Tahun Ini Jepara Dapat Kucuran Dana Desa Melimpah

MuriaNewsCom, Jepara – Tahun ini Kabupaten Jepara mendapatkan pagu Dana Desa sebesar Rp 190.273.424.000. Dana sebesar itu turun dalam tiga tahap, mulai Januari 2018.

Hal itu dikatakan Ferry Yudha Adi Darma Kabid Penguatan Lembaga Masyarakat dan Desa Dinsospermades Jepara, Kamis (15/2/2018). Menurutnya, pada tahap pertama desa akan memeroleh 20 persen dari total dana yang telah dianggarkan. Sementara pada tahap kedua dan ketiga, masing-masing 40 persen.

“Waktu penyaluran yakni Januari sampai dengan Juni untuk tahap satu dan dua. Sementara untuk tahap ketiga paling cepat akan disalurkan pada Bulan Juli,” jelasnya.

Dirinya menjelaskan, Dana Desa baru bisa turun ketika kepala desa telah menyampaikan Perdes Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Sementara itu, untuk syarat pencairan Dana Desa tahap kedua baru bisa dilakukan setelah kades melaporkan realisasi penyerapan DD minimal 75 persen, dan output  DD pada tahun lalu minimal 50 persen.

Adapun untuk syarat penyaluran tahap ketiga, baru bisa dilakukan ketika kepala desa melaporkan capaian penyerapan dan output DD tahap yang sebelumnya.

“Pada tahun 2017 penyaluran Dana Desa hanya dilakukan dua tahap. Penggunaan DD di tahun 2018 juga bisa digunakan untuk pelaksanaan padat karya tunai di desa. Selain itu, penganggaran dan itu juga wajib untuk melakukan pembangunan fasilitas desa minimal 30 persen,” jelasnya.

Ferry menjelaskan, pagu DD tahun 2018 meningkat jika dibandingkan 2017 dan 2016. Tahun ini Bumi Kartini mengantongi pagu dana desa sebesar Rp 190.273.424.000, sementara tahun lalu Rp 158.765.096.000 dan 2016 Rp 124.699.832.000.

Sementara itu, di sektor Alokasi Dana Desa atau ADD, tahun ini Jepara mendapatkan pagu sebesar Rp 102.641.172.000. Penerimaan ini menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 104.463.271.000.

Editor: Supriyadi

Masuk MURI, Deklarasi Anti Narkoba Pelajar Jepara Patahkan Rekor Kota Depok

MuriaNewsCom, Jepara – Deklarasi Pelajar Jepara Anti Narkoba 2018 masuk dalam rekor MURI, Selasa (24/1/2018). Hal itu sekaligus menumbangkan rekor sebelumnya, yang pernah dicapai oleh Kota Depok.

“Rekor MURI terkait Komitmen pelajar antinarkoba terbanyak sejumlah 20 ribu orang di Jepara ini menumbangkan rekor sebelumnya dengan kegiatan serupa di Kota Depok. Hanya saja saat itu, komitmennya dituangkan pada kain sepanjang 1.941 meter,” ungkap Manajer MURI Sri Widayati.

Menurutnya, yang dicatatkan dalam dalam Museum Rekor Indonesia bukan hanya acara deklarasi, namun juga komitmen yang dituangkan dalam surat pernyataan. Hal itu (surat pernyataan) menurut Widayati memungkinkan pelajar untuk menghayati dan mengingat-ingat komitmen yang telah dibuat.

Dikatakan Widayati, rekor MURI yang saat ini disabet Pemkab Jepara dan Polres Jepara bukanlah yang pertama. Sebelumnya ada beberapa rekor telah dicatatkan, di antaranya mendongeng secara estafet, pembangunan pos kampling terbanyak, kain tenun terpanjang dan pawai obor terbanyak.

“Adapun untuk rekor kali ini tercatat di Rekor MURI nomor 8.312,” urainya.

Baca: 20.000 Pelajar di Jepara Deklarasikan Diri Tolak Narkoba

Sementara itu Bupati Jepara Ahmad Marzuqi, bersyukur atas penghargaan tersebut. “Yang terlebih penting, perlu diingat bahwa narkoba itu ibu dari segala kejelekan Ummul Khobais, maka kita khususnya para pelajar harus menghindari penyalahgunaan narkoba,” tuturnya.

Kapolres Jepara AKBP Yudianto Adhi Nugroho menyebut pencegaha penyalahgunaan Narkoba perlu koordinasi antar lembaga. Dengan deklarasi ini, ia berharap agar pelajar tak menggunakan dan mengetahui bahaya dari barang haram tersebut.

“Informasi yang saya terima, ada pelajar SD yang dimanfaatkan sebagai kurir narkoba. Setelah ditelisik, yang bersangkutan ternyata tidak mengetahui barang yang diantarkan. Ia diberi uang dan disuruh mengantarkan. Oleh karenanya, hal seperti itu perlu dicegah dengan kerjasama dengan instansi pendidikan dan semua elemen,” terangnya.

Dalam acara tersebut, selain Pemkab dan Polres Jepara, turut hadir Kepala BNNP Jateng Brigjend Tri Agus Heri Prasetyo‎ dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng Gatot Bambang Hastowo.

Editor: Supriyadi

Upaya Penanaman Kembali Pohon Kantil ‘Kartini’ Terhalang Kondisi Akar yang Rapuh

MuriaNewsCom, Jepara – Rencana Pemkab Jepara menanam kembali pohon kantil bersejarah di lingkungan pendapa yang tumbang, terkendala kondisi akar pohon tersebut. Setelah diipantau seksama, banyak diantaranya yang sudah membusuk.

“Dari pengamatan, akar pohon kantil tersebut banyak yang busuk dan keropos,” kata Kepala Bagian Umum Setda Jepara Ony Sulistiawan, Rabu (17/1/2018).

Menurutnya, upaya penanaman kembali Pohon Kantil berusia lebih kurang 150 tahun itu karena faktor kesejarahan. Dalam catatan sejarah, pohon tersebut merupakan tempat Pahlawan Perempuan asal Jepara RA Kartini merenungkan pemikirannya.

Baca: Pohon Kantil Berusia 150 Tahun Tempat R.A. Kartini Merenung Tumbang, Apa Maknanya?

Seperti diberitakan, pohon kantil berdiameter satu meter dan tinggi sekira 10 meter itu tumbang pada Selasa (16/1/2018) dini hari. Berada di belakang pendapa kabupaten, pohon tersebut menimpa ruangan yang digunakan ajudan bupati beristirahat. Beruntung, kejadian itu tak menimbulkan korban jiwa.

Ony melanjutkan, meskipun menghadapi tantangan berupa busuknya akar-akar dari pohon kantil itu, namun pihaknya tetap mengusahakan penanaman kembali. Hal itu akan dikomunikasikan dengan pihak terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup.

“Nanti tetap akan kami usahakan, akan tetapi hal itu membutuhkan konsutasi dengan pihak terkait,” pungkasnya.

Editor: Supriyadi

Ternyata Begini Kronologi Tumbangnya Pohon Kantil Tempat RA Kartini Merenung

MuriaNewsCom, Jepara – Pohon Kantil yang berada di belakang Pendapa Pemkab Jepara tumbang, Selasa (16/1/2018) dini hari. Bukan sekedar pohon biasa, konon pohon tersebut merupakan tempat Pahlawan Nasional R.A. Kartini menelurkan gagasan tentang emansipasi dan wawasan tentang kebangsaan.

Kepala seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Jepara Pujo Prasetyo mengungkapkan, pohon tumbang pada pukul 01.00 WIB. Ketika itu, hujan deras disertai angin kencang melanda kompleks Pendapa Pemkab Jepara.

“Pohon tersebut tumbang tercerabut akarnya, dan menimpa bangunan yang digunakan sebagai kamar ajudan dan supir bupati maupun wakil bupati,” ujarnya, Selasa siang.

