Mulai Dibangun, Pabrik Semen Grobogan Ditarget Rampung Tahun 2020

MuriaNewsCom, GroboganKeberadaan pabrik semen di Grobogan dalam waktu dekat bakal terealisasi. Hal ini seiring sudah mulai dilakukannya pembangunan pabrik PT Semen Grobogan (SG) mulai awal tahun 2018 ini.

Lokasi pabrik semen ini berada di dua wilayah desa yang berada di Kecamatan Tanggungharjo. Yakni, Desa Sugihmanik dan Kaliwenang.

Rencana pendirian pabrik SG itu sudah dimulai cukup lama. Yakni, diawali dengan serangkaian penelitian lapangan di kawasan tersebut sejak tahun 1992 lalu. Pembangunan pabrik semen sempat tertunda akibat krisis moneter tahun 1997.

Setelah krisis berlalu, investor melanjutkan pengurusan izin kembali. Proses perizinan telah rampung pada tahun 2016.

Pabrik semen tersebut memiliki beberapa blok penambangan batu gamping Maskumambang seluas 41.36 hektare, Blok Watudukun dengan luas 199.30 hektare dan Blok Candrageni seluas 650 hektare. Sedangkan lokasi yang digunakan untuk pabrik luasnya sekitar 54 hektar.

General Manager PT SG Toni Santoso menyatakan, pembangunan pabrik ini semula dijadwalkan akan dimulai pada akhir tahun 2016. Namun, realisasinya baru terlaksana pada awal tahun 2018 karena ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan lebih dulu.

Proses pembangunan pabrik semen dilakukan secara bertahap. Dalam enam sampai tujuh bulan kedepan fokusnya adalah pembangunan fondasi tapak pabrik. Kemudian, diteruskan pembangunan konstruksi bangunan serta pemasangan alat berat unuk produksi semen.

”Pembangunan pabrik butuh waktu sekitar 2,5 tahun. Kita targetkan pada tahun 2020 pabrik sudah mulai beroperasi. Investasi secara pendirian pabrik mencapai 300 juta US Dollar,” katanya.

Editor: Supriyadi

Begini Jawaban Pemkab Terkait Tuntutan JMPPK Terkait Penghentian Perpanjangan Izin Pendirian Pabrik Semen di Pati

Ratusan massa JMPPK menggelar aksi unjuk rasa penolakan pabrik semen PT Indocement di depan Kantor Bupati Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Asisten I Pemerintahan Kabupaten Pati Sudiyono memastikan bila keputusan terkait perpanjangan izin pendirian pabrik semen PT Sahabat Mulia Sakti (SMS) mengacu pada kajian yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup.

Hal itu disampaikan Sudiyono, usai menemui perwakilan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) yang menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Pati, Rabu (13/12/2017).

“Keputusan yang diambil harus mengacu pada kajian yang dilakukan lingkungan hidup. Hal itu bertujuan agar tidak terjadi kerancuan kebijakan yang menimbulkan bias informasi,” kata Sudiyono.

Kajian yang dilakukan juga bersifat teknis, sehingga bila dilakukan secara spontan menjadi tidak efektif. Karena itu, pihak pemerintah akan menentukan keputusan setelah melakukan kajian secara komprehensif dengan tidak mengabaikan tuntutan dari massa pengunjuk rasa.

“Tentu tuntutan dari peserta massa akan dipertimbangkan. Namun, keputusan tidak bisa dilakukan secara spontan, harus ada kajian secara komprehensif terlebih dahulu,” tuturnya.

Dia juga memastikan bila tuntutan dari peserta unjuk rasa sudah dicatat untuk disampaikan Bupati Pati. Pasalnya, dia tidak bisa mengambil keputusan secara mendadak tanpa ada pertimbangan dari bupati.

“Saat ini, beliau sedang di Cirebon untuk mendapatkan penghargaan di bidang perikanan dan kelautan dari Presiden Jokowi sehingga tidak bisa menemui massa,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, ratusan massa JMPPK menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Pati. Mereka menuntut agar perpanjangan izin pabrik semen PT SMS, anak perusahaan PT Indocement dihentikan.

Editor: Supriyadi

Warga Pro Semen di Rembang Bakal Dirikan Tenda Perjuangan

Ilustrasi

Ilustrasi

MuriaNewsCom,Rembang – Warga pro pendirian pabrik semen di Rembang, khususnya mereka yang berada di ring I pabrik semen terus memberikan dukungan moral agar pabrik semen tetap berdiri. Mereka bahkan akan mendirikan tenda perjuangan.

Hal itu diutarakan oleh salah satu tokoh masyarakat dari Desa Tegal Dowo, Kecamatan Gunem, Dwi Joko Supriyanto. “Pabrik semen harus berdiri dan terus berlanjut di Rembang. Alasannya adalah, dengan adanya pabrik ini, warga Rembang bisa makmur,” kata Dwi.

Menurutnya, tenda perjuangan tersebut rencananya akan didirikan di area pabrik Semen di Bukit Bokong, perbatasan Kadiwono-Gunem. Di mana, tenda tersebut akan digunakan untuk aksi damai mendukung pabrik semen.

“Kalau teman-teman kontra semen mendirikan tenda perjuangan, kita juga akan melakukan hal yang sama. Sebab, selama ini miliaran rupiah dari CSR Semen Indonesia juga sudah mengalir ke masyarakat sekitar. Baik itu digunakan untuk bangun masjid, santunan, jambanisasi, bedah rumah dan sebagainya,” ungkapnya.

Meski warga yang pro semen nanti akan mendirikan tenda perjuangan juga, namun, dirinya tetap berharap warga yang kontra dan pro tidak terpecah belah. Dirinya berharap warga tetap hidup rukun berdampingan.

“Kita sebagai warga Rembang, sama-sama punya hak untuk bersuara. Namun jalan yang ditempuh berbeda beda. Namun demikian, kira harus bisa rukun,” pungkasnya.

Perlu diketahui, warga Rembang yang berada di ring I pabrik Semen Indonesia terdapat di beberapa desa, di antaranya  Desa Kajar, Timbrangan, Tegaldowo, dan Desa Pasucen, Kecamatan Gunem serta Desa Kadiwono, Kecamatan Bulu.

