Mau Tahu Kapan Penyebaran Politik Uang Dilakukan? Perhatikan 3 Waktu

Ilustrasi

Ilustrasi

 

PILKADA – Bawaslu memetakan waktu serangan politik uang yang dilakukan para calon bupati di Pilkada, jelang 9 Desember 2015.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Humas Bawaslu Jateng Teguh Purnomo dalam rilis pers mengatakan, pada Rabu tanggal 9 Desember 2015 merupakan tonggak sejarah pilkada langsung pertama digelar di seantero Indonesia.

“Yang jelas, karena pemungutan suara dimulai 9 Desember pagi akan diakhiri pukul 13.00 WIB, potensi politik uang bisa muncul,” katanya.

Yakni pada dini hari yang dikenal dengan serangan fajar, pagi hari yang dikenal dengan serangan duha dan siang hari menjelang penutupan pemungutan suara yang dikenal sebagai serangan zuhur.

Aturan main yang diterapkan pengawas adalah, bagaimana politik uang ini bisa dicegah, oleh karenanya upaya preventifnya dengan mengamankan barang bukti yang ada sampai setidaknya pemungutan dan penghitungan suara di TPS selesai dilaksanakan.

Hal ini dilakukan untuk mencegah jangan sampai pilihan masyarakat terpengaruh dan ternodai dengan adanya politik uang tersebut. Namun demikian, jika ternyata memenuhi unsur pidana setelah dibahas di sentra gakkumdu, maka proses pidana akan dilanjutkan sesuai prosedur yang ada.

Karenanya, Pengawas Pemilu bertugas menghindarkan dari adanya praktik pelanggaran, kecurangan dan manipulasi suara yang disebabkan oleh pada 5 aspek dalam pungut hitung yaitu adanya politik uang, keterlibatan aparat, pemanfaatan atau penyalahgunaan logistik pemilihan, akurasi data pemilihan dan penggunaan hak pilih, serta profesionalitas dan netralitas petugas KPPS. (AKROM HAZAMI)

Ironis, Ternyata Blora, Grobogan, Demak dan Rembang Rawan Politik Uang

money_politik

 

REMBANG – Dari data Indeks Kerawanan Pemilu ( IKP ) yang dibuat oleh Bawaslu Republik Indonesia, potensi politik uang kemungkinan terjadi di tiga daerah di Keresidenan Pati. Yaitu Blora, Grobogan dan Rembang.

Adalah Blora dengan IKP 3,0; Demak IPK 2,5; Grobogan 3,5; dan Rembang 4,5. Penilaian itu didasarkan pada indek skerawanan politik uang yang dikeluarkan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Dari data itu, Jawa Tengah memperoleh point 2,5 dari poin maksimal 5 angka. Angka 2,5 termasuk dalam posisi rawan dan bisa jadi di Jawa Tengah tingkat politik uangnya tinggi.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Humas Bawaslu Jateng Teguh Purnomo mengatakan, praktik politik uang bisa dikemas dalam beragam modus. “Pada pelaksanaan pilkada, kedekatan figur calon kepala daerah yang berdekatan dengan pemilih langsung membuat kemungkinan politik uang juga semakin massif dalam pilkada,” katanya dalam rilis pers yang diterima.

Faktor banyaknya jumlah penduduk miskin suatu daerah menjadi salah satu hal yang dilihat dalam memetakan potensi kerawanan pemilih yang bisa menjadi target politik uang. (AKROM HAZAMI)