Beruntung, saat kejadian, penghuni ruangan tersebut sedang berada di kamar mandi dan tak mengakibatkan korban jiwa.

Meskipun tumbang, namun pihak BPBD Jepara tak lantas menebang pohon tersebut. Menurutnya, pohon berdiameter 1 meter itu akan ditanam kembali di lokasi yang sama.

Hal itu mengingat faktor kesejarahan dari pohon yang bernama ilmiah magnolia alba itu.

“Nanti cabang-cabangnya akan kita pangkas, kemudian kita upayakan untuk ditanam kembali,” tuturnya.

Editor: Supriyadi

Awal Tahun, Marzuqi Rubah Susunan Pejabat di Jepara

MuriaNewsCom, Jepara – Sebanyak 123 pejabat eselon II, III dan IV yang ada di Pemkab Jepara dirotasi oleh Bupati Bumi Kartini, Ahmad Marzuqi‎. Pergantian ini, berbeda dari tradisi pergeseran pejabat yang sebelumnya pernah dilakukan.

Ahmad Marzuqi mengatakan, pada pergantian eselon kali ini mereka yang diganti tidak lagi memakai batik. Sebagaimana hari Senin biasanya, mereka hanya memakai seragam Pakaian Dinas Harian (PDH) lengkap.

“Meskipun tahu akan diganti, namun satu yang pasti pejabat tak tahu pergeserannya seperti apa. Karena hari Senin, mereka yang dilantik mengenakan PDH lengkap,” tutur bupati, saat melakukan pengarahan sebelum seremoni pergeseran pejabat, kemarin.

Marzuqi merinci ada 17 pejabat eselon II, 47 pejabat eselon III dan 59 pejabat eselon IV yang digeser. Menurutnya, setelah enam bulan dilantik sebagai bupati secara resmi, ia berhak melakukan penggantian pejabat.

Dirinya mengakui, isu rotasi pejabat sempat berembus pada bulan November lalu. Namun satu dan lain hal, sehingga pergantian itu baru terlaksana pada awal tahun 2018.

“Pergantian ini hendaknya dapat diterima oleh pejabat bersangkutan secara lega legawa (lapang dada) dan disertai dengan pengabdian yang sungguh-sunggu,” tambahnya.

Sementara itu Wabup Jepara Dian Kristiandi mengingatkan kerja pejabat Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) saat ini lebih menantang. “Saat ini pekerjaan kita tidak semakin ringan namun bertambah berat. Untuk itu, segala tantangan harus dilandasi dengan keikhlasan hati dan pikiran,” ucapnya.

Adapun, beberapa pejabat yang digeser posisinya antaralain, Deni Hendarko yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jepara kini menempati posisi baru sebagai Kepala Dinas Perhubungan. Sementara Kepala Dishub lawas Basuki Wijayanto kini menempati kursi yang ditinggalkan Deni Hendarko.

Fatkhurozzi menempati posisi baru sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, setelah sebelumnya menjabat Asisten III Setda Jepara. Kepala Bappeda kini dijabat Sudjarot, sementara itu Trisno Santoso yang sebelumnya menjadi Kasatpol PP kini menjadi Kepala Dinas Koperasi UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Editor: Supriyadi

Pemkab Jepara Gratiskan Biaya Rawat Inap Warga di Kelas III

MuriaNewsCom, Jepara – Tahun ini masyarakat tak mampu di Jepara digratiskan mendapatkan perawatan inap di kelas III. Caranya dengan menunjukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum di KTP. 

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi menerangkan, program itu berlaku bagi seluruh penduduk Bumi Kartini yang belum memunyai Kartu Indonesia Sehat (KIS).

“Langkah ini merupakan upaya agar seluruh penduduk kami memeroleh akses mudah atas fasilitas kesehatan bermutu,” kata dia, Rabu (3/1/2018). 

Ia menerangkan, layanan ini berlaku untuk perawatan kelas III baik di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) ataupun Rumah Sakit. Adapun yang akan dibiayai oleh pemerintah kabupaten Jepara berlaku untuk satu kali rawat inap. 

Untuk perawatan lanjutan, masyarakat akan diarahkan dalam program Penerima Bantuan Iuran Daerah (PIBDa). Hal itu berlaku bagi mereka yang masuk dalam kategori rumah tangga miskin dan terdata alam Basis Data Terpadu (BDT). 

Sementara bagi warga yang tak termasuk dalam Basis Data Terpadu, akan diarahkan untuk mengikuti program BPJS Kesehatan mandiri. 

“Kami harapkan dengan layanan ini pada tahun 2019 paling sedikit 95 persen warga Jepara memiliki jaminan kesehatan dan mempunyai akses pada layanan kesehatan yang bermutu,” tutup Marzuqi.

 

Editor: Supriyadi

Bulog Jepara Tunggu Pemkab Ajukan Pencairan Beras Cadangan Pemerintah

Tumpukan beras di kios yang ada di pasar Jepara 1, Selasa (19/12/2017). (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Stok beras cadangan di Kecamatan Karimunjawa mulai dibagikan, karena musim baratan (angin kencang dan gelombang tinggi).Lalu bagaimana kesiapan Badan Urusan Logistik (Bulog) Jepara untuk memenuhi pasokan beras di Bumi Kartini pada kondisi seperti ini?

“Untuk hal itu (droping) cadangan beras kami menunggu permintaan dari pemerintah kabupaten,” ujar Staf Bulog Jepara, Hartono, Selasa (19/12/2016).

Menurutnya, cadangan beras di Gudang Bulog Jepara saat ini mencapai 1.980 ton. Hal itu menurutnya cukup untuk memenuhi kebutuhan di Kota Ukir. 

Berdasarkan pengalaman di tahun lalu, droping beras cadangan bisa dikucurkan ketika sekretaris daerah Pemkab Jepara mengajukan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Adapun setiap tahunnya, dialokasikan sebanyak 100 ton beras untuk satu kabupaten. 

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 8 ton stok beras di Pulau Karimunjawa mulai dibagikan kepada warga. Hal ini seiring dengan musim baratan yang mulai melanda di pertengahan Desember 2017.

Adapun, rincian beras cadangan di Karimunjawa adalah 3 ton untuk Desa Karimun, sebanyak 2,5 ton untuk Desa Kemujan, 1,5 ton untuk Desa Parang dan Desa Nyamuk 1 ton. 

Editor: Supriyadi

Diskominfo Jepara Masih Tunggu Instruksi Terkait Penggunaan Email Berbasis go.id

ilustrasi. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Jepara – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan surat elektronik (email) berbasis mail.go.id dan tak lagi menggunakan layanan gratis seperti dari google atau yahoo.  Hal itu dilakukan untuk memastikan keamanan data yang terkandung didalamnya. 

Lalu bagaimana pemerintah kabupaten Jepara, menyikapi imbauan yang dimaklumatkan oleh Rudiantara kemarin, Senin (11/12/2017) itu? 

Arif Darmawan Kabid Kominfo, Dinas Komunikasi dan Informatika Jepara, mengaku masih menunggu edaran resmi. “Kami saat ini masih menunggu instruksi resmi berdasarkan surat edaran. Untuk saat ini sifatnya masih imbauan saja,” katanya, Selasa (12/12/2017).

Dikatakannya, pihaknya telah menggunakan surel berbasis go.id, yakni mail@jeparakab.go.id guna kepentingan kedinasan. Namun, dalam keseharian masing-masing ASN banyak yang masih menggunakan layanan dari google dengan gmail atau yahoo dengan yahoo mail. 

Hal itu menurutnya karena masing-masing personal ASN telah akrab dengan layanan tersebut. Selain itu, jaringan komunikasi juga telah banyak dijalin melalui surel gratis tersebut. 

Lebih lanjut, ia mengatakan, selama ini tidak terjadi permasalahan terkait penggunaan surel non pemerintah. 

