Satpol PP: Perda Miras di Jepara Relevan, Tak Perlu Revisi

Petugas Satpol PP Jepara saat melakukan razia miras. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Petugas Satpol PP Jepara saat melakukan razia miras. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Kabupaten Jepara memiliki peraturan daerah (Perda) tentang Minuman Keras (Miras), yakni nomor 2 tahun 2013. Dalam Perda tersebut dikatakan bahwa untuk Miras di Jepara adalah nol persen. Perda tersebut dinilai masih relevan dan belum ada wacana direvisi.

Hal itu seperti yang dikatakan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jepara Trisno Santosa. Menurut dia, pihaknya belum merencanakan untuk mengajukan revisi terhadap Perda tersebut.

”Perda yang ada tersebut masih relevan. Yang dibutuhkan tinggal penegesan dalam pelaksanaan hingga penjatuhan sanksi,” ujar Trisno kepada MuriaNewsCom, Selasa (24/5/2016).

Menanggapi wacana Mendagri Cahyo Kumolo yang menginginkan agar semua daerah memiliki dan memperkuat Perda miras masing-masing. Selain itu, juga Mendagri juga menginginkan agar Perda tersebut sinkron dengan peraturan di atasnya.

”Tidak ada masalah dengan Perda Nomor 2 tahun 2013 tentang miras. Tinggal pelaksanannya saja. Kami belum memiliki rencana untuk mengajukan revisi. Terlebih belum ada surat resmi dari Kementerian terkait,” terangnya.

Dia juga mengemukakan, revisi memungkinkan akan diajukan jika nanti ada revisi dari peraturan di atasnya. Misalnya dalam peraturan pemerintah (PP) mengenai tindak pidana ringan (Tipiring) yang menjadi acuan dalam Perda miras di Jepara, khususnya mengenai sanksi bagi penjual miras.

Perda Nomor 2 Tahun 2013 disebutkan, bahwa penggunaan minol di Jepara hanya dibolehkan untuk ritual keagamaan, upacara adat, pengobatan, dan tamu hotel berbintang. Selain untuk keperluan mendesak dan sifatnya eksklusif itu, penjualan dan peredaran miras terancam sanksi kurungan tiga bulan dan denda Rp 50 juta.

Editor: Supriyadi

BACA JUGA: Catat, Perda Miras di Jepara Nol Persen Alkohol

Catat, Perda Miras di Jepara Nol Persen Alkohol

Petugas Satpol PP Jepara saat melakukan razia miras belum lama ini. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Petugas Satpol PP Jepara saat melakukan razia miras belum lama ini. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Kabupaten Jepara memiliki aturan pelarangan minuman keras (Miras) maupun Minuman Beralkohol (Minol), yang terdapat dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2013. Hal itu sebagai bukti bahwa semua jenis Miras di Kabupaten Jepara dilarang.

Meski begitu, adanya Perda tersebut tak semata-mata mampu menghilangkan minuman haram tersebut hilang dari kota ukir. Pasalnya, petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jepara masih kerap menemukan barang bukti Miras dari hasil razia yang dilakukan.

Kepala Satpol PP Jepara, Trisno Santosa mengatakan, pihaknya selalu menggalakkan razia ke sejumlah tempat ang diduga menjadi tempat peredaran Miras. Dari hasil razianya, banyak ditemukan miras berbagai merk dan kemasan masih banyak beredar di masyarakat.

”Di dalam Perda sudah jelas, Jepara 0 persen alkhohol. Sudah sering kami razia, bahkan di tempat yang semula ditemukan barang bukti, ketika dirazia lagi juga masih ada lagi. Mereka tidak jera meskipun usdah diberi sanksi,” ujar Trisno kepada MuriaNewsCom, Selasa (24/5/2016).

Lebih lanjut dia mengemukakan, dalam Perda Nomor 2 Tahun 2013 sudah disebutkan, bahwa penggunaan minuman beralkohol di Jepara hanya dibolehkan untuk ritual keagamaan, upacara adat, pengobatan, dan tamu hotel berbintang.

Berkait dengan sanksi bagi penjual minol, ditambahkan Trisno, jika seorang pedagang baru sekali terjaring razia minol, maka hanya diberi peringatan dengan mengisi surat pernyataan. Tapi jika sudah terjaring razia berulang kali akan dikenakan sanksi Tipiring.

