Ilegal, Panwaslu Grobogan Preteli Alat Peraga Kampaye Pemilu 2019

MuriaNewsCom, GroboganPencopotan alat peraga kampanye (APK) kembali dilakukan Panwaslu Grobogan, Rabu (14/3/2018). Kali ini pencopotan dilakukan pada APK Pemilu 2019. Beberapa waktu sebelumnya, Panwaslu sudah melakukan penertiban APK Pilgub.

”Kegiatan kali ini fokusnya adalah APK ilegal untuk Pemilu 2019. Kalau yang kemarin penertiban APK Pilgub. Tapi kalau ada APK Pilgub yang masih terlihat akan kita bersihkan sekaligus,” kata Ketua Panwaslu Grobogan Agus Purnama pada wartawan.

Agus menegaskan, kegiatan penertiban berlangsung serentak satu hari saja. Namun, kalau dikemudian hari masih ada pemasangan lagi maka akan ditertibkan terus. Dalam penertiban APK, pihaknya melibatkan KPU, Satpol PP,  dan kepolisian.

Menurutnya, penertiban itu dilakukan karena APK Pemilu 2019 sudah marak terpasang diberbagai tempat, termasuk di wilayah Kecamatan. Untuk tahapan kampanye Pemilu 2019 baru dilaksakanan mulai 23 September 2018 mendatang. Oleh sebab itu, seluruh APK yang dinilai ilegal itu serentak ditertibkan.

”Segala atribut berbau politik memang tidak diperbolehkan untuk dipasang sebelum tahapan yang ditentukan. Kalau bendera parpol masih boleh. Dengan catatan, bendera partai dipasang pada tempat yang sudah diatur,” jelasnya.

Agus mengimbau mengimbau kepada tim sukses dan parpol agar menunggu APK resmi dari KPU. Soalnya, jika memasang APK sendiri yang dilakukan diluar waktu kampanye, pasti akan ditertibkan.

Editor: Supriyadi

Kuota Belum Terpenuhi, Pendaftaran Pengawas Pemilu Lapangan di Kudus Diperpanjang

MuriaNewsCom, Kudus – Pendaftaran Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di Kabupaten Kudus diperpanjang hingga Selasa (2/1/2018), besok. Itu dilakukan lantaran masih banyak desa yang kuotanya belum terisi hingga batas waktu yang ditentukan.

Ketua Panwaslu Kudus Wahibul Minan mengatakan, pendaftaran PPL di Kudus, haruslah terdapat minimal tiga pendaftar. Sayangnya, dalam pelaksanaan di lapangkan, masih banyak desa yang pendaftarnya kurang dari tiga orang.

“Itu terjadi pada semua kecamatan di Kudus. Di dalamnya banyak desa yang pendaftarnya hanya satu orang ataupun hanya dua orang saja,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Dia mencontohkan, seperti halnya Kecamatan Mejobo yang dari 11 desa, enam di antaranya masih kurang dari tiga pendaftar. Begitu juga dengan Kecamatan Kaliwungu yang kurang sembilan desa dari 15 desa yang ada.

Dia menjelaskan, tiap desa memang ditargetkan pendaftaran tiga orang. Itu dilakukan untuk proses seleksi, yang dimulai pada Rabu (4/1/2018) mendatang. Seleksi tersebut akan dipilih satu orang sebagai petugas Panwaslu tingkat desa.

Sementara kurangnya tiga pendaftar, lebih disebabkan pada aturan yang diterapkan. Seperti usia minimal 25 tahun, serta pendaftar yang harus warga desa setempat.

Hasilnya, sejumlah pendaftar terpaksa tak diterima lantaran usianya di bawah 25 tahun. Selain itu, pada usia 25 tahun kebanyakan sudah bekerja. Kondisi tersebut berdampak dengan tidak minatnya sebagai Panwaslu Desa.

Untuk memastikan tiga pendaftar terpenuhi, dia menginstruksikan kepada semua Panwascam untuk aktif datang ke semua desa yang kurang. Tujuannya, untuk bekerjasama dengan desa agar lebih mudah mendapatnya.

“Kami yakin akan terpenuhi besok. Karena kami sudah kerjasama dengan desa,” ujarnya.

Disinggung saat masih ada desa yang kurang, dia menjelaskan tetap  dilakukan tahapan seleksi sesuai dengan jadwal pada 3 Januari mendatang. Itu sesuai dengan aturan, apalagi tiap desa sudah ada yang daftar.

