Ini Pernyataan Pihak Vihara di Pati Saat Demo Rohingya di Alun-alun

Perwakilan dari pihak vihara Kabupaten Pati Edi Siswanto membacakan pernyataan sikap terkait dengan krisis Rohingya, Jumat (8/9/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Perwakilan dari pihak vihara di Kabupaten Pati, Edi Siswanto memberikan pernyataan sikap terkait dengan isu kemanusiaan Rohingya di Myanmar. Pernyataan itu dibaca di depan puluhan peserta aksi unjuk rasa di kawasan Alun-alun Pati, Jumat (8/9/2017).

Ia mewakili seluruh umat Buddha di Indonesia mengutuk keras pembantaian umat Islam di Myanmar yang dilakukan pemerintah Myanmar dan para biksu Budha.

“Kami umat Buddha di Indonesia hidup di lingkungan Muslim dalam keadaan damai, rukun dan saling membantu, menolong,” seru Edi.

Baca Juga: Demo Rohingya Memanas, Polisi Pati Ini Justru Edarkan Kotak Amal

Lebih lanjut, Edi menyerukan bahwa umat Budha dalam melaksanakan ritual peribadatan selalu dibantu dan dilindungi, serta dijaga umat Islam.

Karena itu, ia meminta kepada pemerintah Myanmar dan para biksu agar segera menghentikan pembantaian dan penindasan terhadap umat Islam di Myanmar demi terciptanya keamanan umat Budha dan biksu di Indonesia, serta negara lainnya.

“Kami meminta kepada Dewan Pimpinan PBB agar menyeret Aung San Suu Kyi dan biksu Ashin Wirathu diadili oleh pengadilan internasional sebagai penjahat kemanusiaan,” seru Edi membacakan pernyataan sikap.

Baca Juga: Polisi Sita Tongkat dan Palu dari Mobil Pendemo Rohingya di Pati

Edi juga mendesak agar penghargaan nobel perdamaian Aung San Suu Kyi dicabut dan pemerintah Myanmar melindungi umat Muslim yang tinggal di Myanmar.

Pernyataan sikap itu dibuat Gerakan Muslim Penyelamat Aqidah (Gempa) yang kemudian dibaca dan ditandatangi Edi mewakili pihak vihara di Kabupaten Pati. Usai pembacaan itu, puluhan massa membubarkan diri.

Editor: Supriyadi

Bupati dan Tokoh Agama di Grobogan Kecam Penindasan Etnis Rohingya Myanmar

Bupati Grobogan Sri Sumarni menyampaikan sambutan saat menghadiri acara pernyataan sikap bersama FKPD, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dilangsungkan di gedung Riptaloka, Setda Grobogan, Rabu (6/9/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, GroboganPemberitaan mengenai penindasan yang dilancarkan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya ternyata juga menjadi perhatian Bupati Grobogan Sri Sumarni.

Bahkan, ia sempat mengecam penindasan tersebut saat menghadiri acara pernyataan sikap bersama FKPD, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dilangsungkan di gedung Riptaloka, Setda Grobogan, Rabu (6/9/2017).

”Apa yang terjadi di Myanmar membuat kita prihatin. Mari kita doakan agar mereka (etnis Rohingya) diberi kekuatan dan pertolongan. Setiap menyimak berita di media massa soal Rohingya, saya merasa sedih,” katanya.

Sri menyatakan, pemerintah pusat melalui presiden telah bertindak untuk menyikapi persoalan tersebut. Sedangkan, warga Grobogan diminta ikut bersolidaritas dengan memanjatkan doa bersama.

Dalam kesempatan itu, Sri sempat berpesan agar masyarakat Grobogan tidak terpancing isu-isu yang menyangkut SARA terhadap persoalan di Myanmar. Masyarakat juga diminta tidak ikut berangkat mengikuti aksi demo yang akan dilangsungkan di kawasan Borobudur, Magelang.

”Pemerintah sudah mengambil sikap. Jadi tidak perlu demo,” imbuhnya.

Dalam acara tersebut, juga dilangsungkan dengan dialog serta pernyataan dari tokoh agama dari perwakilan berbagai agama. Kemudian, acara diakhiri dengan penandatanganan pernyataan sikap bersama dalam rangka menciptakan kondisi Kabupaten Grobogan yang aman dan kondusif.

Editor: Supriyadi

 

Kapolres Imbau Warga Pati untuk Tidak Terprovokasi Isu Rohingya

Kapolres Pati AKBP Maulana Hamdan mengimbau warga Pati untuk tidak terprovokasi dengan isu di Myanmar. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Kapolres Pati AKBP Maulana Hamdan mengimbau kepada masyarakat Pati untuk tidak terprovokasi dengan isu Rohingya. Imbauan itu disampaikan, usai menggelar rapat dengan tokoh lintas agama di Kantor Kesbangpol Pati, Selasa (5/9/2017).

“Masalah Rohingya itu sangat kompleks, bukan soal umat Islam dilukai umat Buddha saja. Ini masalah kemanusiaan, bukan persoalan antarumat beragama. Jadi, warga Pati kami imbau untuk tidak ikut terprovokasi,” kata AKBP Maulana.

Ia menjelaskan, krisis kemanusiaan di Myanmar saat ini sudah mulai melebar. Apa yang ditampilkan di media sosial merupakan potongan-potongan kecil yang dibingkai supaya bercampur dengan isu yang belum tentu kebenarannya.

“Banyak gambar-gambar kekerasan dan pembantaian yang beredar. Setelah ditelusuri Mabes Polri, ternyata hoax dan tidak ada hubungannya dengan krisis di Myanmar. Kalau tidak hati-hati, kita bisa ikut terpancing,” paparnya.

