Dua Abdi Negara di Kudus Kena Semprit Panwas Akibat Foto Bersama Cabup

MuriaNewsCom, Kudus – Panwaskab Kudus menyatakan dua PNS di lingkungan Pemkab Kudus melanggar aturan, karena nekat berfoto dengan Calon Bupati Tamzil. PNS yang diketahui suami istri tersebut berfoto dengan menggunakan isyarat tangan yang terindikasi untuk ajakan.

Hal itu dikatakan oleh Komisioner Panwaskab Kudus Eni Setyaningsih. Menurutnya, peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 11 Maret 2018. Saat itu, memang ada silaturahmi Cabup Tamzil kemudian dua orang tersebut sengaja berfoto dengan calon tersebut.

“Pada waktu itu kejadiannya sore hari, mereka tak menggunakan seragam. Akan tetapi, yang bersangkutan (ASN) berfoto sambil menggunakan isyarat tangan (menunjuk angka paslon) Tamzil,” tuturnya.

Oleh karenanya, pihaknya kemudian menelusuri hal tersebut dengan melakukan klarifikasi baik kepada yang bersangkutan dan kepada calon. Kasus tersebut pun dibahas pada Sentra Gakkumdu.

Terpisah, Ketua Panwaskab Kudus Wahibul Minan membenarkan hal itu. Menurutnya, ulah kedua Aparatur Sipil Negara itu telah dianggap melanggar. Hal itu karena keduanya melanggar Surat Edaran Menpan RB nomor B/71/M.SM.00.00/2017.

“Di sana disebutkan bahwa ASN dilarang berfoto dengan Calon Kepala Daerah dengan mengikuti atau simbol tangan yang digunakan sebagai identitas calon,” tuturnya, Senin (19/3/2018).

Adapun, sanksi yang akan diberikan, menurut Minan diserahkan sepenuhnya kepada atasan ASN tersebut (Sekretaris Daerah). Panwas, dikatakannya hanya sampai pada tahap rekomendasi.

Editor: Supriyadi

Harlah NU di Alun-alun Purwodadi Dihadiri Taj Yasin, Begini Sikap Panwaslu Grobogan

MuriaNewsCom, GroboganPeringatan Harlah ke-92 Nahdlatul Ulama (NU) yang dilangsungkan di alun-alun Purwodadi sempat diwarnai sedikit kejutan, Rabu (28/2/2018) malam. Hal ini terkait kedatangan Taj Yasin, salah satu calon Wakil Gubernur Jateng dalam Pilkada mendatang.

Yasin tiba di lokasi acara hampir bersamaan dengan saat Bupati Grobogan Sri Sumarni hendak menyampaikan sambutan di panggung timur (khusus putri). Politisi asal Rembang ini kemudian dipersilahkan naik ke atas paggung tengah (khusus putra) yang ditempati para pejabat dan ulama.

Sebelum duduk dilantai panggung, Yasin sempat menempelkan kedua telapak tangannya didepan wajah sebagai bentuk penghormatan pada ribuan jamaah yang hadir dalam acara tersebut. Yasin berada di lokasi acara sekitar 30 menit saja.

Begitu bupati meninggalkan lokasi usai menyampaikan sambutan, Yasin juga ikut turun panggung. Setelah itu, Yasin berjalan beriringan dengan Sri Sumarni menuju pendapa kabupaten. Sri Sumarni sempat berbincang-bincang sejenak dengan Yasin di ruang transit kantor bupati. Setelah itu, Yasin kemudian mohon diri.

Sebelum meninggalkan kawasan pendapa dengan mobil Inova hitam bernomor polisi H 7898 XY, Yasin sempat dicegah wartawan yang meminta statmen soal kehadirannya dalam acara peringatan harlah tersebut. Dihadapan wartawan, Yasin menyatakan, kehadirannya dalam acara harlah tidak ada kaitannya dengan politik tetapi dalam kapasitasnya sebagai warga NU.

”Saya justru menghendaki agar NU tidak berpolitik. Tetapi, NU harus dibiarkan sebagai orang tua kami semua serta orang tua partai-partai. NU itu tidak dimana-mana, tapi ada dimana. Partai-partai harus menghormati NU,” cetusnya.

Sementara itu, komisioner Panwaslu Kabupaten Grobogan Sahirul Alim menegaskan, pihaknya tidak menemukan adanya unsur pelanggaran soal kehadiran Taj Yasin. Meski Yasin sempat berada di atas panggung, namun tidak ada unsur kampanye yang dilakukan.

”Kami tidak menemukan adanya unsur kampanye yang dilakukan. Saat ada di panggung, ia (Taj Yasin) hanya diam saja,” kata Sahirul yang ikut memantau acara peringatan harlah hingga selesai itu.

Editor: Supriyadi

Foto Bareng Cawabup Tersebar di Facebook, Camat Jekulo Dipanggil Panwaskab Kudus

MuriaNewsCom, Kudus – Camat Jekulo Dwi Yusie Sasepti dipanggil Panwas Kabupaten Kudus, terkait fotonya bersama habib dan calon wabup Noor Yasin, menyebar di dunia maya. Di dalam foto, yang diunggah akun Cak Narto, ia terlihat tengah menengadahkan tangan, dalam sebuah ruangan bersama Noor Yasin dan dua orang lain.

