Apes, Bocah 13 Tahun di Pati Ini Dituduh Tabrak Lari Sebelum Motornya Dicuri

MuriaNewsCom, Pati – Nasib apes dialami Arya Eka S, warga Desa Lengkong, Kecamatan Batangan. Bocah 13 tahun itu kehilangan sepeda motor Vario 125 bernopol K 5489 JV setelah dikerjai penipu dengan dalih menjadi pelaku tabrak lari.

Kapolsek Batangan AKP Endah Setianingsih mengatakan, hal apes tersebut terjadi Rabu (10/1/2018) sekitar pukul 17.00 WIB, kemarin. Saat itu, korban bersama temannya sedang berpergian menggunakan sepeda motor.

Nahas, saat melintas di jalan Desa Lengkong, mereka dikejutkan dengan kedatangan dua orang laki-laki pengendara Yamaha MIO warna putih. Keduanya langsung menuduh korban telah menabrak seseorang.

”Setelah itu, kedua pelaku mengajak korban dan temannya untuk menemui orang yang diaku sebagai korban, dengan maksud menyelesaikan kasus tersebut,” katanya.

Hanya, lanjut kapolsek, di tengah perjalanan seorang pelaku turun kemudian memboncengkan korban dan diajak muter-muter. Sementara satu pelaku lainnya mengaku harus menjemput anaknya ke Rembang.

“Sesampainya di depan SDN 01 Klayusiwalan pelaku menurunkan korban dan temannya itu. Bilangnya motornya dipinjam sebentar, dan kedua bocah tadi diminta menunggu. Namun sudah ditunggu lama sepeda motor milik korban tidak juga dikembalikan,” ujarnya.

Atas hal tersebut, kemudian dua bocah pulang dan menceritakan kepada orangtuanya. Sesaat kemudian mereka melaporkan ke pihak kepolisian untuk penanganan lebih lanjut.

Editor: Supriyadi

Catut Nama Bupati Kendal, 2 Pria Ini Kuras Uang Calon Perangkat Desa

MuriaNewsCom, Kendal – Dua orang yang mengaku sebagai anggota LSM, melakukan penipuan terhadap calon perangkat desa di Kabupaten Kendal. Dengan mencatut nama bupati Kendal, pelaku berhasil menguras uang calon perangkat desa mencapai puluhan juta rupiah.

Kedua pelaku yakni Mugi Widodo dan Muhammad Sumartono, keduanya berhasil meraup uang sebesar Rp 26 juta dari dua korban. Keduanya tertangkap basah saat hendak memeras dan mengibuli korbannya.

Dalam aksinya, keduanya mengaku orang dekat atau orang suruhan bupati dan menjanjikan bisa meloloskan peserta seleksi perangkat desa hingga pelantikan. Bahkan mereka menjamin bisa mengubah posisi rangking peserta dalam tes CAT.

Dua korbannya yakni Jambari salah satu orang tua peserta seleksi. Satu lainnya yakni Ida Fitriana peserta seleksi asal Kecamatan Kankung. Dari pemeriksaan polisi, Jambari mengaku jika kedua pelaku meminta untuk disediakan uang sebesar Rp 40 juta.

“Alasan para pelaku jika tidak disediakan uang tersebut, maka anaknya yang sudah peringkat satu dalam tes CAT tidak akan ikut dilantik. Hal itulah yang menyebabkan korban kemudian merasa berat untuk tidak percaya,” kata Kapolres Kendal, AKBP Adi Wijaya.

Dari hasil penyidikan dimungkinkan ada keterlibatan pelaku lain. Begitupun korban-korbannya juga masih didalami karena bisa jadi korbannya juga bertambah.

“Kami masih menunggu hasil penyidikan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan kedua tersangka serta barang bukti. Tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus ini,” ujarnya.

Selain mengamankan dua pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti total uang hasil penipuan yakni Rp 26 juta. “Dari korban Jambari Rp 1 juta sebagai uang muka, kemudian dari korban lainnya Rp 25 juta. Jadi total barang bukti ada 26 juta,” tandasnya.

Kasatreskrim Polres Kendal, AKP Aris Munandar keduanya akan dijerat dengan Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan dan Pasal 378 tentang Penpiuan. “Ancaman pidananya lima tahun penjara,” terangnya.

Editor : Ali Muntoha

Warga Iran yang Mencuri di Toko Seluler Juwana Divonis 4 Bulan Penjara

Kedua terdakwa berkebangsaan Iran divonis empat bulan penjara lantaran terbukti mencuri uang di sebuah toko seluler Juwana. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Dua warga berkebangsaan Iran, Bizhan Shabanishrinbolagh (52) dan Farzad Hosseini Zadeh (31) divonis empat tahun penjara. Keduanya diadili di Pengadilan Negeri Pati, Rabu (29/11/2017).Bizan dan Farzad terbukti melakukan tindak pidana pencurian berkedok hipnotis dengan menggasak uang Rp 5 juta di sebuah toko seluler di kawasan Juwana beberapa waktu lalu.

“Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian. Setelah melalui sidang, kami memutuskan untuk memvonis empat bulan kurungan penjara karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya,” ujar Hakim Ketua, Anik Istirochah.

Baca: Menghipnotis Karyawan Toko HP di Pati, 4 Warga Iran Dibekuk di Polisi

Keduanya dijerat dengan Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHPidana. Majelis hakim memberikan putusan yang ringan dengan alasan kedua terdakwa sopan selama persidangan, mengembalikan kerugian pemilik toko seluler, dan menyesali perbuatannya.

Kendati kedua warga Iran tersebut menggunakan bahasa Persia, persidangan tetap berjalan lancar. Pasalnya, persidangan dibantu penerjemah sesuai dengan kompetensinya.

Jaksa penuntut umum (JPU) Endah Kurnianingsih menjelaskan, putusan majelis hakim memvonis lebih ringan dari tuntutannya. Namun, pihaknya menerima keputusan tersebut karena sejumlah faktor.

Baca: Penipu dari Iran yang Hipnotis Karyawan Konter HP di Juwana Tak Bisa Bahasa Inggris, Begini Reaksi Polisi

Terlebih, kondisi Bizhan sedang tidak baik. Dia mengalami sakit jantung hingga dipasang ring. Karena itu, dia ingin segera menjalani tahanan.

Diberitakan sebelumnya, kedua warga Iran tersebut dibekuk petugas Polsek Juwana dan Polres Rembang lantaran mencuri uang senilai Rp 5 juta dari sebuah toko seluler di Juwana. Keduanya ditangkap bersama dua rekan lainnya saat berada di Hotel Fave Rembang.

Editor: Supriyadi

Tilep Uang Ratusan Juta, Calo CPNS di Grobogan Ditangkap Polisi

Seorang warga Kelurahan Kuripan, Kecamatan Purwodadi diamankan anggota Satreskrim Polres Grobogan karena diindikasikan terlibat penggelapan dan penipuan terkait penerimaan CPNS. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, GroboganSeorang warga Kelurahan Kuripan, Kecamatan Purwodadi diamankan anggota Satreskrim Polres Grobogan karena diindikasikan terlibat penggelapan dan penipuan.

Pelaku bernama Kistiyono Munandar (49) diamankan menyusul adanya laporan dari dua orang korbannya. Yakni, Tasman (64), warga Kelurahan/Kecamatan Wirosari dan Suyatman (51), warga Desa Bandungsari, Kecamatan Ngaringan.

Kasus yang menimpa kedua korban itu sudah terjadi awal tahun 2014 lalu. Saat itu, pelaku mengaku bisa memasukkan anak korban menjadi CPNS untuk formasi bidan. Namun, untuk memuluskan jadi CPNS, keduanya harus menyediakan sejumlah uang.

Agar anaknya bisa jadi CPNS, Tasman sudah menyerahkan uang senilai Rp 95 juta. Sedangkan Suyatman sudah setor Rp 40 juta. Selain dalam bentuk tunai, sebagian uang juga dikirimkan lewat transfer bank.

