Penggunaan ADD 2017 Dievaluasi, Begini Catatannya

MuriaNewsCom, Grobogan – Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari alokasi dana desa (ADD) tahun 2017 dinilai sudah dilakukan dengan baik. Meski demikian, ada beberapa catatan yang didapat dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Hal itu disampaikan Kabag Pemerintahan Desa Pemkab Grobogan Daru Wisakti dalam Rakor Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa Triwulan I tahun 2018 di gedung PGRI, Rabu (28/3/2018).

Menurut Daru, besarnya ADD yang akan dikucurkan ke 273 desa pada tahun 2017, totalnya sekitar Rp 115 miliar. Besarnya ADD yang disalurkan tiap tiap desa tidak sama karena kondisinya berbeda-beda. Paling sedikit yang diterima pihak desa Rp 235 juta dan paling tinggi Rp 673 juta.

Dalam pelaksanaannya ada beberapa catatan yang didapat. Antara lain, lambatnya pelaporan kegiatan dari ADD tersebut. Keterlambatan penyampaikan laporan ini berdampak dengan tertundanya penyaluran ADD tahap berikutnya.

“Hal ini masih banyak kita temukan pada beberapa desa. Perlu diketahui, penyaluran ADD ini dilakukan dalam empat tahap. Kalau laporan triwulannya terlambat maka penyaluran untuk tahap berikutnya dipastikan tertunda,” kata mantan Kepala Satpol PP itu.

Catatan berikutnya, lanjutnya, adalah kelengkapan surat pertanggungjawaban (Spj) kegiatan. Di mana, ada beberapa item belanja yang tidak dilengkapi dengan nota ataupun tanda terima.

Temuan selanjutnya adalah masih belum pahamnya pengelola, seperti Kades, Sekdes dan bendahara dalam memahami tupoksinya. Kondisi ini menjadikan sering terjadi tumpang tindih kewenangan sehingga cukup mengganggu dalam pelaksanaan kegiatan.

Kemudian, verifikasi kelengkapan Spj terkadang tidak dilakukan sehingga ketika diserahkan laporannya terpaksa dikembalikan untuk dilengkapi dulu.

“Kemudian soal pembayaran pajak juga kita tekankan supaya dipenuhi. Selama ini masalah pajak sudah bagus pelaksanaannya. Semua catatan ini kita sampaikan pada kepala desa yang kita undang dalam rakor ini. Harapannya, pada pelaksanaan ADD 2018 bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Untuk tahun ini, besarnya ADD sekitar Rp 113 miliar,” jelasnya.

Editor: Supriyadi

Aplikasi untuk Desa Masih Belum Banyak Digunakan

Ilustrasi Komputer

Ilustrasi Komputer

 

KUDUS – Untuk mempermudah dalam penyusunan laporan, tiap desa diberikan aplikasi yang membantu kinerja perangkat desa. Aplikasi itu juga untuk pengelolaan APBdes, sehingga desa dengan mudah menjalankan progam di desa.

Hanya, sampai saat ini aplikasi tersebut masih banyak belum digunakan, karena masih butuh sinkronisasi. Belum lagi, katanya, sumber daya manusianya masih banyak yang belum menguasai pengoperasian aplikasi tersebut.

Camat Jati Harso Widodo mengatakan, semua desa di Kecamatan Jati sudah mendapatkan aplikasi tersebut. Namun, hingga kini pemdes belum bisa menerapkannya. “Masih perlu di sinkronkan. Dan perangkat belum semuanya menguasi komputer, apalagi yang usianya memang sudah tua,” katanya.

Nantinya, pihaknya mengharuskan semua perangkat harus menguasai komputer dan mampu mengoperasikan aplikasi tersebut, sehingga laporan kegiatan desa berjalan lancar.
Sementara itu, Sekda Kudus Noor Yasin berharap, dengan adanya aplikasi tersebut nantinya dapat mempermudah penyusunan laporan dan pengembangan desa.

“123 desa yang ada di Kudus sudah diberikan aplikasi itu. Mudah-mudahan dapat digunakan sebaik mungkin guna kepentingan desa,” imbuhnya. (FAISOL HADI/KHOLISTIONO)

Hati-hati Pak Kades di Kudus, Anda Berpeluang Terjerat Kasus Hukum

Perwakilan BPKP Jateng Bambang Wahyudi. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Perwakilan BPKP Jateng Bambang Wahyudi. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Dana desa yang jumlahnya sangat besar, diberikan kepada pemerintah desa. Namun yang harus diwaspadai yakni itu memiliki potensi permasalahan yang tinggi.

Perwakilan BPKP Jateng Bambang Wahyudi saat memaparkan kepada SKPD di kantor Pemkab Kudus, Selasa (15/12/2015) mengatakan, dengan dana yang sangat besar maka risiko pemdes kena kasus hukum juga ada.

“Pengelolaan dana desa tergolong baru. Sebab baru 2015 baru dilaksanakan. Namun dengan biaya yang sangat besar itu juga risikonya tinggi kena kasus. Banyak faktor yang dapat menyebabkan hal itu sampai terjadi,” katanya.

Beberapa sebab di antaranya adalah SDM desa yang masih dinilai minim. Padahal, SDM juga sangat penting untuk pengelolaan dana desa secara mandiri.

Kondisi tersebut hampir terjadi di semua desa di seluruh Kudus. “Kalau masih seperti itu nanti pasti banyak desa yang bersalah. Makanya pendampingan juga harus ketat serta pelaporan penggunaan desa yang sesuai harus dikontrol,” imbuhnya.

Kurangnya SDM dalam pengelolaan dana desa secara mandiri, menjadi perhatian tersendiri bagi BPKP Jateng.

Tapi kini, tiap desa sudah diberikan kemudahan dalam mengurusnya, sebab aplikasi sudah disebarkan semua desa untuk mempermudah penggunaannya.

“Jadi tidak usah ribet, tinggal klik maka semuanya dapat diselesaikan. Itu juga dapat membantu perangkatnya desa yang masih kekurangan SDM,” tambah Bambang.

Aplikasi itu, kata dia, juga dapat membantu dalam menyusun laporan desa. Sebab dalam aplikasi serupa juga terdapat menu untuk membuat laporannya.

Harapannya tidak akan ada lagi desa yang kesulitan dalam membuat laporan. Sehingga, Pemkab Kudus juga tidak akan terganggu, mengingat laporan dari desa itu akan menjadi lampiran pemkab.

Sekda Kudus Noor Yasin membenarkan kalau desa mendapatkan aplikasi itu. Dan dia juga berharap aplikasi dapat membantu mempermudah penyusunan laporan dan pengembangan desa. (FAISOL HADI/AKROM HAZAMI)

Ini Layanan Spesial 24 Jam yang Diberikan Pemdes Megawon untuk Warganya

Beberapa petugas di Kantor Balai Desa tengah melayani warga yang mengurus administrasi. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Beberapa petugas di Kantor Balai Desa tengah melayani warga yang mengurus administrasi. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

KUDUS – Sebagai wilayah yang mayoritas penduduknya sebagai buruh pabrik rokok, pemerintah Desa Megawon, Kecamatan Jati memudahkan urusan surat menyurat kepada warganya. Kepengurusan administrasi tersebut sangat diperlukan, karena untuk memudahkan warganya ketika izin tidak masuk kerja.

Kepala Desa Megawon, Kecamatan Jati, Nurasag mengatakan surat itu dipergunakan sebagai sarana permintaan izin tidak masuk oleh buruh pabrik. Maka pihaknya beserta jajaran perangkatnya harus bisa mempermudah pemberian surat tersebut.

Dia menilai, hal tersebut sudah menjadi hak warga untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari pemdes. Karena sebagian besar penduduk Megawon bekerja sebagai buruh pabrik.

Menurutnya, tak jarang warga mengurus surat izin tidak masuk kerjanya di luar jam kerja pemdes. Yaitu pukul 02.30 WIB. ”Terkadang ada yang meminta surat tengah malam. Karena mungkin ada acara atau kabar mendadak, sehingga warga harus meminta surat tersebut saat itu juga. Sehingga kami juga harus siap melayani,” paparnya.

Hal senada diiyakan salah satu warga Megawon, Kecamatan Jati, Sri Muniroh. Ia mengungkapkan, pihaknya pernah meminta surat izin kepada kepala desa saat tengah malam. ”Karena esok harinya menemani saudara untuk operasi di Rumah Sakit. Sehingga surat izin tersebut harus segera diurus, untuk kemudian diberikan kepada atasan saya,” katanya.

Nurasag menambahkan, yang penting warga bisa terlayani dengan baik. Surat izin dari desa itu merupakan sebuah rekomendasi bahwa orang tersebut warga Megawon asli dan benar-benar mempunyai keperluan yang sangat penting. Sehingga bisa dijadikan untuk surat izin tembusan atau pengantar ke atasan. (EDY SUTRIYONO/TITIS W)

Pemdes Sidorekso Ajak Warganya Berantas Penyakit Musim Hujan dengan Cara Konvensional

Warga Desa Sidorekso, Kecamatan Kaliwungu sedang melakukan kerja bakti. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Warga Desa Sidorekso, Kecamatan Kaliwungu sedang melakukan kerja bakti. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

KUDUS – Guna mencegah penyakit demam berdarah (DB) disaat musim hujan, pemerintah Desa Sidorekso, Kecamatan Kaliwungu menggelar bersih desa secara rutin. Tak hanya DB, tapi kegiatan tersebut guna menjadikan wilayah desa terhindar dari segala macam penyakit.

Kepala Desa Sidorekso Mochamad Arifin mengutarakan, bisanya pihak desa memantau kondisi kampung, jika sudah nampak kotor dan banyak tumbuhan liar. Pemdes langsung mengerahkan warga untuk kerja bakti. Meski dengan cara yang konvensional, namun dinilai efektif sekaligus menjaga silaturahim antarwarga.

Kegiatan tersebut diikuti seluruh warga baik dilingkup RT dan RW. Sehingga di saat musim hujan tiba, sarang penyakit sudah bisa diberantas terlebih dahulu dengan kerja bakti.

”Setelah pihak pemdes mengecek kondisi lingkungan, jika didapati lingkungan kotor dan banyak tanaman liar, kami langsung mengimbau pemilik pekarangan supaya segera membersihkan,” ujarnya.

Selain itu, pihak desa juga selalu menyisir kondisi saluran air. Memastikan saluran air bebas sampah, agar tidak menyumbat pembuangan air dari rumah tangga ke sungai.

”Bila semua tempat dapat kami pantau kebersihannya, hal itu tentunya meminimalkan adanya sarang nyamuk,” tuturnya.

Dia menambahkan, untuk kegiatan kebersihan ini sering dilakukan setelah waktu asar. Sebab diwaktu tersebut mayoritas warga sudah pulang kerja. Atau pada hari Minggu, yang juga sering dijadikan kegiatan kebersihan masal oleh seluruh warga. (EDY SUTRIYONO/TITIS W)