Duuh! 70 Ribu Warga Jateng Ternyata Gila

MuriaNewsCom, Semarang – Jumlah orang mengalami gangguan kejiwaan di Provinsi Jawa Tengah ternyata sangat banyak. Catatan Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Tengah, setidaknya 70 ribu warga di provinsi ini menderita skizofrenia atau kegilaan.

Dari 35 ribu warga Jawa Tengah, setiap 1.000 orang dua di antaranya diketahui mengalami kegilaan. Kepala Dinsos Jateng, Nur Hadi Amiyanto kepada wartawan menyebut, tingkat kegilaan puluhan ribu orang tersebut bervariasi.

Bentuk gangguan kejiwaannya juga beragam, mulai dari stres tanpa sebab, kesulitan tidur, hingga melihat orang kesususahan juga masuk kategori kegilaan. ”Kalau yang menderita gangguan kejiwaan ringan sampai berat ada satu dari empat penduduk,” katanya.

Ia mencontohkan di Kebumen, jumlah orang yang mengalami gangguan kejiwaan cukup besar. Jumlahnya mencapai sekitar 3.000 orang. Di daerah ini pemerintah sudah menyiapkan rumah singgah untuk melakukan prawatan, meski kapasitasnya terbatas.

Menurut dia, dari 35 kabupaten/kota di Jateng tidak semuanya daerah memiliki rumah singgah untuk merawat orang gila. Keterbatasan fasilitas dan anggaran membuat penanganan terhadap orang gila tersebut kurang maksimal.

Ia menyebut, Pemprov Jateng hanya mempunyai 12 panti rehabilitasi dengan kapasitas 100 jiwa. Meskipun pada realitasnya, jumlah penderita yang dirawat di panti tersebut selalu melebihi dari kapasitas.

“Sesuai aturan, pemprov hanya merehabilitasi yang ditampung di panti. Yang di luar panti, menjadi kewajiban pemkab/pemkot setempat,” ujarnya.

Sesuai alur, petugas yangmenemukan orang gila memang harus ditampung terlebih dahulu di rumah singgah di tiap kabupaten/kota. Rumah singgah merupakan tempat awal pemeriksaan dan mengetahui kondisi mereka Setelah mendapatkan perawatan pertama, mereka yang sadar bisa dikembalikan ke keluarga.

Dengan catatan mereka harus diberikan perawatan dan obat secara rutin. Namun jika kondisi mereka benar-benar gila, maka dikirim ke panti milik provinsi. ”Kenyataannya, tak semua pemerintah kabupaten/ kota memiliki rumah singgah. Hanya Kebumen,” terangnya.

Untuk melakukan perawatan kepada orang gila diakuinya tidak mudah. Pasalnya, selain memberikan obat dan kebersihan, petugas juga harus memperhatikan kebutuhan biologis para penderita.

Nur Hadi menyebut, meski gila namun mereka tetap mempunyai dan membutuhkan kebutuhan biologis. Oleh karenanya, petugas selalu menyuntikkan obat KB secara reguler pada penderita perempuan.

Editor : Ali Muntoha

Plt Gubernur Jateng Tantang Pemda Naikkan Standar Kemiskinan

MuriaNewsCom, Semarang – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jawa Tengah, Heru Sudjatmoko menantang pemerintah kabupaten/kota di provinsi ini untuk berani menaikkan standar kemiskinan. Terutama daerah-daerah yang tingkat kemiskinannya sudah rendah.

Beberapa daerah di Jateng tercatat mempunyai angka kemiskinan lebih rendah dibanding standar nasional yang mencapai 10,12 persen. Daerah-daerah itu ditantang untuk menaikkan standar kemiskinan, untuk memacu upaya lebih keras untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dia menunjuk contoh Kota Semarang yang kemiskinannya kurang lebih empat persen, yang diukur dengan standar nasional.

“Bagi daerah-daerah yang angka kemiskinannya sudah rendah, saya menyarankan keberanian daerah untuk membuat standar sendiri. Standarnya dinaikkan. Jadi katakanlah kemiskinan dengan standar nasional empat persen, kalau dinaikkan barangkali menjadi 10 persen. Nggak apa-apa. Itu berarti upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lebih keras,” katanya.

Ia menyebut, menaikkan standar diperlukan. Terlebih kategori antara yang miskin dan hampir miskin dengan standar saat ini, sebenarnya masuk kategori miskin.

”Namun, ini belum perlu dilakukan oleh kabupaten/kota yang standar garis kemiskinannya masuk kategori tinggi,” ujarnya.

Ditambahkan, upaya untuk menanggulangi kemiskinan harus dibantu tangan-tangan panjang pemerintah yang ada di tingkat terbawah. Sebab, merekalah yang tahu persis kondisi warganya. Mereka yang bisa memastikan jika warganya yang miskin tidak kekurangan makan, bisa bekerja, dan anak-anaknya bersekolah.

Selanjutnya, Mantan Bupati Purbalingga itu berpendapat untuk memperluas lapangan kerja, pemerintah harus mendorong tumbuhnya UMKM dan investasi, diiringi dengan penyediaan kualitas SDM yang terampil. Bagaimana pun memberikan bekal ketrampilan baik melalui pendidikan formal maupun informal sangat diperlukan.

“Contoh di Salatiga ada pabrik sepatu kekurangan tenaga, sulit merekrutnya  karena kualifikasi tenaga kerja yang ada, yang memenuhi syarat, terbatas. Padahal keterampilan yang dibutuhkan cuma menjahit,” urai dia.

Meski bekal keterampilan yang diberikan sederhana, imbuh dia, tapi itu bisa menjawab kebutuhan tenaga kerja yang tidak bisa ditunda. Sebab, jika investor sudah membangun pabrik di Jawa Tengah tapi tenaga kerjanya sulit, artinya itu menjadi salah satu kendala ramah investasi.

Editor : Ali Muntoha

Nah Lho! Jalan Dibiarkan Rusak Pemerintah Bisa Dipidana

MuriaNewsCom, Semarang – Kerusakan jalan seolah menjadi hal yang lumrah terjadi setiap musim hujan. Namun kadangkala, kerusakan jalan itu tak langsung ditangani dan bahkan hingga dalam waktu yang sangat lama.

Akibatnya, kerusakan jalan sering mengganggu aktivitas warga, bahkan kerap memicu kecelakaan. Masyarakat biasanya hanya pasrah dan mengeluh. Padahal yang belum banyak diketahui, masyarakat sebenarnya bisa melakukan langkah hukum.

Bahkan pemerintah bisa terkena jeratan pidana jika sengaja membiarkan jalan tetap rusak. Pakar Transportasi dari Unika Soegijapranoto Semarang, Djoko Setijowarno menyebut, sesuai UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Linta dan Angkutan Jalan, pemerintah mempunyai kewajiban untuk langsung memperbaiki kerusakan jalan.

“Aparat Kementerian PUPR atau Dinas Bina Marga/Dinas PU di daerah sesuai kewenangan, masih banyak yang tidak memahami akan jeratan hukum akan mengenai mereka, jika membiarkan jalan rusak tanpa dilakukan perbaikan segera,” katanya dilansir Metrojateng.com, Rabu (28/2/2018).

Ia menyebut, dalam pasal 24 ayat 1 undang undang tersebut secara tegas dijelaskan, penyelenggara wajib segara dan patut memperbaiki kerusakan jalan yang dapat memicu kecelakaan. Namun selama ini yang sering jadi alasan adalah masalah cuaca dan anggaran.

Menurutnya, jika kondisi cuaca dan keterbatasan anggaran, ada langkah yang harus dilakukan pemerintah. Yakni memberikan peringatan kepada pengguna jalan untuk lebih waspada dan berhati-hati.

”Ini sesuai pasal 24 ayat 1. Jika belum dilakukan perbaikan jalan yang rusak, penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan,” ujarnya.

Begitu juga dengan pasal 273 juga menyebut sanksi terhadap pembiaran kerusakan jalan ini. Jika kerusakan jalan mengakibatkan kecelakaan dan menimbulkan korban ringan, penyelenggara jalan bisa dipidana kurungan paling lama enam bulan atau denda maksimal Rp 12 juta.

Sementara jika mengakibatkan luka berat, bisa dipidana kurungan maksimal 1 tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta. Jika korban meninggal dunia, dapat dipidana penjara hingga 5 tahun atau denda paling banyak Rp 120 juta.

Sementara, jika penyelenggaran jalan tidak memberi tanda atau rambu pada jalan rusak dan belum diperbaiki dapat dipidana kurungan penjara hingga 6 bulan atau dendan bayar maksimal Rp 1,5 juta.

Editor : Ali Muntoha

Dewan Nilai Pemprov Jateng Tidak Siap Gelar UNBK

MuriaNewsCom, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dinilai gagal dalam penyelenggaraan  persiapan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang rencana akan digelar pada Senin (2/4/2018) mendatang.

Hal ini bisa dilihat dari pelaksanaan simulasi UNBK yang kacau pada 19-22 Februari 2018. Anggota Komisi E DPRD Jateng Jamaluddin menyebut, hal ini juga mencerminkan ketidaksiapan Pemprov  menyambut UNBK tahun ini.

Ia mengatakan bahwa indikasi ketidaksiapan pemprov melalui Dinas Pendidikan terlihat dari penyelenggaraan uji coba UNBK yang kurang terlaksana dengan baik.

“Dinas tidak siap. Contohnya penyelanggaraan simulasi UNBK kemarin, banyak sekali permasalahan yang muncul, yang saya temui, pada pelaksanan simulasi UNBK Provinsi Jateng kemarin,” katanya dalam siaran pers yang diterima MuriaNewsCom, Sabtu (24/2/2018).

Ia mencontohkan beberapa permasalahan yang ditemui di antaranya soal-soal yang tidak genap, kurang tanda baca, gambar yang tidak muncul, maupun pilihan ganda yang tidak genap.

Disisi lain, Jamal menilai Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus (BP2MK) Dinas Pendidikan Provinsi Jateng tidak responsif terhadap masalah tersebut.

“BP2MK kurang responsif. Harusnya trouble yang muncul pada hari kedua, tidak berlarut sampai hari terakhir simulasi. Bagaimana saat ujian sesungguhya nanti kalau simulasinya saja seperti ini,”ujarnya.

Sebagai informasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan Ujian Nasional (UN) tahun depan akan berlangsung pada April 2018. Adapun tingkat pendidikan yang bakal melaksanakan UN terlebih dahulu ialah sekolah menengah kejuruan (SMK).

SMK akan melaksanakan UN pada 2-5 April 2018 dan UN susulannya digelar pada 17-18 April 2018. Sementara untuk ujian sekolah, diberikan periode untuk USBN mulai dari pekan ketiga Maret 2018 sampai dengan pekan keempat April 2018.

Selanjutnya untuk UN SMA/MA akan diselenggarakan pada 9-12 April 2018 dan susulannya juga dilaksanakan pada 17-18 April 2018. Periode untuk USBN sendiri sama dengan yang SMK, yakni mulai dari pekan ketiga Maret 2018 sampai dengan pekan keempat April 2018.

Untuk UN SMP/MTs rencananya digelar pada 23-26 April 2018. Sedangkan untuk susulannya akan dilakukan pada 8-9 Mei 2018, dan pihak sekolah diberi waktu untuk menyelenggarakan USBN mulai pekan kedua April 2018 hingga pekan ketiga Mei 2018.

UN Paket C sedianya akan dilangsungkan pada 27-30 April 2018, sementara UN Paket B direncanakan bakal   digelar pada 4-7 April 2018. Untuk susulan UN kedua paket itu akan dilakukan pada 11-14 Mei 2018.

Editor : Ali Muntoha

Polemik Pajak Pasir di Magelang, Pemprov : Gubernur Tak Pernah Ngatur, Itu Kewenangan Bupati

MuriaNewsCom, Semarang – Ratusan penambang pasir dan awak truk menggelar demo di kantor Pemkab Magelang Kamis (8/2/2018) menolak kenaikan pajak/retribusi pasir. Perwakilan Pemkab Magelang yang menemui pendemo menjanjikan akan meneruskan masalah tersebut ke Pemprov Jateng.

Pemkab juga beralasan, kenaikan pajak itu berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Tengah.

Namun menurut Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jateng Teguh Dwi Paryono menyatakan, gubernur tidak pernah mengatur pajak tambang mineral. Besaran persentase pajak sepenuhnya kewenangan pemerintah daerah setempat.

Seperti diketahui, Pemkab Magelang menerbitkan surat edaran berisi daftar pajak baru pengambilan pasir dan batu yang mulai berlaku 8 Februari 2018.

Pajak diberlakukan untuk tiap armada sesuai jenis. Yakni tronton Rp 418.000 dari semula Rp 50.000, engkel Rp 300.000 dari semula Rp 36.000, colt diesel Rp 150.000 dari semula Rp 18.000, dan bak terbuka Rp 43.000 dari semula Rp 5.000.

Menurut Teguh, gubernur tidak pernah mengeluarkan aturan pajak tambang mineral. Satu-satunya yang diatur adalah harga patokan penjualan. Aturan termaktub dalam Keputusan Gubernur Nomor 543/30/ Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

“Harga patokan digunakan sebagai acuan harga jual bagi pemegang izin usaha pertambangan. Jadi untuk pengusaha tambangnya, kami tidak mengatur pajak untuk sopir angkutannya,” kata Teguh.

Harga patokan ditentukan per kabupaten/kota untuk tiap meter kubik. Misalnya di Kabupaten Magelang, tanah urug dipatok Rp14.000/m3 dan sirtu Rp125.000/m3. Sedangkan Kabupaten Wonogiri tanah urug Rp15.000/m3 dan sirtu Rp125.000/m3.

Sedangkan besaran persentase pajak ditentukan pemerintah kabupaten/kota. Aturan pajak ini berdasarkan regulasi pemerintah pusat yang mengatur batas maksimal yakni 25 persen.

“Maksimalnya dari pusat 25 persen, tapi bupati silahkan mau mengenakan satu persen atau 25 persen terserah pak bupatinya,” ujarnya.

Kemudian, pajak tersebut menurut Teguh, seharusnya bukan dikenakan untuk sopir atau armada pengangkut. Melainkan untuk pengusaha tambang. Dengan demikian, pengenaan pajak seperti surat edaran Bupati Magelang tersebut salah kaprah.

“Pemungutan pajak itu di hulu, bukan di hilir. Karena pajak itu hanya untuk tambang legal. Kalau edarannya seperti di Magelang maka truk yang ambil pasir di tambang ilegal pun dikenai pajak sehingga seolah-olah pasirnya legal, ini tidak benar,” kata Teguh.

Teguh menyatakan pihaknya sudah menyosialisasikan keputusan gubernur kepada Pemkab Magelang, pengusaha tambang, dan pengusaha angkutan. “Kalau pajak tetap dikenakan ke sopir ya pantas saja ada gejolak karena bebannya ke sopir berat,” tegas Teguh.

Editor : Ali Muntoha

Kecelakaan Kerja Menurun, Pemprov Klaim Karena Program Ini

MuriaNewsCom, Semarang – Angka kecelakaan kerja yang terjadi Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Penurunan angka kecelakaan kerja ini, disebut karena kesadaran budaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang menguat.

Catatan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertrans) Provinsi Jateng, pada tahun 2017 angka kecelakaan kerja tercatat sebanyak 1.468 kasus.

Kepada Disnakertrans Jateng, Wika Bintang menyebut, kasus di tahun 2017 ini jauh lebih rendah bila dibandingkan pada 2015 dan tahun 2016. Ia menyebut, pada tahun 2016 kasus kecelakaan kerja tercatat sebanyak 3.083 kasus.

“Pada 2016 naik menjadi 3.665 kasus, dan 2017 menurun menjadi 1.468 kasus,” katanya dikutip dari wesite resmi Pemprov Jateng, Rabu (7/2/2018).

Ia menyebut, pihaknya gencar melakukan sosialiasi dan pembinaan tentang K3, kepada industri di Jawa Tengah. Sehingga mampu meningkatkan kesadaran perusahaan akan pentingnya budaya K3. Dan terbukti, angka kecelakaan turun drastis di 2017.

“Kita terus melakukan pembinaan, sosialisasi terus dan menyadarkan perusahaan (pentingnya K3). Tapi kalau rata-rata perusahaan besar, ada bahan baku berbahaya itu sudah mewajibkan kita tidak bisa masuk tanpa APD. Sehingga keselamatan pekerjanya terjamin,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo bersyukur angka kecelakaan kerja bisa ditekan secara maksimal.

“Kalau di Jawa Tengah mulai tahun 2015, 2016, grafiknya naik dan 2017 kemudian bisa turun maka saya menyampaikan terima kasih. Ternyata partisipasi dari perusahaan, kerja sama dengan para pengawas tenaga kerja bisa menurunkan jumlah kecelakaan kerja yang signifikan. Mudah-mudahan nanti ini bisa kita jaga, kita turunkan lagi,” terangnya.

Orang nomor satu di Jawa Tengah itu ingin perusahaan dapat menyusun dan menerapkan mekanisme kerja yang merujuk pada standar K3. Selain itu jug serius melatih tenaga kerjanya agar dapat berperilaku K3 secara tepat.

“Saya berharap betul seluruh perusahaan untuk menyiapkan SOP yang bagus, melatih karyawannya dengan baik. Kalau bekerja harus menggunakan seragam yang aman. Itu wajib. Termasuk gubernur/ bupati/ wali kota atau pejabat siapa pun yang mau menengok harus pakai uniform. Itu sebagai SOP dan contoh, sehingga nanti kita akan terbiasa melakukan itu,” harapnya.

Editor : Ali Muntoha

Pemkab Kudus Tunggu Aturan Kuota Taksi Online

MuriaNewsCom, Kudus – Pemerintah Kabupaten Kudus masih menunggu aturan tentang kuota atau jumlah taksi online, dari Pemprov Jateng. Praktis pelaksanaan Permenhub 108/2017 belum bisa diterapkan sepenuhnya mulai awal Februari 2018.

“Sesuai hasil rapat di Balai Perhubungan Wilayah Pati, intinya pemprov akan mengatur terkait kuota atau jumlah kendaraan yang boleh dioperasionalkan pada tiap-tiap daerah. Baru setelah selesai tahapan itu, akan berlanjut pada pemberlakuan aturan tersebut,” ujar Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Kudus Putut Sri Kuncoro, Rabu (1/2/2018).

Selain kuota, nantinya pemerintah juga akan mengatur terkait zonasi, atau wilayah edar dari taksi-taksi online. Dikatakannya, bila tak ada perubahan, maka trayek taksi online akan dibatasi hanya sampai di wilayah eks karisidenan Pati. Sementara untuk taksi konvensional, bisa beredar hingga satu provinsi Jawa Tengah.

Kasi Angkutan Jalan Dishub Kudus Sudarwanto, menyatakan hal senada. Untuk saat ini pihaknya memang masih menunggu aturan terkait kuota taksi online dari pemprov Jateng.

“Di Kudus ada yang namanya Surat Penyelenggaraan Izin Operasional Taksi, itu jumlahnya ada 75 unit. Sedangkan, di Kudus ada dua perusahaan Taksi Konvensional yakni Puri Kencana dan Abadi, masing-masing taksi tersebut telah mengantongi izin 20 dan 25 unit. Nah untuk yang online masih ada kesempatan 30 unit untuk dipergunakan,” tutur dia.

Dirinya menyebut, setelah penentuan kuota dari propinsi jelas, maka akan diterapkan permenhub, yang mengharuskan adanya persyaratan khusus untuk taksi online. Diantaranya, armada yang digunakan taksi online harus diuji KIR terlebih dahulu, pengemudi harus memiliki SIM A Umum, terdaftar di badan usaha hingga dipasangi stiker.

“Taksi kan harus memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Maka kami pemerintah mengawasi, tidak boleh terjadi pertentangan dengan taksi konvensional, zonasi pun harus diatur. Intinya kementrian perhubungan masih memperhatikan kearifan lokal,” imbuhnya‎.

Editor: Supriyadi

Kartu Tani Diklaim Berhasil Berantas Mafia Pupuk di Jateng

MuriaNewsCom, Purworejo – Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyebut, penerapan Kartu Tani di Jawa Tengah berhasil menekan aksi mafia pupuk di provinsi ini. Indikasinya, sejak program itu diterapkan, sudah tak ditemukan lagi kasus penyeludupan pupuk seperti tahun-tahun sebeluymnya.

Untuk membuktikannya, Ganjar melakukan pengecekan secara berkala adanya praktik penyelundupan pupuk bersubsidi tersebut. Baik melalui dinas pertanian, penyuluh pertanian, maupun bertanya sendiri kepada para petani.

Seperti saat Ganjar berkunjung ke Purworejo, Kamis (25/1/2018). Dalam dialog dengan warga Desa Jono, Kecamatan Bayat, Purworejo, Kades Lubang Lor, Ganjar meminta pada petani yang tidak bisa atau kesulitan membeli pupuk untuk maju.

Hingga Ganjar bertanya lima kali, tidak ada satupun yang maju ke depan. Ia pun mempertegas pertanyaannya.

”Coba sekarang saya tanya sekali lagi, di sini juga pasti ada petani, ada penyuluh pertanian, ada kepala desa juga. Sampai saat ini ada tidak petani yang susah mendapatkan pupuk?,” tanya Ganjar lagi.

Serempak, para tamu yang hadir itu mengatakan tidak ada. Ganjar pun berujar jika ada petani yang kesulitan mendapat pupuk, akan langsung ditelepon, biar masalahnya bisa segera diselesaikan.

Ganjar mengatakan, keberadaan Kartu Tani ini adalah salah satu modernisasi pertanian. Sebab di dalam Kartu Tani terdapat data luas lahan, jumlah pupuk dan juga komoditas pertanian yang ditanam.

“Jadi pemerintah juga bisa melihat komoditas yang ditanam apa. Itu bisa untuk mengetahui kalau harga naik, sebentar lagi ada yang panen atau tidak. Ini kan mempermudah,” katanya.

Dikatakannya, ide kartu tani didasari oleh dua hal. Yakni maraknya penyelundupan pupuk bersubsidi yang mengakibatkan kelangkaan pupuk di suatu wilayah. Selain itu data petani yang amburadul sehingga program bantuan pertanian sering tidak tepat sasaran.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pertanian Indonesia (SINPI) jumlah petani di Jateng (per Desember 2017) sebanyak 2.576.676 orang dan luas lahan pertanian 1.386.062 hektare.

Sampai saat ini Kartu Tani yang telah tercetak sebanyak 2.228.839 lembar. Dari jumlah tersebut telah dibagikan kepada petani sebanyak 2.147.454 lembar. Artinya sudah 96 persen terdistribusi.

Meski demikian, diakuinya beberapa kekurangan dalam penerapan Kartu Tani masih ada. Sebab sebuah sistem baru tidak mungkin bisa langsung terlaksana sempurna 100 persen.

Selain penyempurnaan sistem yang terus dilakukan, keberhasilan kartu tani juga membutuhkan dukungan dari petani untuk mengubah paradigma dari pertanian tradisional ke pertanian modern.

Program Kartu Tani yang diinisasi oleh Jawa Tengah tersebut, kini pun telah diadopsi pemerintah pusat.

Editor : Ali Muntoha

Pegawai Rumah Sakit Judes pun Dilaporkan ke Gubernur

MurianewsCom, Semarang – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengaku sering mendapatkan laporan aneh-aneh dari masyarakat. Bahkan hal yang sifatnya remeh temeh pun sering dilaporkan, baik melalui twitter atau media lainnya.

Ia mencontohkan, pernah mendapat laporan dari pegawai rumah sakit yang judes. Meski demikian, Ganjar mengaku tetap menanggapi berbagai keluhan dan laporan yang masuk ke padanya.

Karena menurut dia, kepedulian masyarakat melaporkan hal-hal yang dianggap tidak nyaman, merupakan bentuk perhatian untuk pemerintah.

“Hari ini orang melaporkan langsung kepada gubernur. Pak Gub, kemarin saya di rumah sakit, dilayani CS-nya judes. Judes wae dilaporke aku. Artinya masyarakat berharap panjenengan memberi pelayanan prima. Padahal mungkin mau padhu karo bojone, lara untu, awake ora kepenak. Tapi begitu menghadapi masyarakat, pelayanan harus prima. profesional,” kata Ganjar.

Hal ini diungkapkan Ganjar saat berdialog dengan ratusan bidan desa dan penyuluh pertanian dalam program Diklat Prajabatan Golongan II Tenaga Nonhonorer Pengangkatan Khusus Angkatan IV sampai VIII tahun 2018, di Auditorium Sasana Widya Praja BPSDMD Jawa Tengah, Jumat (19/1/2018) kemarin.

Menurut dia, selain profesional, yang nomor satu harus dimiliki oleh ASN adalah integritas. Integritas akan sangat memengaruhi dalam mengambil kebijakan.

Njenengan mau jadi abdi negara lho ya. Camkan baik-baik. Saya harus punya integritas, punya passion jadi penyuluh, jadi bidan, maka saya akan kerjakan dengan baik. I’ll do my best. Ngono,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Ganjar juga menanyakan persoalan-persoalan yang ditemui bidan desa. Bidan bernama Astri Ariyani, mengatakan di daerahnya, Wonosobo, masalah kesehatan yang perlu terus disosialisikan adalah menurunkan angka gizi buruk, angka kematian ibu, dan jambanisasi.

Bidan lain bernama Novia Nur Rizki dari Desa Rembes Kabupaten Semarang menyambung, masalah kesehatan di wilayahnya adalah kualitas air yang buruk, pernikahan dini, dan persoalan ibu hamil berisiko tinggi yang cukup banyak.

“Di desa saya kemarin memang risiko tingginya cukup banyak. Dari 30 ibu hamil yang saya tangani kemarin, yang melahirkan normal hanya enam. Karena ada yang tensinya tinggi, ada yang sudah terlalu tua, ada yang kurus. Kebanyakan kurus karena kurang energi kronis,” jelasnya.

Editor : Ali Muntoha

6 Bulan Kemiskinan di Jateng Berkurang 253 Ribu Orang

MuriaNewsCom, Semarang – Pemprov Jateng mengklaim selama enam bulan di tahun 2017, jumlah warga miskin di provinsi ini turun drastis. Penurunanya tercatat sebanyak 253,23 ribu orang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jateng, Dadang Somantri mengatakan, pada Maret 2017 jumlah penduduk miskin tercatat 4,450 juta orang (13,01 persen). Namun pada September 2017 ini menjadi 4,197 juta orang (12,23 persen).

“Secara nasional, penurunan kemiskinan di Jawa Tengah tersebut merupakan terbanyak kedua setelah Jawa Barat,” katanya.

Ia menyebut, selama periode Maret-September 2017, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 73,51 ribu orang. Yakni dari 1,889 juta orang pada Maret 2017 menjadi 1,815 juta orang pada September 2017.

Sementara di daerah pedesaan, turun sebanyak 179,72 ribu orang. Dari 2,561 juta orang pada Maret 2017 menjadi 2,381 juta orang pada September 2017.

Sumber : Pemprov Jateng

Penurunan garis kemiskinan tersebut, kata Dadang, sebagian besar dipengaruhi peran komoditi makanan, yaitu mencapai 73,38 persen. Kondisi tersebut tak jauh berbeda pada Maret 2017, di mana komoditi pangan berpengaruh 73,41 persen.

Jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan maupun di perdesaan adalah beras, rokok kretek filter, daging sapi, telur ayam ras, daging ayam ras, mi instan, dan gula pasir.

“Faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan di Jawa Tengah di antaranya inflasi yang terkendali. Di mana selama Maret 2017-September 2017 terjadi Inflasi sebesar 1,16 persen. Selain itu Nilai Tukar Petani (NTP) yang terus meningkat dari 97,50 pada Maret 2017 menjadi 102,56 pada September 2017. Penyaluran beras sejahtera yang juga semakin membaik,” ujarnya.

Meski demikian, pemprov masih terus menggenjot penurunan angka kemiskinan pada 2018 ini. Beberapa program telah disiapkan, mulai pada aspek pemberdayaan UMKM, pertanian, industri, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

”Tentunya, semua itu membutuhkan peran aktif masyarakat maupun stakeholder terkait lainnya,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Dana Rp 6,7 Triliun Disebar ke Seluruh Jateng, Tiap Desa Terima Rp 836 Juta

MuriaNewsCom, Semarang – Pemerintah pusat menggelontorkan Dana Desa untuk Jawa Tengah sebesar Rp 6,74 triliun pada tahun 2018 ini. Jumlah ini mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 6,3 triliun.

Dana ini akan disebar ke 7.809 desa yang ada di seluruh Jawa Tengah. Dengan dana sebesar itu, rata-rata tiap desa akan mendapatkan alokasi sebesar Rp 863 juta.

”Kalau tahun 2017 lalu rata-rata tiap desa mendapat Rp 817 juta, sekarang naik rata-rata Rp 863 juta tiap desa,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jateng, Sudaryanto.

Ia mengatakan, tiap tahun Dana Desa yang dikucurkan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 Dana Desa yang diberikan ke Jateng hanya sebesar Rp 2,2 triliun, meningkat menjadi Rp 5.002 triliun pada tahun 2016 dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

Menurutnya, sebagian besar Dana Desa ini masih digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Padahal dana itu juga bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat melalui kemandirian perekonomian.

”Mayoritas atau 93 persen masih digunakan untuk infrastruktur,” ujarnya.

Selain dana dari APBN, di tahun 2018 Pemprov Jateng juga mengalokasikan dana sebesar Rp 50 juta perdesa di Jateng. Alokasi ini juga meningkat dari tahun 2017 yang hanya sebesar Rp 30 juta perdesa.

Dana tersebut adalah program ketahanan masyarakat yang penggunaannya sudah dibagi dalam dua kelompok. Yakni Rp 30 juta untuk perbaikan rumah tak layak huni (RTLH) dan sisanya sebesar Rp 20 juta untuk kebutuhan pemberdayaan masyarakat lainnya.

Editor : Ali Muntoha

Kabar Gembira, Siswa SMA/SMK se-Jateng Bakal Terima Bantuan Pendidikan Senilai Rp 1 Juta Per Anak

MuriaNewsCom, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) berencana memberikan bantuan pendidikan kepada seluruh siswa SMA/SMK sebesar Rp 1 juta di tahun 2018. Untuk mewujudkan hal itu, pemprov sudah menyiapkan dana melalui APBD sebesar Rp 792 miliar.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh para orangtua siswa.

Hal itu diungkapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai melantik 140 pejabat yang terdiri dari 106 kepala sekolah (SMA/SMK/SLB Negeri), 33 pejabat fungsional, dan satu susulan pejabat struktural, di gedung Gradhika Bhakti Praja, Selasa (2/1/2018).

”Ini akan kita berikan ke siswa, harapannya siswa tidak bayar lagi mulai tahun ini. Sehingga kalau mereka mau iuran lagi untuk urusan sekolah, biar orangtanya tidak berat lagi, syukur kalau itu cukup,” katanya.

Ia mengatakan, sejak adanya alih kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi, dirinya dikeluhi masyarakat yang mengira sebelumnya adalah gratis. Padahal yang gratis hanya di Karanganyar, Sukoharjo, Boyolali, dan Kudus, karena ada subsidi dari pemkab setempat.

”Saya disambati banyak orang yang persepsinya tidak tepat. Persepsinya seolah SMA/SMK itu dulu gratis, padahal dulu yang gratis hanya empat kabupaten,” katanya.

Maka, kemudian ia memerintahkan ke Dinas Pendidikan untuk menghitung biaya pendidikan. Jika selama ini ada Bantuan Operasional Sekolah (BOS), maka kekurangan kebutuhan biaya di sekolah lainnya akan dicukupi melalui APBD provinsi.

”Maka kekurangannya itu kita tambah. Itu pengganti SPP, jadi saya harapkan anak sekolah sekarang sudah tidak bayar, itu bisa membantu para orangtua di SMA dan SMK. Kalau toh nanti ada, ya tinggal iuran yang lewat komite itu saja,” katanya.

Ia juga menegaskan, sesuai perundangan, pendidikan adalah tanggungjawab negara, masyarakat, dan orangtua siswa. Maka, ketika negara belummampu, diperlukan partisipasi dari orangtua siswa dan masyarakat.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provini Jateng Gatot Bambang Hastowo mengatakan, bahwa dana sebesar Rp 792 miliar dari APBD Provinsi Jateng tahun 2018 itu adalah untuk biaya operasional pendidikan (BOP).

Penggunaannya adalah untuk pembiayaan honor guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) serta operasional sekolah.

Selama ini, setiap sekolah mendapat dana BOS untuk para siswa dari pemerintah pusat melalui APBN, tiap siswa mendapat Rp 1,4 juta. Adanya BOP dari provinsi itu, nantinya rata-rata persiswa mendapat tambahan bantuan sekitar Rp 1 juta.

”Padahal butuhnya persiswa kan sekitar Rp 3 juta. Jika sudah ada Rp 1,4 juta dari pusat melalui BOS dan ditambah dari povinsi berupa BOP sekitar Rp 1 juta, maka setidaknya bisa meringankan beban masyarakat dalam biaya pendidikan,” jelasnya.

Editor: Supriyadi

Bayar Pajak Motor Tanpa KTP Bisa Memudahkan, Tapi Ini Bahayanya

MuriaNewsCom, Rembang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng mewacanakan untuk tak mewajibkan melampirkan KTP dalam pengurusan pajak kendaraan bermotor. Rencana ini digulirkan untuk semakin mempermudah masyarakat, dan meningkatkan pendapatan dari sektor pajak.

Meski demikian, jika tidak hati-hati kebijakan ini justru bisa menjadi blunder. Kasatlantas Polres Rembang AKP Ariakta Gagah Nugraha, berharap kebijakan tersebut nantinya tak menjadi kesempatan penyelewengan surat-surat kendaraan.

“Kalau kebijakan itu nanti untuk memudahkan kenapa tidak. Tapi ya jangan sampai kebijakan baru justru menjadi bumerang karena ada penyelewengan surat-surat. Bagaimana pun surat itu penting,” katanya, Selasa (2/1/2018).

Ia menyatakan, masih menunggu petunjuk dari Polda Jateng untuk penerapan kebijakan tersebut. Menurutnya, program tersebut masih bersifat rencana, sehingga ketika diterapkan pemprov akan berkoordinasi dengan Polda Jateng.

“Kalau sudah menjadi kebijakan, Polda Jateng juga pasti memberi instruksi kepada kami di daerah. Tetapi karena masih rencana, kami menanti petunjuk lebih lanjut,” ujarnya.

Ariakta menyebut, kebijakan tersebut mempunyai efek yang bagus. Yakni memudahkan masyarakat dan menghentikan akivitas ‘nembak’ KTP yang selama ini sering dilakukan wajib pajak.

Sistem baru ini pun diyakininya akan mengurangi jumlah wajib pajak yang malas mencari KTP pemilik lama dari kendaraan.

“Kalau ada informasi bahwa ada dari internal kita yang melayani ‘nembak’, justru (kebijakan) ini memudahkan untuk dilakukan penertiban. Dengan sistem baru,” terangnya.

Beberapa kasus, gara-gara sulit mendapatkan KTP dari pemilik lama kendaraan, wajib pajak memilih “mematikan” pajak kendaraannya.

Ariakta mengatakan, sebelum rencana kebijakan baru ini, tidak adanya KTP bisa disikapi dengan surat keterangan dan kuitansi penjualan kendaraan bermotor. “Bila membeli dari makelar, kadang malah sudah disiapi salinan KTP pemilik lama,” paparnya.

Editor : Ali Muntoha

Istri PNS Ini Wadul ke Ganjar Karena 2 Tahun Ditelantarkan Suami

Seorang istri PNS saat mengadu pada Gubernur Ganjar tentang suaminya yang ditelantarkan suami 2 tahun. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Brebes – Seorang ibu bernama Christina Rosilawati asal Brebes, mengadukan sikap suaminya kepada Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, Rabu (20/12/2017). Suaminya yang seorang PNS itu telah minggat meninggalkan rumah sejak dua tahun lalu.

Curhat ini disampaikan Christina kepada Ganjar saat sesi dialog dalam peringatan Hari Ibu tingkat Jateng, di pendapa Kabupaten Brebes.

Dalam pengakuannya, suaminya yang minggat itu berdinas di Pemkot Tegal. Tak hanya meninggalkan rumah dan menelantarkan keluarga, suaminya itu diakui juga meninggalkan bertumpuk utang.

Christina sudah berupaya melapor ke Pemkot Tegal baik ketika masih dipimpin Nursita maupun sekarang Nursholeh, namun tidak ada solusi yang melegakan. 

“Selama dua tahun ini tidak ada titik temu. Dia kan meninggalkan rumah dengan meninggalkan utang. Saya minta utang-utang dia diselesaikan. Untuk tunjangan saya kan masih menempel pada dia tapi dia tidak berikan. Dia katanya mau menceraikan saya tapi tidak kunjung ada surat,” curhatnya.

Ia juga bercerita, pernah mengadukan masalah ini ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan di Inspektorat. Saat itu menurut dia, BKD menyarankan agar dirinya tak menggugat cerai.

“Karena bapak yang salah saya nunggu saja digugat cerai. Sekian bulan saya tunggu tidak ada penyelesaian,” ujar anggota Kelompok Wanita Tani Tegal ini.

Baca : Ditelantarkan Suami, Istri di Pati Lapor ke Polisi

Usai mendengar penjelasan, Ganjar memanggil salah satu stafnya untuk menghubungi BKD Provinsi Jateng. Dari penelusuran, suami Christina bernama Maman Suherman, PNS di Dinas Sosial Pemkot Tegal.

“Saya senang ada ibu yang mengadu soal suaminya. Saya telepon Pak Nursholeh (Walikota Tegal) untuk menyelesaikan ini,” kata Ganjar kepada wartawan usai acara.

Menurutnya kasus PNS yang bermasalah memang banyak. Ganjar pernah memecat 25 PNS Pemprov Jateng dengan berbagai kasus pelanggaran disiplin berat.

Pelanggaran berat itu di antaranya terjerat kasus pidana, menikah lagi tanpa izin istri, serta membolos kerja atau mangkir lebih dari 45 hari.

Ganjar memang mengintruksikan penegakan regulasi sistem kepegawaian secara ketat. Meski begitu, penjatuhan sanksi tidak dilakukan secara sembarangan. Dari rekomendasi BKD, ia mengatakan masih harus dikroscek dengan memanggil langsung PNS yang bersangkutan.

“Saya tidak main-main, yang disodorkan BKD saya baca dan klarifikasi langsung,” tandasnya.

Editor : Ali Muntoha

Jateng Digelontor Dana Rp 104 Triliun dari Pusat

Penyerahan buku DIPA tahun 2018 untuk Pemprov Jateng dan 35 kabupaten/kota di Jateng. (Jatengprov.go.id)

MuriaNewsCom, Semarang – Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk tahun 2018 yang cukup besar. Totalnya mencapai Rp 104,45 triliun.

Dari jumlah sebesar itu, sebagian besar dikucurkan untuk alokasi Dana Desa yang nominalnya separuh lebih dari seluruh DIPA. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Mirza Effendi mengatakan, alokasi transfer ke daerah dan Dana Desa dari pusat untuk Jateng sebesar Rp 65,46 triliun.

Alokasi terbanyak kedua diberikan untuk belanjar kantor pusat yang berkedudukan di Jateng. Jumlahnya mencapai Rp 37,57 triliun.

”Kemudian alokasi DIPA kewenangan satuan kerja pemerintah daerah terkait dengan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebesar Rp 1,42 triliun,” katanya.

Sebagai dasar pelaksanaan APBD 2018, lanjut Mirza, pihaknya juga menyerahkan buku daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa untuk Provinsi Jateng dan 35 kabupaten/ kota. Penyerahan DIPA dilakukan pada Senin (18/12/2017) kemarin di kompleks kantor Gubernur Jateng.

Ia menyebut, 2018 mendatang prioritas pembangunannya antara lain mengatasi kesenjangan dan memacu sektor unggulan, perbaikan SDM aparatur pelayanan, serta peningkatan pertahanan keamanan.

“Sedangkan anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa diarahkan untuk peningkatan mutu pelayanan publik di daerah, peningkatan kesempatan kerja untuk menuntaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan antardaerah, ” ujarnya.

Mirza meminta, setelah DIPA diserahkan, para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) segera melaksanakan anggarannya. Sehingga, anggaran bisa terserap tepat waktu.

“KPA agar segera memulai langkah pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan,” tandasnya.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menambahkan DIPA yang telah diberikan harus segera dijabarkan dalam rencana kerja operasional sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing agar persiapan pelaksanaan kegiatan 2018 lebih siap.

“Saya sudah mendorong dan ini jadi kebiasaan, mana-mana yang 2017 sudah bisa dilelang, lelang segera, terutama yang pembangunan fisik,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

PLTU Batang Jika Tak Beroperasi 2020 Jawa-Bali Terancam Defisit Listrik

Sekda Jateng Sri Puryono saat meninjau lokasi PLTU Batang yang ditarget beroperasi pada Mei 2020 mendatang. (Jatengprov.go.id)

MuriaNewsCom, Semarang – Proses pembangunan PLTU Batang berkapasitas 2×1.000 MW terus dikebut. Tahun 2017 ini pembangunan sudah mencapai 30 persen, dan ditarget tahun 2020 mendatang, PLTU ini sudah bisa beroperasi.

Jika target tersebut tak terealisasi, maka pasokan listrik untuk Jawa dan Bali dikhawatirkan akan terganggu. Bahkan menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sri Puryono, jika target operasional tak tercapai, maka ancaman defisit listrik bisa terjadi.

“Harapannya nanti Mei 2020 betul-betul bisa operasional karena kalau tidak nanti Jawa dan Bali ini akan defisit listrik, itu bahaya” katanya.

Sri Puryono mengatakan, kebutuhan listrik masyarakat dari waktu ke waktu makin besar. Tidak hanya karena pertambahan jumlah penduduk, namun juga investasi di Jawa Tengah semakin banyak. Sehingga kebutuhan listrik rumah tangga dan industri juga makin besar.

“Operasional PLTU Batang ini sangat kita nantikan. Maka mega proyek Rp 52 triliun ini harus terus berjalan dan tepat waktu,” ujarnya.

Ia menyebut, percepatan pembangunan terus dilakukan pada tahun depan agar PLTU tersebut dapat selesai dan beroperasi pada Mei 2020 mendatang.

Proses pemancangan struktur banja boiler telah dilakukan pada Selasa (12/12/20170 kemarin. PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) sebagai kontraktor pelaksana proyek diminta tak hanya fokus terhadap pembangunan. Tetapi juga fokus pada pemberdayaan masyarakat sekitar.

”Hal ini karena tanpa dukungan masyarakat proyek apapun tidak akan berjalan dengan baik,” paparnya.

Presiden Direktur PT BPI, Takashi Irie mengatakan dengan pemasangan struktur baja pada boiler ini pembangunan PLTU Batang akan bisa dipercepat pada tahun depan. Sehingga target operasional yang telah ditentukan akan dapat tercapai dengan baik. “Mulai tahun depan aktivitas konstruksi akan semakin cepat,” katanya.

Sementara terkait pemeberdayaan masyarakat, pihaknya melakukan sejumlah terobosan program baik melalui CSR maupun program mitigasi sosial. Sehingga keberadaan PLTU ini juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

“Sejumlah kegiatan di antaranya bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, sosial dan budaya, serta lingkungan telah kami lakukan. Fokusnya pemberdayaan masyarakat berkelanjutan agar mereka merasakan manfaat untuk jangka panjang,” tuturnya.

Editor : Ali Muntoha

Jateng 3 Kali Berturut-turut Raih Penghargaan dari KPK

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat menerima penghargaan dari KPK sebagai daerah dengan tingkat kepatuhan LHKP terbaik. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Semarang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah kembali menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini lembaga antirasuah itu menyatakan Jateng sebagai pemerintah daerah dengan tingkat kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) terbaik tahun 2017.

Sebelumnya, selama dua tahun berturut-turut Jateng meraih penghargaan dari KPK di bidang gratifikasi.

Penyerahan penghargaan dilakukan Pimpinan KPK RI Laode Syarif kepada Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP pada Penutupan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (12/12/2017).

Selain Jateng, hanya empat pemerintah daerah lain yang mendapat penghargaan serupa. Yakni Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Nusa Tenggara Barat, Pemkab Sampang, dan Pemkot Yogyakarta.

Lainnya adalah lembaga sekelas kementerian, Bank Indonesia, dan perusahaan milik negara atau BUMN.

Plt Inspektur Provinsi Jawa Tengah, Siswo Laksono menyatakan, penghargaan tersebut menjadi bukti komitmen tinggi pemprov dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ia menyebut, pengelolaan kepatuhan LHKPN menjadi salah satu program prioritas pencegahan dan pemeberantasan korupsi di lingkungan pemprov.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyebut, ia telah menerbitkan Surat keputusan Gubernur Jateng Nomor 770/4 Tahun 2014. SK tersebut mewajibkan pejabat eselon I sampai eselon IV serta direksi, komisaris, dewan pengawas BUMD milik Provinsi Jateng, untuk melaporkan harta kekayaan.

 “LHKPN sampai eselon IV ini meniru sistem di sejumlah kementerian. Belum banyak pemerintah daerah yang melakukan ini,” ujarnya.

Ganjar mengatakan, melaporkan LHKPN sebenarnya adalah pekerjaan mudah. Namun ada sebagian pejabat yang mengaku kesulitan. “Mereka sulit menuliskan sumber hartanya dari mana, bahkan ada yang katanya menjual hartanya dulu sebelum lapor LHKPN,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Warga Jateng Lebih Bahagia Ketimbang Jabar dan Jatim

Sejumlah siswa di Kabupaten Grobogan terlihat ceria. Indeks kebahagiaan warga Jateng tercatat jauh lebih tinggi bila dibandingkan di Jabar dan Jatim. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mencatat, indeks kebahagiaan warga di Jateng tahun 2017 cukup tinggi. Yakni mencapai angka 70,92. Indeks ini jauh lebih tinggi ketimbang nasional ataupun Jawa Barat maupun Jawa Timur.

Indeks kebahagiaan nasional tercatat sebesar 70,69, sementara Jawa Barat hanya 69,58 dan Jawa Timur 70,77.

Angka kebahagiaan Jateng tahun 2017 juga naik drastis dibandingkan indeks kebahagiaan pada tahun 2014 yang hanya sebesar 67,81.

“Kebahagiaan orang Jateng lebih tinggi dari Nasional. Kita nomor 12, mengungguli Jatim dan Jabar,” kata Kepala BPS Jateng, Margo Yuwono.

Tingkat kebahagiaan ini dianggap sebagai salah satu keberhasilan kinerja gubernur dan wakil gubernur Jateng.

Beberapa kinerja Gubernur Ganjar Pranowo, yang mendapat perhatian publik ialah reformasi birokrasi, pembangunan infrastruktur, penurunan kemiskinan, pembangunan sektor pariwisata, pembangunan rumah sehat layak huni, dan akses kredit bunga rendah untuk UMKM.

Komunikasi Ganjar dengan warga yang dibuka seluas-luasnya baik melalui media sosial maupun tatap muka, turut mempengaruhi penilaian publik pada gubernurnya. Tidak hanya keluhan yang disampaikan, publik juga mengapresiasi kebijakan Ganjar dalam pembangunan jalan dan perhatiannya pada warga miskin.

Guru Besar Ekonomi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, FX Sugiyanto menilai secara umum program-program Ganjar bisa dikatakan berhasil. Sejumlah program dalam bidang ekonomi berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Saat ini pertumbuhan ekonomi Jateng sebesar 5,18 persen, lebih tinggi dari Nasional 5,01 persen.

“Bicara reformasi birokrasi suka tidak suka Jateng sekarang leader,” tegasnya.

Reformasi birokrasi yang patut mendapat apresiasi, menurut Sugiyanto adalah pembangunan sistem GRMS (Government Resource Management System). Dengan GRMS, Jateng bisa menekan kebocoran anggaran.

“Ini rintisan birokrasi yang bersih. Setiap orang bisa mengakses dan mengawasi penggunaan sumber daya dari perencanaan dan pelaksanaan,” jelasnya.

Dalam hal infrastruktur, Pemprov Jateng juga memiliki peranan signifikan pada infrastruktur pedesaan. Jalan-jalan kampung di desa saat ini mayoritas sudah beton. “Infrastruktur Jateng sangat bagus, dan sekarang ada tren Jateng tujuan investasi, berarti prospeknya bagus, stabilitas sosial jarang ada gejolak, ini tidak lepas dari leadership gubernur,” katanya.

Editor : Ali Muntoha

7 Rumah Sakit di Jateng Disiapkan jadi Wilayah Bebas Korupsi

Pegawai di RSUD dr Moewardi Solo tengah bertugas. Rumah sakit ini disiapkan sebagai wilayah bebas korupsi. (Foto : rsmoewardi.com)

MuriaNewsCom, Semarang – Pemprov Jawa Tengah menyiapkan delapan rumah sakit wilayah bebas korupsi (WBK) dan birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Tujuhg rumah sakit ini akan menjadi percontohan perangkat daerah lain, dalam membangun zona integritas.

Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jateng, Dyah Lukisari mengatakan, ada enam rumah sakit serta satu UPT disiapkan sebagai wilayah bebas korupsi. Selain itu ada satu rumah sakit dengan tingkat lebih tinggi yakni WBBM.

Tujuh RS yang disiapkan sebagai WBK yakni RSUD Dr Moewardi Surakarta, RSUD Dr Margono Soekarjo Purwokerto, RSUD Kelet Jepara, RSJD Surakarta, RSJD Dr Amino Gondohutomo Semarang, RSJD Dr RM Soedjarwadi Klaten, serta UPT Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

Sementara rumah sakit yang disiapkan dengan calon kerja berpredikat WBBM adalah RSUD Tugurejo Semarang. Menurutnya, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat jauh lebih baik, di mana sebagian besar berbasis online.

Pilot project tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam membangun zona integritas. Sehingga akan meminimalisasi terjadinya praktik-praktik KKN dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Menurutnya, penentuan pilot project tersebut telah dilakukan Tim Penilai Internal (TPI) Provinsi Jawa Tengah. Penilaian dimulai sejak Agustus 2017 dan telah diverifikasi Tim Penilai Nasional dari Kementerian PAN RB RI dari 1 Oktober-31 November 2017.

Di samping itu juga telah dilakukan survei terhadap persepsi korupsi oleh pihak independen yang ditunjuk oleh Kemenpan RB, yakni PT Sucofindo.

Anggota TPN dari Kementerian PAN RB Gempar Ganefianto SE yang juga Kepala Bidang Pengaduan Aparatur Kementerian PAN RB menyatakan, Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi terbanyak se-Indonesia yang mengajukan Unit Kerja Calon WBK/WBBM.

Tidak hanya perangkat daerah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota se-Jawa Tengah juga mulai membangun zona integritas.

“Ini merupakan bentuk komitmen gubernur dan bupati/wali kota dalam pemberantasan KKN untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih berkualitas, transparan, murah, mudah dan cepat,” ujarnya.

Dijelaskan, penetapan unit kerja sebagai WBK dilakukan oleh gubernur atau bupati/walikota berdasarkan rekomendasi dari Menteri PAN RB. Sementara, penetapan unit kerja sebagai WBBM dilakukan langsung oleh Menteri PAN RB.

Bagi unit kerja yang lulus dalam penilaian Menteri PAN RB Pimpinan unit kerja calon WBK dan calon WBBM akan diundang dalam Upacara Hari Anti Korupsi Sedunia yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2017.

Editor : Ali Muntoha

Anggaran Infrastuktur Pemprov Dikurangi, Kemiskinan Jadi Prioritas

Perbaikan jalan di Kecamatan Kedung, Jepara, beberapa waktu terakhir. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Peningkatan infrastruktur tak lagi menjadi hal utama Pemprov Jawa Tengah dalam APBD 2018 mendatang. Hal ini disebabkan, sebagian infrastuktur jalan di provinsi ini yang kondisinya baik sudah mencapai 89 persen.

Prioritas utama pemprov dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 kini lebih diutamakan pada pengurangan angka kemiskinan.

Meski demikian, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memastikan, jika maslah infrastruktur masih menjadi priorotas. Hanya saja porsinya yang dikurangi.

“Prioritasnya masih penanggulangan kemiskinan, infrastruktur juga masih (prioritas). Tapi kita meratakan dengan tanggung jawab baru kita, yaitu pendidikan untuk menjadi pertimbangan,” katanya dikutip dari website resmi Pemprov Jateng, Sabtu (2/12/2017).

Menurutnya, pergesera-pergeseran alokasi anggaran diterapkan pada APBD 2018, hanya saja tidak terlalu banyak berubah dari APBD 2017. “Ini karena menyesuaikan RPJMD yang kita siapkan,” terangnya.

Ganjar menjelaskan, meski masih merupakan program prioritas, namun alokasi anggaran untuk infrastruktur sedikit berkurang. Karena saat ini jalan provinsi kondisinya 89 persen sudah baik.

“Infrastruktur berkurang karena jalan provinsi itu 89 persen sudah baik. Mudah-mudahan tidak kena bencana,” katanya.

Sementara untuk program pengentasan kemiskinan harus dilandasi dengan single data yang valid. Selain itu, rehab rumah tidak layak huni (RTLH) gencar dilakukan.

“(Rehab) RTLH nggak cukup kalau hanya dari anggaran kita. Kabupaten menyediakan, pusat menyediakan, Baznas menyediakan, CSR menyediakan. Kita dorong semuanya. Termasuk bantuan-bantuan dari publik atau masyarakat dilakukan. Bahkan, dana desa kita dorong untuk percepatan,” ujarnya.

Belanja daerah Pemprov Jateng pada 2018 sebesar Rp 24,971 triliun, terdiri atas belanja tidak langsung Rp 18,341 triliun atau 73,44 persen. Namun Ganjar memastikan, dari jumlah tersebut yang digunakan untuk gaji pegawai hanya Rp 6,021 triliun.

Selebihnya untuk hibah Rp 5, 619 triliun, bantuan sosial Rp 48,39 miliar, bagi hasil kepada kabupaten/kota Rp 4,589 triliun, bantuan keuangan pemkab/pemkot/ pemdes Rp 2,043 triliun, serta biaya tidak terduga Rp 20 miliar.

Sementara belanja langsung pada 2018 dianggarkan sebesar Rp 6, 630 triliun atau 26, 56 persen dari total belanja daerah. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas.

Garis besar alokasi anggaran belanja ditujukan untuk urusan wajib di bidang pendidikan dan kebudayaan Rp 5,721 triliun, urusan bidang kesehatan Rp 2,244 triliun.

Selain itu, juga urusan wajib bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Rp 1,219 triliun, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang dialokasikan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp 35,29 miliar. Urusan ketentrama, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Rp 98,30 miliar.

Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi menambahkan, legislatif juga mendorong Pemprov Jateng mempercepat pengentasan kemiskinan di daerah. “Kami selalu menyuarakan agar Jawa Tengah kesejahteraan terus ditingkatkan, kemiskinan harus ditekan. Itu prioritas kami,” tuturnya.

Rukma menjelaskan, alokasi anggaran untuk kepentingan kebencanaan sudah dipersiapkan secara proporsional pada APBD TA 2018.

“APBD kita cadangkan, tapi kami tidak berharap itu digunakan. Tapi sudah kita siapkan dan itu cukup. Sehingga jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan untuk pelaksanaannya saya rasa tidak masalah,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Cari Data di Pemprov Jateng Kini Diklaim Tak Lagi Menyebalkan

Gubernur Ganjar Pranowo melauncing system (SDS) sebagai basis informasi dan data Pemprov Jateng. (Humas Pemprov Jateng)

MuriaNewsCom, Semarang – Pemprov Jateng mengembangkan program single data system (SDS) sebagai basis informasi dan data. Dengan sistem ini, diklaim tak akan ada lagi warga yang merasa dipersulit saat membutuhkan data dan informasi dari Pemprov Jateng.

Sistem SDS ini diklaim menjadi basis data yang tersaji dengan baik, bisa diakses dengan mudah, dan valid. SDS ini dilaunching dalam KIP Jateng Award 2017 di Wisma Perdamaian, Jumat (24/11/2017) malam.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyebut, sistem ini akan mengedukasi sekaligus mendorong perubahan dari yang terbiasa menyembunyikan sesuatu menjadi terbuka, dalam memberikan data dan informasi.

“Adanya single data, berbagai data atau informasi bisa mudah didapat. Sehingga publik mengerti dan mendengar detak jantung di pemprov, dan segala aktivitas bisa diketahui masyarakat. Harapannya, ini wujud konkret dari apa yang disebut transparansi. Terbuka tapi tidak telanjang,” kata Ganjar.

Ia mengakui, selama ini imej di masyarakat yang namanya mencari data di pemerintahan itu menyebalkan. Dinilai sulit, karena orang-orang kesulitan dalam mengakses data.

Meski demikian, Ganjar menekankan agar validitas data yang disajikan harus benar-benar diperhatikan. Sehingga, apabila data terbuka dengan baik, bisa diakses dengan mudah, dan valid, diharapkan mendorong perubahan luar biasa.

 “Saya orang yang sangat senang membuka informasi yang sebenarnya, tidak perlu ditutupi. Jangan ada yang disembunyikan karena ini sekaligus mengedukasi masyarakat. Jangan takut diserang atau sebagainya,” pintanya.

Mantan anggota DPR RI ini mencontohkan, program Kartu Tani yang diluncurkan Pemprov Jateng. Pada saat itu banyak yang tidak setuju karena dianggap repot dan sebagainya.

Padahal bukan kartu semata yang dibagi melainkan petani dapat mengakses subsidi pupuk. Bahkan sekarang Kartu Tani diadopsi Presiden Joko Widodo untuk diberlakukan di seluruh Indonesia.

“Hanya satu yang saya sampaikan kepada presiden, bahwa dibalik Kartu Tani ada data detail petani. Mulai identitas petani, luasan lahan pertanian, komoditas yang ditanam, pupuk yang terpakai, serta kapan petani menanam, panen, dan menjual. Ini bukan sekadar kartu, tetapi single data petani,” bebernya.

Selain itu, contoh keterbukaan data lainnya adalah mengenai penyediaan berbagai layanan kemudahan berinventasi di Jateng. Melalui data dan informasi yang disajikan instansi terkait baik maka calon investor mengetahui kabupaten dan kota mana saja yang siap menarik investor.

“Pemkab dan pemkot menampilkan berbagai potensi daerah, serta beragam kemudahan berinvestasi. Sehingga para calon investor dapat membuka sendiri untuk mencari informasi tentang potensi suatu daerah,” kata alumnus UGM ini.

Dalam kesempatan tersebut juga diumumkan kabupaten/kota penerima penghargaan tata kelola informasi publik tahun 2017. Badan publik pemerintahan kabupaten/kota kategori Cukup Informatif,  yaitu Pemkab Temanggung, Kota Semarang, Pemkab Banyumas, Wonogiri dan Rembang.

Sedangkan Surakarta, Kabupaten Batang, dan Kudus masuk kategori Menuju Informatif. Serta dua kota, yaitu Kota Magelang dan Kota Pekalongan mendapat penghargaan kategori Informatif.

Editor : Ali Muntoha

Guru Honorer dan Swasta di Jateng Harus Diberi Gaji Pokok dan Tunjangan

Sejumlah guru honorer di Kabupaten Grobogan menggelar aksi menuntut kenaikan tingkat kesejahteraan mereka, baru-baru ini. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Semarang – Tiap tanggal 25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Setiap tahun tiap kali peringatan Hari Guru, isu yang tak pernah habis dibahas masih sama, tentang kesejahteraan guru.

Terutama guru swasta dan guru honorer yang tingkat kesejahteraannya sangat minim. Bahkan sangat timpang jika disandingkan dengan guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS).

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Karsono juga menyoroti masalah ini. Ia mengaku sering mendapat keluhan dari para guru honorer dan guru swasta mengenai gaji mereka.

Ia mendesak, Pemprov Jateng memberikan perhatian yang nyata terhadap nasib para guru ini. ”Insentif gaji guru swasta dan honorer sangat minim. Pemprov harus memberikan perhatian,” katanya, Sabtu (25/11/2017).

Menurut dia, guru adalah ujung tombak dari pendidikan dan berlangsungnya roda pembelajaran. Jika tingkat kesejahteraan guru rendah, menurutnya akan berimbaas pada tak maskimalnya kualitas pendidikan.

Karsono menyebut, semua guru di Jateng harus mendapatkan penghasilan pantas dan memadai. Antara lain meliput gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji. Termasuk juga tunjangan profesi dan tunjangan khusus, serta penghasilan lain yang berkaitan dengan tugasnya.

“Baiknya tidak ada kesenjangan antara guru swasta dan negeri. Mereka sama-sama pengajar. Kami berharap pemerintah juga memberikan kesejahteraan guru swasta hingga mencapai gaji dengan taraf ideal,” ujarnya.

Selain menyoroti gaji guru swasta, ia juga menyoroti  pelimpahan kewenangan sekolah menengah dan kejuruan dari kabupaten dan kota ke tingkat provinsi.

“Pelimpahan tersebut diharapkan bisa berjalan secara optimal sebagaimana sementara ini dikelola oleh kabupaten dan kota. Fraksi kami (F-PKS) saaat ini melihat keberadaan BP2MK sebagai perwakilan Dinas Pendidikan provinsi yang keberadaaanya di tingkat eks karesidenan masih belum maksimal,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Keren, 3 Pelajar Wonosobo Wakili Indonesia Berkompetisi Film Pendek di Jepang

Tiga pelajar berprestasi yang akan berkompetisi di Jepang saat bertemu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Semarang – Tiga pelajar berprestasi asal SMA Negeri 1 Wonosobo Jawa Tengah berhasil mewakili Indonesia mengikuti kompetisi internasional yang digelar di Jepang. Even tersebut yakni Asian International Children’s Film Festival di Jepang dalam perhelatan Japan East Asia Network of Exchange for Students and Youth (Jenesys) 2017.

Ketiga pelajar itu membawa karya sebuah film pendek berjudul Push Me Up!, dan akan bersaing dengan belasan perwakilan dari berbagai negara di Asia. Mereka adalah Alif Kamal Jauhari, Firda Azizah dan Muhammad Raihan Aditama.  

Film pendek berdurasi tiga menit ini menceritakan tentang seorang guru teladan. Guru yang mampu memamahi bahwa setiap siswa memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta memiliki potensi yang berbeda-beda. Pada film ini diceritakan bahwa guru tidak memperlakukan siswanya secara sama.

“Intinya dalam memperlakukan siswaya itu tidak sama, dan tidak menghukum jika siswa lemah dalam satu mata pelajaran. Karena siswa memiliki potensi dan kemampuan masing-masing, dan itulah yang perlu didorong dan dikembangkan,” kata Kamal.

Pada film itu diceritakan ada seorang siswa yang selalu membolos saat jam pelajaran olahraga. Siswa itu justru senang pergi mencari objek foto yang bagus dan ternyata ia suka dengan dunia fotografi. Saat guru tahu bahwa anak itu membolos, guru tersebut tidaklah marah.

“Justru guru itu mendukung dan meminta agar siswanya menekuni hobi fotografinya. Akhirnya siswa itu berhasil menjuarai lomba fotografi dan membanggakan sekolahnya,” terang Kamal.

Ide besar dalam film ini lanjut Kamal adalah konsep Tut Wuri Handayani, yakni bagaimana seorang guru mampu menjadi pendidik sekaligus pemberi semangat dan dorongan dalam mengembangkan bakat, minat setiap siswa didiknya.

Terkait dengan keberangkatannya ke Jepang, ketiga siswa ini mengaku sangat bangga karena bisa mewakili Indonesia di ajang internasional.

“Ini suatu kebanggaan yang luar biasa. Menjadi perwakilan negara dalam ajang internasional, sungguh tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, semoga apa yang kami persembahkan bisa turut mengharumkan nama bangsa,” ujar Kamal tersenyum.

Sebelum terbang ke Jepang, ketiganya pamitan kepara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kedatangan para siswa dengan didampingi kepala sekolah serta dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah itu bertemu Ganjar di Kantor Gubernur Jateng, Rabu (15/11/2017) kemarin.

“Saya doakan semoga sukses dan menjadi pemenang, saya sangat mengapresiasi dan bangga ada anak-anak Jateng yang berprestasi bahkan sampai internasional,” kata Ganjar.

Pada kesempatan itu, ia mengatakan berkarya di dunia seni menjadi salah satu cara anak muda untuk turut serta memajukan bangsa. Tentu saja dengan membuat film-film yang berkualitas dan sarat akan pesan moral. “Jangan hanya di Jepang ini saja, setelah ini kalian juga harus tetap berkarya, ciptakan film-film yang berkualitas ya,” pesannya memberi semangat.

 Ganjar juga berharap agar ada anak muda yang mau tampil menjadi sineas handal di tengah maraknya isu hoax serta film-film yang kurang mendidik. Sebab itu, tiga pelajar berprestasi ini ungkapnya diharapkan bisa turut andil untuk untuk memberikan fim-film berkualitas.

“Ini harus dilanjutkan, film dengan pesan moral harus terus diproduksi. Jangan khawatir, karena menjadi seniman di dunia industri kreatif saat ini juga merupakan profesi yang menjanjikan,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Buruh Desak Gubernur Tetapkan UMK Kota Semarang Rp 2,7 Juta

Para buruh di Kota Semarang menggelar ujuk rasa di depan kantor Gubernur Jateng mendesak menetapkan UMK sebesar Rp 2,7 juta. (Foto : Antara Jateng)

MuriaNewsCom, Semarang – Ribuan buruh dari  Kota Semarang melakukan aksi unjukrasa di depan kantor gubernur Jateng, di Jalan Pahlawan Semarang, Rabu (15/11/2017). Mereka mendesak Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menetapkan Upah Minum Kota (UMK) Semarang tahun 2018 sebesar Rp 2,7 juta.

Desakan ini dilakukan, lantaran Pemkot Semarang mengajukan UMK 2018 sebesar Rp 2,3 juta. Tahun 2017 ini UMK Kota Semarang sebesar Rp 2,1 juta.

Ada ribuan buruh yang mengikuti demo. Mereka datang menggunakan truk maupun konvoi dengan sepeda motor. Mereka memulai aksi dari Simpanglima Semarang, menuju Jalan Pahlawan.

Aksi ini dikawal ketat aparat kepolisian. Pintu pagar juga dijaga ketat, agar para demonstran tak menerobos ke dalam kompleks kantor gubernuran. Setelah beberpa saat orasi, perwakilan massa dipersilahkan masuk untuk beraudiensi dengan kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah di kantor gubernur.

Koordinator Aliansi Buruh Kota Semarang Karmanto mengungkapkan, formulasi penghitungan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 itu sudah tidak relevan lagi karena penghitungannya tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL).

“PP yang derajatnya lebih rendah dibanding undang-undang, malah dipakai untuk regulasi pengupahan di Kota Semarang. Kami menuntut pada Pemkot Semarang dan Pemprov Jateng bertanggungjawab menyejahterakan buruh,” katanya.

Ia menyebut, pihaknya telah membuktikan dengan melakukan penghitungan sendiri dan hasilnya jauh di atas penghitungan yang menggunakan formulasi PP 78/2015.

Pihaknya sudah melakukan survei harga kebutuhan pokok di lima pasar di Kota Semarang. Antara lain di Pasar Karangayu, Jatingaleh, Pedurungan, Lamper, Mangkang. Dari hasil survei tersebut, kebutuhan hidup layak (KHL) buruh mestinya UMK yang ditetapkan Rp 2,7 juta.

Oleh karena itu, buruh mendesak gubernur menetapkan UMK 2018 di 35 kabupaten/kota se-Jateng sesuai dengan KHL 2017 ditambah inflasi serta pertumbuhan ekonomi.

“Kami juga berharap nilai kenaikan UMK 2018 tidak boleh rendah dari kenaikan tahun sebelumnya, baik nominal maupun persentasenya,” ujarnya.

Editor : Ali Muntoha

34 Warga Demak Disandera di Papua, Pemprov Tak Tinggal Diam

Anggota Timsus Brimob Polda Papua dan sejumlah anggota Polres Tembagapura yang mengintai kelompok kriminal bersenjata di Tembagapura, beberapa waktu lalu. (Humas Polres Papua)

MuriaNewsCom, Semarang – Sebanyak 34 warga Desa Kedondong, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, dilaporkan ikut disandera kelompok kriminal bersenjata di Tembagapura, Papua. Pihak kepolisian memastikan 34 nama warga desa itu masuk dalam daftar yang disandera.

Mengetahui informasi ini, Pemprov Jateng memastikan tidak akan tinggal diam. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyatakan, pihaknya dan Pemkab Demak siap jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

Menurut Ganjar, saat ini proses negosiasi tengah dilakukan oleh pihak kepolisian dan TNI. Sehingga pihaknya terus memantau perkembangan yang ada.

“Kita pantau terus, kan militer sedang bertindak. Ya tentu kalau sudah posisi seperti itu militer yang maju. Tapi kita akan pantau terus,” kata Ganjar.

Tidak hanya memantau, pemerintah daerah juga akan sigap jika dibutuhkan tindakan dari daerah asal para korban penyanderaan.

Namun hingga kini pemerintah daerah belum bisa melakukan apa-apa karena aparat masih berusaha bernegosiasi, bahkan para pelaku belum mengungkapkan tuntutannya. “Jika dibutuhkan tindakan dari pemprov atau pemkab, kita akan sampaikan,” tandas Ganjar.

Warga Demak yang disandera merupakan perantauan di Banti, Tembagapura. Kontak dengan keluarga selalu terjalin dan beberapa bulan sekali pulang ke Demak. Namun sejak beredar kabar penyanderaan, pihak keluarga sudah tidak bisa menghubungi ke-34 warga tersebut.

Kepala Desa Kendondong, Sistianto, kemudian melaporkan hal itu ke Polres Demak. Kapolres Demak AKBP Sonny Irawan juga membenarkan adanya laporan itu.

“Kades Kedondong melapor ke unit intelijen karena khawatir warganya itu tidak bisa dihubungi setelah ramai pemberitaan tentang penyanderaan itu,” katanya.

Ia mengatakan laporan itu disampaikan sekitar 9 atau 10 November lalu. Petugas kemudian langsung melakukan pengecekan data terkait dengan keberadaan para warga yang bekerja di Papua itu.

Sonny menjelaskan dari pengecekan diketahui 34 orang tersebut memang masuk dalam daftar warga yang disandera. “Nama-nama warga yang dilaporkan disandera sudah lengkap,” katanya.

Selanjutnya, menurut dia, hal tersebut sudah disampaikan ke Polda Jawa Tengah untuk diteruskan ke Mabes Polri. “Karena lingkupnya nasional, sudah dikoordinasikan ke Mabes Polri,” ujarnya. 

Ramai diberitakan, KKB menyandera 1.300 orang di Desa Kimbely dan Desa Banti. Saat ini hanya perempuan yang diperbolehkan meninggalkan wilayah kampung untuk mencari kebutuhan pangan. TNI dan Polri berusaha mengedepankan cara persuasif untuk menangani kasus tersebut.

Editor : Ali Muntoha