Panwaslu Jepara Tuding Pengunduran Andi Rokhmat dari KPU Melanggar Undang-undang

Ketua Panwaskab Jepara Arifin (tengah) didampingi Muntoko divisi pencegahan dan hubungan antar lembaga (kiri), saat memberikan keterangan kepada awak media. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Jepara – Pengunduran diri komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara Andi Rokhmat disoal Panwaslu Jepara. Hal itu karena, alasan pengunduran diri komisioner periode 2013-2018 disinyalir melanggar UU No 7/2017. 

Ketua Panwaslu Jepara Arifin mengatakan, berdasarkan Pasal 37 UU No 7/2017 pengunduran diri komisioner KPU baik provinsi maupun kabupaten sebelum masa jabatan habis bisa dilakukan dengan syarat tertentu. 

“Anggota KPU bisa berhenti antarwaktu disebabkan tiga hal yakni meninggal dunia, berhalangan tetap sehingga tak mampu melaksanakan tugas dan kewajiban atau diberhentikan dengan tidak hormat,” katanya, Jumat (29/9/2017).

Akan tetapi, pengunduran diri Andi Rokhmat diketahui tidak atas alasan-alasan tersebut, melainkan karena diangkat sebagai Direktur Umum Perusda Aneka Usaha. Ia sendiri dilantik oleh Bupati Jepara Ahmad Marzuqi pada Senin (25/9/2017). 

Arifin menyatakan, pengunduran diri Andi sama sekali tidak memenuhi satu diantara tiga klausul pada Undang-Undang Pemilu.

“Memang ada informasi dia mengundurkan diri sebagai komisioner. Kita juga sudah berkirim surat ke KPU Jepara namun belum mendapatkan respon. Karena belum ada surat resmi terkait itu maka kita juga belum percaya. Terlebih jika mengacu UU pemilu yang baru, tidak ada pasal yang menyatakan tentang pengunduran diri. Disampung itu, pengunduran diri komisioner KPU kabupaten/kota harus dilakukan oleh KPU RI,” tambahnya.

Dirinya menambahkan, kedudukan Andi Rokhmat yang kini menjabat Direktur Umum Perusda Jepara disinyalir bertentangan dengan pasal 21 UU Pemilu. Pada peraturan tersebut diatur, anggota KPU dilarang menduduki jabatan politi, jabatan pemerintahan, dan atau badan usaha milik negara atau daerah selama masa jabatan. 

“Oleh karenanya, kami sudah melayangkan surat ke bupati Jepara. Kami sampaikan adanya potensi pelanggaran terkait pelantikan itu. Kalau nanti hasil kajian memang menguatkan ada pelanggaran, kami akan mendesak pemkab agar membatalkan pelantikan Andi Rokhmat sebagai direktur perusda,” tegasnya. 

Editor: Supriyadi

Panwaslu Jepara Soroti Baliho yang Diduga jadi Ajang Kampanye Terselubung

panwas

Baliho di Alun-alun Jepara yang menampilkan gambar pejabat. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Jepara mulai menyoroti baliho yang memuat kampanye terselubung. Itu lantaran sejak beberapa pekan terakhir banyak bermunculan baliho yang memasang gambar sejumlah tokoh, baik petahana maupun pejabat yang berpotensi mencalonkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara pada Pilkada 2017.

Salah satu anggota Panwaslu Jepara, Muhammad Oliz mengatakan, mengaca dari pengalaman pilkada sebelumnya dan beberapa pilkada di daerah lain, banyak baliho yang terindikasi kampanye terselubung. Untuk itu, menjelang Pilkada Jepara ini pihaknya mulai menyoroti potensi pelanggaran tersebut.

“Biasanya baliho layanan masyarakat ataupun yang lainnya disertakan gambar bakal calon. Jika itu dipasang dalam jumlah besar, bisa dicurigai dan bisa ditelusuri apakah itu terindikasi kampanye  terselubung,” ujar Oliz kepada MuriaNewsCom, Rabu (17/8/2016).

Seyogyanya menjelang pilkada seperti ini, baliho layanan masyarakat menekankan pada isi dari pesan yang ingin disampaikan, tidak perlu memasang gambar pejabat yang berpotensi untuk mencalonkan diri.