Editor : Kholistiono

Bupati Rembang : Saya Tak Ingin Bicara Pro dan Kontra Pabrik Semen

Bupati Rembang Abdul Hafidz (tengah) saat menerima perwakilan peserta aksi unjuk rasa terkait pabrik semen di Rembang, Kamis (22/12/2016). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Bupati Rembang Abdul Hafidz (tengah) saat menerima perwakilan peserta aksi unjuk rasa terkait pabrik semen di Rembang, Kamis (22/12/2016). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Rembang – Bupati Rembang Abdul Hafidz bersama Wakil Bupati Rembang Bayu Andrianto serta Sekda dan Kapolres Rembang bersedia menemui perwakilan dari peserta aksi pengunjuk rasa pro pabrik semen, Kamis (22/12/2016).

Di hadapan perwakilan peserta aksi, bupati menyampaikan, jika dirinya tak bicara tentang pro dan kontra. Sebagai perwakilan pemerintah, dirinya memiliki kewajiban untuk memfasilitasi semua warganya, baik yang pro dan kontra.

“Sebagai pemangku kebijakan di Pemda Rembang, saya akan sangat berhati-hati mengenai soal perizinan. Siapapun yang mengajukan izin usaha, baik itu perorangan atau perusahaan, sepanjang memenuhi syarat dan aturan pasti akan diizinkan,” ujarnya.

Kemudian, terkait dengan putusan MA beberapa waktu yang lalu, dirinya mengatakan bahwa yang dipersoalkan dalam hal tersebut adalah izin lingkungan.”Putusan itu mengenai izin lingkungan saja. Tapi memang, yang berhak adalah pemprov. Sampai sekarang, saya juga tidak pernah mendapatkan petikan dari MA. Dari informasi Pak Gubernur, dalam putusan itu tidak ada kalimat mengehentikan pembangunan pabrik semen,” ucapnya.

Baca juga : Ribuan Warga yang Tanda Tangan Tolak Pabrik Semen di Rembang Disebut Banyak Berasal dari Blora

Bupati juga mengatakan, jika dilihat dari segi sisi tata ruang, keberadaan pabrik semen di Rembang juga tak ada yang dilanggar. “Kita sudah sangat berhati-hati dengan izin tersebut. Dulu, pemohon meminta  luasannya 1.500 hektare. Setelah meneliti tata ruang yang ada dan supaya aman, kita hanya mengizinkan selebar 800 hektare. Kita juga pernah mendatangkan tim ahli UGM, ITB. Kami undang juga dari  warga yang pro dan kontra. Supaya bisa sama-sama jelas,” imbuhnya.

Dulu, katanya, pernah ada Komnas HAM,  Komnas Perempuan, Menkopolhukam, Watimpres yang datang ke Rembang. Ada juga, katanya, Menteri BUMN dan utusannya. Hal itu membuat pemda sempat heran, karena, menurutnya di Rembang baik-baik saja, menurutnya tidak wajar, jika datang hanya mempersoalkan semen yang ada di Rembang.

Di sisi lain, dirinya mengaku sangat iri hati terhadap kehidupan ekonomi di wilayah lain yang cukup makmur. “Saya bukan sebagai corong semen. Namun bila dilihat secara fakta, saya juga iri dengan wilayah lain. Seperti halnya Kudus yang makmur dengan pabrik Rokok, Pati dengan berbagai pabriknya, Gresik ada pabrik Semen, Blora ada Pertamina, Bojonegoro ada minyak. Rembang, yang baru saja ada pembangunan pabrik semen saja kok ya geger terus,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekda Rembang Subakti menyampaikan, jika adanya pabrik semen dapat mendongkran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi angka pengangguran di Rembang.

“Tentunya ada yang kontra dan pro. Kita juga pernah menerima kedatangan yang kontra dan juga yang pro. Dengan kedatangan mereka, kita juga bisa bersilaturahmi, dan pemda bisa meneruskan informasi yang didapat dari kedua belah pihak secara tepat kepada pemerintah pusat,” pungkasnya.

Baca juga :“Kami Ingin Sejahtera, Kami Sudah Lama Hidup Dalam Kemiskinan”

Editor : Kholistiono

Warga Kecewa Meskipun Gubernur Cabut Izin Lingkungan Pabrik Semen di Rembang, Ini Alasannya

Warga saat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jateng, Jumat (9/12/2016). (Twitter)

Warga saat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jateng, Jumat (9/12/2016). (Twitter)

MuriaNewsCom, Rembang – Ratusan warga yang melakukan unjuk rasa terkait keberadaan pabrik semen di Rembang merasa kecewa, meskipun tuntutan pencabutan izin lingkungan pabrik Semen Indonesia di Rembang itu sudah dipenuhi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sebab, meskipun gubernur telah mencabut izin lingkungan pabrik semen, namun gubernur juga menerbitkan izin lingkungan terbaru. Izin terbaru mengatur batasan penambangan dan operasionalisasi PT Semen Indonesia di Rembang.

“Ini malah menambah konflik dan bukan menyelesaikan konflik. Sebab, dalam hal ini, gubernur justru mengeluarkan izin baru lagi pada tanggal 09 November. Kami malah seperti dipermainkan,” ujar Koordinator Aksi Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Joko Priyanto, Jumat (9/12/2016).

Untuk diketahui, keputusan pencabutan izin Amdal tahun 2012 dicabut pada 9 November 2016, lalu terbit izin baru nomor 660.1/2016 tanggal 9 Nopember. Sementara salinan putusan Mahkamah Agung (MA) diterima pada tanggal 17 November 2016.

Joko juga menyatakan, jika perjuangan warga selama Iima hari yaitu long march dari Rembang ke Semarang, tampak sia-sia. Sebab, gubernur justru menerbitkan izin terbaru.

“Ketika izin lingkungan terbit dasarnya Amdal yang lama. Berarti dasar yang dipakai itu tetap lama atau diubah. Kalau diubah kok begitu cepat, kapan prosesnya?,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris PT. Semen Indonesia Agung Wiharto  mengatakan, jika putusan MA tersebut sudah pasti ada konsekuensi dan aturan mainnya. Sehingga, pihaknya juga menyikapinya dengan bijak.

“Dalam perkara ini, izin lingkungan ada dua, yakni izin lingkungan penambangan dan pendirian pabrik. Dalam perkara yang digugat dan diputuskan di MA ialah  izin lingkungan  penambangan dan bukan pendirian pabrik. Akan tetapi silahkan, terserah gubernur nanti,” jelasnya.