Pada unggahannya di Faceebook, Senin (26/2/2018), Cak Narto memberikan caption berbau kampanye. “CAWABUP Pak Noor Yasin Doa Pemenangan Bersama Dg Camat Jekulo Kades Pladen Hadipolo Bulung Cangkring, Honggosoco dan Jekulo di Ruang Kerja Camat Jekulo Sederek,” tulisnya.

Mengetahui hal tersebut, Ketua Panwaskab Kudus Wahibul Minan langsung memanggil pihak-pihak terkait. Pada Selasa siang (27/2/2018) orang yang ada dalam unggahan tersebut, dipanggil dan datang memenuhi panggilan.

“Kami mengetahui terkait hal itu (unggahan di medsos) pada Senin malam. Kemudian pagi tadi kami melayangkan panggilan, kepada yang tersebut di unggahan facebook Cak Narto,” jelasnya.

Dirinya mengatakan, hari ini adalah hari terakhir klarifikasi, sebab pihaknya diberikan waktu tujuh hari untuk menindak. Adapun, pengajian tersebut terjadi pada Selasa (20/2/2018).

“Pengunggahnya (Cak Narto) pun kami undang tapi tak hadir karena ada tugas di luar kota,” sebutnya.

Foto Camat Jekulo Dwi Yusie Sasepti beredar luas di Facebook dan menimbulkan pertanyaan publik. (MuriaNewsCom)

Camat Jekulo Yusie akhirnya menampakan diri, pada pukul 13.15 WIB Selasa siang. Kepada pewarta, ia menampik segala yang tertulis di laman tersebut.

Ia mengakui yang ada di foto tersebut adalah dirinya. Namun ia berkilah, adanya upaya pemenangan terhadap seorang paslon.

“Itu acaranya pengajian, di Masjid Al Munawaroh, yang ada di samping kantor kecamatan. Sebelum acara, panitia acara sudah memberitahukan akan meminjam aula kecamatan untuk transit tamu VIP. Saya di situ juga diundang, dan saya tak tahu kalau ada Pak Yasin yang diundang,” kilahnya.

Dirinya menyebut, pose yang diunggah di facebook Cak Narto memang sedang berdoa. Namun bukan untuk pemenangan Yasin.

“Lha sebelum naik panggung, Habib kan berdoa dulu untuk mendoakan supaya acara berlangsung lancar. Itu saja, tidak ada hal yang seperti terungkapkan di foto,” jelasnya.

Yusie menyebut, banyak sekali orang yang ingin berfoto bersama tokoh kyai dan habib yang ada disitu. Namun demikian, hanya foto dirinya yang menjadi obyek dan disebarluaskan.

Hasil penelusuran MuriaNewsCom, sosok akun Facebook atas nama Cak Narto adalah Sunarto. Ia tercatat sebagai anggota DPRD Kudus dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Editor: Supriyadi

Panwas Jepara Panggil PNS RSUD Kartini 

MuriaNewsCom, Jepara – Panwaslu Kabupaten Jepara memanggil Pegawai RSUD Kartini, Rabu (21/2/2018). Hal itu terkait aksi mereka berfoto dengan calon Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Sabtu (17/2/2018).‎

Dari lima yang dipanggil, hanya empat hadir. Mereka adalah Mujoko, Umrotun, Peristianingsih dan Tri Iriawanti. Sedangkan seorang lagi Muh. Ali tak hadir dengan alasan tugas luar. Pemanggilan mereka terkait aksi mereka berfoto dengan Cagub Jateng petahana.

Ketua Panwaskab Jepara Arifin mengatakan, pemanggilan itu untuk mengklarifikasi tindakan foto bersama tersebut. Menurutnya, setelah klarifikasi, mereka mengatakan tak tahu akan adanya larangan berfoto bersama cagub.

“Namun hal itu tak tepat, karena kami (panwaskab) ada di tempat dan sudah menyampaikan larangan. Akan tetapi tetap saja tetap dilakukan (berfoto bersama),” terang Arifin.

Menurutnya, hasil putusan tersebut nantinya akan diputuskan oleh tim Gakkumdu yang terdiri dari Kejaksaan, kepolisian dan Panwaskab. Dirinya menyebut, masih ada agenda klarifikasi terhadap Muh Ali, yang merupakan Plt Direktur RSUD Kartini Jepara.

“Besok (Kamis,22/2/2018) akan ada pemanggilan terhadap Muh Ali, dan kami akan mendatangkan ahli, dari akademisi,” ungkap dia.

Mereka diduga melanggar surat edaran Menpan RB, edaran Komisi ASN dan UU Pilkada no 10/2017 pasal 71 tentang tindakan yang menguntungkan salah seorang calon. “Setelah melakukan kroscek, yang bertatus sebagai PNS rumah sakit tersebut ada lima, sedangkan yang seorang lagi bukan (PNS),” kata dia.

Sementara itu, Mujoko, pegawai RSUD Kartini Jepara yang ikut berfoto mengaku tak tahu ada larangan berfoto dengan Cagub. Ia juga mengaku tidak tahu bila Ganjar Pranowo telah cuti dan memasuki masa kampanye.

“Saya tahunya ada kunjungan (Ganjar sebagai Gubernur Jateng), ada Sidak lah. Maka saya bersihkan (rumah sakit) dari depan sampai belakang. Saya tak tahu ada larangan berfoto dengan Cagub,” kilahnya‎.

