Ditolak Pedagang, Revitalisasi Pasar Kuwu Grobogan Terancam Gagal

MuriaNewsCom, GroboganRencana revitalisasi Pasar Kuwu di Kecamatan Kradenan yang akan dilakukan tahun ini terancam gagal. Hal ini seiring adanya penolakan dari paguyuban pedagang terkait bakal dilakukannya proyek revitalisasi.

Informasi yang didapat menyatakan, beberapa waktu lalu, perwakilan pedagang bahkan sudah sempat melakukan audensi dengan komisi B DPRD Grobogan. Dalam aspirasinya, pedagang keberatan terkait konsep revitalisasi pasar. Yakni, tempat berjualan pedagang akan dibangun dengan model prototipe yang terkesan lebih modern.

Dengan konsep ini, tempat berjualan dinilai justru terlihat menjadi lebih sempit. Pedagang menghendaki agar pembangunan lapak berjualan dilakukan seperti semula sehingga tempatnya terlihat longgar.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Grobogan Karsono ketika dimintai komentarnya membenarkan adanya keberatan dari peguyuban pedagang Pasar Kuwu terkait bakal adanya proyek revitalisasi. Dengan adanya keberatan itu maka proyek revitalisasi akan dialihkan ke lokasi lain yang memungkinkan.

Karsono menjelaskan, pada tahun ini, pihaknya mengajukan bantuan revitalisasi tiga pasar ke kementerian terkait. Yakni, Pasar Kuwu, Pasar Wirosari dan Pasar Unggas Glendoh Purwodadi dengan alokasi anggaran masing-masing senilai Rp 8 miliar.

Pada tahun 2017, pihaknya sudah mendapat proyek revitalisasi untuk Pasar Tegowanu dan Grobogan. Masing-masing, nilainya Rp 6 miliar.

Untuk teknis pelaksanaan revitalisasi memang dilakukuan dari kementerian. Termasuk konsep bangunannya juga sudah disiapkan pihak kementerian dengan model prototipe.

“Desain untuk revitalisasi pasar memang modelnya prototipe. Untuk revitalisasi di Pasar Grobogan yang sudah jadi akhir tahun 2017 lalu juga seperti itu,” katanya.

Ia menambahkan, pada tahun 2016 lalu, pihak kementerian juga sudah menyalurkan dana untuk rehab bagian kios depan di Pasar Kuwu dan Pasar Wirosari. Rencananya, pada tahun 2018, penataan akan dilanjutkan dengan revitalisasi pasar keseluruhan.

Editor: Supriyadi

Pembangunan Rampung, Pasar BUMDESA di Jepon Blora Diresmikan 

MuriaNewsCom, Blora – Keberadaan Pasar Kawasan Perdesaan “Sumber Makmur” di Kecamatan Jepon, Blora akhirnya diresmikan penggunaannya. Peresmian pasar tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) Ahmad Erani Yustika bersama Bupati Blora Djoko Nugroho, Jumat (2/3/2018).

Pasar tersebut selesai dibangun pada penghujung tahun 2017 kemarin. Pasar perdesaan itu merupakan unit usaha yang dikelola Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA). Yakni, antara Desa Puledagel, Desa Bacem dan Desa Kawengan Kecamatan Jepon. Pembangunan pasar itu didukung anggaran dari Kemendesa PDTT.

“Terimakasih saya sampaikan pada Pak Dirjen karena sudah memberikan bantuan pembangunan pasar untuk warga Puledagel, Kawengan dan Bacem yang selanjutnya akan dikelola BUMDESMA. Pasar ini nantinya akan menjadi pusat transaksi jual beli hasil pertanian dari beberapa desa. Dengan demikian sektor pertanian dan perdagangan akan lebih hidup,” ungkap Bupati Djoko Nugroho.

Menurut Djoko, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blora saat ini sangat dipengaruhi oleh sektor pertanian dan perdagangan. Oleh sebab itu, kedua sektor ini akan terus dikembangkan dengan berbagai langkah strategis. Antara lain dengan melakukan revitalisasi pasar di pedesaan.

“Saat ini angka kemiskinan Blora terus berkurang. Sebelumnya peringkat 21 naik ke peringkat 19 dari 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Hal ini juga karena adanya pertumbuhan ekonomi yang semakin baik di bidang pertanian dan perdagangan,” lanjutnya.

Bupati menyatakan bahwa saat ini di Blora tidak ada industri besar yang bisa menyerap banyak tenaga kerja. Sehingga sudah sepantasnya arah pembangunan pemerintah ditujukan ke sektor pertanian dan perdagangan yang kini tumbuh baik di pedesaan, termasuk UMKM.

Dirjen PKP Kemendesa PDTT Ahmad Erani Yustika menyatakan, pihaknya sependapat dengan pernyataan Djoko Nugroho. Menurut dia, sudah saatnya pembangunan banyak dilakukan di perdesaan. Oleh karena itulah pemerintahan Presiden Jokowi fokus memperhatikan pembangunan desa dengan membentuk Kementerian Desa, dan mengucurkan dana desa.

“Desa itu ibarat ibunya kehidupan, sedangkan pemerintah Indonesia ini anaknya. Jauh sebelum Indonesia merdeka, desa-desa sudah ada dan menghidupi masyarakat. Jadi jangan sampai setelah Indonesia merdeka, lantas pembangunan desa dikesampingkan. Dari desa inilah sumber pangan berada,” ucapnya.

Ia lantas menerangkan bahwa tahun 2018 ini dana desa diperbolehkan untuk membangun kawasan perdesaan. Dana desa yang sebelumnya hanya boleh digunakan untuk membangun desanya sendiri, kini bisa digunakan untuk “urunan” membangun kawasan perdesaan. Bisa dua desa, tiga desa, atau lima desa bekerjasama membangun fasilitas bersama.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Blora, Gunadi menyebutkan, Pasar Kawasan Perdesaan “Sumber Makmur” dibangun dana Rp 1 miliar melalui Ditjen PKP Kemendesa PDTT. Lahan seluas 5000 meter persegi yang ditempati untuk pasar merupakan lahan tanah kas desa dan tanah bengkok. Luas bangunan 300 meter persegi yang terdiri dari 8 kios dan 12 los selasar untuk 30 pedagang.

Editor: Supriyadi

Melawat ke Pasar Barito Kudus untuk Kali Terakhir

Galeri

Galeri ini berisi 5 foto.

