Mendesak Dilakukan Penertiban Parkir Liar di Jalur Pantura Kudus-Rembang

Kholistiono cak.kholis@yahoo.co.id

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

ANGKA Kecelakaan di jalur Pantura Kudus-Rembang termasuk tinggi. Trennya terus mengalami peningkatan hampir setiap tahun, baik itu di Kudus, Pati maupun Rembang. Kepadatan arus lalu lintas, menjadi salah satu pemicu kerawanan kecelakaan di jalur tersebut. Apalagi, banyak kendaraan bersumbu dua yang setiap harinya berlalu lalang di jalur Pantura, yang jumlahnya mencapai ribuan.

Bukan persoalan mereka menggunakan jalan di jalur Pantura, karena mereka memiliki hak untuk menggunakan jalan tersebut. Namun, yang menjadi persoalan adalah bagaimana ketika para sopir memarkirkan kendaraan mereka di sembarang tempat, yakni menggunakan bahu jalan.

Sepanjang jalur Pantura, khususnya mulai dari Kudus hingga Rembang, dan lebih khusus lagi di Rembang, sering kita jumpai kendaraan bersumbu dua diparkirkan secara sembarangan di bahu jalan, sehingga memaksa kendaraan lain untuk mengalah ketika berpapasan.

Keberadaan kendaraan truk atau kendaraan lainnya yang parkir di bahu jalan ini, memicu terjadinya kecelakaan. Tak jarang, kasus kecelakaan yang terjadi di jalur Pantura Kudus-Rembang disebabkan karena korban terkejut ada kendaraan yang parkir di bahu jalan atau berupaya menghindari kendaraan tersebut.

Persoalan parkir liar di jalur Pantura ini, pada dasarnya permasalahan klasik yang seolah sudah menjadi penyakit menahun yang akut, dan sulit untuk diobati atau memang “tidak ada kemauan” untuk mengobati dari pihak terkait.

Kita ambil contoh di wilayah Rembang. Banyaknya kendaraan roda empat yang parkir di bahu jalan, seolah sudah lazim kita temui di jalur Pantura Rembang. Meski hal itu sudah seringkali mendapatkan keluhan dari warga ataupun pengguna jalan.

Ketidaktersediaan kantong parkir di wilayah ini, baik itu yang dikelola pemerintah daerah setempat atau swasta, menjadi salah satu faktor penyebab banyaknya kendaraan yang secara mudah terparkir di bahu jalan.

Wacana pemda untuk membuatkan kantong parkir di jalur pantura Rembang bagian barat dan timur, hingga kini juga masih sebatas wacana yang belum terealiasi.

Tidak mudah memang bagi pemerintah daerah untuk merencanakan hal ini, dengan anggaran yang terbatas. Namun, setidaknya perlu keseriusan untuk mengurai angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena banyaknya kendaraan yang parkir di bahu jalan.

Jika kita lihat data secara keseluruhan, untuk 2016, kasus angka kecelakaan yang terjadi di Rembang sebanyak 470. Dari angka tersebut, yang meninggal dunia sebanyak 123 orang, luka berat 2 orang dan luka ringan sebanyak 589 orang.

Sedangkan untuk 2015, jumlah angka kecelakaan sebanyak 431 kasus. Rinciannya, 97 orang meninggal dunia, 12 orang luka ringan dan 554 orang mengalami luka ringan.  Di antaranya penyebab kecelakaan itu karena faktor adanya kendaraan yang parkir di bahu jalan.

Untuk itu, perlu segera pemerintah daerah setempat dan pihak terkait untuk mengambil langkah tepat untuk mengurai permasalahan parkir liar di jalur Pantura ini.

Patroli dari pihak Dinas Perhubungan ataupun Satlantas Polres Rembang seyogyanya kembali digalakkan untuk menertibkan kendaraan yang parkir sembarangan di bahu jalan. Memberikan peringatan hingga sanksi tegas kepada sopir yang membandel, patut dilakukan.

Kemudian, sesegera mungkin, pembuatan kantong parkir oleh pemerintah daerah setempat harus direalisasikan. Pemerintah diharapkan serius untuk mengatasi persoalan ini.

Selanjutnya, kesadaran dari sopir untuk tidak memarkirkan kendaraan di bahu jalan, juga harus tumbuh. Karena, yang kalian lakukan memarkirkan kendaraan secara sembarangan di bahu jalan berisiko terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Harapannya, ke depan persoalan parkir liar di jalur Pantura ini bukan lagi menjadi persoalan yang menjadi perbincangan yang setiap tahun terus ada. (*)

Menyoal On Street Parking di Jalan Pantura Rembang

Kholistiono cak.kholis@yahoo.co.id

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

HINGGA detik ini, entah sudah berapa lama dan berapa ribu orang yang mengeluh dengan keberadaan kendaraan angkutan barang yang parkir di bahu jalan atau istilahnya on street parking di sepanjang jalur Pantura Rembang.

Bukan tanpa sebab keluhan itu terus muncul dari pengguna jalan yang melewati jalur Pantura Rembang. Karena keberadaan kendaraan angkutan barang yang parkir di bahu jalan secara “nyaman” tersebut, membahayakan keselamatan pengendara lain, khususnya pengendara sepeda motor.

Data yang ada di Satlantas Polres Rembang, tercatat, selama 2015, ada 404 kasus kecelakaan yang terjadi di Kota Garam itu. Dari jumlah tersebut melibatkan 623 orang. Akibat kecelakaan yang terjadi selama setahun itu, ada 109 korban meninggal dunia dan 512 korban menderita luka ringan. Kemudian, selama tahun 2016, terhitung hingga Bulan  Juni lalu, ada 244 kasus kecelakaan. Dari jumlah itu, sebanyak 58 korban meninggal dunia, 286 korban mengalami luka ringan dan 1 korban mengalami luka berat. Sebagian besar dari kasus kecelakaan tersebut terjadi jalur Pantura Rembang. Secara umum, penyebab kecelakaan itu disebut karena faktor human error.

Namun, tak dapat dipungkiri jika keberadaan kendaraan besar yang parkir di bahu jalan juga menjadi faktor penyebab kecelakaan. Luasnya jalan menjadi terasa sempit, dan pandangan pengendara juga terganggu dengan adanya kendaraan besar yang berhenti secara sembarangan di pinggir jalan.

Berdasarkan data di atas, sungguh cukup miris melihat banyaknya korban jiwa akibat kecelakaan yang terjadi di sebuah daerah yang terhitung arus lalu lintasnya tak begitu padat dibandingkan dengan kota besar lain. Praktis, penguasa jalanan di jalur ini adalah truk dan bus.

Lantas, apakah tepat jika kita menyalahkan pengemudi angkutan barang tersebut memarkirkan kendaraannya di bahu jalan? Secara hukum, sebenarnya kita bisa mengatakan perbuatan yang dilakukan pengemudi tersebut salah. Sebab, dalam aturannya dengan jelas disebutkan jika setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Yang dimaksud dengan “terganggunya fungsi jalan” adalah berkurangnya kapasitas jalan dan kecepatan lalu lintas antara lain menumpuk barang/benda/material di bahu jalan, berjualan di badan jalan, parkir, dan berhenti untuk keperluan lain selain kendaraan dalam keadaan darurat.

Hal itu mengacu pada pelaksanaan Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 tahun 2013 tentang Larangan Parkir di Jalan.

On street parking, sebenarnya tak sepenuhnya dilarang, dengan catatan, hal itu dilakukan di jalan-jalan yang mempunyai tingkat penggunaan atau volumeyang rendah. Pada UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dalam Angkutan Jalan, dalam pasal 43 ayat 3 menyebutkan, bahwa fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas.

Jadi, dalam konteks on street parking di jalur Pantura Rembang, perlu dilihat kembali apakah penyelenggaraan parkir pada bahu jalan itu memang diselenggarakan di jalan-jalan tertentu dan dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan atau tidak. Jika memang telah sesuai aturan, maka pengendara yang memarkir mobilnya di tempat yang telah ditentukan itu tidak melanggar hukum. Tapi jika tidak, tentu sebaliknya. Dan kita bisa memastikan hal itu melanggar hukum.

Harus diakui, “memaksa” persoalan ini tidak terus muncul memang cukup sulit. Namun demikian, tak ada salah kita mendambakan persoalan ini bisa diurai secara bijak, sehingga ke depan, jalur Pantura Rembang bisa lebih ramah terhadap pengguna jalan.

Upaya pemerintah daerah yang berencana membuat kantong-kantong parkir, di antaranya di Kaliori, Kragan dan Sarang, tentunya harus kita apresiasi. Sebab, hal itu menjadi salah satu alternatif untuk mencari solusi terkait keberadaan kendaraan besar yang parkir di bahu jalan di sepanjang jalur Pantura Rembang.

Meski begitu, seyogyanya kebijakan yang sudah direncanakan tersebut bisa secara cepat direalisasikan, dengan melibatkan ahli. Sehingga dalam pelaksanaannya nanti bisa maksimal dan tak sebatas penyediaan tempat saja.

Perlu dipertimbangkan juga, kantong-kantong parkir yang disediakan nanti juga dilengkapi dengan pusat jajanan, yang bisa untuk menampung pedagang makanan yang selama ini berjualan di berbagai titik di pinggir jalan pantura dan tidak memiliki fasilitas tempat parkir.

Yang tak kalah penting adalah, bagaimana memberikan pemahaman kepada pemilik rumah makan atau warung untuk menyediakan fasilitas parkir sesuai kebutuhan, agar pengemudi truk atau kendaraan besar lainnya yang beristirahat untuk makan, tidak lagi memarkirkan kendaraan di bahu jalan.

Bagian ini mungkin tak semudah yang diucapkan atau dibayangkan. Sebab, warung-warung yang terdapat di jalur Pantura Rembang ini sebagian besar kategori kecil. Sehingga pemilik warung tak akan begitu saja bisa membuat fasilitas parkir, yang membutuhkan lahan dengan luasan yang tak kecil. Kendala yang paling vital bagi pemilik warung adalah biaya untuk menyewa lahan untuk parkir, jika memang area yang didirikan warung bukan milik sendiri.

Pun demikian, kesadaran dari pemilik warung juga sangat diperlukan untuk bisa mencapai kenyamanan bersama. Tanpa ada kesadaran, kondisi jalur Pantura yang amburadul dengan banyaknya kendaraan yang parkir di bahu jalan, diprediksi masih akan terjadi hingga sepuluh atau bahkan hingga 20 tahun ke depan.

Opsi selanjutnya yakni pemberian sanksi kepada pengemudi kendaraan yang parkir di bahu jalan. Sanksi bisa dimulai dari teguran, penilangan hingga penggembokan roda kendaraan atau bahkan pencabutan pentil kendaraan.

Hal ini bisa saja dilakukan sebagai salah satu bentuk untuk memberikan efek jera kepada pengemudi yang memarkirkan kendaraan di bahu jalan. Namun begitu, tindakan represif seperti itu tidak akan efektif, karena biasanya pengawasan yang dilakukan instansi terkait, baik itu Dinhubkominfo ataupun Satlantas tidak secara kontinyu. Sehingga, sangat mungkin pengemudi akan kembali mengulang memarkirkan kendaraan di bahu jalan, ketika pengawasan sudah lemah.

Opsi seperti itu, sebenarnya juga tak menyelesaikan permasalahan. Sebab, jika pemerintah tidak menyediakan fasilitas, maka dapat dipastikan kondisi seperti itu tetap terjadi, meski sekali dua kali ada sanksi dari instansi terkait. Cara represif seperti itu, juga tak menyentuh akar permasalahan, dan hanya sebatas memberi efek jera sebentar.

Kita berharap, dan mendambakan, dalam kurun waktu yang tak lama, jalur Pantura Rembang bisa menjadi jalur yang tak lagi dipenuhi dengan pemandangan kendaraan besar yang parkir sembarangan di bahu jalan, dan jalur ini ramah dengan pengguna jalan. Semoga (*)

Atasi Parkir Liar, 3 Tempat di Rembang Diusulkan Jadi Kantong Parkir

Kendaraan besar berupa truk gandeng parkir liar di bahu jalan daerah Kaliori Rembang (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

Kendaraan besar berupa truk gandeng parkir liar di bahu jalan daerah Kaliori Rembang (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Meski seringkali dilakukan penertiban, bahu jalan di sepanjang jalur pantura masih saja sering menjadi arena parkir bagi truk angkutan barang. Parkir liar di jalur pantura memang sulit ditertibkan, sebab minimnya fasilitas kantong parkir bagi kendaraan berat.