Editor : Kholistiono

Ratusan Warga Rembang Jalan Kaki untuk Temui Gubernur Jateng Terkait Pabrik Semen

Salah satu peserta aksi memberikan nasi jagung kepada Gus Mus saat bersilaturrahmi sebelum berangkat ke Semarang dengan jalan kaki untuk temui gubernur. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Salah satu peserta aksi memberikan nasi jagung kepada Gus Mus saat bersilaturrahmi sebelum berangkat ke Semarang dengan jalan kaki untuk temui gubernur. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Ratusan warga Rembang yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) melakukan aksi long march dari Rembang menuju Semarang untuk menemui Gubernur Jateng.

Aksi tersebut, sebagai upaya untuk mengawal putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah memenangkan upaya peninjauan kembali (PK) gugatan warga Rembang terhadap PT Semen Indonesia.

Sebelum menuju Semarang, peserta aksi menggelar doa bersama Gunung Bokong, kemudian berziarah di Makam RA Kartini dan selanjutnya bersilaturrahmi ke kediaman KH Mustofa Bisri (Gus Mus) di Kelurahan Leteh, Kecamatan Rembang, untuk meminta restu dan doa.

Dalam kesempatan itu, Gus Mus juga memberikan motivasi, agar apa yang diperjuangkan warga bisa berhasil dan Gubernur Jateng diharapkan mau mendengarkan suara warga. “Saya doakan supaya apa yang dilakukan bisa berhasil, bisa lancar selamat sampai tujuan. Dan mudah-mudahan gubernur bisa mendengarkan masyarakat,” ungkapnya.

Pada saat itu, warga juga memberikan nasi jagung kepada Gus Mus, sebagai simbol, bahwa Rembang merupakan daerah yang subur untuk pertanian. Seusai menemui Gus Mus, peserta aksi kembali melanjutkan perjalanan menuju Pati. Dan dijadwalkan, malam ini sudah sampai Pati, yang kemudian beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan lagi menuju Semarang.

“Perjalanan ini kita mulai dari Rembang dan sampai Semarang kira-kira memakan waktu empat hari. Artinya, pada Kamis mendatang sudah sampai di Semarang. Kemudian, pada Jumat keesokan harinya, kita akan menemui Pak Ganjar untuk menyampaikan tuntutan kita,” ungkap Ketua Aksi Joko Priyanto.

Dirinya menyatakan, aksi yang dilakukan warga tersebut, untuk mengawal putusan MA. Dan, warga meminta meminta kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk mencabut izin pendirian semen di Rembang.

“Kita meminta gubernur mencabut izin pendirian pabrik Semen di Rembang. Sebab Mahkamah Agung telah memenangkan upaya peninjauan kembali (PK) gugatan warga Rembang terhadap PT Semen Indonesia beberpa waktu lalu,” ucapnya.

Editor : Kholistiono

Soal Pabrik Semen, Warga Rembang Kembali Lakukan Aksi

Ratusan warga yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) saat berziarah di Makam RA Kartini, Senin (5/11/2016). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Ratusan warga yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) saat berziarah di Makam RA Kartini, Senin (5/11/2016). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Ratusan warga Rembang yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) kembali melakukan aksi untuk menuntut keadilan pemerintah terkait pendirian pabrik semen di Rembang.

Aksi yang dilakukan pada Senin (5/12/2016) ini, merupakan tindak lanjut dari Mahkamah Agung telah memenangkan upaya peninjauan kembali (PK) gugatan warga Rembang terhadap PT Semen Indonesia. Putusan itu dikeluarkan pada Rabu, 5 Oktober 2016.

Sebelum bertolak menuju ke Semarang untuk bertemu Gubernur Jawa Tengah, mereka terlebih dahulu melakukan kenduri di Tenda Perjuangan yang berada di Gunung Bokong atau tapak pabrik semen di Kecamatan Bulu. Aksi kemudian dilanjutkan dengan ziarah ke Makam RA Kartini, dan selanjutnya ke kediaman KH Mustofa Bisri atau Gus Mus untuk meminta restu. Ratusan peserta aksi ini, kabarnya juga akan melakukan long march dari Rembang ke Semarang.

“Kita berharap, apa yang kita lakukan bisa sukses dan memang bermanfaat bagi banyak orang. Maka kita juga berziarah RA Kartini dan tokoh di Rembang yakni Gus Mus, untuk memohon restu. Selanjutnya kita akan bertemu Gubernur Jateng, agar segera mencabut izin dan memberhentikan pendirian pabrik,” ujar Supion, salah satu peserta aksi.

Untuk diketahui, Mahkamah Agung telah memenangkan upaya peninjauan kembali (PK) gugatan warga Rembang terhadap PT Semen Indonesia.

Perkara gugatan ini awalnya diajukan Joko Prianto bersama warga Rembang yang menolak pendirian pabrik PT Semen Indonesia di Rembang melawan Gubernur Jawa Tengah sebagai tergugat I dan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk sebagai tergugat II. Objek gugatan berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17/2012 tertanggal 7 Juni 2012 tentang izin lingkungan kegiatan penambang dari pembangunan pabrik semen PT Semen Indonesia.

Di tingkat pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, gugatan itu ditolak hakim pada 16 April 2015. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menyatakan gugatan warga dianggap kedaluwarsa. Objek gugatan yang diajukan telah melebihi tenggang waktu 90 hari, sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya, warga Rembang mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Namun pengadilan menolak banding yang diajukan warga Rembang. Dalam salinan putusannya, ketua majelis hakim, Santer Sitorus, dengan anggota Djoko Dwi Hartanto dan Riyanto, menguatkan putusan hakim PTUN Semarang Nomor 64/G/2014/PTUN.SMG tertanggal 16 April 2015.

Perjuangan tak sampai di situ saja. Warga yang menolak pendirian pabrik PT Semen Indonesia di Rembang mengajukan kasasi pascaputusan banding. Namun, mereka kembali kalah. Peninjauan kembali akhirnya diajukan pada 4 Mei 2016 setelah warga Rembang menemukan novum (bukti baru) atas kejanggalan-kejanggalan dalam persidangan-persidangan sebelumnya.

