Lakukan Banyak Upaya, Pemkab Grobogan Kembali Targetkan Raih Piala Adipura 

MuriaNewsCom, Grobogan – Pemkab Grobogan manargetkan bisa meraih kembali piala Adipura pada tahun 2018 ini. Hal itu disampaikan Sekda Grobogan Moh Sumarsono, usai memimpin rakor persiapan penilaian Adipura tahap II yang dilangsungkan di ruang rapat wakil bupati, Jumat (23/3/2018).

Menurut Sumarsono, sejauh ini, Grobogan sudah berhasil meraih piala Adipura sebanyak empat kali. Yakni, pada tahun 2009, 2010, 2012 dan 2013.

Dalam edisi tiga tahun terakhir, piala Adipura tidak pernah didapatkan lagi. Salah satu factor utama kegagalan itu  adalah pengolahan yang dilakukan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang di Desa Ngembak, Kecamatan Purwodadi dinilai belum memenuhi persyaratan ramah lingkungan. Kondisi itu menjadikan poin yang didapat menjadi rendah karena pengolahan sampah di TPA masih dilakukan secara konvensional.

Pada tahun 2017, sudah dilakukan penataan pada TPA dengan dukungan dana dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekitar Rp 20 miliar. Penataan dilakukan dengan melengkapi sarana dan prasarana pendukung di TPA. Setelah ada penataan, cara penanganan sampah saat ini sudah dilakukan dengan model controlled landfill yang lebih ramah lingkungan.

“Penanganan sampah di TPA sudah jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Saat ini, sampah sudah dikelola ramah lingkungan,” katanya.

Upaya lain yang dilakukan adalah menggandeng semua komponen masyarakat serta instansi pemerintah dan swasta untuk ikut menyukseskan penilaian Adipura. Caranya, dengan menata lingkungan masing-masing agar bersih, rapi, asri serta penanganan sampahnya dilakukan dengan baik dan mendirikan bank sampah diberbagai tempat.

“Dalam rakor ini kita juga mengudang berbagai komponen masyarakat. Dengan melibatkan semua komponen masyarakat untuk berpartisipasi maka kesempatan meraih Adipura bisa lebih terbuka,” tegasnya.

Editor: Supriyadi

Kades di Grobogan Diminta Alokasikan Dana Desa untuk Peningkatan Sektor Pertanian

MuriaNewsCom, Grobogan – Bupati Grobogan Sri Sumarni meminta agar para kepala desa tidak mengalokasikan Dana desa sepenuhnya untuk pembangunan fisik saja. Tetapi, juga menyalurkan untuk kegiatan lain. Khususnya yang berkaitan dengan masalah pertanian dan pemberdayaan masyarakat.

“Seperti kita ketahui, mayoritas warga Grobogan ini berkecimpung dalam sektor pertanian. Jadi, penggunaan sebagian dana desa untuk pertanian saya rasa sudah tepat. Salah satunya adalah pembuatan embung pertanian untuk menangkap air. Adanya embung akan bermanfaat bagi desa yang selama ini langganan kekeringan saat kemarau,” jelasnya saat membuka sosialisasi pembangunan desa 2018, Senin (19/2/2018).

Acara sosialisasi tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Grobogan. Sosialisasi dihadiri camat, kasi pemerintahan desa serta kepala desa dan Ketua BPD se-kabupaten Grobogan.

Menurut Sri, dari evaluasi tiga tahun penggunaan dana desa dalam skala kabupaten, dana desa mayoritas masih digunakan untuk kegiatan pembangunan yang bersifat fisik. Seperti pembangunan jalan, jembatan, talud, gedung TK, dan Paud.

“Alokasi dana desa untuk pembangunan fisik ini prosentasenya di atas 90 persen. Sisanya, dialokasikan untuk bidang-bidang lainnya,” katanya.

Ke depan, lanjut Sri,  perlu diarahkan agar dana desa dapat juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kewirausahaan warga masyarakat. Di antaranya, untuk pengembangan BUMDES sesuai dengan potensi desa masing-masing, dan untuk meningkatkan produksi pertanian.

“Mohon juga dapat dialokasikan dana desa untuk operasional penyuluh pertanian swadaya, pelatihan dan pengembangan pos penyuluhan desa, pengembangan perpustakaan desa. Tidak kalah pentingnya adalah bantuan untuk rehab rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang dalam kategori rumah tangga miskin,” cetus mantan Ketua DPRD Grobogan itu.

Ia menambahkan, beberapa waktu lalu sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah memberikan arahan agar pelaksanaan dana desa tahun 2018 dilakukan dengan skema padat karya tunai (Cash for Work).

Hal ini dimaksudkan agar dana desa mampu meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kerja produktif dengan memanfaatkan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan. Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai tersebut berdasarkan asas “Dari, Oleh dan untuk Masyarakat”.

“Untuk itu, pelaksanaan kegiatannya harus benar-benar swakelola yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dengan tidak menggunakan teknologi tinggi seperti ready mix karena mengurangi pemberdayaan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dispermasdes Grobogan Sanyoto menambahkan, pada tahun 2018 ini, Pemkab Grobogan mendapat kucuran dana desa  sebesar Rp 248 miliar lebih. Dibandingkan tahun 2017, besarnya dana desa yang didapat tahun 2018 ini naik Rp 19 miliar.

Dana yang bersumber dari APBN ini akan disalurkan pada 273 desa yang ada di Grobogan. Adapun nilai yang diterima tiap desaberbeda-beda, tergantung kondisi desa.

“Dari perhitungan yang dilakukan, besarnya dana desa paling sedikit nilainya sekitar Rp 685 juta. Sedangkan nominal dana desa tertinggi yang disalurkan sebesar Rp 1,5 miliar,” jelasnya.

Editor: Supriyadi

Pimpinan DPRD Bojonegoro Belajar Prosedur Mendapatkan Pinjaman dari Pihak Ketiga ke Grobogan

MuriaNewsCom, Grobogan – Keberhasilan Pemkab Grobogan bisa mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga untuk membiayai perbaikan infrastruktur jalan ternyata mengundang ketertarikan daerah lain untuk menimba ilmu. Salah satunya datang dari DPRD Bojonegoro, Jawa Timur yang datang ke Grobogan, Jumat (9/2/2018).

Mereka yang berkunjung ke Grobogan adalah tiga Wakil Ketua DPRD Bojonegoro . Yakni, Sukur Priyanto, Suyuthi dan Ahmad Sunjani serta sejumlah staf secretariat DPRD Bojonegoro.

Ada beberapa hal yang ingin dipelajari anggota dewan Bojonegoro itu saat berkunjung ke Grobogan. Diantaranya adalah untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai prosedur mendapatkan pinjaman dan masalah pelaksanaan Musrenbang.

Kedatangan rombongan wakil rakyat dari Bojonegoro disambut Sekretaris Daerah Grobogan Moh Sumarsono di ruang wakil bupati. Sejumlah pejabat ikut mendampingi Sumarsono saat menerima tamunya.

Sumarsono menyatakan, pada tahun 2017 ini, pihaknya memang mengajukan  pinjaman sebesar Rp 200 miliar melalui Bank Jateng. Seluruh dana pinjaman dialokasikan untuk perbaikan jalan sepanjang 66,3 km yang sudah selesai dikerjakan pada tahun lalu.

“Masyarakat sudah sangat menantikan perbaikan jalan tetapi anggaran kita terbatas. Salah satu upayanya adalah melakukan pinjaman,” katanya saat menyampaikan penjelasan.

Menurutnya, dalam melakukan pinjaman memang butuh proses cukup panjang. Mulai mempersiapkan rencana, membahas dengan dinas terknis terkait serta harus mendapatkan persetujuan dari DPRD. Setelah itu, perlu pula melakukan pengajuan kepada Mendagri untuk mendapatkan persetujuan.

Sumarsono menjelaskan, tahun 2017 dialokasikan dana sebesar Rp 392 miliar untuk perbaikan jalan sepanjang 141 km yang terbagi dalam 236 paket pekerjaan. Selain pinjaman Rp 200 miliar, dana perbaikan jalan juga berasal dari APBD, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan bantuan keuangan Provinsi Jateng.