Setelah menyerahkan uang, janji menjadikan anaknya jadi CPNS tak kunjung terealisasi. Merasa ditipu, keduanya akhirnya memilih melaporkan kasus itu pada pihak kepolisian.

“Setelah ada laporan, tersangka berhasil kita amankan. Kasus ini masih kita kembangkan karena bisa jadi ada korban lainnya,” kata Kasat Reskrim Polres Grobogan AKP Swasana, Jumat (20/10/2017).

Tersangka bakal dijerat dengan Pasal 378 Jo 372 KUH Pidana tentang penipuan dan penggelapan. Berdasarkan pasal ini, tersangka bisa diancam dengan hukuman 4 tahun penjara.

“Terkait kejadian ini, saya mengimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap omongan atau janji dari pihak tertentu yang mengaku bisa membantu memasukkan jadi CPNS,” katanya. 

Editor: Supriyadi

Polisi Mulai Tindaklanjuti Laporan Nasabah Koperasi Syariah Mualamah Primadana

Seorang nasabah Koperasi Syariah Muamalah Primadana mendatangi kantor koperasi yang berada di Jalan Suryojenggolo, Desa Kuwu, Kecamatan Kradenan, Grobogan yang sudah sepi tanpa aktivitas, Senin (25/9/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Laporan dugaan penipuan dan penggelapan yang dilayangkan nasabah Koperasi Syariah Mualamah Primadana ke Polres Grobogan mulai ditindaklanjuti. Sejumlah korban sudah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Selain itu, korban juga diminta melengkapi bukti-bukti pendukungan untuk melengkapi laporan.

“Laporan itu sudah kita tangani. Kami sedang mendalami dan mengumpulkan bukti-bukti tambahan. Termasuk diantaranya memintai keterangan saksi-saksi lain dan nasabah koperasi yang jadi korban,” kata Wakapolres Grobogan Kompol Wahyudi Satrio Bintoro, Sabtu (30/9/2017).

Menurut Wahyudi, pihaknya akan menangani kasus dugaan penipuan dan penggelapan itu sampai tuntas. Dari pemeriksaan sementara, diketahui manajer koperasi diduga kuat sudah menghilang sejak beberapa bulan lalu.

Mengenai jumlah kerugian maupun berapa banyak nasabah yang jadi korban, Wahyudi belum bisa memastikan. Soalnya, proses pemeriksaan masih dalam tahap awal.

Seperti diberitakan, kasus dugaan penipuan dan penggelapan menimpa sejumlah nasabah Koperasi Syariah Muamalah Primadana. Yakni, menyangkut dana talangan haji dan bunga deposito. Buntut tidak adanya kejelasan, beberapa nasabah koperasi memilih melaporkan kasus tersebut pada pihak Polres Grobogan, Selasa (19/9/2017) lalu.

Sejumlah nasabah dan pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Grobogan sempat mendatangi kantor koperasi yang berada di Jalan Suryojenggolo, Desa Kuwu, Kecamatan Kradenan, Grobogan tersebut, Senin (25/9/2017).

Saat tiba di lokasi, para nasabah tidak menjumpai aktivitas apapun. Kondisi kantor yang sudah lama tutup terlihat mangkrak.

Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UMKM Grobogan Pariman mengatakan, pihaknya masih mengumpulkan data-data terkait kepengurusan koperasi tersebut. Saat ini pihaknya mencari keberadaan pengurus koperasi lainnya untuk mencari data. Hal itu dilakukan karena manajer koperasi diduga kabur dan tidak diketahui keberadaannya. 

Editor: Supriyadi

Kantor Mangkrak, Nasabah Koperasi Syariah Muamalah Primadana Grobogan Meradang

Seorang nasabah Koperasi Syariah Muamalah Primadana mendatangi kantor koperasi yang berada di Jalan Suryojenggolo, Desa Kuwu, Kecamatan Kradenan, Grobogan yang sudah sepi tanpa aktivitas, Senin (25/9/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Sejumlah nasabah Koperasi Syariah Muamalah Primadana mengungkapkan keresahannya pada pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Grobogan, Senin (25/9/2017).

Hal itu disampaikan saat mereka bersama-sama mendatangi kantor koperasi yang berada di Jalan Suryojenggolo, Desa Kuwu, Kecamatan Kradenan, Grobogan tersebut.

Saat tiba di lokasi, para nasabah tidak menjumpai aktivitas apapun. Kondisi kantor yang sudah lama tutup terlihat mangkrak.

Halaman kantor terlihat dipenuhi daun-daun kering yang berguguran. Sepinya kantor koperasi bisa dilihat dari balik pagar setinggi 1 meter.

Kondisi kantor koperasi yang sudah sunyi langsung menambah kekhawatiran nasabah terkait dana yang sudah disetorkan beberapa waktu lalu. Mereka berharap agar dana yang sudah disetorkan masih bisa dikembalikan oleh pihak pengelola koperasi.

”Saya sudah menyetorkan dana untuk program talangan haji sebesar Rp 53 juta. Namun, uang tersebut tidak dibayarkan pihak koperasi kepada bank pemerintah yang ditunjuk sebagai pengumpul dana talangan haji,” kata Suharno (52), salah satu nasabah.

Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UMKM Grobogan Pariman mengatakan, pihaknya masih mengumpulkan data-data terkait kepengurusan koperasi tersebut. Saat ini pihaknya mencari keberadaan pengurus koperasi lainnya untuk mencari data. Hal itu dilakukan karena manajer koperasi diduga kabur dan tidak diketahui keberadaannya.

”Kami ke lokasi untuk mengecek kantor dan memastikan keberadaan pengurus koperasi. Ternyata sudah tidak beraktivitas dan tutupnya koperasi ini tidak dilaporkan kepada dinas, sehingga tergolong janggal,” jelasnya.

Seperti diberitakan, kasus dugaan penipuan dan penggelapan menimpa sejumlah nasabah Koperasi Syariah Muamalah Primadana. Yakni, menyangkut dana talangan haji dan bunga deposito. Buntut tidak adanya kejelasan, beberapa nasabah koperasi memilih melaporkan kasus tersebut pada pihak Polres Grobogan, Selasa (19/9/2017).

Kasat Reskrim Polres Grobogan AKP Swasana mengatakan, laporan terkait nasabah koperasi tersebut telah masuk ke mejanya. Pihaknya akan mempelajari laporan terlebih dahulu untuk menentukan langkah yang akan diambil terkait kasus itu.

”Laporannya masih tahap awal. Kami akan periksa saksi-saksi terlebih dahulu,” katanya.

Editor: Supriyadi

Dilaporkan ke Polisi, Manajer Koperasi Syariah Muamalah Grobogan Menghilang

Salah satu nasabah Koperasi Syariah Muamalah Primadana membuat laporan ke Mapolres Grobogan terkait dugaan penipuan dan penggelapan, Selasa (19/8/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, GroboganKoperasi Syariah Muamalah Primadana yang diduga melakukan penipuan terhadap sejumlah nasabahnya ternyata sudah tidak buka lagi alias berhenti beroperasi.

Koperasi yang berlokasi di Desa Kuwu, Kecamatan Kradenan itu sudah terlihat tidak melakukan aktivitas sekitar bulan Juli lalu.

Setelah berhenti beroperasi, banyak nasabah yang kebingungan. Terlebih, manajer koperasi bernama Jana Suryana itu juga tidak diketahui keberadaannya.

Beberapa nasabah sempat mencari keberadaan manajer koperasi di rumahnya di Desa Sendangrejo, Kecamatan Ngaringan. Namun, hasilnya nihil.

Baca Juga: Merasa Kena Tipu, Nasabah Koperasi di Kradenan Grobogan Ini Lapor Polisi

Kepala Desa Sendangrejo Cipto Ribowo ketika dihubungi wartawan membenarkan jika manajer koperasi yang dilaporkan nasabahnya itu memang tercatat sebagai warganya. Namun, yang bersangkutan bersama istri dan kelima anaknya sudah pergi meninggalkan rumah sejak bulan Juli lalu.