Editor : Kholistiono

Pedagang di Area Pabrik Semen di Rembang Bakal Difasilitasi

Beberapa warung yang berada di area pabrik semen di Desa Kadiwono, Kecamatan Bulu, Rembang. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Beberapa warung yang berada di area pabrik semen di Desa Kadiwono, Kecamatan Bulu, Rembang. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Tahun 2017 mendatang, pabrik Semen Indonesia yang berada di Desa Kadiwono, Kecamatan Bulu, Rembang, ditargetkan sudah bisa beroperasi untuk uji coba pembuatan semen.

Belasan pedagang yang biasa berjualan makanan di sekitar area proyek pembangunan pabrik semen nantinya akan dipindah dan akan difasilitasi tempat yang berada tak jauh dari pabrik semen. Sehingga, nantinya tetap bisa berjualan seperti biasanya.

Asisten Deputi Bidang Usaha Pertambangan Industri Strategis dan Media Kementrian BUMN Bagya Mulyanto mengatakan, jika nantinya pedagang akan ditata di luar area pabrik, nanum tak begitu jauh dari pabrik.

Dia menambahkan, seperti halnya yang ada di Tuban, Jawa Timur, pedagang diletakkan di luar pabrik semen.”Akan tetapi warung-warung itu juga tetap akan dicari oleh pekerja untuk dijadikan jujukan istirahat atau makan siang. Intinya kita bisa mendekatkan diri kepada masyarakat, memelihara lingkungan, serta masyarakat merupakan mitra kita untuk membangun bangsa,” imbuhnya

Pihaknya katanya, juga bakal melakukan pembinaan terhadap masyarakat, khususnya yang berada di ring I pabrik semen dan umumnya masyarakat Rembang. Seperti halnya dengan memberikan pelatihan membuat olahan makanan dan produk lainnya.

Editor : Kholistiono

Soal Investasi Pabrik Semen di Pati, Ini Kata Bupati

Ratusan pemuda melakukan tanam pohon di kawasan Sendang Jibing Prawoto sebagai aksi penolakan pabrik semen di desanya. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Ratusan pemuda melakukan tanam pohon di kawasan Sendang Jibing Prawoto sebagai aksi penolakan pabrik semen di desanya. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Investasi pabrik semen atau pabrik-pabrik lainnya di Pati dinilai baik selama bisa memenuhi sejumlah syarat. Hal itu diungkapkan Bupati Pati Haryanto, Selasa (5/4/2016).

“Setiap investasi akan direspons baik selama itu memenuhui sejumlah syarat, antara lain sudah sesuai aturan dan tidak merusak lingkungan,” tuturnya kepada MuriaNewsCom.

Ia menilai, setiap investasi yang masuk Pati akan memberikan tiga hal. Pertama, investasi bisa membuka lapangan pekerjaan. Kedua, investasi bisa meningkatkan perekonomian.

“Selanjutnya, investasi bisa meningkatkan infrastruktur. Namun, semua investasi harus sesuai dengan aturan, terutama soal lingkungan harus benar-benar diperhatikan,” imbuhnya.

Pernyataan itu dilontarkan Haryanto, setelah ditanya soal adanya wacana pendirian pabrik semen di Desa Prawoto, Wegil, dan Pakem, Sukolilo, Pati yang akan memanfaatkan lahan seluas 1.650 hektare. Kabarnya, PT Garuda Tudung Perkasa yang akan masuk dan berinvestasi di sana.

Dari informasi yang dihimpun, PT Garuda Tudung Perkasa akan melakukan penambangan di tiga desa tersebut dengan jenis bahan galian batu gamping menjadi bahan pembuatan semen. Mendengar informasi tersebut, warga Desa Prawoto pun bergejolak dan beramai-ramai menandatangani petisi berisi penolakan pabrik semen di desanya.

Editor : Akrom Hazami

 

Baca juga : Bupati Pati Ngaku Belum Komunikasi dengan Investor Pabrik Semen di Prawoto Pati 

Bupati Pati Ngaku Belum Komunikasi dengan Investor Pabrik Semen di Prawoto Pati

uplod jam 1630 bupati pati ngaku belum tahu semen (e)

Sejumlah pemuda PPKP, outsider dan lady rose menandatangani petisi penolakan pabrik semen di Desa Prawoto. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Wacana adanya investor pabrik semen di tiga desa seperti Prawoto, Wegil, dan Pakem, Kecamatan Sukolilo, Pati telah menuai reaksi dari sekelompok penolak pabrik semen. Hal itu mendapatkan tanggapan dari Bupati Pati Haryanto.

Ia mengaku belum ada informasi apapun terkait dengan wacana pendirian pabrik semen di tiga desa tersebut yang dikabarkan dari PT Garuda Tudung Perkasa. “Pemrakarsa dan investor belum ada komunikasi dengan kita,” ujar Haryanto singkat, saat ditemui MuriaNewsCom, Selasa (5/4/2016).

Ia mengatakan, perizinan dari pertambangan saat ini menjadi kewenangan provinsi. Setelah itu, pendekatan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bisa ditangani provinsi atau diserahkan pemerintah daerah.

“Izin tambang sekarang aturannya bukan lagi wewenang pemerintah daerah, tetapi provinsi. Lagipula, belum ada komunikasi dari pihak pemrakarsa dan investor sehingga bisa dikatakan itu hanya sebatas wacana saja,” ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 300 pemuda yang tergabung dalam Persatuan Pemuda Kasunanan Prawoto (PPKP) dan penggemar band Superman Is Dead, Outsider serta Lady Rose menggelar aksi penolakan pabrik semen di desanya dengan menanam pohon sebagai simbol kelestarian lingkungan dan perlawanan terhadap pabrik semen.

Kepala Desa Prawoto, Ahmad Hyro Fachrus sendiri mengaku wacana itu sudah mulai didengar warga sekitar lima bulan lalu. Karena itu, pemuda di desanya berani mengambil sikap untuk menyatakan tidak pada pabrik semen.

Editor : Akrom Hazami

baca juga :
Sendang Jibing Prawoto Pati Ditanami Seribu Pohon http://www.murianews.com/2016/04/04/77647/sendang-jibing-prawoto-pati-ditanami-seribu-pohon.html
Tolak Pabrik Semen, Ratusan Warga Prawoto Pati Tandatangani Petisi dan Tanam Sejuta Pohon – See more at: http://www.murianews.com/2016/04/04/77623/tolak-pabrik-semen-ratusan-warga-prawoto-pati-tandatangani-petisi-dan-tanam-sejuta-pohon.html#sthash.1HQmHdUA.dpuf

Berkunjung ke Ponpes Al Anwar Sarang, Ini 4 Pesan Luhut Kepada Santri

Menko Polhukam Jendral (Purn) Luhut Panjaitan berkunjung ke Ponpes Al Anwar Sarang Rembang, Selasa (2/2/2016). (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

Menko Polhukam Jendral (Purn) Luhut Panjaitan berkunjung ke Ponpes Al Anwar Sarang Rembang, Selasa (2/2/2016). (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan empat pesan penting kepada para Santri saat bersilaturahmi dengan KH Maimoen Zubair di Pondok Pesantren Al-Anwar Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Selasa (2/2/2016).

