Dih.. Ribuan Warga Blora Masih Buang Air Besar Sembarangan

MuriaNewsCom, BloraPerilaku buang air besar sembarangan (BABS) saat ini masih dilakukan banyak warga di wilayah Blora. Tidak memiliki jamban menjadi penyebab utama terjadinya perilaku ini. Ironisnya, ada ribuan warga yang masih buang air besar sembarangan.

”Hingga saat ini, masih ada 6 persen KK yang belum memiliki jamban. Jumlahnya sekitar 17.542 KK yang tersebar di 15 Kecamatan,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Blora Henny Indriyanti, dalam acara Workshop Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebagai upaya percepatan Program Bebas Buang Air Besar Sembarangan atau Open Defecation Free (ODF), Kamis (29/3/2018).

Menurutnya, saat ini baru ada satu Kecamatan yang sudah 100 persen mendeklarasikan sebagai wilayah Bebas Buang Air Besar Sembarangan atau Open Defecation Free (ODF). Yakni, Kecamatan Cepu.

Untuk Kota Blora cakupannya baru 99,8 persen. Sedangkan data terendah ada di Kecamatan Randublatung dengan cakupan 82,8 persen.

Terkait kondisi itu, Ia berharap seluruh Camat, Puskesmas dan Kepala Desa bisa aktif melaksanakan program percepatan ODF di Kabupaten Blora. Soalnya, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah juga menargetkan agar Kabupaten Blora bisa meraih predikat ODF pada tahun 2018 ini.

Dijelaskan, ODF merupakan salah satu program yang dicanangkan pemerintah. Salah satu tujuannya untuk membiasakan masyarakat berprilaku hidup bersih dan upaya pencegahan penyakit, khususnya diare.

Untuk memerangi perilaku BABS itu dilakukan lewat program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) yang bertujuan menggugah kesadaran masyarakat supaya hidup sehat. Salah satunya adalah dengan tidak buang air besar sembarangan.

Sementara itu, Bupati Blora Djoko Nugroho menyatakan, pihaknya sangat mendukung upaya Dinas Kesehatan untuk memerangi perilaku buang air besar sembarangan yang sekarang ini masih banyak dilakukan masyarakat. Soalnya, perilaku itu bisa menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat sekitar.

“Oleh sebab itu, saya sangat mendukung upaya menyadarkan masyakarat agar tidak lagi membiasakan buang air besar di sembarang tempat. Saya berharap agar tahun 2018 ini Kabupaten Blora bisa meraih predikat ODF karena itu merupakan salah satu indikator penting pola hidup masyarakat yang sehat,” cetusnya saat membuka workshop.

Supaya target itu bisa tercapai, Djoko meminta agar semua pihak terkait bisa bergerak bersama. Ia memerintahkan para camat agar meminta kepala desa untuk menganggarkan dana desanya buat program jambanisasi.

“Pemerintah sudah memberikan dana besar ke desa dan salah satunya untuk mendukung program ini. Kita royok bersama agar bisa segera tuntas,” tegasnya.

Dalam acara itu, Djoko sempat pula menyerahkan bantuan delapan unit ambulans untuk disalurkan ke puskesmas. Masing-masing, Puskesmas Cepu, Ngroto, Bogorejo, Doplang, Menden, Puledagel, Randublatung dan Kedungtuban.

Editor: Supriyadi

Pemkab Blora Minta Dukungan Perbaikan 4 Ruas Jalan Rusak ke Pemprov Jateng

MuriaNewsCom, BloraSedikitnya ada empat skala prioritas pembangunan yang diusung Pemkab Blora pada tahun anggaran 2019. Selanjutnya, keempat skala prioritas ini diusulkan pada Pemprov Jateng untuk mendapatkan dukungan anggaran.

“Empat usulan prioritas itu sudah kita sampaikan pada Pemprov Jateng. Yakni, saat pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) se-eks Karesidenan Pati di Pendopo Museum Kartini Kabupaten Rembang, hari Senin kemarin,” jelas Bupati Blora Djoko Nugroho, Rabu (21/3/2018).

Djoko menegaskan, empat usulan prioritas itu kesemuanya meliputi peningkatan infrastruktur jalan. Yakni, peningkatan jalan Kunduran-Doplang sepanjang 19,6 km dengan perkiraan anggaran sebesar Rp 10 miliar.

Kemudian, peningkatan jalan Blora-Randublatung sepanjang 24,8 km dengan perkiraan anggaran Rp 20 miliar, peningkatan jalan Randublatung-Getas sepanjang 19,1 km dengan perkiraan anggaran Rp 20 miliar. Satu lagi adalah peningkatan jalan Mendenrejo-Megeri sepanjang 23 km dengan estimasi dana sekitar Rp 10 miliar..

“Peningkatan jalan itu butuh alokasi dana cukup besar. Kami berharap Pemprov Jateng bisa membantu pembangunan empat usulan prioritas tersebut,” katanya.

Lebih jauh Djoko menyatakan, peningkatan infrastruktur itu diperlulan untuk membuka akses jalan desa hutan yang selama ini menjadi kantong kemiskinan di wilayah Blora Selatan.