Editor: Supriyadi

Panwaslu Kudus Buka Lowongan untuk 132 Pengawas Pemilu Lapangan, Ini Syaratnya

Anggota panwascam se-Kabupaten Kudus saat dilantik, belum lama ini. (Pemkab Kudus)

MuriaNewsCom, Kudus – Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kabupaten Kudus saat ini tengah membuka lowongan untuk 132 petugas Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Ratusan PPL tersebut akan bertugas mengawasi jalannya pemilu di tingkat desa atau kelurahan di Kudus.

Ketua Panwaslu Kudus Wahibul Minan mengatakan, pembukaan PPL sebenarnya sudah dibuka sejak 23 Desember lalu dan akan ditutup Kamis, 28 Desember besok.

”Sesuai jadwal, besok akan ditutup. Karena di Kudus ada 132 desa/kelurahan maka kebutuhan anggota PPL juga sebanyak 132 orang,” katanya kepada MuriaNewsCom

Menurut dia, semua warga Kudus bebas mendaftar sebagai Panwaslu Desa. Formulir pendaftaran dapat diambil di tiap kecamatan, yang mana sebagai tempat pendaftaran pula.

Bagi yang hendak mendaftar, lanjut dia, dari segi umur minimal berusia 25 tahun. Pembatasan usia tersebut, lantaran ingin petugas pengawas lebih dewasa dari petugas yang diawasi nantinya.

Hanya saja, terkait jumlah pelamar hingga kini pihaknya belum mengetahui secara pasti. Karena petugas langsung dari kecamatan dan laporan akan diberikan saat terkahir pendaftaran.

“Jika ada yang belum terpenuhi, maka kami bisa memperpanjang pendaftaran Panwaslu desa,” ujarnya.

Dia menyebutkan, tiap pelamar akan diberikan tes wawancara pada 4-9 Januari 2018. Setelah itu, maksimal 14 Januari akan dilakukan pelantikan secara serentak untuk Panwaslu Desa yang lolos.

Disinggung soal masa kerjanya, dikatakan akan bekerja selama enam bulan terhitung sejak pelantikan. Hanya untuk gajinya dia mengaku kurang tahu lantaran urusan sekretariatan.

“Untuk gaji mungkin kisaran Rp 700-800 ribu per bulan,” jelasnya.

Editor: Supriyadi

Beri Pemahaman Pemilih Pemula, KPU Grobogan Gelar Sosialisasi Pemilu ke Sekolah

Komisioner KPU Grobogan Jati Purnomo menyampaikan sosialisasi pemilu pada siswa SMA Muhammadiyah Purwodadi, Grobogan, Sabtu (23/12/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Komisioner KPU Grobogan Jati Purnomo merasa cukup lega saat melangsungkan  sosialisasi Pemilu di SMA Muhammadiyah Purwodadi, Grobogan, Sabtu (23/12/2017).

Hal ini terkait dengan penegasan para siswa kelas XII atau pemilih pemula yang siap menggunakan hak pilih perdana dalam Pilgub 27 Juni 2018 mendatang.

”Pelaksanaan Pilgub tahun depan adalah kesempatan pertama kami untuk menggunakan hak pilih. Dan, kami siap menyukseskan Pilgub dengan menggunakan hak pilih,” cetus beberapa siswa.

Meski antusias, sebagian siswa tersebut ternyata tidak tahu apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum dalam Pilgub mendatang. Terkait masalah ini, Jati meminta agar siswa nantinya mengecek di desanya masing-masing untuk memastikan namanya sudah masuk dalam daftar pemilih.

Menurut Jati, selain di SMA Muhammadiyah Purwodadi, pihaknya juga merencanakan untuk melakukan sosialisasi pada pemilih pemula di sejumlah lainnya. Sosialisasi pada pelajar itu dilakukan karena ada puluhan ribu pelajar yang diperkirakan jadi pemilih pemula.

”Melalui sosialisasi ini, kami ingin mendapat masukan sekaligus menyebarkan informasi pilkada pada berbagai pihak. Harapannya, angka partisipasi pemilih pada pelaksanaan pemilu mendatang bisa meningkat. Baik itu Pilkada, Pilgub, Pilpres maupun Pileg,” katanya.

Editor: Supriyadi

3 Bakal Calon Bupati Kudus Siap Maju Lewat Jalur Independen

Ketua KPU Kudus Moh Khanafi menjelaskan tentang Pilbup Kudus di salah satu rumah makan di kota setempat, Sabtu. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – KPU Kudus mencatat sudah ada tiga bakal calon Bupati Kudus yang kemungkinan akan meramaikan Pilbup 2018. Tiga bakal calon tersebut, sudah aktif berkomunikasi dengan KPU Kudus guna menanyakan persyaratan pendaftaran independen dan hal lainnya.

Ketua KPU Kudus Moh Khanafi mengatakan, ketiga bakal calon independen adalah Akhwan – Hadi, Sugeng Suharto – Sri Berdikari dan Nor Hartoyo yang belum menentukan wakilnya.

“Semuanya sudah datang ke KPU untuk koordinasi. Bahkan, Jumat (17/11/2017) lalu dua pasangan sudah minta user aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) serta melakukan Bimtek,” katanya kepada MuriaNewsCom usai acara FGD di salah satu rumah makan di Kudus, Sabtu (18/11/2017).

Menurut dia, dua bakal calon itu adalah  Akhwan – Hadi dan Sugeng Suharto – Sri Berdikari. Sedang untuk bakal calon Nor Hartoyo belum meminta Silon kepada KPU Kudus.

Disebutkan, untuk penyerahan data anggota guna maju melalui jalur independen, calon minimal memiliki 45.323 suara. Data tersebut harus tersebar di sembilan kecamatan dan dikumpulkan mulai 25 – 29 November nanti.

“Jumlah tersebut juga dibuktikan dengan KTP El (KTP elektronik) atau surat keterangan yang dikeluarkan Disdukcapil Kudus,” ungkap dia.

Setelah itu, lanjut dia, KPU akan melihat data yang terkumpul apakah sudah sesuai ataukah tidak.  Baik itu jumlah, maupun tingkat sebarannya di sembilan kecamatan.

 

Editor : Akrom Hazami

 

Biar Pemilu Sukses, KPU Kudus Gelar FGD

KPU Kudus saat menggelar FGD di salah satu rumah makan di kota setempat, Sabtu. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus  menggelar acara Focus Group Discussion (FGD) bersama insan media dan pers di salah satu rumah makan di Kudus, Sabtu (18/11/2017).

Selain dihadiri KPU, dan sejumlah awak media baik cetak, radio serta daring (online). Dalam kegiatan tersebut, juga dihadirkan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jateng.

Ketua KPU Kabupaten Kudus, Moh Khanafi menyampaikan, FGD diselenggarakan untuk mengoptimalkan peran media massa sebagai alat komunikasi efektif dalam penyampaian informasi Pilgub Jateng dab Pilbup Kudus 2018. Supaya pilkada bisa lebih berkualitas dan berintegritas.

“Peran media sangatlah penting untuk mensukseskan pemilu. Untuk itu, dipaparkan materi tentang Pilbup Kudus ini, “ katanya

Dengan adanya forum seperti ini, dia berharap agar  antara KPU dengan pers dapat terjalin kerjasama agar informasi dapat disampaikan secara luas kepada masyarakat.

Editor : Akrm Hazami

 

KPU Kudus Nyatakan 6 Parpol Tak Memenuhi Syarat Pemilu

Ketua KPU Kudus Moh Khanafi mengembalikan berkas kepada parpol di KPU Kudus, Jumat (17/11/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Enam parpol di Kudus dinyatakan Tak Memenuhi Syarat (TMS) dalam mengikuti pemilu 2018 mendatang. Enam parpol tersebut memiliki berkas anggota di bawah syarat yang ditentukan KPU Kudus dalam mengikuti pemilu 2019 mendatang.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kudus, Moh Khanafi mengatakan, di Kudus, parpol yang mendaftar sebagai peserta pemilu setidaknya memiliki 832 anggota. Namun, keenam partai tersebut memiliki anggota di bawah angka tersebut.

“Ada enam partai yang di bawah 832. Mengenai siapa saja data lengkap perpartai belum bisa kita keluarkan karena masih bisa perbaikan,” katanya, Jumat (17/11/2017)

Menurut dia, perbaikan tiap partai diberi waktu mulai 18 November hingga 1 Desember mendatang. Selama itu, partai yang memiliki anggota kurang dari 832 dapat melengkapinya.