“Pesan atau imbauan buat masyarakat dalam baliho bisa dilakukan tanpa foto. Yang penting pesannya tersampaikan kepada masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, dilarangnya melakukan kampanye terselubung termasuk melalui baliho layanan masyarakat tertuang dalam UU nomor 10 tahun 2016 No 10 tahun 2016. Dalam UU tersebut, sudah mengatur soal larangan membuat kebijakan tertentu jelang pilkada. Namun dimungkinkan bakal calon dari petahana maupun pejabat, berupaya mencari celah dengan cara membuat kebijakan atau progam terselubung yang menguntungkan dirinya.

Dalam pasal 71 UU Pilkada itu, lanjutnya, ada sejumlah hal yang tak boleh dilakukan kepala daerah maupun pejabat yang masih menjabat jelang gawe demokrasi itu. Seperti melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan paslon hingga akhir masa jabatan, kecuali ada persetujuan tertulis dari Mendagri.

“Lalu kepala daerah dan wakilnya juga dilarang menggunakan kewenangan, progam dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Semisal petahana memperbanyak baliho iklan layanan Keluarga Berencana (KB) karena mendapat nomor urut 2. Atau tiba-tiba rajin mengucurkan bantuan ke masyarakat yang dibiayai APBD,” terangnya.

Jika dilakukan praktik itui berpotensi memicu munculnya sengketa pencalonan saat pilkada. Ia menegaskan, jangan main-main. Karena petahana yang melanggar ketentuan itu bisa dikenai sanksi pembatalan sebagai calon.

“Tugas panwas tidak mencari kesalahan pihak-pihak tertentu. Selaku quality control pemilu, kami hanya ingin memastikan gawe demokrasi ini berjalan sesuai aturan. Jika ada kebijakan tertentu dari bakal calon dari petahana maupun pejabat lain yang menguntungkan pihak tertentu saat gawe pilkada maka hal itu patut diduga melanggar aturan sebagaimana diatur dalam UU Pilkada,” tegasnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Gawat, Ada Bakal Calon Bupati Jepara yang Diduga Mulai Curang

Jpeg

Anggota Panwas sedang melakukan tugasnya. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Jepara mencium indikasi kecurangan. Yakni upaya mobilisasi Petinggi dan Perangkat Desa oleh bakal calon bupati. Untuk itu, Panwaslu bakal mengawasi mobilisasi petinggi dan perangkatnya dalam pelaksanaan Pilkada Jepara 2017 mendatang.

Ketua Panwaslu Jepara Arifin menerangkan, aparat pemerintahan di tingkat desa diimbau tetap netral agar gelaran pilkada untuk memilih pemimpin Jepara periode lima tahun mendatang berjalan sesuai ketentuan. Petinggi dan perangkat desa memiliki potensi besar melakukan pelanggaran.

“Ada sejumlah informasi dari masyarakat yang masuk terkait adanya upaya mobilisasi petinggi dan perangkatnya saat gawe pilkada oleh nama tertentu yang disebut-sebut maju sebagai bakal calon bupati,” ujar Arifin, Jumat (15/7/2016).

Menurutnya, hal itu bisa berpotensi menodai pilkada sehingga tidak berjalan demokratis, bermartabat dan berintegritas. Untuk itu, potensi pelanggaran ini harus terus diwaspadai. Apalagi pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan petinggi pernah terjadi di Jepara saat Pileg 2014.“Bahkan kasusnya bergulir hingga meja pengadilan dan dijatuhi vonis penjara serta denda oleh majelis hakim,” terangnya.

Upaya mobilisasi petinggi juga pernah terjadi saat Pilkada Jepara 2012. Dan praktik itu dimungkinkan terjadi lagi saat Pilkada Jepara yang digelar Februari 2017 mendatang.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga (PHL) Panwaslu Jepara Muhammad Oliz mengatakan tahun 2016 ini ada puluhan desa di Kota Ukir yang akan menggelar Pemilihan Petinggi (Pilpet).

Dimungkinkan itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan terkait pilkada. Caranya, pihak tertentu itu membantu biaya pemenangan calon petinggi. Timbal baliknya, jika menang dan terpilih maka petinggi tersebut harus ganti membantu memenangkan pihak tertentu itu saat pilkada yang digelar delapan bulan mendatang.

