Curiga UMK Dilanggar, Komisi B DPRD Kudus Sidak ke Perusahaan


Ketua Komisi B DPRD Kudus Muhtamat saat melakukan inspeksi ke salah satu perusahaan terkait pembayaran UMK. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Ketua Komisi B DPRD Kudus Muhtamat mendatangi sejumlah perusahaan di Kudus. Tujuannya untuk memastikan apakah pelaksanaan pembayaran UMK dilakukan sesuai aturan, atau tidak.

Muhtamat datang didampingi sejumlah perwakilan SKPD dari Pemkab Kudus dan juga pihak serikat pekerja. Hal itu untuk menjamin apa yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan berlaku.

“Kami mengecek langsung, apakah sudah dilakukan pembayaran sesuai dengan UMK 2017 ataukah tidak. Jika tidak maka bisa menyalahi aturan yang berlaku,” katanya saat sidak di Mubarookfood, Kamis (16/2/2018)

Dari sidak yang berjalan, semua perusahaan mematuhi. Pihaknya juga bertemu sejumlah buruh untuk memastikan hal sebenarnya. Rombongan juga datang ke perusahaan Kudus Istana Furniture. Hasilnya sama, pembayaran sudah dilakukan sesuai dengan UMK yang berlalu. “Perusahaan tak hanya membayar sesuai dengan UMK semata. Namun juga harus menjamin kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Itu sudah ada dalam aturan yang berlaku,” ungkap dia.

Sementara, Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha  Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus Bambang TW melalui Kabid Hubungan Industri Dwi Yusi Sasepti, menambahkan kalau pekerja tak usah ragu untuk menyampaikan keluhan ihwal UMK yang tak sesuai. “Jadi ibu-ibu, bapak-bapak jangan khawatir. Laporkan saja kalau ada yang tidak sesuai. Kami juga membuka call center untuk aduan tentang penanganan ini, jadi pasti kami tindaklanjuti,” ucapnya pada karyawan.

Pengaduan UMK bisa dilakukan di nomor  082325430077. Petugas dari dinas akan menindaklanjuti sesegera mungkin setiap keluhan.

Editor : Akrom Hazami

Buruh Kudus, Jika Tak Dibayar Sesuai UMK, Hubungi Nomor Ini!

Petugas dari Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha  Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus memasang info nomor pengaduan nilai UMK. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Petugas dari Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha  Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus memasang info nomor pengaduan nilai UMK. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Pemkab Kudus membuat pos aduan bagi para karyawan yang tak mendapat haknya. Dalam pos tersebut, para karyawan yang tidak mendapatkan hak atau dicurangi dalam bekerja dapat lapor. Bahkan laporan cukup via telepon yang disiapkan secara khusus untuk menanganinya.

Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha  Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus Bambang TW melalui Kabid Hubungan Industri Dwi Yusi Sasepti, mengatakan nomor tersebut terdapat dipampang pada kantor. Semua karyawan bisa melaporkan jika sampai ada tindakan yang tidak sesuai.

“Kami menyiapkan hotline pengaduan Upah Minimum Kabupaten Kudus 2017. Nomornya adalah 082325430077. Jadi bagi yang dirugikan dapat menghubungi nomor tersebut,” katanya kepada MuriaNewsCom di tempat kerjanya, Kamis (2/1/2017).

Menurutnya, nomor dipastikan selalu aktif. Khususnya pada saat jam kerja. Nomor dipastikan dapat selalu dihubungi oleh para pekerja. Karena, pihak dinas sudah menyiapkan petugas khusus yang memegang nomor tersebut atau sebagai admin.

Bagi para pelapor diminta tidak usah takut saat memberikan laporan. Pihak Dinas memberikan jaminan keamanan dalam masyarakat melakukan aduan. Untuk itu, masyarakat tak usah khawatir. Namun, pihaknya memasang sejumlah syarat dalam hal memberikan laporan.

Di antaranya dengan memberikan informasi yang benar, identitas pelapor juga harus  sesuai dan juga bersedia untuk dipanggil saat memberikan laporan kepada pemerintah. “Jadi tidak semuanya kami tindaklanjuti. Jika ada yang tidak sesuai, maka kami tidak akan merespons dan menindaklanjuti laporan tersebut,” ujarnya.

Jika berdasarkan laporan sesuai, pihaknya akan melakukan penelusuran lebih lanjut. Dan jika benar terjadi kecurangan, maka hukuman akan dilakukan sesuai dengan aturan. Sebab sampai saat ini tak ada perusahaan yang mengajukan penangguhan.

Dikatakan Yusi, cara tersebut merupakan upaya pemantauan UMK di Kudus dalam bidang karyawan. Sebab cara yang diterapkan adalah selain cara sosialisasi ke perusahaan, penjaringan dari tingkat karyawan juga dilakukan

Dikatakan, beberapa waktu yang lalu sosialisasi kepada perusahaan sudah dilakukan. Dalam sosialisasi, tak hanya pihak perusahaan yang diberikan pengarahan. Namun juga disosialisasikan kepada para pekerja yang tergabung dalam serikat pekerja.