Editor: Supriyadi

Panwas Temukan Banyak Pendukung Bakal Calon Bupati Kudus Mulai Saling Serang di Medsos

MuriaNewsCom, Kudus – Panwas Kabupaten Kudus menemukan beberapa akun di media sosial (Medsos) mulai saling serang dengan mengejek salah satu bakal calon bupati dan wakil bupati Kudus 2018. Aktivitas tersebut mulai terlihat di komentar grup-grup Facebook ataupun aktivitas beranda masing-masing.

Untuk itu, pihaknya meminta agar bapaslon dan tim sukses ikut menciptakan iklim kondusif jelang pilkada. Ini mengingat pilkada sangat rentan jika salah satu sumbu dipatik.

“Di media sosial seperti facebook, kami menemukan kecenderungan ada akun yang mengarah ke satu bapaslon hingga menyebabkan saling ejek. Bahkan saling serang antar personal (antar akun pendukung),” ujar Ketua Panwaskab Kudus Wahibul Minan, Jumat (26/1/2018), saat mengawasi proses penyerahan dokumen penelitian administrasi bapaslon di Kantor KPU Kudus Jl Ganesha IV Purwosari, Kecamatan Kota Kudus.

Menurutnya, dalam waktu-waktu ini pihaknya sebatas melakukan pemantauan. Namun demikian, tak menutup kemungkinan Panwaskab Kudus akan mengambil tindakan dengan melaporkan temuan tersebut.

Minan berkata, selain mengawasi KPU kerja Panwaskab juga ikut mengawasi peserta pemilu. Terkait pelanggaran di dunia maya, dirinya mengatakan kepolisian juga memantau hal tersebut.

“Pun bila nanti akun yang saling serang itu abal-abal ada tim cyber patrol dari kepolisian yang akan mendeteksinya,” tambanya.

Selain mengawasi terkait gejolak dunia maya, Panwaskab Kudus juga meminta timses ikut berperan aktif selama masa kampanye nanti. Hal itu bisa dilakukan dengan melaporkan tim kampanye dan penanggungjawabnya ke panitia pengawas pemilu Kudus.

“Kita juga mengimbau agar bapaslon menyerahkan beberapa persyaratan kepada kami (panwaskab Kudus) berupa surat pernyataan tak pernah dipidana, bertaqwa kepada Tuhan dan sebagainya. Selain itu harus menyerahkan susunan tim sukses dan penanggungjawab saat kampanye,” jelasnya.

Ketua KPU Kudus M. Khanafi mengamini hal tersebut. “Agar semua pihak ikut menjaga kondusifitas, karena saat ini genderang pilbup sudah mulai terasa dengan pemasangan alat peraga yang berada dimana-mana,” ujar dia.‎

Editor: Supriyadi

Tak Semua Gambar Bakal Pasangan Calon Itu APK, Ini Penjelasan Panwas Kudus

MuriaNewsCom, Kudus – Jelang Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Kudus 2018, banyak gambar calon bertebaran di seantero Kota Kretek. Pertanyaannya, apakah semua baliho, poster dan pamflet yang terdapat gambar bakal calon bupati-wabup merupakan kampanye?

Pertanyaan itu MuriaNewsCom lontarkan kepada Ketua Panwaskab Kudus Wahibul Minan, guna menjawab apakah gambar Noor Yasin yang terpampang di area Simpang Tujuh Kudus termasuk Alat Peraga Kampanye (APK) atau bukan.

“Gambar besar (Noor Yasin dan Musthofa) di depan Pemkab Kudus belum masuk ranah (APK). Ia (Noor Yasin) sampai saat ini masih menjabat sebagai Sekretaris daerah dan jabatan itu melekat, meskipun yang bersangkutan sudah mendaftar sebagai bakal calon wabup ke KPU,” tuturnya, Selasa (16/1/2018).

Baca: Baliho Bergambar Noor Yasin Tak Kena Razia Disorot Netizen, Begini Tanggapan Satpol PP Kudus

Lebih lanjut Minan menjelaskan, jabatan (sebagai PNS atau Anggota DPR) wajib ditangalkan, ketika yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon bupati atau wakil bupati oleh KPU. Untuk penetapan itu, ada masanya yakni tanggal 12 Februari 2018.

Kesediaan PNS atau anggota DPR berhenti dari jabatan, menjadi syarat untuk mendaftar di KPU sebagai peserta pilbup-pilwabup Kudus.

Kembali menyoal APK, Wahibul Minan menuturkan, prosedur teknis akan pemasangan APK berada di ranah KPU Kudus. Panwaskab Kudus akan berperan sebagai institusi pengawas, pada saat memasuki tahapan kampanye.

“Tahapan kampanye akan dimulai tiga hari setelah KPU Kudus menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati,” bebernya.

Baca: Langgar Aturan, Satpol PP Kudus Sita Ribuan APK di 9 Kecamatan

Menyoal kewenangan, saat ini (sebelum kampanye) Panwaskab Kudus belum mengambil porsi pengawasan. Saat ini menurut Minan, APK yang dipasang menyalahi aturan merupakan ranah dari Satpol PP, karena melanggar Perda K3.

Nanti, ketika memasuki masa kampanye, Panwaskab Kudus baru melakukan pengawasan, dengan memberikan teguran dan rekomendasi kepada pihak terkait.