“Praktik seperti itu lazim terjadi di berbagai daerah. Dimungkinkan juga ada di Jepara,” katanya.

Editor : Akrom Hazami

 

 

Awas! Panwaslu Jepara Soroti Praktik Black Campaign

f-panwaslu

    MuriaNewsCom, Jepara – Memasuki tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jepara 2017 ini, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)  Kabupaten Jepara telah terbentuk. Salah satu yang menjadi sorotan dan perhatian khusus dari Panwaslu dalam mengawasi tahapan pilkada ini adalah adanya praktik black campaign.

Hal itu disampaikan Komisioner Panwaslu Jepara Muhammad Oliez. Menurutnya, potensi adanya kampanye hitam di Jepara cukup tinggi. Pihaknya mensinyalir adanya upaya penjatuhan nama baik figur atau orang yang telah mendeklarasikan diri sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada 2017 mendatang.

“Potensi itu tentu saja ada. Sehingga salah satu perhatian Panwaslu Jepara dalam Pilkada 2017 nanti adanya praktik black campaign,” ujar Oliez kepada MuriaNewsCom, Selasa (14/6/2016).

Lebih lanjut dia mengemukakan,  selain adanya potensi terjadinya black campaignpihaknya juga tidak mengesampingkan adanya potensi terjadinya praktik politik uang. Untuk itu, pihaknya mewanti-wanti agar Pilkada Jepara nanti tidak terjadi politik uang.

“Seperti halnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, khusus untuk pelanggaran money politik yang dapat dijerat tidak hanya pemberi uangnya saja, namun juga si penerima,” ungkapnya.

Dia menambahkan, hal ini tentu tidak hanya berhenti pada tindak pidana, namun juga dapat berimbas pada diskualifikasi calon yang bersangkutan. Untuk melancarkan program pengawasan tersebut, pihaknya akan dibantu oleh pengawas di tingkat kecamatan atau Panwascam.

“Saat ini kami  tengah mempersiapkan untuk membentuk Panwascam. Termasuk membuka pendaftaran anggota. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi Panwascam, seperti calon anggota Panwascam juga tidak pernah menjadi anggota parpol sekurang-kurangnya dalam jangka waktu lima tahun pada saat mendaftar,” imbuhnya.

Editor : Kholistiono

Pendaftaran Panwascam Pilkada Jepara Resmi Dibuka

jepara-iklan panwaskab-tyg kamis 9 juni 2016-pkl 09.00 wib

Anggota Panwas Kabupaten Jepara saat audiensi dengan Bupati Jepara. (Panwas Kabupaten Jepara)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Pengumuman pendaftaran Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jepara resmi dibuka mulai Kamis (9/6/2016).

Untuk itu, berbagai kalangan diharapkan terlibat aktif dalam pengawasan Pilkada Jepara di tingkat kecamatan, dengan mendaftarkan diri sebagai calon anggota panwascam.

Ketua Panwas Pilkada Jepara Arifin S.Ag M.SI mengatakan penyelenggaraan gawe pemilu yang demokratis, bermartabat, dan berintegritas, mensyaratkan adanya personel pengawas pemilu yang berkualitas.

”Sosoknya tidak hanya faham urusan penyelenggaran pemilu saja. Namun juga pengawasan pemilu sebagai gawe demokrasi lokal di Kota Ukir,” terangnya, Kamis (9/6/2016).

Menurutnya, tolok ukur sukses tidaknya pilkada bisa dilihat dari berbagai sisi. Mulai dari tingginya tingkat partisipasi pemilih hingga minimnya pelanggaran. Terlebih praktik politik uang yang selalu membayangi tiap pemilu.

”Untuk itu dibutuhkan personel pengawas pemilu yang berkompeten dan berkualitas. Ini yang kita cari. Mari kita sama-sama kawal dan awasi pilkada ini,” kata Arifin.