Karena itu, dia menegaskan bila tragedi kekerasan di Myanmar tidak boleh berdampak pada kekerasan di Indonesia. Donasi, doa bersama dan jalur diplomasi dinilai menjadi langkah tepat untuk membantu umat Rohingya di Myanmar.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Pati M Luqman. Pihaknya ikut prihatin dengan apa yang terjadi di Myanmar. Namun, aksi keprihatinan tidak boleh menggadaikan perdamaian yang sudah terjaga dengan baik di Indonesia.

“Sebaiknya kita doakan dengan cara-cara yang sesuai dengan tradisi leluhur bangsa. Tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan, apalagi menindas. Kita harus bijak dalam menyikapi segala sesuatu,” tandas Luqman.

Editor: Supriyadi

Begini Sikap Tokoh Lintas Agama Pati Terkait Tragedi Rohingya di Myanmar

Tokoh lintas agama di Pati menyatakan sikap terkait dengan tragedi etnis Rohingya. Pernyataan sikap dilakukan di Kantor Kesbangpol Pati, Selasa (5/9/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Tokoh lintas agama Kabupaten Pati memberikan pernyataan sikap terkait dengan tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar. Pernyataan sikap itu dibacakan di Kantor Kesbangpol Pati, Selasa (5/9/2017).

Sejumlah tokoh yang hadir dalam pernyataan tersebut, antara lain Kapolres Pati AKBP Maulana Hamdan beserta jajarannya, perwakilan Kesbangpol Pati Amin Prasetyo, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), NU, Muhammadiyah, Banser, Maga Budhi, Majelis Buddhayana Indonesia (MBI), perwakilan Viraha Pati dan Vidya Loka Pekuwon.

Mereka sepakat jika tragedi etnis Rohingya di Myanmar bukan peristiwa kebencian antarumat beragama, tapi tragedi kemanusiaan dengan akar masalah yang sangat kompleks. Karena itu, mereka ikut prihatin dengan masalah tersebut.

“Kita sebagai negara dengan umat Muslim terbesar di dunia harus bijak menyikapi kasus di Myanmar. Kita jangan mudah terpancing dengan isu-isu di media sosial yang belum tentu kebenarannya, sehingga berpotensi merusak kerukunan umat beragama yang sudah terjalin baik di Indonesia,” ujar AKBP Maulana.

Menurutnya, keprihatinan terhadap etnis Rohingya di Myanmar harus dilakukan dengan cara yang positif, seperti donasi dan doa bersama agar mereka diberikan keselamatan. Sementara jalur diplomasi dan bantuan kemanusiaan diserahkan kepada pemerintah.

Karenanya, ia mengimbau kepada masyarakat Pati untuk tidak terprovokasi dengan isu bernuansa SARA yang beredar di media sosial terkait dengan umat Muslim Rohingya. Pasalnya, Pati sudah lama dikenal sebagai daerah yang menjadi miniatur kerukunan antarumat beragama.

“Mari kita jaga persatuan dan kesatuan, serta keutuhan kerukunan antarumat beragama khususnya di Kabupaten Pati. Jangan sampai kerukunan yang sudah terbina dengan baik, tergadaikan karena menanggapi isu SARA di medsos yang belum tentu kebenarannya,” pesan AKBP Maulana.

Editor: Supriyadi

MUI Jateng Desak Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi Dicabut

Aung San Suu Kyi (Reuters via BBC)

MuriaNewsCom, Semarang – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah menyatakan mengutuk keras aksi kekejaman dan pembantaian yang terjadi pada komunitas muslim Rohingya, di wilayah Arakan, Rakhine, Myanmar. MUI mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap tegas.

Salah satunya mendesak Presiden Indonesia Joko Widodo untuk mengajak kepala negara di ASEAN untuk mengeluarkan keanggotaan Myanmar di ASEAN.

Wakil Ketua Umum MUI Jawa Tengah, Prof Dr H Ahmad Rofiq MA dalam siaran persnya mengatakan, Kekejian militer Myanmar telah melakukan pembantaian dengan kejam terhadap warga muslim Rohingya.

”Penguasa Myanmar, Aung San Suu Kyi sebagai peraih Nobel Perdamaian, justru tidak berbuat apapun untuk menghentikannya, malah membiarkan,” katanya.

Oleh karenanya, MUI juga mendesak Royal Swedish Academy of Sciences Karolinska Institut Norwegian Nobel Committee untuk mencabut nobel perdamaian yang diberikan padanya.

“MUI Jawa Tengah mengutuk keras atas kekejian, kekejaman, dan kebrutalan militer Myanmar terhadap muslim Rohingya termasuk rezim penguasa dan pimpinan agama mayoritas yang melakukan pembiaran,” ujarnya.

Pihaknya juga Mendesak Presiden RI agar melibatkan Masyarakat ASEAN untuk meninjau dan mempertimbangkan kembali keanggotaan Myanmar di ASEAN. Karena dianggap sudah tidak pantas lagi untuk duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dalam komunitas masyarakat ASEAN.

“Mendesak para pemimpin agama di ASEAN, terutama pimpinan Buddha agar mengambil langkah kongkret untuk menghentikan kebiadaban tersebut atas nama agama,” kata dia.

Umat Islam di Jawa Tengah dan seluruh Indonesia juga disarankan untuk membaca qunut nazilah dan saalat ghaib bagi muslim Rohingya dan mendoakan semoga dicatat Allah sebagai para syuhada’.

“Kami juga menyerukan kepada aktivis kemanusiaan Indonesia dan internasional untuk menggalang dana guna membantu dan meringankan penderitaan para muslim di Rohingya,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha