Ini Suasana Hari Pertama Pemberlakukan Tarif Baru Pembayaran Pajak Kendaraan di Grobogan

 

Suasana kantor Samsat Grobogan relatif sepi pada hari pertama pemberlakuan tarif baru biaya administrasi STNK dan BPKB. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Suasana kantor Samsat Grobogan relatif sepi pada hari pertama pemberlakuan tarif baru biaya administrasi STNK dan BPKB. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Hari pertama pemberlakuan tarif baru biaya administrasi surat-surat kendaraan, mulai Jumat (6/1/2016) ternyata ada dampaknya. Hal ini bisa dilihat dengan relatif sepinya suasana kantor Samsat Grobogan dibandingkan hari sebelumnya.

Dari pantauan di lapangan, areal parkir depan kantor Samsat yang lokasinya cukup luas tidak terlihat padat kendaraan. Kemudian, di tempat cek fisik kendaraan malah terlihat cukup lengang karena tidak sampai ada antrean panjang.

Sebagian besar warga yang datang untuk mengurus pembayaran pajak tahunan atau lebih dikenal dengan istilah perpanjangan STNK. Dalam perpanjangan STNK ini warga dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 25 ribu.

“Tadi ada biaya Rp 25 ribu untuk biaya pengesahan STNK. Sekarang, dalam kolom pengesahan STNK dikasih hologram. Dulu isinya tanda tangan,” kata Wartejo, salah seorang warga yang mengurus perpanjangan STNK.

Soal pajak kendaraan yang dikabarkan naik justru tidak ada perubahan signifikan. Beberapa warga menyatakan, pajak kendaraan justru nominalnya turun dibandingkan tahun lalu. Nilai penurunan pajak berkisar Rp 2.000 sampai Rp 5.000.

Meski demikian, ada juga warga yang pajak kendaraannya naik dari tahun lalu. Tetapi, angka kenaikannya relatif kecil, sekitar Rp 1.500 sampai Rp 3.000.

“Pajaknya cuma naik Rp 2.000 perak aja. Tapi tadi ada biaya pengesahan Rp 25.000. Selain itu tidak ada biaya lagi. Saya kira tadi pajaknya naik 100 persen seperti kabar yang saya dengar. Ternyata informasi yang saya terima kurang lengkap,” kata Indra, warga lainnya yang ditemui di kantor Samsat.

Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi Satlantas Polres Grobogan Iptu Untung mengatakan pemberlakuan tarif baru  biaya administrasi surat-surat kendaraan pada hari pertama memang didominasi warga yang membayar pajak tahunan. Pada hari perdana ini, ada sekitar 200 orang yang mengurus pembayaran pajak tahunan.

“Untuk pengajuan kendaraan baru belum ada yang masuk. Kalau pengajuan ganti kepemilikan (BPKB) juga masih sedikit hari ini,” katanya.

Pada pembayaran pajak tahunan memang dikenakan biaya pengesahan Rp 25 ribu untuk sepeda motor. Sedangkan untuk jenis mobil, biaya pengesahan STNK sebesar Rp 50 ribu.

“Biaya ini untuk pengesahan STNK dalam pembayaran pajak tahunan. Biaya ini, sesuai dengan PP 60 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” jelasnya.

Untung mengakui, memang masih banyak masyarakat yang masih belum mengerti informasi tarif baru tersebut. Mereka menganggap jika kenaikannya terdapat pada pajak yang harus dibayarkan.

Agar masyarakat lebih jelas, pihaknya sudah memasang informasi lengkap soal tarif baru di samping pintu masuk ruang pelayanan. Pada pengumuman ini tertera biaya PNBP baru mulai dari pengesahan pajak, biaya penerbitan STNK dan BPKB baru Selain itu, masyarakat juga bisa meminta penjelasan lebih dulu pada petugas supaya dapat informasi lengkap dan jelas.

Editor  : Akrom Hazami

Hari Pertama Aturan Pajak Kendaraan Baru Diberlakukan, Samsat Kudus Membeludak

Warga melakukan antrean di kantor Samsat Kudus, Jumat (6/1/2017). (MuriaNewsCom/Akrom Hazami)

Warga melakukan antrean di kantor Samsat Kudus, Jumat (6/1/2017). (MuriaNewsCom/Akrom Hazami)

MuriaNewsCom, Kudus – Aturan anyar tentang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), mulai dilaksanakan Jumat (6/1/2017). Akibat aturan baru itu, kantor Samsat Kudus membeludak.