“Untuk kedinasan, kami sudah menggunakan email resmi. Namun untuk diluar itu masih menggunakan email lama seperti Gmail atau Yahoo. Secara prinsip kami akan melaksanakan imbauan tersebut bila telah ada surat resmi. Selain itu selama ini belum ada permasalahan terkait penggunaan email lama, termasuk rilis kepada teman-teman pewarta,” ujarnya. 

Editor: Supriyadi

Pemkab Jepara Klaim Program SIPP IMTA Secara Online Bisa Potong Ruwetnya Birokrasi

Sistem Pelayanan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Orang Asing pemkab Jepara. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Jepara – Pemkab Jepara mengklaim penggunaan perpanjangan izin mempekerjakan orang asing secara daring lebih efektif memangkas birokrasi.

Hal itu dilihat dari banyaknya perusahaan yang telah memanfaatkan aplikasi yang bernama SIPP IMTA (Sistem Pelayanan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Orang Asing). 

“Program ini diluncurkan pada 11 Juli 2017, dan sejak itu sudah banyak perusahaan yang mengajukan perpanjangan secara online,” kata Edy Wijayanto Kabid Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jepara, Jumat (8/9/2017). 

Menurutnya, sejak Januari 2017 tercatat sudah ada lebih dari 50 perusahaan yang mengajukan perpanjangan IMTA. Dari jumlah tersebut, 16 di antaranya menggunakan aplikasi daring. 

“Sudah tidak ada lagi perusahaan yang datang ke kantor untuk memperpanjang IMTA secara manual. Hal itu menandakan perusahaan tidak ada kesulitan dalam menggunakan program tersebut,” imbuh dia. 

Edy mengungkapkan, berdasarkan data tahun 2016 lalu ada sebanyak 105 orang asing yang bekerja di Jepara. Berdasarkan jumlah tersebut, retribusi yang didapatkan mencapai Rp 1,4 miliar. 

Editor: Supriyadi

Besok Drama Tari Kidung Nglarung Asal Jepara Akan Dipentaskan di Semarang


Latihan yang dilakukan oleh murid-murid MIN Jepara, menyongsong pertunjukan drama tari Kidung Nglarung yang akan digelar di PRPP Semarang, Sabtu (19/8/2017). (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Besok pagi drama tari bertajuk Kidung Nglarung  asal Jepara akan dipentaskan di Pusat Rekreasi Promosi dan Pembangunan (PRPP) dalam ajang Jateng Fair 2017. Tari kreasi tersebut, mengisahkan tentang tradisi lomban yang hingga kini masih dilestarikan masyarakat yang ada di pesisir utara Laut Jawa itu. 

Sekretaris Dewan Kesenian Daerah Jepra Rhobi Shani mengatakan, sebanyak 30 penari anak-anak dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Jepara dan seniman muda mementaskan tarian tersebut. 

“Tema besar Jateng Fair tahun ini adalah Karimunjawa, oleh sebab itu kami mengangkat tradisi lomban atau larungan,” katanya, Jumat (18/7/2017).

Ia menyebut, penyajian tarian tersebut bertujuan agar tradisi larungan di pesisir Jepara dikenal oleh masyarakat secara luas. Hal itu mengingat, tradisi itu juga menjadi magnet bagi pariwisata Kabupaten Jepara, karena menyedot perhatian banyak masyarakat. 

Rhobi mengatakan, tradisi larungan di Jepara tak hanya satu macam. Hal itu dilihat dari jenis sajian yang dilarung ke tengah laut. 

“Beda-beda yang dilarung, misalnya di Kelurahan Ujungbatu Kecamatan Jepara yang dilarung adalah kepala kerbau. Kalau di Karimunjawa kepala kambing, sedangkan di Desa Bondo, Kecamantan Bangsri yang dilarung adalah gunungan hasil bumi dan laut,” tambahnya. 

Adapun, prosesi larungan atau lomban biasanya digelar seminggu seusai merayakan Idul Fitri. Pada hari tersebut, masyarakat nelayan berbondong-bondong mengikuti ajang larungan. Oleh Pemkab Jepara, prosesi itu pun dibuat sebagai atraksi wisata. Bahkan Bupati dan pejabat di kabupaten tersebut biasanya turut ambil bagian. 

Acara tersebut bertujuan untuk mensyukuri berkat illahi yang telah didapat selama setahun melaut. Dengan larungan, masyarakat nelayan berharap hasil yang diperoleh setahun kedepan makin melimpah. 

“Nelayan di Jepara menyadari laut merupakan sumber kehidupan dan ekonomi, maka anugerah tersebut wajib dijaga dan disyukuri,” pungkas Sutradara pementasan tersebut Heru Susilo. 

Editor: Supriyadi

Uji Lab Sudah Dilakukan, DLH Jepara Tunggu Hasil Akhir

Warga memperlihatkan air sungai yang menghitam di Desa Karangrandu, Kecamatan Pecangaan, Jepara. (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jepara telah melakukan uji laboratorium, terhadap air di Sungai Gede Karangrandu. Namun demikian, hingga kini hasilnya belum diketahui. 

“Iya kami sudah melakukan pengujian laboratorium terhadap air sungai tersebut. Kami menggandeng laboratorium swasta dari Semarang untuk melakukannya. Namun untuk hasilnya belum bisa diketahui, karena proses pengujiannya pun harus mengantre,” ucap Kabid Penataan dan Penaatan DLH Aris Widjanarko, Sabtu (12/8/2017). 

Ia sendiri mengaku tak ikut langsung dalam tim lapangan. Namun demikian, ia memastikan pengambilan sampel air dilakukan secara baik, meliputi kawasan non industri dan sesudahnya. 

Baca Juga: Petani Jepara Takut Tanaman Padi Mati Tercemar Air Sungai Karangrandu

“Di sana kan ada beberapa usaha (pabrik) maka pengambilan sampel dilakukan sebelumnya (pabrik) dan sesudahnya,” imbuhnya. 

Dirinya memastikan, kualitas laboratorium yang digandeng oleh DLH bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan, ia tak meragukan sedikitpun keindepensian laborat. Karenanya apapun hasilnya akan dijadikan patokan untuk melangkah ke depan.

“Kami menggandeng laboratorium swasta dari Semarang yang sudah terakreditasi. Kami sendiri memiliki laboratorium, namun itu untuk konsumsi lingkungan sendiri,” urai Aris. 

Editor: Supriyadi

Air Sumur Ikut Tercemar, Pemkab Jepara Didesak Segera Atasi Sungai Karangrandu

Warga melakukan musyawarah di tepian Sungai Gede Karangrandu. (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Masyarakat Karangrandu mendesak Pemkab Jepara segera bertindak terkait dugaan pencemaran yang mengakibatkan air di Sungai Gede Karangrandu menghitam. Desakan itu diwujudkan segenap warga dengan menggelar “Aksi Jagongan” di tanggul sungai tersebut, Jumat (11/8/2017) sore.

Bukan saja warga yang hadir, petugas Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP Kecamatan Pecangaan, dan perangkat Desa Karangrandu nampak terlihat. 

Syahlan Petinggi (Kepala Desa) Karangrandu mengatakan, upaya tersebut merupakan ikhtiar guna mendorong pemkab dan pihak terkait segera bertindak mengatasi menghitamnya Sungai Gede. 

“Keadaan ini (menghitamnya sugai) tidak wajar, beberapa sumur warga kami sudah mulai terkena imbas rembesan sungai. Mereka tak bisa mengonsumsi air sumur tersebut, kalau untuk memasak warga terpaksa meminta air dari sumur tetangga yang belum tercemar,” katanya. 

Baca Juga : DLH Jepara Siap Turun Tangan Teliti Menghitamnya Air di Desa Karangrandu

Selain menuntut respon dari pemerintah kabupaten, ia juga berencana untuk berkomunikasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Jratun Seluna mengenai fenomena yang dialami warga. Syahlan mengaku keadaan seperti ini tak boleh dibiarkan berlarut-larut.