”Sudah tidak ada disini dan saya juga sedang mencari keberadaannya. Soalnya, ada tiga warga Sendangrejo yang juga sudah setor uang ke koperasi itu. Totalnya, ada sekitar Rp 110 juta. Saya ingin agar uang warga itu dikembalikan,” katanya.

Kasus dugaan penipuan pada nasabah koperasi tersebut ternyata juga sudah mendapat perhatian dari Dinas Koperasi dan UMKM Grobogan. Dinas terkait bahkan berencana melakukan pemeriksaan pada koperasi tersebut.

”Pemeriksaan meliputi penelusuran manajer, pengurus, juru buku atau pegawai bidang pembukuan,” kata Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Pariman, Rabu (20/9/2017).

Menurut Pariman, kinerja koperasi tersebut sebelumnya berjalan baik. Bahkan, koperasi itu juga punya cabang di Kecamatan Gabus dan Penawangan.

Tanda-tanda adanya masalah mulai muncul sekitar pertengahan tahun 2017. Hal ini diketahui dengan adanya sejumlah nasabah koperasi yang datang ke dinasnya untuk berkonsultasi.

”Pada nasabah yang datang kami sarankan untuk melapor ke polisi. Soalnya, ada dugaan terkait penipuan,” katanya.

Seperti diberitakan, kasus dugaan penipuan dan penggelapan menimpa sejumlah nasabah Koperasi Syariah Muamalah Primadana. Yakni, menyangkut dana talangan haji dan bunga deposito. Buntut tidak adanya kejelasan, beberapa nasabah koperasi memilih melaporkan kasus tersebut pada pihak Polres Grobogan, Selasa (19/9/2017).

Editor: Supriyadi

Merasa Kena Tipu, Nasabah Koperasi di Kradenan Grobogan Ini Lapor Polisi

Salah satu nasabah Koperasi Syariah Muamalah Primadana membuat laporan ke Mapolres Grobogan terkait dugaan penipuan dan penggelapan, Selasa (19/8/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Kasus dugaan penipuan dan penggelapan menimpa sejumlah nasabah Koperasi Syariah Muamalah Primadana. Buntut tidak adanya kejelasan, nasabah koperasi yang ada di Desa Kuwu, Kecamatan Kradenan itu memilih melaporkan kasus tersebut pada pihak Polres Grobogan, Selasa (19/9/2017).

Dugaan penipuan berawal saat nasabah ditawari untuk program dana talangan pendaftaran ibadah haji, beberapa waktu lalu. Nasabah yang ikut program ini, harus menyetorakan uang muka Rp 6,5 juta dan pelunasannya Rp 22,5 juta. Sehingga total dana yang harus dibayarkan untuk dana talangan sebanyak Rp 29 juta.

“Saya sudah menyetor dana sampai lunas untuk tahapan awal itu. Tetapi sampai sekarang belum memperoleh kejelasan terkait status pendaftaran haji tersebut,” kata Ahmad Khairul (37), salah satu nasabah yang bertindak sebagai palapor.

Selain masalah dana talangan pendaftaran, ada nasabah yang melaporkan terkait setoran simpanan berjangka atau deposito sebesar Rp 240 juta pada koperasi tersebut. Setelah disetorkan, nasabah ini hanya dua kali menikmati bunga deposito sebesar 2 persen per bulan.

“Dengan iming-iming bunga 2 persen, saya langsung menaruh uang untuk deposito. Hanya dua kali dapat bunga dan sampai saat ini uangnya tidak bisa ditarik karena koperasinya sudah tutup,” kata Sujoko (35), nasabah lainnya.

Kasat Reskrim Polres Grobogan AKP Swasana mengatakan, laporan terkait nasabah koperasi tersebut telah masuk ke mejanya. Pihaknya akan mempelajari laporan terlebih dahulu untuk menentukan langkah yang akan diambil terkait kasus tersebut.

Editor: Supriyadi

Ini Kisah Pilu Para Korban Penipuan Relawan Haji Si Tukang Pijat Asal Jepara

Agus Widodo si tukang pijat penipu dibawa kembali ke tahanan setelah gelar perkara, Selasa (19/9/2017). (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Pupus sudah harapan Suparno berangkat ke Tanah Suci, lantaran ia ditipu oleh Agus Widodo yang menawarkannya menjadi seorang tukang pijit bagi jamaah haji. Kini ia hanya bisa harap-harap cemas apakah uangnya sebesar Rp 15 Juta bisa kembali ke tangannya. 

“Saya aslinya bukan pemijit, namun ditawari Agus kursus pijit. Nanti janjinya kalau bisa saya diberangkatkan ke Mekah membantu jemaah yang membutuhkan jasa pijat. Saya sempat dilatih memijit tapi sebentar, katanya mau dilatih intensif kalau jadi berangkat. Namun sampai sekarang tidak juga diberangkatkan,” kata dia Selasa (19/9/2017) seusai konferensi pers di Mapolres Jepara. 

Baca Juga: 8 Bulan Beroperasi, Tukang Pijit Penipu Asal Jepara Ini Kantongi Uang 200 Juta

Suparno melaporkan “sang guru pijit” karena hingga kini uang pendaftaran untuknya dan istrinya tak kunjung dikembalikan. Padahal untuk mengumpulkannya warga Desa Jebol, Kecamatan Mayong itu harus banting tulang sebagai supir. 

“Niatnya saya ikut Agus supaya sekalian saya bisa berhaji dengan menjadi relawan pijit. Namun nyatanya tidak kunjung berangkat uang saya pun tak kembali,” tuturnya. 

Baca Juga: Begini Cara Tukang Pijat Asal Jepara Kibuli Korbannya Hingga dapat Uang Ratusan Juta

Korban lain Arifan mengaku telah menyetorkan uang sejumlah Rp 7,7 juta kepada Agus. Namun nasibnya sama dengan Suparno, ia ditipu.

“Untuk meyakinkan saya bahwa Agus itu memang dekat dengan pejabat, ia selalu membawa serta album foto yang isinya adalah dirinya sedang berpose dengan polisi hingga presiden,” ungkapnya 

Sementara itu Agus Widodo si tukang pijit itu mengaku belum bisa mengembalikan uang murid-muridnya. “Ya baru kita usahakan tapi ya tidak tahu ini bisa kembali atau tidak,” katanya.

Ia mengaku sudah menjadi pemijit sejak 28 tahun silam. Sekali memijit ia biasa memungut upah dari mulai Rp 10 ribu hingga Rp 100 ribu bergantung kondisi ekonomi si pasien. 

Seperti diketahui, Agus Widodo dicokok petugas Satreskrim Polres Jepara karena menipu puluhan orang dengan iming-iming diberangkatkan sebagai relawan pijit jamaah haji di Mekah.

Setelah mengumpulkan ratusan juta dari sekitar 50 orang, uang tersebut justru digunakan untuk hal-hal yang tak berguna. Seperti pembuatan seragam, menginap di hotel dan biaya akomodasi ke Jakarta. Hingga akhirnya janji manis berangkat ke Mekah tak terlaksana.

Tersangka terancam hukuman selama empat tahun penjara karena melanggar pasal 378 juncto pasal 372 KUHP yakni penggelapan uang.

Editor: Supriyadi

Begini Cara Tukang Pijat Asal Jepara Kibuli Korbannya Hingga dapat Uang Ratusan Juta

Agus Widodo (49), warga Desa Kerso, Kecamatan Kedung saat gelar perkara di Mapolres Jepara, Selasa (19/9/2017). (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Agus Widodo si tukang pijit menipu puluhan orang dengan modus akan dijadikan relawan pijit haji dan akan diberangkatkan ke Mekah, dengan syarat menyerahkan sejumlah uang. Lalu bagaimana warga Desa Kerso, Kecamatan Kedung itu melancarkan aksi tipu-tipunya itu?

Kepada petugas aksinya bermula ketika ia memiliki ide untuk menyurati Presiden Joko Widodo guna mengutarakan keinginannya untuk dapat menjadi relawan pijat haji. Surat yang ia kirimkan pada akhir Desember 2016, ternyata dibalas oleh Kesekretariatan Negara. 

“Awalnya saya menyurati Presiden Jokowi mengutarakan niat saya. Lalu dibalas oleh setneg untuk berkoordinasi dengan Kementrian Agama RI. Lalu saya pergi ke Dirjen Pelaksanaan Haji dan Umroh kemudian suruh membuat proposal. Di sana bilangnya petugas cuma bagus-bagus gitu. Lalu saya mantab mengumpulkan murid kursus pijat, yang nantinya akan menjadi relawan. Kira-kira awal tahun ini, dan berangkatnya pada tanggal 7 Agustus 2017 lalu seharusnya,” katanya, Senin (19/9/2017). 

Baca Juga: Tipu Puluhan Warga Jadi Relawan Haji, Tukang Pijit di Jepara Ini Diciduk Polisi

Tanpa memperhatikan isi surat dan prosedur resmi, Agus potong kompas dengan mengumpulkan beberapa orang calon relawan tukang pijit. Untuk meyakinkan para korbannya, ia kerap kali membawa beberapa album foto, berisi pose dirinya dengan pejabat-pejabat tinggi. Di antaranya Presiden RI Joko Widodo, Pejabat Kabupaten Jepara bahkan bersama Kapolres Jepara.

Berbekal album foto tersebut, ia bahkan bergerilya mencari mangsa. Agus meyakinkan setiap orang yang ditemuinya untuk dapat menyerahkan uang mulai dari Rp 8 juta hingga belasan juta.

Dari sekian banyak banyaknya korban, ia mendapatkan uang hingga Rp 200 juta. Hanya, uang tersebut habis digunakan untuk pembuatan sertifikat, seragam, biaya tanggungan dan akomodasi.

Foto bareng presiden jadi salah satu alat yang digunakan Agus Widodo yakinkan korbannya menjadi relawan pijat hari. (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

Kapolres Jepara AKBP Yudianto Adi Nugroho mengakui dalam album foto milik Agus terdapat foto dirinya.

“Saat itu sedang ada acara di pendapa Kabupaten. Nah ada seorang pejabat dari Kabupaten yang mengenalkan orang ini (Agus) kepada saya, bilangnya mau foto. Masa saya menolak kalau diajak foto orang. Tampilan dia (Agus) saat itu pun seperti pegawai negeri,” terangnya sambil melihat koleksi foto milik Agus. 

Baca Juga: 8 Bulan Beroperasi, Tukang Pijit Penipu Asal Jepara Ini Kantongi Uang 200 Juta

Namun saat dikonfirmasi dengan pelaku, Agus si tukang pijat menolak mengakui album foto tersebut merupakan senjata untuk menarik murid kursus pijat. Selain dua album foto, barang bukti yang disita adalah kwitansi penyerahan uang, surat pernyataan pengembalian uang dan proposal pengajuan relawan haji. 

Informasi yang dikumpulkan MuriaNewsCom, Agus memang sudah kondang sebagai pemijit panggilan di daerah Jepara. Ia juga sempat menggandeng beberapa instansi untuk menggelar pelatihan pijat. 

Namun, nasib berkata lain. Kini Agus Widodo harus meringkuk ditahanan akibat ulahnya mengumpulkan uang dan menggelapkannya Ia terancam hukuman selama empat tahun penjara karena melanggar pasal 378 juncto pasal 372 KUHP yakni penggelapan uang.

Editor: Supriyadi

8 Bulan Beroperasi, Tukang Pijit Penipu Asal Jepara Ini Kantongi Uang 200 Juta

Agus Widodo (49), warga Desa Kerso, Kecamatan Kedung saat gelar perkara di Mapolres Jepara, Selasa (19/9/2017). (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Aksi penipuan yang dilakukan tukang pijit Agus Widodo (49) warga Desa Kerso, Kecamatan Kedung terbilang cukup besar. Dari hasil pengakuan tersangka, selama menjalankan aksinya tersebut, ia sudah mengantongi uang Rp 200 jutaan.

”Kurang lebih ada uang Rp 158 juta sampai Rp 200 jutaan. Tapi uang tersebut sudah habis, buat bolak-balik ke Jakarta, menginapkan murid di hotel, buat seragam dan sebagainya,” katanya kepada petugas, Selasa (19/9/2017). 

Padahal, aksi penipuan tersebut dilakukan mulai Januari 2017. Sementara para warga yang tertipu dijanjikan akan berangkat ke Tanah Suci bareng dengan jemaah haji di bulan Agustus.

Baca Juga: Tipu Puluhan Warga Jadi Relawan Haji, Tukang Pijit di Jepara Ini Diciduk Polisi

Hanya, janji manis itu ternyata sekedar janji. Sebanyak 50 murid sekaligus calon relawan pijit Haji abal-abal gagal berangkat.  Setelah jamaah haji tahun 2017 berangkat, mereka tak juga terbang ke Arab Saudi dan uang yang disetorkan amblas.

Oleh karenanya, warga Kerso, Kecamatan Kedung itu akhirnya dilaporkan ke Satreskrim Polres Jepara atas dugaan penipuan. 

”Memang saya salah langkah pak, tidak melalui jalur resmi. Kemarin saya hanya berbekal keyakinan, setelah menghadap Pak Presiden urusan tersebut bisa beres, ternyata harus ada prosedur resmi ke Kemenag. Kini uang yang sudah disetorkan kepada saya sudah habis,” tuturnya. 

Sementara itu, Kapolres Jepara AKBP Yudianto Adi Nugroho menyatakan, penangkapan tersangka berawal dari laporan masyarakat. Tersangka menawarkan korban bisa berangkat ke Mekah sebagai relawan pijit. 

“Namun untuk dapat berangkat korban harus menyetor dana minimal Rp 8 juta rupiah. Akan tetapi setelah masa pemberangkatan jamaah haji dan memasuki pemulangan mereka tak juga diberangkatkan, dan uang yang disetorkan tak dapat kembali,” katanya.

Bukti yang disita adalah kwitansi penyerahan uang, surat pernyataan pengembalian uang dan proposal pengajuan relawan haji. Tersangka terancam hukuman selama empat tahun penjara karena melanggar pasal 378 juncto pasal 372 KUHP yakni penggelapan uang.

Editor: Supriyadi

Tipu Puluhan Warga Jadi Relawan Haji, Tukang Pijit di Jepara Ini Diciduk Polisi

Agus Widodo (49), warga Desa Kerso, Kecamatan Kedung diamankan polisi karena terbukti melakukan aksi penipuan berkedok relawan pijit jemaah haji, Selasa (19/9/2017). (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara –  Seorang tukang pijit bernama Agus Widodo warga Desa Kerso, Kecamatan Kedung terpaksa meringkuk di tahanan Mapolres Jepara, Selasa (19/9/2017).  Pria berusia 49 tahun itu terbukti melaksanakan aksi tipu-tipu berkedok relawan pijit haji.

Modusnya, ia membuka penerimaan murid kursus pijat jemaah haji. Setelah itu, ia menjanjikan mereka yang sudah dianggap lulus bisa berangkat ke Mekah . 

Hanya saja, untuk dapat pergi ke Mekah ada syarat yang harus dipenuhi, yakni dengan menyerahkan sejumlah uang. Nominalnya bermacam-macam, mulai dari delapan juta rupiah sampai ada yang belasan juta. 

”Saya tawarkan kepada mereka bisa menjadi relawan pijit ke Saudi Arabia tahun 2017. Namun yang bersangkutan harus memiliki sertifikat terlebih dahulu dan harus menyetor dana kepada saya dulu. Saya janjikan keberangkatan pada tangga 7 Agustus 2017,” katanya kepada petugas di Mapolres Jepara, Selasa (19/9/2017).

Janji manis itu ternyata sekedar janji. Sebanyak 50 murid sekaligus calon relawan pijit Haji abal-abal gagal berangkat.  Setelah jamaah haji tahun 2017 berangkat, mereka tak juga terbang ke Arab Saudi dan uang yang disetorkan amblas.

Oleh karenanya, warga Kerso, Kecamatan Kedung itu akhirnya dilaporkan ke Satreskrim Polres Jepara atas dugaan penipuan. 

”Memang saya salah langkah pak, tidak melalui jalur resmi. Kemarin saya hanya berbekal keyakinan, setelah menghadap Pak Presiden urusan tersebut bisa beres, ternyata harus ada prosedur resmi ke Kemenag. Kini uang yang sudah disetorkan kepada saya sebesar kurang lebih Rp 158 juta sampai Rp 200 juta sudah habis, buat bolak-balik ke Jakarta, menginapkan murid saya di hotel buat seragam dan sebagainya,” tuturnya. 

Kapolres Jepara AKBP Yudianto Adi Nugroho menyatakan, penangkapan tersangka berawal dari laporan masyarakat. Tersangka menawarkan korban bisa berangkat ke Mekah sebagai relawan pijit. 

”Namun untuk dapat berangkat korban harus menyetor dana minimal Rp 8 juta rupiah. Akan tetapi setelah masa pemberangkatan jamaah haji dan memasuki pemulangan mereka tak juga diberangkatkan, dan uang yang disetorkan tak dapat kembali,” katanya.

Bukti yang disita adalah kwitansi penyerahan uang, surat pernyataan pengembalian uang dan proposal pengajuan relawan haji. Tersangka terancam hukuman selama empat tahun penjara karena melanggar pasal 378 juncto pasal 372 KUHP yakni penggelapan uang.

Editor: Supriyadi

Duh, Akun BBM Polwan Cantik di Pati Diretas untuk Menipu

Screenshot akun BBM milik Fitriani, polwan Polres Pati yang diretas dan digunakan untuk melakukan penipuan. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Akun BlackBerry Messenger (BBM) milik Fitriani, anggota Polres Pati diretas orang tak dikenal. Akun itu kemudian digunakan untuk menipu teman-temannya yang ada di kontak BBM.

Tahu akunnya diretas, Fitriani lantas mengumumkan lewat media sosial yang dimiliki. “Izin, mohon maaf apabila BBM saya baru diretas orang,” tulis Fitriani di Line.

Dia meminta kepada teman-temannya untuk tidak membalas bila ada chat dari akun BBM yang sudah diretas. Ternyata benar, salah satu temannya mengaku diminta untuk melakukan transfer uang ke nomor rekening tertentu.

“Apabila meminta untuk mentransfer uang agar tidak mengirim uang tersebut. Mohon bagi yang mempunyai BBM ku untuk memblokir BBM ku,” tambah Fitri.

Saat dihubungi MuriaNewsCom, Fitri menunjukkan bukti screenshot BBM yang sudah disalahgunakan orang tak dikenal. Ia meminta teman Fitri untuk mentransfer sejumlah uang untuk dikirim ke nomor rekening BRI 090901052028545 atas nama Rita Rosit.

Teman BBM Fitri bernama Imam yang menjadi sasaran sempat akan melakukan transfer. Namun, dia curiga nomor rekening tujuan bukan atas nama Fitri sendiri.

Penipuan untuk mentransfer uang ke nomor rekening memang marak dalam beberapa hari terakhir. Bahkan, sebelumnya Wakil Ketua III DPRD Pati Joni Kurnianto pernah menjadi korban dengan kasus yang sama.

Menanggapi hal itu, Kapolres Pati AKBP Maulana Hamdan mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan transfer uang ke nomor rekening yang tidak dikenal. Kejahatan berbasis teknologi informasi saat ini terus berevolusi dan semakin canggih.

“Warga Pati kami imbau untuk hati-hati. Jangan mudah percaya dengan orang untuk melakukan transfer uang. Terlebih, nomor rekeningnya ternyata bukan milik yang dituju,” imbau dia.

Editor: Supriyadi

Polres Grobogan Buka Posko Pengaduan Korban First Travel

Kapolres Grobogan AKBP Satria Rizkiano menunjukkan posko pengaduan korban First Travel yang ditempatkan di kantor Satreskrim. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Kasus ribuan warga yang gagal diberangkatkan umrah oleh perusahaan penyelenggara ibadah umroh (PPIU) First Travel ternyata mendapat perhatian cukup serius dari Polres Grobogan.

Indikasinya, bisa dilihat dengan dibukanya posko pengaduan di ruang Satreskrim bagi warga Grobogan yang ikut jadi korban First Travel, Kamis (31/8/2017).

Kapolres Grobogan AKBP Satria Rizkiano menyatakan, pembukaan posko pengaduan bertujuan untuk menampung keluhan atau aduan dari warga. Pembukaan posko dilakukan karena dari informasi yang diterima, ada ratusan waga Grobogan yang mendaftarkan umrah lewat First Travel tetapi belum kunjung diberangkatkan.

”Sejauh ini memang belum ada aduan dari masyarakat yang jadi korban First Travel. Jika nanti ada laporan masuk, akan kami tindak lanjuti,” ungkapnya.

Sebelumnya, warga Grobogan yang jadi korban First Travel sempat mengadu ke kantor Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Jateng di Semarang. Jumlah pendaftar yang mengadu ke AMPHURI ini mencapai 160 orang. Dalam pengaduannya mereka menuntut uangnya dikembalikan atau segera diberangkatkan umrah.

Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Grobogan Hambali menyatakan, kasus yang menimpa korban First Travel itu bisa diselesaikan dengan baik. Harapannya, para korban nantinya bisa tetap berangkat menunaikan ibadah umroh atau setidaknya uangnya bisa dikembalikan.

Terkait kasus tersebut, Hambali meminta kepada masyarakat supaya mengambil hikmahnya. Untuk selanjutnya, masyarakat diminta lebih berhati-hati saat memilih PPIU ketika ingin menunaikan ibadah umroh.

”Pesan saya, masyarakat agar lebih hati-hati. Cari informasi tentang PPIU yang menawarkan jasanya. Atau supaya lebih jelas, bisa minta informasi ke kantor Kemenag untuk mengetahui PPIU yang resmi dan sudah terakreditasi lembaganya,” pesannya. 

Editor : Supriyadi

160 Warga Grobogan Jadi Korban First Travel

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Grobogan – Jumlah warga Grobogan yang jadi korban perusahaan penyelenggara ibadah umroh (PPIU) First Travel ternyata cukup banyak. Jumlah pendaftar umroh yang belum bisa diberangkatkan mencapai 160 orang.

Beberapa hari lalu, korban First Travel ini bahkan sempat mengadu ke kantor Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Jateng di Semarang. Dalam pengaduannya mereka menuntut uangnya dikembalikan atau segera diberangkatkan umrah.

Informasi yang didapat menyebutkan, warga Grobogan yang tersebar di sejumlah kecamatan ini mendaftar lewat seorang koordinator bernama Adroi. Jumlah pendaftarnya sempat mencapai angka 380 orang. Namun, sebanyak 220 orang sudah diberangkatkan bertahap sejak tahun 2015.

Saat dihubungi wartawan, Adroi menyatakan, seluruh pendaftar sudah menyetorkan uang nilainya sekitar Rp 15 juta. Pemberangkatan 160 orang itu semua direncanakan April 2017. Namun, rencana itu akhirnya tertunda sampai sekarang.

Ia mengaku akan bertanggungjawab pada para pendaftar. Sebab, sejak awal memang menjembatani biro tersebut.

Saat ini, dia mengaku mengikuti perkembangan kasus tersebut. Terlebih ada 160 orang pendaftar yang belum berangkat.

“Sebelumnya, saya sempat bolak-balik ke Jakarta untuk menanyakan kepastian pemberangkatan pendaftar. Bulan Juni lalu, saya ke rumah pemilik First Travel Andika Surachman di Jakarta. Tapi rumahnya sudah kosong,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Grobogan Hambali menyatakan, kasus yang menimpa korban First Travel itu bisa diselesaikan dengan baik. Harapannya, para korban nantinya bisa tetap berangkat menunaikan ibadah umroh atau setidaknya uangnya bisa dikembalikan.

Terkait kasus tersebut, Hambali meminta kepada masyarakat supaya mengambil hikmahnya. Untuk selanjutnya, masyarakat diminta lebih berhati-hati saat memilih PPIU ketika ingin menunaikan ibadah umroh.

“Pesan saya, masyarakat agar lebih hati-hati. Cari informasi tentang PPIU yang menawarkan jasanya. Atau supaya lebih jelas, bisa minta informasi ke kantor Kemenag untuk mengetahui PPIU yang resmi dan sudah terakreditasi lembaganya,” pesannya. 

Editor: Supriyadi

Duh, Korban First Travel Ternyata Ada yang Berasal dari Grobogan

Kepala Kantor Kemenag Grobogan Hambali. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Warga yang jadi korban Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umroh (PPIU) First Travel ternyata tidak hanya berasal dari kota besar saja. Sejumlah warga dari Grobogan dikabarkan juga ikut jadi korbannya, meski jumlahnya tidak signifikan.

Kepala Kantor Kemenag Grobogan Hambali menyatakan, informasi yang didapat memang ada warga dari Grobogan yang sempat menadaftar ibadah umroh lewat PPIU tersebut. Hanya saja, jumlah pastinya belum diketahui karena belum ada yang laporan resmi ke kantornya.

”Memang ada orang Grobogan yang ikut jadi korban First Travel. Mereka langsung mengurus sendiri ke pusat dan tidak laporan ke sini,” kata Hambali, saat ditemui di kantornya, Senin (21/8/2017).

Hambali berharap, kasus yang menimpa korban First Travel itu bisa diselesaikan dengan baik. Harapannya, para korban nantinya bisa tetap berangkat menunaikan ibadah umroh atau setidaknya uangnya bisa dikembalikan.

Terkait kasus tersebut, Hambali meminta kepada masyarakat supaya mengambil hikmahnya. Untuk selanjutnya, masyarakat diminta lebih berhati-hati saat memilih PPIU ketika ingin menunaikan ibadah umroh.

”Pesan saya, masyarakat agar lebih hati-hati. Cari informasi tentang PPIU yang menawarkan jasanya. Atau supaya lebih jelas, bisa minta informasi ke kantor Kemenag untuk mengetahui PPIU yang resmi dan sudah terakreditasi lembaganya,” pesannya. 

Editor: Supriyadi

Ratusan Nasabah Swissindo Kudus Ditolak Bank Mandiri

Koordinator atau Deputi Jenderal UN-Swissiindo Kabupaten Kudus, Mughtanim menunjukkan berkas UN- Swissindo VM1. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Ratusan warga  berbondong-bondong mendatangi Kantor Cabang Bank Mandiri Kudus, Jumat (18/8/2017) pagi.

Kedatangan warga, untuk melakukan registrasi kepada Bank Mandiri Kudus, dengan membawa surat biaya peningkatan kesejahteraan hidup (VM1), dengan mengatasnamakan UN-Swissiindo.

Hanya, pihak bank Mandiri tak memberikan izin masuk untuk melakukan pengurusan. Itu lantaran, pihak Mandiri menolak ada kerjasama dengan UN Swissindo. Meski begitu, warga memilih bertahan di depan kantor sambil berharap dapat terlayani.

Baca Juga : Nah lho…Bupati Pati Juga Diduga Kena Tipu Swissindo

Kordinator atau Deputi Jenderal UN-Swissiindo Kabupaten Kudus, Mughtanim mengatakan, pihaknya datang bersama ratusan warga melakukan registrasi membuka rekening. Rekening tersebut, nantinya dapat dimanfaatkan warga untuk kebutuhan dengan kiriman dari UN-Swissindo.

“Kalau saya datang dari sekitar jam 09.00 WIB kurang, namun ada yang dari jam 07.30 WIB yang datang. Tujuannya untuk membuat rekening guna registrasi VM1,” katanya kepada media di depan kantor cabang Bank Mandiri Kudus.

Dia menjelaskan, kegiatan ini  merupakan  kegiatan awal  dari registrasi  VM1 dari  UN-Swissindo. Sedang Bank Mandiri merupakan bank yang dianggap kerjasama dengan UN-Swissindo.

Disanggung mengenai jumlah warga yang ikut organisasi tersebut, jumlahnya mencapai belasan ribu. Karena, dari dia sudah mencetak sekitar 10 ribu lembar sertifikasi atas nama Swissindo dan VM1.

Editor: Supriyadi

Bupati Pati Bingung Dikabarkan jadi Korban Penipuan Swissindo

Bupati Pati Haryanto. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Bupati Pati Haryanto dikabarkan terkena penipuan berkedok voucher human obligation dan biaya peningkatan kesejahteraan hidup yang mengatasnamakan UN-Swissindo.

Kabar itu bersumber dari Direskrimsus Polda Jawa Tengah Kombes Pol Lukas Akbar dalam sebuah pemaparan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Tengah, Rabu (16/8/2017).

Namun, Haryanto justru tidak mengetahui apa itu UN-Swissindo. Dia juga tidak tahu tentang kabar tentang penipuan yang mencatut namanya.

“Apa itu UN-Swissindo. Saya malah tidak tahu. Itu diklarifikasi ya,” ujar Haryanto saat ditemui MuriaNewsCom, usai menghadiri upacara penyerahan remisi umum narapidana di Lapas Kelas II B Pati, Kamis (17/8/2017).

Sebelumnya, Kombes Pol Lukas Akbar menyebut Bupati Pati Haryanto mejadi salah satu korban penipuan yang mengatasnamakan UN-Swissindo. Saat ini Ditreskrimsus Polda Jateng tengah melakukan penelurusan, termasuk kerugian yang ditimbulkan akibat kejadian itu.

Baca juga : Bupati Pati Juga Diduga Kena Tipu Swissindo

Kabag Ops Polres Pati Kompol Sundoyo menyebut ada sekitar 30 warga Pati yang terkena penipuan UN-Swissindo. Mereka membayar sejumlah uang untuk menjadi anggota UN-Swissindo.

Korban dijanjikan mendapatkan fasilitas berupa pelunasan hutang ke enam prime bank, seperti Mandiri, BNI, BRI, BCA, Danamon, dan CIMB Niaga. Namun, surat kuasa yang diberikan kepada anggota untuk melunasi hutang di bank dipastikan pihak OJK sebagai bentuk penipuan.

Editor : Ali Muntoha

Duh, 30 Warga Pati Jadi Korban Penipuan UN Swissindo

Contoh surat dari UN-Swissindo yang digunakan untuk menipu calon korban. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Warga Pati diimbau untuk mewaspadai tawaran yang menyebut dirinya UN-Swissindo tentang voucher human obligation dan biaya peningkatan kesejahteraan hidup.

Imbauan itu disampaikan Kabag Ops Polres Pati Kompol Sundoyo setelah ada korban hingga 30 nasabah, Sabtu (12/8/2017).

“Penipuan ini sudah ada di sejumlah daerah, termasuk Pati. Ada sekitar 30 nasabah yang tertipu UN-Swissindo di Pati,” kata Kompol Sundoyo.

Modus dari penipuan tersebut, salah satunya meminta korban untuk mencari debitur bermasalah untuk diajak bergabung, meminta korban membayarkan sejumlah uang pendaftaran untuk menjadi anggotanya dan mencari korban yang terlibat kredit macet, serta menjanjikan akan menyelesaikan hutangnya dengan jaminan surat berharga negara.

Bahkan, UN-Swissindo berani mengatasnamakan negara dan lembaga negara dengan dasar kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Modus tersebut dilakukan untuk mengelabuhi para korban.

“Jadi, sasaran korban adalah debitur bermasalah, dibujuk untuk tidak membayar hutang kepada kreditur. UN-Swissindo memberikan tawaran menggiurkan dengan melunasi semua hutang debitur. Tapi dengan syarat membayar biaya administrasi sebesar 50 persen dari angsuran bulanan,” tuturnya.

Demi menjaga keamanan masyarakat dari kejahatan penipuan berbasis keuangan, pihaknya meminta kepada masyarakat untuk proaktif melaporkan kepada aparat penegak hukum bila ditemukan informasi sejenis.