”Sanksi tipiring pidana tiga bulan dan denda maksimal Rp 50 juta. Tapi biasanya putusan hakim tidak maksimal, kelihatannya celah itu yang dimanfaatkan penjual,” imbuhnya.

Editor: Supriyadi

Belum Ada Perbup, Perda Miras di Blora Masih Ngambang

Pemusnahan miras oleh jajaran forkopinda Blora beberapa waktu yang lalu. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Pemusnahan miras oleh jajaran forkopinda Blora beberapa waktu yang lalu. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

MuriaNewsCom, Blora – Belum adanya penjabaran terhadap Perda nomor 7 tahun 2015 yang mengatur mengenai minuman keras (Miras) dinilai masih ngambang. Ini lantaran, belum ada Perbup sebagai penjabaran secara detail dari Perda itu.

”Pemerintah Kabupaten (Pemkab) saat ini sedang menyusun Perbup yang menjabarkan perda,” kata Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Blora, Siswanto (17/5/2016).

Dalam Perbup nanti, kata Siswanto, akan mengatur secara detail terkait peredaran miras. Ini mengingat masih diperbolehkannya minimarket dan hotel menjual miras asalkan berizin. Tentu hal itu akan berdampak bagi perkembangan generasi muda yang secara mudah memperoleh miras.

Sembari menunggu Perbup selesai, Siswanto menginginkan agar stakeholder terkait mensosialisasikan Perda kepada masyarakat secara luas. Hal itu ditengarai bisa efektif ketika Perbup telah siap dan masyarakat luas telah mengetahui konten Perda.

”Dalam Perbup nanti mengatur detail teknis pelarangan, perizinan, penyitaan dan penyegelan,” imbuhnya.

Siswanto melanjutkan, bahwa dalam Perda telah diatur sanksi secara jelas. Dalam Perda tersebut diatur bahwa denda minimal Rp 25 juta dan denda maksimal Rp 50 juta. “sedangkan, untuk hukuman kurungan maksimal 6 bulan,” jelasnya.

Siswanto juga mendesak agar Perbup segera diselesaikan. Mengingat dampaknya bagi generasi muda yang sangat riskan.

Editor: Supriyadi

Pengurusan Izin Penjualan Miras di Blora Nihil

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Blora – Keinginan Pemerintah Kabupaten Blora untuk mencegah beredarnya minuman keras (miras) di wilayah itu, diwujudkan dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Peredaran dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Adanya perda itu diharapkan bisa menjadi upaya menegakkan aturan hukum untuk menindak peredaran miras di wilayah tersebut. Di dalam perda itu itu juga tercantum jika mini market atau hotel yang menjual miras harus memiliki izin resmi.

Terkait izin penjulan miras tersebut, hingga triwulan pertama 2016 ini, belum ada satupun minimarket maupun hotel berbintang yang ada di Blora mendaftarkan izin menjual miras.“Hingga tiga bulan pertama, belum ada yang mengurus perizinan penjualan miras,” ujar Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) Blora, Puwanto kepada MuriaNewsCom.

Di Blora sendiri, terutama Cepu, terdapat banyak hotel berbintang dengan mayoritas konsumen merupakan warga negara asing. Hal itu sangat tidak dipungkiri adanya peredaran miras. Namun, yang disayangakan, sampai saat ini masih belum ada satupun hotel yang mengurus perizinan penjualan miras.

Siswanto, Anggota Komisi A DPRD Blora mengatakan, minimarket dan hotel diminta patuhi aturan, yakni harus mengurus perizinan jika menjual minuman keras. Hal itu, agar tidak semua tempat dan toko bisa menjual miras secara sembarangan.

Selain itu, dengan mengurus perizinan, bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Pihak berwenang, dalam hal ini Satpol PP dan BPMPP harus lakukan inventarisasi,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Banleg Siapkan Perda Miras

Anggota Komisi A Siswanto dan Ketua Komisi A DPRD Blora saat melakukan monitoring Miras di Supermarket beberapa Waktu lalu.(MURIANEWS/PRIYO)

BLORA – Badan legislasi (Banleg) DPRD menyiapkan rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif tentang minuman beralkohol atau minuman keras (miras). Pembahasan mengenai persiapan raperda itu terus diintensifkan. Pembentukan Perda tersebut untuk menindaklanjuti peraturan dari kementerian perdagangan (Kemendag) yang melarang penjualan miras atau minuman beralkohol di swalayan atau supermarket.

Lanjutkan membaca