Pemkab Jepara Ajak Perusahaan Swasta Wujudkan SiAngsa

MuriaNewsCom, Jepara – Pemkab Jepara gandeng perusahaan swasta guna wujudkan sistem pengangkutan sampah berbayar berbasis daring (online). SiAngsa atau Sistem Informasi Angkut Sampah, digadang dapat memaksimalkan upaya pemerintah menuntaskan masalah sampah yang menjadi momok di Bumi Kartini.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jepara Fatkhurohman mengatakan, volume sampah yang dihasilkan oleh warga sebesar 1.128 ton per hari. Namun hanya 11,51 persen atau 129,2 ton sampah, dari jumlah tersebut yang dapat tertampung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

“Dengan aplikasi SiAngsa, diharapkan pada 2022 kabupaten Jepara dapat mengangkut sampah dengan volume 127-390 ton per hari. Harapannya di tahun itu, sebanyak 15 kecamatan akan tercover oleh layanan tersebut,” ujarnya, sebagaimana rilis yang diterima MuriaNewsCom, Rabu (21/3/2018).

Fatkhurohman mengatakan, saat ini telah layanan terkait sampah telah mengcover 13 kecamatan. Namun, DLH memiliki sejumlah unit pengangkut yang hanya mampu menangani 9,5 persen dari kebutuhan layanan ideal.

Subiyanto Sekrataris Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara pun juga mengatakan hal senada. Dari aspek pengelolaan keuangan daerah tidak memungkinkan bagi daerah untuk secara fleksibel bisa melakukan angkut sampah berbayar.

APBD Kabupaten Jepara juga terserap cukup besar dan sistem retribusi telah diterapkan. Hanya saja realisasi yang ada ternyata hanya dibayar oleh 38 persen dari total potensi tertagih. Sementara APBD tidak cukup mampu menangani seluruh persoalan yang ada.

“Oleh karenanya, kami berharap (pihak swasta) kami harapkan tidak hanya berorientasi bisnis tetapi juga filantropis (amal),” ujarnya, mewakili Bupati Jepara Ahmad Marzuqi.

Dirinya berharap, perusahaan-perusahaan wajib Corporate Social Responsibility (CSR) di Jepara mampu memberikan manfaat kepada banyak orang. Khususnya untuk mengatasi berbagai isu lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Jepara secara keseluruhan.

Selain Pemkab dan Forum Literasi Lingkungan Hidup (FL2H) Kabupaten Jepara, serta keterlibatan KPP Pratama, beberapa perwakilan CSR yang diundang, termasuk PT Hwa Seung, PT Yazaki Sami, PT Sumitomo, PT Starcam, PT Kanindo, PT Parkland, dan PT Samwon.

Editor: Supriyadi

Menaker Minta Perusahaan di Kudus Berperan Aktif di Dunia Pendidikan

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri berfoto bareng dengan guru SMK Wisudha Karya Kudus, Jumat (8/9/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri mendorong perusahaan swasta untuk lebih banyak membantu pengembangan SMK. Itu dilakukan guna mengentaskan kemiskinan dan mempersiapkan tenaga kerja ahli.

“Kami mendorong perusahaan-perusahaan swasta untuk bersama-sama memajukan dunia pendidikan. Seperti halnya Djarum Foundation yang sudah bergerak membantu pengembangan SMK,” katanya saat kunjungan ke SMK Wisudha Karya, Jum’at (8/9/2017)

Menurut dia, dengan campur tangan perusahaan swasta, untuk mencetak tenaga ahli di Indonesia akan lebih mudah. Apalagi, perusahaan yang menyokong pendidikan guna pemenuhan kebutuhan dunia kerja tak hanya membantu dalam hal keterampilan saja. Namun juga untuk infrastruktur juga dilengkapi.

“Harapannya nanti tak hanya di Kudus, namun di wilayah lain juga ada pengembangan pendidikan oleh perusahaan swasta. Dan tidak Djarum Foundation saja, namun perusahaan lain juga,” ujarnya.

Dia menjelaskan, kebutuhan akan tenaga kerja di Indonesia sangat tinggi. Tercatat hingga 2030 nanti, tiap tahun kebutuhan tenaha kerja mencapai 3,9 juta. Sedang untuk memenuhinya, membutuhkan keterampilan ahli dalam bidangnya masing-masing.

Ditambahkan, sebenarnya problem kemiskinan di Indonesia adalah pada tenaga kerja yang kurang ahli. Sehingga mendapatkan pekerjaan seadanya dengan gaji yang seadanya pula. 

Sementara, Fakhrudin, Plt kepala SMK Wisudha Karya mengatakan selama ini lulusan SMK Wisudha Karya cukup terserap dalam dunia kerja. Bahkan, lulusan tahun ini, sekitar 82 persen lulusan sudah dipesan perusahaan sebelum lulus.