Ia menambahkan, jalan dengan status milik kabupaten panjang keseluruhan ada 890 km. Dari angka ini, jalan yang kondisinya baik baru 58 persen atau sekitar 500 km. Dengan perbaikan tahun ini, ditargetkan bisa mengurangi ruas jalan rusak sekitar 15,5 persen atau sepanjang 141 km.

Editor : Supriyadi

Sambut Hari Jadi, Puluhan Koleksi Pusaka Kabupaten Grobogan Dijamas

MuriaNewsCom, Grobogan – Puluhan benda yang menjadi koleksi Museum Purbakala Grobogan mulai dibersihan atau dijamas, Jumat (9/2/2018). Termasuk juga puluhan koleksi benda pusaka yang juga disimpan di museum yang berada di seberang kantor Dinas Pendidikan Grobogan itu.

Sekitar 10 orang bertugas membersihkan benda-benda bersejarah yang ditemukan di berbagai wilayah kecamatan tersebut.

“Khusus untuk benda-benda pusaka, seperti keris, tombak, gamelan dibersihkan oleh tenaga yang sudah ahli dibidangnya. Kegiatan ini rutin kita lakukan dalam rangkaian peringatan hari jadi Grobogan tanggal 4 Maret nanti,” ungkap Kabid Pariwisata Disporabudpar Grobogan Marwoto.

Dijelaskan, acara bersih-bersih tersebut biasanya dilakukan minimal setahun sekali. Hal itu diperlukan agar benda-benda bersejarah itu tidak rusak, bisa tahan lama dan lebih bersih sehingga cukup nyaman dilihat orang.

Sejumlah petugas sedang membersihkan koleksi pusaka yang tersimpan dalam museum purbakala,  Jumat (9/2/2018). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Dari data yang dimiliki, di dalam museum tersebut terdapat 83 macam benda peninggalan masa lalu dan terdiri dari beberapa jenis. Antara lain, seperangkat gamelan, keris dan tombak, arca, yoni, piring, lesung, lingga, meriam, luku, garu, mangkok dan piring kuno. Kebanyakan, benda tersebut sudah berusia ratusan sampai ribuan tahun.

Selain membersihkan koleksi museum, pihaknya juga menata kebersihan di lingkungan museum. Hal itu dilakukan agar kondisi museum terlihat lebih menarik sehingga akan mengundang minat orang untuk berkunjung.

“Selama ini, memang museum ini sering tutup karena terbatasnya petugas jaga. Nantinya, museum ini akan lebih sering kita buka meski belum bisa tiap hari,” jelasnya.

Ritual penjamasan pusaka mengundang ketertarikan sejumlah siswa SDN 8 Purwodadi yang letaknya persis berhadapan. Beberapa siswa yang saat itu sudah pulang atau pas jam istirahat langsung berhamburan ke museum untuk menonton aktivitas yang sedang dilakukan di tempat itu.

Editor: Supriyadi

Pemkab Grobogan Jalin Kerjasama dengan UGM Siapkan Ranperda Pelestarian Cagar Budaya

Berbagai perwakilan instansi terkait sedang melangsungkan rapat koordinasi pembuatan Raperda pelestarian cagar budaya di kantor Disporabudpar Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Makin maraknya penemuan benda purbakala dan cagar budaya peninggalan masa lampau disikapi serius oleh Pemkab Grobogan melalui Disporabudpar.

Salah satunya dengan menyiapkan sebuah Raperda khusus mengenai pelestarian cagar budaya. Hal itu disampaikan Kabid Kebudayaan Disporabudpar Grobogan Marwoto, Senin (30/10/2017).

”Untuk pelestarian benda cagar budaya kita harapkan bisa diatur dalam sebua peraturan daerah (Perda). Saat ini, kita masih dalam tahap merumuskan draft rancangan perda (Raperda)terlebih dahulu,” jelasnya.

Dalam merumuskan draft Raperda, terlebih dahulu dibahas dengan beberapa pihak yang berkompeten. Selain dari Disporabudpar, ada pihak dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Grobogan, bagian hukum, dan lembaga yang menangani masalah kepurbakalaan dan cagar budaya.

Selain itu, pihaknya juga menggandeng kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada. (UGM). Nantinya, pihak UGM akan membantu merumuskan draft Raperda yang selanjutnya akan diajukan pada DPRD Grobogan untuk dibahas lebih lanjut.

Marwoto menambahkan, dalam merumuskan raperda pelestarian cagar budaya, akan dilakukan pula studi referensi ke daerah lain. Antara lain, ke Kabupaten Mojokerto dan Magelang.

Editor: Supriyadi

Pejabat Bappeda Kota Serang Timba Ilmu ke Grobogan, Ini Tujuannya

Kepala Bappeda Grobogan Anang Armunanto (baju merah) saat menerima tamu dari Kota Serang, Banten di ruang rapat bupati. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Sejumlah pejabat dari Bappeda Kota Serang, Banten, melangsungkan kunjungan kerja ke Grobogan, Kamis (26/10/2017). Ketua Bappeda Kota Serang Joko Sutrisno memimpin langsung rombongan yang melangsungkan studi banding tersebut. Rombongan diterima Kepala Bappeda Grobogan Anang Armunanto di ruang rapat bupati.

Menurut Joko, ada beberapa hal yang ingin dipelajari dalam kunjungannya ke Grobogan tersebut. Antara lain mengenai keberhasilan Pemkab Grobogan dalam meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) hingga enam kali.

Kemudian, soal penanganan gender, kepeludian pada HAM, dan komoditas ungulan bidang pertanian di Grobogan. Khususnya, padi, jagung dan kedelai.

“Banyak hal yang ingin kita pelajari dari kunjungan ini. Nantinya, hasil dari sini akan kita coba aplikasikan di Kota Serang,” katanya.

Kepala Bappeda Grobogan Anang Armunanto menyatakan, prestasi yang kita capai dibidang KLA ini boleh dibilang membanggakan. Sebab, pengharaan KLA ini sudah enam kali berhasil didapat.

Dijelaskan, penghargaan KLA  didapat tahun 2009, 2011, 2012, 2013, 2015 dan 2017. Penghargaan itu diberikan karena pemkab dinilai telah melakukan upaya konkret terhadap pemenuhan hak sipil anak dan adanya forum anak dari tingkat desa sampai kabupaten.

Menurut Anang, ada beberapa kebijakan lain yang mendukung diraihnya penghargaan KLA itu. Yakni, pembangunan taman cerdas dan pembentukan peraturan Bupati Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, juga telah dibentuk lembaga perlindungan anak berbasis masyarakat desa (LPAD) dan adanya peran karang taruna dalam perlindungan anak.

Untuk komoditas unggulan di Grobogan masih terdapat di sektor pertanian. Sejak beberapa waktu lalu, penanganan sektor pertanian juga dikembangkan dengan program techno park.  

“Kita punya rumah kedelai Grobogan (RKG) yang jadi tempat pembelajaran lengkap masalah kedelai dari hulu hingga hilir. Nanti, akan kita ajak singgah kesana biar tahu persis kondisinya dan bisa belajar banyak hal. Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan kerja ke Grobogan dan semoga yang didapat dari sini bisa membawa manfaat,” katanya.

Editor: Supriyadi

Orang Grobogan dan Sleman Ternyata Masih Satu Keturunan, Ini Penjelasannya

Para awak media mendengarkan penjelasan bagian humas dan protokoler Pemkab Sleman. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Sebuah cerita sejarah diungkapkan Asisten I Pemkab Grobogan Mokh Nursyahid saat memimpin rombongan studi banding bersama Bagian Humas dan Keprotokolan serta wartawan ke Pemkab Sleman.
Menurut Nursyahid, leluhur orang dari dua kabupaten ini masih ada garis keturunan. Yakni, dari silsilah Ki Ageng Selo di Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, Grobogan.

Dijelaskan, Ki Ageng Selo memiliki beberapa putra, salah satunya adalah Ki Ageng Enis. Ki Ageng Enis ini menurunkan putra Ki Ageng Pemanahan. Selanjutnya dari Ki Ageng Pemanahan terlahir Panembahan Senopati atau Raden Sutawijaya, pendiri kerajaan Mataram Islam.

