Oknum Guru SD di Semarang Diduga Lecehkan Siswinya di Dalam Kelas

MuriaNewsCom, Semarang – Kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak kembali terjadi di dunia pendidikan. Seorang guru SD di Karangayu, Kota Semarang berinisial FO dilaporkan ke Polrestabes Semarang, karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah siswi.

Peristiwa pelecehan itu diduga dilakukan di dalam kelas. Sejumlah siswi kelas 3 dikunci di dalam kelas dan pelaku memerintahkan para siswi itu menanggalkan seluruh seragamnya.

Salah satu korbannya yakni CJB (8). Orangtua CJB yang mendapat laporan dari anaknya langsung melaporkan aksi oknum guru tersebut ke Polrestabes Semarang, akhir pekan lalu. Dalam laporannya FO melakukan pelecehan di daerah kewanitaan siswi tersebut.

Laporan tersebut kini tengah didalami aparat Polrestabes Semarang. Kasubbag Humas Polrestabes Semarang Kompol Suwarna mengatakan, lamporan tersebut masih didalami oleh penyidik. “Kasusnya ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA),” katanya pada wartawan.

Tak hanya pihak kepolisian, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang juga melakukan investigasi, Senin (12/3/2018). Kepala Disdik Kota Semarang, Bunyamin bersama Unit PPA Polrestabes Semarang mendatangi SD tersebut untuk melakukan klarifikasi.

Bunyamin menjelaskan, pihaknya masih menunggu laporan pemeriksaan yang dilakukan kepala sekolah terhadap oknum guru tersebut.

“Di sekolah kan ada atasannya langsung, yakni kepala sekolah. Tahap awal, kami verifikasi ke kepala sekolah untuk melakukan pemeriksaan. Hasilnya dikirimkan ke kami untuk ditindaklanjuti,” katanya.

Nantinya, kata dia, tim gabungan dari Pemerintah Kota Semarang, seperti Disdik, Inspektorat, dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) juga akan turun melakukan pemeriksaan setelah laporan sekolah selesai.

“Jadi, ada alurnya. Kepala sekolah dulu, nanti tim dari Pemkot Semarang juga akan turun. Hasilnya bagaimana, ya, belum tahu karena yang bersangkutan kan sedang diperiksa kepala sekolah,” katanya.

Dari informasi yang dihimpun, oknum guru tersebut pernah dimutasi ke sekolah tersebut karena dugaan kasus yang sama. Namun Bunyamin mengaku belum mengetahui secara persis informasi itu.

“Memang guru itu tidak sejak awal mengajar di sekolah itu. Sebelumnya dari sekolah lain, kemudian dimutasi ke sekolah itu. Namun, nanti saja menunggu hasil pemeriksaan dari sekolah,” terangnya.

Ia mengaku sangat berhati-hati terkait kasus ini karena korbannya masih anak-anak. Namun jika terbukti pihaknya memastikan ada sanksi tegas sebagaimana diatur aturan tentang aparatur sipil negara (ASN).

“Yang bersangkutan kan sudah pegawai negeri sipil (PNS). Soal sanksi, nanti menunggu hasil laporan. Namun, untuk PNS kan sudah ada aturannya tentang ASN sesuai tingkat pelanggarannya,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Arist Merdeka: Anak-anak di Pati Harus Dilindungi dari Kekerasan dan Pelecehan Seksual

Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait (tiga dari kanan) saat meresmikan Lembaga Perlindungan Anak Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait meminta kepada agar anak-anak di Kabupaten Pati mendapatkan perlindungan penuh dari kekerasan dan pelecehan seksual. Hal itu disampaikan Arist, Senin (11/9/2017).

“Anak-anak di Pati perlu mendapatkan perlindungan dari kita, terutama pada kasus kekerasan dan pelecehan seksual. Karena itu, eksistensi lembaga perlindungan anak (LPA) yang penting di Pati,” kata Arist.

Menurut dia, kasus kekerasan anak mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi itu juga memungkinkan terjadi di wilayah Kabupaten Pati.

Dengan begitu, kehadiran LPA Pati sudah semestinya mendapatkan dukungan dari semua pihak agar anak-anak yang menjadi generasi emas bangsa tidak menjadi korban. Pasalnya, isu anak saat ini bukan hanya menjadi urusan rumah tangga saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk pemerintah.

“Kasus yang paling sering menimpa anak adalah kekerasan dan pelecehan seksual. Ini jangan sampai terjadi untuk menyelamatkan generasi emas bangsa,” paparnya.