MuriaNewsCom, Kudus – Pasar Bantaran Kali Gelis atau akrab disebut ‘Barito’ dipastikan berpindah ke bekas pasar hewan Kecamatan Jati, pada 1 Februari 2018 mendatang. Lalu bagaimana kondisinya seminggu sebelum dipindah? MuriaNewsCom, menjejakkan kaki ke Pasar Barito pada Sabtu (27/1/2018) siang. Memasuki … Lanjutkan membaca

Pasar Bangsri Jepara, Nasibmu Kini

MuriaNewsCom, Jepara – Pemerintah Kabupaten Jepara akan secara bertahap membangun Pasar Bangsri. Hal itu karena terganjal keuangan daerah yang belum mampu menanggung seluruh biaya renovasi yang diperkirakan mencapai Rp 60 miliar.

“Tahun 2018 ini, kami (pemkab) baru menganggarkan Rp 11 miliar untuk pembangunan Pasar Bangsri. Sementara habisnya (estimasi total) hampir Rp 60 miliar. Oleh karenanya (pasar) Bangsri akan dibangun secara bertahap, nanti jika keuangan daerah mencukupi dalam kurun 1-2 tahun bisa rampung,” tutur Kabid Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Musthakim, akhir pekan kemarin.

Menurutnya, Pasar Bangsri yang saat ini berada di dekat terminal bus akan direlokasi ke tempat baru, yakni belakang Pasar Pon (pasar hewan). Sementara Pasar Pon akan dipindah ke Jeruk Wangi.

Pihaknya telah mempersiapkan lahan sebesar 3,2 hektar. Menurutnya, pembangunan dan relokasi Pasar Bangsri tidak akan mengganggu aktifitas pedagang yang saat ini masih menempati lokasi lawas.

“Mulai Pasar Pon kesana kita akan bangun Pasar Bangsri. Luasnya sekitar 3.2000 meter persegi. Namun dalam pembangunannya tidak akan mengganggu pedagang karena memang lokasinya baru,” ungkapnya.

Dirinya menyebut, saat ini Pasar Bangsri sudah tidak representatif. Hal itu dilihat dari luasan pasar dan rencana pelebaran jalan yang nantinya juga memengaruhi secara langsung tata letak pasar tersebut.

Musthakim merinci, di lokasi lama lahan yang ditempati pedagang hanya 8000 meter persegi. Sementara lebar pasar di sebelah barat hanya 40 meter persegi dan sebelah timur hanya 25 meter persegi.

“Bayangkan jika nanti jalan di sebelah utara dan selatan diperlebar, otomatis lebar pasar juga akan berkurang. Hal itu tentunya menjadi tak nyaman bagi pedagang maupun pembeli,” urainya.

Dirinya menyebut, rencana relokasi dan pembangunan Pasar Bangsri sudah disosialisasikan kepada para pedagang. Pihaknya mengklaim, pedagang sudah menyetujuinya.

Hanya saja dengan anggaran yang belum mencukupi, proses pembangunan akan dilaksanakan secara bertahap.

Editor: Supriyadi

Anggaran Kebersihan Dipangkas Lebih dari Separuh, Pasar di Kudus Terancam Kumuh

MuriaNewsCom, Kudus – Dipangkasnya anggaran kebersihan pasar di Kabupaten Kudus membuat beberapa pihak ketar-ketir. Salah satunya, Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Sudiharti. Ia khawatir pemangkasan tersebut akan membuat pasar di Kudus kembali kumuh.

”Saat ini pasar-pasar di Kudus sudah bersih. Kalau anggarannya kurang, saya khawatir pasar akan kumuh karena tak ada anggaran untuk membayar pegawai,” kata Sudiharti kepada awak media, Kamis (4/1/2017).

Ia menjelaskan, sebelum anggaran digedok, pihaknya sudah mengusulkan anggaran kebersihan pasar di tahun 2018 sama dengan anggaran tahun lalu, yakni Rp 3,6 miliar. Hanya saja, dari pihak DPRD Kudus menilai lain dan hanya menyetujui Rp 1,7 miliar saja.

Padahal, di tahun 2017, alokasi untuk tenaga kebersihan Pasar Kliwon mencapai Rp 1,7 miliar. Kemudian Pasar Bitingan Rp 770 juta dan sisanya untuk kebersihan seluruh pasar desa di Kudus.

”Jumlah itu (Rp 1,7 miliar) tentu sangat kurang. Kami juga belum menemukan formula yang tepat untuk mencukupkan anggaran tersebut. Selama ini petugas kebersihan dialihkan ke pihak ketiga dengan anggaran yang cukup besar,” ungkapnya

Sudiharti menyebutkan, jumlah tenaga kebersihan selama 2017  mencapai 200 petugas. Semuanya bekerja dengan tekun. Ttak hanya membersihkan selama pagi dan sore, ratusan pekerja tersebut juga selalu mencari sampah untuk dibersihkan.

Pihaknya khawatir, dengan anggaran yang terbatas maka akan membuat pasar akan kumuh kembali. Karena, dengan berkurangnya anggaran, akan berakibat berkurangnya juga tenaga kebersihan di pasar.

“Jika pasar kumuh, maka akan ada keluhan dari pembeli dan pedagang. Pasar bisa jadi tidak nyaman. Namun, kenyataanya memang anggaran yang sedikit,” ucapnya.

Pihaknya merencanakan, bakal mengusulkan kembali biaya kebersihan pasar di APBD perubahan 2018. Bagaimanapun kebersihan pasar merupakan hal yang penting dan juga menjadi daya tarik dari pembeli.

Editor: Supriyadi

Sekda Kudus Instruksikan Pembenahan Eskalator Pasar Kliwon Segera Dilaksanakan

Pengunjung Pasar Kliwon menaiki tangga eskalator Pasar Kliwon, Sabtu (11/11/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Matinya eskalator di Pasar Kliwon hingga kini ternyata masih belum ditangani dengan tuntas. Hal itu membuat Sekda Kudus Noor Yasin mengambil sikap dengan menginstruksikan langsung kepada dinas terkait agar segera bertindak.

Sekda Kudus Noor Yasin memerintahkan Dinas Perdagangan untuk segera membenahi eskalator yang mati di Pasar Kliwon. Karena, matinya eskalator membuat keluhan sebagian besar pengunjung pasar.

“Itu merupakan faislitas umum bagi pengunjung pasar. Tentunya, jika terus berlanjut maka akan membuat pengunjung merasa tak nyaman. Untuk itu, kami meminta agar pembenahan segera dilaksanakan,” Katanya singkat Selasa (14/11/2017).

Baca: Mati Dua Pekan, Eskalator Pasar Kliwon Kudus Dikeluhkan Pengunjung

Sementa itu, Kepala Pasar Kliwon Sugito mengatakan kalau kini sudah ada pembenahan untuk eskalator di Pasar Kliwon. Namun, pembenahan tersebut masih belum tuntas lantaran masih ada yang rusak.