“Jadi, pendiri kerajaan Mataram Islam ini merupakan cicit dari Ki Ageng Selo. Dengan demikian, kedua kabupaten ini leluhurnya kalau ditelusuri ada hubungan garis lurus. Soalnya, Kabupaten Sleman merupakan bagian wilayah dari kerajaan Mataram Islam,” kata pejabat yang gemar menelusuri sejarah kuno itu.

Menurutnya, maksud kunjungan kerja ke Sleman adalah untuk mempererat jalinan sailaturahmi dan menimba pengalaman. Khususnya dalam bidang kehumasan. Diharapkan, ilmu yang didapat dari Sleman nantinya bisa diaplikasikan ke Grobogan.

“Banyak hal yang belum dilakukan di Grobogan. Kedepan, dari kunjungan ini akan kita jadikan salah satu referensi,” cetusnya. 

Editor: Supriyadi

Anggaran Bagian Humas dan Keprotokolan Pemkab Sleman Tembus Rp 2,7 Miliar, Ini Kegunaannya

Para awak media mendengarkan penjelasan bagian humas dan protokoler Pemkab Sleman. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Pemkab Sleman ternyata menaruh perhatian cukup serius dengan masalah kehumasan. Hal ini setidaknya bisa dilihat dengan besarnya anggaran yang dialokasikan pada Bagian Humas dan Keprotokolan Pemkab Sleman. Pada tahun 2017 ini, besarnya anggaran yang disediakan dalam APBD mencapai Rp 2,7 miliar.

Penjelasan ini disampaikan Kabag Humas dan Keprotokolan Pemkab Sleman Sri Winarti saat ikut menerima kedatangan rombongan studi banding dari Grobogan, Selasa (26/9/2017).

Selain kebutuhan dan kegiatan rutin, anggaran sebesar itu juga digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan. Termasuk kegiatan yang ada kaitannya dengan media massa.

Antara lain, mengadakan dialog rutin di salah satu stasiun televisi setiap satu bulan sekali. Kemudian, biaya juga digunakan untuk menyewa lembaga untuk mengkaji berita yang tiap hari yang tersaji di berbagai media.

”Dengan adanya lembaga ini, setiap hari sudah ada sistem khusus yang memunculkan berita yang ada di media. Jadi, tidak perlu pakai cara manual untuk mencari berita. Berita yang ada dalam sistem ini bisa mudah diakses oleh Bapak Bupati dan pejabat yang berkompeten. Dengan demikian, jika ada berita yang isinya kritikan atau kurang sesuai bisa secepatnya ditindaklanjuti,” jelasnya.

Disamping itu, anggaran yang disediakan juga dipakai untuk pengadaan peralatan pendukung kinerja kehumasan. Kemudian, rilis untuk even tertentu juga disiapkan dari anggaran tersebut.

”Penggunaan anggaran ini rutin kita umumkan. Jadi semuanya transparan,” jelasnya.

Editor: Supriyadi

Puluhan Wartawan di Grobogan Diajak Studi Banding Kehumasan ke Pemkab Sleman

Asisten I Pemkab Grobogan Mokh Nursyahid (batik biru) didampingi Kabag Humas Ayong Muchtarom menyerahkan plakat pada Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan Pemkab Sleman Mustain Amirun. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Bagian Humas dan Keprotokolan Pemkab Grobogan melangsungkan studi banding ke Pemkab Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam studi banding selama dua hari 26-27 September ini, puluhan wartawan yang bertugas di Grobogan ikut disertakan.

Rombongan berjumlah sekitar 40 orang yang dipimpin Asisten I Pemkab Grobogan Mokh Nursyahid ini diterima kedatangannya oleh Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan Pemkab Sleman Mustain Amirun.

Penerimaan rombongan peserta studi banding dari Grobogan dilangsungkan di aula kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Sleman karena gedung setda setempat sedang dalam proses renovasi.

”Sebelumnya, kami mohon maaf karena tidak bisa menerima kedatangan rombongan di gedung Setda. Soalnya, masih ada renovasi disana. Jadi, terpaksa kita pindah kesini,” kata Mustain.

Mustain menyambut baik adanya studi banding yang dilakukan Bagian Humas dan Keprotokolan Pemkab Grobogan bersama wartawan. Menurutnya, acara seperti itu juga sudah sering dilaksanakan Pemkab Sleman dengan melibatkan wartawan, baik dari media cetak, online dan elektronik.

”Rombongan dari luar daerah sudah banyak melangsungkan studi banding semacam ini ke Kabupaten Sleman. Sebaliknya, kita juga sering mengadakan studi banding bersama wartawan ke luar daerah. Pernah ke Bali, Bandung, sampai Batam juga,” jelasnya.

Mustain menilai, hubungan pemerintah daerah dengan wartawan diibaratkan seperti model simbiosis mutualisme. Yakni, kedua belah pihak sama-sama saling membutuhkan satu dengan lainnya.

Adanya wartawan menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi program kerja pada masyarakat luas. Selain itu, untuk menunjang promosi wisata, dan potensi yang dimiliki juga butuh peran wartawan.

”Keberadaan wartawan juga jadi fungsi kontrol bagi pemerintah daerah. Yakni, lewat berita yang memuat unsur kritikan sehingga perlu mendapat perhatian. Yang pasti, hubungan kita dengan wartawan selama ini sangat bagus,” imbuhnya.

Sejauh ini, ada 23 media yang melakukan peliputan di wilayah Kabupaten Sleman yang memiliki 17 kecamatan, 82 desa, dan 1212 dusun tersebut. Untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi, Bagian Humas dan Keprotokolan Pemkab Sleman membentuk sebuah wadah bagi awak media yang diberi nama Paguyuban Wartawan Sleman.

”Paguyuban ini sudah dibentuk sejak tahun 2003. Adanya paguyuban ini memudahkan kita untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dengan teman media. Selama ini, kita bisa bersinergi dengan baik dan masing-masing menjalankan fungsi sesuai tugasnya,” sambungnya.

Editor: Supriyadi

Asyik, Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Grobogan Bisa Dipantau Via Online

Kabag Pengendalian Pembangunan Pemkab Grobogan Siswanto menyampaikan laporan penyerapan anggaran dalam Rakor POP triwulan II 2017, di gedung Riptaloka setda Grobogan, Sabtu (9/9/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Guna memantau pelaksanaan pembangunan dan penyerapan anggaran, Pemkab Grobogan saat ini sudah menggunakan sebuah aplikasi online berlabel Sistem Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan (Sismontep).

Melalui aplikasi Sismontep ini akan memudahkan dalam memonitor realisasi fisik, realisasi keuangan termasuk pelelangan proyek di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau SKPD.

“Masing-masing operator Sismontep di tiap OPD sudah diberi user ID dan password tersendiri. Operator juga sudah kita beri pelatihan. Dalam pelatihan Sismontep kita bekerjasama dengan Pemkab Sleman yang sudah lebih dulu menggunakan aplikasi tersebut,” kata Kabag Pengendalian Pembangunan Pemkab Grobogan Siswanto, usai Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Pembangunan (Rakor POP) triwulan II 2017, di gedung Riptaloka setda Grobogan, Sabtu (9/9/2017).

Menurutnya, dengan Sismontep, semua progres realisasi fisik, realisasi keuangan dan proses lelang bisa di monitor secara online. Ia menyontohkan, jika ingin tahu berapa anggaran dan realisasi kegiatan pada salah satu dinas, tinggal klik melalui aplikasi maka datanya akan keluar semuanya.

Dengan adanya Sismontep memungkinkan kepala daerah cepat mengambil keputusan dalam menentukan langkah strategis pembangunan. Demikian pula jika terdapat hambatan maupun penyerapan belanja daerah yang masih rendah bisa segera dicarikan solusi dengan cepat.

“Jadi dalam rakor POP ini, kita sudah menggunakan data hasil merupakan input tiap SKPD di aplikasi Sismontep. Sebelumnya, kita masih pakai cara manual sehingga terkadang muncul kesalahan saat memasukkan data,” jelasnya. 