Belakangan ini, muncul usulan tiga titik yang dijadikan kantong parkir agar parkir kendaraan besar tidak terkesan liar. Tiga titik yang diusulkan tersebut, yakni Kragan, Sarang, dan Kaliori. Hal tersebut, disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dinhubkominfo), Suyono.

Suyono mengusulkan, penambahan kantong parkir di tiga titik, yakni di Rembang Timur daerah Kragan dan Sarang serta di Rembang Barat daerah Kaliori. Sedangkan, pemilik warung di pinggir jalan akan dimasukan ke dalam kantong parkir tersebut. “Untuk sementara ini, setiap tiga kali seminggu kami juga rutin melakukan penertiban,” tandas Suyono.

Dalam inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Rembang Abdul Hafidz dan Bayu Andriyanto di Dishubkominfo setempat, bupati juga menyoroti banyaknya kendaraan yang tonasenya melebihi kapasitas dari jalan yang dilalui.

Menurutnya, dengan banyaknya kendaraan yang tonasenya melebihi kapasitas akan menyebabkan kerusakan jalan yang parah. Kerusakan jalan tersebut pada akhirnya menjadi penyebab kecelakaan. “Ujung-ujungnya menimbulkan kecelakaan,” tandasnya.

Dia menyebutkan, salah satunya ruas jalan Kecamatan Sedan – Sarang banyak dilalui truk tronton dan banyak bebatuan di jalanan. “Beda lagi di Lasem, di sana jalanan bagus banyak batu-batu besar. Oleh karena itu kami meminta Kepada Dinas Perhubungan untuk menertibkan,” ujarnya.

Wakil Bupati Rembang Bayu Andriyanto menambahkan, belum adanya jalan lingkar luar Kota Rembang juga perlu diwaspadai.Sebab, banyak truk kontainer masuk ke Kota Rembang dan parkir di pinggir jalan. “Sehingga pantura wilayah Rembang Kota menjadi rawan kecelakaan lalu lintas,” Kata Bayu.

Editor : Kholistiono

Komunitas Sepeda Kritik Parkir Liar yang Menutupi Jalan Sepeda di Pati

Parkir-Liar

Mobil berjajar di Jalan P Sudirman Pati menutupi jalur sepeda. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Pegiat komunitas sepeda Pati Moch Istain menyayangkan sejumlah jalur sepeda di wilayah Pati Kota digunakan untuk parkir liar. Salah satunya, jalur sepeda di Jalan P Sudirman Pati yang tertutup dengan parkir.

”Mestinya pemerintah bisa mengatur agar parkir itu bisa tertata rapi dan tidak menutupi jalur sepeda. Saat ini, praktis pengguna sepeda di Pati tidak memiliki akses atau jalur khusus,” ujar Istain kepada MuriaNewsCom, Selasa (8/12/2015).

Karena itu, ia mengusulkan agar seluruh jalan di wilayah Pati Kota diberikan jalur khusus bagi pesepeda yang bebas parkir liar. ”Jalur sepeda diberikan warna khusus. Ada shelter atau tempat-tempat khusus parkir khusus sepeda,” tuturnya.

Dengan memanfaatkan sepeda sebagai transportasi utama bagi masyarakat di lingkungan Pati Kota, hal itu diharapkan bisa mengurangi kemacetan. ”Jangan sedikit-sedikit menggunakan sepeda motor. Warga di lingkungan Pati Kota kalau mau belanja di daerah kota, ya pakai sepeda saja. Itu bisa mengurangi polusi dan kemacetan,” imbuhnya.

Ia berharap agar pemerintah setempat bisa memfasilitasi terkait dengan pemberlakuan penggunaan sepeda di wilayah Pati Kota. Ia menilai, sepeda bisa menjadi satu-satunya cara untuk mengurangi polusi, menanamkan pola hidup sehat, ramah lingkungan dan mengurangi kemacetan.

”Pati itu kan sudah berkali-kali mendapatkan penghargaan Adipura. Maka, setiap program yang mendukung lingkungan harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah,” tandasnya. (LISMANTO/TITIS W)