“Beberapa waktu lalu memang rusak sehingga terpaksa dimatikan. Namun kini sudah ada pembenahan meskipun belum semuanya nyala kembali,” ujarnya kepada MuriaNewsCom

Menurut dia, jika dulunya semuanya mati, kini hanya satu tangga eskalator saja yang mati. Yaitu pada tangga menurun yang terdapat pada bagian timur Pasar Kliwon. Sedang untuk yang lainya sudah dapat dinikmati pengunjung pasar.

“Kini masih pengerjaan, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini dapat segera diselesaikan sehingga pengunjung tak mengeluh lagi,” imbuh dia.

Editor: Supriyadi

Butuh Data Pelengkap, Kejaksaan Grobogan Panggil PPK Proyek Pasar Perdesaan di Mojoagung

Proyek pasar perdesaan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan anggaran sekitar Rp 1,2 miliar belum bisa dimanfaatkan pihak desa Mojoagung. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Grobogan kembali melanjutkan pemeriksaan terhadap proyek pembangunan pasar di Desa Mojoagung, Kecamatan Karangrayung.

Setelah melakukan pengecekan lapangan beberapa hari lalu, agenda pemeriksaan dilanjutkan dengan memanggil pejabat pembuat komitmen (PPK) Pasar Perdesaan dari dana Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tersebut.

Kajari Grobogan Edi Handojo mengatakan, pemeriksaan PPK diperlukan untuk mendapatkan data terkait proyek pembangunan pasar itu. Pihaknya, sudah berupaya mencari data di desa dan dinas terkait di Grobogan tetapi tidak punya.

”Proyek tersebut berasal dari kementrian. Semua tahapan perencanaan, lelang dan pelaksanaan merupakan ranah kementrian,” katanya, Rabu (13/9/2017).

Pemanggilan PPK sudah pernah dilakukan sekali namun tidak dipenuhi dengan alasan sakit. Saat ini, pihaknya segera melayangkan pemanggilan kali kedua terhadap PPK tersebut.

Edi mengatakan, penyelidikan digelar setelah dinilai ada kejanggalan dalam proyek Pasar Kawasan Perdesaan tersebut. Seperti, proyek itu tetap diperbaiki meski batas masa perawatan telah berakhir.

Menindaklanjuti indikasi kejanggalan itu, pihak Kejari bahkan sudah turun ke lapangan. Tujuannya untuk memulai penyelidikan dengan memeriksa kekuatan dan volume bangunan. Saat melangsungkan pemeriksaan lapangan, sejumlah jaksa didampingi petugas UPTD Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Grobogan.

”Saat ini, kami masih dalam proses pengumpulan data. Belum sampai pada kesimpulan adanya kesalahan dari proyek tersebut,” jelas.

Selain itu, proses pembangunan dinilai tidak transparan. Indikasinya, dokumen rancangan anggaran biaya (RAB) dan desain bangunan tidak disampaikan kepada desa dan dinas terkait di Grobogan.

Proyek dari kementerian ini nilai anggarannya sekitar Rp 1,2 miliar. Proyek yang selesai  dikerjakan akhir tahun 2016 itu, belum bisa dimanfaatkan pihak desa sampai saat ini.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Grobogan Bangun Setyabudi menambahkan, pihaknya belum bisa menghitung kerugian negara, karena data kontrak kerja belum diperoleh. Kondisi itulah yang menyebabkan pemeriksaan terhadap PPK mendesak untuk dilakukan.

Menurutnya, dokumen tersebut diperlukan untuk mengetahui waktu pelaksanaan kontrak. Selain PPK, pemeriksaan akan dilakukan terhadap orang lain yang jadi subkontraktor untuk mengerjakan proyek tersebut.

Kepala Desa Mojoagung Susanawati mengatakan, dalam proyek kementerian ini, pihak desa hanya menyediakan lahan seluas 50 x 50 meter persegi. Semua anggaran dan pelaksanaan pekerjaan dikendalikan dari pihak kementerian.

Meski sudah rampung, sampai saat ini proyek tersebut belum diserahterimakan kepada pihak desa. Dia menolak menerima proyek, karena ada kerusakan pada sejumlah bangunan.

Selain itu, luas kios dan jumlahnya tidak sesuai usulan. Sebelumnya, lahan itu ditempati 17 pedagang dengan luas tiap kios 4×4 meter persegi. Namun saat proyek dikerjakan, pihak kontraktor hanya membangun delapan kios dengan ukuran 2×2 meter persegi.

Editor: Supriyadi

Kejari Grobogan Periksa Kekuatan dan Volume Bangunan Pasar Desa Mojoagung

Jaksa Kejaksaan Negeri Grobogan didampingi petugas UPTD Laboratorium Dinas PUPR Grobogan memeriksa bangunan Pasar Kawasan Perdesaan di Desa Mojoagung, Kecamatan Karangrayung. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, GroboganPihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Grobogan mulai mencermati proyek pembangunan pasar di Desa Mojoagung, Kecamatan Karangrayung.

Tindakan itu dilakukan menyusul adanya sorotan dari berbagai pihak karena munculnya beberapa kejanggalan dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Menindaklanjuti indikasi kejanggalan itu, pihak Kejari bahkan sudah turun ke lapangan. Tujuannya untuk memulai penyelidikan dengan memeriksa kekuatan dan volume bangunan.

Saat melangsungkan pemeriksaan lapangan, sejumlah jaksa didampingi petugas UPTD Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Grobogan.

“Saat ini, kami masih dalam proses pengumpulan data. Belum sampai pada kesimpulan adanya kesalahan dari proyek tersebut,” jelas Kajari Grobogan Edi Handojo, Kamis (7/9/2017).

Edi mengatakan, penyelidikan digelar setelah dinilai ada kejanggalan dalam proyek Pasar Kawasan Perdesaan dari Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tersebut. Seperti, proyek itu tetap diperbaiki meski batas masa perawatan telah berakhir.

Selain itu, proses pembangunan dinilai tidak transparan. Dokumen rancangan anggaran biaya (RAB) dan desain bangunan tidak disampaikan kepada desa dan dinas terkait di Grobogan.

Informasi yang didapat menyebutkan, proyek dari kementerian ini nilai anggarannya sekitar Rp 1,2 miliar. Proyek yang selesai  dikerjakan akhir tahun 2016 itu, belum bisa dimanfaatkan pihak desa sampai saat ini.

Kepala Desa Mojoagung Susanawati mengatakan, dalam proyek kementerian ini, pihak desa hanya menyediakan lahan seluas 50 x 50 meter persegi. Semua anggaran dan pelaksanaan pekerjaan dikendalikan dari pihak kementerian.