“Air ini ya dipakai untuk pertanian, untuk hewan juga. Sehingga keadaan ini tak boleh dibiarkan terlalu lama. Jika tidak takutnya akan terjadi lahan sawah tidak bisa ditanami misalnya,” ujarnya. 

Terakhir, ia mengatakan penyebab dari menghitamnya sungai Gede Karangrandu harus segera diusut. “Ada akibat pasti ada sebabnya, kami meminta segera ditemukan apa permasalahannya supaya normal kembali air sungai ini,” tutur dia. 

Editor: Supriyadi

Ini Gunanya Sistem Pembayaran Elektronik yang Baru Diluncurkan Pemkab Jepara

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Jepara – Pemkab Jepara luncurkan lima sistem pembayaran administrasi elektronik. Yakni, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) online, aplikasi SIMPAD, E-BPHTB (Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan), aplikasi E-Pelayanan dan aplikasi E Retribusi. Lalu apa kegunaannya? 
Berikut penjelasannya : 

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) online adalah sistem aplikasi proses pencairan SP2D dari BUD/BPKAD ke rekening penerima melalui rekening kas umum daerah (RKUD) di Bank Jateng secara online. Dengan sistem ini, tidak memerlukan kertas (nir kertas). 

Persetujuan akan dikeluarkan secara digital, melalui digital signature, yang telah disahkan Kementrian Kominfo. 

Selanjutnya E-BPHTB (Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan). Dengan aplikasi ini pelayanan validasi ataupun verifikasi BPHTB yang diajukan ke notaris dan PPAT lebih cepat. Selain itu, sistem ini akan mensinergikan BPKAD, KPP Pratama dan BPN secara online. Untuk menjangkau layanan itu dapat masuk ke situs bphtb.jeparakab.go.id

Berikutnya E-Pelayanan, dengan layanan ini desa dan kelurahan melakukan cek terhadap status Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2). Selain itu dengan sistem ini dapat berfungsi sebagai pengajuan pelayanan PBB. Informasi lebih lanjut, dapat di cek di epbb.jeparakab.go.id

Yang keempat adalah E-Retribusi. Layanan yang diinisiasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jepara ini, akan mempermudah dan mempercepat proses pemungutan retribusi di pasar. Dengan ini, diharapkan kebocoran PAD disektor tersebut dapat ditiadakan. 

Terakhir adalah aplikasi SIMPAD. Dengan sistem ini pembayar pajak akan lebih dimudahkan. Hal itu karena pendaftaran, penetapan, penagihan dan pemeriksaan dilaksanakan secara online, melalui simpad.jeparakab.go.id

Seorang wajib pajak Taufik, menyatakan apresiasinya terhadap layanan ini. Menurutnya dengan sistem tersebut, dirinya dapat lebih praktis dalam membayar pajak usahanya. 

“Dulu harus dua kali langkah, pertama membayar ke pajak kemudian menyerahkan bukti pembayaran ke BPKAD. Sementara jika pakai SIMPAD, cukup sekali. Bayar ke bank langsung bisa terverifikasi,” kata pemilik restoran itu. 

Di samping itu, ia juga dapat mengecek status pajaknya melalui telepon selular. 

Sementara itu, Nanang dari Divisi Jaringan dan Jasa Layanan Bank Jateng menjelaskan tentang layanan E-Retribusi. Dengan sistem tersebut, nantinya pemungut retribusi pasar akan membawa sebuah alat untuk mengontrol pembayaran pedagang. Sementara pedagang, memiliki sebuah kartu yang terdapat sebuah basis data pedagang pasar.

Editor : Kholistiono

Pemkab Jepara Luncurkan Sistem Pembayaran Elektronik

Proses launching aplikasi pembayaran elektronik di Pendapa Pemkab Jepara, Senin (10/4/2017). (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara meluncurkan lima sistem layanan pembayaran elektronik berbasis aplikasi. Selain upaya menuju layanan nir kertas, hal itu juga bermaksud menggenjot Pemasukan Asli Daerah (PAD) dan memangkas kebocoran anggaran. 

Lima layanan tersebut adalah, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) online, aplikasi SIMPAD, E-BPHTB (Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan), aplikasi E-Pelayanan dan aplikasi E Retribusi. 

Peluncuran program-program tersebut dilakukan secara seremonial, di Pendapa Pemkab Jepara, Senin (10/4/2017). Dua jam sebelum mengakhiri masa tugasnya sebagai, Ahmad Marzuqi melakukan penekanan tombol peresmian. 

Dalam kesempatan itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jepara Anwar Haryono mengemukakan. Layanan tersebut bertujuan memberikan pelayanan publik yang terukur, bersih, cepat dan berkualitas, khususnya di bidang administrasi keuangan dan perpajakan daerah. 

“Dasar penyelenggaraan acara ini adalah komitmen Pemerintah Kabupaten Jepara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta peningkatan layanan publik,” ucapnya.

Kepada MuriaNewsCom, dirinya menyebut, pelayanan terhadap masyarakat harus mulai dibenahi. Pemerintah ucapnya, harus mulai meninggalkan budaya kertas. 

“Semenjak saya di BPKAD, saya melihat begitu banyak dokumen. Untuk lelang saja dokumennya tebal sekali, itu baru pada tahap awal. Oleh karenanya saya melakukan konsultasi dengan berbagai pihak seperti BPK, Kemendagri, Kemenkeu, dan Kementerian Kominfo, apakah memungkinkan hal itu diwujudkan secara elektronik. Ternyata bisa,” katanya.

Bermula dari hal itu, dirinya lantas meneken kerja sama dengan Bank Jateng. Dengan hal itu, pihaknya dapat mengurangi campur tangan petugas dalam mengelola pembayaran yang diterima dari masyarakat. “Penyederhanaan itu bermaksud meminimalkan gesekan pemberi layanan terhadap pemerintah,” imbuhnya.

Editor : Kholistiono 

Takut Dibentak Anak Cucu, Nenek Renta Warga Jepara Ini Pilih Hidup Sebatangkara di Gubuk Reot

Mbah Pondeng saat berada di gubuk reot berukuran 4×3 meter. (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara –  Nama Mbah Pondeng belakangan sering disebut oleh netizen. Lantaran, nenek renta itu dikabarkan hidup seorang diri dalam gubuk reot. Sedangkan anak cucunya dikabarkan tak pernah kembali. 

Berbekal cerita tersebut MuriaNewsCom pun menyambangi nenek yang tinggal di Dukuh Duren, Desa Tubanan, Kecamatan Kembang. Kala pewarta menyambanginya, sosok renta tersebut tengah tiduran di ranjang bambunya. 

Ia menempati sebuah gubuk kecil berukuran lebih kurang 4×3 meter. Bangunan beratap asbes, berdinding anyaman bambu (gedhek) itu ia tinggali sendiri. Disekitarnya adalah kebun ketela dan kandang sapi. Adapula pohon sawo yang tumbuh didepan gubuk itu. Sementara di kanan kiri, terdapat tumpukan ranting dan beberapa karung plastik. 

Menilik kedalam gubuk, ada sebuah ranjang bambu. Disamping kanan terdapat tungku. Sedangkan pakaiannya, ia biarkan terserak di atas ranjangnya. 

Cukup sulit melakukan obrolan dengan Mbah Pondeng. Selain cadel, terkadang arah pembicaraanya juga tidak fokus, mengingat faktor usia. Namun sesekali gelak tawa masih ia suguhkan kepada lawan bicara. 

Aku duwe anak putu, aku ya mbiyen duwe bojo, Jengene Paini. Tapi wis pejah (saya punya anak dan cucu, saya dulu juga punya suami namanya Paini. Tapi sudah meninggal),” ujarnya.