Editor: Supriyadi

 

Duh Senengnya Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian di Grobogan Ini Diangkat jadi PNS

Bupati Grobogan Sri Sumarni menyerahkan SK pengangkatan CPNS pada Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (TBPP). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Rona ceria terlihat dari wajah 10 orang yang selama ini bertugas sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (TBPP) Kementerian Pertanian yang ditempatkan di Grobogan.

Hal ini setelah mereka secara resmi menerima SK pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang diserahkan Bupati Grobogan Sri Sumarni, Senin (28/8/2017).

Acara penyerahan SK yang dilangsungkan di ruang rapat bupati juga dihadiri Sekda Grobogan Moh Sumarsono. Tampak pula, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Suhadi, Kepala Dinas Pertanian Edhie Sudaryanto dan sejumlah pejabat terkait lainnya.

Dalam kesempatan itu, Sri Sumarni menyatakan, pengangkatan THL-TBPP sebagai CPNS merupakan sebuah program pengecualian. Sebab, saat ini pemerintah sedang melaksanakan moratorium penerimaan CPNS.

Pengecualian itu dilakukan karena keberadaan THL-TBPP termasuk dalam kebutuhan pegawai yang mendesak, guna mendukung program nawacita. Yakni, program di bidang swasembada pangan dan peningkatan hasil pertanian secara menyeluruh.

“Dengan pengangkatan Saudara sekalian menjadi CPNS diharapkan dapat membantu meningkatkan kemajuan bidang pertanian di wilayah Grobogan,” katanya.

Menurut Sri, sampai saat ini masih banyak tenaga di instansi pemerintah yang belum mendapatkan kesempatan untuk diangkat menjadi CPNS.

Oleh sebab itu, ia berpesan pada 10 THL-TBPP yang diangkat CPNS agar senantiasa bersyukur. Dengan diangkat jadi CPNS mereka diharapkan bisa bekerja lebih baik lagi dalam memberikan penyuluhan secara tepat dan bermanfaat kepada para petani.

“Dengan diangkat sebagai CPNS bukan berarti perjuangan telah berakhir. Justru sebaliknya, perjuangan baru dimulai. Dengan status yang baru diharapkan bisa lebih berdedikasi terhadap pekerjaan dan pengabdian sebagai Aparatur Sipil Negara,” tegasnya.

Kepala Dinas Pertanian Edhie Sudaryanto menambahkan, jumlah THL-TBPP keseluruhan masih ada 49 orang. Dari jumlah itu, hanya ada 10 orang yang diangkat jadi CPNS. Sementara 39 tenaga lainnya belum bisa diangkat CPNS karena usianya melebihi batasan yang ditentukan.

Editor : Ali Muntoha

Resmi Dikukuhkan, MACI Purwodadi Diminta Bersinergi dengan Program Pemerintah

Kabag Ops Polres Grobogan Kompol Parno melakukan penyematan rompi saat menghadiri acara pengukuhan pengurus MACI Purwodadi di GOR Simpanglima, Sabtu (11/3/2017) malam. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Para anggota Motor Antique Club Indonesia (MACI) diminta untuk ikut mendukung program pemerintah. Hal itu disampaikan Dandim 0717 Purwodadi Letkol Jan Piter Gurning saat menghadiri acara pengukuhan pengurus MACI Purwodadi di GOR Simpanglima, Sabtu (11/3/2017) malam.

“Saya minta anggota MACI tidak hanya berkutat dengan masalah otomotif saja. Tetapi bisa bersinergi dengan program pemerintah. Misalnya, dalam bidang sosial kemasyarakatan,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Jan Piter sempat menyatakan kalau dirinya sedikit malu ketika diminta hadir dalam acara pengukuhan pengurus MACI Purwodadi. Sebab, ia tidak memiliki motor kuno sehingga kehadirannya terasa kurang lengkap.

“Sebenarnya, saya punya motor kuno jenis CB di kampung tetapi kondisinya sudah tidak bisa hidup. Nanti akan coba saya hidupkan dan dibawa kesini biar kalau kumpul dengan rekan-rekan MACI bisa lebih enak,” kata Jan Piter yang disambut tepuk tangan meriah.

Selain dandim, hadir pula Kabag Ops Polres Grobogan Kompol Parno dalam acara itu. Parno berpesan agar anggota MACI juga bisa berkontribusi dalam menciptakan kamtibmas serta menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas.

Pengukuhan pengurus MACI Purwodadi dilakukan Bendahara II MACI Pusat Prabandono Budi S atau lebih akrab disapa Dandung. Pengukuhan ditandai dengan pembacaan surat keputusan atas terbentuknya pengurus MACI Purwodadi.

“Dengan ini, kami lakukan pengukuhan secara resmi kepengurusan MACI Purwodadi. Ini adalah cabang MACI yang ke-65,” katanya.

Acara pengukuhan tersebut juga dihadiri ratusan anggota MACI dari berbagai kota di Jawa Tengah hadir. Selain itu, ada pula anggota MACI dari luar Jateng yang sudah berdatangan di Purwodadi. Antara lain dari Lampung, Surabaya, Jakarta, Jogja dan Bandung.

Dandim 0717 Purwodadi Letkol Jan Piter Gurning melakukan pemotongan tumpeng saat menghadiri acara pengukuhan pengurus MACI Purwodadi di GOR Simpanglima, Sabtu (11/3/2017) malam.

Editor: Supriyadi

Penetapan APBD Grobogan Tahun Anggaran 2017 Berjalan Mulus

Bupati Grobogan Sri Suarni melakukan penandatanganan naskah persetujuan APBD 2017 disaksikan Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto, Selasa 913/12/2016). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Bupati Grobogan Sri Suarni melakukan penandatanganan naskah persetujuan APBD 2017 disaksikan Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto, Selasa 913/12/2016). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom,Grobogan – Target untuk bisa menyelesaikan pembahasan APBD 2017 sebelum akhir mendatang berhasil terpenuhi. Ini menyusul disetujuinya RAPBD 2017 untuk ditetapkan menjadi ABPD dalam Sidang Paripurna DPRD Grobogan yang digelar Selasa (13/12/2016). 

Dalam sidang yang tersebut, semua fraksi membubuhkan persetujuan APBD 2017. Selanjutnya, persetujuan itu ditandai dengan penandatanganan naskah persetujuan APBD 2017 yang dilakukan Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto dan Bupati Grobogan Sri Sumarni.

Bupati Grobogan Sri Sumarni mengatakan, APBD yang telah disepakati dengan DPRD itu selanjutnya akan disampaikan pada Gubernur Jawa Tengah paling lambat tiga hari kerja setelah kesepakatan. Kemudian, APBD 2017 itu akan dievaluasi gubernur agar tercipta keserasian antara kebijakan daerah dan nasional. 

Paling lambat 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya APBD tersebut, gubernur akan menyampaikan hasil evaluasi. Setelah itu, bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama tujuh hari setelah diterimanya hasil evaluasi gubernur mengenai APBD 2017 tersebut. 

“Setelah dilakukan penyempurnaan, nantinya APBD itu ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kita perkirakan, paling lambat minggu terakhir bulan Desember ini sudah dilakukan penyempurnaan,” katanya.

Dalam APBD 2017 tersebut, total dana pendapatan sebesar Rp 2,2 triliun lebih. Semendatara total dana belanja yang tertuang dalam APBD 2017 sebanyak Rp 2,4 triliun lebih. 

Dalam APBD 2017 tidak terdapat defisit anggaran. Sebab, posisi defisit anggaran yang sempat muncul sebesar Rp 229 miliar bisa ditutup melalui pembiayaan daerah.

Editor : Kholistiono

Dinilai Peduli Pada HAM, Pemkab Grobogan Dapat Penghargaan Dari Menkumham

Menkumham Yasona Laoly menyerahkan penghargaan HAM pada Bupati Grobogan Sri Sumarni di Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (8/12/2016). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Menkumham Yasona Laoly menyerahkan penghargaan HAM pada Bupati Grobogan Sri Sumarni di Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (8/12/2016). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom,Grobogan – Pemerintah Kabupaten Grobogan mendapat penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai kabupaten peduli hak asasi manusia. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menkumham Yasona Laoly pada Bupati Grobogan Sri Sumarni di Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (8/12/2016).