Luhut berpesan agar para santri belajar dengan giat dan meneladani sosok Mbah Moen yang disebutnya sebagai pilar persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, Luhut meminta para santri untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan desa yang mendapat kucuran dana besar dari pemerintah.
”Sehingga dana satu triliun lebih ini, tidak digunakan untuk kawin lagi oleh Kepala Desa, tetapi untuk program-program yang produktif,” imbuhnya

Para santri juga diharapkan bisa menjadi individu yang produktif, terlebih jika sudah memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). ”Jangan sampai tuan rumah justru menjadi budak di rumah sendiri, mengingat kompetisi SDM pada saat MEA semakin ketat,” imbuhnya.

Selanjutnya, hal ketiga yang diwanti-wanti kepada para santri adalah ancaman paham radikalisme. Menurutnya, peristiwa di Timur Tengah jangan sampai terjadi di Indonesia, bangsa ini harus mewujudkan Islam yang nusantara seperti yang dicita-citakan Mbah Moen, penuh toleransi dan kedamaian.

Pesan keempat yang juga harus diwaspadai oleh para santri sebagai generasi penerus yaitu tentang bahaya Narkoba. Barang haram tersebut sudah masuk kemana-mana termasuk ke pesantren. Para santri harus berhati-hati dengan oknum yang bisa saja menjerumuskan mereka ke jerat narkoba.

”Sekali mencoba dan ketagihan kamu tidak akan bisa berhenti. Yang mati setiap hari karena narkoba antara 30 sampai 50 orang. Di penjara sekarang 65 persen diisi narapidana narkoba dan hampir lebih dari 155 narapidana dijatuhi hukuman mati, tinggal menunggu waktu untuk dieksekusi,” pungkasnya.

Editor : Titis Ayu Winarni

Sowan Mbah Moen, Menko Polhukam Singgung Pabrik Semen dan Pelabuhan Tanjung Bonang

Menko Polhukam Jendral (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan dan K.H. Maimoen Zubair ketika sedang menyanyikan lagu Indonesia Raya, di Ponpes Al Anwar Sarang, Selasa (2/2/2016). (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

Menko Polhukam Jendral (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan dan K.H. Maimoen Zubair ketika  di Ponpes Al Anwar Sarang, Selasa (2/2/2016). (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Jendral (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan berkunjung di Pondok Pesantren Al Anwar Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Selasa (2/2/2016) siang.

Kedatangan Luhut bersama rombongan didampingi Pangdam IV Diponegoro Mayor Jendral TNI Jaswandi itu, dalam rangka silaturahim kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah. Rombongan menggunakan dua holikopter mendarat di Lapangan Gondan Desa Kalipang yang sudah ditunggu oleh ribuan siswa sambil membawa bendera merah putih sekitar pukul 12.45 WIB.

Sesampainya di Ponpes Al Anwar sekitar pukul 13.00 WIB, Luhut langsung disambut oleh K.H.Maimoen Zubair bersama ratusan santrinya. Setelah keduanya bersama rombongan berbincang cukup lama di dalam kediaman Mbah Moen, kemudian dalam sambutannya, Luhut memuji kepedulian kiai yang akrab disapa Mbah Moen itu. Menurutnya, meski sudah sangat berusia lanjut namun kepedulian Mbah Moen terhadap lingkungan sekitar masih sangat tinggi.

”Beliau masih peduli dengan lingkungan sekitar. Selama hampir satu jam di dalam (rumah) tadi, beliau mengingatkan tiga perkara kepada saya. Saya diminta membantu menyelesaikan yang sudah tidak ada urusan langsung sama beliau,” kata Luhut.

Dijelaskan oleh Luhut, tiga perkara tersebut yakni persoalan Pabrik Semen di Gunem dan Bulu, Pelabuhan Tanjung Bonang di Sluke, serta kondisi partai politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang tak kunjung bersatu.

”Pak Luhut Tolong lihat itu pabrik semen belum beres, bisa dibantu nggak? Tidak ada urusan sama beliau. Kedua, pelabuhan itu kayak yuyu, maju mundur maju mundur, tidak beres juga, tolong Pak Luhut,” ungkap Luhut menirukan perbincangan dengan Mbah Moen.

Namun, Menko Polhukam itu optimis kedua persoalan tersebut segera terselesaikan. ”Insyaallah, kedua ini akan bisa segera selesai, tadi Pak Bupati sudah sampaikan. Dan, Mbah Maimoen juga langsung menghubungi menteri terkait untuk memutuskan. Itu kepedulian beliau,” tandasnya.

Luhut mengaku mengagumi visi kesatuan dan persatuan pada diri Mbah Moen di usia beliau yang sudah lanjut. Luhut meminta para santri untuk meneladani Mbah Moen. ”Anda para santri belajarlah yang baik, belajar nilai-nilai dari Mbah Maimoen, kepintaran tapi diikuti oleh hati yang baik,” himbau Luhut kepada para santri.

Editor : Titis Ayu Winarni

Baru 27 Persen Warga Rembang yang Kerja di Pabrik Semen

Kepala Biro Bina Lingkungan PT Semen Indonesia Slamet Mursidiarso. (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

Kepala Biro Bina Lingkungan PT Semen Indonesia Slamet Mursidiarso. (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

 

REMBANG – Jumlah tenaga kerja dalam proyek pembangunan pabrik semen di tengah hutan perbatasan Kecamatan Bulu dan Kecamatan Gunem, sudah menembus angka 4.796 orang. Namun warga Rembang sendiri yang tertampung baru 27 % dari jumlah tersebut.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Bina Lingkungan PT Semen Indonesia Slamet Mursidiarso, Rabu (23/12/2015). Menurutnya, per tanggal 17 Desember 2015 sebanyak 1.280 warga Rembang sudah dipekerjakan di pabrik semen itu. “Dari total tenaga kerja 4.796 orang, 1.280 di antaranya adalah warga Rembang sendiri,” ungkapnya.

