Pengendalian Operasional Kegiatan di Jepara Dievaluasi

Suasana Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) sampai September 2016 di Jepara. (Istimewa)

Suasana Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) sampai September 2016 di Jepara. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Jepara – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Edi Sujatmiko mengemukakan tujuan evaluasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) sampai September 2016 untuk memantau kegiatan pada tahun ini.

“Kepada teman-teman SKPD diharapkan untuk segera melaksanakan kegiatan yang belum selesai dan segera untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kententuan karena ini sudah memasuki bulan Oktober dan merupakan lampu kuning pada rekan-rekan SKPD. Dan jika ada beberapa hal yang belum selesai tentunya untuk memantau dan mengambil tindakan agar kegiatan yang belum selesai dapat segera diselesaikan dengan baik natinya, serta untuk meningkatkan efesiensi pelaksanaan kegiatan,” kata Edi.

Capaian kegiatan sampai pada 30 September 2016 kali ini realisasi fisik telah mencapai Rp 900 miliar. Untuk di tahun 2015 dengan bulan yang sama hanya mencapai Rp 881 miliar dan ini ada peningkatan. Kemudian untuk realisasi keuangan di tahun 2016 hingga bulan September mencapai Rp 340 miliar atau 37,84 persen sedangkan di tahun 2015 kita hanya mencapai 49,54 persen dan ini kita mengalami penurunan 11,7 persen.

Sedangkan untuk target kegiatan sampai bulan September  harus sudah mencapai 65 persen. “Kepada pejabat pembuat komitmen dan Pejabat pengunaan anggaran harapan kami senantiasa melaksanakan pengendalian dan fungsi monitoring untukmbisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal,” ujarnya.

Sementara itu Staf Ahli Bupati bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan SDM Bambang Slamet Rahrjo mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD tahun 2016 baik dari penetapan maupun perubahan APBD pelaksanaan yang efektif tinggal dua bulan.

“Kepada para SKPD dalam sisa waktu yang ada dapat dmanfaatkan sebaik-baiknya dalam menyelesaikan kegiatan baik fisik maupun nonfisik. Dan selanjutnya kepada semua kepala SKPD hendakmya melakukan evaluasi secara menyeluruh dalam pelaksanaan kegiatan yang besifat pengadaan barang dan jasa, “ kata Bambang.

Editor : Akrom Hazami

Tontowi Ahmad Tularkan Semangat ke Atlet Jepara

owi semangat

Pebulutangkis Tontowi Ahmad saat menghadiri acara di Pendapa Pemkab Jepara, Selasa. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

MuriaNewsCom, Jepara – Pebulutangkis kebanggaan Indonesia, Tontowi Ahmad yang meraih medali emas dalam Olimpiade di Brazil, tak hanya menghabiskan liburan di pantai Jepara. Dia juga menyempatkan untuk berbagi semangat kepada para atlet di Kabupaten Jepara.

Owi, sapaan akrab Tontowi, mendatangi Pendapa Kabupaten Jepara pada Selasa (30/8/2016) siang. Tak disangka kedatangan Owi tepat sesaat setelah pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jepara. Momen tersebut tak disia-siakan oleh para atlet Jepara yang menghadiri acara tersebut.

Sejumlah atlet Jepara menyalami Owi dan berinteraksi dengan pebulutangkis dunia tersebut. Pada momen ini, Owi menyampaikan pesan kepada atlet Jepara untuk bersemangat dan terus meraih prestasi.

“Selalu semangat dan raih prestasi kalian. Semua atlet memiliki kesempatan yang sama, jangan sia-siakan kesempatan untuk berprestasi,” ucap Owi singkat.

Usai berinteraksi sejenak, para atlet Jepara meminta berfoto bersama. Tak hanya itu, sejumlah pengurus KONI Jepara juga tak ingin melewatkan momen ini dengan berfoto selfie dengan menantu pemilik Hotel Ocean View Jepara tersebut.

“Kapan lagi bisa ketemu Tontowi Ahmad, yang notabene pebulutangkis juara dunia. Ini kesempatan langka,” ucap salah satu atlet Jepara yang berusaha mendapatkan foto selfi terbaiknya dengan Owi.

Tontowi memang berencana menghabiskan liburannya di Kota Ukir, dengan mengunjungi sejumlah tempat di Kabupaten Jepara. Beberapa tempat yang direncanakan adalah di pendapa kabupaten, di pantai Tirta Samudra dan di Karimunjawa jika waktunya cukup. Selama di Jepara, Owi tinggal di Hotel Ocean View.

Editor : Akrom Hazami

5 Camat dan 3 Pejabat Eselon III di Jepara Dimutasi

mutasi

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi membacakan sumpah pada pejabat Jepara yang dimutasi. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Sebanyak delapan pejabat struktural eselon III di lingkungan Pemkab Jepara dimutasi dan dilantik Bupati Jepara, Kamis (18/8/2016). Para pejabat tersebut terdiri dari  lima orang camat dan dua pejabat Sektretaris Dinas/Badan serta satu orang Sekretaris camat.

Acara pengambilan sumpah dan pelantikan dilaksanakan di Ruang Rapat I Setda dan dihadiri para Asisten Sekda Jepara, Kepala BKD serta kepala dinas/instansi dan camat.

Kelima camat tersebut adalah Muh Tahsin sebagai  Camat Pecangaan, Budi Krisnanto Camat Karimunjawa, M Suherman Camat Kalinyamatan, Nuryanto Camat Bangsri serta Saptwagus Karnanejeng Ramadi Camat Donorojo.

Sementara tiga pejabat struktural eselon III lainnya, Aniek Rufaida Sekretaris BPPKB, Mudrikatun Sekretaris Dinas Kesehatan serta Nuril Abdillah sebagai Sekcam Mayong.

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi meminta pelantikan pejabat tersebut dapat dimaknai  dengan berpikir positif. Artinya harus berprasangka baik dan penuh kepercayaan, baik terhadap pejabat baru maupun diri pribadi.

“Kita tidak boleh meremehkan terhadap kinerja maupun prestasi orang lain. Karena belum tentu yang kita pandang kecil di mata kita ternyata mempunyai kemampuan lebih yang terpendam,” kata Marzuqi.

Ia menambahkan, untuk pejabat baru harus dapat mengikuti dan beradaptasi dengan peningkatan semangat dan kinerja di tempat tugas yang baru. Proses pelantikan yang cukup singkat ini, Marzuqi juga  meminta para pejabat yang dilantik untuk dapat memulai kerja dengan “Bismillah”.

Editor : Akrom Hazami

 

 

Bukti Jepara Enggak Main-Main Kejar WTN

sarana 3

Angkutan umum juga ditata di Kabupaten Jepara, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Bupati Jepara Ahmad Marzuqi menuturkan jika daerahnya yakin akan meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN).

WTN adalah penghargaan bidang transportasi perkotaan dan kelengkapannya dengan dukungan anggaran, kondisi jalan, sarana prasarana dan fasilitas jalan.

Dia mencontohkan, kebijakan itu seperti melengkapi papan trayek angkutan umum, melengkapi marka tepi dan tengah seluruh jalan di wilayah perkotaan, pembangunan smoking area dan ruang laktasi di terminal Jepara di tahun anggaran 2016, trotoar yang terlalu tinggi sudah dilandaikan pada anggaran 2017 Pemkab Jepara. Yaitu melalui rehab berat pembuatan trotoar dan melengkapi rambu lalu lintas yang masih kurang.

“Tahun ini kita telah membuat beberapa kebijakan, baik pembangunan fisik dan perbaikan pelayanan publik pada sektor transportasi,” ujarnya.

Beberapa aspek yang menjadi penilaian di antaranya sarana angkutan umum, fasilitas pejalan kaki, fasilitas penyeberangan, terminal, tempat pemberhentian, parkir, marka, rambu-rambu lalu lintas dan lainnya.

