Petani Jepara Takut Tanaman Padi Mati Tercemar Air Sungai Karangrandu

Kerbau milik petani di Karangrandu sedang berkubang di Sungai Gede. (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Menghitamnya sungai Gede Karangrandu membuat petani di desa tersebut khawatir. Mereka takut hal itu memengaruhi kehidupan tanaman padi yang baru mereka semai. 

Mariyatun (60) satu di antaranya. Ia mengaku memiliki tiga bahu (0,74 hektare) sawah yang baru ia tanami padi. Baru sepuluh hari ditanam, air yang mengaliri persawahannya mengitam. 

“Nanti kalau mati bagaimana, wong air kok bisa sampai menghitam. Dulu tidak pernah sampai seperti ini,” ujarnya Jumat sore. 

Disamping itu, ia juga mengeluhkan bau busuk yang menyertai menghitamnya air sungai. 

Baca Juga : Air Sumur Ikut Tercemar, Pemkab Jepara Didesak Segera Atasi Sungai Karangrandu

Sementara itu Marsuni (80) mengatakan heran akan fenomena yang terjadi di kampungnya itu. Sepanjang pengetahuannya, ia belum pernah melihat Sungai Gede Karangrandu begitu menghitam.

“Kalau dulu itu hitamnya wajar, mungkin karena tanah liat yang ada didasar terurai. Namun kali ini kok begitu hitam. Apa penyebabnya sampai seperti ini, saya tidak tahu,” terang pribumi Karangrandu itu. 

Perlu diketahui, dipakai untuk pengairan, air sungai Karangrandu juga digunakan peternak kerbau untuk memandikan peliharaan

Editor: Supriyadi

Bulog Ditarget Mampu Serap 30 Ribu Ton Gabah Petani Jepara

Sejumlah petani saat melakukan panen padi. Tahun ini Bulog ditarget mampu menyerap gabah petani Jepara sebanyak 30 ribu ton. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom,Jepara – Tahun ini, Badan Urusan Logistik (Bulog) ditargetkan bisa menyerap gabah petani di Jepara sebanyak 30.665 ton ton. Jumlah tersebut naik dari tahun sebelumnya sebanyak 25.286 ton.

Wakil Kepala Bulog Subdivre II Pati Fauzan Dipo mengatakan, dengan adanya Program Serab Gabah Petani (Sergap), pihaknya berharap, target tersebut mampu tercapai. “Tahun lalu hanya ditarget sebanyak 25.286 ton, tapi mampu terealisasi sebanyak 36.552 ribu ton lebih. Dari target itu, hingga 10 Maret lalu, sudah ada 2.167 ton gabah yang kami serah,” ujar Fauzan, seperti yang dikutip dari website resmi Pemkab Jepara.

Dalam hal ini, Bupati Jepara Ahmad Marzuqi meminta agar padi hasil panen petani yang tiap tahunnya naik, dibeli dengan harga yang sesuai dan stabil. Pasalnya, petani di Jepara tidak cukup memiliki ketahanan untuk bisa mendapatkan harga yang pantas.

Ahmad Marzuqi mencontohkan, memasuki musim panen padi MT I (Januari – Maret) kemarin, harga gabah di tingkat petani mengalami penurunan dari kisaran Rp 3.400 – Rp 4.600/kilogram, menjadi hanya Rp 3.000 – Rp 3.500/kilogram. Bahkan pada pertengahan Februari kemarin, harganya sempat terjun bebas ke angka Rp 2.000/kilogram.

“Saya meminta kepada Bulog Subdivre II Pati untuk dapat menyerap panen padi di beberapa tempat di Jepara dengan harga yang wajar, minimal Rp 3.700/kilogram, sesuai amanat Permentan Nomor 03 tahun 2017 tentang Harga Pembelian Gabah oleh Bulog di Luar Kualitas,” kata Ahmad Marzuqi.

Sementara itu, Komandan Kodim 0719/Jepara Letkol Inf Ahmad Basuki melalui Kepala Staf Kodim Mayor Inf Kadarusman menuturkan, sebagai mitra dalam program penyerapan gabah ini, pihaknya sudah membagi tugas hingga di tingkat koramil.

Untuk Maret ini, tiap koramil harus berhasil menyerap gabah sebanyak 24,2 ton/hari. “Untuk April dan Mei, ditargetkan mampu menyerap 16,8 dan 16,4 ton/hari untuk tiap koramil,” kata Kadarusman.