Slamet menambahkan, untuk rincian dari 1.280 warga Rembang yang diangkat sebagian besar merupakan warga yang berada di sekitar tapak pabrik. “Rinciannya, Ring 1 sekitar pabrik mencapai 624 orang, Ring 2 ada 247 orang, dan Ring 3 sudah 409 orang,” bebernya.

Sementara tenaga kerja luar Kabupaten Rembang sebanyak 1.644 orang. Sehingga total pekerja dari provinsi Jawa Tengah mencapai 2924 orang (61%). Sedangkan warga luar provinsi Jawa Tengah yakni mencapai 1.872 (39%) orang. “Namun untuk warga luar Jawa Tengah, rata rata merupakan tenaga ahli,” tandasnya.

Slamet menegaskan, ke depan setelah proyek pembangunan pabrik selesai akan diadakan penghitungan ulang mengenai kebutuhan pekerja. “Setelah pembangunan selesai akan ada penghitungan ulang sesuai kebutuhan,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi B Bidang Ekonomi DPRD Rembang, Harno mendesak PT Semen Indonesia lebih banyak menarik tenaga lokal, terutama saat pabrik kelak beroperasi pada akhir tahun 2016. Kalau hanya jadi tenaga kasar saat pembangunan pabrik, sifatnya jangka pendek.

Ia menyarankan PT Semen Indonesia memantau lulusan lulusan perguruan tinggi berprestasi asal Kabupaten Rembang, untuk direkrut menjadi karyawan perusahaan. (AHMAD WAKID/AKROM HAZAMI)

Ini Komentar Bupati Pati Soal Pencabutan Izin Pabrik Semen

Komentar-Bupati

Bupati Pati Haryanto. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Izin pendirian pabrik semen yang dilakukan PT Sahabat Mulia Sakti (SMS) di wilayah pegunungan Kendeng akhirnya dicabut, setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang mengabulkan gugatan warga JMPPK, Selasa (17/11/2015) kemarin.

Menanggapi hal itu, Bupati Pati Haryanto menyatakan tetap mematuhi apa yang sudah menjadi putusan Majelis Hakim PTUN. ”Kami tetap mematuhi apa yang sudah menjadi putusan PTUN,” ujar Haryanto saat ditemui MuriaNewsCom di Pendapa Kabupaten Pati, Rabu (18/11/2015).

Terkait dengan upaya banding yang akan dilakukan pihak tergugat, ia sudah menyerahkan tugas tersebut kepada Kabag Hukum Setda Pati dan kuasa hukum. ”Saya sudah serahkan ke bagian hukum, mau banding atau melakukan kajian lain sudah saya serahkan,” imbuhnya singkat. (LISMANTO/TITIS W)

PUTUSAN PTUN TERKAIT IZIN PABRIK SEMEN: Warga Pati Berlinang Air Mata di PTUN Semarang

Suasana sidang putusan gugatan terkait izin lingkungan pembangunan pabrik semen di Pati (twitter : omahe kendeng)

Suasana sidang putusan gugatan terkait izin lingkungan pembangunan pabrik semen di Pati (twitter : omahe kendeng)

 

PATI – Kuasa hukum penggugat  Zaenal Arifin mengaku, mengaspresiasi putusan hakim PTUN Semarang yang memenangkan gugatan warga kontra semen. “Ini pembuka kemenangan berikutnya. Di daerah lain yang ada rencana pendirian pabrik semen. Awalnya kami ragu bisa menang. Tapi masih ada hakim berhati nurani dan membela masyarakat,” kata dia.

Sidang pembacaan putusan PTUN sendiri digelar mulai sekitar pukul 10.00 WIB. Tanpa jeda istirahat, majelis hakim secara bergantian membaca seluruh putusannya dan baru selesai sekitar pukul 17.25 WIB.

Sidang dihadiri para pihak, serta warga Pati yang sengaja datang untuk menyaksikan.

Dengan pengawalan ketat petugas kepolisian, hanya puluhan warga yang diperkenankan masuk ke ruang sidang. Sementara ratusan warga lain, yang sebelumnnya long march dari Pati ke Kota Semarang berada di depan Gedung PTUN Semarang dengan penjagaan ketat puluhan petugas. Sebuah mobil water canon, tampak berada di depan  gedung PTUN.

Sejak tiba di PTUN sekitar pukul 10.00  WIB, hingga putusan akhir dibacakan, secara bergantian mereka menggelar orasi. Dalam aksi damai itu, mereka membawa sejumlah poster dan aksi Liong sekadar menyemarakkan aksinya.

Sebagian kaum hawa, warga yang sejak Minggu (15/11/2015) pukul 22.00 WIB berangkat jalan kaki menuju Semarang itu tampak terharu, menangis mendengar putusan kemenangan mereka. Sebagaimana diketahui, sejak Maret lalu hingga putusan, warga begitu antusias mengikuti jalannya sidang.

Warga Pati yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) mengugat ke PTUN Semarang awal Maret lalu. Gugatan dilayangkan atas penerbitan SK oleh Bupati Pati Nomor 660.1/4767 tahun 2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Izin Lingkungan Pendirian Pabrik Semen Serta Penambangan di Kawasan Karst Pegunungan Kendeng Utara kepada PT SMS. Gugatan dilayangkan karena masyarakat menilai izin lingkungan tersebut tidak sesuai prosedur dan melanggar aturan. (KHOLISTIONO)

PUTUSAN PTUN TERKAIT IZIN PABRIK SEMEN: Tergugat Bakal Ajukan Banding Terkait Putusan Hakim yang Memenangkan Gugatan Warga Kontra Pabrik Semen 

Suasana sidang putusan gugatan terkait izin lingkungan pembangunan pabrik semen di Pati (twitter : omahe kendeng)

Suasana sidang putusan gugatan terkait izin lingkungan pembangunan pabrik semen di Pati (twitter : omahe kendeng)

 

PATI – Menyikapi putusan hakim PTUN yang memenangkan gugatan warga kontra pabrik semen, pihak tergugat dan tergugat II intervensi menyatakan akan mengajukan upaya hukum banding. Kuasa hukum PT SMS, Florianus Sangsun menilai majelis hakim tidak cermat menimbang dan menilai seluruh bukti yang diajukannya.

