Dikeluarkan dari Sekolah, Siswa SMAN 1 Semarang Lapor Ombudsman

MuriaNewsCom, Semarang – Dua pengurus OSIS SMAN 1 Semarang, Muhammad Afif Ashor dan Anindya Puspita Helga Nur Fadhila dikeluarkan dari sekolah. Keduanya dikeluarkan dengan alasan melakukan kekerasan kepada yunior saat Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) pada November 2017.

Tuduhan itu didasarkan adanya video saat kegiatan LDK yang menunjukkan adanya aksi penamparan. Afif  yang menjabat sebagai Kasie 4 OSIS periode 2016-2017 dan Anindya siswi kelas XII MIPA 11 menjabat Kasubsie Satgas Antinarkoba OSIS periode 2016-2017 dikeluarkan pada 5 Februari 2018.

Setelah mendapat putusan ini, Anindya akan menempuh jalur hukum dengan mengadu pada Ombudsman. Kuasa Anindya Puspita, Hermansyah Bakrie, kepada wartawan menyebut jika tindakan kepala sekolah dinilai otoriter.

Menurut dia, pihak sekolah seharusnya melakukan evaluasi ke internal sebelum memutuskan untuk mengeluarkan siswanya. “Jangan mentang-mentang Anindya ini berasal dari keluarga kurang mampu,” katanya dikutip dari Antarajateng.com, Senin (26/2/2018).

Ia menegaskan perbuatan kepala SMAN 1 tersebut tergolong sebagai penyalahgunaan wewenang. Dalam kasus ini, pihak sekolah memberikan pilihan mengundurkan diri atau dikeluarkan dari sekolah yang akan dilanjutkan dengan proses hukum atas permasalahan itu.

“Siswi itu sudah kelas tiga, apakah tidak ada jalan lain. Saya dapat keterangan dari Anin, ada dua opsi pembinaan yang dilakukan pihak sekolah. Pembinaan disuruh mengundurkan diri dan pembinaan luar akan diproses hukum,” kata Dio.

Sementara itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Tengah menyebut tindakan yang dilakukan pihak SMAN 1 Semarang sudah sesuai aturan. Kepala Disdik Jateng, Gatot Bambang Hastowo menyebut telah mengirim  tim untuk melakukan penyelidikan dan pendalaman kasus tersebut.

Termasuk melihat rekaman kegiatan LDK dan menyimpulkan sekolah sudah sesuai dengan prosedur. “Termasuk saya sendiri turun ke sana. Sekolah dalam mengambil keputusan pasti ada dasarnya. Dasarnya, aturan dan tata tertib sekolah bersangkutan,” terangnya.

Meski demikian, ia mengakui langkah SMAN 1 Semarang mengeluarkan dua siswa itu tanpa ada koordinasi Disdik Jateng. Akan tetapi menurut dia, hal itu diperbolehkan karena sesuai Manajemen berbasis sekolah (MBS).

“Artinya, sekolah punya kewenangan mengelola pembelajaran. Tidak harus seizin kepala dinas, namun yang terpenting kebijakan bisa dipertanggung jawabkan dan kepala sekolah berani bertanggung jawab,” paparnya.

Apalagi, kata dia, tidak mungkin jika setiap sekolah ketika mengambil kebijakan harus selalu seizin Disdik Jateng. Karena jumlah SMA dan SMK yang ada di 35 kabupaten/kota di Jateng mencapai 598 sekolah.

“Namun, saya juga harus mengambil kebijakan karena dua siswa ini sudah kelas XII dan sebentar lagi harus ujian nasional (UN). Bahkan, namanya sudah terdaftar. Jangan sampai mereka tidak bisa mengikuti UN,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Caption : Foto : sman1-smg.sch.id

Ombudsman Dalami Kasus Dugaan Maladministrasi di Inspektorat Pati

Petugas Ombudsman Jawa Tengah mendatangi Kantor Inspektorat Pati terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan auditor. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Pelaksana tugas (Plt) Kepala Ombudsman Jawa Tengah Sabarudin Hulu saat ini sedang mendalami kasus dugaan maladministrasi yang dilakukan petugas auditor Inspektorat Pati dalam menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi di Desa Semampir, Kecamatan Pati.

“Kita sudah turun langsung untuk menindaklanjuti adanya laporan dari masyarakat terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan auditor Inspektorat Pati. Saat ini, kami masih mendalami kasus tersebut sebelum memutuskan apakah memang ada maladministrasi atau tidak,” ujar Sabar kepada MuriaNewsCom, Sabtu (16/12/2017).