Editor : Kholistiono

Petani Jepara Minta Agar Pemkab Pilih Pupuk Organik Lokal

Salah satu warga menggunakan pupuk organik cair buatannya untuk menyiram bibit sayur sawi. (MuriaNewsCom)

Salah satu warga menggunakan pupuk organik cair buatannya untuk menyiram bibit sayur sawi. (MuriaNewsCom)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Koordinator Ikatan Petani Pengendali Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI) Kabupaten Jepara, Siswanto menyampaikan, program pengadaan pupuk kompos yang diselenggarakan Dinas Peternakan dan Pertanian Jepara agar tidak memanfatkan pupuk  pabrik.

”Harusnya tidak memanfaatkan dari pupuk pabrikan. Sebab, banyak pupuk organik petanik yang menumpuk tidak terbeli,” kata Siswanto.

Menurut Siswanto, kelompok tani yang memproduksi pupuk organik harus diberi pembinaan secara intensif. Serta difasilitasi untuk pemasaran pupuk organik. Tidak hanya itu, pihaknya juga meminta agar pemerintah mendorong petani memanfaatkan bahan organik untuk dijadikan pupuk organik.

”Pemahaman kepada petani bahwa pertanian organik itu merupakan kebutuhan juga tidak kalah penting. Selama ini petani lebih suka membakar sampah sisa panen seperti jerami untuk dibakar,” katanya.

Kepala Dinas Peternakan dan Pertanian Kabupaten Jepara, Wasiyanto mengatakan, saat ini hanya 20 persen pupuk organik yang diproduksi petani lokal memiliki kualitas bagus. Itu pun masih belum bisa dimanfaatkan karena belum terdaftar di Kementrian Pertanian.

”Bantuan pupuk organik untuk petani, bentuknya uang. Jadi yang belanja pupuk petani sendiri. Nah, pupuk yang dibeli ada kriteria-kriterianya, salah satunya harus terdaftar di Kementrian Pertanian,” katanya.

Editor: Supriyadi

Alamak, Program Pertanian Pemkab Jepara Dinilai Tak Efektif

Sejumlah petani melakukan audiensi dengan anggota DPRD Jepara, (10/5/2016). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Sejumlah petani melakukan audiensi dengan anggota DPRD Jepara, (10/5/2016). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Program pertanian dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara melalui Dinas Pertanian dan Peternakan(Distanak) Jepara dinilai tak efektif, bahkan gagal. Penilaian itu diberikan oleh sejumlah kelompok tani di Jepara ketika melakukan audiensi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara.

Koordinator Ikatan Petani Pengendali Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI) Jepara, Siswanto menerangkan, beberapa program seperti SRI, SLPHT, SLPTT tidak efektif. Itu karena ada pemangkasan jumlah pertemuan. Sehingga anggota kelompok tani belum cukup materi yang seharusnya diketahui. Tujuan program untuk peningkatan beras juga tidak tercapai.

”Misalnya, sosialisasi di lapangan hanya dilakukan empat kali. Padahal seharusnya paling tidak ada 12 pertemuan. Selain itu, anggaran untuk program tersebut juga tidak transparan,” ujar Siswanto, Selasa (10/5/2016).

Menurut dia, tidak efektifnya program juga disebabkan rendahnya sosialisasi untuk memahamkan petani terkait program pengembangan pertanian. Misalnya, di sejumlah desa, bantuan pupuk organik tidak terpakai.

”Hal itu diperparah dengan tidak sinkronnya program dari dinas dengan yang direncanakan petani. Apalagi petani jarang dilibatkan dalam Musrenbangdes. Sehingga usulan petani tak pernah nyambung,” ungkapnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Jepara Wasiyanto mengakui jika PPL yang ada belum maksimal. Dinasnya memiliki 72 PPL PNS, dan non PNS (PHL) sebanyak 50.

”Jumlah tersebut dikurangi menjadi kordinator, mantri dan ada di kabupaten,” kata dia.

Jumlah tersebut kurang karena satu PPL menangani dua hingga tiga desa. Sedangkan dalam satu desa ada 4-16 kelompok tani. Sehingga intensitas pertemuan banyak. Selain itu, PPL juga melakukan kegiatan administratif.

