Tunggu Juknis, Izin Cantrang di Pati Belum Bisa Diproses

MuriaNewsCom, Pati – Keputusan pemerintah mengizinkan kembali kapal cantrang beroperasi memang membuat nelayan sumringah. Hanya saja, hal itu terlihat semu. Pasalnya, semua izin akan kapal cantrang mulai dari tonase dan ukuran, hingga kini belum bisa diproses oleh pihak pelabuhan.

Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Bajomulyo Pati Japar Lumban Gaol mengatakan, layaknya nelayan yang menunggu kepastian aturan, pihaknya juga menunggu edaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan soal petunjuk teknis (Juknis) pengurusan izin untuk alat tangkap ikan jenis cantrang.

“Artinya, kami belum bisa memprosesnya lebih lanjut,” katanya yang juga Plt kelapa Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Rembang  saat dihubungi MuriaNewsCom Rabu (24/1/2018).

Diakuinya, selama ini banyak nelayan cantrang baik di Pati dan Rembang yang datang kepadanya guna keperluan izin. Bahkan sejumlah nelayan cantrang juga tak sabar berlayar lantaran sudah ada statement diperbolehkannya kapal cantrang.

Hanya, kata dia, nelayan harus lebih sabar menunggu izin. Karena, tanpa adanya surat dari kementerian pihaknya tak tahu kriteria cantrang dan syarat yang harus dipenuhi dari pihak nelayan cantrang.

Disinggung soal adanya kapal cantrang yang beroperasi, dia mengutarakan belum ada yang berani berlayar lantaran izin yang belum kelar. “Namun saya tidak tahu jika ada yang berlatar diam-diam,” imbuhnya.

Editor: Supriyadi

Cerita Ganjar Melobi Menteri Susi soal Kapal Cantrang

MuriaNewsCom, Semarang – Di balik kebijakan Presiden Joko Widodo dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang mencabut sementara larangan cantrang, ternyata ada peran Gubernur Ganjar Pranowo, yang gigih melobi sang menteri.

Dari enam wilayah yang diperbolehkan cantrang beroperasi, lima di antaranya di Jawa Tengah. Kepada wartawan, Ganjar menceritakan bahwa sebelum Susi mengumumkan di tengah demo nelayan di Jakarta  17 Januari 2018, dirinya sudah mencapai kesepakatan dengan Susi tentang pemberian diskresi perpanjangan masa peralihan cantrang di Jateng.

Pemberian diskresi itu dilakukan melalui surat menteri Susi nomor: 18/MEN-KP/1/2018 tertanggal 12 Januari 2018.

Surat tersebut merupakan balasan surat Ganjar tentang permohonan perpanjangan waktu penggunaan cantrang. Menariknya, surat Ganjar nomor 523/0000807 itu juga tertanggal 12 Januari.

“Jadi awalnya saya hubungi Ibu Susi soal cantrang ini, singkatnya beliau setuju dan minta saya kirim surat, maka saya kirim saat itu juga dan langsung dibalas hari yang sama,” kata Ganjar, di rumah dinas gubernur, Kamis (18/1/2018).

Surat dari Menteri Susi kepada Gubernur Ganjar Pranowo

Menurut Ganjar, Susi bisa memahami permintaan itu, karena Ganjar menyampaikan data valid. Bahwa dari 6334 kapal di bawah 10 GT, yang sudah mendapatkan bantuan alat tangkap dari pemerintah baru 2341 atau 36,95%. Artinya masih ada 3993 atau 63,05% yang belum mendapatkan bantuan alat tangkap pengganti.

“Yang belum dapat bantuan ya jangan dilarang, mereka tidak bisa cari makan dong. Jadi kalau mau bantu nelayan ya beri bantuan 100 persen dulu,” jelasnya.

Tak cuma ke Susi, Ganjar juga berkomunikasi dengan Presiden Jokowi. Ia menyampaikan bahwa tanggal 17 Januari akan ada demo nelayan di Jakarta.