Syarat mendaftar panwascam beragam. Mulai dari kelengkapan berbagai dokumen, seperti pernyataan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, serta berdomisili di wilayah kecamatan yang bersangkutan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Tak kalah pentingnya calon panwascam juga tidak pernah menjadi anggota parpol sekurang-kurangnya dalam jangka waktu lima tahun pada saat mendaftar. Selain itu, tidak pernah dipenjara kasus tindak pidana dengan ancaman lima tahun penjara atau lebih. Dan calon panwascam juga tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. ”Syarat lainnya berpendidikan paling rendah SMA/sederajat,” jelasnya.

Kepala Sekretariat Panwas Jepara Abdul Ghofur S.IP MH menambahkan, formulir berkas administrasi calon anggota panwascam dan keterangan lebih lanjut, bisa diperoleh di Kantor Sekretariat Panwas Jepara, Jalan KH Ahmad Fauzan, Nomor 15, Saripan, Jepara. Atau bisa juga bisa dilihat dan diunduh di Facebook Panwaskab Jepara.

”Waktu penerimaan berkas dari calon pendaftar mulai 16 Juni. Berkas pendaftaran harus sudah diterima paling lambat 22 Juni 2016. ”Proses pendaftaran hingga seleksi tidak dipungut biaya,” tandas Ghofur.

Editor: Merie

Panwas Pilbup Jepara Belum Puas dengan Jumlah Anggaran

Panitia Pengawas (Panwas) Pilbup Jepara 2017 saat melakukan kunjungan dengan Bupati Jepara Ahmad Marzuki. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Panitia Pengawas (Panwas) Pilbup Jepara 2017 saat melakukan kunjungan dengan Bupati Jepara Ahmad Marzuki. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Panitia Pengawas (Panwas) Pilbup Jepara 2017 yang telah terbentuk melakukan kunjungan ke Bupati Jepara, Jumat (27/5/2016). Dalam kunjungan tersebut disampaikan bahwa anggaran yang dialokasikan oleh Pemkab Jepara untuk pesta demokrasi Pilbup 2017 masih minim.

”Anggaran pengawasan pemilihan Bupati Kabupaten Jepara tergolong masih minim. Meski begitu, Panwas tetap berkomitmen memaksimalkan pengawasan agar gawe demokrasi untuk memilih pemimpin mendatang tetap maksimal,” ujar Komisioner Panwas Pilbup Jepara 2017 Muhammad Olis, usai mengikuti kunjungan ke kantor Bupati Jepara, Jumat (27/5/2016).

Lebih lanjut dia menerangkan, anggaran pengawasan yang dibebankan dalam APBD Jepara 2016 dan 2017 masih belum ideal. Masih ada sejumlah komponen yang belum dicover dalam anggaran tersebut.

”Istilahnya untuk anggaran paket minimal. Kalau untuk sarana prasarana dan SDM yang diperbantukan di kantor sekretariat sudah tak ada masalah,” katanya.

Awalnya, pengajuan anggaran pengawasan pilkada yang diajukan Bawaslu Jateng Rp 9,1 miliar. Setelah dilakukan rasionalisasi anggaran yang diajukan menjadi Rp 7,6 miliar. Dan setelah melalui proses pembahasan Pemkab Jepara mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4,1 miliar yang akan dihibahkan untuk Panwas Pilkada.

Sementara itu, Bupati Jepara Ahmad Marzuqi mengatakan pihaknya memberikan apresiasi seiring telah terbentuknya panwas pada Pilbup 2017 di Kota Ukir. Pemkab siap memfasilitasi berbagai hal yang diperlukan untuk pengawasan pilkada.

”Kalau soal anggaran nanti kita kaji lagi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.

Marzuqi berharap panwas bisa segera beraktivitas. Terlebih pelaksanaan Pilbup Jepara tinggal sekitar sembilan bulan lagi, lantaran digelar pada Februari 2017.

Editor : Supriyadi

Usulan Jumlah Anggaran Rp 9 miliar untuk Pengawasan Pilkada Jepara Dinilai Tak Rasional

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Jepara – Tahapan Pemilihan Daerah (Pilkada) Kabupaten Jepara 2017 bakal segera dimulai. Pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jepara telah melakukan sejumlah persiapan, termasuk persiapan anggaran yang telah disepakati Pemkab Jepara sebesar Rp 25,5 miliar lebih. Namun, pihak Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jepara belum terbentuk, serta anggaran untuk mereka yang dimintakan oleh Bawaslu Provinsi kepada Pemkab Jepara belum sesuai harapan.