Padahal dalam persidangan sangat kentara alat bukti, saksi dan para ahli yang diajukan tergugat dan tergugat II intervensi menyatakan proses hingga penerbitan izin lingkungan telah sesuai dengan tata aturan hukum yang berlaku”, jelas Florianus Sangsun.

Ditambahkannya, izin Bupati Pati telah didasarkan atas dokumen Amdal-RKL-RPL yang telah disetujui oleh Komisi Penilai Amdal. Serta telah sesuai dengan Perda RTRW Kabupaten Pati No. 5 Tahun 2011 dan berada di luar KBAK Sukolilo sesuai Kepmen 2641/2014.

Florianus menjelaskan, bahwa argumen penggugat bahwa rencana area pabrik dan pertambangan SMS menempati kawasan bentang alam karst tidak terbukti di pengadilan. Argumen tersebut dapat mengaburkan informasi objektif soal pembangunan pabrik yang diterima masyarakat.

Kuasa hukum tergugat, Siti Subiati menambahkan, pihaknya telah melakukan sesuai kewenangan sebagaiamana ketentuan perundang-undangan. “Sesuai undang-undang, tahapan-tahapan. Tapi itu diabaiakan. Itu sudah diluar KBAK. Hakim hanya mempertimbangkan hal-hal yang diajukan tergugat II intervensi. Sementara yang dilakukan tergugat tidak,” kata Kabiro Hukum, Pemkab Pati itu. (KHOLISTIONO)

PUTUSAN PTUN TERKAIT IZIN PABRIK SEMEN : SK Bupati Terkait Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen Diminta Dicabut

Sidang putusan gugatan terkait Surat Keputusan (SK) Bupati Pati Nomor 660.1/ 476/ tahun 2014 di PTUN Semarang. (twitter : omahe kendeng)

Sidang putusan gugatan terkait Surat Keputusan (SK) Bupati Pati Nomor 660.1/ 476/ tahun 2014 di PTUN Semarang. (twitter : omahe kendeng)

 

PATI – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang memenangkan gugatan warga kontra pabrik semen melawan Bupati Pati terkait Surat Keputusan (SK) Bupati Pati Nomor 660.1/ 476/ tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen Serta Penambangan Batu Gamping dan Batu Lempung di Kabupaten Pati oleh PT Sahabat Mulia Saksi (SMS) tertanggal 8 Desember 2014.

Terkait hal ini, hakim menyatakan, SK Bupati Pati Nomor 660.1/ 476/ tahun 2014 batal dan memerintahkan tergugat mencabutnya. “Membebankan tergugat dan tergugat intervensi membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp 300 ribu,” kata hakim yang membacakan sidang selama sekitar 7 jam lebih itu.

Hakim menolak seluruh eksepsi tergugat dan tergugat II intervensi yang menyatakan gugatan prematur, tidak ada kepentingan dan tidak adanya legal standing penggugat. Serta eksepsi atas perbaikan gugatan ditengah pemeriksaan perkara.”Menolak eksepsi tergugat dan tergugat II intervensi seluruhnya,” kata Hakim Ketua Adi  Budi Sulistyo.

Selain mencabut SK tentang izin lingkungan itu, hakim menolak permohonan penundaan pembangunan. Hakim menilai tidak ada kepentingan mendesak. “Maka permohonan itu haruslah ditolak karena tidak beralasan,” kata dia. (KHOLISTIONO)

PUTUSAN PTUN TERKAIT IZIN PABRIK SEMEN : Ini Alasan Hakim Menangkan Gugatan Warga Kontra Pabrik Semen

Sidang putusan gugatan terkait Surat Keputusan (SK) Bupati Pati Nomor 660.1/ 476/ tahun 2014 di PTUN Semarang. (twitter : omahe kendeng)

Sidang putusan gugatan terkait Surat Keputusan (SK) Bupati Pati Nomor 660.1/ 476/ tahun 2014 di PTUN Semarang. (twitter : omahe kendeng)

 

PATI – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang memenangkan gugatan warga kontra pabrik semen melawan Bupati Pati terkait Surat Keputusan (SK) Bupati Pati Nomor 660.1/ 476/ tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen Serta Penambangan Batu Gamping dan Batu Lempung di Kabupaten Pati oleh PT Sahabat Mulia Saksi (SMS) tertanggal 8 Desember 2014.

Majelis hakim pemeriksa yang diketuai Adi Budi Sulistyo SH MH menyatakan, SK Bupati tidak sesuai ketentuan Perda Pati nomor 5/ 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pati tahun 2010-2030. Hakim menilai, objek sengketa yang mengacu Perda itu tidak didukung ketentuan lokasi penambangan.

Alasan lain, hakim menyatakan, objek sengketa Tata Usaha Negara (TUN) itu disusun tanpa melibatkan masyarakat. Bupati Pati selaku tergugat dianggap tidak mengacu asas-asas pemerintahan yang baik, khusunya padangan cara hidup.

“Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya,” kata Adi Budi saat membacakan putusannya dalam sidang terbuka umum. (KHOLISTIONO)

PUTUSAN PTUN TERKAIT IZIN PABRIK SEMEN : PTUN Semarang Akhirnya Kabulkan Gugatan Warga Kontra Pabrik Semen

Putusan sidang gugatan atas izin lingkungan Nomor 660.1/4767 Tahun 2014, di PTUN Semarang. (Twitter : Omahe Kendeng)

Putusan sidang gugatan atas izin lingkungan Nomor 660.1/4767 Tahun 2014, di PTUN Semarang. (Twitter : Omahe Kendeng)

 

PATI – Aksi jalan kaki yang dilakukan warga yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) akhirnya berbuah manis. Majelis hakim PTUN Semarang akhirnya mengabulkan gugatan atas izin lingkungan Nomor 660.1/4767 Tahun 2014.

Sontak, putusan hakim tersebut disambut suara gemuruh warga JMPPK yang sudah melakukan long march dari Pati hingga Semarang sepanjang lebih dari 100 kilometer tersebut.

Majelis Hakim PTUN Semarang memutuskan semua gugatan yang diajukan warga JMPPK diterima, tepat setelah adzan Magrib. Mereka bergembira, lantaran izin pendirian pabrik semen di wilayah Pegunungan Kendeng dicabut.