Ganjar juga menyampaikan kesepakatannya dengan Susi soal izin cantrang. Disepakati Jokowi dan Ganjar akan membicarakan lebih lanjut pada kunjungan presiden di Jateng pada Senin (15/1/2018) lalu.

Yang terjadi kemudian, pada 15 Januari itu Jokowi dan Ganjar justru langsung bertemu perwakilan nelayan di warung sate Batibul Bang Awi Tegal. Hadir 16 nelayan yang merupakan perwakilan dari Tegal, Batang, Pati dan Rembang.

“Hasilnya dicapai kesepakatan dengan nelayan dan Pak Jokowi akan menerima perwakilan yang didemo tanggal 17 di istana untuk mendetilkan solusinya,” kata Ganjar.

Ketika kemudian diumumkan perpanjangan penggunaan cantrang di enam wilayah, Ganjar langsung mengucapkan terimakasih pada Menteri Susi.

“Saya sampaikan terimakasih dan saya akan membantu, yang penting nelayan bisa makan. Bu Susi bahkan mengirim video orasinya pada saya,” terangnya.

Seperti diketahui, Susi mengumumkan perpanjangan cantrang di enam wilayah. Yakni Batang, Kota Tegal, Rembang, Pati, Juwana, dan Lamongan. Syaratnya, izin penggunaan cantrang diberikan selama masa peralihan, nelayan tidak melaut keluar dari Pantai Utara Pulau Jawa, tidak menambah kapal, dan harus melakukan pengukuran ulang kapal.

KKP juga membentuk satuan tugas (satgas) pengalihan alat tangkap. Satgas bertugas mendata seluruh nelayan cantrang yang belum melakukan pengalihan alat tangkap. Satgas juga membantu nelayan dalam pengurusan di bank untuk mendapat kemudahan dalam kredit pembiayaan alat tangkap pengganti.

Editor : Ali Muntoha

Kirab Satu Sura di Solo, Ganjar dan Para Menteri Pun Tak Boleh Selfie

Menteri Dalam Negeri Thajo Kumolo (kiri), Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (tengah) dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat mengikuti proses kirab malam satu Suro, di Pura Mangkunegaran, Surakarta. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Surakarta – Gubernur Jateng Ganjar Pranowo bersama sejumlah menteri mengikut prosesi kirab pusaka malam satu Sura di Pura Mangkunegaran, Surakarta, Rabu (20/9/2017) malam.

Para menteri yang ikut dalam proses itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, yang sejak pagi sudah berada di Jawa Tengah.

Ganjar bersama para menteri mengikuti prosesi dengan mengenakan baju tradisional dan berjalan tanpa alas kaki. Hal tersebut merupakan tata krama untuk mengikuti ritual tersebut agar berjalan dengan khusyuk dan khidmat.

Selain berjalan tanpa alas kaki peserta kirab juga diwajibkan untuk tidak berbicara, atau tapa bisu selama prosesi berlangsung. Bahkan para peserta juga dilarang berswafoto, karena akan mengurangi nilai dari ritual sakral itu sendiri.

“Semua peserta kirab tidak boleh pakai selop dan HP harus dimatikan. Tidak boleh selfie karena ini nanti akan mengurangi nilai dari proses upacara sendiri. Jadi ini bukan karnaval atau pawai tapi ini memang prosesi kirab ritual jadi harus kita hormati,” kata Panitia Pelaksana Kirab Pusaka satu Suro Pura Mangkunegaran, Joko Pramudyo.

Menteri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah sangat mendukung adanya kirab malam Satu Suro ini, karena juga bisa meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Surakarta. Sehingga dengan banyak turis-turis tersebut perekonomian masyarakat mulai dari perhotelan, kerajinan tangan dan kuliner dari pelaku UMKM akan laku.

Dia juga berpesan agar kota-kota heritage seperti, Surakarta dan Yogyakarta tidak meninggalkan adat istiadat dan tradisi budaya meski tetap harus memajukan daerahnya dengan kemajuan teknologi.