Meski sudah rampung, sampai saat ini proyek tersebut belum diserahterimakan kepada pihak desa. Dia menolak menerima proyek, karena ada kerusakan pada sejumlah bangunan.

Selain itu, luas kios dan jumlahnya tidak sesuai usulan. Sebelumnya, lahan itu ditempati 17 pedagang dengan luas tiap kios 4×4 meter persegi. Namun saat proyek dikerjakan, pihak kontraktor hanya membangun delapan kios dengan ukuran 2×2 meter persegi.

Editor: Supriyadi

Penyebab Kebakaran Pasar Pagi Kaliwungu Kendal Baru Bisa Dipastikan 3 Hari ke Depan

Petugas melakukan pemeriksaan kebakaran di pasar pagi Kaliwungu, Kaupaten Kendal, Senin. (Facebook)

MuriaNewsCom, Kendal – Sejumlah pihak terkait masih melakukan pencarian penyebab kebakaran pasar pagi Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Di antaranya seperti turunnya Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Cabang Semarang, dan petugas kebakaran kabupaten setempat, Senin (21/8/2017) pagi hingga siang ini.

Pasar diketahui mengalami kebakaran pada Sabtu (19/8/2017). Kebakaran menyebabkan hampir sebagian besar bangunan ludes terbakar. Api kali pertama muncul dari bagian belakang pasar. Kemudian api cepat menjalar ke bagian tengah pasar. Akibat kebakaran, tidak sedikit pedagang yang kehilangan lapaknya. Sesuai rencana, pemkab setempat akan membangun pasar darurat sebagai pengganti sementara.

Tampak seorang petugas pemadam kebakaran, melakukan penyiraman air ke lokasi. Sebab, dimungkinkan ada bara api dan asap yang mengepul. Letaknya berada di puing-puing sisa kebakaran. Sampai saat ini, tidak lagi ditemukan kobaran api. “Puing yang ada di reruntuhan masih menyimpan bara. Makanya asap masih mengepul,” ujar petugas pemadam kebakaran tersebut.

Sementara pagi tadi, Puslabfor turun ke lokasi mencari barang bukti untuk kebutuhan penelitian. Sekitar empat orang turun langsung. Mereka menuju titik awal api muncul yakni di bagian belakang pasar. Yaitu di kios milik warga bernama Siti Sarbiah, penjual gerabah. Dari Siti, polisi mendapatkan data jika pemilik kios memastikan telah mematikan aliran listrik kiosnya.

Tidak berhenti di situ, Puslabfor juga memeriksa saluran listrik. Mereka mengambil kabel gosong dan sisa puing dari tanah lokasi kebakaran. Kepada wartawan, salah satu petugas Puslabfor, AKBP Teguh P mengatakan pihaknya akan melakukan penelitian penyebab kebakaran. Kemungkinan hasilnya baru keluar 2-3 hari kemudian.

Editor : Akrom Hazami

Pedagang Pasar Proliman Bakal Dipindah

Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus Sudiharti. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Pemkab Kudus merencanakan akan memindahkan sejumlah pedagang di Pasar Proliman, Kaliputu ke Pasar Wergu yang baru. Mengingat lokasi mereka berjualan kini dianggap tak layak.

Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus Sudiharti mengatakan, rencana pemindahan para pedagang dilakukan tahun ini juga. Pihaknya telah mengantongi daftar pedagang yang akan dipindahkan. 

“Kami akan memindahkan mereka ke Pasar Wergu. Karena memang Pasar Wergu masih muat jika ditambahkan lagi pedagang dari pasar Proliman,” kata Sudiharti di Kudus, Jumat (31/3/2017).

Jumlah pedagang yang bakalan dipindah sekitar tujuh orang. Selama ini, ketujuh pedagang berjualan dengan menyewa lapak. “Di sana itu tak pas jika digunakan sebagai pasar. Tempat untuk parkir saja tak ada, dan diapit oleh jalan yang selalu ramai. Untuk itulah bakalan kami pindah,” ujarnya.

Editor : Akrom Hazami

 

DPRD Kudus Minta Pedagang Segera Tempati Bangunan Pasar yang Selesai Dibangun

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Kudus – Ketua Komisi B DPRD Kudus Muhtamat meminta, agar semua pasar yang sudah jadi bangunannya, ataupun renovasinya rampung, agar segera ditempati.

“Pembangunan sudah selesai dikerjakan, pembangunan juga bagus, jadi kami minta agar segera ditempati kembali oleh para pedagang,” kata Muhtamat, di Kudus,  Sabtu (18/3/2017).

Menurutnya, para pedagang juga sudah tak sabar menempati lapak barunya tersebut.  Dikatakan, dari sisi penghasilan di tempat yang lama dan sementara, jelas berbeda. Biasanya di tempat lama, pedagang telah mempunyai pelanggan tetap.

Dia mencontohkan, beberapa pasar yang sudah jadi pembangunan seperti pasar Dawe dan juga pasar Wergu. Melihat bangunan yang sudah kokoh dan pedagang yang siap, maka pihaknya mendorong agar pedagang segera menempati.

“Apalagi sekarang masih turun hujan, kashian pedagang kalau lama di tempat sementara untuk berjualan,” ucapnya.

Editor : Akrom Hazami

Tahun Ini, Pasar Colo Kudus Dibangun 

Pasar-1024x634

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Kudus – Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus tahun ini bakal membangun pasar di kawasan atas atau Colo. Pembangunan pasar tersebut dilakukan lantaran pemkab melihat kebutuhan adanya pasar di lokasi itu.

Kepala Dinas Perdagangan Kudus Sudiharti mengatakan pendataan sudah dilakukan untuk kebutuhan pedagang. Namun hasil akhir dari pendataan masih belum final. Dan untuk detail enggineering detail (DED) juga sudah siap.  “Tinggal menunggu proses lelangnya, dan kemudian dilanjutkan dengan pengerjaan proyeknya. Jadi tahun ini bisa diselesaikan dan dimanfaatkan oleh pedagang,” kata Sudiharti di Kudus, Jumat (3/2/2017).

Disinggung soal biaya, dia mengatakan, pembangunan mengalokasi biaya sekitar Rp 23 miliar. Jumlah sudah dianggarkan dari APBD murni 2017. Di wilayah itu, ada pedagang yang memiliki kios dan yang tidak memiliki kios. Semua dilakukan pendataan. Namun untuk yang menjadi prioritas ketika bangunan rampung, pedagang yang selama ini sudah menempati kios tersebut.