Dari hasil pemeriksaan, pihaknya menemukan beberapa keterangan yang harus dikroscek dengan dokumen yang diberikan pelapor kepada Ombudsman. Salah satunya, persoalan pertemuan Inspektorat Pati di mana pelapor tidak diundang.

“Yang bersangkutan hadir sendiri tanpa diundang. Itu masih kami dalami. Inspektorat Pati tidak melakukan panggilan karena sudah ada surat pernyataan dari pelapor secara tertulis terkait pembukuan kas di Desa Semampir dan pemanggilan sudah dilakukan melalui camat,” tuturnya.

Warga Semampir berinisial NO yang melaporkan Inspektorat ke Ombudsman menyatakan, laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang dibuat Inspektorat Pati terkait penyelewengan APBDes Semampir tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Kuasa hukum NO, Fatkur Rahman menyayangkan kinerja Inspektorat Pati yang semestinya profesional dalam memeriksa para saksi. Menurutnya, pemeriksaan saksi harus dilakukan dari berbagai pihak, bukan satu pihak saja.

Pasalnya, LHP dari Inspektorat menjadi acuan Polres Pati dalam mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi. Jika LHP direkayasa dan dinyatakan tidak ada kerugian negara, sambung Fatkur, maka penyidik kepolisian terpaksa menghentikan kasus penyidikan karena tidak cukup alat bukti.

“Kalau dugaan laporan LHP dari Inspektorat yang diserahkan Polres direkayasa sehingga laporan itu tidak menyebut ada kerugian negara, polisi terpaksa menghentikan penyidikan. Padahal, Inspektorat harus objektif dalam memeriksa para saksi,” tuturnya.

Sementara Kabid Irban Auditor Inspektorat Pati Dadit Mangestono tidak bisa memberikan keterangan karena Kepala Inspektorat Pati Sumarsono tidak hadir dalam kegiatan pemeriksaan yang dilakukan Ombudsman.

Editor: Supriyadi

Ombudsman Lakukan Pemeriksaan Jembatan Batang Bambu di Kelurahan Sunggingan Kudus

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah saat memantau jembatan dengan dua bilah bambu di Kelurahan Sunggingan, Kabupaten Kudus. (MuriaNewsCom/Merie)

MurianewsCom, Kudus – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah melakukan pemeriksaan jembatan tidak layak di Kelurahan Sunggingan, Kabupaten Kudus.

Sebagaimana yang diketahui, beberapa hari terakhir media massa ramai memberitakan jembatan di Kelurahan Sunggingan terdiri dari dua batang bambu yang diikat dan sebatang bambu sebagai pegangan.

Jembatan dibangun atas inisiasi warga untuk mempermudah akses anak-anak menuju sekolah. Pemeriksaan yang dilakukan Ombudsman Jawa Tengah ini merupakan bagian dari inisiatif atas prakarsa sendiri sebagai lembaga negara pengawas penyelenggaraan pelayanan publik.

Menindaklanjuti permasalahan tersebut, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah telah meminta keterangan Kepala MI Mafatihul Ulum terkait lalu lintas penggunaan jembatan.

Menurut keterangan Yusuf Falah selaku Kepala MI Mafatihul Ulum, jembatan dibangun oleh wali murid secara swadaya untuk akses mengantar anak-anak ke sekolah. Apabila melewati jembatan layak yang telah ada, masyarakat harus menempuh jarak kurang lebih 1 kilometer.

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah juga meminta keterangan Lurah Sunggingan terkait hal ini. Lurah menyampaikan bahwa pihak kelurahan pernah membahas dan mengajukan usulan pembangunan jembatan tersebut kepada Camat sejak Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2013.

Pada tahun 2016 dan 2017, Lurah telah kembali mengajukan usulan dalam Musrenbang. Diperkirakan pembangunan jembatan memakan biaya 800 hingga 1 milyar Rupiah.

Dalam kesempatan yang sama, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah meminta klarifikasi kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kudus terkait pembangunan jembatan.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kudus menyampaikan pihaknya masih melakukan kajian dan analisa untuk mengevaluasi kemanfaatan pembangunan jembatan. Pemerintah Kabupaten Kudus telah melihat kondisi di lapangan.

Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah, Sabarudin Hulu menyampaikan, sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sudah menjadi kewajiban  Pemerintah Kabupaten Kudus memberikan kepastian dalam hal kajian dan analisa kemanfaatan pembangunan jembatan.