“Sangat mendukung karena yang banyak menghasilkan devisa ya dari pariwisata itu. Pokoknya Solo boleh modern, Jogja juga boleh modern tetapi jangan meninggalkan adat istiadat dan tradisi budaya,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Menteri Susi Heran Nelayan Pantura Masih Ribut Cari Ikan Rucah: Nggo Opo, Pakan Bebek?

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menunjukkan jaring ramah lingkungan yang diberikan pada nelayan di Jateng. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Semarang – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memastikan, tak ada lagi perpanjangan masa transisi pelarangan alat tangkap cantrang bagi nelayan di Jawa Tengah. Izin penggunaan cantrang itu akan berakhir 31 Desember 2017 mendatang.

“Tidak ada perpanjangan lagi, masa transisi (Dari cantrang ke alat penangkap ikan yang ramah lingkungan) sampai 31 Desember 2017,” kata Susi.

Menteri Susi menyebutkan bahwa hingga saat ini pemerintah telah menyerahkan bantuan paket alat penangkapan ikan ramah lingkungan kepada nelayan yang memiliki kapal berukuran di bawah 10 gross ton sebanyak 30 persen. Jumlah setara dengan 2.000 paket dari total 7.255 nelayan.

Ia menjelaskan bahwa penggantian alat penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah melindungi mata pencaharian para nelayan.

“Pemerintah saat ini memperhatikan dan memastikan perlindungan kepada nelayan, kita harus memastikan bahwa laut itu ada banyak ikannya terus menerus untuk masa depan, tidak hanya untuk sekarang,” ujarnya.

Susi mengajak nelayan di wilayah pantai utara (pantura) Provinsi Jateng untuk menangkap ikan yang mempunyai nilai jual tinggi agar kesejahteraannya meningkat.

“Lainnya (nelayan) sudah di Arafuru dan Natuna. Dapatnya ikan kakap, kerapu, tengiri, senangin, gogokan. Lha kok nelayan pantura malah cari ikan rucah (ikan kecil-kecil). Nggo opo, pakan bebek?” ujarnya.

Para nelayan juga diajak menjaga kekayaan laut dari berbagai praktik pencurian ikan oleh nelayan asing.

Ia juga menyebut pemerintah tidak mempersulit para nelayan kecil. Ia telah mengeluarkan surat edaran kepada kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota bahwa kapal berukuran di bawah 10 GT tidak memerlukan izin apapun ketika melaut.

“Kalau kapalnya di bawah 10 GT, langsung melaut saja, tidak perlu mengurus izin apapun. Syaratnya cuma satu, tidak menggunakan cantrang saat melaut, kalau ketahuan akan saya tangkap,” pungkasnya.

Gubernur Ganjar Pranowo berharap proses peralihan alat tangkap bisa berjalan lancar. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah telah diperintahkan untuk terus mendampingi.

Dia juga menyampaikan aspirasi nelayan agar alat penangkap ikan ramah lingkungan yang sudah diberikan pihak kementerian bisa dimodifikasi sesuai lokalitas yang ada, mengingat kondisi perairan masing-masing wilayah berbeda.

”Kami juga berharap payung hukum penggunaan alat tangkap yang diterapkan lebih luwes. Sehingga tidak menimbulkan persoalan baru. Selama masa transisi, pihak kepolisian pun diharap ikut memberikan pengayoman dan perlindungan kepada nelayan,” terangnya.

Editor : Ali Muntoha

Serahkan Jaring Pengganti Cantrang ke Nelayan Jateng, Menteri Susi : Pemerintah Tak Mempersulit

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyerahkan bantuan alat tangkap pengganti cantrang dan asuransi nelayan. (Antarajateng.com)

MuriaNewsCom, Semarang – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyerahkan ratusan jaring pengganti cantrang kepada nelayan Jateng. Penyerahan bantuan itu dilakukan Rabu (20/9/2017) di halaman Gedung BPPI, Kota Semarang.