“Saat meluluskan tahun ini, semua jurusan ada 559 siswa. Dan kedepannya nanti akan lebih banyak lagi,” jelasnya.

Editor: Supriyadi

Perusahaan yang Curangi Nilai UMK 2017 Sedang Diburu Pemkab Kudus

ILUSTRASI

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Kudus – Pemkab Kudus, melakukan pengawasan terhadap perusahaan di wilayahnya. Pengawasan dilakukan terkait penerapan UMK di 2017.

Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha  Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus Bambang TW melalui Kabid Hubungan Industri Dwi Yusi Sasepti mengatakan, hingga kini beberapa perusahaan sudah ditinjau.

“Untuk saat ini kami mendatangi perusahaan besar dulu, seperti halnya Pura, Djarum dan sejumlah perusahaan dalam skala besar. Sejauh ini tidak ada masalah serta perusahaan sangat terbuka,” kata Dwi ditemui di Kudus, Rabu (18/1/2017).

Pihaknya masih akan melanjutkan pantauannya ke perusahaan lain. Pemerintah tidak mendatangi seluruh perusahaan yang ada.  Yang selalu rutin dilakukan saat kunjungan ke perusahaan adalah sosialisasi tentang hak-hak tenaga kerja.

“Untuk itulah kami juga jalin kerja sama dengan SPSI. Jadi selain menjalin hubungan baik dengan perusahaan, juga kami jalin hubungan dengan serikat-serikat yang juga ada di perusahaan,” ungkapnya. 

Pihaknya juga melibatkan pekerja dalam upaya pengawasan penerapan UMK. Dengan peran aktif pekerja atau karyawan, diharapakan tidak ada perusahaan yang membayar tak sesuai dengan UMK. Tak hanya itu, aturan tentang jaminan kesehatan dan K3 juga disosialisasikan kepada perusahaan dan buruh.

“Kami membuka pos pengaduan, sehingga jika nanti ada karyawan yang tidak diperlukan dengan semestinya akan kami tindaklanjuti. Tentunya setelah kami menyelidinya,” jelasnya. 

Besaran UMK Kudus 2017 telah  sebesar Rp 1.740.900. Jumlah tersebut  naik 8,25 persen dari 2016 sekitar Rp 1.608.200. Kenaikan UMK didasarkan pada PP 78 Tahun 2015, yang mengacu pada tingkat inflasi dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) secara nasional.

Editor : Akrom Hazami

Perusahaan yang Pekerjakan Orang Asing Harus Bayar Retribusi

Ilustrasi

Ilustrasi

 

KUDUS – Perusahaan di Kabupaten Kudus yang mempekerjakan pekerja asing bakal dikenai tambahan kewajiban membayar retribusi kepada daerah.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja (Dinsosnakertrans) Kudus Lutful Hakim mengatakan, selama ini pembayaran retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing hanya dibayarkan ke pemerintah pusat.

Lutful mengatakan, Pemkab akan memungut retribusi tersebut setelah resmi mengusulkan rancangan peraturan daerah (Raperda) retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.
Selain untuk memantau jumlah pasti tenaga kerja asing di Kudus, langkah ini sekaligus untuk melindungi pekerja lokal dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). “Selama ini retribusi hanya dibayar ke pusat. Rencananya nanti perusahaan diwajibkan membayar retribusi serupa ke daerah,” kata Lutful, Selasa (15/12).

Terkait besaran retribusi yang dikenakan, Lutful belum bisa memastikannya. Besaran retribusi akan dibahas saat pembahasan raperda bersama DPRD Kudus. Raperda tersebut sudah masuk dalam program legislasi daerah (Prolegda) 2016.

Lutful menambahkan, sejumlah daerah di Indonesia sudah melaksanakan perda serupa. Rata-rata besaran retribusi yang dikenakan sebesar 100 dolar AS per bulan. Pelaksanaan perda serupa di sejumlah daerah akan dijadikan rujukan dalam menyusun perda di Kudus.

Jumlah pekerja asing di Kabupaten Kudus diperkirakan bertambah setiap tahunnya. Namun, belum semua pekerja asing terdata di Dinsosnakertrans. “Sejauh ini baru empat tenaga kerja asing yang terdata di Dinsosnakertrans. Di luar itu, kami menduga jumlah pekerja asing bisa lebih banyak lagi dan belum melapor,” katanya.

Pekerja asing telah diatur melalui Peraturan Menakertrans Nomor 16 Tahun 2015. Selain melengkapi berkas administrasi dan data diri pekerja, perusahaan juga diminta menyerahkan laporan realisasi alih teknologi yang dilakukan tenaga kerja asing kepada tenaga kerja lokal.
Syarat itu dibuktikan dengan adanya sertifikat khusus yang dikeluarkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Perusahaan pun wajib menyediakan tenaga pendamping lokal untuk bisa mempekerjakan orang asing. (MERIE/AKROM HAZAMI)