Kakek Sebatang Kara di Gubuk Reyot Grobogan Dapat Bantuan Dinas Sosial

MuriaNewsCom, GroboganBerita tentang kondisi seorang kekek renta yang tinggal di gubug reyot di Dusun Karasan, Desa Tuko, Kecamatan Pulokulon akhirnya mendapat perhatian dari Dinas Sosial Grobogan. Hal ini bisa dilihat dengan adanya kunjungan yang dilakukan Kepala Dinsos Grobogan Andung Sutiyoso ke rumah kakek berusia 80 tahun bernama Sumardi tersebut.

Selain memastikan kondisinya, pihak dinsos juga melakukan pendataan dan koordinasi dengan pihak kecamatan dan desa yang mendampingi kunjungan ke rumah Mbah Sumardi. Sebelum beranjak dari lokasi, bantuan beras dan bahan makanan lainnya diserahkan buat kakek yang tinggal seorang diri di gubug reyot dari bahan bambu tersebut.

Baca: Sebatang Kara di Gubuk Reyot, Kisah Hidup Kakek 80 Tahun di Grobogan Ini Bikin Nyesek

“Bantuan yang kita berikan pada tahap awal baru berupa bahan makanan. Dalam waktu dekat, akan kita upayakan bantuan lagi pada Mbah Sumardi,” jelas Andung, Kamis (1/2/2018).

Untuk penyaluran bantuan lainnya pada Mbah Sumardi ternyata menemui sedikit kendala. Hal ini terjadi karena Mbah Sumardi saat ini sudah tidak memiliki dokumen kependudukan, seperti KTP dan KK.

“Padahal dokumen ini sangat penting supaya bisa kita masukkan dalam program sosial, kesehatan atau penanggulangan kemiskinan. Kami sudah minta pihak desa dan kecamatan agar membantu menguruskan dokumen kependudukan buat Mbah Sumardi,” katanya.

Kepala Dinsos Grobogan Andung Sutiyoso (tengah) berfoto bersama usai menyerahkan bantuan beras pada Mbah Sumardi (dua dari kiri) warga Dusun Karasan, Desa Tuko, Kecamatan Pulokulon. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Seperti diberitakan, kondisi seorang kekek renta yang tinggal di Dusun Karasan, Desa Tuko, Kecamatan Pulokulon membuat iba banyak orang. Soalnya, kakek bernama Sumardi tersebut, saat ini tinggal sendirian di sebuah gubug reyot dari bambu berukuran sekitar 4 x 5 meter.

Ironisnya, lahan yang digunakan untuk mendirikan gubug oleh kakek berumur 80 tahun tersebut bukan miliknya sendiri. Namun, tanah pekarangan milik tetangganya yang peduli dengan kondisinya.

Rumah gubug itu dulunya sempat dihuni Sumardi bersama ibu serta istrinya. Namun, keduanya sudah meninggal. Akhirnya, Sumardi yang tidak memiliki anak tersebut tinggal sendirian hingga sekarang.

Sebelumnya, Sumardi masih mampu bekerja seadanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, untuk sekedar makan saat ini, dia hanya mengandalkan kebaikan tetangganya saja karena kondisinya sudah renta. Meski hidupnya berada dibawah garis kemiskinan, namun hingga saat ini, Sumardi mengaku belum menerima bantuan dari pemerintah.

Editor: Supriyadi

Sebatang Kara di Gubuk Reyot, Kisah Hidup Kakek 80 Tahun di Grobogan Ini Bikin Nyesek

MuriaNewsCom, GroboganKondisi seorang kekek renta yang tinggal di Dusun Karasan, Desa Tuko, Kecamatan Pulokulon membuat iba banyak orang. Soalnya, kakek bernama Sumardi tersebut, saat ini tinggal sendirian di sebuah gubug reyot dari bambu berukuran sekitar 4 x 5 meter.

Ironisnya, lahan yang digunakan untuk mendirikan gubug oleh kakek berumur 80 tahun tersebut bukan miliknya sendiri. Namun, tanah pekarangan milik tetangganya yang peduli dengan kondisinya.

”Saya sudah tinggal di sini lebih dari 20 tahun. Sekarang hanya sendirian,” kata Sumardi dalam Bahasa Jawa, Selasa (30/1/2018).

Rumah gubug itu dulunya sempat dihuni Sumardi bersama ibu serta istrinya. Namun, keduanya sudah meninggal. Akhirnya, Sumardi yang tidak memiliki anak tersebut tinggal sendirian hingga sekarang.

Sebelumnya, Sumardi masih mampu bekerja seadanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, untuk sekedar makan saat ini, dia hanya mengandalkan kebaikan tetangganya saja karena kondisinya sudah renta. Meski hidupnya berada dibawah garis kemiskinan, namun hingga saat ini, Sumardi mengaku belum menerima bantuan dari pemerintah.

”Untuk makan hanya mengandalkan tetangga kiri kanan yang peduli. Kalau tidak ada yang memberi, saya hanya rebus air,’’ ujarnya dengan nada lirih.

