Duh, Piutang Angsuran Pasar Tradisional di Jepara Capai Rp 13 Miliar

Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Jepara Dwi Riyanto. (MuriaNewsComWahyu KZ)

Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Jepara Dwi Riyanto. (MuriaNewsComWahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Ternyata beberapa pasar tradisional masih memiliki piutang angsuran. Jumlahnya cukup fantastis, karena dari depalan pasar yang masih memiliki piutang mencapai Rp 13 miliar lebih.

Hal itu seperti yang dikemukakan oleh Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Jepara Dwi Riyanto. Menurut dia, piutang angsuran delapan pasar tradisional yang dikelola Pemkab Jepara jumlahnya sangat besar. Piutang tersebut akibat tunggakan angusuran yang tidak dibayar pedagang untuk sewa kios.

”Jumlah Rp 13 miliar itu merupakan tunggakan pedagang dari sejak delapan pasar tradisional beroperasi sesuai dengan waktu operasional masing-masing,” ujar Dwi Riyanto kepada MuriaNewsCom, Selasa (17/5/2016).

Lebih lanjut dia mengatakan, kondisi tersebut merupakan masalah yang pelik bagi dirinya yang baru menjabat di Dinas tersebut. Bahkan, kata dia, hal itu sudah menjadi bidikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena jumlahnya sangat besar.

Dari jumlah piutang yang terdata itu, lanjutnya, tunggakan terbesar berada di Pasar Ratu yang mencapai Rp 7,748 miliar lebih yang dihitung sejak operasional pada 2006 lalu.

Dilanjutkan dengan Pasar Mayong sebesar Rp 2,6 miliar lebih yang angsurannya dihitung mulai tahun yang sama, Pasar Mindahan Kecamatan Batealit sebesar Rp 802 lebih mulai 2009, Pasar Lebak Kecamatan Pakis Aji sebanyak Rp 185 juta lebih terhitung mulai 2006, Pasar Tanggulasi Kecamatan Donorojo sebesar Rp 78,5 juta lebih mulai 2006, Pasar Ngabul Kecamatan Tahunan Rp 50,7 juta lebih mulai 2006, Pasar Kalinyamatan Rp 50 juta lebih mulai 2003, dan Pasar Tahunan sebanyak Rp 14,7 juta lebih mulai 2002 silam.

Editor: Supriyadi

Pedagang Pasar Ratu Minta Angsuran Dihapuskan

Aktifitas di Pasar Jepara Satu (Ratu) terlihat cukup sepi. (MuriaNewsCom)

Aktifitas di Pasar Jepara Satu (Ratu) terlihat cukup sepi. (MuriaNewsCom)

 

MuriaNewsCom, Jepara –  Pedagang Pasar Jepara Satu (Ratu) meminta agar angsuran untuk kios dihapuskan. Ini lantaran, kondisi pasar saat ini sudah tak seramai dulu, sehingga angsuran tersebut memberatkan pedagang.

”Selain membayar retribusi, pedagang Pasar Ratu yang menempati kios juga diwajibkan membayar angsuran untuk mendapatkan hak guna bangunan (HGB). Kami rasa itu memberatkan,” kata Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Jepara Satu (Ratu) Supriyadi.

Menurut dia, dengan jangka waktu yang cukup lama membayar, sudah selayaknya angsuran tidak lagi dilakukan. Dalam catatannya, selama 20 tahun pihaknya mengajukan kios menjadi HGB, tapi sampai saat ini tak ada jawaban.

Selain itu, Pasar Ratu merupakan pasar milik Pemkab yang dulu saat pembangunan menggunakan APBD.

”Dengan kondisi pasar tradisonal yang kalah bersaing dengan pasar modern, seharusnya Pemkab menguatkan pasar tradisional dengan menghapus sejumlah kebijakan yang memberatkan. Serta membuat kebijakan yang membantu pedagang pasar tradisional,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Jepara Dwi Riyanto menjelaskan, jika angsuran diputihkan, maka harus melalui prosedur yang panjang. Sebab sampai saat ini belum ada surat resmi ke Bupati Jepara mengenai hal itu.

Dia mengakui memang ada tunggakan angsuran yang harus dilunasi oleh pedagang sejak tahun 2006 silam. Pedagang diwajibkan untuk membayar bulanan.

“Dan dulu targetnya empat tahun tapi menunggak. Ada beberapa kasus pedagang baru membeli kios dari pihak pertama tapi tidak tahu sudah lunas atau tidak. Untuk itu, kami sarankan agar pedagang yang ingin dihilangkan beban tunggakannya itu mengirimkan surat ke pak Bupati dan DPRD Jepara agar bisa diproses,” katanya.

Editor: Supriyadi