Sejak 2007 hingga 2015 lalu, Pemkab Jepara telah mendapatkan piala WTN. Rinciannya, dua kali mendapat plakat pada 2007  dan 2008, empat kali mendapat piala dengan kategori tertib berlalu lintas‎, yaitu pada 2009 hingga 2012 serta pada 2013 hingga 2015 lalu mendapat tiga kali piala WTN penuh kategori lalu lintas dan angkutan.

Editor : Akrom Hazami

Baca juga : Jepara Optimistis Raih Penghargaan WTN 2016

 

 

Beberapa Halaman Perkantoran di Jepara Diaspal

aspal

Pekerja mengaspal halaman kantor Pemkab Jepara, Selasa. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Sejumlah halaman perkantoran milik pemerintah di Kabupaten Jepara diaspal. Pengaspalan dilakukan menggunakan dana swakelola alias sisa-sisa anggaran perbaikan.

Beberapa halaman kantor yang diperbaiki dengan cara diaspal adalah kantor Dinas Bina Marga Pengairan dan ESDM, kantor Kejaksaan Negeri Jepara, dan kantor Pengadilan Negeri Jepara. Perbaikan itu mulai dilakukan sejak pekan kemarin.

Kabib Bina Marga pada Dinas Bina Marga, Pengairan, dan ESDM Jepara, Hartaya menjelaskan, sejumlah lokasi seperti halaman dinas juga dilakukan perbaikan. Perbaikan dilakukan karena kondisinya sudah dinilai tidak layak.

“Perbaikan dilakukan karena kondisi halaman sudah tidak layak. Dengan perbaikan tersebut, masyarakat yang berkepentingan dengan dinas bisa nyaman saat berkunjung. Kalau terlihat bagus, pelayanan juga enak,” ujar Hartaya kepada MuriaNewsCom, Selasa (16/8/2016).

Menurutnya, pengaspalan mulai dilakukan sejak pekan kemarin. Pengerjaan ditargetkan bisa selesai pekan ini. Sebab, memang tidak terlalu luas. Sehingga tidak memakan waktu lama. Bahkan ia memperkirakan dua hari ke depan pengerjaan dapat selesai.

“Tahun ini ada tiga kantor dinas yang diperbaiki. Semuanya diaspal. Perbaikan kami lakukan berdasarkan pengajuan di awal tahun kemarin,” katanya.

Harta menambahkan, perbaikan menggunakan dana swakelola. Sehingga tidak bisa dirinci satu persatu. Anggaran masuk di dana klinik diambilkan dari sisa-sisa anggaran perbaikan.

Dari pantauan MuriaNewsCom di kantor Dinas Bina Marga Pengairan dan ESDM Jepara, sejumlah pekerja tampak sibuk bekerja. Ada yang memanaskan aspal, ada yang yang mengangkut kerikil. Ada juga yang mengoperasikan mesin slender. Pengaspalan dilakukan di seluruh halaman kantor yang menangani proyek fisik tersebut.

Editor : Akrom Hazami

 

Betapa Ngototnya Jepara Biar Bisa Raih WTN

sarana 2

 

MuriaNewsCom, Jepara – Pemkab Jepara berusaha keras agar meraih anugerah Wahana Tata Nugraha (WTN). Ada beberapa hal yang dilakukan selama ini.

“Sebagai wujud komitmen Pemkab Jepara untuk merespons tindak lanjut tim WTN tahun 2015 lalu, sudah banyak kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang nyaman, cepat dan selamat,” kata Bupati Jepara Ahmad Marzuqi.

Tercatat, sejak 2007 hingga 2015 lalu, Pemkab Jepara mendapatkan piala WTN. WTN tersebut adalah penghargaan bidang transportasi perkotaan dan kelengkapannya dengan dukungan anggaran, kondisi jalan, sarana prasarana dan fasilitas jalan.

Rinciannya, dua kali mendapat plakat pada 2007  dan 2008, empat kali mendapat piala dengan kategori tertib berlalu lintas‎, yaitu pada 2009 hingga 2012 serta pada 2013 hingga 2015 lalu mendapat tiga kali piala WTN penuh kategori lalu lintas dan angkutan.

Sejauh ini, sarana prasarana jalan di Kabupaten Jepara juga sangat baik. Ada banyak hal yang dilakukan pemkab.

Editor : Akrom Hazami

Baca juga : Jepara Optimistis Raih Penghargaan WTN 2016

 

 

Jepara Optimistis Raih Penghargaan WTN 2016

sarana

Fasilitas bagi pemakai kursi roda di Alun-alun Jepara, beberapa waktu terakhir. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Sarana prasarana jalan di Kabupaten Jepara diklaim sangat baik. Klaim tersebut datang dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara.

Alasannya, sejak 2007 hingga 2015 lalu, Pemkab Jepara mendapatkan piala Wahana Tata Nugraha (WTN). WTN tersebut adalah penghargaan bidang transportasi perkotaan dan kelengkapannya dengan dukungan anggaran, kondisi jalan, sarana prasarana dan fasilitas jalan.

Rinciannya, dua kali mendapat plakat pada 2007  dan 2008, empat kali mendapat piala dengan kategori tertib berlalu lintas‎, yaitu pada 2009 hingga 2012 serta pada 2013 hingga 2015 lalu mendapat tiga kali piala WTN penuh kategori lalu lintas dan angkutan.

“Tahun 2016 ini, kami juga optimistis mampu meraih piala itu lagi. Sebab perbaikan terus dilakukan,” ujar Bupati Jepara Ahmad Marzuqi.

Menurutnya, lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota sangat penting, tidak saja bagi pemerintah daerah dalam membangun political will di bidang lalu lintas dan keselamatan transportasi, juga bagi masyarakat pengguna jasa angkutan dan pemakai jalan.

Editor : Akrom Hazami

 

Dinilai Tak Berizin, 109 KK di Jepara Akan Diatur

kk

Pemprov Jawa Tengah mengadakan sosialisasi terkait lahan miliknya yang ditempati warga di Tambaksari, Selasa (9/8/2016) malam di Kantor UP3D Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Sebanyak 109 kepala keluarga (KK) yang tinggal di kawasan Tambaksari, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kota, Jepara dinilai tidak berizin atau ilegal. Meski lahan yang ditempati mereka adalah aset Dinas Perikanan Provinsi Jateng, mereka tidak digusur melainkan akan diatur dan ditata.

Pemprov Jawa Tengah telah mengadakan sosialisasi terkait dengan itu, Selasa (9/8/2016) malam di Kantor UP3D Jepara. Sosialisasi itu menegaskan jika tidak ada penggusuran permukiman yang berdiri di aset yang masuk Kelurahan Kauman, Kecamatan Jepara Kota.

Suyono dari DPPKAD Provinsi Jateng mengemukakan, sosialisasi yang dilakukan tersebut memberitahukan kepada warga jika permukiman yang didirikan selama beberapa tahun di atas lahan milik Pemprov itu tidak digusur. Tapi diatur dan ditata kembali.

“Tidak digusur, tetapi ditata dan diatur. Hal ini juga sejalan dengan penataan kembali terhadap aset daerah yang ada di Jepara,” ujar Suyono.

Secara administratif, lanjut Suyono, pengguna dari lahan tersebut adalah Dinas Sosial dan Dinas Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Selama ini, aset yang digunakan oleh masyarakat tidak pernah dibayar dan tanpa mengurus izin sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Dari hasil pertemuan itu, disepakati jika warga Kelurahan Kauman yang sudah menempati lahan wajib menyewa. Adapun skema penyewaan menyusul. Selain itu, warga dilarang mendirikan bangunan permanen di area tersebut. Warga juga dilarang menuntut ganti rugi jika suatu saat ada penggusuran.