“Penyerahan penghargaan dilakukan tadi pagi di Grahadi Surabaya. Penghargaan ini diberikan bersamaan dengan peringatan hari HAM Internasional ke-68 yang dipusatkan di Surabaya,” kata Kabag Hukum Pemkab Grobogan Fachruddin.

Dijelaskan, dalam kesempatan itu, ada 10 provinsi yang menerima penghargaan. Yakni, Jatim, Jabar, Jateng, DKI, Sumut, Sulut, Kalsel, Kalbar, Babel, dan DIY. Kemudian, ada 228 kabupaten/kota serta 12 kanwil hukum dan HAM yang juga mendapat penghargaan.

“Untuk Pemkab Grobogan sudah menerima penghargaan ini untuk ketiga kalinya. Tahun 2014 dan 2015 kita sudah dapat penghargaan ini. Beberapa kabupaten/kota lainnya ada yang baru sekali ini dapat penghargaan HAM,” katanya.

Menurut Fachruddin, penghargaan itu diberikan berdasarkan penilaian kinerja pemkab/pemkot dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan HAM. Antara lain di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial.

Berbagai upaya yang dilakukan Pemkab Grobogan dalam bidang HAM sudah dilaporkan pada Kemenkumham. Selanjutnya, pihak Kemenkumham yang melakukan penilaian sendiri.

Ditambahkan, dalam UUD 1945 pada amandemen ke-2 Tahun 2000 pada pasal 28a-28j mengatur tentang HAM. Salah satunya disebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk hidup, serta mempertahankan hidup dan kehidupanya.

Setiap orang berhak kembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari Iptek, seni budaya demi peningkatan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia.“Untuk memenuhi HAM ini menjadi kewajiban pemerintah. Baik pemerintah pusat, provinsi hingga daerah,” imbuhnya.

Editor : Kholistiono

Mulai Tahun Depan, Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Grobogan Dilakukan Secara Online

Para pengurus barang milik daerah (BMD) di semua SKPD saat mengikuti bintek  Simda Barang Milik Daerah, belum lama ini. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Para pengurus barang milik daerah (BMD) di semua SKPD saat mengikuti bintek
Simda Barang Milik Daerah, belum lama ini. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom,Grobogan – Pemkab Grobogan bakal melakukan satu kebijakan baru tahun 2017 nanti. Yakni, melaksanakan sistem pelaporan pengelolaan barang milik daerah (BMD) secara online. Kebijakan ini dilakukan untuk memudahkan kontrol tentang BMD yang tersebar di seluruh SKPD.

“Sebelumnya, laporan BMD ini masih dilakukan secara offline sehingga cukup merepotkan ketika akan menginventarisir. Nantinya, pekerjaan jadi lebih mudah setelah pakai sistem online karena semua data BMD di tiap SKPD bisa diakses cepat,” kata Kepala DPPKAD Grobogan Moh Sumarsono melalui Kabid Aset Daerah DPPKAD Grobogan Ambang Prangudi Margo.

Sebelum menerapkan kebijakan tersebut, serangkaian persiapan sudah dilakukan. Antara lain, melakukan pendataan semua BMD di tiap SKPD. Kemudian, juga membekali pelatihan khusus pada para pengurus barang di semua SKPD agar bisa memasukkan data lewat aplikasi Simda Barang Milik Daerah. 

Selain itu, peralatan pendukungnya, seperti komputer dan laptop juga disesuaikan versinya. Program aplikasi ini digunakan untuk  pengelolaan barang daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah.

Dalam penyusunan laporan keuangan saat ini memakai penilaian kinerja berbasis akrual. Di mana, dalam model ini  ada penyandingan pendapatan dan biaya pada periode di saat terjadinya. Bukan pencatatan pada saat pendapatan tersebut diterima ataupun biaya tersebut dibayarkan (Cash Basis).

Dalam laporan berbasis akrual ada penyusutan nilai aset tetap. Adapun poin penting dalam penyusutan ini harus diketahui tahun perolehan dan harga perolehan barang yang dibeli.

Ditambahkan, disisi lain, pelaporan BMD secara online itu perlu dilakukan dalam rangka mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang didapat atas laporan keuangan tahun anggaran 2015 lalu.“Prestasi meraih opini WTP itu harus bisa kita pertahankan terus. Salah satu upayanya adalah mengelola dan mendata aset dengan baik,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Satu Aset Milik WNA Tionghoa di Wirosari Diserahkan Negara ke Pemkab Grobogan

Bupati Grobogan Sri Sumarni menandatangani berita acara penyerahan aset bekas milik asing disaksikan Kepala Kanwil Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Tengah dan DIY Tavianto Nugroho, Senin (14/11/2016). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Bupati Grobogan Sri Sumarni menandatangani berita acara penyerahan aset bekas milik asing disaksikan Kepala Kanwil Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Tengah dan DIY Tavianto Nugroho, Senin (14/11/2016). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom,Grobogan – Setelah cukup lama dikuasai negara, satu lahan bekas milik warga negara asing (WNA) Tionghoa di Kelurahan Wirosari, Kecamatan Wirosari akhirnya diserahkan pada Pemkab Grobogan. Penyerahan aset ini dilakukan Kepala Kanwil Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Tengah dan DIY Tavianto Nugroho pada Bupati Grobogan Sri Sumarni, Senin (14/11/2016).

Sejumlah pejabat ikut hadir dalam penyerahan aset yang dilangsungkan di Ruang Rapat Wakil Bupati tersebut. Antara lain, Asisten III Mokh Nursahid, Kepala DPPKAD Moh Sumarsono, Kepala Inspektorat Adi Djatmiko serta perwakilan dari BPN Grobogan.

Menurut Tavianto, aset yang diserahkan ini lokasinya di Jalan Gajah Mada Nomor 85, Kelurahan Wirosari. Aset ini luasnya 1.911 meter persegi dan nilainya Rp 1 miliar lebih.

Sampai saat ini, di atas aset tersebut ada dua bangunan yang berdiri di situ. Yakni, bangunan SDN VI Wirosari dan Klenteng Hok Sioe Bio. “Di Jawa Tengah total masih ada 62 aset bekas milik asing yang dikuasai negara. Untuk di Grobogan hanya ada satu ini saja dan hari ini sudah diserahkan pada pemkab,” katanya.

Sementara itu, Bupati Grobogan Sri Sumarni mengucapkan terima kasih dengan adanya kejelasan status aset tersebut yang sudah diserahkan pada Pemkab Grobogan. Hal itu berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No 169/KM.6/2016 tentang penyelesaian status kepemilikan aset bekas milik asing tersebut.

Selanjutnya, Sri meminta pada SKPD terkait, khususnya Dinas Pendidikan Grobogan agar menindaklanjuti penyerahan aset ini. Yakni, dengan mencatat aset tanah tersebut dalam buku inventarisasi aset SKPD.

“Kemudian, pada pihak DPPKAD, saya minta untuk segera memproses lebih lanjut dengan mengajukan pengurusan sertifikat. Hal ini perlu dilakukan agar kita punya bukti kepemilikan yang sah dan kuat. Nantinya, juga perlu dibicarakan dengan pengelola klenteng tentang status aset tersebut dan mereka tetap bisa menjalankan aktivitasnya di situ,” tegasnya.

Editor : Kholistiono

Patok Menghilang,Pemkab Grobogan Pertegas Lagi Batas Tanah Antarkabupaten

Kabag Tata Pemerintahan Pemkab Grobogan Susanto menunjukkan peta lokasi pemasangan tanda batas wilayah antarkabupaten. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Kabag Tata Pemerintahan Pemkab Grobogan Susanto menunjukkan peta lokasi pemasangan tanda batas wilayah antarkabupaten. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom,Grobogan – Pemkab Grobogan dalam waktu dekat akan memasang lagi patok batas wilayah dengan Kabupaten Blora. Hal itu dilakukan lantaran patok yang ada sebelumnya sudah hilang.