Sementara itu, Kabid Sosial di Dinas Sosial Grobogan Kurniawan menyatakan, pihaknya akan segera mengupayakan penanganan terhadap Sumardi. Untuk penanganan tersebut tidak tertutup kemungkinan akan melibatkan dinas atau instansi terkait lainnya.

”Nanti segera kita cek ke lokasi. Terima kasih atas informasinya,” katanya.

Editor: Supriyadi

Listrik Gratis Dibagikan untuk 6.163 Warga Miskin Jateng

Petugas melakukan perbaikan sambungan listrik. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Pekalongan – Ribuan rumah warga yang puluhan tahun tidak teraliri listrik kini telah terang benderang. Pemprov Jateng memberi bantuan sambungan listrik gratis untuk 6.163 rumah tangga miskin.

Jumlah tersebut adalah bantuan untuk tahun 2017 saja. Sedangkan Pemprov Jateng sendiri telah memberi listrik gratis sejak 2014. Pemberian bantuan dilaksanakan secara simbolis oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo setiap kunjungan ke daerah. Pada Kamis (26/10/2017) giliran bantuan untuk Desa Krandon Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

Desa Krandon mendapat bantuan listrik untuk 12 rumah tangga. Total listrik gratis untuk Kabupaten Pekalongan yakni 316 rumah tangga. Ganjar mengatakan, sambungan listrik gratis dilaksanakan sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan. “Agar saudara kita sama-sama bisa menikmati listrik,” katanya.

Program tersebut dinilai penting karena masih terdapat rumah di Jateng yang belum berlistrik. Dari 9.220.238 rumah tangga, yang belum teraliri listrik masih ada 448,785 rumah. Meski demikian rasio elektrifikasi Jateng terhitung cukup bagus yakni 95,13 persen. Rasio Jateng masih di atas Nasional yang hanya 92 persen. “Rasio kita sudah melebihi target 2017 yang ditetapkan 92 persen. Kita sedang menuju target 2018 capaian rasio elektrifikasi 99 persen,” katanya.

Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Teguh Dwi Paryono menjelaskan, penerima manfaat dibebaskan dari biaya sambungan listrik. Mereka juga mendapat bantuan pulsa listrik sebesar Rp 200 ribu. “Sifatnya stimulan jadi setelah pulsa habis ya diharapkan membayar sendiri, tapi meski prabayar kan yang subsidi jadi murah,” katanya.

Sugiyanto, salah satu penerima sambungan listrik gratis mengatakan dirinya bersyukur mendapat bantuan sebab sudah puluhan tahun rumahnya tidak teraliri listrik. “Kalau malam ya pakai lampu minyak, tapi minyak tanah sekarang susah dan mahal. Pekerjaan saya nasional ee maksudnya serabutan apa saja, penghasilan cuma Rp 50 ribu sehari sudah bagus,” kata pekerja serabutan itu.

Warga Desa Ketanon, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan itu juga mendapat bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH). Sebelumnya ia menggambarkan rumahnya yang hanya berukuran 5 x 7 meter itu seperti kandang kerbau.

“Wah dulu kandang kebo lah, sekarang sudah tembok lantai plester dan atapnya aman tidak bocor,” kata bapak tiga anak itu.

Editor : Akrom Hazami

 

Zakat dari PNS Jateng Digunakan untuk Entaskan Kemiskinan

Seorang warga miskin tengah memulung sampah untuk dijual kembali ke pengepul. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Dana zakat dari para aparatur sipil negara (ASN) atau PNS yang masuk ke Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jawa Tengah akan diutamakan untuk pengentasan kemiskinan di provinsi ini.

Sebanyak 60 persen dana zakat akan disalurkan untuk pengentasan kemiskinan. Hal ini dikatakan Ketua Baznas Provinsi Jateng KH Ahmad Darodji. Menurut dia, Baznas kabupaten/kota di Jawa Tengah telah sepakat mengenai hal ini.

”Ini hasil rapat kerja pimpinan Baznas Provinsi Jateng dan Baznas kabupaten/kota se-Jateng dengan pemerintah daerah yang digelar pada 2-3 Oktober 2017,” katanya.

Menurut dia, 60 persen dana zakat dari ASN maupun orang kaya yang masuk, akan digunakan untuk penanggulangan kemiskinan. Fakir miskin yang dimaksud terbagi menjadi dua, yaitu warga miskin yang sudah tidak produktif atau sudah tidak mungkin bekerja serta warga miskin yang masih bisa produktif.

“Bagi fakir miskin yang sudah tidak produktif, dialokasikan 20 persen dari 60 persen tersebut. Berupa pemberian santunan, jaminan kesehatan, dan beasiswa. Sedangkan yang masih bisa produktif, dialokasikan 40 persen dari 60 persen tersebut,” ujarnya.

Bagi fakir miskin yang masih produktif akan adakan pelatihan-pelatihan keterampilan, diberikan peralatan kerja, sejumlah tambahan suntikan modal, dan pendamping yang memonitor dan mengevaluasi mereka agar kerja tetap jalan.