Ia kemudian bertutur bagaimana dirinya bisa tinggal di gubuk tersebut. Dikisahkannya, sewaktu muda dirinya bertransmigrasi dengan suaminya ke Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Untuk bekal ke tujuan transmigrasi, ia mengaku telah menjual rumah dan tanahnya di kampungnya. 

Setelah menjajal peruntungan di rantau, ia dan suaminya memilih kembali desanya. “Sakwise aku ya mondhok-mondhok karo bojo (Setelah bertransmigrasi saya hidup dengan menumpang dengan suami saya),” kenangnya.

Setelah suaminya meninggal, dirinya mengaku tetap hidup menumpang di tanah milik orang lain. Hal itu ia lakukan karena takut merepotkan anak-anaknya.

” Aku eco manggon dewekan kok , aku nek manggon karo anak lan putu ndak wedi disentak-sentak, sakit lo mas (Saya suka sendiri karena nanti takut menjadi beban. Saya kalau serumah dengan anak dan cucu juga takut dibentak-bentak, sakit lo mas),” ungkapnya.  

Saat ditanya tentang keberadaan anak dan cucunya, dirinya tidak memberikan jawaban dengan jelas.  

Editor: Supriyadi

2 Jembatan di Jepara Bakal Dipercantik dengan Ukiran

Proyek pengerjaan pagar jembatan Kali Wiso yang berada di sebelah utara Pendapa Kabupaten Jepara sudah dimulai. Nanti, pagar jembatan akan diberi hiasan ukiran. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Dua jembatan di Jepara wilayah kota, rencananya bakal dikasih pagar dengan hiasan ukiran khas Jepara. Dua jembatan tersebut, yakni, Jembatan Kali Kanal Timur di Kelurahan Saripan, Kecamatan Kota yang ada di Jalan Pemuda, kemudian Jembatan Kali Wiso di kawasan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara.

Dari pantauan MuriaNewsCom, pengerjaan pembangunan pagar jembatan tersebut sudah dimulai. Di sisi kanan dan  kiri jembatan, sudah dipasang pagar dari seng setinggi dua meter, agar pengerjaan tak mengganggu arus lalu lintas.

Kabid Bina Marga pada Dinas Penkerjaan Umum (PU) dan Tata Ruang Jepara Hartaya mengatakan, perbaikan pagar jembatan tersebut, salah satunya untuk mendukung pencapaian Adipura 2017. Agar tidak terkesan biasa-biasa saja, kemudian dipilihlah bentuk ukiran sebagai karakter dari Jepara.

”Konsep pagarnya nanti biasa. Hanya saja, di bagian beton untuk penyangga pagar akan dipenuhi ukiran. Sementara itu, tinggi pagar sekitar 1 meter dan desainnya sudah ada,” ujar Hartaya.

Kemudian, mengenai anggaran pembuatan hiasan pagar tersebut, ia memaparkan, bahwa akan diambilkan dari anggaran pemeliharaan di tahun 2017. “Pengerjaan proyek diperkirakan membutuhkan waktu empat bulan, yakni dari awal Februari hingga akhir Mei 2017. Proyek tersebut digarap menggunakan anggaran pemeliharaan 2017, dengan masing-masing jembatan dianggarkan Rp 180 juta,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Gusdurian Jepara Siap Kawal Kebijakan Alokasi Anggaran Pemda

Pembicara yang hadir dalam kegiatan Sekolah Anggaran yang diselenggarakan Fitra Jateng dan Komunitas Gusdurian Jepara. (Istimewa)

MuriaNewsCom,Jepara – Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Tengah Mayadina Rohma menyebut, jika masih sedikit sekali masyarakat yang berani mengkritisi anggaran pemerintah.

Menurutnya, hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor. Di antaranya, tidak adanya respon dari pemerintah, sikap yang apatis dari masyarakat atau masyarakat yang terlalu sibuk untuk memenuhi kebutuhan hidup.

“Di Jateng sendiri, masyarakat masih sulit untuk mengakses dokumen yang ada di pemerintahan daerah. Karena ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga yang akan mengakses dokumen tersebut,” ujarnya saat memberikan materi pada kegiatan Sekolah Anggaran yang diselenggarakan Fitra bersama Gusdurian Jepara di LPWP UNDIP Jepara, seperti rilis yang diterima MuriaNewsCom, Minggu (19/72017).

Mayadina berharap, peserta yang hadir dalam acara Sekolah Anggaran dapat mengedukasi masyarakat tentang anggaran yang ada di lembaga pemerintahan, sehingga daya kritis masyarakat akan muncul dan membuka ruang-ruang yang selama ini tertutup tebal dan tidak diketahui publik.

“Tantangan kedepan nanti, yaitu membuat masyarakat paham tentang anggaran, agar mengetahui penyelewengan- penyelewengam yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan. Karena tanpa mengetahui anggaran yang ada di pemerintahan, kita tidak bisa mengkritisi pemerintahan yang ada meskipun ada indikasi penyelewengan,” ungkapnya.

Sementara itu, Dofri, Koordinator Gusdurian Kabupaten Jepara menyampaikan, jika aktivis yang tergabung dalam Gusdurian Jepara berkomitmen untuk mengawal kebijakan alokasi anggaran yang dibuat oleh Bupati dan Wakil Bupati Jepara baru hasil pesta demokrasi 15 Februari 2017.

“Sekolah anggaran ini bertujuan menciptakan kader-kader Gusdurian yang fasih berbicra anggaran, hal ini akan dibuktikan selama 5 tahun kedepan dengan mengawal kebijakan pemerintah daerah,” ujarnya.

Dirinya mengatakan, untuk kegiatan Sekolah Anggaran yang mengambil tema “Menakar Proporsi Anggaran untuk Rakyat dalam APBD Tahun 2017” diikuti oleh peserta yang berasal dari 7 kota, yakni dari Jepara, Demak, Sukoharjo, Blora, Boyolali, Purbalingga dan Pati. Kegiatan ini berlangsung pada 17-19 Februari 2017.

Editor : Kholistiono

Perpanjangan SIUP dan TDP Bakal Dihapus, Ini Tanggapan Bupati Jepara

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Jepara – Pemerintah memutuskan untuk menghapus kewajiban perpanjangan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Keputusan tersebut diambil sebagai salah satu cara untuk memperbaiki indeks kemudahan berusaha atau ease of doing bussines (EODB). Penghapusan ini berlaku bagi perusahaan yang sudah berjalan atau eksisting.

Dengan kebijakan tersebut, perusahaan yang sudah beroperasi, asal nama tidak berubah, tidak perlu lagi direpotkan untuk memperpanjang SIUP dan TDP. Kebijakan ini diwacanakan akan berlaku mulai minggu depan.

Terkait adanya wacana tersebut, Bupati Jepara Ahmad Marzuqi mengatakan, penghapusan perpanjangan SIUP dan TDP tersebut bisa berdampak baik terhadap pengusaha, karena, mereka tidak perlu lagi bolak-balik mengurus perpanjangan SIUP dan TDP.

Kemudian, mengenai dampak tidak perlunya lagi pengurusan perpanjangan SIUP dan TDP, juga tidak terlalu berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab PAD dari sektor tersebut tidak terlalu signifikan.

“Kalau PAD dari SIUP dan TDP memang tidak begitu signifikan. Jika nantinya ada penghapusan, tentunya akan bisa memberikan kelonggaran bagi pengusaha. Hal ini juga akan bisa memberikan efek membaiknya ekonomi bagi warga Jepara. Terlebih, Jepara ini juga banyak usaha ukir atau kayu. Sehingga nantinya bisa memberikan kelonggaran itu,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Usai Dilaunching, Portal “Lapor Bupati” Langsung Kebanjiran Aduan

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jepara Yoso Suwarno menunjukan Portal “Lapor Bupati” yang mendapatkan laporan dari warga. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jepara Yoso Suwarno menunjukan Portal “Lapor Bupati” yang mendapatkan laporan dari warga. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Usai dilaunching pada Jumat (13/1/2017) lalu, Portal “Lapor Bupati” langsung kebanjiran laporan. Terhitung mulai 13-21 Januari, laporan yang masuk sudah ada 95, dengan beragam hal.

