan verifikasi. Hasil dari verifikasi tersebut akan disampaikan kepada DPW PPP Jawa Tengah.

Editor : Akrom Hazami