“Kami juga rutin komunikasi dengan SP (serikat pekerja). Sebab mereka adalah mitra kami dalam hal penegakan UMK sesuai dengan aturan,” jelasnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Nilai UMK 2017 di Kudus Tertinggi Se-Keresidenan Pati

Pekerja menyelesaikan pengerjaan bangunan fisik di salah satu infrastruktur di Kabupaten Kudus. (MuriaNewsCom)

Pekerja menyelesaikan pengerjaan bangunan fisik di salah satu infrastruktur di Kabupaten Kudus. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Ini berita gembira untuk warga Kabupaten Kudus. Sebab, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kudus per 1 Januari 2017, tertinggi se-Keresidenan Pati  yakni  Rp 1.740.900,00.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Senin (21/11) sore, resmi menetapkan besaran UMK 2017 untuk 35 kabupaten/ kota yang berlaku per 1 Januari 2017. Keputusan besaran kenaikan UMK tersebut diterbitkan melalui SK No.560/50 Tahun 2016.

Gubernur menyampaikan, UMK ditetapkan berdasarkan rekomendasi bupati/ wali kota serta atas saran dan pertimbangan Dewan Pertimbangan Provinsi Jawa Tengah. UMK tertinggi adalah Kota Semarang sebesar Rp. 2.125.000,- diikuti Kabupaten Demak Rp 1.900.000,- dan Kabupaten Kendal Rp. 1.774.867,00. Sementara, UMK terendah adalah Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp 1.370.000,-.

“Upah minimum adalah upah bulanan terendah. Saya ulangi ya. Upah bulanan terendah. Terdiri dari upah pokok, termasuk tunjangan tetap. Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja atau buruh dengan tingkat paling rendah, yang punya masa kerja kurang dari satu tahun,” tandas Ganjar dikutip www.jatengprov.go.id.

Bagi pekerja/ buruh yang masa kerjanya sudah lebih dari satu tahun, lanjutnya, upah ditetapkan sesuai kesepakatan antara pekerja/ buruh/ serikat pekerja dengan pengusaha (bipartrit). Kesepakatan itu, dengan mempertimbangkan produktivitas dan kemampuan perusahaan.

“Yang lebih dari satu tahun (nanti) dibuat struktur dan skala upah. Ini mesti dibereskan pengusaha dan buruh hingga batasnya 23 Oktober 2017. Ini sebenarnya yang lebih banyak dituntut oleh mereka,” tuturnya.

Ditambahkan, pengusaha yang tidak mampu melaksanakan upah minimum yang telah ditetapkan, dapat mengajukan penangguhan kepada gubernur atau pejabat yang ditunjuk, sesuai peraturan perundang-undangan. Yakni, paling lambat 10 hari sebelum berlakunya keputusan penetapan UMK.

 

Berikut nilai UMK Daerah Jateng

Kota Semarang Rp. 2.125.000,00

Kab. Demak Rp. 1.900.000,00

Kab. Kendal Rp. 1.774.867,00

Kab. Semarang Rp. 1.745.000,00

Kota Salatiga Rp. 1.596.844,87

Kab. Grobogan Rp. 1.435.000,00

Kab. Blora Rp. 1.438.100,00

Kab. Kudus Rp. 1.740.900,00

Kab. Jepara Rp. 1.600.000,00

Kab. Pati Rp. 1.420.500,00

Kab. Rembang Rp. 1.408.000,00

Kab. Boyolali Rp. 1.519.289,00

Kota Surakarta Rp. 1.534.985,00

Kab. Sukoharjo Rp. 1.513.000,00

Kab. Sragen Rp. 1.422.585,52

Kab. Karanganyar Rp. 1.560.000,00

Kab. Wonogiri Rp. 1.401.000,00

Kab. Klaten Rp. 1.528.500,00

Kota Magelang Rp. 1.453.000,00

Kab. Magelang Rp. 1.570.000,00

Kab. Purworejo Rp. 1.445.000,00

Kab. Temanggung Rp. 1.431.500,00

Kab. Wonosobo Rp. 1.457.100,00

Kab. Kebumen Rp. 1.433.900,00

Kab. Banyumas Rp. 1.461.400,00

Kab. Cilacap Rp. 1.693.689,00

Kab. Banjarnegara Rp. 1.370.000,00

Kab. Purbalingga Rp. 1.522.500,00

Kab. Batang Rp. 1.603.000,00

Kota Pekalongan Rp. 1.623.750,00

Kab. Pekalongan Rp. 1.583.697,50

Kab. Pemalang Rp. 1.460.000,00

Kota Tegal Rp. 1.499.500,00

Kab. Tegal Rp. 1.487.000,00

Kab. Brebes Rp. 1.418.100,00.

Editor : Akrom Hazami