“Ketika ada yang melanggar pemasangan APK kami akan catat sebagai pelanggaran administratif pemilu. Meskipun demikian, nantinya untuk penegakan aturan kami tetap menggandeng Satpol PP,” terangnya.

Editor: Supriyadi

Kuota Belum Terpenuhi, Pendaftaran Pengawas Pemilu Lapangan di Kudus Diperpanjang

MuriaNewsCom, Kudus – Pendaftaran Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di Kabupaten Kudus diperpanjang hingga Selasa (2/1/2018), besok. Itu dilakukan lantaran masih banyak desa yang kuotanya belum terisi hingga batas waktu yang ditentukan.

Ketua Panwaslu Kudus Wahibul Minan mengatakan, pendaftaran PPL di Kudus, haruslah terdapat minimal tiga pendaftar. Sayangnya, dalam pelaksanaan di lapangkan, masih banyak desa yang pendaftarnya kurang dari tiga orang.

“Itu terjadi pada semua kecamatan di Kudus. Di dalamnya banyak desa yang pendaftarnya hanya satu orang ataupun hanya dua orang saja,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Dia mencontohkan, seperti halnya Kecamatan Mejobo yang dari 11 desa, enam di antaranya masih kurang dari tiga pendaftar. Begitu juga dengan Kecamatan Kaliwungu yang kurang sembilan desa dari 15 desa yang ada.

Dia menjelaskan, tiap desa memang ditargetkan pendaftaran tiga orang. Itu dilakukan untuk proses seleksi, yang dimulai pada Rabu (4/1/2018) mendatang. Seleksi tersebut akan dipilih satu orang sebagai petugas Panwaslu tingkat desa.

Sementara kurangnya tiga pendaftar, lebih disebabkan pada aturan yang diterapkan. Seperti usia minimal 25 tahun, serta pendaftar yang harus warga desa setempat.

Hasilnya, sejumlah pendaftar terpaksa tak diterima lantaran usianya di bawah 25 tahun. Selain itu, pada usia 25 tahun kebanyakan sudah bekerja. Kondisi tersebut berdampak dengan tidak minatnya sebagai Panwaslu Desa.

Untuk memastikan tiga pendaftar terpenuhi, dia menginstruksikan kepada semua Panwascam untuk aktif datang ke semua desa yang kurang. Tujuannya, untuk bekerjasama dengan desa agar lebih mudah mendapatnya.

“Kami yakin akan terpenuhi besok. Karena kami sudah kerjasama dengan desa,” ujarnya.

Disinggung saat masih ada desa yang kurang, dia menjelaskan tetap  dilakukan tahapan seleksi sesuai dengan jadwal pada 3 Januari mendatang. Itu sesuai dengan aturan, apalagi tiap desa sudah ada yang daftar.

Editor: Supriyadi

Panwaslu Kudus Buka Lowongan untuk 132 Pengawas Pemilu Lapangan, Ini Syaratnya

Anggota panwascam se-Kabupaten Kudus saat dilantik, belum lama ini. (Pemkab Kudus)

MuriaNewsCom, Kudus – Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kabupaten Kudus saat ini tengah membuka lowongan untuk 132 petugas Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Ratusan PPL tersebut akan bertugas mengawasi jalannya pemilu di tingkat desa atau kelurahan di Kudus.

Ketua Panwaslu Kudus Wahibul Minan mengatakan, pembukaan PPL sebenarnya sudah dibuka sejak 23 Desember lalu dan akan ditutup Kamis, 28 Desember besok.

”Sesuai jadwal, besok akan ditutup. Karena di Kudus ada 132 desa/kelurahan maka kebutuhan anggota PPL juga sebanyak 132 orang,” katanya kepada MuriaNewsCom

Menurut dia, semua warga Kudus bebas mendaftar sebagai Panwaslu Desa. Formulir pendaftaran dapat diambil di tiap kecamatan, yang mana sebagai tempat pendaftaran pula.

Bagi yang hendak mendaftar, lanjut dia, dari segi umur minimal berusia 25 tahun. Pembatasan usia tersebut, lantaran ingin petugas pengawas lebih dewasa dari petugas yang diawasi nantinya.

Hanya saja, terkait jumlah pelamar hingga kini pihaknya belum mengetahui secara pasti. Karena petugas langsung dari kecamatan dan laporan akan diberikan saat terkahir pendaftaran.

“Jika ada yang belum terpenuhi, maka kami bisa memperpanjang pendaftaran Panwaslu desa,” ujarnya.

Dia menyebutkan, tiap pelamar akan diberikan tes wawancara pada 4-9 Januari 2018. Setelah itu, maksimal 14 Januari akan dilakukan pelantikan secara serentak untuk Panwaslu Desa yang lolos.

Disinggung soal masa kerjanya, dikatakan akan bekerja selama enam bulan terhitung sejak pelantikan. Hanya untuk gajinya dia mengaku kurang tahu lantaran urusan sekretariatan.

“Untuk gaji mungkin kisaran Rp 700-800 ribu per bulan,” jelasnya.

Editor: Supriyadi

Samakan Persepsi, Panwaslu Grobogan Gelar Rakor

Panwaslu Grobogan menggelar rakor untuk menyemakan persepsi bersama berbagai stakeholder terkait, Selasa (7/11/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Munculnya beberapa perubahan dalam peratuan baru tentang pemilu juga disikapi Panwaslu Grobogan. Hal ini terlihat dengan digelarnya rakor bersama berbagai stakeholder terkait, Selasa (7/11/2017). Selain unsur panwas, rakor juga dihadiri Panitia Pemilihan Kecamatan, LSM, Satpol PP, dan aparatur terkait lainnya.