Kasi Pelayanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Jepara Abdul Haris Farawoman mengatakan, laporan atau aduan yang masuk tersebut, melalui group WhatsApp, SMS, Facebook atau juga Twitter. “Dari banyaknya laporan yang masuk, 61 persen disampaikan melalui WA, sisanya melalui Facebook, Twitter dan SMS,” ujarnya.

Dirinya menyatakan, sebagian besar laporan yang masuk ditujukan untuk Dinas PU, PDAM, Disdukcapil, PLN dan Dishub. Jika ada laporan, katanya, hal itu langsung dikirim ke gurp WA SKPD. Sehingga SKPD terkait bisa langsung menindaklanjutinya.

Dia melanjutkan, dengan adanya Portal “Lapor Bupati” ini, setiap keluhan masayarakat, laporan, masukan dan kritikan masyarakat bisa langsung diketahui oleh pihak terkait.

“Seperti contoh beberapa hari lalu di Desa Rau, Kecamatan Kedung, ada tumpukan sampah di sungai desa setempat. Setelah itu ada warganya yang laporan ke Portal “Lapor Bupati” untuk meminta bantuan alat berat. Dan akhirnya, pihak terkait langsung mengirimkan alat berat untuk mengeruk sampah tersebut,” ucapnya.

Bahkan, katanya, ada juga warga yang mengadu terkait adanya bus mini jurusan Kudus-Jepara yang mengeluarkan kepulan asap tebal. Terkait hal ini, kemudian pihak Dishub langsung memeriksa kelaikan bus tersebut di terminal.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Jepara Yoso Suwarno mengutarakan, secara umum adanya portal tersebut cukup efektif. Mekanisme masuk ke portal tersebut bisa berupa keluhan, saran, pendapat ataupun pertanyaan.

“Laporan yang masuk itu nantinya diterima oleh admin. Setelah itu laporan tersebut  diteruskan ke grup WA pemerintah yang beranggoatakan SKPD, camat, pimpinan BUMD bahkan juga ada Plt Bupati. Ya mudah-mudahan portal ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Jepara,” pungkasnya.

Untuk diketahui, bagi masyarakat yang belum ingin menyampaikan aduan atau hal lainnya, bisa menyampaikan melalui telepon atau SMS ke nomor 0812 90000 525. Kemudian juga bisa ke Facebook jeparakab.go.id atau Twitter @jeparakabgoid.

Editor : Kholistiono

Waduh! Hampir Tiap Hari Ada Warga Jepara yang Gunakan Ijazah Palsu untuk Urus Kartu Kuning

Para pemohon kartu kuning sedang memadati ruangan pembuatan kartu kuning di Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmograsi Jepara, Selasa (17/1/2017).(MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Para pemohon kartu kuning sedang memadati ruangan pembuatan kartu kuning di Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmograsi Jepara, Selasa (17/1/2017).(MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Semakin banyaknya peluang kerja di Kabupaten Jepara, semakin tinggi pula angka pencari kerja di tempat tersebut. Hal ini, berimbas pula terhadap meningkatnya pembuatan kartu kuning atau AK I.

Setidaknya, dari data yang ada di Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jepara selama 2016, tercatat ada sekitar 16 ribu warga yang mengurus kartu kuning. Jumlah tersebut naik drastis di banding tahun 2015 lalu yang hanya berkisar 6 ribu.

Namun, di balik meningkatnya jumlah pencari kerja tersebut, ternyata ada cara-cara yang kurang baik ditempuh oleh beberapa warga untuk bisa mendapatkan kartu kuning, yang merupakan salah satu syarat untuk melamar pekerjaan. Yakni, adanya pemalsuan data atau pemalsuan ijazah.

Hal itu diungkapkan oleh Kasi Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja Pelatihan dan Produktifitas pada Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jepara Amrina Rosyida. “Hampir setiap hari ada sekitar 2 hingga 3 pemohon yang bisa kita temukan menggunakan data palsu yang ada di ijazah,” ujar Amrina.

Menurutnya, hal tersebut dilakukan pemohon kartu kuning, untuk menyesuaikan persyaratan atau kriteria yang diterapkan perusahaan untuk pelamar kerja. Misalnya saja, minimal harus lulus SMP atau SMA sederajat.

“Biasanya, mereka itu memalsu data seperti halnya tahun ijazah. Misalkan saja, mereka meminjam ijazah temannya, dan nantinya namanya akan diganti dengan nama pemohon kartu kuning. Sehingga seakan-akan mereka sudah berijazah SMA atau lainnya.Padahal, sebenarnya hanya berijazah tingkat SD saja,” ungkapnya.

Katanya, adanya pemalsuan data itu sudah diketahui pihak dinas sejak tahun 2015 silam. Hanya saja, pihaknya hanya memberikan imbauan kepada pemohon kartu kuning supaya tidak melakukan hal itu.

“Sebenanya pemalsuan data itu sejak tahun 2015 lalu. Sebab di tahun itu memang banyak sejaki lowongan kerja di garmen yang rata-rata membutuhkan karyawan wanita serta berpendidikan minimal setingkat SMA,” ucapnya.

Dengan adanya kejadian tersebut, kini pihaknya akan menertibkan hal itu. Yakni, nantinya pemohon kartu kuning harus bisa menunjukkan ijazah asli. Dengan begitu, pihaknya berharap bisa meminimalisasi adanya pemalsuan data tersebut.

Editor : Kholistiono

Ini Jawaban Pemda Jepara Soal Tuntutan Mahasiswa Terkait TPP dan Pasar Modern

Mahasiswa saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Jepara, Senin (16/1/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Mahasiswa saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Jepara, Senin (16/1/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Usai melakukan aksi demontrasi di depan gedung DPRD Jepara, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), kemudian melanjutkan aksinya di depan Kantor Bupati Jepara, Senin (16/1/2017).

Tuntutan mahasiswa sama, dengan apa yang disuarakan di depan gedung DPRD. Di antaranya, mahasiswa meminta agar pihak terkait mempertimbangkan kembali terkait kenaikan tambahan penghasilan pegawai (TPP). Kemudian, mahasiswa juga meminta pemerintah agar tidak sembarang memberikan izin pasar modern, yang kini banyak berdiri di dekat pasar tradisional.

Dalam kesempatan ini, ratusan mahasiswa ditemui oleh A.Junaidi, Asisten I Setda Jepara bagian Pemerintahan. Dirinya berjanji akan menyampaikan tuntutan tersebut kepada Plt Bupati Jepara.

Kemudian, terkait dengan tuntutan mahasiswa mengenai kenaikan TPP, dirinya juga menyampaikan, jika hal itu merupakan sebuah ikhtiar untuk meminimalisasi adanya tindakan negatif, atau meminimalisasi adanya tindakan korupsi oleh pegawai.

Selanjutnya, terkait keberadaan pasar modern yang kini sudah menjamur di Jepara, menurutnya, saat ini Perda mengenai pasar modern masih dalam pembahasan. “Terkait pasar modern, ini perdanya masih dalam pembahasan. Selain itu, dari Kementrian Perdagangan juga masih menunggu perpres dari presiden mengenai hal itu,” ungkapnya.

Dirinya menambahkan, jika nantinya ada pasar modern yang ditemukan tak berizin atau izinnya sudah kedaluarsa, maka pihak Satpol PP diminta untuk menertibkan.

Baca juga :Mahasiswa Geruduk DPRD Jepara 

Editor : Kholistiono

Warga Jepara Kini Lebih Mudah untuk Mengadu ke Bupati, Begini Caranya

 Plt Bupati Ihwan Sudrajat melaunching Portal “Lapor Bupati” di Alun-alun Jepara, Jumat (13/1/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Plt Bupati Ihwan Sudrajat melaunching Portal “Lapor Bupati” di Alun-alun Jepara, Jumat (13/1/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Plt Bupati Jepara Ihwan Sudrajat melaunching Portal “Lapor Bupati” di Alun-alun Jepara, Jumat (13/1/2017). Portal ini, nantinya bisa digunakan masyarakat untuk mengadukan atau melaporkan permasalahan yang ada di Jepara.