Warga menyepakati skema sewa itu lantaran ingin status penggunaan lahan jelas. Sementara dari data Dinas Sosial Pemprov Jateng, lahan tersebut mulai ditempati oleh warga Kauman sejak 16 Mei 2009 lalu. Pada saat pendataaan yang dilakukan pada 2013, area tersebut dihuni oleh 88 keluarga. Saat ini, sudah ada 109 keluarga yang menghuni.

Pertemuan itu juga dihadiri perwakilan Dinas Sosial Jateng, Dinas Perikanan Jateng, Satpol PP Jateng, Danranmil dan Kapolsek Jepara Kota, UP3D Jepara, Camat Kota, dan Lurah Kauman. Serta dihadiri oleh puluhan warga yang menempati aset Pemprov tersebut.

Editor : Akrom Hazami

 

 

Penyerapan Anggaran Pemkab Jepara Masih Rendah

anggaran

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi  menyampaikan soal penyerapan anggaran daerahnya. ((MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Penyerapan dana anggaran pendapatan daerah Kabupaten Jepara tahun 2016 sampai akhir triwulan dua ini masih rendah, yakni sekitar Rp 301,9 miliar atau 32 persen saja.

Hal itu terungkap dalam acara rapat kordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) APBD Kabupaten Jepara di pendapa kabupaten setempat, Selasa (2/8/2016).

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi mengatakan, rendahnya penyerapan anggaran tersebut harus dipercepat. Sehingga hal ini perlu dipacu karena dalam penyelesaikan pekerjaan laporan pertanggungjawaban nantinya tidak terlalu terburu-buru.

“Pekerjaan ini bisa kita langksanakan dengan prinsip-prinsip tepat cepat maka apa yang terkait dengan hal itu bisa kita laporkan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan agar kita tidak sampai terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan,” kata Marzuqi.

Untuk para camat, agar menginventarisasi dan melaporkan data penyerapan dan realisasi dana desa dari desa-desa di wilayahnya kepada bupati. Kemudian Kepala Bapermasdes juga untuk bisa menginventarisasi dana realisasi penyerapan dana desa se-Kabupaten Jepara serta mengambil langkah-langkah pembinaan ke desa agar penyerapan dana desa lebih optimal dan penggunaan dana desa sesuai dengan ketentuan.

“Serta untuk Inspektur dapat melaksanakan pengawasan dan review terhadap proses pengadaan barang/jasa di kabupaten Jepara,  dan juga melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa serta melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk mencukupi data dan laporan yang diminta oleh BPKP Jawa Tengah agar dapat tepat waktu dan tepat pelaporan,” terangnya.

Kabag Pembangunan Setda Jepara, Edi Marwoto menyampaikan laporan bahwa untuk tahun 2016 pelaporan POK bisa dilaporkan secara online melalui web. Sampai bulan Juni dan akhir Juli seluruh SKPD sudah melaporkan sampai 99 persen kegiatan POK, dan hanya satu SKPD yang belum sama sekali melaporkan POK, yaitu Kecamatan Kedung.

“Untuk pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Jepara sampai bulan Juni tahun 2016 paket yang sudah selesai dilelangkan melalui ULP dan LPSE Kabupaten Jepara sebanyak 182 paket pekerjaan kontruksi (fisik) dan 24 paket pekerjaan non fisik. Dan pekerjaan yang masih berjalan dan pelelangan pada bulan Juni ada 8 paket pekerjaan,” ungkap Edi.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Edi Sujatmiko menyampaikan untuk capaian target fisik maupun realisasi keuangan sampai per 30 Juni 2016 mencapai Rp 884,7 miliar. Jika dibandingkan dengan capain per 30 Juni 2015 hanya mencapai Rp 781,9 miliar, sehingga ada kenaikan mencapai 1,5 persen.

“Untuk realisasi fisik dan keuangan bawah target yaitu di bawah 20 persen ada sekitar 16 SKPD. Dalam pelaksanaan POK ini kita jumpai beberapa hambatan atau tantangan di antaranya rendahnya persentase fisik yang disebabkan proses pelelangan yang baru selesai atau terlambat. Adanya banyaknya waktu libur kerja menjelang Hari Raya dan pasca. Lokasi ada di luar kewenangan pemerinah daerah hal ini terkendala masalah izin,” jelasnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Wow, Mewahnya Kantor Petinggi Desa Tegalsambi Jepara

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi bersama pejabat terkait dan Petinggi Desa Tegalsambi meninjau isi bangunan kantor petinggi Tegalsambi yang baru. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi bersama pejabat terkait dan Petinggi Desa Tegalsambi meninjau isi bangunan kantor petinggi Tegalsambi yang baru. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Kini sejumlah kantor petinggi di desa yang ada di Kabupaten Jepara nampak mewah.

Salah satunya kantor petinggi Desa Tegalsambi, Kecamatan Tahunan, Jepara. Kantor petinggi dibangun dengan biaya Rp 350 juta yang bersumber dari bondo deso dan partisipasi masyarakat.

Petinggi Desa Tegalsambi, Agus Santosa mengatakan, selama kuran waktu dua tahun, akhirnya pihaknya berhasil menyelesaikan pembangunan kantor petinggi  representatif.

Kantor 2 lantai ini menelan biaya total Rp 350 Juta dan dibangun melalui dana PADes atau Bondo Deso dan partisipasi/swadaya masyarakat mulai akhir tahun 2014.

“Tepatnya tanggal 23 Nopember 2014. Pada tahun pertama dibangun lantai pertama, dipergunakan untuk pelayanan dan perkantoran. Disusul tahun 2015 untuk lantai dua yang peruntukannya sebagai ruangan BPD dan LKMD, yayasan masjid serta musala,” ujar Agus, Selasa (2/8/2016).

Menurutnya, kini bangunan telah selesai proses pembangunannya. Kini, bangunan sudah bisa digunakan secara normal. Berdirinya kantor merupakan kebanggaan, serta menambah torehan prestasi yang diperoleh Desa Tegalsambi.

Sebab, selain kini memiliki kantor petinggi baru yang mewah, juga mampu menunjukkan prestasi yang membanggakan. Di antaranya dalam perpustakaan Desa, pada tahun 2016 ini sebagai juara lomba perpustakaan desa tingkat kabupaten.

“Pada tahun 2015 lalu juga mendapatkan peringkat II lomba Adminstarsi tingkat kecamatan. Keberhasilan desa bukan semata-mata perjuangan petinggi maupun BPD saja. Tetapi keberhasilan ini berkat keguyuban serta semangat persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat Desa Tegalsambi,” ungkapnya.

Sementara itu, acara peresmian kantor petinggi sendiri digelar pada Senin (1/8/2016). Peresmian dilakukan oleh Bupati Jepara Ahmad Marzuqi. Dalam sambutannya, Marzuqi mengaku bangga dengan keberhasilan Desa Tegalsambi tersebut.

“Kantor petinggi megah ini menambah daftar kantor petinggi megah yang ada di Kabupaten Jepara. Selain di Desa Tegalsambi, juga Desa Tulakan Kecamatan Donorojo. Meski di Desa yang jauh dari perkotaan, Tulakan melalui semangat gotong royongnya mampu membangun Kantor Petinggi yang megah, dilengkapi dengan CCTV maupun peralatan dan kelengkapan elektronik canggih lainnya,” katanya.

Harapannya keberadaan kantor megah ini dapat memberikan semangat baru dalam bekerja. Utamanya semangat baru dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh masyarakat.