Ketua Panswaslu Grobogan Agus Purnama menyatakan, rakor dengan stakeholder bertujuan untuk menyamakan persepsi. Yakni, terkait peraturan perundang undangan dan konsenkuensinya.

“Hal ini diperlukan agar masing-masing tidak memiliki pemahaman sendiri. Jadi, perlu kita samakan persepsinya dengan harapan, semua tahapan pemilu, bisa berjalan sesuai aturan,” katanya.

Agus menyatakan, melalui rakor diharapkan anggota Panwaslu beserta stakeholder mempunyai integritas dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pengawas. Dalam menjaga integritas, anggota panwaslu juga dituntut mematahui kode etik yang sudah ditentukan.

Editor : Akrom Hazami

Ikut PLPG, Anggota Panwascam Gebog Belum Dilantik

Anggota panwascam se-Kabupaten Kudus saat dilantik, belum lama ini. (Pemkab Kudus)

MuriaNewsCom, Kudus – Salah satu anggota Panwascam Gebog, Aknes Sulistyaningrum diketahui belum dilantik secara resmi oleh Panwas Kabupaten Kudus. Tak hanya itu, yang bersangkutan juga tidak mengikuti Bimbingan Teknis (Bintek) sebagai pedoman melangkah untuk menjalankan tugas.

Ketua Panwas Kabupaten Kudus, Wahibul Minan mengatakan, Aknes Sulistyaningrum memang absen dari pelantikan dan bintek. Namun, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Ketua Bawaslu Provinsi, Fajar Saka, yang hasilnya, Aknes tetap bisa dilantik secara terpisah. 

”Komunikasi sudah kami jalin, jadi jika yang bersangkutan bersedia dilantik, maka akan kami lantik dan diperbolehkan bertugas sebagaimana mestinya,” kata dia.

Menurut dia, alasan mangkirnya Aknes saat pelantikanlantaran sedang ikut Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG) sebagai syarat untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi. Meski begitu, pihaknya akan memanggil yang bersangkutan untuk diklarifikasi. 

”Saat ini yang bersangkutan masih melakukan PLPG, sehingga masih belum bisa dipanggil. Nantinya, saat sudah pulang dipastikan akan dipanggil,” terangnya.

Wahib menambahkan, Aknes tetap bisa saja dilantik menjadi anggota Panwascam asalkan bersedia penuh waktu. Meskipun nantinya lolos sertifikasi dan dobel anggaran.

“Soal PLPG, belum tentu yang bersangkutan lulus atau tidak. Jadi, asalkan bersedia kerja penuh akan dilantik,” imbuhnya.

Editor: Supriyadi

Sepi Peminat, Pendaftaran Panwascam di Jepara Diperpanjang Hingga Sore Ini

Ketua Panwaskab Jepara Arifin (tengah) didampingi komisioner Panwaskab divisi organisasi dan SDM Abdul Kalim (kanan) dan Muntokodivisi pencegahan dan hubungan antar lembaga (kiri), saat memberikan keterangan kepada pewarta, beberapa saat lalu.

MuriaNewsCom, Jepara – Jumlah pendaftar Panitia Pengawas Pemilu di empat kecamatan di Kabupaten Jepara minim peminat. Akibatnya, Panwaslu Kabupaten Jepara memperpanjang masa pendaftaran hingga sore ini, Rabu (13/9/2017). Keempat kecamatan tersebut adalah Karimunjawa, Kembang, Donorojo dan Nalumsari. 

Muntoko Komisioner Panwaslu Jepara Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga mengatakan, sampai batas pendaftaran pada hari Selasa (12/9/2017) keempat kecamatan itu masih defisit pendaftar. 

“Sampai kemarin pukul 16.00 pendaftar di Kecamatan Karimunjawa dan Kembang baru enam orang. Sementara Kecamatan Nalumsari dan Donorojo hanya tujuh orang. Padahal kuota minimal pendaftar ada sembilan orang. Maka dari itu kami perpanjang penerimaan panitia di tingkat kecamatan, sampai hari ini, Rabu paling lambat pukul 16.00,” kata Muntoko, hari ini. 

Hal itu menurutnya sudah sesuai dengan amanat surat edaran Bawaslu Provinsi Jateng nomor 179/BAWASLUPROV.JT/OT.001/IX/2017, terkait pedoman pembentukan panwas Kecamatan. Dikatakannya, jika sampai waktu akhir perpanjangan pendaftaran panwas untuk empat kecamatan itu habis, namun kuota belum terpenuhi maka pihaknya akan melanjutkan ke proses selanjutnya. 

“Jika sudah melewati masa perpanjangan, maka secara otomatis bisa dilanjutkan pada tahap rekrutmen selanjutnya dengan jumlah yang sudah ada,” terang Muntoko. 

Adapun hingga masa pendaftaran resmi berakhir pada Selasa kemarin, tercatat sudah ada 187 orang yang mendaftar. Jumlah itu berasal dari 16 kecamatan di Jepara. 