Rencana pembangunan pasar nanti berstruktur dua lantai. Pada lantai bawah digunakan untuk parkir, dan lantai II digunakan untuk pedagang. Lantai II nantinya juga bisa digunakan untuk melihat langsung pemandangan yang serba hujau dari atas. “Pembangunan ini masuk dalam prioritas  pembangunan tahun ini. Kawasan merupakan areal yang harus ditata pembangunannya,” ungkapnya.

Sementara, Ketua Komisi B DPRD Kudus Muhtamat mengingatkan, dengan besarnya anggaran tersebut, maka pembangunan dapat dilakukan di awal tahun. Dengan demikian pembangunan dapat maksimal dan mampu dimanfaatkan lebih awal. “Jangan lupa menampung produksi UMKM di Colo. Banyak potensi yang muncul, dan seharusnya dapat diajak berkembang bersama. Seperti halnya kopi, pengrajin hingga dengan batik,” ungkapnya.

Editor : Akrom Hazami

Pihak Pasar Penampungan Ngabul Tanggapi Santai Ancaman Pembongkaran

Kondisi pasar penampungan di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Kondisi pasar penampungan di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Pemkab Jepara melalui Surat Keputusan (SK) Bupati berencana membongkar pasar penampungan yang ada di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Jepara. Mengetahui hal itu, pihak pasar penampungan yang diwakili Abdul Rozak menanggapinya dengan santai.

Menurut Rozak, surat tersebut hanyalah berupa teguran. Rencananya pihaknya akan menjawab surat tersebut. Sebab, pihaknya menyatakan tengah mengajukan IMB, Izin Gangguan (Ho) dan melengkapi infrastruktur yang diperlukan.

”Kami berharap Pemkab tidak menghalangi proses yang tengah diusahakan ini. Sebab dalam amanat Undang-undang disebutkan siapapun boleh mendirikan pasar tradisional,” tandas pemilik lahan yang digunakan tempat pasar penampungan itu, Kamis (14/1/2016).

Menurutnya, pihaknya tidak begitu khawatir dengan ancaman pembongkaran tersebut. Sebab, dia sendiri yakin jika upaya yang dilakukannya akan berhasil. Hal itu dilakukan masih dalam upaya menolak relokasi ke pasar Ngabul baru yang telah terbangun.

Seperti diketahui, tahun lalu Pemkab Jepara berupaya merelokasi pasar Ngabul lama ke pasar baru. Namun, ratusan pedagang enggan direlokasi dan memilih untuk berjualan di pasar penampungan seadanya. Kemudian mereka melakukan gugatan terkait keputusan relokasi tersebut.

Dalam sidang gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, majelis hakim memutuskan memenangkan Pemkab Jepara sebagai pihak tergugat dalam sidang gugatan terhadap Surat Keputusan (SK) Bupati Jepara tentang penutupan dan relokasi pedagang Pasar Ngabul. Amar putusan disampaikan pada pertengahan Juni tahun lalu. Adapun hasil banding, sudah turun pada beberapa pekan lalu.

Upaya banding yang dilakukan oleh pihak pasar penampungan Ngabul gagal di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Atas dasar itu, Pemkab Jepara mengambil langkah akan membongkar pasar tersebut karena bangunan pasar tersebut dianggap melanggar aturan. (WAHYU KZ/TITIS W)

Kalah Banding, Pasar Penampungan Ngabul Terancam Dibongkar

Surat teguran Bupati Jepara, Ahmad Marzuqi tertanggal 5 Januari 2016 tentang rencana pembongkaran pasar penampungan Ngabul. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Surat teguran Bupati Jepara, Ahmad Marzuqi tertanggal 5 Januari 2016 tentang rencana pembongkaran pasar penampungan Ngabul. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Upaya banding yang dilakukan oleh pihak pasar penampungan Ngabul yang terletak di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Jepara gagal di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Atas dasar itu, Pemkab Jepara mengambil langkah akan membongkar pasar tersebut karena bangunan pasar tersebut dianggap melanggar aturan.

Rencana pembongkaran tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Jepara tentang penutupan pasar Ngabul dan instruksi untuk relokasi ke pasar baru. Pemkab akan membongkar bangunan pasar penampungan dengan dasar tiga peraturan daerah (Perda). Yakni Perda Ketertiban, Kabersihan dan Keindahan (K3), Perda Izin Gangguan (Ho) dan prosedur Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

”Rencana pembongkaran ini secara resmi tertulis dalam surat teguran Bupati Jepara, Ahmad Marzuqi tertanggal 5 Januari 2016,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Jepara Trisno Santoso kepada MuriaNewsCom, Kamis (14/1/2016).

Menurutnya, surat tersebut sudah diberikan kepada Paguyuban Pedagang Pasar, pengelola tanah tempat pasar penampungan berdiri, serta pihak terkait termasuk Petinggi Ngabul. Selain itu, pihaknya juga menempelnya di area pasar penampungan pada Rabu (13/1/2016) kemarin.

Dalam surat tersebut, ditegaskan agar pedagang maupun pengelola membongkar sendiri bangunannya. Batas waktu yang diberikan hinga 21 Januari mendatang. Jika hingga tanggal tersebut bangunan masih berdiri, maka Pemkab akan membongkar paksa.

”Meski demikian, waktu dan teknis pembongkaran akan dibahas kembali. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kami akan mengutamakan tindakan persuasif,” kata dia.

Dia berharap pedagang dan pengelola bisa mengindahkan instruksi ini. Sebab pihak paguyuban pernah bersepakat akan mentaati instruksi jika kalah pada proses banding. (WAHYU KZ/TITIS W)

Meski Telah Diresmikan, Pedagang Pasar Jepon Belum Bisa Menempati Kios

Sejumlah pedagang tidak bisa menerima kunci kios di Pasar Jepon dikarenakan belum menyepakati tarikan retribusi. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Sejumlah pedagang tidak bisa menerima kunci kios di Pasar Jepon dikarenakan belum menyepakati tarikan retribusi. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

BLORA – Pedagang Pasar Jepon belum bisa menempati sejumlah kios semenjak Kamis 07 Januari kemarin diresmikan. Ini dikarenakan pedagang masih belum diberi kunci kios dengan alasan pedagang masih belum sepakat dengan retribusi yang dikenakan sesuai dengan perda.

Yakni Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang retribusi pelayanan pasar, Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang retribusi pasar grosir/pertokoan dan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Diketahui, Pasar Jepon yang di revitalisasi tahap dua ini terdapat 127 kios dan 3 berbentuk los. Untuk dua los bisa menampung pedagang sejumlah 88 orang, sedangkan yang satu losnya lagi bisa menampung 60 pedagang.