Gubenur Jateng Ganjar Pranowo menyebut, potensi zakat yang dikumpulkan Baznas sangat besar. Ia menyebut Baznas merupakan partner penanggulangan kemiskinan yang memiliki potensi sangat besar. Sebab, dana zakat yang diperoleh langsung dapat segera disalurkan kepada warga yang terindikasi miskin.

“Baznas ini kalau saya lihat potensinya nggilani, gedhe banget. Saya merasa ini partner saya karena tidak banyak cerewet tapi langsung eksekusi,” katanya.

Baca : Penghasilan Warga Miskin di Jateng Rata-rata Rp 333 Ribu Per Bulan

Menurutnya, selama ini Baznas sangat membantu penurunan kemiskinan, salah satunya dengan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH). Program tersebut mampu menjadi stimulan masyarakat untuk menumbuhkan spirit gotong royong karena mereka juga ikut membantu dengan mengumpulkan dana swadaya untuk perbaikan RTLH di sekitarnya.

Melihat besarnya potensi tersebut, Ganjar mendorong agar seluruh kabupaten/ kota di Jawa Tengah segera membentuk Baznas. Sehingga dana zakat yang dikumpulkan dapat langsung digunakan untuk persoalan-persoalan kemiskinan.

Saat ini, ada beberapa daerah yang belum membentuk zakat. Di antaranya Kabupaten Blora, Kabupaten Magelang dan Pemalang.

Untuk Blora, pengurus Baznas tinggal menunggu dilantik, di Magelang masih menunggu rekomendasi dari Baznas pusat. Sedangkan di Pemalang baru tahap seleksi pengurus.

“Ini merupakan salah satu kekuatan umat Islam yang bisa ditunjukan dengan cara yang baik dan dahsyat. Maka saya selalu mendorong untuk segera dibentuk. Kalau perlu saya surati,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Setengah Tahun Terakhir 43 Ribu Warga Jateng Tak Lagi Miskin

Warga miskin di Kabupaten Blora. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng Sri Puryono menyebut, dalam waktu enam bulan jumlah warga miskin di Jawa Tengah berkurang sebanyak 43,03 ribu jiwa.

Data tersebut berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah. Jika dibandingkan  dengan  jumlah  penduduk  miskin  pada September 2016, selama enam bulan tersebut  terjadi penurunan jumlah  penduduk miskin sebesar 43,03 ribu orang.

“Sementara apabila dibandingkan dengan Maret 2016 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 56,17 ribu orang dari total 4,50 juta orang (13,27 persen),” ujarnya.

Saat ini Pemprov Jateng tengah menggenjot perbaikan infrastruktur untuk mempercepat upaya penurunan angka kemiskinan. Sri Puryono menyebut, dengan infrastruktur yang baik, akses perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan lainnya juga semakin baik.

“Dengan begitu diharapkan dapat menjadi salah satu bagian memutus mata rantai kemiskinan,” katanya.

Pemerintah juga terus mendorong kerja sama dengan industri, khususnya industri padat karya dengan mempermudah perizinan. Bahkan, beberapa waktu lalu, di stand PRPP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah melayani perizinan pabrik gula baru dengan nilai investasi Rp 1,3 triliun dalam waktu tidak lebih dari tiga jam.

”Kerja sama dengan industri juga didorong di SMK-SMK, baik negeri maupun swasta, sehingga dapat menekan angka pengangguran setelah lulus,” terangnya.

Data BPS jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pada Maret 2017 sebesar 4,45 juta orang (13,01 persen).

Editor : Ali Muntoha

Ganjar : Kudus Aneh, Kemiskinan Rendah tapi Pengangguran Tinggi


Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat memaparkan kondisi wilayah di provinsi setempat di Kudus, Selasa. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memaparkan tentang kondisi wilayah Jateng yang masih banyak memiliki pekerjaan rumah (PR). Seperti tugas dalam mengentaskan kemiskinan yang masih menjadi persoalan bagi pemerintah.

Ganjar menyebutkan, di wilayah Eks Keresidenan Pati, Kudus adalah salah satunya. Baginya Kudus merupakan kota yang aneh. Kudus merupakan kota dengan tingkat kemiskinan yang rendah, tapi justru penganggurannya tinggi.

“Ini aneh, Kudus itu kemiskinan rendah. Bahkan dibandingkan dengan wilayah lain merupakan wilayah yang baik. Tapi anehnya itu pengangguran kok tinggi,” katanya saat sambutan di Pendapa Kabupaten Kudus dalam acara Musrenbang Wilayah, Selasa (14/3/2017).

Bahkan tingkat pengangguran di Kudus tertinggi di Eks Kerisidenan Pati.  Meski begitu, dia meyakini jika para penganggguran yang ada merupakan kalangan yang tak punya keterampilan. Sebab diketahui, di sektor bordir Kudus amat membutuhkan tenaga.

Secara general, Jateng masih mempunyai PR dalam hal pengetasan kemiskinan. Dirinya mengklaim menjadi gubernur yang gagal dalam mengentaskan kemiskinan.

“Mengenaskan kemiskinan beratnya minta ampun, saya harus mengakui gagal dan kok ya gak habis-habis itu kemiskinan di Jateng,” ucapnya .

Editor : Akrom Hazami