Pemasangan patok tersebut nantinya dilakukan di perbatasan kedua wilayah. Yakni, antara Desa Tegalrejo, Kecamatan Wirosari dan Desa Pelem Sengir, Kecamatan Todanan, Blora.

“Dari pengecekan lapangan yang kita lakukan, ada satu patok batas wilayah yang hilang. Yakni, antara Desa Tegarejo dan Pelem Sengir. Nanti patok batas wilayah di situ akan kita pasang lagi,” kata Kabag Tata Pemerintahan Pemkab Grobogan Susanto, usai menggelar rakor batas wilayah antar kabupaten, Kamis (06/10/2016) kemarin.

Selain dengan Blora, batas wilayah dengan Kabupaten Demak juga akan diperjelas lagi. Yakni, dengan melakukan perapatan atau penambahan patok batas wilayah yang sudah ada sebelumnya.

Perapatan batas wilayah dengan Demak itu beradi di antara Desa Tinanding, Kecamatan Godong dan Desa Kebonagung, Kecamatan Kebonagung, Demak.

Batas wilayah di situ perlu dirapatkan karena ada lahan berbentuk seperti setengah lingkaran yang masuk wilayah Demak. Untuk perapatan batas wilayah Demak akan ditambah lagi empat patok biar lebih jelas.

Susanto menyatakan, dalam rakor tadi, pihaknya mengundang beberapa pihak terkait. Yakni, Kabag Tapem dari Demak dan Blora, camat serta kepala desa di wilayah perbatasan tersebut. Di samping itu, rakor juga menghadirkan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Grobogan.

Menurutnya, pemasangan tanda batas wilayah secara jelas itu memang penting dilakukan guna menghindari persoalan. Seperti masalah pertanahan, khususnya penyertifikatan dan kependudukan.

“Kalau batas wilayahnya jelas akan memudahkan dalam mengurus pertanahan. Sebab, nanti akan bisa terlihat jika wilayah di situ ikut kabupaten mana,” katanya.

Ditambahkan, wilayah Grobogan memiliki batas dengan banyak kabupaten. Seperti, Kudus, Demak, Blora, Kabupaten Semarang, Sragen, Pati dan Boyolali. Selain itu, Grobogan juga berbatasan wilayah dengan Provinsi Jawa Timur, yakni dengan Kabupaten Ngawi.

Editor : Kholistiono

Pemkab Grobogan Siapkan Perbup Pengembangan Destinasi Pariwisata

Asisten II Pemkab Grobogan Dasuki saat membuka Lokakarya Pembahasan Draf Perbup Pengembangan Destinasi Pariwisata yang dilangsungkan di Gedung Riptaloka, Kamis (29/09/2016). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Asisten II Pemkab Grobogan Dasuki saat membuka Lokakarya Pembahasan Draf Perbup Pengembangan Destinasi Pariwisata yang dilangsungkan di Gedung Riptaloka, Kamis (29/09/2016). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom,Grobogan – Pemkab Grobogan melakukan upaya lebih lanjut dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata. Yakni, menyiapkan sebuah peraturan bupati (perbup) sebagai acuan khusus untuk memaksimalkan potensi pariwisata yang dimiliki.

“Sebelum mengembangkan pariwisata lebih lanjut, pedomannya harus kita siapkan dulu. Dengan adanya pedoman berupa perbup, maka upaya pengembangan destinasi pariwisata akan bisa lebih mudah dilakukan,” kata Asisten II Pemkab Grobogan Dasuki saat membuka Lokakarya Pembahasan Draf Perbup Pengembangan Destinasi Pariwisata yang dilangsungkan di Gedung Riptaloka, Kamis (29/09/2016).

Menurut Dasuki, melalui lokakarya tersebut diharapkan bisa mendapat masukan dari berbagai pihak dalam penyempurnaan draf yang sudah disiapkan. Oleh sebab itu, berbagai pihak terkait sengaja diundang dalam lokakarya tersebut. Di antaranya, dari pihak Perhutani, sejumlah kepala desa, dinas instansi terkait, komunitas wisata hingga pemilik biro perjalanan wisata. Di samping itu, dihadirkan pula pejabat dari Disbudpar Jawa Tengah dan praktisi pariwisata.

Dalam kesempatan itu, Dasuki juga sempat menyinggung soal rencana Pemkab Grobogan untuk menjadikan Desa Tarub di Kecamatan Tawangharjo, dan Desa Banjarejo, Kecamatan Gabus sebagai desa wisata. Rencana tersebut dinilai cukup beralasan karena dua desa itu punya potensi bidang pariwisata.

Untuk Desa Tarub misalnya, punya potensi wisata religi karena di situ ada makam tokoh terkenal Ki Ageng Tarub atau semasa mudanya dikenal dengan nama Jaka Tarub.

Selain wisata religi, di desa ini juga punya potensi agrowisata. Sebab, tidak jauh dari lokasi makam tersebut ada perkebunan belimbing yang cukup luas milik warga setempat.

“Selama ini, peziarah yang datang ke makam Ki Ageng Tarub maupun ke lokasi agrowisata di situ sudah cukup banyak. Nantinya, potensi ini akan kita kembangkan lebih lanjut agar pengunjung makin bertambah,” kata mantan Plt Kadisporabudpar tersebut.

Sedangkan potensi di Desa Banjarejo adalah wisata cagar budaya dan purbakala. Hal ini seiring sudah banyaknya penemuan benda cagar budaya masa lampau dan fosil binatang purba yang usianya jutaan tahun.

Sejak dua tahun terakhir, nama Banjarejo memang sudah dikenal banyak orang lantaran penemuan aneka benda kuno tersebut. Indikasinya, sejak dua tahun terakhir, sudah ada ribuan pengunjung yang datang ke sana untuk melihat penemuan benda bersejarah yang tersimpan di rumah Kades Banjarejo Ahmad Taufik.

“Potensi wisata cagar budaya di Banjarejo ini sangat luar biasa. Sebab, dari keterangan para ahli, ada banyak peradaban yang pernah hidup di situ. Oleh sebab itu, potensi ini juga layak kita kembangkan,” jelasnya.

Editor : Kholistiono

Wakil Bupati Kapuas Hulu Bawa Jajajarannya ke Grobogan untuk Belajar Budidaya Jagung

Bupati Grobogan Sri Sumarni menerima kunjungan tamu dari Pemkab Kapuas Hulu yang akan belajar pengembangan jagung (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Bupati Grobogan Sri Sumarni menerima kunjungan tamu dari Pemkab Kapuas Hulu yang akan belajar pengembangan jagung (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Keberhasilan Grobogan mengelola bidang pertanian, khususnya komoditas jagung tampaknya mendapat apresiasi hingga luar Jawa. Hal ini dibuktikan dengan adanya kunjungan kerja yang dilakukan Pemkab Kapuas Hulu, Kalimantan Barat ke Grobogan, Rabu (21/09/2016).

Jumlah rombongan dari Kapuas Hulu yang berkunjung sekitar 35 orang. Rombongan dipimpin Wakil Bupati Kapuas Hulu Antonius L Ain Pamero dan Wakil Ketua DPRD Wan Taufik. “Kita bawa rombongan cukup banyak ke Grobogan. Mereka terdiri dari anggota dewan, dan beberapa pimpinan SKPD terkait. Seperti dari dinas pertanian, pedagangan, koperasi dan UMKM,” kata Antonius.

Tujuan utama datang ke Grobogan adalah untuk belajar pengembangan tanaman jagung. Dipilihnya Grobogan untuk tempat belajar, karena wilayah ini merupakan salah satu penghasil jagung terbesar di Indonesia. Produksi jagung per tahun bisa mencapai 700 ribu ton.

Selain itu, produktivitas jagung di Grobogan juga dinilai fantastis. Tiap hektar bisa menghasilkan jagung hingga 5,5 ton. Hasil ini jauh di atas produktivitas jagung di Kapuas Hulu yang hanya berkisar 1,2 ton per hektar.

