Pengembangan Technopark Terhalang Payung Hukum, Ini Sikap Pemprov Jateng

Aktivitas di Solo Technopark. Pemprov Jateng menyiapkan pergub untuk meredisign seluruh technopark yang ada di provinsi ini. (Foto : Solo Technopark)

MuriaNewsCom, Semarang – Jawa Tengah tercatat menjadi salah satu provinsi yang mempunyai science technopark (STP) terbanyak dalam berbagai bidang. Namun pengembangan technopark masih terkendala payung hukum.

 Kepala UPP IPTEKIN Hatta Hatnansya Yunus mengatakan, beragam tantangan dalam mewujudkan technopark ideal telah diidentifikasi melalui evaluasi perkembangan technopark di Jateng kewartal pertama 2017.

Evaluasi tersebut antara lain meliputi struktur kelembagaan, ketergantungan terhadap APBN maupun APBD, belum tersedianya sumber inovasi hingga rendahnya partisipasi unsur akademisi, bisnis, pemerintah dan masyarakat/komunitas dalam techno park.

“Muara dari tantangan itu sebenarnya adalah belum tersedianya payung hukum tentang technopark, yang menjadi panduan dalam pendirian dan pengelolaannya. Itulah yang sekarang menjadi fokus utama,” katanya, Jumat (27/10/2017).

 Ia menyebut, Pemprov Jateng mengambil inisiatif untuk me-redesign technopark melalui peraturan gubernur (pergub) yang menjadi panduan penyelenggaraan technopark di Jawa Tengah.

“Dalam proses penyusunannya tentu membutuhkan masukan para pemangku kepentingan agar dapat tersusun payung hukum yang komprehensif dan selaras dengan kondisi Jawa Tengah. Makanya kemarin dilakukan diskusi bersama dengan pihak-pihak terkait,” ujarnya.

Technopark selama ini ungkapnya memang telah menghasilkan riset dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Inovasi tersebut kemudian dikomersialisasikan ke industri yang tentunya untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan.

“Jateng ingin meningkatkan fungsi technopark agar lebih maksimal. Karena jelas manfaatnya sangat besar dalam pengembangan perusahaan pemula berbasis teknologi dan inovasi,” terangnya.

Dengan adanya redesign ini ungkapnya, diharapkan lahir sebuah payung hukum berupa konsep pergub tentang pengembangan technopark di Jateng. Dengan demikian, tahap lanjut dari pengembangan technopark berupa penyusunan roadmap technopark dan model kolaborasi antartechnopark agar dapat dijalankan secara terstruktur hingga 2019 mendatang.

Gopa Koswara dari Direktorat Kawasan Sains Teknologi dan Penunjang lainnya Kemenristekdikti mengatakan, fungsi utama sebuah STP adalah  menjalankan riset, pengembangan teknologi dan bisnis yang berkelanjutan.

“Artinya yakni menumbuh kembangkan perusahaan pemula berbasis teknologi dan  memfasilitasi industri untuk memanfaatkan layanan di kawasan STP,” terangnya.

Selain itu STP berperan sebagai motor pertumbuhan kawasan baru. Pertumbuhan STP mendorong industri dan investasi masuk ke dalam kawasan, mendorong pertumbuhan lapangan kerja, dan efek berantai terhadap pertumbuhan di sekitarnya.

Editor : Ali Muntoha

Pemkab Kudus Berharap Ada Pergub Tentang Bantuan SMA

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Kudus – Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kudus Joko Susilo mengungkapkan, pihaknya mendorong Pergub soal pemkab boleh memberikan bantuan ke sekolah menengah atas (SMA) pascapengelolaan di tangan pemerintah provinsi.

“Kami tak bisa berbuat banyak, mau membantu tak bisa karena terganjal aturan. Jadi kami minta kepada dewan yang hari ini datang, agar dapat membantu kami,” kata Joko saat ada kunjungan DPRD Jateng di Kudus, Selasa (28/2/2017).

Jika Pergub keluar maka kabupaten bakalan menyesuaikan dengan aturan yang muncul. Seperti misalnya, jika kabupaten hanya boleh membantu sebagain kecil pendidikan, maka itulah yang bakal ditepati.

Mengenai langkah pemkab, kata Joko, pihaknya akan sesegera mungkin konsultasi dengan bupati pascasurat resmi Gubernur diterima. Setelah itu, barulah soal kesiapan seperti anggaran bakalan disesuaikan dalam pengajuan di dewan. “Kami akan senang membantu, bagaimanapun SMA bertempat di Kudus, sehingga kami juga yang merasakannya,” ucapnya.

Dia juga berharap supaya sekolah dapat digratiskan hingga 12 tahun. Dia tak ingin, jika sampai ada yang membayar lantaran kekurangan pembiayaan dan anggaran.

Editor : Akrom Hazami