Ratusan Kades dan Kepala SD se-Kudus Dites Urine, Ini Tujuannya

Petugas BNN Melakukan pemeriksaan urine di Kudus, Senin (11/12/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Ratusan Kepala Desa dan Kepala SD di Kabupaten Kudus memadati kawasan gedung Setda Pemkab Kudus, Senin (11/12/2017). Itu dilakukan untuk melakukan tes urine yang dilakukan oleh BNN Provinsi Jateng.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Joko Triyono mengatakan, tes tersebut bermaksud untuk melihat dan mengetahui apakah pegawai di Kabupaten Kudus mengkonsumsi narkoba ataukah tidak. Untuk itulah tes urine dilaksanakan.

“Hari ini yang dites urine sejumlah 1.100 orang. Terdiri dari Kades se-Kudus, pejabat puskesmas, UPT Pendidikan dan juga kepala SD. Selain itu ada pula yang dites urine dari kalangan PNS, yang mana pada kesempatan sebelumnya belum dites,” katanya kepada MuriaNewsCom

Menurutnya, ribuan pejabat yang melakukan tes urine dibagi dalam tiga tahapan. Tahap pertama dilakukan pada pagi tadi, sekitar jam 07.30 WIB yang diikuti oleh 323 kepala SD di Kudus.

Tahapan selanjutnya dilaksanakan pukul 10.00 WIB yang diikuti 368 orang yang terdiri dari 123 Kades di Kudus, 48 pejabat di ekselon IV dari tiap kecamatan, serta sejumlah pejabat lain seperti staff dan pejabat UPT Pendidikan di lingkup kecamatan.

Sementara, untuk gelombang tiga tes urin, dilaksanakan sekitar pukul 13.30 WIB dengan jumlah yang di tes urine 407. Jumlah tersebut mencakup kepala TU Puskemas beserta staff di sembilan kecamatan di Kudus.

Sekretaris BKD Yuliono menambahkan, kegiatan tersebut merupakan kegiatan kesekian kali dilaksanakan. Karena, sebelumnya yang di tes adalah PNS di lingkungan Pemkab Kudus. Dan untuk kini, junlah anggaran yang dibutuhkan sejumlah 96 juta.

Disinggung soal pejabat yang absen, pihaknya belum bisa menjawabnya. Namun, dia menegaskan itu merupakan hal yang harus dijalani oleh semua pejabat di Kudus.

“Kalau sampai ada yang absen, maka akan kami kirim ke BNN provinsi untuk melakukan tes urine sendiri. Itu risikonya,” ucapnya.

Editor: Supriyadi

Usai Dilantik, 3 Pejabat Baru Hasil Lelang Jabatan di Grobogan Diminta Tak Ongkang-ongkang

Bupati Grobogan Sri Sumarni melantik tiga pejabat baru eselon II di pendapa kabupaten, Rabu (6/12/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Bupati Grobogan Sri Sumarni melantik tiga pejabat baru eselon II di pendapa kabupaten, Rabu (6/12/2017). Ketiga pemegang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang dilantik ini sebelumnya mengikuti seleksi terbuka atau lelang jabatan.

Yakni, Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Wahyu Susetijono, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Nugroho Agus Prastowo, dan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Amin Hidayat.

“Setelah dilantik, pejabat baru tidak boleh ongkang-ongkang saja karena banyak tugas yang harus dituntaskan. Habis ini, langsung bekerja keras mendukung visi misi mewujudkan Grobogan yang lebih hebat. Ketiga pejabat baru ini kebetulan masih muda-muda jadi harus punya banyak inovasi,” tegasnya.

Ia menyatakan, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian serius dari ketiga pejabat baru itu. Antara lain, masalah penghargaan adipura yang tidak pernah diraih lagi dalam beberapa tahun terakhir.

Kemudian, perbaikan sarana sekolah rusak khususnya SD juga perlu diselesaikan dengan cepat. Selanjutnya, pengelolaan keuangan dan aset juga harus ditingkatkan agar predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang sudah dicapai bisa terus dipertahankan.

Sri Sumarni menyatakan, dalam seleksi terbuka tersebut semuanya murni dan tidak ada rekayasa. Sebab, pelaksanaannya di tangani oleh tim pansel dari Pemkab Grobogan dan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

“Dalam seleksi terbuka ini kita bentuk pansel supaya bisa mengetahui kualitas dan kemampuan masing-masing pelamar. Sehingga nantinya, saya bisa menempatkan orang sesuai bidangnya. Jadi, hasil seleksinya murni berdasarkan kemampuan dan tidak ada rekayasa,” cetusnya.

Editor: Supriyadi

18 Calon Kepala SKPD di Grobogan Jalani Uji Kompetensi di Surakarta

Para pelamar seleksi terbuka atau lelang jabatan untuk posisi tiga kepala SKPD di Grobogan foto bersama tim pansel sebelum mengikuti uji kompetensi yang dilangsungkan di UNS Inn Surakarta. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Setelah diumumkan lolos admnistrasi, para pelamar seleksi terbuka atau lelang jabatan untuk posisi tiga kepala SKPD di Grobogan menjalani tahapan selanjutnya. Yakni, mengikuti uji kompetensi yang dilangsungkan di UNS Inn Surakarta.

”Uji kompetensi dilangsungkan sampai 4 November besok. Dalam seleksi terbuka ini, kita memang menggandeng kerjasama dengan Universitas Sebelas Maret Surakarta,” kata Sekda Grobogan Sumarsono yang juga menjabat sebagai Ketua Pansel seleksi terbuka tersebut, Jumat (3/11/2017).

Setelah uji kompetensi, masih ada dua tahapan lagi yang harus dijalani pelamar lelang jabatan tersebut. Yakni, penulisan makalah pada 16 November dan sehari berikutnya dilanjutkan dengan sesi wawancara.

Baca: 18 Peserta Lelang Jabatan Eselon II Grobogan Lolos Seleksi Administrasi, Ini Nama-namanya

Menurut Sumarsono, ada 18 nama yang dinyatakan lolos dalam tahapan seleksi administrasi. Terdiri, 7 nama di posisi Kepala BPPKAD, 5 nama untuk lowongan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan 6 nama pada posisi Kepala Dinas Pendidikan (Disdik).

Untuk posisi Kepala BPPKAD, nama yang lolos adalah Agus Sumartono, Wahyu Susetijono, Cheno Malang Judo, Djasman, dan Ambang Prangudi Margo. Kelima nama tersebut, saat ini menjabat sebagai kabid di BPPKAD. Dua nama lainnya adalah Mundakar (Camat Tawangharjo) dan Budi Hartanto (Inspektur pembantu wilayah I).

Selanjutnya, nama yang lolos di posisi Kepala DLH ditempati Nugroho Agus Prastowo (Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup), Aries Sudarwidodo (Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas DLH), Djoko Mulyono (Camat Tanggungharjo), Achad Basuki Mulyono (Camat Gubug), dan Latifa Kun Akhadiana (Kabid Penyuluhan, Sarana dan Prasarana Pertanian).

Kemudian, 6 nama yang lolos untuk jabatan Kepala Disdik, masing-masing Ngadino (Sekretaris Disdik), Aries Ponco Wibowo (Camat Geyer), Teguh Harjokusumo (Camat Ngaringan), Ahmad Haryono (Camat Penawangan), Amin Hidayat (Kabid Pembinaan SD), dan Nurhuda (Kabid Pembinaan SMP).

Lelang jabatan dilakukan karena pada saat ini, posisi kadinas definitif pada dua instansi, yakni BPPKAD dan DLH tersebut masih kosong dan hanya dijabat oleh seorang pelaksana tugas. Sedangkan jabatan Kadisdik masih ada pejabat definitifnya, yakni Pudjo Albachrun tetapi sebentar lagi akan memasuki masa pensiun.

”Pak Pudjo per 1 Desember nanti sudah purna tugas. Untuk itu, calon penggantinya kita lakukan sekalian dengan pengisian kepala BPPKAD dan DLH,” imbuhnya.

Editor: Supriyadi

Sejumlah Pejabat Organisasi Perangkat Daerah Pati Dimutasi

Bupati Pati Haryanto melantik sejumlah pejabat OPD di Pendapa Pati, Kamis (28/9/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Bupati Pati Haryanto memutasi sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) di Pendapa Pati, Kamis (28/9/2017).

Mereka yang dimutasi, di antaranya Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pati Dadik Sumardji yang saat ini menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Sebagai gantinya, Kepala Disdukcapil diisi oleh Rubiono yang semula menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Satpol PP Pati.

Edy Martanto yang awalnya menjabat sebagai Plt Dishubkominfo menjadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Posisi Dishubkominfo lantas diisi oleh Jumani.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Riyoso kini merangkap jabatan setelah dilantik sebagai Plt Kepala Satpol PP. Kepala Sekretariat DPRD Ifan Bustanudin dimutasi menjadi Asisten Sekda Bidang Administrasi.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Edi Sulistiyono dimutasi ke Sekretariat Daerah dan menjabat sebagai Asisten Sekda Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesra.

Haryanto mengatakan, mutasi pejabat OPD sudah menjadi hal yang wajar. Mutasi itu dilakukan atas persetujuan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan sesuai Keputusan Mendagri RI Nomor 821.22-7670 Tahun 2017.

“Kami melakukan mutasi supaya ada penyegaran, biar tidak stagnan. Sebab yang dilantik hari ini umumnya sudah lama menjabat,” jelas Haryanto.

Tercatat, ada sembilang orang yang dilantik sebagai pejabat eselon II, 33 orang pejabat eselon III, dan 67 orang pejabat eselon IV. Mereka yang mendapatkan jabatan baru diharapkan bisa bekerja maksimal untuk kesejahteraan masyarakat Pati.

Editor: Supriyadi

Ratusan Pejabat di Lingkungan Pemkab Kudus Dilantik

Bupati Kudus Musthofa saat melakukan pelantikan pejabat di pendapa setempat. (ISTIMEWA)

Bupati Kudus Musthofa saat melakukan pelantikan pejabat di pendapa setempat. (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Kudus – Sebanyak 457 pejabat di lingkungan Pemkab Kudus dilantik di pendapa kabupaten setempat, Sabtu (31/12/2016) sore. Pejabat yang dilantik yakni di tingkat eselon, staf ahli dan camat.

Seorang pejabat di Kudus juga mendadak pingsan saat proses pelantikan di pendapa pemkab setempat. Pejabat tersebut langsung dibawa ke mobil ambulans milik Dinas Kesehatan yang siaga di lokasi.
Dalam kesempatan itu, Bupati Kudus Musthofa menyambut baik hal tersebut. Diharapkan, satu sama lain bisa saling bersinergi.

Berikut nama-nama pejabat yang dilantik.

 

Editor : Akrom Hazami

Usai Polisi Karimunjawa Konangan Bernarkoba, Kini Kapolres Jepara Pantau Pejabat

Kapolres Jepara AKBP Samsu Arifin. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Kapolres Jepara AKBP Samsu Arifin. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Masalah narkoba di Kabupaten Jepara masih menjadi persoalan yang serius. Karena peredaran narkoba telah merambah ke berbagai elmen masyarakat. Tidak hanya masyarakat biasa, aparat penegak hukum, bahkan pejabat pun diduga tak luput dari sasaran peredaran narkoba.

Hal itu seperti yang disampaikan Kapolres Jepara AKBP Samsu Arifin. Menurutnya, pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara, baik eksekutif maupun legislatif, berpotensi menjadi pengguna narkoba.

“Kalangan pejabat juga menjadi bahan operasi dan pemantauan. Sejauh ini kami belum menemukan pejabat yang menggunakan narkoba. Tapi tidak menutup kemungkinan pejabat potensial menggunakan narkoba. Apalagi peredaran ini sifatnya tertutup,” ujar Samsu kepada MuriaNewsCom, Sabtu (19/3/2016).

Menurut dia, belum lama ini pihaknya menemukan salah satu anggotanya yang bertugas di Karimunjawa menjadi pengguna narkoba. Anggota yang bersangkutan juga telah dikenai sanksi dan dilakukan proses hukum.

“Kami berikan sanksi penindakan disiplin karena dia hanya pengguna. Serta kami rehabilitasi internal,” kata Samsu.

Dia menambahkan, salah satu wilayah di Kabupaten Jepara yang sangat potensial jadi lokasi penyalahgunaan narkoba adalah Kepulauan Karimunjawa. Mengingat di taman nasional laut tersebut banyak pelabuhan-pelabuhan kecil. Selain itu, jumlah aparat keamanan di Kariumunjawa sangat terbatas.

“Di sana keluar masuk wisatawan asing maupun lokal tanpa pengawasan yang ketat. Itu sebabnya dibutuhkan pengawasan lintas sektoral,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

Baca juga : Jepara Darurat Narkoba