”Untuk menempati kios baru, pedagang harus menyepakati tarikan retribusi sesuai perda. Sekitar ada 350 pedagang pasar yang belum mau menempati baik los maupun kios,” ujar Abdul Hakim ketua paguyuban pedagang Pasar Jepon kepada MuriaNewsCom, Senin (11/01/2016).

Abdul Hakim juga mempertanyakan kenaikan retribusi yang hanya dikenakan bagi pedagang pasar yang notabene sebagai penghuni kios dan los baru. Sementara bagi pedagang lama, yang sebelumnya menempati kios, belum dikenakan retribusi sesuai Perda. Ia berharap agar tidak ada diskriminasi dalam penarikan retribusi berdasarkan Perda.

”Perda kan sifatnya menyeluruh, sementara pasar lain belum ada yang dikenakan retribusi sesuai Perda. Itu yang kami sebut tidak adil. Meski saya tahu untuk di Pasar Ngawen juga seperti ini kasusnya, pedagang yang menempati kios baru juga dipaksa untuk menyepakati retribusi sesuai Perda,” katanya.

Pihaknya selama ini juga berusaha mencari jalan keluar agar semua pedagang bisa segera menempati kiosnya. ”Rencana Rabu depan akan ada pertemuan, dan akan diberlakuakan uji coba dari Pemkab selama enam bulan ke depan dalam penarikan retribusi sesuai Perda,” pungkasnya.

Sementara, Rudi, salah seorang pedagang pasar Jepon juga mengeluhkan perihal kenaikan retribusi yang sangat tinggi. Kenaikan sesuai perda bagi mereka yang menempati Los dari yang semula Rp 1000 perhari kini menjadi Rp 2.850 perhari. Sementara untuk kios yang semula Rp 1.236.000 hitungan kalkulasi selama satu tahun, jika tiga perda tersebut diberlakukan maka retribusi menjadi menjadi Rp 6.516.000 hitungan kalkulasi selama satu tahun. (RIFQI GOZALI/TITIS W)

Rp 6 Juta, Nilai Retribusi Pasar Jepon Blora yang ‘Menyakitkan’ Pedagang

Abdul Hakim, Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Jepon, Blora. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Abdul Hakim, Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Jepon, Blora. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

BLORA – Rp 6 juta, itu nilai retribusi pedagang di Pasar Jepon Blora. Nilai itu jelas menyakitkan bagi pedagang. Betapa tidak? Tahun lalu, nilai retribusi hanya sekitar Rp 1 juta per tahun, kini Rp 6 juta per tahun.

Jelas, jumlah itu membuat pedagang uring-uringan. Tingginya retribusi Pasar Jepon Blora otomatis membuat para pedagang pasar menjerit. Tingginya retribusi tersebut dikarenakan tiga perda sekaligus yang mengatur. Yakni Perda nomor 7 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Perda nomor 8 tahun 2010 tentang Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan dan Perda nomor 3 tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Abdul Hakim, selaku Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Jepon mengatakan, pihaknya sangat keberatan dengan diberlakukannya tiga perda tersebut. Hal ini dikarenakan dari yang semula pedagang hanya membayar retribusi sebesar Rp1.236.000 hitungan kalkulasi selama satu tahun, jika tiga perda tersebut diberlakukan maka retribusi menjadi menjadi Rp 6.516.000 hitungan kalkulasi selama satu tahun. “Ini sangat mencekik leher pedagang pasar,” kata Hakim.

Sebelumnya, ia telah mengirim surat kepada bupati atas penolakan perda nomor 7 dan 8 tahun 2010. Namun bupati menanggapi, perda tersebut akan tetap dilaksanakan secara bertahap. Hal itu membuat pedagang kecewa. “Untuk perda yang nomor 3 tahun 2013 belum ada sosialisasi,” tandasnya.

Dalam hal ini, ia bersama pedagang menempuh langkah mengajukan surat keberatan kepada bupati, DPRD dan Disperindagkop UMKM Blora. Ia juga mengatakan, bahwa pihaknya telah menyampaikan secara lisan kepada DPRD yang mana pihaknya dijanjikan untuk perda yang memberatkan tersebut akan direvisi. “Revisi perda masuk prolegda tahun 2016,” pungkasnya.
Musri (47) salah satu pedagang Pasar Jepon mengungkapkan bahwa ia merasa sangat keberatan dengan diterapkannya perda tersebut. “Meski jelasnya saya tidak paham perda, tapi hitungan setahun kalau harus bayar enam juta ya keberatan,” ujar Musri. (RIFQI GOZALI/AKROM HAZAMI)

Pasar Jepon Diresmikan, Pedagang Antusias Menempati Pasar Baru

Penyerahan secara simbolik kunci pasar kepada para pedagang pasar, sebagai awal ditempatinya Pasar Jepon. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Penyerahan secara simbolik kunci pasar kepada para pedagang pasar, sebagai awal ditempatinya Pasar Jepon. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

BLORA – Pj Bupati Blora Ihwan Sudrajat meresmikan pasar Jepon pada Kamis (7/1/2016). Pasar Jepon dibangun sejak tanggal 3 September 2015 selesai pada 26 Desember 2015. Pembangunan pasar tradisional Jepon ini dilakukan oleh kontraktor PT. Azam Anugerah Abadi di bawah pengawasan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM (Disperindagkop UMKM) Blora.

Pembangunan tersebut menghabiskan dana senilai Rp 6.453.848.500. Dana itu bersumber dari dana tugas pembantuan APBN perubahan tahun 2015.

Dalam peresmian tersebut dihadiri oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Kementerian Perdagangan, Suhanto, dalam sambutannya ia mengungkapkan pembangunan pasar Jepon merupakan merupakan bagian dari konsentarasi pemerintah pusat akan ekonomi kerakyatan.

”Tolong setelah pasar ini diresmikan, dijaga sebaik-baiknya,” pungkasnya.
Dalam peresmian tersebut juga diserahkan kunci pasar secara simbolik kepada para pedagang pasar. (RIFQI GOZALI/TITIS W)

Pasar Kliwon Bakal Dilengkapi Lift

Gedung Pasar Kliwon Kudus. Rencananya, tahun depan akan dibuatkan tempat parkir yang mewah (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Gedung Pasar Kliwon Kudus. Rencananya, tahun depan akan dibuatkan tempat parkir yang mewah (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Selain dibangun tempat parkir baru, Pemkab Kudus juga berencana bakal membuat tambahan fasiltas baru Pasar Kliwon, yakni berupa lift yang terdapat di sekitar lokasi parkir.
Plt Kepala Dinas Perdagangan dan Pasar (Dagsar) Kudus Sudiharti mengatakan, layaknya pasar modern, selain penataan parkir yang diperhatikan, fasilitas pasar juga harus dilengkapi di antaranya adalah lift.