UN Swissindo atau United Nations Swissindo World Trust International Orbit menyebut dirinya sebagai lembaga dunia yang mengklaim melepaskan hak keuangannya senilai 6,1 triliun dolar di Bank Indonesia dan enam bank, seperti Mandiri, BCA, BRI, BNI, CIMB, dan Danamon.

Uang sebanyak itu disebutkan untuk membebaskan utang rakyat Indonesia. Namun, pihak bank dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak membenarkan pengakuan itu. Sebab, klaim seperti itu sengaja dibuat untuk meyakinkan calon korban.

Editor: Supriyadi

Penipuan Berkedok Tukang Service AC, Begini Modus Operandinya

Pelaku penipuan yang berkedok tukang service AC. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Rembang – Baru-baru ini Polres Rembang berhasil membongkar kasus penipuan yang berkedok tukang service AC.

Kepada awak media pelaku Harto (38) warga Desa Pilang, Kecamatan Randublatung, Blora, pelaku mengaku jika modus operandi penipuan yang dilakukan yang dengan cara mendatangi rumah atau tempat usaha calon korban yang memiliki AC.

Salah satunya kasus teranyar yang dapat diungkap oleh Polres Rembang, yakni pelaku pernah mendatangi klinik kecantikan Celie di Desa Tasikagung, Rembang, pada bulan Juni lalu.

Ketika itu, pelaku bertemu dengan penjaga klinik, Gisna Purdiana (22). Pelaku kemudian berupura-pura, jika pemilik klinik setempat telah memesan 4 unit AC kepada dirinya, karena AC yang lama rusak.

Setelah itu, sang penjaga klinik pun menyerahkan uang tunai Rp 2,5 juta. Sementara itu, pelaku berpura-pura dan beralasan akan membelikan peralatan AC.

Kasus itu terungkap, lantaran pemilik klinik, Jinarto menyatakan tidak pernah memesan AC. Peristiwa itu akhirnya dilaporkan polisi. Lantaran sudah mengantongi data – data, polisi berhasil menangkap pelaku.

Ketika meladeni pertanyaan awak media, pelaku sempat berbelit-belit ketika ditanya berapa kali sudah melakukan aksi penipuan tersebut. Pertama, pelaku menjawab tujuh kali, namun kemudian mengatakan jika sudah 37 kali melakukan aksinya tersebut.

Kemudian, mengenai uang yang diminta kepada korban dengan dalih untuk belanja onderdil AC, pihaknya mengutarakan bahwa uang itu tidak dibelanjakan.

“Biasanya saya meminta Rp 500 ribu dan yang terakhir yakni sekitaran Rp 2,5 juta  dengan alasan belanja onderdil. Namun saya pergi dan tidak kembali lagi. Uang itu untuk jajan, membeli HP dan mengangsur kredit sepeda motor,” paparnya.

Kasat Reskrim Polres Rembang AKP Ibnu Suka mengatakan, bahwa tindakan pelaku itu sudah meresahkan masyarakat di wilayah Kabupaten Blora, Rembang dan Pati. “Sampai saat ini baru 1 korban yang melapor ke polisi. Kemungkinan korban lain dimungkinkan enggan melapor,” ungkapnya.

Editor : Kholistiono

Polisi Bekuk Pelaku Penipuan Asal Banyuurip Rembang, Korbannya Capai 15 orang

 Sardan, pelaku penipuan serta barang bukti yang berhasil diamankan oleh Polres Rembang. (Humas Polres Rembang)

Sardan, pelaku penipuan serta barang bukti yang berhasil diamankan oleh Polres Rembang. (Humas Polres Rembang)

MuriaNewsCom,Rembang – Satuan Reserse Kriminal Polres Rembang membekuk pelaku penipuan, yakni Sardan, warga RT 2 RW 1 Desa Banyuurip, Kecamatan Pancur. Lelaki 47 tahun ini, diduga telah melakukan penipuan dengan korban mencapai 15 orang.

Pelaku dilaporkan oleh Abdul Wakhid (28), warga RT 1 RW 1 Desa Sridadi, Kecamatan Kota Rembang.Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polres Rembang, aksi penipuan yang dilakukan oleh pelaku dilakukan dalam kurun waktu 14 Desember 2016 sampai 7 Januari 2017 lalu.

Kasatreskrim Polres Rembang AKP Ibnu Suka mengatakan, modus operandi yang dilakukan oleh pelaku adalah mengelabuhi korban sedang membutuhkan pinjaman dana segar. Pelaku mengaku kepada 15 korbannya bisa mencarikan pinjaman sebesar Rp 30 juta dengan bunga sangat lunak.

Syaratnya, para korban diminta untuk menyetor uang yang jumlahnya mencapai sekitar Rp 10 juta. Uang tersebut, pengakuan pelaku digunakan sebagai keperluan administrasi sebelum uang pinjaman sebesar Rp 30 juta cair.

“Karena tergiur, akhirnya para korban sepakat mengumpulkan uang dengan jumlah total mencapai Rp 10 juta untuk diserahkan kepada pelaku. Harapan korban, setelah uang tersebut diserahkan uang pinjaman yang dijanjikan bisa segera cair.Ternyata apa yang dikatakan oleh pelaku hanya akal-akalan saja,” AKP Ibnu Suka.

Kemudian uang milik para korban tersebut, ternyata digunakan untuk keperluan pribadi pelaku. Uang tersebut diduga kuat digunakan pelaku untuk membeli ponsel, membyara kredit sepeda motor serta kebutuhan pribadi lainnya.

Polisi, saat ini juga mengamankan semua barang bukti yang terkait dengan kejahatan pelaku untuk kepentingan penyidikan. Pelaku juga sudah ditahan di sel tahanan Polres Rembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Editor : Kholistiono

Ini Tanggapan Bappeda Jepara Terkait Oknum yang Mengaku dari Bappenas dan Diduga Melakukan Penipuan

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Jepara – Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jepara Sujarot memberikan tanggapan atas adanya oknum yang mengaku sebagai anggota Bappenas dan menjanjikan memberikan bantuan kepada 93 lembaga pendidikan swasta di Jepara.
Menurut Sujarot, selama ini instansi Bappenas maupun Bappeda ketika memberikan bantuan melalui instansi atau kementerian terkait.

“Saya belum tahu persis masalah dugaan penipuan itu. Setahu saya, selama ini ketika Bappenas maupun Bappeda ingin memberikan bantuan kepada instansi, baik pendidikan maupun lainnya harus melalui instansi atau lembaga atau kementerian teknis, tidak secara langsung,” ujar Sujarot saat dihubungi MuriaNewsCom, Kamis (24/3/2016).

Menurut dia, mekanisme yang lazim dijalankan memang seperti itu, karena Bappenas maupun Bappeda bukan instansi yang bisa mengeksekusi kebijakan. Hanya saja, pihaknya tidak berani secara langsung menilai salah atau benar. Sebab, pihaknya belum mengetahui persis masalahnya.

“Jika memang ada aturan baru kalau Bappenas bisa memberikan bantuan secara langsung, saya belum tahu. Dalam hal ini, saya belum bisa berkomentar dan memberikan banyak tanggapan,” tegasnya.
Seperti diberitakan, Sedikitnya 93 lembaga pendidikan swasta tingkat usia dini hingga menengah atas di Kabupaten Jepara diduga terkena penipuan oleh oknum berinisial HRS, yang mengaku sebagai Kepala Divisi Pelatihan dan Pengembangan UMKM Kementerian PPN/Bappenas. HRS menjanjikan dapat membantu memberikan kucuran bantuan sebesar Rp 100 juta.

Dugaan adanya penipuan tersebut muncul, setelah sejumlah pengelola lembaga pendidikan itu merasa curiga, kemudian melaporkan HRS ke Polres Jepara. HRS menjanjikan bantuan ratusan juga dan meminta sejumlah uang ratusan ribu kepada masing-masing lembaga pendidikan dengan dalih memuluskan cairnya bantuan tersebut.