Disebutkan, di Kudus terdapat 15 parpol yang mendaftar ke KPU Kudus. Selain enam yang keanggotaannya di bawah batas minimum (di bawah 832), delapan di antaranya sudah lebih dari itu. Sedang yang satu parpol tak dilakukan ferivikasi karena KTP-nya tidak sesuai dengan kaidah tertib administrasi. 

“Kami kembalikan ke partai, jika mau melengkapi batas waktu sampai 1 Desember, namun jika tidak itu urusan partai. Sedang yang sudah sesuai namun tidak sesuai pendaftaran, juga kami berikan waktu yàng sama,” ujarnya.

Editor: Supriyadi

Peta Politik di Grobogan Diprediksi Tak Berubah Signifikan

Dosen FISIP Undip dan pengamat politik Teguh Yuwono saat menyampaikan materi dalam acara FGD bedah Pemilu yang diselenggarakan KPU Grobogan, Selasa (8/11/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Meski pelaksanaan pemilu legislatif masih dihelat tahun 2019, namun hasilnya diprediksi tidak jauh dari pelaksanaan tahun 2014.

Hal itu disampaikan Dosen FISIP Undip dan pengamat politik Teguh Yuwono usai acara FGD bedah Pemilu yang diselenggarakan KPU Grobogan, Selasa (8/11/2017). Dalam acara ini, pihak penyelenggara memang menghadirkan Teguh Yuwono sebagai narasumber utama.

“Peta politik di Grobogan ini tidak akan berubah signifikan. Saya sudah cukup lama mengamati peta politik di sini,” katanya.

Menurut Teguh, pemilih di Grobogan dinilai punya karakteristik ortodok atau sulit diubah. Biasanya, apa yang sudah jadi pilihannya dulu tetap dipertahankan untuk kurun waktu lama.

“Karakter pemilih di Grobogan ini sedikit unik dan agak beda dengan daerah lain. Apa yang jadi pilihannya ini sudah turun temurun dan agak susah diubah,” cetusnya.

Dengan karakteristik seperti itu maka Teguh berani memprediksi jika hasil pemilu 2019 tidak ada perubahan besar. Kalaupun ada paling hanya bertambah atau berkurang sedikit perolehan kursi beberapa parpol di legislatif.

“Pada pemilu mendatang, sulit rasanya ada parpol disini yang bisa dapat tambah 10 kursi. Paling bisa tambah 1 sampai 2 kursi. Kalaupun kursinya berkurang, angkanya juga pada kisaran 1 sampai 2 saja,” cetusnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Masyarakat Masih Sungkan Laporkan Politik Uang

M Fajar Saka, Ketua Bawaslu Jateng. (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom,Jepara – Mendekati tahun politik pada 2018, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng mengingatkan seluruh elemen untuk mengawasi tindakan money politics atau politik uang. 

“Kami menekankan pola pencegahan dan penindakan, terkait politik uang regulasi dan struktur yang ada pada kami memang belum sempurna sehingga tak mudah untuk menjerat hal itu. Namun kami terus meningkatkan pemahaman masyarakat sebagai pemilih bahwa kegiatan itu (menerima uang untuk mememengaruhi pilihan) adalah tindakan pidana. Seperti maling di masjid,” ujar M Fajar Saka Ketua Bawaslu Jawa Tengah, saat rapat koordinasi jelang Pilgub Jateng 2018 dan pemilu legislatif serta pilpres 2019, di Jepara, Selasa (7/11/2017). 

Ia mengingatkan, budaya masyarakat masih permisif terhadap tindakan tersebut. Hal itu karena, si pemberi uang dimungkinkan masih tetangga atau kerabat. 

“Pemberi uang bisa jadi tetangga sendiri, jadi masih ada budaya ewuh pakewuh (sungkan) kalau ada kasus politik uang saat kampanye atau pemungutan suara. Namun kemudian, budaya tersebut harus dihilangkan,” tuturnya. 

Lebih lanjut ia berujar, jika terbukti pemberi dan penerima politik uang bisa dipidanakan. Hal itulah yang digencarkan dalam berbagai sosialisasi. Ia juga meminta seluruh lapisan masyarakat untuk mengikuti, karena kasus politik uang lebih banyak diketahui oleh warga. 

“Iya sesuai peraturan memang begitu, pemberi dan penerima bisa dikenakan tindak pidana dan dipenjara. Money Politcs tidak hanya berupa uang namun juga janji untuk memengaruhi pilihan pemilih,” tutup Fajar. 

Editor : Akrom Hazami

KPU Telusuri Kepemilikan Data Ganda Anggota Parpol di Grobogan

Komisioner KPU Grobogan Siti Lailatul Fauzizah (kanan) melakukan pengecekan ke lapangan untuk menelusuri munculnya data keanggotaan ganda eksternal parpol. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Penelusuran langsung ke lapangan dilakukan KPU Grobogan sejak beberapa hari lalu. Tujuannya untuk melakukan pengecekan munculnya data ratusan keanggotaan ganda eksternal parpol dalam Sistim Informasi Partai Politik (Sipol) KPU Pusat.

Komisioner KPU Grobogan Siti Lailatul Fauzizah mengatakan, setelah masa pendaftaran parpol ditutup beberapa waktu lalu, pihaknya melanjutkan tahapan verifikasi administrasi. Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam tahapan ini adalah melakukan verifikasi terkait data keanggotaan ganda eksternal parpol.

Dijelaskan, keanggotaan ganda eksternal parpol itu terkait adanya satu nama yang tercatat jadi anggota dua parpol sekaligus. Misalnya, nama A selain tercatat sebagai anggota parpol B juga tedata jadi anggota parpol C.

Untuk mengecek kebenarannya, pihaknya kemudian mendatangi alamat yang bersangkutan. Setelah bertemu, orang tersebut diminta menyatakan kalau sebenarnya jadi anggota parpol mana. Keterangan dari orang yang bersangkutan itu juga dituangkan dalam surat pernyataan.

”Jadi, kalau nama A itu mengakui kalau sebenarnya jadi anggota parpol B maka daftar keanggotaannya yang juga muncul di parpol C akan dicoret,” jelasnya, Jumat (3/11/2017).

Pengecekan lapangan sudah dilakukan di beberapa kecamatan. Antara lain di Kecamatan Gabus dan Penawangan. Kegiatan ini akan terus dilakukan sampai 15 November.

Editor: Supriyadi

95 Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Grobogan Dilantik

Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif melantik dan mengambil sumpah 95 anggota PPK) untuk pelaksanaan Pilgub 2018, Rabu (1/11/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Sebanyak 95 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Grobogan untuk pelaksanaan Pilgub 2018 resmi dilantik, Rabu (1/11/2017). Pelantikan serta pengambilan sumpah sebagai penyelenggara pemilu dilakukan oleh Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif.

Hadir dalam kesempatan itu, Sekda Grobogan Moh Sumarsono dan perwakilan FKPD. Hadir pula, para camat dan sejumlah pimpinan parpol yang terdapat di Grobogan.

Afrosin menyatakan, pihaknya merasa lega karena proses rekrutmen anggota PPK berjalan lancar sesuai rencana. Dia berharap agar para PPK dan PPS yang sudah resmi dilantik bisa mengemban aman dengan sebaik mungkin.

“Saya bersyukur karena salah satu tahapan penting dalam Pilgub 2018 sudah dilaksanakan. Kami berharap agar para anggota PPK bisa mengemban tugas sebaik mungkin serta menjunjung profesionalitas dan netralitas,” ujarnya.

Setelah pelantikan, anggota PPK langsung mendapat pembekalan. Yakni, mengenai tugas yang harus dilaksanakan dan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pilgub nanti.

Salah satu tugas terdekat yang harus dilakukan anggota PPK adalah membantu melakukan proses seleksi administrasi calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) ditingkat desa. Saat ini, proses rekrutmen PPS masih dalam tahapan pendaftaran sampai 2 November, besok.

Editor: Supriyadi

Panwascam di Jepara Mulai Siapkan Strategi Pengawasan Pemilu

Suasana Rakernis bagi Panwascam di Hotel Jepara Indah, Rabu (25/10/2017). (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Memaksimalkan tugas pengawasan di tingkat kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Jepara menggelar Rapat Kerja Teknis bagi Panwascam.

Agenda yang diadakan selama dua hari ini (Selasa-Rabu, 24-25/10/2017) dianggap urgen mengingat masa jabatan petugas yang akan melalui tiga pemilihan umum hingga 2019. 

Yang terdekat, 48 Panwascam harus menghadapi verifikasi peserta Pemilu 2019. Agenda yang akan dilaksanakan mulai pertengahan Desember hingga 4 Januari 2018 itu dianggap sebagai tahapan yang penting. 

“Dengan rapat kerja teknis ini, harapannya panwascam bisa menyusun langkah strategis terkait tahapan pemilu 2019,” kata Komisioner Panwaslu Kabupaten Jepara Divisi Organisasi dan SDM Abdul Khalim, Rabu (25/10/2017). 

Disamping itu, rapat kerja tersebut juga sekaligus memberikan bekal untuk menghadapi pengawasan terhadap pemilu tingkat legislatif dan presiden. 

Sementara itu Ketua Panwaslu Jepara Arifin meminta pengawas di kecamatan melakukan sinergi dengan pihak lain, seperti organisasi masyarakat, kepemudaan hingga lembaga keagamaan. 

Editor: Supriyadi

Tak Lengkapi Berkas, Nasib 2 Parpol Sebagai Peserta Pemilu Tunggu Keputusan KPU Pusat

Ketua PDIP Kudus Musthofa (dua dari kanan) saat menyerahkan berkas ke KPU Kudus, Kamis (12/10/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – KPU Kudus mengaku belum tahu nasib dua partai politik (Parpol) di Kabupaten Kudus sebagai peserta pemilu. Pasalnya, hingga batas terakhir pendaftaran dan pengembalian berkas, keduanya tak dapat memenuhi persyaratan dari KPU Kudus.

Divisi Hukum KPU Kudus Naily Syarifah mengatakan, kedua partai tersebut, adalah Partai Idaman dan PIKA. Untuk Partai Idaman, berkasnya kembali dikembalikan KPU Kudus karena ada syarat yang kembali kurang. Sedang untuk PIKA, sama sekali tak datang ke KPU Kudus.

“Setelah kami tunggu lagi hingga tengah malam, keduanya tak ada yang kembali ke KPU Kudus,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Mengenai nasib kedua partai tersebut, kata dia, belum diketahui apakah dinyatakan gugur dalam pertandingan ataukah tidak. Naily berdalih, KPU Kudus hanya sebatas melaporkan kepada KPU Pusat atas hasil dari pendaftaran yang dilakukan.

”Kami belum tahu (nasib Partai Idaman dan PIKA), masih menunggu keputusan KPU Pusat,” ujarnya

Naily menyebutkan, pelaporan KPU Kudus kepada KPU Pusat akan dilakukan maksimal tiga hari setelah ditutupnya pendaftaran, atau maksimal pada Jumat mendatang. 

Sementara, untuk dua partai lainya yang melengkapi berkas di additional time dan dinyatakan lolos oleh KPU Kudus juga akan dilaporkan ke KPU Pusat. Keduanya adalah PBB dengan 1.358 KTP dan KTA, dan untuk Partai Berkarya dengan 1.222 KTP dan KTA. 

“Keduanya juga akan kami laporkan ke KPU Pusat, bersama dengan parpol yang tak lolos serta 13 Parpol yang sebelumnya lolos,” ungkap dia.

Editor: Supriyadi

Empat Parpol di Kudus Terancam Tak Bisa Ikut Pemilu

Ketua KPU Kudus Moh Khanafi (baju biru) menerima berkas dari Partai Golkar beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus–Empat partai politik (Parpol) terancam tak bisa mengikuti Pemilu lantaran belum terdaftar di KPU Kabupaten Kudus. Hal ini menyusul, adanya berkas yang harus dilengkapi keempat parpol tersebut sebelum dini hari nanti.

Keempat parpol tersebut adalah, PBB, Partai Idaman, PIKA dan Partai Berkarya. Keempatnya terpaksa dikembalikan lantaran hingga penutupan pendaftaran Senin (16/10/2017) masih ada kekurangan berkas dilengkapi

“Bagi yang belum lengkap, berdasarkan aturan masih diberikan waktu 1 x 24 jam untuk melengkapi pasca ditutup pendaftaran pada 16 Oktober kemarin. Sehingga, maksimalkan malam nanti harus sudah dikembalikan lagi,” kata ketua KPU Kudus Moh Khanafi.

Hal itu sesuai dengan edaran SE 585 KPU RI yang keluar tadi malam. Dalam edaran tersebut ketentuan menyerahkan kelengkapan dokumen di kab/kota ada dua makna.

Pertama, terkait parpol yang sudah menyerahkan berkas tapi belum lengkap. Sehingga harus menyerahkan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan dengan waktu 1X24 jam dari penutupan pendaftaran.

Kedua, DPC parpol belum pernah menyerahkan dokumen sama sekali ke KPU kab/kota, tetapi DPP parpol sudah mendaftar ke KPU. Maka penyerahan dokumen di KPU kab/kota tetap dapat dilakukan.

“Jadi empat parpol yang masih dalam status proses dan berhak tambahan waktu perbaikan dokumen persyaratan dengan deadline hari ini pukul 24.00 WIB,” ungkap dia.

Sementara itu, saat disinggung terkait parpol yang sudah lengkap, pihaknya menyebutkan sudah ada 13 parpol. Ke-13 parpol tersebut adalah PDI P, P. Nasdem, partai Gerindra, PKS, PSI, Partai Perindo, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, PPP, Partai Hanura, PKB dan Partai GARUDA.

”Mereka sudah lengkap. Tinggal menunggu proses selanjutnya,” ungkap dia.

Editor: Supriyadi

Anggota Panwascam Jepara Diminta Jaga Profesionalitas dan Tak Larut Euforia

Pelantikan anggota Panwascam Kabupaten Jepara berlangsung di Hotel D’Season, Bandengan, Sabtu (14/10/2017). (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Anggota Panwascam Jepara dilantik hari ini, Sabtu (14/10/2017). Sebanyak 48 orang Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan tersebut dikukuhkan di Hotel D’Season Bandengan. 

Ketua Panwaskab Jepara Arifin mengatakan, setelah dilantik ia mengharap semua panwacam menjaga profesionalitas dan integritas. Ia juga berpesan jangan larut dalam kegembiraan sesaat atau euforia (setelah dilantik). 

“Setelah dilantik, Panwascam telah sah menjadi keluarga besar Bawaslu, sehingga harus menjaga sikap profesionalitas dan integritas,” ucapnya. 

Ia mengatakan, anggota panwascam yang terpilih telah melalui penyaringan ketat dari mulai tes seleksi hingga wawancara. Arifin menandaskan, semuanya terpilih secara transparan dan adil. Selain itu sebagian besar anggota merupakan muka-muka baru dan tergolong muda usia. 

Setelah terpilih, mereka menghadapi tugas pengawasan pertama pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018. Kemudian menyusul ajang pesta demokrasi Indonesia dalam pemilihan anggota legislatif dan Presiden pada 2019. 

“Ibarat pertandingan sepak bola, pengawas adalah wasit yang harus bekerja secara adil. Jika tidak tentu akan dicemooh. Maka dari itu jalankan tugas sesuai prinsip SIMP yakni Solidaritas, Integritas, Moralitas dan Profesionalitas. Dan memegang teguh aturan serta undang-undang,” tegas Arifin. 

Sementara itu, Bupati Jepara Ahmad Marzuqi dalam sambutannya mengajak Panwascam untuk meningkatkan kekompakan. “Kedepan tantangannya semakin berat sehingga harus kompak dan saling bekerjasama,” tutupnya

Editor: Supriyadi

Gratis, Pendaftaran Caleg Partai Nasdem Kudus Tak Dipungut Biaya

Salah satu anggota Fraksi Partai Nasdem DPRD Kudus, Muhtamat menyerahkan berkas pendaftarannya sebagai caleg untuk pemilu 2019. (MuriaNewsCom/Merie)

MuriaNewsCom, Kudus – Selain membebaskan siapapun untuk mengadu peruntungan sebagai calon legislatif, Partai Nasdem Kudus juga memastikan tak ada mahar dalam pendaftaran. Bahkan, untuk administrasi, para pendaftar tak perlu mengeluarkan biaya sepeserpun. 

”Termasuk materai, akan disediakan oleh DPD,” kata Ketua DPD Partai Nasdem Kudus, Akhwan di sela-sela launching pendaftaran caleg di kantor DPD Partai Nasdem setempat, Minggu (12/3/2017).

Dengan cara itu, ia menargetkan pendaftar yang akan dijaring bisa mencapai 200 persen dari jumlah kursi yang diperebutkan. Seperti untuk caleg DPRD Kabupaten Kudus, akan dibuka peluang bagi 90 orang pendaftar.

Pendaftaran Caleg Partai Nasdem Kudus Digelar Satu Bulan

Selanjutnya, dari para pendaftar tersebut akan diberikan pembekalan dan kaderisasi. Setelah itu, pada awal 2018 mendatang, akan dilakukan survey terhadap para pendaftar yang ada.

”Survey akan dilakukan terkait popularitas dan elektabilitas pendaftar. Yang menduduki rangking tertinggi, akan didaftarkan sebagai caleg ke KPU,” tukas Akhwan.

Dengan start awal ini, Akwhan optimistis target untuk mendongkrak perolehan suara partai Nasdem pada pemilu 2019 mendatang akan tercapai. Dengan target menempati posisi tiga besar nasional, DPD Partai Nasdem Kudus juga mematok target mencapai 10 kursi di DPRD Kudus.

”Untuk target Kudus, target kami bisa mendongkrak perolehan kursi dari 4 kursi yang ada saat ini menjadi 10 kursi di DPRD Kudus,” pungkasnya.

Editor: Supriyadi

Canggih, Aplikasi Gowaslu Permudah Laporan Pelanggaran Pemilu di Jepara

pilkada

Komisioner Panwas Kabupaten Batang Teguh Rahyono mencoba aplikasi Gowaslu di gadget miliknya. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Jepara – Penggunaan aplikasi Gowaslu terus digencarkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tujuannya untuk mengefektifkan pengawasan maupun pelaporan kasus dugaan pelanggaran pemilu.

Seluruh kalangan bisa memanfaatkannya guna mengawasi dan melaporkan dugaabn pelanggaran pemilu.

Di Jepara, Gowaslu disimulasikan, Jumat (11/11/2016). Kegiatan itu diikuti oleh panwas tujuh kabupaten/kota, panwascam seluruh Jepara serta pemantau pemilu dan dihadiri unsur Bawaslu RI maupun Bawaslu Jateng.
Pimpinan Bawaslu Jateng DR Teguh Purnomo mengatakan selama ini kendala “psikologis” kerap membayangi masyarakat yang ingin melaporkan kasus dugaan pelanggaran pemilu.

Karena beragam mulai dari rasa sungkan karena terduga pelaku pelanggaran orang yang secara domisili dekat, pejabat, atasan, orang terpandang di wilayahnya dan lain sebagainya.

Lewat aplikasi Gowaslu, warga tersebut bisa melaporkan dugaan pelanggaran itu kepada pengawas pemilu tingkat kecamatan, kabupaten/kota atau bahkan Bawaslu RI hanya dengan memencet tombol di gawainya (gadget).

Laporan itu akan ditindaklanjuti asal datanya jelas dan disertai hal-hal penguat terjadinya dugaan pelanggaran pemilu.

“Jadi ewuh pakewuh bisa ditekan. Pelapor juga tak perlu datang langsung ke panwascam atau panwas kabupaten/kota. Makanya ini efektif dan bisa memangkas berbagai hal itu,” kata Teguh.

Cara menggunakan Gowaslu cukup mudah. Warga terlebih dulu mengunduh aplikasi ini di Play Store atau App Store lewat gawai. Lalu tinggal mengikuti tahapan yang sudah ditentukan. Agar warga juga bertanggungjawab dengan laporannya maka saat memulai aplikasi diwajibkan untuk mengupload KTP miliknya.

“Apapun laporannya baik soal data pemilih, kampanye, pungut hitung suara dan lain sebagainya pasti kami tindaklanjuti. Termasuk laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan jajaran panwas maupun KPU bisa juga dilaporkan lewat Gowaslu,” ujarnya.

Jika data laporan itu sudah diterima bagian admin, maka informasi akan diteruskan kepada panwascam di wilayah terdekat. Panwascam dan jajaran di bawahnya yang akan menangani lebih lanjut.

“Kalau panwas tidak merespons laporan itu maka mereka akan kita proses,” terangnya.

Sementara itu, Kabag Pengawasan Setjen Bawaslu RI Harimurti Wicaksono mengatakan ada sejumlah hal yang harus menjadi fokus perhatian, khususnya jajaran panwas pemilu. Mulai dari kemungkinan tercecernya pemilih yang belum memiliki e-KTP, potensi penyalahgunaan anggaran negara oleh paslon petahana, keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dan lain sebagainya.
Editor : Akrom Hazami