Ada 690 alat tangkap ikan dibagikan untuk nelayan dari Semarang, Batang, Demak, Jepara dan Kendal. Alat tangkap itu terdiri dari jaring insang permukaan, jaring insang dasar serta bubu lipat rajungan tipe kubah.

Susi menyebut, alat tangkap itu lebih ramah lingkungan ketimbang cantrang. Menurutnya, pelarangan dan penggantian ini bertujuan untuk melindungan nelayan.

“Penggantian alat tangkap ikan kami manfaatkan untuk melindungi nelayan itu sendiri. Sehingga kami ingin memastikan kekayaan laut Indonesia tetap terjaga untuk kelangsungan masa depan bangsa,” kata Susi.

Ia menyebut, tak bermaksud mempersulit nelayan, tapi menaikan sumber daya ikan laut yang ada saat ini. Ia juga meminta kepada Gubernur Ganjar Pranowo untuk mempermudah fasilitas operasional bagi semua kapal nelayan lokal yang punya kapasitas mesin dibawah 10 GT.

“Asalkan jangan lagi dibebani aturan yang berat, dan mereka tidak boleh memakai cantrang. Sebab, kami perlu nelayan yang sehat, tercukupi modalnya jadi bisa melaut dengan leluasa,” ujarnya.

Dirjen Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja menambahkan, bantuan alat penangkapan ikan ini ditujukan untuk nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran di bawah 10 gross ton dan memiliki kartu nelayan serta tergabung dalam koperasi yang sudah memiliki sertifikat nomor induk koperasi.

Ia mengharapkan bantuan yang merupakan program prioritas Ditjen Perikanan Tangkap ini dapat memperkuat armada perikanan tangkap nasional dan menambah produktivitas penangkapan ikan serta mutu hasil tangkapan sehingga pendapatan dan kesejahteraan nelayan dapat meningkat.

“Bantuan ini merupakan langkah pemerintah menuju tata kelola perikanan Indonesia yang lebih baik,” paparnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Susi juga menyerahkan secara simbolis klaim asuransi nelayan dengan total klaim mencapai Rp 1,2 miliar.

Adapun nilai manfaat santunan kecelakaan akibat melakukan aktivitas penangkapan ikan sebesar Rp 200 juta jika meninggal dunia, Rp 100 juta jika mengalami cacat tetap, dan Rp 20 juta untuk biaya pengobatan. Sedangkan jaminan santunan kecelakaan akibat selain aktivitas penangkapan ikan Rp 160 juta, cacat tetap Rp 100 juta, dan biaya pengobatan Rp 20 juta.

Editor : Ali Muntoha

5 Janji Menteri Susi untuk Nelayan Jepara

menteri susi 2

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat meninjau lokasi budidaya udang di BBPBAP Jepara, Senin (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

MuriaNewsCom, Jepara – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berkunjung ke wilayah pesisir Kabupaten Jepara, Senin (5/9/2016). Dalam kesempatan tersebut, Susi menyempatkan diri bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggelar acara temu wicara dengan para nelayan dan petani tambak garam di Kecamatan Kedung, Jepara.

Pada momen tersebut, Susi mendapatkan banyak pertanyaan baik dari nelayan maupun petani tambak garam. Hampir semua pertanyaan yang dilontarkan ke Susi dijawab dengan tegas. Sejumlah janji pun disampaikan kepada para nelayan dan petani tambak garam.

Pertama, Susi akan memberikan tambahan bantuan alat tangkap ikan sebagai ganti alat tangkap cantrang. Sebab, satu alat tangkap pengganti cantrang hanya dioperasionalkan dua orang sedangkan cantrang dioperasionalkan sembilang orang.

“Ya kalau ada sembilan dan baru dua yang dapat pekerjaan, ditambah lagi alat tangkapnya,” kata Susi kepada ratusan warga di kawasan perumahan nelayan di Desa Kedungmalang, Kecamatan Kedung, Jepara.

Kedua, bahwa bagi nelayan yang ingin menambah alat tangkap ikan bisa pinjam uang ke bank, dengan bunga ringan. