Pedagang Pasar Kliwon Kudus Tolak Pembayaran Retribusi Sistem E-Retribusi

MuriaNewsCom, Kudus – Himpunan Pedagang Pasar Kliwon (HPPK) Kudus menolak pembayaran ribuan pedagang dengan cara E-Retribusi. Penolakan dilakukan lantaran dianggap merugikan pedagang dan tak ada sumbangsih pada para pedagang.

Penolakan tersebut sudah dilayangkan secara resmi oleh pihak HPPK kepada Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus. Dalam surat keterangan, disebut kalau pedagang secara jelas menolak perubahan sistem tersebut.

Ketua HPPK Sulistiyanto mengatakan, surat edaran diberikan kepada dinas hari ini. Pihak pedagang tak mau jika perubahan dari aturan dirasa sampai merugikan para pedagang.

“Sistem E-Retribusi, merupakan pembayaran dari iuran bulanan dari pedagang ke petugas, menjadi iuran bulanan yang dipotong langsung dari rekening. Sementara para pedagang itu memiliki tabungan di bank yang bermacam-macam. Jadi tak bisa,” katanya kepada MuriaNewsCom

Menurut dia, cara semacam itu hanya akan merugikan para pedagang lantaran harus membuka rekening anyar dan harus diisi. Belum lagi, potongan bunga bulanan yang juga dibebankan kepada pedagang.

Tak hanya itu, Sulis mengatakan kalau keputusan semacam itu hanya dilakukan sepihak oleh pihak Pemkab Kudus. Karena, selama ini pihak himpunan sama sekali tak diberikan ruang dalam pembahasan aturan tersebut.

“Jadi sebelum progam itu dilaunching bulan ini, kami memutuskan untuk menolaknya,” ungkapnya

Pedagang mau menerima aturan tersebut, jikalau pedagang juga diuntungkan. Seperti halnya dengan cara memberikan CSR dari bank ke Pasar Kliwon.

Sementara, Kadinas Pedagang Kabupaten Kudus Sudiharti saat dikonfirmasi, mengatakan kalau aturan tersebut merupakan yang baik. Sehingga akan tetap dilaksanakan sesuai dengan rencananya.

“Yang merugikan pedagang itu yang mana? Tidak ada yang merugikan. Lagipula bank-bank sudah kami tawari semua, tapi tak ada respon,” jelasnya.

Editor: Supriyadi

Mentok, HGB Pasar Kliwon Kudus Tak Bisa Dipenuhi

Aktifitas pedagang Pasar Kliwon ramai dengan pedagang. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Aktifitas pedagang Pasar Kliwon ramai dengan pedagang. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Keinginan Himpunan Pedagang Pasar Kliwon (HPPK) guna mendapatkan kembali HGB, nampaknya sulit tercapai. Sebab, HGB yang terakhir Juli mendatang, tidak dapat dipenuhi oleh Pemkab Kudus. Untuk itu, Pedagang diminta untuk ikhlas dengan sistem sewa.

Sekda Kudus Noor Yasin mengatakan, banyak upaya yang sudah dilakukan guna mendapatkan HGB. Namun, tidak bisa dilakukan sehingga model sewa harus dilakukan.

”Tidak bisa HGB, pertemuan yang membahas tentang hal itu sudah dilakukan beberapa kali, sehingga pedagang dikenakan untuk sewa,” katanya kepada MuriaNewsCom

Menurutnya, HPPK boleh berupaya dalam mendapatkan HGB. Namun, bukti yang dimiliki pedagang sudah dianggap cacat, sehingga tidak dapat digunakan.

“Soal sertifikat, kan otomatis tidak berlaku karena yang dipakai adalah MOU kami dengan PT Karsa Bayu. Dan saat pembahasan juga sudah dinyatakan cacat administrasi sehingga tidak bisa digunakan,” ujarnya.

Langkah sewa dianggap pas karena waktu sewa yang lama. Untuk itu, komunikasi dengan pedagang juga masih dilakukan. Dia juga meminta pedagang tidak usah khawatir, karena tidak ada niatan untuk mengusir pedagang.

Sebelumya, HPPK yang dimotori ketua HPPK Sulistyanto melakukan Upaya para pedagang guna mendapatkan HGB juga tidak tanggung tanggung. Tim hukum juga sudah terbentuk dalam upaya mendapatkan HGB kembali. Hal itu dilakukan HPPK lantaran HGB adalah proses yang paling aman bagi pedagang.

Jika sewa, pedagang khawatir kalau ditengah jalan akan diputus. Sehingga mereka akan bingung untuk berjualan. Selain itu, dengan sewa Bank juga menolak menerima jaminan hutang.

Editor: Supriyadi

Kepala Pasar Kliwon Bangga Pedagang di Pasar Kliwon Miliki Jiwa Nasionalime Tinggi

Seorang karyawan sedang menata barang dagangan milik Maryanto di kios Anugrah Murya Kompleks Pasar Kliwon Lantai 2 Blok A. (MuriaNewsCom)

Seorang karyawan sedang menata barang dagangan milik Maryanto di kios Anugrah Murya Kompleks Pasar Kliwon Lantai 2 Blok A. (MuriaNewsCom)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Adanya pengumuman yang mengikat kepada semua pedagang di Pasar Kliwon tentang PKI, dinilai sebuah terobosan yang pas. Sebab dengan pedagang yang kompak, maka mampu membendung datangnya atribut PKI masuk Kliwon.

Kapala Pasar Kliwon Sugito mengatakan, para pedagang sangat kompak. Dengan adanya himbauan semacam ini dapat menyemangati pedagang untuk lebih waspada dengan hal yang menyangkut PKI.

“Mereka para pedagang kompak dan memiliki jiwa nasionalisme tinggi. Selain itu, mereka juga sudah waspada dengan mengambil sikap untuk hati-hati dengan semua atribut berbau PKI. Ini patut dicontoh,” katanya

Kampanye lewat gambar dan mainan memang termasuk hal yang jarang ditemukan. Namun tidak menutup kemungkinan akan terjadi, terlebih pasar sedang ramai seperti sekarang.

Jika tak ditangkal, ia khawatir barang berbau PKI akan masuk pasar, dan tersebar ke berbagai tempat. Apalagi lagi jika sampai ke anak-anak yang memang tidak tahu mengenai atribut PKI.

”Mudah mudahan masih kompak hingga nanti. Sebab ribuan pedagang selama ini masih kompak termasuk dengan tidak menjual pakaian dan barang kecuali kepada pedagang pasar,” imbuhnya.

Editor: Supriyadi

 

Pedagang Pasar Kliwon Siap Pasang ‘Mata’ Awasi Pin dan Gambar PKI

Salah satu selebaran sekaligus imbauan HPPK kepada pedagang untuk waspada dengan barang-barang berbau PKI. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Salah satu selebaran sekaligus imbauan HPPK kepada pedagang untuk waspada dengan barang-barang berbau PKI. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Ratusan pedagang Pasar Kliwon yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Pasar Kliwon (HPPK) bakal pasang mata untuk ikut mengawasi adanya pin atau pakaian bergambar atribut PKI.

Ketua HPPK Sulistyanto mengatakan, selebaran mengenai imbauan dan pengawasan sudah disebarkan kepada pedagang di pasar nomor satu di Kudus tersebut. Bahkan, imbauan juga ditempelkan ke beberapa ruas titik untuk mengingatkan pedagang.

”Kami mewaspadai adanya hal-hal semacam itu (PKI). Sehingga kami membuat pedagang untuk cermat dengan dagangan yang dibeli, mulai pakaian, pin, gambar, mainan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan PKI,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Sebagai pusat grosir yang pembelinya bukan hanya dari Kudus, tentunya barang yang masuk cukup banyak. Untuk itulah pedagang diminta waspada dengan atribut yang berhubungan dengan PKI.

”Kami juga meminta kepada pengunjung pasar, jika melihat barang demikian dapat segera lapor kepada petugas atau pemilik barang dan penjual,” ujarnya.

Dalam imbauan yang dibagikan, HPPK juga mengingatkan agar langsung melaporkan jika ada yang mengajak atau bernaung menjadi PKI. Tidak hanya lapor kepada petugas pasar, melainkan dapat langsung lapor kepada petugas kepolisan dan juga kodim.

“Ini juga termasuk tugaskan kami. Jadi kami juga memantau perkembangan PKI dan membentengi agar tidak masuk kedalam pasar dalam wujud apapun,” imbuhnya.

Dia menambahkan, pengumuman tersebut merupakan pengumuman yang mengikat seluruh pedagang di Pasar Kliwon. Sehingga, ribuan pedagang bertugas untuk bersama mengawasinya.

Editor: Supriyadi

Ini Tuntutan Pedagang Pasar Kliwon Jika Pemkab Kudus Terapkan Sistem Sewa

Pasar Kliwon Kudus. (MuriaNewsCom)

Pasar Kliwon Kudus. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Banyak bank yang mempermasalahkan habisnya masa HGB, membuat pedagang resah. Sebab kebanyakan sertifikat sudah masuk bank untuk mendapatkan dana hutang.

Ketua Himpunan Pedagang Pasar Kliwon, Sulistyanto mengungkapkan, pedagang selalu memutarkan uang dengan hutang, sehingga jaminan yang dimiliki adalah sertifikat.

”Jika sewa, apakah bank mau menerima. Kalau pemkab bisa menjamin dan mau membuat bank menerimanya sebagai jaminan, kami dari pedagang tidak mempermasalahkannya,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Selain menerima sebagai jaminan, Sulistyanto juga minta bank tak mengurangi nominal pinjamannya. Sehingga modal pedagang yang sebelumnya didapat dengan jaminan HGB bisa terus berlangsung.

“Kalau tidak bisa, pedagang ini mau makan apa. Sejauh ini modal pedagang Pasar Kliwon ya utang,” ungkapnya.

Meski begitu, ia jika harus melakukan sewa, pedagang bersedia menerimanya. Asalkan ada jaminan kalau per tanah dapat menempati lapak dengan waktu yang lama hingga puluhan tahun lamanya.

Jika pemerintah mampu menjamin dengan jelas, maka HPPK pasti mendukungnya. Sebab, baik sewa maupun HGB, sama sama menempati dalam waktu yang lama.

”Yang pasti itu bisa berjualan lama, sehingga pedagang tidak dihantui waktu yang mau habis karena sewa,” imbuhnya.

Editor: Supriyadi

Pengumuman, Pemkab Kudus Putuskan Tak Ada HGB untuk Pedagang Pasar Kliwon

Pasar Kliwon Kudus (MuriaNewsCom)

Pasar Kliwon Kudus (MuriaNewsCom)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Keputusan mencengangkan terkait Hak Guna Bangunan (HGB) Pasar Kliwon dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus. Di luar dugaan, Pemkab memutuskan untuk menggunakan sistem sewa terhadap HGB Pasar Kliwon.

Asisten III Setda Kudus Mas’ut mengaku sudah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan HGB. Namun celah untuk itu tidak, ada sehingga pedagang Pasar Kliwon akan menggunakan sistem sewa.

”Itu merupakan hasil pembahasan kami dengan pedagang belum lama ini, jadi mereka akan menggunakan sistem sewa untuk Pasar Kliwon,” katanya kepada MuriaNewsCom, Selasa (3/5/2016).

Sistem sewa yang dimaksud, berbeda dengan sewa biasanya. Para pedagang mendapatkan kelebihan dengan jaminan hingga tiga kali perpanjangan. Hal itu akan terasa seperi HGB, yang berlaku selama 20 tahun lamanya.

”Kan itu, sewa pertama lima tahun, kemudian diperpanjang sampai tiga kali. Jadi total 20 tahun lamanya. Rasanya tetap HGB meskipun sewa,” jelasnya.

Dia mengklaim para pedagang mau menerima hal tersebut. Sebab, pedagang yang dihubungkan adalah kejelasan untuk tetap berjualan disana dalam waktu yang lama.

”Pelaksaan akan di langsungkan saat HGB habis, yakni tahun ini. Jadi mulai sekarang sudah disiapkan,” imbuhnya.

Editor: Supriyadi

Ketua HKPP : Tak Masalah Sistem Sewa, Tapi Waktu Sewa Kios Harus Lama

upload jam 20 pasar kliwon (e)

Ketua HPPK Sulistyanto (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Pedagang Pasar Kliwon Kudus ingin ada kejelasan waktu untuk bisa menempati kios di pasar tersebut. Pedagang menginginkan, waktu yang diberikan kepada pedagang tidak hanya sebentar, tapi dalam jangka lama.

Ketua Himpunan Pedagang Pasar Kliwon (HPPK) Sulistyanto mengungkapkan, jika akhirnya pemerintah memberlakukan sistem sewa untuk kios yang ada di situ, pedagang tidak mempermasalahkannya. Yang terpenting menurutnya, pedagang bisa menempati kios atau lapak dalam jangka waktu yang lama.

“Tidak hanya setahun atau dua tahun saja bisa tempati kios, tapi kami minta sampai belasan tahun atau bahkan puluhan tahun,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, jika pemerintah mampu menjamin terkait waktu penggunaan kios tersebut, maka HPPK dipastikan akan mendukungnya. Sebab, baik sewa maupun HGB, katanya, sama saja asalkan dipastikan waktunya bukan sebentar.

Selain itu, dia juga meminta kejelasan apakah ketika sistem sewa nanti diberlakukan, suratnya bisa untuk jaminan peminjaman uang di bank seperti sertifikat HGB. Karena, banyak sertifikat milik pedagang yang sudah masuk bank. Untuk itulah dia berharap pemkab mampu menjamin kalau perjanjian sewa juga laku sebagai jaminan.

“Bukan hanya laku, tapi tidak mengurangi nominal pinjamannya. Jangan sampai nantinya bisa laku, tapi nominalnya tidak sebanyak ketika jaminan yang digunakan adalah sertifikat HGB,” ungkapnya.

Editor : Kholistiono

Pedagang Pasar Kliwon Curhat ke Kang Mus Soal HGB

Pengurus HPPK bersama Bupati Kudus Musthofa (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Pengurus HPPK bersama Bupati Kudus Musthofa (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Pengurus Himpunan Pedagang Pasar Kliwon (HPPK) masih kecewa dengan keputusan rapat bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus kemarin. Hasil rapat itu, diputuskan jika pedagang pasar kliwon tidak bisa lagi mendapatkan Hak Guna Bangunan (HGB), karena nantinya diberlakukan sistem sewa kios.

Untuk mendapatkan kepastian itu, pengurus HPPK sengaja bertemu dengan Bupati Kudus Musthofa untuk curhat mengenai persoalan tersebut.

Ketua Himpunan Pedagang Pasar Kliwon (HPPK) Sulistyanto mengungkapkan, kedatangan para pedagang dilakukan semalam. Pedagang yang datang, menceritakan keluhan terkait rapat yang dibahas kemarin sore.

“Kami mendatangi bupati setelah pengajian di Pendapa Kabupaten Kudus malam tadi. Di sana, kami keluarkan semua unek-unek dari para pedagang,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Kedatangan HPPK, juga dalam rangka menagih janji Bupati Kudus yang sebelumnya, sempat menjanjikan kepada pedagang, bahwa HGB dapat diperoleh kembali nantinya.

Menurutnya, setelah beberapa waktu berbincang dengan bupati, akhirnya bupati kembali menyetujui usulan pedagang. Tidak hanya menyetujui, namun,bupati juga memerintahkan kepada instansi yang membidangi untuk mengupayakan HGB.

“Dalam hal ini, Bapak Asisten III Setda Kudus serta dinas terkait yang diminta mencari celah. Sebab, keinginan pedagang disetujui bupati,” ungkapnya.

Dia menambahkan, dalam waktu dekat ini, pihaknya akan kembali menemui instansi terkait. Sebab, ribuan pedagang menunggu kabar menggembirakan dari HPPK.”Kami sudah bertemu Bapak Bupati. Semoga saja pejabat lainnya juga mendukung apa yang dikehendaki oleh Pak Bupati,” imbuhnya.

Editor : Kholistiono

Ini Perkembangan Terbaru Terkait Nasib HGB Pedagang Pasar Kliwon Kudus

upload saiki pasar kliwon (e)

Pertemuan antara HPPK dengan Pemkab Kudus (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Pemkab Kudus mengaku kesulitan memenuhi keinginan pendatang untuk mendapatkan kembali Hak Guna Bangunan (HGB) Pasar Kliwon yang diklaim pemkab telah habis masanya pada 2016 ini, meskipun dalam sertifikat tertulis HGB tersebut habis pada 2026 nanti. Kesulitan untuk memenuhi keinginan pedagang tersebut, disebabkan aturan yang disebut tidak membolehkan.

Hal itu disampikan Asisten III Setda Kudus Masut, saat pertemuan HPPK dengan Pemkab Kudus. Dalam pertemuan itu, disampaikan jika segala cara sudah diupayakan pemkab agar pedagang mendapatkan HGB, namun secara aturan tidak diperbolehkan.

“Susah sekali, dan tidak bisa. Dan jalan terakhir ya memang harus diberlakukan sistem sewa,” katanya saat rapat di Ruang Kesbangpol, Selasa (11/4/2016) sore tadi.

Menurutnya, ada solusi yang dapat menjadi pertimbangan. Namun, kembali dia tegaskan dari ketiga solusi hanya satu yang mungkin dilakukan.

Opsi pertama adalah, HGB diperpanjang. Seperti 20 tahun lalu, pihak ketiga yang harus mengusulkan perpanjangan HGB. Namun hal itu sudah tidak bisa dilakukan lagi, lantaran sudah menyalahi prosedur.

“Kalau perpanjang sebenarnya bisa, asalkan dua tahun lalu sudah mengusulkan. Tapi sampai sekarang masih tidak belum ada yang mengusulkan,” katanya

Selain itu, yang HGB diperpanjang harus secara keseluruhan. Namun kenyataannya, pascakebakaran beberapa tahun lalu ,sudah ada yang dikembalikan.

Sedangkan opsi kedua, HGB baru yakni dari pedagang dengan pemerintah. Masalahnya, ketika mencari dasar aturan tidak bisa ditemukan. Sehingga opsi itu juga tidak mungkin dilaksanakan.

“Kita menginduk pada PP Nomor 40 Tahun 1996, serta PPNomor 27 tahun 2014. Disana berbunyi tidak diperbolehkan. Sedangkan opsi ketiga juga mengacu pada PP yang sama. Opsi tersebut, adalah yakni pemberlakukan sewa. Sekarang hal itu yang paling bisa dilakukan,” uangkapnya.

Editor : Kholistiono

Pedagang Pasar Kliwon ”Kalah” soal Sertifikat

hgb pasar kliwon tyg skrg (e)

Suasana pertemuan antara Pemkab Kudus, BPN, dan pedagang Pasar Kliwon yang membahas mengenai HGB pasar, yang selama ini ada perbedaan. (MuriaNewsCom/FAISOL HADI)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Pedagang Pasar Kliwon harus gigit jari. Pasalnya, sertifikat pengelolaan kios yang mereka miliki, ternyata cacat hukum.

Sertifikat yang dimiliki pedagang, menyebutkan jika hak guna bangunan (HGB) yang mereka miliki ternyata hanya berlaku hingga 2016 saja. Tidak seperti HGB yang mereka miliki, yang tertulis hingga 2016.

Hal itu diketahui dari rapat yang dilakukan pihak-pihak terkait, di kantor Setda Kudus, Selasa (12/4/2016). Dalam rapat itu, turut hadir Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kudus, yang menjelaskan jika HGB yang dimiliki pedagang adalah cacat hukum.

Rio Sumardianto, perwakilan BPN Kudus mengatakna, setelah sertifikat yang dimiliki pedagang itu dikaji, ternyata tidak sesuai aturan atau cacat administrasi. Sehingga sertifikat itu secara otomatis tidak bisa digunakan lagi.

”Kami sudah mengaji hal itu. Dan memang ada kecacatan dengan hal itu. Yang benar adalah, HGB itu berlaku hanya 20 tahun sejak ditetapkan tahun 1996. Bukan 30 tahun,” katanya saat pertemuan.

Menurutnya, jika pedagang ingin HGB juga susah. Sebab harus dilakukan secara keseluruhan melalui pihak ketiga. Padahal, beberapa los sudah dikembalikan kepada pemkab.

Sementara Asisten III Sekda Kudus Masut mengatakan, HGB pasar memang berakhir per Juli 2016 mendatang. Sehingga sertifikat yang dimiliki pedagang juga ikut habis.

Hal itu disebabkan, yang paling besar adalah sertifikat perjanjian yang dimiliki pemkab. Yakni HGB, yang berbunyi selama 20 tahun saja.

”Kalau yang dimiliki pedagang bukan HGB. Tapi hak milik atas perjanjian rumah susun hingga 2026. Tapi jika HGB habis, otomatis apa yang dimiliki pedagang juga habis. Sebab menyesuaikan,” ujarnya.

Editor: Merie

Dapat Warning dari Bank, Pedagang Pasar Kliwon yang ‘Sekolahkan’ Sertifikat HGB jadi Was-was

upload jam 15 pasar kliwon (e)

Pasar Kliwon Kudus. Adanya ketidakjelasan masa berlaku sertifikat HGB membuat pedagang was-was (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Ketidakjelasan terkait berakhirnya masa Hak Guna Bangunan (HGB)milik pedagang di Pasar Kliwon, membuat para pedagang was – was. Keresahan pedagang disebabkan, dengan banyaknya sertifikat HGB yang “disekolahkan” atau dijadikan jaminan hutang kepada perbankan.

Ketua Himpunan Pedagang Pasar Kliwon Sulistyanto mengungkapkan, ribuan pedagang yang memiliki HGB di Pasar Kliwon, banyak yang dijadikan jaminan di bank dengan nominal mencapai ratusan juta. Kondisi itu semakin buruk, lantaran pedagang sudah mendapatkan teguran dari pihak bank.

“Keresahan pedagang saat ini semakin memuncak, lantaran ada beberapa perbankan yang sudah menyurati pedagang yang memiliki kredit dengan agunan sertifikat HGB kios,” katanya kepada MuriaNewsCom

Menurutnya, dalam surat tersebut, perbankan minta agar agunan sertifikat HGB diganti dengan agunan lain. Jika hal itu tidak dapat dipenuhi, maka jalan lainnya adalah  pedagang diminta melunasi kredit.

Kondisi tersebut, kata Sulis, menunjukkan perbankan mulai khawatir dengan berakhirnya HGB dan tidak bisa menerima penggunaan sertifikat HGB sebagai agunan kredit. Hal itu, membuat pedagang semakin resah lantaran harus melunasi ketika tidak masa HGB berakhir tahun ini.

Saat ini, pedagang juga membutuhkan modal besar untuk menambah stok barang untuk menghadapi ramadan dan lebaran. Sehingga, pedagang juga masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

“Maka dari itu, pedagang menginginkan adanya HGB masih tetap berlaku ketimbang sewa. Sebab, kalau HGB masih ada, bank bisa menerima sebagai jaminan,” ujarnya.

Selain itu, jika diberlakukan sistem sewa, juga tidak ada kejelasan, apakah pedagang lama masih dapat berjualan di pasar atau tidak. Sehingga, pedagang juga tidak dapat leluasa untukberdagang saat ini.

Sementara, Plt Kepala Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar (Disdagsar) Kudus Sudiharti mengungkapkan, pemkab tidak akan mengotak-atik keberadaan pedagang. Sebaliknya, pemkab malah bakal mencarikan tempat bagi PKL yang tidak memiliki tempat.”Lihat saja para PKL, kami malah mencarikan tempat untuk mereka yang tidak dapat,” tegasnya.

Editor : Kholistiono

Disdagsar Kudus Belum Putuskan Nasib HGB Pedagang Pasar Kliwon

f-upload jam 11, pasar kliwon (e)

Plt Kepala Dinas Perdagangan dan pengelolaan Pasar (Disdagsar) Kudus Sudiharti (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Meski Bupati Kudus Musthofa sudah menegaskan pedagang akan memperolehkembali Hak Guna Bangunan (HGB) yang berakhir pada 2016 ini, namun hal itu belum sepenuhnya ditindaklanjuti dinas tekait, dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar (Disdagsar) Kudus.

Plt Kepala Dinas Perdagangan dan pengelolaan Pasar (Disdagsar) Kudus Sudiharti mengatakan, hingga kini belum ada kepastian mengenai keberlanjutan HGB untuk pedagang di Pasar Kliwon. Terkait HGB ini, katanya, masih dalam proses pembahasan.

“Belum final, sampai sekarang kami masih membahasnya, apakah nantinya pedagang masih menggunakan HGB atau sistem sewa. Masalah ini butuh pengkajian lebih mendalam lagi,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, hasil dari pembahasan itu berakhir dalam waktu dekat ini. Mengingat, pada pertengahan Juli mendatang harus sudah selesai dan tinggal menetapkannya.

Dalam hal ini, pihaknya juga bakal menentukan, dari sekitar 2.500 pedagang yang ada di sana, yang nantinya berhak menempati kios dan los di Pasar Kliwon. Karena menurutnya, ada pedagang yang menempati kios di pasar tersebut juga menyewa dari pedagang lainnya. Sehingga, nantinya, jika memang HGB berlanjut, yang mendapatkan adalah pedagang asli disana, bukan pedagang yang menyewa kios sesama pedagang.

Kepala Pasar Kliwon Kudus Sugito mengungkapkan, terkait HGB pedagang,katanya sudah disosialiasikanpihak dinas kepada pedagang yang diwakili oleh Himpungan Pedagang Pasar Kliwon (HPPK).

“Sosialisasi itu diwakilkan, lantaran tidak mungkin semua pedagang dikumpulkan yang jumlahnya mencapai ribuan.Sejauh ini pedagang menerima. Sebab, kami juga memiliki perjanjian antara Pemkab Kudus dengan pihak ketiga dalam hal ini PT Karsa Bayu Perkasa yang isinya HGB tersebut masa berlakunya 20 tahun,” ungkapnya.

Editor : Kholistiono

Menjelang Ramadan, Pedagang di Pasar Mulai Timbun Dagangan

Kondisi di Pasar Kliwon yang masih cenderung sepi pembeli (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Kondisi di Pasar Kliwon yang masih cenderung sepi pembeli (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom Kudus – Mendekati bulan ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, para pedagang di pasar mulai banyak menimbun dagangan mereka, khususnya pedagang pakaian dan perlengkapan lebaran.

Seperti halnya yang dilakukan Evi, pedagang di Pasar Kliwon Kudus. Evi yang menjual sandal dan sepatu ini menuturkan kalau banyak barang baru yang sudad dipasok. Hal itu untuk menyambut datangnya bulan ramadan, yang biasanya banyak warga yang memburu barang baru.

“Sudah dari beberapa pekan lalu, banyak model baru ada disini. Khususnya sandal untuk cewek, model andalannya cenderung lebih banyak,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, penjualan sandal dan sepatu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh tinggi saat lebaran. Meski memang mengalami kenaikan menjelang lebaran. Kenaikan itu hanya beberapa persen dari hari biasa.

Hal itu terjadi, lantaran barang yang dijual tidak cepat rusak atau barang yang banyak diburu seperti pakaian. Meski demikian, dagangan tetap ditimbun karena banyaknya yang setor.

“Barangnya macam-macam, dari Kudus dan sekitarnya juga ada. Mengenai mana yang laku dan tidak tergantung sasaran,” ungkapnya.

Ema, penjaga kios pakaian di Pasar Kliwon mengatakan, meski saat ini pembeli masih cenderung sepi, namun dia percaya kalau sebentar lagi pasar akan ramai.

“Paling pekan ketiga April sudah ramai, atau paling lambat awal Mei nanti sudah mulai terlihat banyak yang datang,” ungkapnya.

Kepala Pasar Kliwon Sugito membenarkan sepinya pasar hingga kini. Namun pedagang sudah menyetok dagangan sejak jauh-jauh hari.

“Banyak kiriman, lihat saja dijalan tengah pasar, banyak mobil. Mereka yang datang dari jauh, ada yang Jakarta, Bandung, dan berbagai kota besar lainnya,” imbuhnya.

Dia menjelaskan, para pedagang hanya menyetok hingga sebulan mendekati ramadn saja. Setelah itu, mereka akan memaksimalkan untukjelang ramadan.

Editor : Kholistiono

Pedagang Pasar Kliwon Masih Was-was Terkait Berakhirnya HGB

Salah satu pedagang di Pasar Kliwon (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Salah satu pedagang di Pasar Kliwon (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Meski Bupati Kudus Musthofa memberikan penjelasan jika masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) pedagang Pasar Kliwon akan diperpanjang, namun, hal itu tak lantas membuat sebagian pedagang tenang. Sebab, dalam sertifikat yang dikantongi pedagang tercantum HGB berlaku hingga 2026 mendatang, namun versi pemerintah justru hal itu berakhir 2016 ini.

Krisna, salah satu pedagang Pasar Kliwon di Blok A mengatakan, jika pedagang sebenarnya masih tidak menerima dengan kenyataan yang dialami. “Sertifikat saya ada di rumah, waktunya 30 tahun, yakni dari 1996 sampai 2026. Tapi,baru 2016 sudah berakhir,” keluhnya.

Sebagai rakyat kecil, dirinya mengaku pasrah dengan aturan pemerintah. Bahkan kalau sampai sewa juga tidak keberatan. Namun, dirinya berharap kabar baik yang datang datang dari bupati kemarin benar-benar membuat pedagang senang lantaran kemungkinan besar bisa menggunakan HGB kembali.

Ia katakan, sesungguhnya rasa kecewa juga muncul. Lantaran sertifikat yang dimiliki masih panjang, dan dia dipaksa habis.

“Perasaan baru sebentar, tapi malah sudah habis. Sebagai warga ya menurut saja kepada pemerintah. Toh juga kabarnya HGB lagi,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, waktu itu, dia menyewa satu kios di Blok A seharga Rp 20 jutaan. Harga tersebut dapat dipakai selama 30 tahun, seperti sertifikat yang didapat.

“Mudah – mudahan masih bisa membayar HGB nanti. Soalnya masih dapat tempat dan bisa membayar itu juga cukup,” imbuhnya.

Ketua Himpunan Pedagang Pasar Kliwon, (HPPK) Sulistyanto menambahkan, sebenarnya para pedagang hanya menginginkan HGB saja. Mengenai sertifikat yang masih sisa, bagi para pedagang tidak terlalu menjadi masalah.

“Yang penting itu HGB. Jadi, kami para pedagang dapat nyaman karena mendapat jaminan sampai bertahun-tahun,” imbuhnya.

Editor : Kholistiono

Soal Berakhirnya HGB, Ini Tanggapan Ketua Pedagang Pasar Kliwon Kudus

f-upload jam 20 (e)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Pedagang di Pasar Kliwong beberapa hari terakhir ini cukup gelisah, karen Hak Guna Bangunan (HGB) yang menentukan izin penggunaan kios ataupun los yang seharusnya berakhir 2026, harus berakhir April 2016. Ini lantaran adanya perbedaan surat izin antara pemkab dengan pedagang di pasar tradisonal tersebut.

Dari informasi yang dihimpun MuriaNewsCom, izin penggunaan bangunan baik itu kios ataupun los (versi pedagang) baru berakhir pada 27 Juni 2026 mendatang. Hal itu berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun 1996.

Sementara, dari pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, HGB Pasar Kliwon akan berakhir pada April 2016. Hal itu didasarkan atas surat perjanjian yang ditandatangani bersama antara pedagang dan Pemkab Kudus.

Terkait HGB ini, Ketua Himpunan Pedagang Pasar Kliwon (HPPK) Sulistyanto, mengaku, saat ini pihaknya sudah cukup lega setelah ada penjelasan dari Bupati Kudus, yang kemarin berkunjung ke Pasar Kliwon.

“Pak Bupati bilang, nantinya HGB akan dikasih kembali. Namun, untuk mendapatkan HGB kembali tentunya ada aturan dan mekanisme. Nantinya itu akan diatur pihak dinas yang terkait,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Dalam kesempatan itu, katanya bupati berpesan kepada pedagang supaya tidak usah risau mengenai berakhirnya HGB tahun ini. Apalagi sampaikhawatir nasib para pedagang. Sebab, pemerintah bakal memperbaiki HGB tersebut.

Meski demikian, pedagang yang terhimpun dalam HPPK nantinya akan menemui pemerintah, terkait tindak lanjut HGB itu. “Dalam waktu dekat, kami akan menghadap Bapak Bupati untuk membicarakan hal ini,supaya pedagang juga senang,” ungkapnya.

Editor : Kholistiono

Awas, Pedagang Pasar Kliwon Kudus Marah dan Akan Gembosi Ban Kendaraan Penyetor Barang

Pengumuman yang bernada memperingatkan kepada oknum tengkulak di Pasar Kliwon, untuk tidak macam-macam. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Pengumuman yang bernada memperingatkan kepada oknum tengkulak di Pasar Kliwon, untuk tidak macam-macam. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Himpunan Pedagang Pasar Kliwon (HPPK) Kudus sangat jengkel dengan oknum tengkulak yang menjual barang bukan kepada pedagang pasar. Untuk itu, HKPK mengancam bakal bertindak tegas. Bahkan pedagang sampai mengancam akan meggemboskan ban kendaraan oknum tengkulak, jika kedapatan hal demikian.

Hal itu disampaikan Kepala Pasar Kliwon Sugito. Menuruatnya, kasus tersebut bermula dari penyetor barang ke pedagang pasar. Namun sesampainya di pasar, pedagang tersebut malahan menjual ecer ke pembeli lain, di luar pedagang pasar.

“Hal itu kan jelas merugikan pedagang. Barang yang harusnya dijual kepada pedagang malahan dijual dengan ecer kepada pembeli lainnya. Dengan demikian pedagang menjadi kehilangan pembeli,” katanya kepada MuriaNewsCom

Menurutnya, kondisi tersebut sebenarnya sudah lama terjadi. Namun selama ini pedagang hanya membiarkan. Berbeda dengan sekarang, pedagang mulai bertindak lantaran pihak yang terkait dianggap sudah kelewatan.

Aturan tersebut, lanjutnya, bukan hanya ditujukan untuk pedagang asal luar Kudus yang menjadi penyetor saja, melainkan juga pedagang Kudus juga diperlakukan sama jika melanggar aturan itu.

“Kalau tengkulak mau menjual ke pedagang luar, pedagang sini memperbolehkan, dengan syarat penjualan dilakukan di luar lingkungan pasar. Namun kalau masih nekat, pedagang bisa marah,” imbuhnya.

Sebagai pengelola pasar, pihaknya jelas mendukung aksi yang dilakukan himpunan. Sebab apa.yang dilakukan penyetor bisa merugikan ribuan pedagang yang ada lingkungan pasar.

Seluruh pedagang pasar, juga sudah sepakat dengan aturan dari HPPK itu. Bahkan ada pedagang yang jadi mata-mata siap mengancam oknum penyetor, kapan saja.

“Sebenarnya yang melakukan adalah oknum yang nakal. Jadi tidak semuanya demikian. Namun aturan harus dilakukan karena gara gara oknum pedagang bisa merugi,” jelasnya.

Ancaman tersebut, sudah diedarkan kepada para pedagang. Bahkan hampir di tiap ujung pasar juga sudah ditempel ancaman tersebut. Sehinga hukuman pasti akan dilakukan jika nanti ada yang ketahuan.

Editor : Akrom Hazami