“Iya pasar juga akan dilengkapi dengan lift. Jadi, nanti pengunjung juga langsung dapat menggunakan fasilitas tersebut agar lebih nyaman,” ujarnya.

Sebelumnya, di pasar tersebut juga dilengkapi dengan eskalator, namun alat itu sering tidak difungsikan lantaran sering kelebihan muatan. Jika nanti menggunakan lift, maka tidak akan ada yang melebihi muatan karena ada batas maksimal.

“Jika melebihi batas maksimal, maka alarm lift akan berbunyi, dan lift juga tidak mau berjalan. Berbeda dengan eskalator yang tidak dapat dilakukan semacam itu,” ujarnya.

Mengenai anggaran yang disiapkan, katanya, include di dalam anggaran Rp 22 miliar untuk pembangunan tempat parkir. Sebab, anggaran sebesara itu diperuntukkan beberapa item, bukan hanya untuk tempat parkir. (FAISOL HADI/KHOLISTIONO)

Pasar Mijen Kudus Rata dengan Tanah, Ada Apa?

Aktivitas perenovasian Pasar Mijen Kudus yang masih berlangsung. (MuriaNewsCom/Ayu Khazmi)

Aktivitas perenovasian Pasar Mijen Kudus yang masih berlangsung. (MuriaNewsCom/Ayu Khazmi)

 

KUDUS – Sejak beberapa hari lalu di bagian sisi samping Pasar Mijen, Kudus, mulai rata dengan tanah. Bagian dalam pasar juga nampak sepi lantaran kios yang tinggal sedikit.

Beberapa pedagang telah pindah dari pasar dengan membangun kios sementara di area sekitar pasar sejak 3 September 2015 lalu. Hal tersebut dikarenakan renovasi pasar tahap 2 yang terbagi menjadi dua titik yaitu bagian samping dan dalam.

Mulanya, kios tersebut diisi oleh pedagang dengan berbagai macam barang dagangan. “Ada yang jual baju, sembako, sayur dan aksesoris. Semuanya pindah keluar pasar sejak awal bulan lalu,” ujar Fatimah salah satu penjual sembako dikios Pasar Mijen.

Pascamulai digemborkan beberapa minggu lalu, saat ini sudah terlihat kegiatan renovasi. Terlihat dari sisi samping pasar yang mulai diratakan dengan tanah. Serta mulai nampak pekerja yang membangun kios.

Meski begitu, masyarakat masih berharap agar pembangunannya segera selesai. “Semoga cepat diselesaikan dan tidak molor. Karena kami sebagai pembeli kesulitan mencari kios penjual baru,” ujar Ngatini, salah seorang pembeli diPasar Mijen.

Menurutnya lingkungan pasar menjadi sangat panas karena tidak adanya penutup. Serta aktivitas para pekerja yang berlalu lalang dan alat berat yang mulai dioperasikan, sehingga membuat pedagang maupun pembeli juga kurang nyaman.
“Karena demi kebaikan bersama hal tersebut tidak terlalu dipermasalahkan. Semoga segera selesai tepat waktu dan kembali berjalan dengan normal , ” imbuhnya. (AYU KHAZMI/AKROM HAZAMI)

Meski Libur, Pedagang Masih Berjualan

Suasana Pasar Kliwon Kudus. Pasar tersebut libur besok saat hari raya Idul Adha Kamis (24/9/2015) dan buka kembali pada Jumat (25/9/2015) mendatang. Meski begitu masih ada pedagang sayur yang berjualan di luar pasar. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Suasana Pasar Kliwon Kudus. Pasar tersebut libur besok saat hari raya Idul Adha Kamis (24/9/2015) dan buka kembali pada Jumat (25/9/2015) mendatang. Meski begitu masih ada pedagang sayur yang berjualan di luar pasar. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Meski pasar sudah diliburkan, namun tetap ada saja pedagang yang nekat berjualan seperti biasanya. Umumnya pedagang yang masih berjualan adalah pedagang sayuran yang berjualan di sekitar pasar.

Muhammad Kaden, sebagai Kasi Pasar Desa pada Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar (Dagsar) mengatakan, beberapa pedagang masih berjualan seperti biasanya. Namun pasar tetap dalam keadaan terkunci.

”Terkadang masih juga terdapat pedagang yang berjualan pada hari Lebaran. Namun pedagang yang berjualan tidaklah banyak,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Dia menjelaskan, jika terdapat pedagang yang semacam itu maka pemkab tidak bisa mengambil tindakan. Sebab aturan liburnya pasar tidak berlaku dengan liburnya pedagang. Sehingga pemkab membiarkannya.

”Pedagang yang jualan selama Lebaran juga dibutuhkan masyarakat, sebab pedagang tersebut sangat jarang pada saat pasar libur. Dan kami membiarkannya,” pungkasnya. (FAISOL HADI/TITIS W)

Besok, Semua Pasar di Kudus Tutup

Suasana Pasar Kliwon Kudus. Pasar tersebut libur besok saat hari raya Idul Adha Kamis (24/9/2015) dan buka kembali pada Jumat (25/9/2015) mendatang. Meski begitu masih ada pedagang sayur yang berjualan di luar pasar. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Suasana Pasar Kliwon Kudus. Pasar tersebut libur besok saat hari raya Idul Adha Kamis (24/9/2015) dan buka kembali pada Jumat (25/9/2015) mendatang. Meski begitu masih ada pedagang sayur yang berjualan di luar pasar. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Pemkab Kudus melalui Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar meliburkan Pasar selama hari raya Idul Adha. Selama lebaran kurban tersebut, pasar libur selama sehari.

Muhammad Kaden, sebagai Kasi Pasar Desa pada Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar (Dagsar) mengatakan, kebijakan tersebut berlaku pada semua pasar di Kudus, baik Pasar Desa maupun Pasar Daerah.

”Kami dari pemkab meliburkan pasar selama satu hari saat Lebaran Kurban, yang jatuh pada Kamis (24/9/2015). Liburnya pasar berlaku pada 17 pasar desa serta 5 pasar daerah,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, diliburkannya semua pasar di Kudus, sudah menjadi agenda tahunan pemkab. Sebab pada waktu lebaran, pedagang, dan pembeli tidak akan berada di pasar. Sehingga jika pasar tetap buka, maka dipastikan pasar akan sepi.

Dia mengatakan, untuk meliburkan pasar, pihak dinas sudah memberikan surat pemberitahuan kepada semua kepala pasar se Kudus. Kemudian diharapkan setiap kepala pasar dapat mensosialisasikan kepada pengunjung pasar, bahwa selama lebaran pasar libur.