“Dengan adanya portal ini, kita berharap dari masyarakat untuk bisa memberi masukan atau lainnya terkait kemajuan Kabupaten Jepara. Kita berharap kepada seluruh elemen masyarakat untuk selalu mendukung pemerintah yang ada. Supaya kinerja pemerintah bisa berjalan lebih baik,” ungkapnya.

Dengan portal ini pula, katanya, diharapkan bisa memacu kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) Jepara untuk bisa lebih maksimal. Sebab, masyarakat bisa langsung melapor ke bupati, jika mendapatkan adanya lambannya birokrasi di suatu OPD.

Ia juga mencontohkan beberapa kasus di Jepara saat ini yang sudah bisa direspon dengan cepat oleh pemkab. “Contohnya saja kasus di SMAN 1 Mlonggo beberapa waktu lalu. Kita langsung ambil sikap dan ambil langkah untuk mengurai permasalahan itu. Dan kasus itu juga sering ditanyakan oleh Pak Ganjar, dan memang saat ini kita dituntut untuk bekerja lebih cepat, merespon laporan dengan cepat,” ucapnya.

Seperti yang terlihat di banner yang berukuran panjang sekitar 5 meter dan leber 2 meter di Alun-alun Jepara, terdapat beragam corong untuk layanan aduan di Portal “Lapor Bupati.” Ada nomor yang bisa untuk ditelepon atau SMS untuk melapor atau mengadu ke bupati, yakni ke nomor 0812 90000 525. Kemudian juga bisa ke Facebook jeparakab.go.id atau Twitter @jeparakabgoid.

“Laporan yang masuk dari masyarakat akan mendapatkan respon dengan cepat, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan layanan yang maksimal terhadap masyarakat Jepara,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Ratusan Pejabat di Lingkup Pemkab Jepara Dilantik

 Puluhan pejabat eselon II saat dilantik di Pendapa Kabupaten Jepara, Senin (2/1/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Puluhan pejabat eselon II saat dilantik di Pendapa Kabupaten Jepara, Senin (2/1/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Jepara – Plt Bupati Jepara Ihwan Sudrajat melangsungkan pelantikan pejabat yang disesuaikan dengan SOTK baru, Senin (2/1/2017).Total pejabat yang dilantik ada 774 957 orang, meliputi eselon II, III, dan IV. Rinciannya, untuk eselon II ada 32 orang dan untuk eselon III dan IV ada 742 orang.

Pelantikan ratusan pejabat ini dilakukan di dua tempat berbeda dan waktu yang berbeda pula. Untuk pejabat eselon II digelar di Pendapa Kabupaten Jepara pukul 14.00 WIB, sedangkan untuk pejabat eselon III dan IV digelar di Gedung Wanita Jalan Hos Cokro Amninoto Jepara pukul 15.00 WIB.

Tampak hadir dalam pelantikan tersebut, Kapolres Jepara AKBP Samsu Arifin, Dandim 0719/Jepara Letkol Inf Ahmad Basuki, Ketua DPRD Jepara dan beberapa tamu undangan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Plt Bupati Jepara Ihwan Sudrajat menyampaikan, agar PNS bisa bekerja dengan maksimal, melayani masyarakat dan bisa tegak lurus sesuai aturan yang ada. “Sebab, saat ini Presiden Jokowi sangat gencar sekali melakukan pembersihan di segala lini supaya tak ada pungli,” kata Ihwan.

Dirinya juga mengaitkan adanya kasus Bupati Klaten yang ditangkap KPK beberapa waktu lalu, bisa menjadi pengalaman dan pembelajaran bagi PNS. Yakni tidak boleh korup, dan harus jujur menjalankan tugas dan kewajiban sebagai PNS. “Peristiwa seperti itu harus menjadi pengalaman, dan kita perlu bersyukur, Tahun Baru kita bisa berkumpul dengan keluarga, teman ataupun lainnya,” ucapnya.

Ihwan juga mengingatkan, agar PNS bisa netral dalam pelaksanaan pilkada. Sebab, tinggal sebentar lagi, Jepara melangsungkan pesta demokrasi tersebut. “Jepara sebentar lagi juga akan pilkada, untuk itu kita harus netral. Tunjukan profesionalisme, sebab dengan progesionalisme itulah nantinya akan bisa menaikan pangkat,” pungkasnya.

Berikut ini, nama-nama pejabat eselon II yang dilantik Plt Bupati Jepara Ihwan Sudrajat pada Senin (2/1/2016).

  1. Ir. Sholih, MM sebagai Sekda Jepara,
  2. Drs. Akhmad Junaidi M.Si sebagai Asisten Pemerintahan.
  3. Drs. Muhammad Fadkhurrozi, MH sebagai Asisten Administrasi
  4. Edy Sudjatmiko, S. Sos, MM, MH sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
  5. Musthofa Kamal SH, MH sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
  6. Bambang Slamet Raharjo, SH MH sebagai Staf Ahli Bidang Pembangunan Kemasyarakatan dan SDM.
  7. Setyadi, SH, MH sebagai Inspektur
  8. Drs. Mas’ud MM, sebagai Sekretaris DPRD Jepara
  9. Abdul Syukur SH, MH sebagai Kepala Kepegawaian Daerah
  10. Istono sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustaakaan Kabupaten Jepara
  11. Drs. Fatkhurrahman, MM sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup
  12. Deni Hendarko, S. Sos, MM sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jepara
  13.  Ir. Inah Nuroniah,M.SIsebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
  14. Diyar Susanto, SH, MH sebagai Kepala Dinas Penanama Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jepara
  15. Ir. Sujarot sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan
  16.  Ir. Budianto MT sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  17. Ir. Ashar Ekanto Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jepara
  18. Ir. Bambang Haryono Wibowo sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB
  19. Ir. Achid Setiawan Candra Ningrat M. Si sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
  20. dr. Dwi Susilowati, M. Kes sebagai Kepala dinas Kesehatan
  21. Drs. Dwi Riyanto MM sebagai Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja Transmigrasi.
  22.  Mulyaji SH MM sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
  23. Sururi SH MH sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
  24. Drs. Khusairi sebagai Kepala Disdikpora 
  25. Drs. Basuki Wijayanto, MSi sebagai Kepala Dinas Perhubungan Jepara
  26. Yoso Suwarno, SH sebagai Kepala Dinas Informasi dan Informatika
  27. Ir. Wasiyanto MSi sebagai Kepala Dinas Perikanan Jepara
  28. Drs. Mohammad Zahid , M.Pd sebagai Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  29. Drs. Anwar Haryono, MM sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  30. Drs. Trisno Santosa, M. Si Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Jepara
  31. Drg. Kusnarto, M. Kes Sebagai Direktur RSU. RA. Kartini.
  32. Sri Alim Yuliatun, SH, MS. I sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Editor : Kholistiono

Standar Pelayanan Minimal Buat Pelayanan Investasi di Jepara Memuaskan

Bupati Jepara (non-aktif) Ahmad Marzuqi meninjau salah satu perusahaan yang menanamkan investasinya di wilayah itu, sebagai bagian dari pembangunan bidang ekonomi, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)

Bupati Jepara (non-aktif) Ahmad Marzuqi meninjau salah satu perusahaan yang menanamkan investasinya di wilayah itu, sebagai bagian dari pembangunan bidang ekonomi, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Jepara – Untuk mendukung kemajuan daerah, termasuk di bidang pembangunan ekonomi, peran investasi atau penanaman modal di daerah, memiliki peran yang sangat penting dan strategis.