Editor: Supriyadi

Minim Tenaga PHP, Petani Jepara Wadul ke Dewan

Puluhan petani Jepara saat menggelar audiensi di Kantor DPRD Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Puluhan petani Jepara saat menggelar audiensi di Kantor DPRD Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Petani yang ada di Kabupaten Jepara mengeluhkan minimnya tenaga pengamat hama dan penyakit (PHP). Pasalnya, dengan minimnya PHP tersebut, hasil panen yang dilakukan para petani menjadi tidak maksimal lantaran penanganan terhadap hama menjadi lamban.

Keluhan tersebut disampaikan para petani di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara, saat melakukan audiensi, Selasa (10/5/2016). Audiensi ini juga diikuti oleh Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Jepara.

Koordinator Ikatan Petani Pengendali Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI) Jepara, Siswanto mengatakan, di Kabupaten Jepara hanya ada empat PHP. Jumlah tersebut dinilai sangat kurang dengan banyaknya petani di Jepara.

”Keberadaan PHP dinilai sangat penting bagi petani. Sebab, pengetahuan petani tentang hama sangat minim. Dengan adanya PHP, harapan petani dapat mengantisipasi dan mengatasi serangan hama,” ujar Siswanto.

Menurut dia, kelemahan dengan minimnya jumlah PHP adalah masa mengatasi hama menunggu kalau ada laporan, akibatnya tanaman sudah terlanjut habas. Semestinya, Siswato menambahkan, sebelum hama menyerang tanaman, petani diberi pemahaman agar dapat mencegahnya serangan hama sejak dini. Sehingga, hasil panen petani dapat maksimal.

”Hama itu datangnya musiman. Musim tanam pertama kemarin banyak yang diserang hama Sundep,” kata Siswanto.

Dia menambahkan, pada musim tanam kemarin, hama Sundep menyerang 50 hektar area pertanian di Kecamatan Welahan. Hama yang sama, akan kembali menyerang pada 56 hari kemudian. Artinya, sudah memasuki musim tanam ke dua.

”Idealnya, untuk mengatasi masalah hama harus ada petugas tambahan. Musim tanam kemarin setiap hektar hanya bisa panen 40 persen,” imbuhnya.

Editor: Supriyadi

Ini Tuntutan Petani Tambak Kedung Jepara Saat Mengadu ke Dewan

Suasana petani tambak budi daya ikan di Kecamatan Kedung Jepara mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara, Rabu (2/3/2016). (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Suasana petani tambak budi daya ikan di Kecamatan Kedung Jepara mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara, Rabu (2/3/2016). (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Sejumlah petani tambak budi daya ikan di Kecamatan Kedung Jepara mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara, Rabu (2/3/2016). Dalam kesempatan ini, mereka menuntut perbaikan pintu jembatan. Mereka menilai pintu jembatan yang rusak parah sehingga terlalu bebas air mengalir sampai ke laut membawa lumpur, sehingga membuat abrasi semakin parah.

Baca juga : Petani Tambak Ngadu ke Dewan Soal Parahnya Abrasi di Kedung Jepara

Pintu jembatan yang diharapkan dapat diperbaiki dan dikelola dengan baik berada di enam Desa di Kecamatan Kedung, yakni Desa Tanggultlare, Bulakbaru, Panggung, Surodadi, Kalianyar dan Kedungmalang. Permintaan tersebut sebelumnya disampaikan beberapa kali kepada pihak Pemkab Jepara namun belum ada realisasi.

”Makanya kami berinisiatif mengadu ke Dewan, setelah sebelumnya melakukan audiensi dengan pihak Pemkab, dalam hal ini Bupati pada tahun 2007 dan 2015 lalu yang belum mendapatkan hasil,” ujar Ketua kelompok pembudidaya ikan ”Mina Barokah” Desa Surodadi, Kecamatan Kedung.

Menurutnya, pihaknya mempertanyakan status pintu jembatan yang tak kunjung dialihkan kewenangannya ke Pemkab Jepara. Sebab, keberadaan pintu jembatan itu telah ada sejak 32 tahun lalu. Selain itu juga tidak pernah dilakukan perbaikan. Langkah mengadu ke Pemkab telah dilakukan namun, jawaban Pemkab masih sebatas janji saja.

Padahal, lanjutnya, ancaman abrasi terus menghantui para pembudidaya ikan maupun petambak garam di Kecamatan Kedung, walaupun sudah banyak sekali upaya yang dilakukan pemerintah, tetapi hasilnya belum maksimal. Untuk itu pihaknya meminta agar solusi memperbaiki pintu jembatan agar abrasi tidak semakin parah.