”Pasar memang menjadi tempat untuk jualan, sehingga kalau pasar libur berdampak pada kebutuhan masyarakat. Maka dari itu kami mengimbau kepada masyarakat supaya dapat belanja kebutuhannya selama beberapa hari sebelum pasar libur,” ujarnya. (FAISOL HADI/TITIS W)

PAD Blora dari Sektor Retribusi Pasar Masih Minim

Pj Bupati Blora Ihwan Sudrajat didampingi oleh Kepala Disperindakop dan Kepala DPPKKI Blora.(MuriaNewsCom/Priyo)

Pj Bupati Blora Ihwan Sudrajat didampingi oleh Kepala Disperindakop dan Kepala DPPKKI Blora.(MuriaNewsCom/Priyo)

 

BLORA – Penjabat (Pj) Bupati Blora Ihwan Sudrajat menegaskan, bahwa untuk merawat, mengelola dan merevitalisasi pasar tradisional yang ada di Kabupaten Blora membutuhkan dana besar. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi pasar di Kabupaten Blora masih sangat rendah.

”Bayangkan dari 15 pasar tradisional yang ada di Kabupaten Blora, tahun ini hanya memberikan PAD dari sektor retribusi sebesar Rp 800 juta. Ini nilai yang sangat kecil dan saya yakin tidak cukup untuk dana perawatan dan perbaikan pasar. Perlu adanya keberanian untuk meningkatkan retribusi pada pedagang,” ujar Pj Bupati Blora Ihwan Sudrajat, Senin (14/9/2015).

Menurutnya, retribusi kebersihan pasar yang dibebankan kepada para pedagang setiap hari hanya Rp 100. Dengan retribusi sekecil itu, ia tidak yakin dana itu akan cukup untuk merawat dan memperbaiki pasar jika ada kerusakan.

”Tugasnya pemerintah itu memang membangun pasar. Tapi untuk pengelolaan, kebersihan dan perawatannya diserahkan ke pengelola pasar. Dia harus berani melakukan penertiban, berani menata serta menjalankan manajemen yang bagus,” ungkapnya.

Pada tahun 2010,  PAD dari pasar Rp400 juta. Pada tahun 2011 mencapai Rp 1,3 milyar dan tahun ini Rp800 juta. “Tentu ini masih jauh dari harapan. Pedagang dan pengelola juga harus memahami ketika pasar dibangun, maka juga harus diimbangi dengan pengembangan dan pemeliharaan,” imbuhnya.

Menurutnya, jika ingin pasar bisa tertata rapi, bersih, dan nyaman, perlu dinaikkan retribusinya. Pedagang tidak akan mengeluh, karena beban retribusinya akan dikenakan pada pembeli. (PRIYO/KHOLISTIONO)

Dana Alokasi Khusus Dinperindagkop Rembang Terancam Dipangkas

Muntoha, Kepala Dinperindagkop dan UMKM Kabupaten Rembang. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Muntoha, Kepala Dinperindagkop dan UMKM Kabupaten Rembang. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

 

REMBANG – Batalnya rencana renovasi total Pasar Sarang dan Lasem ternyata membawa konsekuensi bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Dinperindagkop) dan UMKM Kabupaten Rembang. Instansi tersebut terancam terkena sanksi dari pemerintah pusat berupa pemangkasan dana alokasi khusus (DAK) 2016. Sebab anggaran sebesar Rp12,5 miliar dari DAK batal terserap karena rencana renovasi kedua pasar besar tersebut batal dilaksanakan tahun ini.

“Karena anggaran tidak diserap memang bisa menuai sanksi dari pusat. Mungkin saja jatah DAK tahun depan akan dipangkas. Namun, kami sangat berharap kepada pemerintah pusat bisa mengerti, sehingga tidak ada sanksi. Apalagi tingkat penyerapan anggaran yang rendah, tidak hanya terjadi di Rembang,” ujar Muntoha, Kepala Dinperindagkop dan UMKM Kabupaten Rembang, Senin (14/9/2015).

Muntoha menyatakan, belum menginformasikan kepada para pedagang di Pasar Lasem dan Sarang atas batalnya rencana renovasi. Sebab, dia mengaku sungkan mengabarkannya karena belum lama ini instansinya telah menyosialisasikan rencana renovasi terhadap dua pasar tersebut.

“Selain alokasi DAK untuk Pasar Lasem dan Sarang yang tidak terserap, dana hibah bagi sejumlah kelompok juga tidak bisa dicairkan tahun ini. Sebab para calon penerima belum terdaftar di Kemenkum-HAM,” kata Muntoha. (AHMAD FERI/KHOLISTIONO)

Puluhan Kios di Pasar Mijen Bagian Tengah Dibongkar, Ada Apa?

Bangunan di bagian tengah Pasar Mijen kini kondisinya sudah tak ada lagi kios pedagang (MuriaNewsCom/Ayu Khazmi)

Bangunan di bagian tengah Pasar Mijen kini kondisinya sudah tak ada lagi kios pedagang (MuriaNewsCom/Ayu Khazmi)

 

KUDUS – Sudah sepekan ini, kios pedagang yang berada di Pasar Mijen sebagian dibongkar. Alhasil, lokasi kios yang terletak di bagian tengah pasar tersebut, kini sudah kosong.

Nur Anita, salah satu pedagang mengatakan, pedagang yang awalnya menghuni kios di bagian tengah pasar tersebut, kini pindah di beberapa titik lokasi sepanjang jalan di kawasan pasar.

”Sejak seminggu lalu beberapa pedagang kios pasar Jetak pindah, karena bagian tengah pasar akan di renovasi. Sebelumnya juga sudah pernah direnovasi di sisi lain pasar, sekarang ganti yang bagian tengah,” ujarnya sambil menunjuk deretan kios yang kosong.

Hal senada juga disampaikan Fatimah, yang pedagang di Pasar Mijen. Katanya, pada awal bulan lalu, pihak Pemkab Kudus melalui dinas pasar sudah meminta agar pedagang yang menghuni kios di bagian tengah pasar untuk segera pindah, karena, renovasi bakal segera dilakukan.” Mulai 1-3 September lalu kemarin, dari pihak pasar sudah meminta para pedagang untuk pindah di area sekitar pasar untuk mempercepat renovasi, ” ungkap Fatimah.

Menurutnya hal tersebut tidak masalah, sebab untuk kedepannya akan menguntungkan para pedagang dan pembeli. Hanya saja dirinya mengaku agak kesulitan harus membangun kios sendiri, serta pembeli yang kesulitan mencari pedagang langganannya karena perpindahan kios. (AYU KHAZMI/KHOLISTIONO)