Berdasarkan pantauan MuriaNewsCom, beberapa loket antrean dipenuhi warga. Baik loket pendaftaran, loket pembayaran, loket pengesahan, hingga loket pengambilan pelat. Namun skalanya tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan antrean sebelum aturan diberlakukan.

Kapolres Kudus AKBP Andy Rifai melalui Kanit Regident Iptu Sucipto, mengatakan aturan baru tentang Peraturan Pemerintah (PP) 60 Tahun 2016 sebagai pengganti PP 50 Tahun 2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Polri. Itu memang mulai dilakukan hari ini. Dimungkinkan masyarakat mengisi kendaraan mereka jauh sebelum waktu batas akhir atau sebelum 6 Januari.

“Lonjakannya bisa mencapai 50 persen yang mengisi pajak kendaraan. Hal itu sudah muncul sejak akhir tahun 2016, hingga awal Januari sebelum 6 Januari 2017,” katanya saat ditemui MuriaNewsCom di Samsat Kudus.

Menurutnya, banyak pemilik kendaraan yang perpanjangan STNK-nya akan jatuh tempo diurus lebih awal sebelum tanggal enam. Mereka berharap tidak membayar lebih besar dari aturan yang sudah dikeluarkan. 

”Sedangkan yang terjadi, pada tahun depan terhutang yang belum dibayar akan ditagihkan, karena aturan berbunyi bagi kendaraan  yang jatuh tempo setelah tanggal 6, bukan yang mengisi sebelum tanggal 6,” ujarnya. 

Sayangnya, kata dia, masyarakat banyak yang tak tahu akan hal itu. Dan pihak Samsat juga tak bisa menarik biaya baru, sebelum tanggal 6 Januari. Untuk itulah statusnya adalah piutang yang bakal dibayar pada tahun berikutnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Info Penting bagi Pemilik Kendaraan di Blora Soal Tarif PNBP

Kasat Lantas Polres Blora AKP Febriyani Aer mensosialisasikan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di aula kantornya, Selasa. (Polres Blora)

Kasat Lantas Polres Blora AKP Febriyani Aer mensosialisasikan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di aula kantornya, Selasa. (Polres Blora)

MuriaNewsCom, Blora – Kasat Lantas Polres Blora AKP Febriyani Aer mensosialisasikan mulai 6 Januari 2017 mendatang, tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) akan naik. Sesuai diterbitkannya oleh Presiden RI Joko Widodo, PP Nomor 60 Tahun  2016 tentang PNBP di lingkungan Polri.‎

Hal ini yang disampaikan, saat sosialisasi PP No 60 Tahun 2016 Tentang Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Polri di ruang pertemuan Sat Lantas Polres Blora, Selasa (03/01/2017).‎

Kegiatan sosialisasi di‎hadiri Kasubbag Humas AKP Sularno ,Kasi Propam Polres Blora Iptu Sunarto, Kaur Bin Ops Sat Lantas Iptu Markus, Kanit Rekiden Iptu Rustam serta mengundang beberapa rekan wartawan baik media cetak, elektronik dan online.

Febriyani mengatakan dalam wawancaranya dengan media, tujuan dari sosialisasi PP No 60 tahun 2016 agar masyarakat, khususnya pemilik kendaraan bermotor, baik roda dua atau roda empat pahami adanya kenaikan tarif seperti biaya BPKB, STNK, STCK dan TNKB.

“Di mana untuk BPKB sebelumnya Rp 80 ribu, jadi Rp 225 ribu, STNK sebelumnya Rp 50 ribu menjadi Rp 100 ribu dan TNKB dari Rp 30 ribu jadi Rp 60 ribu dan sebagainya. Seluruhnya sudah dituangkan dalam PP tersebut,” kata Febriyani.

tujuan lainnya adalah, agar masyarakat khususnya para pemilik kendaraan bermotor memahami ada kenaikan tarif beberapa item yang telah dijelaskan.‎ “Masyarakat perlu mengetahui, bahwa di Samsat, Polri hanya menarik dana PNBP untuk BPKB, STNK, TNKB dan proses mutasi,” ucapnya, dan menjelaskan bahwa pajak dan besarannya ditarik oleh Dispenda dan asuransi ditarik oleh Jasa Raharja.‎

Tambahnya, melalui sosialisasi PP No 60 tahun 2016 tentang kenaikan PNPB ini, ia berharap masyarakat memahami dan tidak merasa berat untuk membayar ke bagian yang sudah ditetapkan.‎

“Selain sosialisasi dengan cara tatap muka, kita juga buatkan pengumuman, spanduk, juga dimuatkan di media massa. Tujuanya agar masyarakat mengetahui dan memahami dan mematuhinya,” ucapnya.

Editor : Akrom Hazami