APBD yang ada di sebuah daerah, tentunya terbatas untuk bisa digunakan membangun kemajuan sebuah wilayah itu sendiri. Karenanya, mutlak diperlukan keterlibatan dan partisipasi pihak swasta untuk mendorong kemajuan daerah.

”Yakni dilaksanakan melalui kegiatan investasi atau penanaman modal. Sehingga akan sangat membantu sebuah daerah untuk maju di bidang pembangunan ekonominya,” kata Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BMPPT) Jepara Diyar Susanto.

BMPPT menyadari bahwa tugas penting ada di pundak mereka. Dengan visi ”Terciptanya Pelayanan Penanaman Modal yang Mendukung Pertumbuhan Perekonomian Daerah”, sejumlah hal sudah dilakukan BMPPT guna mewujudkannya.

Misi yang diusung BMPPT sendiri sudah jelas. Menurut Diyar, misi itu diterjemahkan ke dalam lima hal. Yakni melaksanakan promosi dan pembinaan penanaman modal, meningkatkan profesionalisme pelayanan perizinan penanaman modal, mewujudkan sistem informasi pelayanan perizinan penanaman modal, melaksanakan fasilitasi dan kerja sama dalam rangka penanaman modal, dan meningkatkan kualitas SDM guna terciptanya aparatur yang profesional.

”Kami mengacu kepada standar pelayanan minimal yang telah kita tetapkan. Pelayanan yang dilakukan, harus dalam kerangka menuju kepuasan masyarakat,” katanya.

Sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang memiliki kewenangan di bidang pelayanan publik, BPMPPT memang menerapkan sejumlah hal, agar pelayanan bidang investasi memuaskan para penanam modal.

Pelayanan itu adalah dengan menerapkan pola pelayanan One Stop service (OSS) atau Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, dalam melayani perizinan. Kemudian melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang jenis-jenis perizinan, prosedur, persyaratan, dan retribusi perizinan. Sosialisasi dilakukan lewat kegiatan sosialisasi tatap muka, lewat media cetak maupun elektronik.

BMPPT juga melaksanakan monitoring perizinan kepada perusahaan, baik perusahaan asing atau perusahaan dalam negeri.  Lantas mengkoordinasaikan penyelenggaraan perizinan dengan dinas terkait (tim teknis, red) untuk mempercepat proses pelayanan perizinan.

Di bidang SDM, BMPPT juga mengikuti diklat atau pelatihan yang diadakan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, baik tingkat dasar, hingga lanjutan dan sektoral.

”Semuanya kita lakukan, untuk menjaga iklim investasi di Jepara berjalan baik. Semua penanam modal bisa terpuaskan oleh pelayanan kami. Iklim investasi di daerah bisa berjalan dengan baik, apabila didukung dengan berbagai faktor. Di samping memang harus adanya kondusivitas daerah, kepastian hukum, ketersediaan lahan, dan tenaga kerja. Sehingga semua akan berjalan dengan baik,” imbuhnya.

Editor: Merie

Investasi di Jepara Empat Tahun Terakhir Berjalan Dinamis

Pabrik garmen yang berasal dari perusahaan asing, adalah salah satu bukti bahwa iklim investasi di Kabupaten Jepara memang sangat mendukung untuk banyak pihak menanamkan modalnya di sana.(MuriaNewsCom)

Pabrik garmen yang berasal dari perusahaan asing, adalah salah satu bukti bahwa iklim investasi di Kabupaten Jepara memang sangat mendukung untuk banyak pihak menanamkan modalnya di sana.(MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Jepara – Situasi dan kondisi yang kondusif di Kabupaten Jepara, rupanya membuat nyaman para pelaku investasi. Buktinya dalam empat tahun terakhir ini, pencapaian kinerja investasi berjalan dengan dinamis.

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir ini, di Kabupaten Jepara tercatat beberapa perusahaan besar, baik PMA maupun PMDN, beraktivitas di Jepara. Antara lain yang cukup menonjol adalah PT SAMI, sebuah perusahaan dari Jepang, yang bergerak di bidang perakitan kabel elektronik.

Perusahaan yang terletak di Desa Sengonbugel, Kecamatan Mayong, itu mulai beroperasi sejak bulan Juni tahun 2014, dengan nilai investasi sebesar USD 58.200.000. Dan saat ini tercatat tidak kurang menyerap sekitar 4.000 tenaga kerja.

Kegiatan investasi lainnya yang cukup besar nilai dan serapan tenaga kerjanya adalah penanaman modal yang dilakukan PT Bomin Permata Abadi. Perusahaan ini terletak di Desa Sengonbugel, Kecamatan Mayong, dan bergerak di bidang garmen. Nilai investasi yang ditanamkan adalah sebesar Rp 20 miliar, dengan serapan tenaga kerja sekitar 2.500 orang. Perusahaan ini memulai operasionalnya pada bulan September 2014.

Di wilayah kecamatan yang lain, yaitu Kecamatan Batealit, tepatnya di Desa Mindahan, juga berdiri pabrik dari perusahaan asing, dengan bendera PT Starcam, yang juga bergerak di bidang garmen. Dengan nilai investasi USD 7.000.000, perusahaan yang mulai beraktivitas sejak Maret 2015 ini, mempekerjakan sekitar 1.500 orang tenaga kerja pada tahap pertama.

Sedangkan perusahaan asing lain, yakni PT Kanindo, yang bergerak di bidang pembuatan tas, berdiri di Desa Pendosawalan, Kecamatan Kalinyamatan. Nilai investasi yang ditanamkan sekitar USD 4.500.000, dengan serapan tenaga kerja sekitar 2.000 orang dan memulai kegiatan usahanya pada bulan Oktober 2014.

Investasi lain yang cukup besar berada di Desa Damarjati, Kecamatan Kalinyamatan. Yakni PT Samwon Busana Indonesia, dengan nilai investasi sebesar USD 8.000.000. Perusahaan yang bergerak di bidang garmen ini, mulai beroperasi pada bulan Februari 2016.

Masih di desa yang sama, pabrik lain yang cukup besar adalah PT Namyoung Indonesia, yang bergerak dalam pembuatan jaring, dengan nilai investasi sekitar USD 3.500.000, dan mulai beraktivitas bulan Maret 2016.

Bersebelahan dengan PT Namyoung, tepatnya di Desa Gemulung, Kecamatan Kecamatan Pecangaan, berdiri perusahaan PMA dengan bendera PT Jiale, yang bergerak di bidang pembuatan tekstil dan garmen. Dengan nilai investasi sekitar USD 25.000.000 dan mulai berproduksi mulai bulan Juni 2015, perusahaan ini mempekerjakan sekitar 1.500 tenaga kerja pada tahap awalnya.

Pembuatan sepatu juga dilirik investor asing. Tepatnya PT Hwaseung Indonesia, yang membuka usahanya di Desa Banyuputih, Kecamatan Kalinyamatan. Saat ini masih dalam proses pembangunan, dengan nilai investasi yang ditanamkan sekitar USD 150.000.000.

Investor lainnya yang bergerak dalam pembuatan sepatu adalah PT Parkland, dengan lokasi kegiatan di Desa Pelang, Kecamatan Mayong. Dengan nilai investasi USD 36.500.000. Jika beroperasi penuh, nantinya perusahaan ini akan mempekerjakan puluhan ribu tenaga kerja.

”Diharapkan nantinya pekerja dari daerah setempat atau warga Jepara, mendapatkan prioritas untuk bekerja di perusahaan- perusahaan yang beroperasi di Jepara itu,” kata Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BMPPT) Jepara Diyar Susanto.

Pertumbuhan investasi di Kabupaten Jepara dalam kurun waktu empat tahun ini, menurut Diyar, diharapkan akan mempunyai efek berantai yang positif bagi daerah. ”Di samping akan mengurangi angka pengangguran, juga akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial warga masyarakat Jepara,” imbuhnya.

Editor: Merie