30 Lembaga Keuangan Mikro di Grobogan Diverifikasi OJK

Tim dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat melakukan asistensi dan verifikasi pada 30 lembaga keuangan mikro di Grobogan, Rabu (18/10/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Tim dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hadir di Grobogan, Rabu (18/10/2017). Tujuannya untuk memberikan asistensi dan verifikasi pada 30 lembaga keuangan mikro (LKM) di Grobogan yang mengajukan pembentukan izin usaha dan badan hukum. Pelaksanaan asistensi itu dilangsungkan di ruang rapat Setda Grobogan lantai I.

Kasubag Kelembagaan LKM I OJK Zainul Umam mengatakan, semua LKM yang ada di Indonesia wajib memiliki izin usaha dan badan hukum. Hal itu diatur berdasarkan Undang-undang No. 1/2013 tentang LKM.

“Berdasarkan peraturan ini, semua LKM harus punya badan hukum dan izin usaha. Kalau tidak memiliki ini, bisa terancam sanksi pidana,” tegasnya.

Dijelaskan, badan hukum LKM bisa dalam bentuk perseroan terbatas (PT) maupun koperasi. Untuk bentuk PT, kepemilikan saham LKM paling sedikit sebesar 60 persen harus dimiliki oleh pemeritah daerah.

“Hadirnya UU ini tujuannya untuk memberikan perlindungan pada masyarakat dan memastikan agar LKM dalam beroperasi dapat melaksanakan lembaga keuangan secara sehat. Adanya aturan ini juga memberikan kemudahan bagi LKM dalam menjaga agar usahanya tetap terjaga,” jelasnya

Menurut Umam, LKM merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberiman jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Bentuknya bisa melalui pinjaman dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.

Untuk menjadi LKM yang cakupan usahanya berada di kabupaten maupun kota harus memiliki modal disetor minimum Rp 500 juta. Kemudian, LKM yang cakupan usaha di kecamatan, modal disetornya minimum Rp 100 juta. Sedangkan yang ada di desa atau kelurahan modalnya Rp 50 juta.

Editor: Supriyadi

Ratusan Nasabah Swissindo Kudus Ditolak Bank Mandiri

Koordinator atau Deputi Jenderal UN-Swissiindo Kabupaten Kudus, Mughtanim menunjukkan berkas UN- Swissindo VM1. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Ratusan warga  berbondong-bondong mendatangi Kantor Cabang Bank Mandiri Kudus, Jumat (18/8/2017) pagi.

Kedatangan warga, untuk melakukan registrasi kepada Bank Mandiri Kudus, dengan membawa surat biaya peningkatan kesejahteraan hidup (VM1), dengan mengatasnamakan UN-Swissiindo.

Hanya, pihak bank Mandiri tak memberikan izin masuk untuk melakukan pengurusan. Itu lantaran, pihak Mandiri menolak ada kerjasama dengan UN Swissindo. Meski begitu, warga memilih bertahan di depan kantor sambil berharap dapat terlayani.

Baca Juga : Nah lho…Bupati Pati Juga Diduga Kena Tipu Swissindo

Kordinator atau Deputi Jenderal UN-Swissiindo Kabupaten Kudus, Mughtanim mengatakan, pihaknya datang bersama ratusan warga melakukan registrasi membuka rekening. Rekening tersebut, nantinya dapat dimanfaatkan warga untuk kebutuhan dengan kiriman dari UN-Swissindo.

“Kalau saya datang dari sekitar jam 09.00 WIB kurang, namun ada yang dari jam 07.30 WIB yang datang. Tujuannya untuk membuat rekening guna registrasi VM1,” katanya kepada media di depan kantor cabang Bank Mandiri Kudus.

Dia menjelaskan, kegiatan ini  merupakan  kegiatan awal  dari registrasi  VM1 dari  UN-Swissindo. Sedang Bank Mandiri merupakan bank yang dianggap kerjasama dengan UN-Swissindo.

Disanggung mengenai jumlah warga yang ikut organisasi tersebut, jumlahnya mencapai belasan ribu. Karena, dari dia sudah mencetak sekitar 10 ribu lembar sertifikasi atas nama Swissindo dan VM1.

Editor: Supriyadi

Bikin Bangga, Kudus Terpilih jadi Pilot Project Desa Pandai OJK

Bupati Kudus Musthofa saat bicara di depan publik di kegiatan peresmian pilot project nasional di Desa Karangbener, Bae. (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Kudus – Kabupaten Kudus terpilih sebagai pilot project nasional Desa Pandai Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Acara peresmian berlangsung di Desa Karangbener, Bae, Senin (3/4/2017). 

Acara ini dihadiri Wakil Ketua Komisioner OJK Dr Rahmat Waluyanto, Ketua Kanreg 3 OJK Jateng-DIY M Ihsanuddin, sejumlah kepala perbankan, BUMN, serta pejabat Pemkab Kudus dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir.

Bupati Kudus Musthofa meminta jajaran OPD di Kudus bersama seluruh lurah dan kepala desa bisa memberikan dukungan penuh terhadap literasi keuangan dari program ini. Salah satunya yaitu tabungan pelajar yang bernama Simpel (simpanan pelajar) dinilainya sangat tepat untuk mendidik menabung sejak dini. Yang diharapkan bisa membuat anak bangsa bank minded.

”Saya berharap masyarakat yang dimulai dari pelajar, bisa merencanakan hidup dengan baik dengan literasi keuangan yang juga meningkat,” kata Musthofa. 

Dalam acara tersebut, Musthofa menerima piagam program kerja Desa Pandai OJK. Tentu kepercayaan dari OJK ini akan memberikan motivasi bagi bupati dan masyarakat Kudus untuk semakin melek lembaga keuangan.

Sementara itu, Ketua Kanreg 3 OJK Jateng-DIY M Ihsanuddin mengatakan bahwa Kudus merupakan yang pertama di Indonesia meresmikan desa pandai OJK ini. Dirinya berharap program ini berjalan dengan baik yang akan membawa dampak bagi peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan.

Editor : Akrom Hazami