Editor : Akrom Hazami

 

PMI Jepara Targetkan Dana Rp 1,8 Miliar

Kegiatan PMI Jepara yang diadakan di pendapa Kabupaten Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Kegiatan PMI Jepara yang diadakan di pendapa Kabupaten Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Gerakan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) di Kabupaten Jepara Tahun 2016 menargetkan sebesar Rp 1,8 miliar. Hal itu seperti yang terungkap pada pembukaan bulan dana PMI Jepara, Rabu (27/7/2016), di pendapa Kabupaten Jepara.

Sekretaris panitia bulan dana PMI Kabupaten Jepara Lukito Sudi Asmara, mengatakan, target bulan dana tahun ini mengalami kenaikan atau perubahan target dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2015 Jumlah bulan dana yang diterima lewat kupon sejumlah Rp 961.124.000, sedangkan permohonan pada tahun 2016 kali ini sejumlah Rp 1.446.500.000.

“Begitu pula permohonan Bulan Dana PMI Kabupaten Jepara lewat list juga naik dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 pendapatan lewat list sejumlah Rp 244.125.000. Sedangkan permohonan Bulan Dana tahun 2016 naik menjadi Rp 353.500.000,” ujar Lukito.

Menurutnya, agar target tersebut dalam kurun waktu maksimal 3 bulan terhitung sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai akhir Oktober 2016 bisa tercapai. Pihaknya mengharapkan partisipasi aktif dari seluruh komponen lapisan masyarakat.

Sasaran pendistribusian kupon Bulan Dana PMI dan kelengkapannya yakni pertama kupon nominal Rp 1.000 sebanyak 11.500 lembar, kupon nominal Rp 2.000 sebanyak 538.000 lembar, kupon nominal Rp 3.000 sebanyak 92.600 lembar, kupon nominal Rp 5.000 sebanyak 4.100 lembar dan untuk kupon nominal Rp10.000 sebanyak 6.000 lembar, pendapatan total dari hasil kupon sebesar Rp 1.446.500.000, serta pendapatan dari list sebesar Rp 353.500.000.

“Hasil dari target di tahun 2016 tersebut akan dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok PMI yaitu 80% untuk biaya kegiatan kemanusiaan diantaranya pembinaan dan pengembangan organisasi PMI, membantu para penderita akibat bencana, pelayanan kesehatan dan sosial, memperluas prinsip-prinsip dasar gerakan Palang Merah Internasional dan pembinaan generasi muda,” terangnya.

Sedangkan 10 persen lainnya, kata Lukito, untuk biaya kegiatan kemanusiaan yang pengelolaannya diserahkan kepada PMI Provinsi Jawa Tengah sebagai sumbangan wajib Bulan Dana dan 10 persen sisanya untuk biaya operasional usaha pengumpulan sumbangan.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan ESDM Setda Jepara Bambang Slamet Raharjo mengatakan, kegiatan Bulan Dana PMI merupakan satu cara untuk mendukung jalannya roda tugas kemanusiaan Palang Merah Indonesia.

“Jajaran pemerintah daerah, BUMN, BUMD, perbankan dan seluruh masyarakat Kabupaten Jepara, diharapkan mendukung, berpartisipasi aktif dan mensukseskan Bulan dana PMI Kabupaten Jepara Tahun 2016 ini,” katanya.

Editor : Akrom Hazami

 

 

Ada PNS Jepara Tak Masuk Kerja di Hari Pertama

Jajaran SKPD Jepara melakukan Halal Bi Halal. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Jajaran SKPD Jepara melakukan Halal Bi Halal. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Hari pertama masuk kerja usai Lebaran 1437 H / 2016 M, Pemkab Jepara melaksanakan sidak dan absensi. Hasilnya masih ada PNS yang tidak masuk kerja.

Hanya yang tidak masuk, telah memberikan keterangan. Kegiatan ini dilakukan langsung saat pelaksanaan Apel Pagi di halaman Setda yang dipimpin Kepala Satpol PP, Sutrisno Santoso.

Itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menpan RB yang telah diterima beberapa waktu lalu, yang mewajibkan dinas atau instansi untuk melakukan absensi masuk kerja dan melaporkannya ke Menteri Pemberdayaan Aparatur Negera Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Jepara, dari 30 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam kota dengan jumlah PNS 1859.  Keterangan cuti ada 14 orang termasuk cuti melaporkan,  sakit 12 orang , dinas luar 2 orang, izin 4 orang, dispensasi 36, terlambat 1 orang, dan tanpa keterangan nihil.

“Untuk yang mendapatkan dispensasi itu karena lepas piket Satpol, penjaga malam, dan tugas belajar. Sidak dilakukan sesuai dengan surat edaran dari Menpan RB. Disebutkan bahwa barang siapa yang melanggarnya  akan mendapatkan sanksi ringan sebagaimana yang berlaku di peraturan kepegawaian,” ujar Kepala BKD Abdul Syukur kepada MuriaNewsCom, Senin (11/7/2016).

Menurutnya, berdasarkan hasil sidak dan absensi tersebut, pihaknya menilai kedisiplinan PNS di Jepara cukup baik. Terbukti untuk yang tidak masuk tanpa keterangan tidak ada. Jika ada, maka akan ditindak tegas sebagaimana aturan yang berlaku.

Hari pertama masuk kerja usai Lebaran ini juga dimanfaatkan untuk halal bi halal seluruh PNS di lingkungan Pemkab Jepara dengan Bupati, Wabup, Sekda dan segenap Forkopinda. Acara silaturahmi rutin tahunan secara serentak antara Forkopinda, dengan segenap Karyawan-karyawati se-Kabupaten Jepara ini digelar di Ruang Peringgitan Pendapa Kabupaten.

Hadir dalam kesempatan  tersebut seluruh PNS dan pegawai di lingkungan pemkab, BUMD, kecamatan maupun kelurahan di Jepara. Acara diawali dengan doa bersama yang dipimpin petugas dari Kantor Kemenag dan diakhiri dengan berjabatan tangan bersama.

Edy Sujadmiko, Asisten II sekda/ Perekonomian dan Pembangunan mewakili pejabat dan karyawan karyawati pemkab Jepara, menyatakan,  sebagai abdi negara dan masyarakat tentunya banyak kesalahan dan kekurangan dalam pelayanan maupun kerja sama dalam pelaksanaan tugas.  Baik kesalahan dalam bentuk perbuatan, perkataan maupun dalam pelaksanaan hubungan kinerja dan personal.

“Untuk itu, bertepatan dengan hari raya idul Fitri 1437 H/2016 M atas nama segenap PNS di lingkungan  Pemerintah Kabupaten Jepara dan atas nama segenap karyawan karyawati Pemkab Jepara. menghaturkan selamat lebaran minal aizin wal faidzin, mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan dan kesalahan,” katanya.

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi berharap suasana Lebaran saat ini dijadikan momentum untuk menggalang kebersamaan dan peningkatan kinerja. Sebagaimana dalam pelaksanaan puasa dilihat berhasil manakala dapat meningkatkan ibadah dan amal perbuatannya. Termasuk di dalamnya  peningkatan kinerja seluruh pejabat dan PNS di lingkungan pemkab Jepara.

Editor : Akrom Hazami

 

 

 

Ingat Ya, Malam Takbiran di Jepara Tak Boleh Ada Pawai

Silaturrahmi antara Forkompimda dengan ormas (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Silaturrahmi antara Forkompimda dengan ormas (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

MuriaNewsCom, Jepara – Kapolres Jepara AKBP Samsu Arifin menyatakan, bahwa untuk perayaan malam Idul Fitri atau takbiran nanti tidak diperbolehkan melakukan pawai, apalagi menggunakan mobil bak terbuka untuk mengangkut manusia. Pihaknya akan menindak tegas masyarakat yang melanggar aturan.

“Untuk malam takbiran nantinya tidak ada arak-arakan atau pawai.Jika melanggar akan kami tindak sesuai dengan UU Lalu Lintas, bahwa mobil bak terbuka bukan untuk mengangkut manusia,” ujar Samsu Arifin, dalam acara silaturrohmi antara Forkopimda dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) di Pendopo Kabupaten Jepara, Kamis (23/6/2016) malam.