Editor: Supriyadi

Pendaftar Panwas Kecamatan di Pati Didominasi Pria

MuriaNewsCom, Pati – Pendaftar utuk seleksi anggota panitia pengawas pemilihan kecamatan (panwascam) di Kabupaten Pati masih didominasi pria. Hal itu diungkapkan anggota Panwaskab Pati Karto, Sabtu (9/9/2017).

Dia mengatakan, pendaftar pria jumlahnya mencapai 61 orang, sedangkan perempuan hanya 13 orang. Artinya, pendaftar dari pria sebesar 82 persen, sementara pendaftar perempuan baru 18 persen.

“Sejak dibuka pada 6 September 2017, berkas pendaftaran calon anggota panwascam yang kami terima berjumlah 74 peserta. Sebesar 82 persen didominasi pendaftar pria, perempuan hanya 18 persen saja,” jelas Karto.

Dari total 74 orang pendaftar pada hari ketiga, ada satu sisa kecamatan yang belum ada pendaftar, yakni Kecamatan Batangan. Karena itu, pihaknya mengimbau kepada masyarakat yang memenuhi syarat untuk segera melakukan pendaftaran.

Ia mengingatkan, masih ada peluang bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan diri karena batas akhir pendaftaran sampai pada 12 September 2017 mendatang. Berkas-berkas harus dikirimkan ke sekretariat Panwaskab Pati di Jalan Pati-Kudus Km 3, depan Pengadilan Negeri Pati.

Sementara itu, anggota Panwaskab Pati Ahmadi menambahkan, pendaftar biasanya membeludak pada H-2. Sebab, sejauh ini sudah ada banyak masyarakat yang mengambil formulir.

“Animo masyarakat sangat tinggi. Kami yakin, mereka akan mendaftar pada H-2 seperti pengalaman sebelumnya. Per Sabtu ini, masih ada sisa waktu empat hari bagi warga yang ingin mendaftar sebagai calon panwascam,” pungkas Ahmadi.

Editor: Supriyadi

Keberanian Panwaslu Perangi Money Politics Diuji

Supriyadi terassupriyadi@gmail.com

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

”TUGAS pengawas pemilu akan diuji. Jalin kerjasama dengan masyarakat luas untuk mengawasi tahapan pilkada. Laporan publik akan sangat membantu tugas yang ada,”

Kalimat itu tentu masih diingat betul oleh Panwaslu Kabupaten Jepara. Apalagi, kalimat bernada imbauan sekaligus perintah itu keluar dari mulut seorang Kadiv Organisasi dan SDM Bawaslu Jawa Tengah, Teguh Purnomo, saat mengisi Rakor dengan Mitra Kerja pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Jawa Tengah di Hotel d’Season Jepara, Kamis (20/10/2016).

Secara arti, kalimat itu tentu sudah biasa dilontarkan menjelang pilkada. Terlebih lagi, pilkada akan digelar serentak 2017 mendatang. Namun, ada hal yang menarik yang menjadikan kalimat tersebut seperti cambuk untuk menilai kinerja Paswaslu Kabupaten.

Ya, itu tentang kewenangan baru Bawaslu tentang politik uang (money politics).

Kewenangan pertama, Bawaslu bisa memberikan sanksi berat bagi si pemberi dan penerima uang ’panas’. Bahkan, mereka bisa membawa mereka ke ranah hukum. Kedua, dengan adanya temuan tersebut Bawaslu bisa mendiskualifikasi calon yang terbukti melakukan money politics yang dilakukan secara masif.

Dengan kewenangan tersebut, tangan panjang Bawaslu di tingkat kabupaten yakni Panwaslu Kabupaten harus bekerja ekstra. Pekerjaan tersebut juga wajib dilakukan sejak tahapan Pilkada dimulai. Karena itulah, wajar jika Kadiv Organisasi dan SDM Bawaslu Jawa Tengah, Teguh Purnomo mengatakan kalau tugas panwas diuji.

Hanya, jika dilihat lebih seksama, aturan baru tersebut memang tidaklah mudah. Money politics sendiri seakan sudah menjadi hal yang biasa di masyarakat. Tiap kali ada calonan, baik Pilihan Bupati, DPRD, hingga Pilihan Kepala Desa selalu ada uang yang mengalir ke pemilik suara.

Ironisnya, semua orang tahu akan hal itu, termasuk KPU Kabupaten, Panwaslu Kabupaten, partai politik, pemkab, polisi, hingga wartawan. Namun, saat mereka ingin mengungkap, tak ada bukti yang didapat. Kalaupun ada bukti dan diproses jumlahnya tidak lebih dari 5 persen dari pelaku money politics.

Masyarakat pun seolah-olah sama-sama tahu dan sama-sama butuh. Mereka pun menganggap money politics sebagai salah satu jual beli, antara pedagang dan pembeli. Si pedagang adalah masyarakat dengan suaranya sedangkan si pembeli adalah Paslon Peserta Pilkada yang butuh suara.

Salah satu teman di Jepara bahkan sempat bertanya kebenaran kewenangan tersebut yang diberitakan MuriaNewsCom. Ia pun langsung tertawa terbahak-bahak ketika saya jelaskan. Ia menilai, di kalangan masyarakat umum, hal itu tak akan ditemukan bukti. Apalagi, mereka bisa diseret ke meja hijau.