Aksi “menjemput keadilan” pun berbuah manis. Mereka dijadwalkan segera pulang ke Pati untuk menyambut kemenangan atas kedaulatan Pegunungan Kendeng. (LISMANTO/KHOLISTIONO)

Video – 16 LSM di Pati Dukung Putusan PTUN Terkait Pendirian Pabrik Semen

 

PATI – Sedikitnya ada 16 lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam “Jaringan Kerja LSM Kabupaten Pati” yang mendukung pendirian pabrik semen di Pati. Mereka menggelar aksi simpatik di depan Kantor Bupati Pati, Senin (16/11/2015).

Aksi tersebut dilakukan untuk mendukung kebijakan Bupati Pati yang telah menerbitkan izin lingkungan Nomor 660.1/4767 Tahun 2014 terkait dengan pendirian pabrik semen.

”Indonesia adalah negara hukum. Segala keputusan hukum dari PTUN harus ditaati dan dihormati. Jadikan hukum sebagai panglima,” ujar Soegiharto, penanggung jawab aksi kepada MuriaNewsCom.

Pada saat yang sama, sedikitnya ada 500 warga yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) dari Pati, Blora, dan Rembang menggelar aksi “long march” dengan berjalan kaki dari Pati menuju PTUN Semarang untuk menolak pendirian pabrik semen. (LISMANTO/TITIS W)

Warga Pro Pabrik Semen Gelar Aksi Tandingan di Kantor Bupati Pati

Salah satu anggota LSM tengah berorasi mendukung pembangunan pabrik semen di depan Kantor Bupati Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Salah satu anggota LSM tengah berorasi mendukung pembangunan pabrik semen di depan Kantor Bupati Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Puluhan warga yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat (LSM) pendukung pabrik semen menggelar aksi tandingan di depan Kantor Bupati Pati, Senin (16/11/2015).

Aksi tersebut dilakukan untuk mendukung berdirinya pabrik semen di wilayah Pegunungan Kendeng, bersamaan dengan aksi “long march” yang dilakukan warga penolak pabrik semen, yaitu Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) menuju Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang.

Penanggung jawab aksi, Soegiharto kepada MuriaNewsCom mengatakan, aksi tersebut untuk mendukung setiap keputusan hukum yang dikeluarkan PTUN Semarang pada Selasa (17/11/2015) besok.

”Kami mendukung penegakan hukum yang dilakukan PTUN. Investor sudah menganggarkan investasi itu sebesar Rp 7 triliun. Jadi, kami mendukung pendirian pabrik semen di Pati,” tandasnya. (LISMANTO/TITIS W)

Tokoh Demonstran Peringatkan Gunretno

Sejumlah tokoh demonstran mendatangi rumah Gunretno untuk mengklarifikasi pernyataannya di media sosial, Minggu (26/7/2015). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Sejumlah tokoh demonstran mendatangi rumah Gunretno untuk mengklarifikasi pernyataannya di media sosial, Minggu (26/7/2015). (MuriaNewsCom/Lismanto)

PATI – Sejumlah tokoh yang melakukan aksi demonstrasi di jalur Pantura Pati pada Kamis (23/7/2015) lalu mendatangi kediaman Gunretno, Minggu (26/7/2015). Mereka ingin mengklarifikasi pernyataan akun Facebook Santri Gus Dur yang dibuat berdasarkan statement Gunretno.

Dalam statement tersebut, salah satunya berisi tulisan tentang demonstrasi bukanlah warga Kendeng, tetapi mobilisasi dari pihak pro semen. Karena itu, sejumlah tokoh demonstrasi mendatangi rumah Gunretno untuk mengklarifikasi Gunretno yang dinilai melakukan fitnah terhadap saudara sesama warga Kendeng.

”Pernyataan Gunretno disebar di media sosial, bahwa yang melakukan demo bukan warga Kendeng. Kami datang untuk klarifikasi. Padahal, kami ini murni warga Kendeng,” ujar Slamet Riyanto, warga Dukuh Ngerang, Sukolilo kepada MuriaNewsCom.

Namun, mereka tidak bertemu dengan Gunretno. Gunarti, adik Gunretno mengatakan kakaknya tersebut berada di Kabupaten Rembang dan kepulangannya tidak bisa dipastikan.

Karena itu, Slamet meminta kepada Gunretno bisa bertemu dengan mereka dan mengklarifikasi pernyataannya di media sosial. ”Kami meminta agar Gunretno mau menemui kami,” imbuhnya.

Sementara itu, Madris, koordinator aksi demo mengatakan, kedatangan tokoh demonstran ke rumah Gunretno untuk silaturahmi agar tidak terjadi kesalahpahaman. ”Kami warga Kendeng tidak ada paksaan untuk melakukan demo. Statement Gunretno perlu diklarifikasi,” tandasnya. (LISMANTO/TITIS W)

BLH Pati: Dokumen Amdal Sudah Sesuai Prosedur

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pati Purwadi (ketiga dari kanan) tengah menjelaskan kepada sejumlah perwakilan warga Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) di Perum Perhutani Pati, Rabu (3/6/2015). (MURIANEWS / LISMANTO)

PATI – Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pati Purwadi menegaskan, dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) terkait dengan pendirian pabrik semen di Pegunungan Kendeng sudah sesuai dengan prosedur. Hal ini disampaikan Purwadi saat menanggapi pertanyaan warga Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), saat menggelar audiensi di Perum Perhutani Pati, Rabu (3/6/2015).

Lanjutkan membaca

Warga dan Pemkab Pati Saling Tuding

Perwakilan JMPPK terlibat saling tuding dengan Asisten II Setda Pati Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesra Setda Kabupaten Pati Pujo Winarno yang mewakili Bupati Pati Haryanto, Rabu (13/5/2015). (MURIANEWS/LISMANTO)

PATI – Sejumlah warga yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) terlibat saling tuding dengan Asisten II Setda Pati Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesra Pujo Winarno saat melakukan audiensi di Ruang Gabungan DPRD Pati, Rabu (13/5/2015).

Lanjutkan membaca

Soal Dokumen Amdal, Warga Diminta Tunggu Keputusan PTUN 

Audiensi antara perwakilan pengunjuk rasa dengan pihak pemerintah (MURIANEWS/LISMANTO)

PATI – Setelah tidak bisa menunjukkan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) kepada perwakilan warga yang tergabung dalam Jaringan Warga Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), Asisten II Setda Pati Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesra Pati Pujo Winarno meminta untuk menunggu keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang.

Lanjutkan membaca