Sementara itu, Bupati Jepara Ahmad Marzuqi mengatakan, kalau untuk kondusifitas daerah saat ini situsinya sangat kondusif. Harapannya, lewat partisipasi masyarakat, baik perorangan maupun oraganisasi kemasyarakatan bisa  dipertahankan dan ditingkatkan lebih baik lagi di tahun mendatang.

“Kami telah menerbitkan surat edaran terkait pelaksanaan takbir keliling. Kepada ormas, diharapkan juga agar  mampu untuk mengendalikan para pemuda, sanak saudara dan tetangganya supaya tidak melakukan takbir secara hura-hura,” ujar Marzuqi.

Menurutnya, itu penting sekali agar di tahun yang lalu tidak terulang kembali. Sehingga pelaksanaan takbir bisa kidmah dengan mengagungkan asma Allah secara baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam.

“Dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri yang akan datang, kita sangat bersyukur, di mana untuk penentuan 1 Ramadan dan 1 syawal kali ini semua ormas-ormas lainnya, seperti NU dan Muhammadiyah juga menyatakan yang sama dan semoga di tahun berikutnya akan tetap bisa sama,” imbuhnya.

Editor : Kholistiono

Walikota Jinshan Shanghai Boyong Investor ke Jepara

 Walikota Jhinsan Sanghai Mr. Hu bersama Bupati Jepara Ahmad Marzuqi  (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)


Walikota Jhinsan Sanghai Mr. Hu bersama Bupati Jepara Ahmad Marzuqi (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

MuriaNewsCom, Jepara – Jepara kini tumbuh menjadi tujuan ekspansi perusahaan, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang mampu menggerakkan perekonomian daerah. Salah satu alasannya adalah tersedianya lahan serta tenaga kerja dari kesiapan SDM yang relatif murah.

 Respon positif datang dari berbagai pengusaha asing, utamanya Negara Tirai Bambu. Baru-baru ini, Walikota Jinshan Shanghai didampingi beberapa pejabat dan stafnya berkunjung langung ke Jepara, membawa rombongan pengusaha di wilayahnya. Tujuan utamanya  untuk bekerjasama mengembangkan usaha dan sekaligus menjajaki ekspansi usahanya untuk investasi di kota ukir Jepara. Kedatangan mayor Jinshan Distrik, Shanghai bersama para pemilik perusahaan di China ini diterima oleh pimpinan Pemkab Jepara pada 18 Juni 2016.

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi mengatakan, kunjungan tersebut diharapkan akan berlanjut dan membawa dampak positif bagi kemajuan dan kesejahteraan kedua belah pihak. Jepara memang memiliki keunggulan di bidang tenaga kerja yang melimpah dan murah. Di sisi lain juga mampu menjaga iklim kondusif, sehingga banyak diminati oleh investor dalam negeri maupun luar negeri.

 “Harapannya, kehadiran investasi ini nantinya akan mampu meningkatkan dan menggerakkan sektor-sektor pendapatan lain, salah satunya pariwisata. Kabupaten Jepara yang terdiri dari 16 kecamatan, 184 desa dan 11 kelurahan memliki potensi wisata yang lengkap dan luar biasa. Mulai dari wisata sejarah, budaya, alam, religi hingga wisata unggulan Kepulauan Karimunjawa,” terang Marzuqi dalam rilis yang diterima MuriaNewsCom, Selasa (21/6/2016).

Menurutnya, keberadaan para investor menjadi salah satu alat promosi wisata Jepara di Negara masing-masing. Dengan demikian, kunjungan wisata Jepara akan meningkat dan benar-benar menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah dalam menopang APBD.

Harapan yang sama juga disampaikan Walikota Jhinsan Sanghai Mr. Hu, bahwa di wilayahnya banyak memiliki keunggulan kompetitif. Banyak perusahaan dengan teknologi tinggi berkembang,  mulai dari industri garmen, informasi, pertanian hingga teknologi modern seperti robot dan industri kimia. Pihaknya sangat berkeinginan dan komitmenuntuk meningkatkan kerjasama investasi, khususnya di Asia Tenggara. Karena di Negara Tirai Bambu sangat ditekankan untuk ekspansi usaha ke luar negeri untuk meningkatkan pajak sebagai pendapatan Negara.

 Hal ini dikarenakan, upah kerja di negaranya mahal sekali, sehingga akan memengaruhi pendapatan. Dengan ekspansi membuka cabang usaha di ke luar negeri termasuk Jepara akan membawa manfaat bersama. Manfaat  bagi pengusaha, Negara serta daerah melalui kontribusi pajak daerah.

Editor : Kholistiono

Aset Bandara Dewandaru Jepara Diserahkan ke Pusat, Pemkab Kalem

 

Pengerjaan area Bandara Dewandaru beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Pengerjaan area Bandara Dewandaru beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Pemkab Jepara berencana menyerahkan aset Bandara Dewandaru Kepulauan Karimunjawa ke pemerintah pusat. Langkah itu akan diambil demi pengembangan bandara satu-satunya di Kabupaten Jepara.Serta untuk mempercepat perkembangan dunia pariwisata di Karimunjawa.

Asisten II Sekda Jepara Edy Sujatmiko mengatakan, meski aset diserahkan ke pusat, pemkab tetap bisa mendapat manfaat dari keberadaan Bandara Dewadaru. Semisal urusan yang ada seperti, restoran dan lain sebagainya.
“Itu nanti masuk pendapatan asli daerah (PAD). Jadi bukan berarti kalau aset dilepas kita benar-benar tak mendapat apa-apa,” ujar Edy Sujatmiko, Rabu (1/6/2016)

Pihaknya yakin opsi penyerahan pengelolaan Bandara Dewadaru sepenuhnya kepada pemerintah pusat akan berdampak positif. Sebab Kementerian Perhubungan memang ahli urusan pengelolaan bandara. Hal ini seperti yang ada di berbagai daerah di Indonesia.

“Mereka punya anggaran, SDM dan sistem. Informasinya landasan pacu yang sekarang 1300 akan diperpanjang lagi 300 meter. Itu sudah cukup agar pesawat ATR 72 yang berpenumpang lebih dari 50 orang bisa mendarat di Bandara Dewadaru,” terangnya.

Dia menjelaskan, upaya pengembangan Bandara Dewadaru sudah dimulai dalam beberapa tahun terakhir. Anggaran untuk pembebasan lahan terkait progam itu ditanggung Pemkab Jepara dan Pemprov Jateng. Sedang pembangunan fisik ditanggung pemerintah pusat.

Landasan pacu yang semula 900 meter diperpanjang menjadi 1300 meter.  Sedang lebar landasan pacu yang semula 15 meter menjadi 30 meter. Perpanjangan runway atau landas pacu bertujuan Bandara Dewandaru tidak hanya bisa didarati pesawat berpenumpang 4-5 orang, namun juga pesawat komersial yang mengangkut puluhan penumpang.

Editor : Akrom Hazami

 

 

“Angin” Segar Pegawai Harian Lepas di Jepara

Asisten II Sekda Jepara M Fadkhurozi. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Asisten II Sekda Jepara M Fadkhurozi. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Pemkab Jepara masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) sebagai instruksi dan petunjuk teknis dari UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (ASN). Jika PP tersebut sudah turun, tenaga harian lepas (harlep) yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Jepara bisa diberi “angin” segar berupa pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Asisten II Sekda Jepara M Fadkhurozi menjelaskan,  PP tersebut sewaktu-waktu bisa turun. Untuk itu, tenaga harian lepas bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti tes sebagai P3K.