Bahkan, ia berani bertaruh Rp 1 juta jika ada temuan money politics di Jepara yang terbukti dan berhasil disidangkan secara hukum. Dan anehnya, tak ada yang berani menerima tantangan tersebut, termasuk saya. Entah karena sudah tak yakin pada kinerja Panwas atau karena realita masyarakat yang sudah bisa dibaca.

Hanya, bukan berarti aturan tersebut lemah. Saya pun yakin panwas bisa bekerja sangat baik. Dengan catatan tugas Panwas harus digiatkan mulai dari sekarang. Salah satunya mengajak partai dan calon untuk menandatangani fakta intergitas untuk tidak main uang dalam pemilihan.

Sebagai tokoh intelektual, mereka memegang kendali untuk mengucurkan uang. Bayangkan saja, jika calon berani tegas menolak politik uang dan berani menyerukan akan memecat oknum yang main-main dengan uang, tentu itu menjadi angin segar. Tapi jangan hanya manis di bibir ya pak..

Di sisi lain, sosialisasi terkait money politics terutama penerima dan pemberi harus dilakukan hingga ke desa-desa. Terlebih lagi tahapan Pilkada sudah mencapai pengundian nomor urut. Pasangan calonnya pun hanya dua, yakni Subroto – Nuryahman (No 1) dan Ahmad Marzuqi – Dian Kristiandi (No 2).

Sosialisasi yang dilakukan bisa dengan spanduk terkait stop money politics. Jika mereka terkendala dana, Panwaslu Jepara bisa kerjasama dengan KPU Jepara untuk menyisipkan imbauan penerima dan pemberi bisa kena sanksi berat hingga ke ranah hukum. Saya yakin KPU bisa menjembatani. Apalagi itu hanya soal design.

Panwaslu Jepara juga bisa mengumpulkan Panwascam untuk terjun langsung menyosialisasi ke imbauan ke tingkat desa. Tiap desa bisa diberi penjelasan bahaya penerima uang panas dan selebaran untuk disampaikan ke masing-masing RT. Atau kalau perlu Panwas juga menggandeng Polisi yang tergabung dalam babinkantibmas untuk turun ke masyarakat.

Hal itu dilakukan untuk menggiring pengetahuan masyarakat terkait sanksi yang diterima penerima dan pemberi. Jika pengetahuan terbentuk, masyarakat akan bisa lebih cerdas untuk menolak money politics. Terlebih, di tingkat desa banyak masyarakat yang tergiur ketika diiming-imingi uang untuk mencari suara. Bahkan mereka juga mudah percaya dengan janji jika paslon yang didukung.

Selain itu, panwaslu juga harus membuka layanan aduan atau temuan money politics. Baik itu aduan ke kantor langsung selama 24 non stop, aduan melalui layanan seluler, hingga aduan di media sosial. Setiap petugas pun diwajibkan melihat akun media sosial masing-masing, untuk memantau aduan.

Mereka yang mengadu juga harus diberi perlindungan hukum. Identitas dan pendampingan harus dilakukan. Jangan sampai, mereka dituntut balik setelah bukti dan fakta diputar balik hingga akhirnya diseret ke ranah hukum karena dianggap melakukan pencemaran.

Karena itulah, kerjasama semua pihak sangat dibutuhkan. Pemerintah mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, hingga pusat, serta petugas keamanan harus kompak untuk melawan money politics.

Tapi sekali lagi itu tidak isntan. Panwaslu dan anggotanya termasuk Panwascam harus berani lelah, letih, dan tekor bensin serta tenaga untuk hal itu. So.. jangan mudah menyerah.(*)

Pendaftaran Panwascam Pilkada Jepara Resmi Dibuka

jepara-iklan panwaskab-tyg kamis 9 juni 2016-pkl 09.00 wib

Anggota Panwas Kabupaten Jepara saat audiensi dengan Bupati Jepara. (Panwas Kabupaten Jepara)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Pengumuman pendaftaran Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jepara resmi dibuka mulai Kamis (9/6/2016).

Untuk itu, berbagai kalangan diharapkan terlibat aktif dalam pengawasan Pilkada Jepara di tingkat kecamatan, dengan mendaftarkan diri sebagai calon anggota panwascam.

Ketua Panwas Pilkada Jepara Arifin S.Ag M.SI mengatakan penyelenggaraan gawe pemilu yang demokratis, bermartabat, dan berintegritas, mensyaratkan adanya personel pengawas pemilu yang berkualitas.

”Sosoknya tidak hanya faham urusan penyelenggaran pemilu saja. Namun juga pengawasan pemilu sebagai gawe demokrasi lokal di Kota Ukir,” terangnya, Kamis (9/6/2016).

Menurutnya, tolok ukur sukses tidaknya pilkada bisa dilihat dari berbagai sisi. Mulai dari tingginya tingkat partisipasi pemilih hingga minimnya pelanggaran. Terlebih praktik politik uang yang selalu membayangi tiap pemilu.

”Untuk itu dibutuhkan personel pengawas pemilu yang berkompeten dan berkualitas. Ini yang kita cari. Mari kita sama-sama kawal dan awasi pilkada ini,” kata Arifin.

Syarat mendaftar panwascam beragam. Mulai dari kelengkapan berbagai dokumen, seperti pernyataan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, serta berdomisili di wilayah kecamatan yang bersangkutan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Tak kalah pentingnya calon panwascam juga tidak pernah menjadi anggota parpol sekurang-kurangnya dalam jangka waktu lima tahun pada saat mendaftar. Selain itu, tidak pernah dipenjara kasus tindak pidana dengan ancaman lima tahun penjara atau lebih. Dan calon panwascam juga tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. ”Syarat lainnya berpendidikan paling rendah SMA/sederajat,” jelasnya.