“Soal pengembangan jagung di Grobogan ini sudah dapat pengakuan nasional. Makanya, kita ke sini khusus untuk belajar pengembangan jagung. Nantinya, akan kita siapkan lahan penanaman jagung di Kapuas Hulu seluas 7.500 hektar,” sambung Antonius.

Di samping belajar penanaman jagung, lanjutnya, rombongan juga ingin studi banding masalah pengolahan jagung pascapanen. Hal itu dilakukan karena di Grobogan, sebagian jagung sudah berhasil diolah menjadi aneka produk makanan dan minuman. Bahkan, sudah banyak pula kelompok usaha yang memproduksi makanan dan minuman dari jagung serta bisa mendatangkan pendapatan menjanjikan.

“Jadi, pada prinsipnya kita mau belajar masalah jagung secara lengkap. Kebetulan di Grobogan sini sudah melakukan usaha dari hulu ke hilir. Dari pihak DPRD Kapuas Hulu juga sangat mendukung upaya pengembangan jagung tersebut. Makanya, para wakil rakyat juga kita ajak serta dalam kunjungan kerja ini,” imbuhnya, sebelum diajak kunjungan lapangan.

Sementara itu, Bupati Grobogan Sri Sumarni mengaku bangga dengan kedatangan tamu dari Kalimantan untuk belajar masalah pertanian khususnya jagung. Sri menilai, kedatangan tamu tersebut dinilai cukup tepat karena produksi jagung di Grobogan memang jadi salah satu andalan dari sektor pertanian.

“Produksi jagung kita memang cukup besar dan jadi salah satu penyangga pangan nasional. Kami berterima kasih atas kepercayaan Pemkab Kapuas Hulu untuk belajar ke sini. Dan, kami akan membantu semaksimal mungkin pengembangan jagung disana,” katanya.

Editor : Kholistiono

Pemkab Grobogan Diminta Bentuk Tim Monev

 

Bupati Grobogan Sri Sumarni saat memberikan pengarahan pada kades, sekdes, dan ketua BPD berkaitan dengan kegiatan pembangunan didesa. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Bupati Grobogan Sri Sumarni saat memberikan pengarahan pada kades, sekdes, dan ketua BPD berkaitan dengan kegiatan pembangunan didesa. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Sebuah usulan disampaikan Kajari Grobogan Abdullah pada Pemkab Grobogan agar pelaksanaan pembangunan, khususnya di desa bisa berjalan optimal. Pemkab diminta membentuk tim monitoring dan evaluasi (monev) tersendiri. Usulan itu disampaikan Abdullah usai menghadiri rakor pengarahan FKPD pada para kepala desa yang dilangsungkan di Gedung Riptaloka, Rabu (24/8/2016).

“Sejauh ini, pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa-desa sudah berjalan cukup baik. Namun, tidak ada salahnya kalau ada tim monev yang rutin memantau perkembangan di lapangan,” katanya.

Menurutnya, dari laporan yang diterima sejauh ini, ketakutan aparat desa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sudah berkurang. Hal ini terjadi menyusul adanya serangkaian pembekalan yang disampaikan pada aparat pemeritah desa.

“Sebelumnya, pihak desa sudah sering kita kasih pembekalan berkaitan dengan penggunaan dana untuk kegiatan pembangunan. Nah, agar hasilnya bisa optimal maka fungsi pengawasan juga perlu dilakukan,” katanya.

Sementara itu, Bupati Grobogan Sri Sumarni menyambut baik usulan kajari tersebut. Rencananya, tim monev nanti bisa dilakukan secara gabungan oleh beberapa instansi terkait.

Seperti dari bagian pemerintahan desa, inspektorat, bapermas hingga level kecamatan. Hal ini perlu dilakukan karena alokasi dana di desa tersebut, sumbernya dari beberapa macam isntansi. Seperti alokasi dana desa, dana desa, bagi hasil, bantuan keuangan serta pendapatan asli desa.

“Pak Sekda nanti saya minta untuk menindaklanjuti pembentukan tim monev. Sebab, saya menilai fungsi pengawasan ini juga tidak kalah pentingnya dalam menyukseskan kegiatan pembangunan,” katanya.

Editor : Kholistiono

 

 

 

Sektor Pertanian Disebut jadi Magnet Investasi di Grobogan

Bupati Grobogan Sri Sumarni saat menerima kedatangan Tim Penghargaan Pro Investasi Kabupaten/Kota Provinsi Jateng tahun 2016 (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Bupati Grobogan Sri Sumarni saat menerima kedatangan Tim Penghargaan Pro Investasi Kabupaten/Kota Provinsi Jateng tahun 2016 (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Bupati Grobogan Sri Sumarni menegaskan, wilayahnya dinilai masih memiliki daya tarik bagi para investor. Sebab, masih ada potensi yang selama ini belum tergarap dengan baik sehingga belum diketahui banyak orang.

Penegasan itu disampaikan Sri Sumarni saat menerima kedatangan Tim Penghargaan Pro Investasi Kabupaten/Kota Provinsi Jateng tahun 2016 di ruang rapat wakil bupati, Selasa (9/8/2016). Ikut mendampingi Sri Sumarni dalam kesempatan itu, Kepala BPPT Nur Ikhsan dan Kepala Bappeda Pudjo Albachrun. Sejumlah kepala SKPD terkait hadir pula dalam kesempatan itu.

Menurut Sri, salah satu potensi utama yang dimiliki adalah di sektor pertanian. Selama ini, produksi beberapa komoditas pertanian menjadi salah satu andalan Jawa Tengah. Misalnya, padi dengan produksi hampir 800 ribu ton, jagung 700 ribu ton, dan kedelai 48 ribu ton.“Banyaknya produksi hasil pertanian ini sudah berhasil mendatangkan investor. Yakni, dengan sudah berdirinya pabrik pakan ternak di Kecamatan Godong,” katanya.

Selain itu, komoditas lainnya juga punya potensi yang layak jual. Seperti hasil melon, dan semangka. Bahkan, produksi melon di Grobogan menjadi paling banyak dilevel Jawa Tengah.

Sri menegaskan, biar potensi lebih dikenal, upaya promosi akan lebih gencar dilakukan. Tentunya, promosi itu nantinya akan didukung pembiayaan dari APBD.“Upaya lainnya yang tidak kalah penting adalah membenahi soal perizinan biar bisa lebih singkat prosesnya. Dengan proses izin yang mudah dan cepat akan menjadi penilaian tersendiri bagi investor. Di samping itu, semua PNS termasuk pimpinan SKPD secara personal juga kami minta ikut mengenalkan potensi yang ada di Grobogan,” cetusnya.

Ia menambahkan, untuk menarik investor, perlu ada terobosan yang harus dilakukan. Salah satunya, kebijakan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang ada selama ini perlu dievaluasi.

Dalam penyusunan RTRW, perlu disesuaikan dengan peraturan terbaru dan kondisi sosial masyarakat. Dengan demikian, nantinya tidak ada persoalan yang muncul jika ada investor yang ingin membuat usaha di Grobogan.“Kebijakan RTRW ini perlu dikaji dan dievaluasi. Harapannya, adanya evaluasi ini bisa menarik minat para investor masuk ke sini,” kata Sri.

 Editor : Kholistiono

 

Ribuan Warga Grobogan Sepakat Tolak Paham Radikalisme

Bupati Grobogan Sri Sumarni membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan pada TNI/Polri dalam memerangi terorisme (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Bupati Grobogan Sri Sumarni membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan pada TNI/Polri dalam memerangi terorisme (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Ribuan warga Grobogan mengikuti acara apel bersama yang dilangsungkan di Alun-alun Purwodadi, Kamis (21/7/2016). Ribuan warga ini berasal dari berbagai elemen. Mulai pelajar, ormas, PNS, swasta, pondok pesantren dan komunitas.

Kegiatan apel bersama ini dilakukan sebagai salah satu bentuk kecintaan pada NKRI. Apel bersama juga sebagai wujud sikap warga Grobogan untuk menolak terhadap paham radikalisme, ISIS, dan segala bentuk aksi teror.