“Persiapan itu perlu dilakukan, sebab tenaga harian lepas yang bekerja di lingkungan Pemkab Jepara tak bisa secara otomatis masuk sebagai P3K. Mereka harus melalui tes terlebih dahulu meski nantinya diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian,” terang Fadkhurrozi.

Menurut dia, tesnya mirip dengan tes CPNS. Di antaranya, ada tes melalui sistem Computer Assisted Test (CAT). Meski tugas tenaga harlep maupun P3K mirip, yakni membantu dan mendukung kinerja di masingmasing satuan kerja perangkat daerah (SKPD), keduanya memiliki perbedaan.

“Selain sistem perekrutan, perbedaan juga ada dalam sistem penggajian. Untuk tenaga harian lepas, digaji per hari. Adapun P3K, akan menggunakan sistem kontrak. Entah itu setahun atau dua tahun,’’jelasnya.

Adapun perbedaan antara PNS dengan P3K terletak pada jangka waktu kerja. PNS bekerja hingga pensiun kecuali mendapatkan sanksi. Saat pensiun, PNS mendapatkan uang pensiun.Sedangkan  P3K, kata dia, tak ada uang pensiun. Dalam hal ini, sistem P3K mirip dengan pegawai kontrak dalam suatu perusahaan.

Editor : Akrom Hazami

Di Lingkungan Pemkab Jepara, Ada 900 Tenaga Harian Lepas

Seorang tenaga harian lepas menyelesaikan tugasnya. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Seorang tenaga harian lepas menyelesaikan tugasnya. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Asisten II Sekda Jepara M Fadkhurozi membeberkan, berdasarkan data yang dia miliki, di lingkungan pemkab ada sekitar 900 tenaga harian lepas. Jumlah tersebut tersebar di sejumlah instansi pemerintahan di Kabupaten Jepara.

“Hingga saat ini, berdasarkan data dari Badan Kepegawaian, di lingkungan Pemkab Jepara terdapat 900 harlep yang tersebar di 38 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),” kata Fadkhurrozi.

Menurut dia, tenaga harian lepas terbanyak bekerja di Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan (Ciptaruk) Jepara, berjumlah 211 orang. Kemudian disusul Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan 89 orang, DBMP-ESDM dengan86 orang, dan di Sekertariat Daerah dengan jumlah 86 orang.

“Mereka dibutuhkan untuk membantu tugas di masing-masing SKPD. Sebab, ada beberapa pekerjaan yang memang tidak bisa dikerjakan oleh pegawai PNS yang sudah ada,” ungkapnya.

Dia menerangkan, tugas mereka mulai dari tugas pelayanan masyarakat, hingga tugas kebersihan dan keamanan, atau di luar tenaga PNS yang digaji oleh pemerintah pusat.

”Untuk itulah mereka juga diharapkan berperan meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat,” terangnya.

Editor : Akrom Hazami

 

 

 

 

Pemkab Jepara Minta Bantuan PLTS di 3 Pulau Jadi Aset Daerah

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Jepara – Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Dinas Bina Marga Pengairan ESDM (BMP-ESDM) Jepara, Ngadimin menegaskan bahwa Pemkab Jepara menginginkan agar bantuan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dari Denmark menjadi aset daerah.

Hal itu penting agar kedepannya, perawatan dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh Pemkab Jepara dan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) Jepara.

”Kalau menjadi asset Pemkab Jepara, maka perawatan maupun pemeliharaannya kan bisa langsung. Kalau tidak menjadi asset sendiri, biasanya susah bahkan tidak bisa melakukan perawatan dan pemeliharaan,” ungkap Ngadimin kepada MuriaNewsCom, Jumat (27/5/2016).

Lebih lanjut dia mengemukakan, bantuan PLTS di ketiga pulau tersebut sangat penting demi ketersediaan listrik yang memadai. Sebab, selama ini memang di tiga pulau tersebut belum tidak bisa teraliri listrik meski sebelumnya juga telah ada PLTS dengan kapasitas yang masih rendah.

”PLTS di sana sudah rusak, ini ada bantuan diharapkan dapat mengatasi masalah listrik di sana,” katanya.

Dia menambahkan, jumlah penduduk di ketiga pulau tersebut cukup banyak. Di pulau parang ada sekitar1.143 jiwa dengan 355 kepala keluarga (KK), pulau Nyamuk ada sekitar 590 jiwa dengan 194 KK, dan pulau Genting ada sekitar 274 jiwa dengan 96 KK. Selama ini listrik disana hanya menyala sekitar 6 jam per hari.

Editor: Supriyadi

Kesiapan dan Komitmen Pemkab Jepara Soal Listrik Karimunjawa Ditantang

Kegiatan pembahasan PLTS di Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Kegiatan pembahasan PLTS di Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Pertemuan antara Pemkab Jepara, Bappeda Jateng dan ESP3 (Environmental Suport Programme) di Setda Jepara, Rabu (25/5/2016) mendapatkan sejumlah hasil. Salah satunya adalah mengenai rencana pemberian PLTS untuk tiga pulau di Karimunjawa yakni Pulau Parang, Nyamuk dan Genting.

Ian Rowland dari Danida ESP3 meminta kesiapan dan komitmen pihak pemkab Jepara. Utamanya untuk menyediakan biaya operasional, pemeliharaan dan pembelian baterai. Dijelaskannya bahwa keberadaan  baterai mampu bertahan hingga 5 tahun.

“Sehingga pada tahun ke-5 pihak Pemkab harus menyediakan biaya pengganti baterai Rp 1,4 M. Selanjutnya pada tahun ke-9 dengan biaya Rp 4,3 M dan tahun ke -14 sebesar Rp. 1,4 M,” ujarnya.

Selanjutnya, untuk kelancaran operasionalisasi, pemkab juga diminta membentuk kelembagaan untuk mengelola, mengoperasionalkan dan mendistribusikan listrik. Kesiapan Pemkab Jepara ini ditunggu hingga sebelum 1 Juli 2016.

Sementara itu, Bupati Jepara Ahmad Marzuqi menyambut baik pembangkit listrik dari energi terbarukan. Utamanya yang akan dilaksanakan di Pulau Parang, Nyamuk dan Genting. Diakuinya hingga saat ini baru dapat menikmati listrik 6 jam setiap harinya. Itu saja bila tidak ada gangguan maupun keterlambatan supali bahan bakar.

“Secara prinsip Pemkab menerima dengan tangan terbuka dan akan berupaya memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diperlukan,” kata Marzuqi.

Namun, lanjut dia, melihat besaran anggaran yang harus disediakan, Asisten II sekda beserta Kepala Dinas ESDM mengusulkan untuk dapat meminimalisir biaya baterai. Sehingga tidak terlalu memberatkan APBD Kabupaten Jepara.

Di samping itu meminta penyerahan hibah dapat langsung ke Pemkab Jepara. Sehingga biaya pembelian baterai dapat dibahas bersama Dewan dan masuk dalam APBD. Dengan demikian pelaksanaan penganggaran baterai dari tahun ketahun berjalan lancar.

Editor : Akrom Hazami

 

Pelabuhan Samudera Jepara Optimistis Dibangun di 2017

pelabuhan (e)

Sejumlah warga berada di kawasan pantai yang direncanakan bakal dibangun pelabuhan Samudera di Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Pemkab Jepara sampai saat ini tetap optimistis bahwa pembangunan pelabuhan Samudera dapat dilakukan. Bahkan, Pemkab Jepara optimis megaproyek itu dapat dimulai di tahun 2017 mendatang.

Wakil Bupati Jepara Subroto mengemukakan, dari awal dampai saat ini pihaknya optimistis jika proyek pembangunan pelabuhan di Jepara bisa dilakukan. Sebab dari beberapa segi, pembangunan pelabuhan di Kota Ukir menguntungkan.