Ini mengingat sejak tahun 2013, Lurah Sunggingan telah mengajukan permohonan melalui Musrenbang dan belum memperoleh kepastian apakah pengajuan tersebut disetujui atau tidak. Apalagi, melihat kondisi jembatan saat ini sangat memprihatinkan dan membahayakan keselamatan masyarakat yang menggunakannya.

 Selanjutnya, Ombudsman Jawa Tengah melakukan monitoring tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten Kudus.

“Kami imbau agar masyarakat berhati-hati dalam menggunakan jembatan tersebut dan sebaiknya menggunakan jembatan yang layak demi keselamatan sembari menunggu hasil kajian pemkab kudus.” tutup Sabarudin.

 

Editor: Supriyadi

Ombdusman Jateng Sidak Gedung SD Rusak di Mlowokarangtalun Grobogan, Ini Rekomendasinya

Pelaksana Tugas (Plt) Ombudsman Jawa Tengah Sabarudin (baju biru) saat mengunjungi SD 1 Mlowokarangtalun, Kecamatan Pulokulon, Grobogan, Kamis (30/3) sore. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Plt Kepala Ombudsman Jawa Tengah Sabarudin meminta Pemkab Grobogan lewat dinas terkait segera memperbaiki gedung SD yang rusak di wilayah tersebut. Hal itu disampaikan setelah melangsungkan sidak di SD 1 Mlowokarangtalun, Kecamatan Pulokulon, Grobogan, Kamis (30/3/2017) sore.

“Kamis kemarin, saya mengunjungi SD 1 Mlowokarangtalun yang dilaporkan kondisinya rusak berat. Kita cek kesini untuk melihat seberapa parah kerusakannya,” kata Sabarudin pada wartawan, Jumat (31/3/2017).

Dari hasil investigasi di lapangan, kondisi bangunan SD tersebut rusak berat. Atap bangunan rusak parah dan menyebabkan air hujan masuk dalam kelas. Kondisi ini menjadikan siswa tidak nyaman dalam belajar.

“Kerusakan gedung sekolah tersebut sudah beberapa kali disampaikan kepada Kepala UPTD. Namun belum ada realisasi perbaikannya,” ujarnya.

Sabarudin meminta agar kepala UPTD melakukan pendataan kondisi sekolah rusak di wilayah kerjanya. Selanjutnya, data tersebut segera disampaikan pada Dinas Pendidikan Grobogan.

“Tim Ombudsman Jateng masih melakukan telaah atas hasil temuan investigasi. Setelah itu, segera kita sampaikan saran kepada Bupati Grobogan dan Ketua DPRD Grobogan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kasi Sarpras Dinas Pendidikan Grobogan Sukisno menyatakan, gedung SD 1 Mlowokarangtalun yang rusak tersebut sudah dialokasikan anggaran perbaikan sekitar Rp 365 juta pada tahun 2017 ini. Dana ini rencananya dipakai untuk merehab lima bangunan kelas dan membuat satu ruang perpustakaan.

Editor : Akrom Hazami

Ombudsman Awasi Pungli Sekolah di Pati

Plt Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah Sabaruddin Ulu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah sampai saat ini masih mengawasi kemungkinan adanya pungutan liar (pungli) yang dilakukan sekolah di Pati. Hal itu untuk menjamin pendidikan yang berkualitas dan tidak membebani masyarakat.

Salah satu yang masih menjadi perhatian Ombudsman adalah SMPN 1 Jakenan yang beberapa waktu lalu terbukti melakukan pungutan melalui Komite Sekolah. Karena itu, Plt Kepala Ombudsman Perwakilan Jateng Sabaruddin Hulu meminta kepada Bupati Pati untuk aktif melakukan pengawasan terhadap sekolah.

“Kami juga peringatkan kepada Dinas Pendidikan Pati untuk ikut melakukan pengawasan. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, Komite Sekolah dilarang melakukan pungutan. Sumber dana pendidikan juga dilarang dari pabrik rokok, alkohol dan partai politik,” ujar Sabaruddin, Jumat (24/2/2017).

Pungli yang dimaksud, kata Sabaruddin, pihak sekolah atau komite menentukan nominal sumbangan yang dibebankan kepada orang tua murid, bersifat dipaksakan, dan ada jangka waktu batasnya. Sesuai dengan aturan, kondisi tersebut masuk dalam klasifikasi pungli. Hal itu yang dilarang dilakukan sekolah maupun komite.

“Saat ini, kami masih melakukan pengawasan terhadap SMPN 1 Jakenan yang beberapa waktu lalu melakukan pungli. Pengawasan sangat penting agar hal serupa tidak dilakukan lagi,” tuturnya.