Kepala Sekretariat Panwas Jepara Abdul Ghofur S.IP MH menambahkan, formulir berkas administrasi calon anggota panwascam dan keterangan lebih lanjut, bisa diperoleh di Kantor Sekretariat Panwas Jepara, Jalan KH Ahmad Fauzan, Nomor 15, Saripan, Jepara. Atau bisa juga bisa dilihat dan diunduh di Facebook Panwaskab Jepara.

”Waktu penerimaan berkas dari calon pendaftar mulai 16 Juni. Berkas pendaftaran harus sudah diterima paling lambat 22 Juni 2016. ”Proses pendaftaran hingga seleksi tidak dipungut biaya,” tandas Ghofur.

Editor: Merie

Ingin Mendaftar Panwas Pilkada Jepara? Ini Syarat-syaratnya

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Jepara – Tim seleksi panitia pengawas pilkada di tujuh kabupaten/kota di Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Jepara, telah memutuskan berbagai syarat yang harus dipenuhi pendaftar.

Berikut adalah persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang mesti diketahui jika ingin mendaftar sebagai calon panitia pengawas pilkada di Kabupaten Jepara:

a. Warga negara Indonesia;
b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
e. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan pengawasan Pemilu;
f. Berpendidikan paling rendah S-1;
g. Berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
h. Mampu secara jasmani dan rohani.
i. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada saat mendaftarkan diri;
j. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
k. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
l. Bersedia bekerja penuh waktu;
m. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di Pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
n. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
1. Mengajukan surat pendaftaran yang ditujukan kepada Tim Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 dengan dilampiri:
a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku;
b. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang sudah disahkan/dilegalisir oleh perguruan tinggi yang menerbitkan ijazah/Dirjen DIKTI/Kopertis/Kopertais sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
c. Pas foto warna terbaru ukuran 4×6 sebanyak 5 (lima) lembar;
d. Daftar Riwayat Hidup (DRH);
e. Surat keterangan sehat dari Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah;
f. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
g. Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik;
h. Surat Pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye atau sebutan lainnya yang berkaitan dengan pemberian dukungan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
i. Surat Keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota/pengurus partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir bagi yang pernah menjadi anggota/pengurus partai politik;
j. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
k. Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu;
l. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
m. Surat pernyataan tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

2. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi calon.

3. Formulir berkas administrasi calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota atau melalui Website: di www.bawaslu-jatengprov.go.id (klik menu Seleksi Panwas).

4. Dokumen pendaftaran diantar langsung atau dikirim melalui pos ke Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota, Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Jl. Atmodirono No. 12 A Semarang, Telp. (024) 8450728, 8455418 Fax. (024) 8450728. Dokumen yang dikirim melalui pos, sudah harus diterima oleh Tim Seleksi selambat-lambatnya tanggal 20 April 2016.

5. Dokumen pendaftaran dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga) terdiri dari 1 (satu) asli dan 2 (dua) fotocopi.

6. Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 14 s.d. 20 April 2016.

7. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.
Editor : Kholistiono

Personel Sedikit, Panwas Minta Masyarakat Ikut Mengawasi Pelaksanaan Pilkada

 

Sosialisasi pengawasan partisipatif Pilkada Grobogan (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Sosialisasi pengawasan partisipatif Pilkada Grobogan (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

GROBOGAN – Partisipasi berbagai elemen masyarakat sangat diharapkan dalam pelaksanaan Pilkada 9 Desember mendatang. Terutama, partisipasi dalam hal pengawasan.

Demikian disampaikan Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jawa Tengah Teguh Purnomo usai membuka Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pilkada Grobogan 2015 di Ruang Riptaloka Setda Grobogan siang tadi.

”Dalam pilkada serentak ini kami ingin mengajak peran serta masyarakat dalam hal pengawasan. Hal ini perlu dilakukan mengingat personel pengawasan kita jumlahnya terbatas,” ungkapnya.

Dalam sosialisasi tersebut, ada tiga narasumber yang dihadirkan sebagai pembicara. Yakni, Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif, Dosen Unissula Semarang Amin Purnawan, dan Koordinator Divisi SDM Bawaslu Jawa Tengah Johana. Acara sosialisasi itu dihadiri pelajar, mahasiswa dan pengurus ormas.

Menurut Teguh, jumlah anggota panwas di tingkat kabupaten dan kecamatan, masing-masing hanya tiga orang. Kemudian, pengawas di tingkat desa satu orang dan tiap TPS ada satu pengawas.

Lebih lanjut dia menyatakan, dalam pelaksanaan pemilu sebelumnya, laporan pelanggaran yang diterima masyarakat baru berkisar 20 persen. Sementara pelanggaran yang ditemukan panwas mencapai 80 persen. Diharapkan, pada pilkada serentak ini partisipasi masyarakat dalam melaporkan adanya pelanggaran bisa lebih baik dari sebelumnya.

”Apabila melihat ada pelanggaran harap laporkan pada panwas terdekat. Laporan dari masyarakat ini pasti akan kami tindaklanjuti,” katanya. (DANI AGUS/KHOLISTIONO)