”Selama ini penanaman mangrove, dan member tanggul di bibir pantai sudah dilakukan, tapi hasilnya belum maksimal. Kami nilai solusi terbaik adalah dengan memperbaiki pintu jembatan, sehingga sewaktu-waktu dapat dibuka-tutup atau diatur menyesuaikan kondisi di lapangan,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, selama ini air bebas mengalir membawa lumpur dari sungai ke laut. Sedangkan saat kondisi laut pasang membuat air kembali ke darat dan menghantam sekitar aliran sungai, sehingga terjadi abrasi.

Editor : Titis Ayu Winarni

Petani Tambak Ngadu ke Dewan Soal Parahnya Abrasi di Kedung Jepara

Para petani tambak Kecamatan Kedung berada di kantor DPRD Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Para petani tambak Kecamatan Kedung berada di kantor DPRD Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Sejumlah petani tambak budi daya ikan dari Kecamatan Kedung Jepara mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara mengenai semakin parahnya abrasi di bibir pantai di Kecamatan Kedung. Mereka menginginkan agar ada langkah konkrit untuk mengatasi masalah abrasi.

Ketua kelompok petani tambak budi daya ikan dari Desa Surodadi, Sokhib mengatakan, selama ini upaya pemerintah mengatasi abrasi sangat tidak maksimal. Penanaman bakau dan pembuatan talud sejauh ini belum maksimal.

”Kami meminta agar pemerintah memberikan solusi yang tepat. Sebab solusi yang sudah dilakukan tidak maksimal,” ujar Sokhib dihadapan komisi B DPRD Jepara, Rabu (2/3/2016).

Menurutnya, salah satu penyebab semakin parahnya abrasi adalah banyaknya lumpur yang masuk ke laut dari aliran sungai. Ketika air laut pasang maka terjadi abrasi yang besar.

”Kami sudah pernah audiensi dengan Bupati pada tahun 2007, saat itu masih dijabat pak Hendro. Lalu tahun 2015 kemarin juga audiensi ke Bupati tapi belum ada langkah konkret,” ungkapnya.

Dia mengakui solusi untuk abrasi seperti penanaman mangrove maupun yang lainnya sudah menghabiskan dana besar. Tapi hasilnya masih tak mampu mengatasi masalah abrasi.

Berdasarkan data Pemkab Jepara. Lahan yang terkena abrasi sebanyak 938 hektare lebih. Bahkan ada satu desa yakni Bulak yang hilang ditelan abrasi. Sebagian besar abrasi terjadi di Kecamatan Kedung yang mencapai 460 hektare lebih.

Editor : Titis Ayu Winarni

Kuota Pupuk Urea di Jepara Ditambah 500 Ton

Beberapa petani di Jepara tengah memulai masa tanamnya. (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Beberapa petani di Jepara tengah memulai masa tanamnya. (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Meskipun pupuk urea bersubsidi tahun 2015 tersisa, di tahun 2016 ini Kabupaten Jepara justru mendapatkan kuota lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Penambahan kuota sekitar 500 ton, dari tahun 2015 yang dijatah 22.600 ton, kini menjadi 23.100 ton pupuk urea bersubsidi.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Jepara, Wasiyanto. Menurutnya, penambahan tersebut merupakan kebijakan dari pemerintah provinsi. Pihaknya mengakui jika tahun 2015 lalu pupuk bersubsidi tersebut memang masih tersisa.

”Untuk yang tersisa tahun 2015 lalu diserahkan kembali ke Pemerintah Provinsi untuk dialihkan ke kota atau kabupaten lain yang membutuhkan,” ujar Wasiyanto kepada MuriaNewsCom, Senin (25/1/2016).

Menurutnya, sisa pupuk yang tidak dapat dimanfaatkan tersebut karena musim tanam mundur akibat cuaca yang tak menentu. Jumlah pupuk yang tidak terserap tersebut pun cukup banyak. Meski begitu, tidak berarti kuota pupuk di Jepara tahun ini dikurangi. Justru ditambah karena musim tanam yang seharusnya di bulan November 2015 lalu, mundur di Januari 2016 ini.

”Sekarang pun musim tanam belum bisa serentak. Ada wilayah-wilayah tertentu yang sudah mulai tanam, dan ada pula yang lain belum bisa tanam,” katanya.