Bila dalam pengawasan tersebut masih ada unsur pungli atau maladministrasi, Ombudsman akan memberikan sanksi sesuai kewenangannya yang tercantum dalam UU Nomor 37 Tahun 2008. Pihaknya akan memberikan rekomendasi yang wajib dilakukan, baik dalam bentuk pembenahan maupun sanksi administrasi.

Dalam rangka mewujudkan pendidikan yang ideal sesuai yang dicita-citakan negara, pihaknya mengajak masyarakat untuk proaktif ikut mengawasi bila ada pungli yang terjadi di sekolah. Sebab, negara sudah menggelontorkan anggaran yang besar untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Dengan demikian, sekolah atau komite tidak perlu lagi melakukan pungutan liar.

Editor : Kholistiono

Pemkab Pati Didesak Buat Perbup yang Mengatur Seleksi Calon Perangkat Desa

Plt Ketua Ombudsman RI Jawa Tengah Sabaruddin Hulu meminta Pemkab Pati membuat perbup yang mengatur seleksi calon perangkat desa lebih rinci. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Pemkab Pati didesak Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah untuk membuat Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur seleksi calon perangkat desa. Desakan itu dilakukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Ombudsman RI Jawa Tengah Sabaruddin Hulu, usai mendatangi Ruang Joyokusumo Setda Pati, Kamis (23/2/2017).

Dia melihat, ada aturan seleksi perangkat desa di Pati yang tidak tuntas yang mengakibatkan gejolak di masyarakat pada saat penjaringan calon perangkat desa beberapa waktu lalu. Dalam Perda Kabupaten Pati Nomor 2 tahun 2015 tentang Perangkat Desa menyebutkan, sumber dana seleksi calon perangkat desa diambil dari APBD dan sumber lain yang sah.

Klausul tersebut dianggap terlalu umum yang menyebabkan panitia seleksi mengambil dana dari calon terlalu besar. Karena itu, Sabaruddin meminta kepada Pemkab Pati untuk segera mengusulkan pembentukan perbup yang mengatur secara rinci klausul sumber-sumber yang sah, sehingga tidak membuat gejolak saat panitia memungut dana yang nilainya fantastis.

“Kami peringatkan, jangan sampai pemungutan dana itu memberatkan calon. Apalagi, tidak ada landasan hukumnya. Dalam Pasal 31 dan 32 UU Nomor 25 Tahun 2009 menyebutkan, setiap tarif biaya yang dipungut dalam hal pelayanan publik wajib ada persetujuan dari DPR atau DPRD,” kata Sabaruddin.

Dalam kasus di Desa Tambakromo, Kecamatan Tambakromo, Pati, pemungutan sumber dana untuk seleksi calon perangkat desa tanpa melalui persetujuan dari DPRD. Karenanya, pihaknya akan melakukan kajian lebih lanjut terkait dengan permasalahan tersebut.

Baca juga : Ombudsman Jateng Soroti Mahalnya Biaya Seleksi Perangkat Desa di Pati
“Tadi, sudah saya peringatkan agar Pemkab Pati dan kepala desa untuk berhati-hati. Apalagi biaya yang dibebankan calon sangat tinggi, itu sangat memberatkan. Jika mekanisme itu dibiarkan, perangkat desa hanya akan diisi orang-orang yang punya duit,” imbuhnya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan Kabupaten Pati Sudiyono mengatakan, dari 401 desa di Kabupaten Pati, permasalahan seleksi calon perangkat desa sangat bervariasi. Ada beberapa desa yang tidak memungut sumber dana dari calon, ada pula yang memungut dana dari calon.

Pihaknya akan melakukan telaah dan pemeriksaan lebih lanjut terkait permasalahan tersebut agar tidak ada penyimpangan dalam proses penjaringan calon perangkat desa. Dia berharap, kepala desa ke depan bisa menjadikan persoalan yang ada menjadi sebuah pembelajaran agar perangkat desa diisi oleh orang-orang yang punya kualitas.

Editor : Kholistiono

Sungai Wulan Tercemar, Ombudsman Curiga dari Jepara

Muchammad Agus Ardiansyah, perwakilan Ombudsman Jateng. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Muchammad Agus Ardiansyah, perwakilan Ombudsman Jateng. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Selain mendatangai Samsat dan Disdukcapil, Ombudsman juga mendatangi Kantor Lingkungan Hidup. Hal itu terkait dengan adanya keluhan tentang sungai Wulan yang tercemar di Kudus.

Muchammad Agus Ardiansyah, perwakilan Ombudsman Jateng mengatakan kalau keluhan masyarakat dilontarkan lewat media sosial, Twitter. Meski sudah ada jawaban via Twitter pula, namun pihak Ombudsman tetap menyelidikinya.