Di antara keuntungan yang dia lihat adalah lahan untuk kawasan industri yang akan dinamakan Kalingga Industrian Zone (KIZ) merupakan tanah keras. Kondisi lahan juga cukup landai. Beberapa area yang rendah bisa ditinggikan dengan mengambil tanah dari area yang lebih tinggi. “Tinggal cut and fill saja kalau masalah lahan. Selain itu kedalaman laut juga mendukung,” kata Subroto.

Menurut dia, di area pantai yang digunakan untuk dermaga memiliki kedalaman 16 meter. Dengan kedalaman itu, kapal besar sudah bisa bersandar sehingga tak perlu lagi melakukan pengerukan kolam dermaga.

“Sehingga pembangunan pelabuhan akan lebih murah. Untuk akses jalan, kita sudah meminta Kementerian PU-PERA agar bisa membangun jalan tol Semarang-Jepara-Pati-Grobogan-Blora-Bojonegoro. Itu untuk menarik arus peti kemas yang biasanya ke Tanjung Emas maupun Tanjung Perak Surabaya,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Asyik, 985 Rumah Tak Layak Huni di Jepara Bakal Diberi Bantuan

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Jepara – Sebanyak 985 rumah tidak layak huni di Kabupaten Jepara, tahun ini akan diberikan bantuan oleh Pemkab Jepara melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Jepara. Jumlah tersebut berdasarkan pengajuan yang diterima pada tahun 2015 lalu dan akan direalisasikan tahun ini.

Kepala Dinsosnakertrans Jepara M Zahid melalui Kasi Rehabilitasi Sosial Joko Setyowanto mengatakan, jumlah tersebut yang direncanakan dibantu tahun ini. Itu merupakan hasil pengajuan yang masuk di instansinya pada tahun 2015 lalu.

”Ya, yang mengajukan tahun lalu akan direalisasikan tahun ini. Dari APBD 2016 ini memang 985 rumah yang akan diberi bantuan untuk renovasi rumah tidak layak huni,” ujar Joko kepada MuriaNewsCom, Jumat (13/5/2016).

Menurut dia, masing-masing rumah mendapatkan bantuan sebesar Rp 5 juta. Dana tersebut diperuntukkan bagi meraka yang memang rumahnya tidak layak huni dan tergolong warga miskin. Namun, diakuinya dana tersebut tidak seberapa karena memang tujuannya hanya sebagai stimulus dan bantuan saja.

”Programnya bukan bedah rumah, tetapi renovasi rumah tidak layak huni. Dana itu bisa dijadikan stimulus dan tambahan semacam subsidi bagi yang tidak mampu,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengemukakan, sejumlah persyaratan harus dipenuhi oleh pihak pemohon. Misalnya membuat proposal yang diketahui oleh Petinggi dan Camat, membuat rencana anggaran, surat keterangan miskin, dan foto copy identitas lengkap baik KTP maupun Kartu Keluarga (KK).

”Juga mencantumkan foto rumahnya. Kalau untur survey diserahkan kepada Kecamatan masing-masing. Sebab, segitu banyak tenaga kami tidak cukup kalau melakukan survey satu persatu secara langsung,” katanya.

Editor: Supriyadi

Peran Khatib dan Mubaligah Sangat Diharapkan Bangun Umat Berkualitas

 

pelatihan jenazah (e)

Kegiatan pelatihan memandikan jenazah di Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Dalam upaya membangun umat yang berkualitas, peran khatib dan mubaligah (mubalig perempuan) sangat diharapkan. Sehingga dibutuhakn sosok khatib dan mubaligah yang memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas.

Untuk itu, Pemkab Jepara melalui Bagian Kesra Setda Jepara menggandeng para khatib dan mubaligah dalam kegiatan pembinaan yang dilaksanakan selama dua hari di Ruang Rapat I Setda Jepara.

“Harapannya agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan, sehingga Khatib dan mubaligah lewat berbagai ceramah agama dan dakwahnya dapat membantu dalam memberikan pencerahan agama kepada masyarakat,” ujar Kabag Kesra, Lukito Sudi Asmara, Kamis (12/5/2016).

Di samping pembinaan khatib dan mubaligah, di tempat yang sama pada hari kedua penyelenggara juga melaksanakan pembinaan perawat jenazah perempuan, pada Rabu (11/5/2016) kemarin.

Sementara itu, Asisten II Sekda Jepara, Edy Sudjatmiko  mengatakan, pihaknya sangat berharap kegiatan seperti itu menjadi upaya strategis dalam rangka membangun umat yang berkualitas. Utamanya dalam kerangka mengajak segenap elemen masyarakat untuk kembali ke ajaran Nabi Muhammad SAW serta perintah Allah SWT.

“Kebersamaan  itu penting dilakasanakan untuk memakmurkan masjid. Yaitu kesempatan untuk mengajak dan memberikan nasihat kehidupan yang humanis serta menjauhkan dari segala perbedaan. Dalam kaitan ini pula diharapkan khatib dan mubaligah dalam ceramahnya dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi sekarang/aktual dan memberikan solusi. Di samping itu juga dikemas dengan menarik, membekas, manajemen waktu serta menjaga citra tingkah laku,” terangnya.

Sementara itu, penting pula dilakukan pelatihan memandikan dan mengkafani jenazah. Sebab, prosesi mengafani jenazah perempuan ternyata tidak selancar yang dibayangkan. Di sejumlah kampung, ritual ini kerap terganggu akibat ketiadaan warga perempuan yang mampu mengafani jenazah secara benar.

Biasanya harus dipandu modin. Masalahnya adalah, modin itu laki-laki dan jenazahnya perempuan. Jadi dia memandu warga perempun untuk mengafani jenazah. Tapi modin hanya memandu dari balik tirai. Tidak bisa melihat atau melakukan sendiri.Kasubag Keagamaan Ferry Yudha menambahkan, ini merupakan kali pertama pelatihan tersebut dia selenggarakan.

Jumlah pesertanya pun belum bisa menjangkau perwakilan seluruh desa di Jepara yang mencapai 184 desa dan 11 kelurahan.  “Tahun ini baru 75 orang. Insyaallah tahun depan kami tambah agar setiap desa ada petugasnya dan bisa ditularkan kepada warga yang lain”, kata Ferry.

Editor : Akrom Hazami

 

 

Perias Pengantin Hebat Jepara Ingin Ciptakan Kreasi Khas 

rias (e)

Perias pengantin sedang melakukan kegiatannya di Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ) 

 

MuriaNewsCom, Jepara – Para ahli rias pengantin di Kabupaten Jepara ingin menciptakan kreasi rias pengantin khas Jepara. Keinginan tersebut mengemuka ketika mereka berkumpul di kawasan Pendapa Kabupaten Jepara dalam rangka pelantikan pengurus Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia (HARPI) Melati Jepara 2016-2020.

“Jika selama ini banyak sekali model dan kreasi pengantin daerah. Mulai dari basahan Yogya, Solo hingga kreasi pengantin modern dan jilbab, namun sampai detik ini belum ada pengantin adat daerah Jepara,” ujar Ketua HARPI Melati Jepara, Munzazanah, melalui rilis yang diterima Murianewscom, Kamis (12/5/2016).

Terkait hal itulah, maka pengurus baru HARPI Melati Jepara berkeinginan menciptakan dan sekaligus mengimplementasikannya. Supaya ke depan ada adat pernikahan gaya khas Jepara Bumi Kartini. Di samping memperbanyak khasanah pilihan gaya pengantin, juga untuk melestarikan adat dan budaya warisan nenek moyang.