Hal itu seperti yang disampaikan Pengelola PAUD Annur Tengguli Jepara, Muhammadun. Menurut dia, kepada para korbannya, HRS mengaku dapat membantu mencairkan bantuan dana hibah sebesar Rp 100 juta per lembaga dari Bappenas. Untuk mendapatkan bantuan tersebut, masing-masing pengelola lembaga diminta untuk mengajukan proposal dan membayar sejumlah uang.

Editor : Kholistiono

Diduga Lakukan Penipuan, Oknum yang Mengaku dari Kementerian PPN/Bappenas Digelandang ke Mapolres Jepara

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Jepara – Sedikitnya 93 lembaga pendidikan swasta tingkat usia dini hingga menengah atas di Kabupaten Jepara diduga terkena penipuan oleh oknum berinisial HRS, yang mengaku sebagai Kepala Divisi Pelatihan dan Pengembangan UMKM Kementerian PPN/Bappenas. HRS menjanjikan dapat membantu memberikan kucuran bantuan sebesar Rp 100 juta.

Dugaan tersebut muncul, setelah sejumlah pengelola lembaga pendidikan itu merasa curigadan kemudian melaporkan HRS ke Polres Jepara. HRS disebut menjanjikan bantuan ratusan juga dan meminta sejumlah uang ratusan ribu kepada masing-masing lembaga pendidikan dengan dalih memuluskan cairnya bantuan tersebut.

Hal itu disampaikan Pengelola PAUD Annur Tengguli, Jepara Muhammadun. Menurut dia, kepada para korbannya, HRS mengaku dapat membantu mencairkan bantuan dana hibah sebesar Rp 100 juta per lembaga dari Bappenas. Untuk mendapatkan bantuan tersebut, masing-masing pengelola lembaga diminta untuk mengajukan proposal dan membayar sejumlah uang.

“Kami diminta membuat proposal. Kami dijanjikan mendapatkan bantuan senilai Rp 100 juta. Masing-masing lembaga ada yang kena Rp 300 ribu ada yang Rp 600 ribu,” ujar Muhammadun kepada MuriaNewsCom, Kamis petang (24/3/2016).

Lebih lanjut dia mengemukakan, informasi mengenai janji dapat memberikan bantuan itu terjadi pada akhir tahun 2014 lalu. Kemudian dilakukan sejumlah pertemuan, untuk membicarakan pembuatan proposal itu terjadi April 2015 di tiga tempat. Yaitu di Kabupaten Jepara, Pati, dan Demak.

“Pertemuan berikutnya dengan HRS kembali terjadi pada September 2015. Saat itu pertemuan untuk melakukan Penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah dan Surat Pertanggungjawaban. Saat itu diminta lagi membayar ada yang Rp 100 ribu, dan ada yang Rp 150 ribu,”terangnya.

Setelah pertemuan tersebut, HRS kembali bertemu dengan para korbannya di Panti Asuhan Sunu Ngesti, Jepara, pada Rabu 23 Maret 2016. Pertemuan itu untuk sosialisasi pembuatan rekening bank. Namun, saat itu, HRS tidak menghadirkan pihak bank.

“Katanya blangkonya habis ,terus tidak menghadirkan pihak bank. Dari situ mulai muncul kecurigaan, kemudian kami langsung berkoordinasi dengan polisi,” ungkapnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Jepara AKP Suwasana, membenarkan adanya laporan itu. Usai menerima laporan, HRS langsung digelandang dari panti asuhan ke Mapolres Jepara. Kini HRS masih diperiksa intensif di Mapolres Jepara.

Editor : Kholistiono

Ini Tanggapan Kodim 0719/Jepara Terkait Anggota yang Dilaporkan ke Sub Denpom IV/3-2 Pati Karena Dugaan Penipuan

Markas Kodim 0719/Jepara (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Markas Kodim 0719/Jepara (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Salah satu oknum anggota TNI Kodim 0719 Jepara, berinisial BS dilaporkan seorang warga Desa Sidoharjo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak ke Markas Sub Denpom IV/3-2 Pati. BS yang berpangkat Kopka diduga telah melakukan penipuan terhadap U.

Pasi Intel Kodim 0719/Jepara Kapten Fadlan membenarkan adanya laporan tersebut. Hanya saja, pihaknya belum dapat memastikan apakah anggota Kodim Jepara tersebut benar-benar melakukan penipuan atau tidak.

“Salah satu anggota memang dilaporkan ke Sub Denpom Pati. Tetapi, kami masih mencari kebenarannya. Kami tidak segera memutuskan anggota benar atau salah,” ujar Fadlan, Rabu (23/3/2016).

Menurut dia, berdasarkan informasi sementara yang telah dihimpun, tuduhan penipuan dengan menjanjikan masuk Tamtama tidak benar. Uang sebanyak Rp 60 juta yang diserahkan orang tua U kepada BS, sebagai modal usaha bersama untuk dikembangkan.

“Dari hasil penyelidikan sementara, tuduhan itu tidak benar. Uang yang diberikan senilai Rp 60 juta itu adalah bentuk kerjasama kegiatan bisnis dan kegiatannya saja belum selesai. Nah, anggapan pemberi dukungan modal ini dikira melakukan penipuan. Karena kegiatannya belum selesai, jadi belum ada hasilnya dan tidak bisa dikatakan penipuan,” ungkapnya.

Fadlan menambahkan, setelah melakukan komunikasi dengan BS, dalam waktu dua atau tiga bulan ke depan, pekerjaan hasil kerjasama BS dengan orang tua U baru akan terlihat hasilnya. Pada kesempatan itu, uang bantuan modal sebesar Rp 60 juta akan dikembalikan beserta bagi hasil keuntungannya.

“Kalau anggota tersebut menjanjikan uang tersebut untuk masuk Tamtama itu kan bahasa yang sudah dibikin. Aslinya tidak seperti itu,”imbuhnya.

Editor : Kholistiono
Baca juga : Oknum TNI Jepara Diduga Tipu Warga “Nyalon” Tamtama, Korban Lapor ke Sub Denpom Pati

Oknum TNI Jepara Diduga Tipu Warga “Nyalon” Tamtama, Korban Lapor ke Sub Denpom Pati

Keluarga U tengah melaporkan aksi penipuan yang diduga dilakukan anggota TNI Jepara di Markas Sub Denpom Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Keluarga U tengah melaporkan aksi penipuan yang diduga dilakukan anggota TNI Jepara di Markas Sub Denpom Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Seorang oknum TNI dari Kodim 0719/Jepara berpangkat kopka berinisial BS diduga melakukan penipuan terhadap warga Demak yang ingin nyalon sebagai Tamtama. Korban kemudian mendatangi Markas Sub Denpom IV/3-2 Pati, Rabu (23/3/2016) untuk melaporkan perbuatan yang dilakukan BS.

U (20), seorang warga Desa Sidoharjo, Kecamatan Guntur, Demak kepada MuriaNewsCom mengaku sudah menyetorkan uang senilai Rp 60 juta kepada BS. Awalnya, U dijanjikan dimasukkan sebagai polisi.

”Dia bilang, saya mau dimasukkan sebagai anggota polisi. Orangtua saya sudah kasih uang Rp 60 juta karena dibujuk dia terus. Dia minta tambahan uang Rp 100 juta supaya bisa masuk. Orangtua tidak mau, karena memang tidak punya uang sebanyak itu,” ungkapnya.

U juga mengatakan bila BS tidak bisa memasukkannya sebagai anggota polisi, lantaran ijazahnya cuma kejar paket C. Akhirnya, BS menjanjikan akan dimasukkan ke sekolah calon tamtama.

”Uang sudah dibawa, tapi tidak ada kepastian dan dihubungi sulit. Pak BS janji-janji terus sampai sekarang. Padahal, saya dijanjikan pada rekrutmen 2015 lalu,” paparnya.

Kesal dengan perbuatan BS, U bersama keluarga akhirnya melaporkan ke Sub Denpom IV/3-2 Pati. Namun, anggota Sub Denpom tengah menggelar latihan menembak di Salatiga, sehingga pihaknya akan melaporkan kembali besok.

Editor : Titis Ayu Winarni