“Kami sudah bertemu dengan pihak KLH Kudus, dan kami juga sudah menelusuri sungai Wulan yang menjadi keluhan warga. Namun diduga yang menjadi penyebab utama dari pencemaran adalah dari Jepara,” katanya kepada MuriaNewsCom, Kamis (20/10/2016).

Menurutnya, hal itu berdasarkan pantauan langsung dengan menyusuri sungai Wulan. Dari penyusutan yang dilakukan ditemukan kalau air sungai sudah tercemar berasal dari Jepara.

Sementara, lanjutnya, Kudus halnya hulu saja. Sedangkan hilirnya berada di Jepara dan Demak. Hak itu juga menarik kesimpulan dugaan Demak juga berpotensi menjadi sumber pencemaran.

“Kami akan menindaklanjuti hal tersebut, dengan cara mendatangi Demak dan juga Jepara,” ujarnya.

Pihaknya berpesan kepada perusahaan di Kudus. Meski saat ini masih aman namun kemungkinan bisa terjadi. Untuk itulah dia berharap agar perusahaan mampu menjaga limbahnya.

Sementara, Kepala KLH Kudus Heru mengatakan kalau pihaknya maksimal tiga bulan sekali selalu mengecek sungai. Terlebih lagi bagi perusahaan yang mengeluarkan limbah agar tidak mencemari lingkungan.

Editor : Akrom Hazami

Ombudsman Peringatkan Agar  Sekolah di Pati Tak Lagi Lakukan Pungutan

ombudsman

Kedatangan Ombudsman Jateng di Disdik Pati beberapa waktu lalu mengagetkan pejabat Disdik. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah Achmad Zaid kembali menegaskan agar tidak ada lagi pungutan ilegal di sekolah-sekolah yang ada di Pati. Hal itu disampaikan, setelah pihaknya menemukan pungutan liar di SMPN 1 Jakenan.

“Sementara itu, kami baru sebatas memberikan peringatan kepada SMPN 1 Jakenan agar tidak melakukan pungutan sumbangan pengembangan institusi (SPI) secara ilegal kepada wali murid. Kami minta agar tahun depan tidak ada lagi pungutan,” ujarnya saat dihubungi MuriaNewsCom, Sabtu (14/11/2015).

Jika hal itu masih saja dilakukan, kata dia, pihaknya tidak segan akan memberikan tindakan yang lebih tegas lagi. Hal itu diharapkan agar institusi pendidikan di Pati bisa bersih dari praktik yang dilarang peraturan pemerintah pusat.

“Peringatan ini tidak hanya untuk SMPN 1 Jakenan saja, tetapi juga seluruh sekolah di Pati. Praktik ilegal itu tidak bisa dibiarkan mencederai dunia pendidikan di Indonesia sudah dibiayai APBN yang mencapai 20 persen dari total APBN,” pungkasnya. (LISMANTO/KHOLISTIONO)

Ombudsman Jateng Mendadak Datangi Kantor Dinas Pendidikan Pati, Ada Apa?

Komisi Ombudsman Jateng bersama jajaran Disdik Pati bahas persoalan bersama. (MuriaNewsCom/LISMANTO)

Komisi Ombudsman Jateng bersama jajaran Disdik Pati bahas persoalan bersama. (MuriaNewsCom/LISMANTO)

 

PATI – Komisi Ombudsman Jawa Tengah mendatangi Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, Selasa (10/11/2015). Ada tiga hal yang ditanyakan Komisi Ombudsman Jateng kepada Disdik Pati, antara lain adanya masalah kompetensi guru di SMA Negeri 1 Tayu terkait dengan adanya laporan guru yang mengajar tidak sesuai dengan kompetensi.

Tak hanya itu, Komisi Ombudsman Jateng juga mempertanyakan adanya pungutan sumbangan pengembangan institusi (SPI) di SMP Negeri 1 Jakenan yang dilakukan Komite Sekolah.

Juga dipersoalkan, di antaranya masalah ijazah lokal swasta MTs di Waturoyo yang menjadi acuan Paket C di Disdik Pati dan digunakan untuk syarat calon kepala desa.

“Ada tiga pelapor dan tiga hal pengaduan yang ditujukan ke instansi Disdik Pati. Ini kami datang untuk mencari solusi masalah tersebut,” ujar Ketua Komisi Ombudsman Jateng Ahmad Zaid kepada MuriaNewsCom. (LISMANTO/AKROM HAZAMI)