Dalam acara pelantikan pengurus yang dihadiri perwakilan dari Pemkab Jepara, kegiatan juga diselingi dengan acara seminar Tata Rias Pengantin. Tidak tanggung-tanggung pengurus menampilkan langsung dua orang pakar, ahli rias pengantin tingkat nasional bahkan internasional. Pertama, Ave Sanjaya dengan materi Kebaya dan Sanggul Tren Modern serta Pengantin Berkerudung. Sementara yang kedua, Tinuk Rizqi dengan materi Tata Rias pengantin Yogyakarta Putri dan Basahan.  Tidak hanya perias, para model yang tampil juga model kelas nasional. Di antaranya adalah Sasa, salah satu finalis Putri Indonesia.

Sekda Jepara,  Sholih berharap semangat perias Jepara ini dapat menjadi peluang usaha baru. Untuk itu harus diikuti dengan peningkatan potensi diri. Yaitu dengan selalu mengikuti perkembangan. Karena tidak dipungkiri tata rias juga mengalami perubahan. Namun demikian dalam perkembangannya jangan sampai merubah pakem tata rias yang ada, apalagi budaya daerah setempat.

“Untuk menjaga hal ini memang tidak mudah dan harapannya lewat visi dan misi DPC HARPI Melati inilah, seni tata rias pengantin daerah yang adiluhung dapat tetap terjaga dan lestari, berkembang dan terpatri di hati masyarakat,” katanya.

Editor : Akrom Hazami

 

 

 

Alamak, Program Pertanian Pemkab Jepara Dinilai Tak Efektif

Sejumlah petani melakukan audiensi dengan anggota DPRD Jepara, (10/5/2016). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Sejumlah petani melakukan audiensi dengan anggota DPRD Jepara, (10/5/2016). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Program pertanian dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara melalui Dinas Pertanian dan Peternakan(Distanak) Jepara dinilai tak efektif, bahkan gagal. Penilaian itu diberikan oleh sejumlah kelompok tani di Jepara ketika melakukan audiensi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara.

Koordinator Ikatan Petani Pengendali Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI) Jepara, Siswanto menerangkan, beberapa program seperti SRI, SLPHT, SLPTT tidak efektif. Itu karena ada pemangkasan jumlah pertemuan. Sehingga anggota kelompok tani belum cukup materi yang seharusnya diketahui. Tujuan program untuk peningkatan beras juga tidak tercapai.

”Misalnya, sosialisasi di lapangan hanya dilakukan empat kali. Padahal seharusnya paling tidak ada 12 pertemuan. Selain itu, anggaran untuk program tersebut juga tidak transparan,” ujar Siswanto, Selasa (10/5/2016).

Menurut dia, tidak efektifnya program juga disebabkan rendahnya sosialisasi untuk memahamkan petani terkait program pengembangan pertanian. Misalnya, di sejumlah desa, bantuan pupuk organik tidak terpakai.

”Hal itu diperparah dengan tidak sinkronnya program dari dinas dengan yang direncanakan petani. Apalagi petani jarang dilibatkan dalam Musrenbangdes. Sehingga usulan petani tak pernah nyambung,” ungkapnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Jepara Wasiyanto mengakui jika PPL yang ada belum maksimal. Dinasnya memiliki 72 PPL PNS, dan non PNS (PHL) sebanyak 50.

”Jumlah tersebut dikurangi menjadi kordinator, mantri dan ada di kabupaten,” kata dia.

Jumlah tersebut kurang karena satu PPL menangani dua hingga tiga desa. Sedangkan dalam satu desa ada 4-16 kelompok tani. Sehingga intensitas pertemuan banyak. Selain itu, PPL juga melakukan kegiatan administratif.

Editor: Supriyadi

Tak Kunjung Selesai, Komisi VI DPR RI Turun ke Jepara Dalami Masalah Jaringan SUTT

Salah satu anggota komisi IV DPR RI Abdul Wachid saat mendatangi balai desa Srikandang Jepara baru-baru ini. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Salah satu anggota komisi IV DPR RI Abdul Wachid saat mendatangi balai desa Srikandang Jepara baru-baru ini. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Persoalan kompensasi atas lahan maupun tanaman warga yang dilewati jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV dari PLTU Tanjung Jati B Jepara ke Gardu Induk Ungaran Kabupaten Semarang tak kunjung terselesaikan.

Setelah proses persoalan itu berjalan panjang dan menuai polemik lantaran tak ada titik temu antara PLN dengan warga, kini jajaran Komisi VI DPR RI turun ke Jepara untuk mendalami persoalan tersebut agar dapat dicarikan solusinya.

Anggota Komisi VI DPR, Abdul Wachid mengatakan, persoalan kompensasi itu dikhawatirkan akan mengganjal capaian progam 35 ribu MW listrik yang dicanangkan pemerintah pusat. Apalagi, tahun ini DPR RI menganggarkan dana penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp10 triliun untuk memuluskan rencana proyek listrik 35 ribu MW yang dicanangkan pemerintah pusat.

Anggaran itu digunakan untuk berbagai hal termasuk ganti rugi atau kompensasi lahan atau tanaman warga yang terkena proyek pemerintah tersebut.

“Ternyata masih ada masalah seperti di Jepara. Ini sebenarnya ada apa, makanya kita turun langsung agar mengetahui secara persis masalahnya,” kata Wachid melalui pers rilis yang diterima MuriaNewsCom, Selasa (10/5/2016).

Hasil turun lapangan yang dilakukan komisi IV DPR RI di Kabupaten Jepara, diketahui bahwa hingga kini masih ada sejumlah titik di beberapa desa dan kecamatan yang proses pembayaran kompensasi atas lahan dan tanaman warga yang dilewati jaringan SUTT masih menyisakan masalah. Beberapa titik tersebut seperti yang ada di Desa Srikandang Kecamatan Bangsri; Desa Kaliaman Kecamatan Kembang atau Desa Sendang Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.

Sejumlah warga yang lahan atau tanamannya terkena jaringan SUTT namun masih keberatan dengan kompensasi dari PLN. Seperti Suprianingsih, Suryantoro, Keminah, Puji Sabar, ahli waris Saban (alm) dan lainnya.

Atas alasan itu, hingga kini mereka belum mengambil uang kompensasi yang sudah dititipkan (konsinyasi) oleh pihak PLN di Pengadilan Negeri (PN) Jepara. Para pemilik lahan dan tanaman yang dilewati jaringan SUTT itu menilai jika proses pendataan yang dilakukan PLN pada 2011 lalu tak akurat.

Indikasinya, luas dan jumlah tanaman yang bakal dikompensasi tak sesuai dengan data lapangan. Dalam daftar hanya tertera nominal kompensasi tanpa ada data luasan lahan atau tanaman. Bahkan, ada warga yang lahan atau tanamannya terkena SUTT malah tak mendapat kompensasi. Dan begitu juga sebaliknya. Pemilik lahan dan tanaman juga melaporkan adanya intimidasi dari aparat seiring upaya mereka meminta hak-haknya.

”Temuan di lapangan ini akan kita komunikasikan dengan Dirut PLN. Kondisi di lapangan saat ini memang beda dengan pendataan tahun 2011. Kalau kedua belah pihak sama-sama bersikeras maka tak akan ada penyelesaian,” ungkap politisi Gerindra tersebut.

Sementara itu, Petinggi Desa Srikandang, Angga mengatakan, pada prinsipnya pemilik lahan atau tanaman di desanya bisa memaklumi proyek SUTT. Mereka hanya meminta agar ada proses ukur dan hitung ulang. Hal ini penting agar ada upaya transparansi sehingga tak menyisakan masalah lagi seperti sekarang ini.

”Soal tanaman misalnya, kalau tahun 2011 tingginya masih di bawah 3 meter dan sekarang lebih dari 6 meter itu berjalan alami bukan disengaja. Itu mestinya juga bisa diberi kompensasi. Intinya mari diukur dan dihitung lagi dengan melibatkan warga,” imbuhnya.

Editor: Supriyadi