Pemkab Jepara hanya menetapkan anggaran pengawasan untuk Pilkada 2017 sebesar Rp 3,5 miliar dari anggaran pengajuan senilai Rp 9 miliar. Anggaran yang diajukan oleh Bawaslu tersebut dinilai tidak rasional.

“Pemkab Jepara akan berkoordinasi terlebih dahulu terkait permintaan Bawaslu. Sebaliknya, anggaran Rp 9 miliar diajukan Bawasalu itu tidak rasional,” ujar Kasubag Pemerintahan Umum pada Bagian Tata Pemerintan Setda Jepara Tri Wijatmoko.

Lebih lanjut dia mengemukakan, anggaran Rp 3,5 miliar yang ditetapkan pemkab sebelumnya sudah melalui penghitungan. Termasuk anggaran bagi panwas di seluruh TPS. Penetapan itu, dikatakan Tri, sudah mengacu pada Pilkada di daerah lain yang melaksanakan lebih dulu.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Abhan Misbah mengemukakan, anggaran Rp 3,5 miliar tersebut belum proporsional. Masih jauh dari kebutuhan. Jumlah tersebut, kata dia, hanya bisa memenuhi kebutuhan sekitar 30 persen.

“Banyak anggaran yang dibutuhkan misalnya, untuk honor panwas, baik tingkat kecamatan dan kabupaten, bimbingan teknis, sosialisasi, dan operasional. Selain itu, saat ini harus ada panwas di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Itu berbeda dengan pilkada sebelumnya,” katanya.

Sehingga, lanjut dia, kebutuhan panwas bertambah. Apalagi beradasarkan aturan, jika anggaran kurang, pilkada bisa ditunda. Untuk itu, dia meminta agar pemkab merasionalisasi anggaran tersebut.

Editor : Kholistiono

Ingin Mendaftar Panwas Pilkada Jepara? Ini Syarat-syaratnya

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Jepara – Tim seleksi panitia pengawas pilkada di tujuh kabupaten/kota di Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Jepara, telah memutuskan berbagai syarat yang harus dipenuhi pendaftar.

Berikut adalah persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang mesti diketahui jika ingin mendaftar sebagai calon panitia pengawas pilkada di Kabupaten Jepara:

a. Warga negara Indonesia;
b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
e. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan pengawasan Pemilu;
f. Berpendidikan paling rendah S-1;
g. Berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
h. Mampu secara jasmani dan rohani.
i. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada saat mendaftarkan diri;
j. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
k. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
l. Bersedia bekerja penuh waktu;
m. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di Pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
n. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
1. Mengajukan surat pendaftaran yang ditujukan kepada Tim Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 dengan dilampiri:
a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku;
b. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang sudah disahkan/dilegalisir oleh perguruan tinggi yang menerbitkan ijazah/Dirjen DIKTI/Kopertis/Kopertais sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
c. Pas foto warna terbaru ukuran 4×6 sebanyak 5 (lima) lembar;
d. Daftar Riwayat Hidup (DRH);
e. Surat keterangan sehat dari Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah;
f. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
g. Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik;
h. Surat Pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye atau sebutan lainnya yang berkaitan dengan pemberian dukungan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
i. Surat Keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota/pengurus partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir bagi yang pernah menjadi anggota/pengurus partai politik;
j. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
k. Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu;
l. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
m. Surat pernyataan tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

2. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi calon.

3. Formulir berkas administrasi calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota atau melalui Website: di www.bawaslu-jatengprov.go.id (klik menu Seleksi Panwas).

4. Dokumen pendaftaran diantar langsung atau dikirim melalui pos ke Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota, Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Jl. Atmodirono No. 12 A Semarang, Telp. (024) 8450728, 8455418 Fax. (024) 8450728. Dokumen yang dikirim melalui pos, sudah harus diterima oleh Tim Seleksi selambat-lambatnya tanggal 20 April 2016.

5. Dokumen pendaftaran dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga) terdiri dari 1 (satu) asli dan 2 (dua) fotocopi.

6. Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 14 s.d. 20 April 2016.

7. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.
Editor : Kholistiono