Jika jalan itu bisa terbangun dengan baik, maka roda perekonomian disekitarnya akan tumbuh cepat. Dampak selanjutnya, tingkat kemiskinan akan bisa berkurang.

“Seperti kita ketahui, akses jalan dari Blora ke utara (Rembang) sudah bagus. Akses ke barat arah Purwodadi bagus, begitu juga ke timur arah Bojonegoro bagus. Tetapi begitu kita melihat Blora ke selatan menuju Ngawi, belum ada jalan yang layak,” imbuh Djoko.

Editor: Supriyadi

Senangnya, Ratusan Pasukan Kuning Grobogan Terima Seribu Paket Sembako

Ketua Panitia HUT Grobogan Aditya menyerahkan bantuan paket sembako pada beberapa penerima. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Ketua Panitia HUT Grobogan Aditya menyerahkan bantuan paket sembako pada beberapa penerima. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Ratusan petugas kebersihan jalan atau biasa disebut pasukan kuning, Sabtu (12/3/2016) menerima paket sembako yang dilangsungkan di pendapa kabupaten. Bantuan itu diberikan dalam rangkaian peringatan HUT ke-290 Kabupaten Grobogan yang jatuh pada 4 Maret lalu.

Selain petugas kebersihan jalan, bantuan sembako itu juga disalurkan pada beberapa pihak lainnya. Seperti, petugas kebersihan pasar dan rumah-rumah ibadah. Kemudian, bantuan sembako juga diberikan pada sejumlah panti asuhan dan beberapa warga kurang mampu.

”Jumlah bantuan sembako yang kita berikan totalnya ada 1.000 paket. Setiap paketnya senilai Rp 150 ribuan,” kata Seksi Bakti Sosial HUT Grobogan Sugeng.

Sugeng mengatakan, paket sembako itu didapatkan dari dana swadaya. Yakni bantuan dari Perusda, BUMN dan BUMD, perusahaan swasta, serta sumbangan sukarela dari SKPD setempat.

”Kegiatan itu tak menggunakan dana APBD sedikit pun. Prinsipnya, begitu dana sudah terkumpul dari donatur pada tenggat waktu yang ditentukan langsung kami belanjakan,” cetus mantan Kabag Humas itu.

Ditambahkan, selain acara resmi dan hiburan, kegiatan bakti sosial juga jadi agenda rutin dalam peringatan HUT Grobogan. Selain menyalurkan bantuan sembako juga ada acara donor darah.

Editor : Titis Ayu Winarni

Yes! Pemkab Pati Segera Realisasikan Penambahan Kuota Elpiji 12 Persen

Seorang pekerja tengah memasok tabung elpiji bersubsidi 3 kg di salah satu pangkalan di Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Seorang pekerja tengah memasok tabung elpiji bersubsidi 3 kg di salah satu pangkalan di Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Memasuki awal tahun, Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Pati Ahmad Kurnia memastikan segera merealisasikan penambahan kuota elpiji bersubsidi 3 kg sebanyak 12 persen dari tahun sebelumnya. Hal itu diharapkan bisa memenuhi kebutuhan elpiji di seluruh wilayah Kabupaten Pati.

Pasalnya, selama ini semua warga menggunakan elpiji bersubsidi 3 kg yang semestinya hanya digunakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal itulah yang menyebabkan kuota elpiji di Pati harus diajukan penambahan pada 2016.

”Sebetulnya kuota pada 2015 yang berada di angka 8,3 juta tabung elpiji sudah cukup memenuhi kalau semuanya diperuntukkan untuk MBR. Namun, fakta di lapangan berbeda. Semua warga yang klasifikasinya mampu juga banyak menggunakan elpiji bersubsidi,” kata Kurnia saat dihubungi MuriaNewsCom, Kamis (7/1/2016).

Kendati begitu, ia tetap mengusulkan penambahan kuota elpiji 3 kg untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Lagipula, masih ada sekitar empat desa di Kabupaten Pati yang belum memiliki pangkalan elpiji.

”Ada sekitar empat desa di Pati yang belum memiliki pangkalan elpiji bersubsidi. Kalau usulan dari kami disetujui, maka empat desa itu akan dibangun pangkalan elpiji baru,” tukasnya. (LISMANTO/TITIS W)

Pemkab Berharap Ada Kenaikan Harga Tanah

BLORA-Pemerintah Kabupaten Blora berharap, ada kenaikan harga tanah yang ditawarkan pada pemilik tanah yang terkena proyek double track atau jalur ganda kereta api. Sehingga, warga yang belum mau melepas karena persoalan harga, akan segera terselesaikan.
”Harapannya, proses pembebasan lahan juga bisa cepat beres. Kalau semua beres, proyeknya bisa dilanjutkan sesuai target yang ditetapkan,” ujar Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Blora Sugiyono, kemarin.
Menurutnya, saat ini panitia pembebasan tanah (P2T) yang diketuai Plt Sekda Sutikno Slamet, masih terus berusaha membantu. Bahkan, Bupati Djoko Nugroho juga turun tangan untuk menemui warga. Hanya saja, persoalan harga yang ditawarkan masih belum bisa diterima.

Lanjutkan membaca