Dia berharap, LPA Pati bisa aktif melakukan advokasi terhadap kasus-kasus yang merugikan anak. Selain mengawal berbagai kasus anak, LPA sebetulnya punya peran penting untuk meningkatkan kualitas anak melalui berbagai program yang digalakkan.

Editor: Supriyadi

Dewan Desak Perawat RSUD Pelaku Pelecehan Seksual Pasien Dipecat

Sekretaris Komisi D, Mawahib. (MuriaNewsCom)

Sekretaris Komisi D, Mawahib. (MuriaNewsCom)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan seorang perawat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di RSUD, ditanggapi serius oleh anggota DPRD Kudus. Bahkan, mereka mendesak yang bersangkutan dipecat, kalau nantinya memang terbukti melakukan pelecehan.

”Kalau memang terbukti bersalah, tidak ada salahnya untuk dipecat saja,”  kata Sekretaris Komisi D DPRD Kudus, Mawahib kepada MuriaNewsCom

Menurut Mawahib, apa yang dilakukan perawat tersebut dinilai tidak bermoral dan melanggar etika profesi. Sebagai seorang perawat, harusnya dia memberikan pelayanan yang maksimal kepada pasiennya.

Terlebih, mereka adalah seorang perawat yang bertugas membantu pasien, bukannya melecehkan. Selain itu, rumah sakit terjadinya dugaan pelecehan juga rumah sakit negeri, yang mana dikelola oleh Pemkab Kudus

”Lebih baiknya penindakan yang dilakukan dengan cepat. Jika masih penyelidikan, diharapkan mampu membuahkan hasil.secepatnya,” ungkapnya.

Sementara itu, dari informasi yang dihimpun, karyawan yang melakukan dugaan pelecehan sudah dinonaktifkan oleh pihak rumah sakit. Hanya, pihak RSUD tidak bisa memecat lantaran perawat berstatus sebagai PNS.

Sebelumnya, seorang perawat RSUD dr Loekmonohadi diduga telah melakukan  tindakan pelecehan seksual terhadap pasien perempuan. Aksi pelecehan tersebut dilakukan saat sang perawat melakukan tindakan medis pemberian obat melalui anus.

Saat memberikan obat, sang perawat juga membuka alat vital pasien. Tak hanya itu, sang perawat juga mengeluarkan kalimat verbal mengomentari organ vital sang pasien.

Editor: Supriyadi

Perawat RSUD Kudus Diduga Lecehkan Pasien

Direktur RSUD dr Loekmono Hadi Kudus, dr Aziz Achyar. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Direktur RSUD dr Loekmono Hadi Kudus, dr Aziz Achyar. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Seorang pasien RSUD dr Loekmono Hadi Kudus, diduga menjadi korban pelecehan seksual di dalam rumah sakit. Ironisnya, pelaku pelecehan tidak lain merupakan seorang karyawan yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup RSUD sendiri.

Kabar tersebut saat ini mulai ramai diperbincangkan di sosial media, baik Facebook ataupun Tweeter.

Berdasarkan keterangan yang beredar, aksi pelecehan tersebut terjadi pada Selasa (24/5/2016) lalu. Aksi pelecehan tersebut bermula ketika pasien perempuan tersebut mengalami permasalahan pencernaan dan susah buang air besar. Sehingga harus mendapat obat yang dimasukkan lewat anus.

Namun, saat memberikan obat, sang perawat juga membuka alat vital pasien. Tak hanya itu, sang perawat juga mengeluarkan kalimat verbal mengomentari organ vital sang pasien.

Hal tersebut pun tidak dibantah oleh Direktur RSUD Kudus dr Aziz Achyar. Ia juga mengakui kabar tersebut sudah didengar olehnya. Namun kepastian apakah yang bersangkutan atau perawat melakukan pelecehan seksual atau tidak masih proses penanganan.

”Iya sudah ada laporan terkait hal itu, korban juga sudah lapor masalah tersebut,” katanya saat dikonfirmasi

Kabar lain menyebutkan, kalau perlakuan tesebut bukan hanya sekali saja dilakukan. Melainkan sudah dilakukan beberapa kali. ”Kami masih menangani hal tersebut, saya juga sudah memanggil yang bersangkutan terkait hal ini,” ujarnya

Kondisi tersebut menjadi sangat ramai dilingkungan RSUD. Bahkan berasal informasi yang didapat, keramaian bukan hanya di lingkup RSUD, melainkan sampai ke sosial media lewat Facebook

”Iya itu malah sampai ke media sosial dan ramai juga di sana. Namun kami pastikan akan menangani hal tersebut,” ujarnya.

Editor: Supriyadi

Dianggap Aib, Korban Pelecehan Seksual di Blora Tak Berani Lapor Polisi

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Blora – Kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Blora terbilang cukup tinggi. Meski begitu, banyak kasus yang tidak terjamah oleh hukum karena pihak keluarga enggan melaporkan ke pihak yang berwajib.

”Mayoritas dari mereka menganggap bahwa itu adalah aib, maka ketika terjadi seperti itu mereka enggan melaporkan,” kata Any Aisyah, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sahabat Perempuan Meurah Intan Blora kepada MuriaNewsCom, Kamis (18/5/2016)

Mengingat banyaknya kasus seperti itu, ia menyarankan bagi setiap keluarga yang memilki suadara untuk tidak segan melaporkan kepada pihak berwenang, yakni kepolisian. Dan tidak serta merta menyalahkan korban.

”Tak selayaknya korban disalahkan, melainkan harus di suport oleh keluarga. Itu yang terpenting,” jelasnya.

Untuk menutupi malu, lanjut Any, biasanya pihak keluarga menikahkan korban dengan pelaku. Pasalnya, dengan begitu aib akan tertutupi.

”Ada kasus anak SMP kelas IX hamil dan kasus anak kelas X SMA sampai melahirkan, yang kemudian dinikahkan,” sebutnya.

Meski begitu, ia beranggapan langkah tersebut tak sepenuhnya benar. Apalagi, berdasarkan dari Undang-undang, hubugan seksual terhadap anak di bawah umur 18 tahun tidak diperbolehkan.

”Karena itu selain mawas diri, kita juga harus sigap menyikapi hal tersebut ke ranah hukum,” tandasnya.

Editor: Supriyadi

Ternyata Kudus Darurat Kasus Pelecehan Seksual

Ketua JPPA Kudus Noor Haniah. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Ketua JPPA Kudus Noor Haniah. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

MuriaNewsCom, KudusTerkait adanya kasus pemerkosan sejumlah pemuda kepada Yuyun, siswi SMP Rejanglebong, Bengkulu, yang jadi perhatian publik nasional. Rupanya hal itu juga menjadi keprihatinan tim Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kudus.

Ketua JPPA Kudus Noor Haniah mengatakan, sebenarnya kasus pelecehan seksual atau pemerkosaan yang ada di Kudus juga ada. “Tidak usah jauh-jauh hingga Bengkulu. Kasus di Kudus itu juga sudah termasuk darurat pelecehan seksual atau pemerkosaan,” kata Haniah.

Dia mencontohkan dari beberapa kasus yang sudah didampingi pada tahun 2015 dan 2016 ini. Ada beberapa kasus yang menonjol. Yaitu, JPPA mendampingi kasus pemerkosan yang menimpa pembantu rumah tangga dari Cranggang, Dawe yang kerja di Gondosari, Gebog pada tahun 2016. Sementara itu, pada tahun 2015 di daerah Kambangan, Menawan, Gebog juga ada kasus sodomi yang dilakukan oleh tetangganya. Kasus ini mendera siswi usia 8 tahun.

“Untuk di tahun 2016 ini, dari JPPA mencatat ada 15 kasus. Mulai dari pelecehan seksual hingga pemerkosan yang mendera korban usia sekolah. Kudus ini memang darurat pelecehan seksual atau pemerkosaan. Namun dari pihak pemerintah menutupi hal itu,” ujarnya.

Dia menilai, kejahatan seksual itu lantaran pengaruh dari pesatnya kemajuan teknologi. Seperti halnya ponsel. Terlebih, mudahnya akses internet membuat warga, terutama anak-anak mudah mengakses info negatif, atau berbau pornografi.

Tidak hanya itu, faktor lain maraknya kasus pelecehan seksual adalah bebasnya pergaulan remaja saat ini. Mereka seolah bebas berpacaran di tempat umum. Baik di taman kota, atau tempat publik lain. “Kebiasaan itulah yang bisa membuat pemerkosaan atau pelecehan seksual berpeluang terjadi,” ungkapnya.

Dia menambahkan, untuk mengurangi kejahatan seksual tersebut, maka orang tua, pemerintah, LSM dan warga harus bisa ikut bekerjasama memantau akan hal itu. Yakni ikut mensosialisasikan terhadap bahanyanya kejahatan seksual.

Editor : Akrom Hazami