Dia menambahkan, untuk area tanam untuk semua jenis tanaman padi sekitar 44-46 ribu hektare dari 78-80 ribu hektare area tanam yang ada di kabupaten Jepara. Selebihnya baru jenis tanaman lain seperti jagung, ketela, tebu dan yang lainnya.

Editor : Titis Ayu

Duh, Sejumlah Petani di Jepara Galau, Ada Apa?

Proses penanaman padi di wilayah Kabupaten Jepara. Petani cemas memasuki Januari intensitas hujan belum juga meninggi. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Proses penanaman padi di wilayah Kabupaten Jepara. Petani cemas memasuki Januari intensitas hujan belum juga meninggi. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Meski musim hujan telah dimulai sejak awal Desember 2015 lalu, namun sampai pertengahan Januari 2016 ini intensitas turun hujan di Jepara belum begitu meninggi. Hal itu membuat sejumlah petani di wilayah Kabupaten Jepara cemas. Sebab, dengan intensitas hujan yang tak kunjung tinggi, tanaman mereka pun kekurangan air.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Jepara, Wasiyanto menjelaskan, sampai melewati pertengahan bulan Januari ini, intensitas turun hujan memang belum meninggi. Akibatnya, sejumlah petani yang telah melakukan penanaman terdampak, yakni tanaman mereka terancam puso.

”Wilayah pertanian di Jepara mayoritas masih mengandalkan air hujan. Sehingga, kalau hujannya tidak kunjung intens, tentu saja mereka kekurangan air,” kata Wasiyanto kepada MuriaNewsCom, Senin (18/1/2016).

Menurut dia, dari laporan yang dia terima sudah ada sejumlah petani yang terkena dampak. Misalnya para petani di Kecamatan Kedung yang memang sebagian tanaman terutama tanaman padi yang telah mereka tanam mulai rusak akibat kekurangan air.

Dia menambahkan, masalah cuaca ini memang cukup berdampak bagi pertanian di Jepara. Selain ancaman puso karena kekurangan air, musim tanam I yang biasa dilakukan pada bulan November, sampai Januari ini masih ada yang belum bisa tanam karena melihat kondisi cuaca yang belum memungkinkan.

Terpisah, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jepara Lulus Suprayitno mengatakan, sampai saat ini di wilayah Kabupaten Jepara memang intensitas turun hujan belum tinggi. Sehingga sektor pertanian di Jepara yang masih mengandalkan air hujan menjadi terdampak.

”Kondisi cuaca seperti ini diakibatkan karena anomali cuaca, sehingga meski sudah masuk musim hujan tapi kita rasakan seperti musim kemarau,” kata Lulus. (WAHYU KZ/TITIS W)

50 Petani Rumput Laut Karimunjawa Mengeluh

Salah seorang petani rumput laut menunjukkan hasil produksinya di Desa Kemujan, Karimunjawa. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Salah seorang petani rumput laut menunjukkan hasil produksinya di Desa Kemujan, Karimunjawa. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Petani rumput laut di kawasan Kepulauan Karimunjawa, tepatnya di Desa Kemujan mengaku banyak masalah. Baik masalah serangan hama maupun masalah harga jual yang dianggap relatif sulit. Sehingga, mereka yang berada di wilayah terluar Kabupaten Jepara itu mengeluh.

Salah satu petani rumput laut, Riyado Solikhin mengatakan, lebih kurang 50 petani rumput laut di Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa mengeluh. Sebab, saat ini permasalahan yang dihadapi petani rumput laut sangat kompleks.

”Di antaranya masalah serangan hama hingga soal harga jual rumput laut. Saat ini harga jual rumput laut anjlok. Akibatnya banyak yang merugi,” ujar Riyado kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, kerugian bisa dialami oleh petani karena untuk memulai menanam bibit rumput laut, para petani harus beli. Dia mencontohkan, untuk membeli bibit Rp 750 ribu, dan setelah dipanen, hasilnya hanya keluar Rp 800 ribu.

”Jadi selama dua bulan hanya dapat Rp. 50 ribu. Jelas rugi, karena kami juga butuh tenaga,” keluhnya.

Lebih lanjut Riyado menyampaikan, keuntungan yang didapat tersebut belum dikurangi dengan biaya operasional dan perawatan. Pasalnya, dalam merawat rumput laut dibutuhkan ketelatenan. Setiap hari harus memantau kondisi tanamanan di tengah laut agar tidak diserang hama. (WAHYU KZ/TITIS W)