Bupati Grobogan Sri Sumarni bertindak selaku Pembina apel bersama. Hadir pula dalam kesempatan itu, Kapolres Grobogan AKBP Agusman Gurning, Dandim 0717/ Purwodadi Letkol Jan Piter Gurning, Kajari Grobogan Abdullah dan pimpinan FKPD lainnya. Hadir pula para pimpinan SKPD, jajaran muspika, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

”Saya sampaikan terima kasih pada semua elemen masyarakat yang ikut menolak terhadap segala macam paham radikalisme. Dalam memerangi paham radikalisme ini, pemerintah memang membutuhkan peran serta dari seluruh masyarakat,” tegas Sri Sumarni.

Acara apel bersama juga ditandai dengan pembacaan ikrar penolakan terhadap paham radikalisme. Kemudian ada pula acara penandatanganan dukungan kepada TNI/Polri dalam memberantas terorisme. Penandatanganan dukungan ini diawali Sri Sumarni dan diikuti pejabat lainnya serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Sementara itu, Kapolres Grobogan AKBP Agusman Gurning menyatakan, pihaknya sangat berterima kasih atas dukungan dari berbagai elemen masyarakat di Grobogan untuk menangkal masuknya paham radikalisme. Dia meminta agar masyarakat ikut berperan aktif dengan melaporkan pada pihak berwajib jika disekitarnya ditemukan adanya aktivitas yang mencurigakan.”Selama ini, wilayah Grobogan relatif aman dan kondusif. Namun, hal ini tidak boleh membuat kita lengah dan harus selalu bersikap waspada,” katanya.

 Editor : Kholistiono

 

5 Raperda Tentang Desa di Grobogan Ditetapkan Jadi Perda

f-perda

MuriaNewsCom, Grobogan – Setelah dibahas cukup lama, lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa akhirnya ditetapkan jadi sebuah Peraturan Daerah (Perda). Hal itu menyusul adanya persetujuan dari DPRD Grobogan dalam sidang paripurna yang dilangsungkan, Sabtu (16/7/2016).

Kelima peraturan baru ini meliputi, Perda tentang penataan dan penetapan desa, kewenangan dan kelembagaan desa. Kemudian mengenai kepala desa, perangkat desa, serta keuangan dan aset desa.

Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto menyatakan, setelah disetujui menjadi Perda, hendaknya segera diikuti dengan dikeluarkannya petunjuk pelaksanaan. Yakni, dengan mengeluarkan sebuah Peraturan Bupati (Perbup).

“Kita harapkan, bupati atau dari eksekutif segera menyiapkan Perbup. Dengan demikian, Perda baru ini bisa segera diberlakukan. Adanya Perda baru ini kita harapkan bisa makin meningkatkan pelayanan pada masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Bupati Grobogan Sri Sumarni menyatakan, usulan pembuatan Perda baru tentang desa itu dilakukan seiring adanya aturan baru dari pemerintah. Oleh sebab itu, pihak pemerintah daerah harus menyesuaikan aturan baru itu dengan membuat Perda baru yang mengatur teknis pelaksanaan.

“Kami sampaikan terima kasih pada anggota dewan yang sudah membahas usulan Perda tentang desa ini. Dengan adanya Perda ini, kita harapkan kinerja aparatur pemerintah desa bisa lebih baik lagi,” katanya.

 

Editor : Kholistiono

Daging Gelonggongan Masuk Grobogan

Petugas dari Disnakan memeriksa bawaan pedagang dari luar daerah yang akan berjualan di Pasar Pagi Purwodadi, Kamis dini hari. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Petugas dari Disnakan memeriksa bawaan pedagang dari luar daerah yang akan berjualan di Pasar Pagi Purwodadi, Kamis dini hari. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Menjelang Lebaran, petugas dari Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Grobogan menaruh perhatian serius pada kemungkinan masuknya daging gelonggongan di wilayah tersebut.

Bahkan, sebagai langkah antisipasi, petugas dari Disnakkan sempat ngepos di perbatasan kota untuk mencegat masuknya daging gelonggongan dari luar daerah.

Kabid Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Disnakkan Nur Ahmad Wardiyanto menyatakan, selama puasa, pihaknya sudah beberapa kali melakukan kegiatan untuk mengantisipasi adanya peredaran daging gelonggongan.

“Selama ini, daging gelonggongan ini selalu dipasok dari luar daerah. Dalam kegiatan ini, kita melibatkan Polres, Dinkes dan Satpol PP,” ujarnya.

Menurutnya, selama melangsungkan kegiatan, pihaknya belum menemukan adanya pemasok daging gelonggongan di sejumlah pasar di kawasan kota. Namun, sempat ada pedagang jeroan sapi yang diminta tidak menjual barang bawaannya. Sebab, kondisi jeroannya sangat berair dan mulai tercium bau busuk.

Saat petugas meminta surat-surat kelengkapan dari bagian hewan yang dijual itu, pedagang yang mengguanan motor tidak bisa menunjukannya. Akhirnya, petugas meminta pedagang itu untuk kembali dan tidak menjual jeroan yang dibawanya tersebut.

“Kalau jeroan itu diambil dari rumah potoh hewan (RPH), pasti pedagang ini bisa menunjukan surat keterangan dari tempat itu. Karena tidak ada surat dan kondisi dagangannya tidak bagus maka kami minta untuk balik kanan. Kami mengimbau kepada masyarakat agar lebih teliti ketika membeli daging dipasar,” katanya.

Editor : Akrom Hazami

 

 

Rencana Pembuatan Taman Kota di Grobogan Ditunggu Warga 

Lokasi lahan segitiga milik PT KAI yang akan dipakai pembuatan taman kota di Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Lokasi lahan segitiga milik PT KAI yang akan dipakai pembuatan taman kota di Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

 

MuriaNewCom, Grobogan – Rencana pembuatan taman kota yang digagas Pemkab Grobogan sejak tahun 2015 lalu sampai kini belum jelas kapan terwujud. Indikasinya, sampai saat ini belum ada tanda-tanda dimulainya pembuatan taman kota yang berada di pertigaan jalan Sudirman dan Jalan S Parman Purwodadi itu.

“Rencana menata kawasan segitiga ini untuk membuat taman kota ini saya nilai cukup bagus. Sayangnya, sampai sekarang kok belum juga dimulai pembuatan taman kota ini,” cetus Sartejo, salah satu warga yang biasa berjualan di dekat lokasi pembuatan taman kota itu.

Rencana pembuatan taman kota di lahan milik PT KAI itu sebelumnya sudah beberapa kali dibahas. Bahkan, desain taman juga sudah mendapatkan persetujuan. Selain itu, besarnya dana yang akan dipakai pembuatan taman itu juga sudah disepakati.

Asisten II Pemkab Grobogan Dasuki menyatakan, dalam pembahasan sebelumnya rencana pembuatan taman itu bakal menelan biaya sekitar Rp 2,7 miliar. Biaya terbesar adalah untuk pembuatan monumen berbentuk seperti bola yang dibuat dari perunggu. Dalam bola dunia itu ada patung padi, jagung dan kedelai yang menjadi ikon pertanian Grobogan.

“Lahan segitiga untuk taman kota itu pengelolaannya sudah diserahkan PT KAI pada Pemkab Grobogan. Desain taman kota ini sudah kita sepakati dalam beberapa rakor sebelumnya,” katanya.

Menurut Dasuki, dana pembuatan taman kota itu tidak dianggarkan dalam APBD. Tetapi berasal dari dana CSR beberapa perusahaan yang ada di Grobogan. Beberapa waktu lalu, pihak BUMD, BUMN, dan pengusaha sudah dikumpulkan terkait rencana pembuatan taman kota itu.

Hanya, dalam pertemuan itu masing-masing pihak yang diundang belum bisa menentukan besarnya dana CSR yang akan dialokasikan untuk pembuatan taman kota. Dalam waktu dekat, para pengusaha akan kembali dikumpulkan untuk membahas kelanjutan taman kota itu.

“Kita harapkan pembuatan taman kota ini bisa segera terwujud. Dalam waktu dekat akan kita lakukan pembahasan lagi masalah ini,” katanya.
Editor : Akrom Hazami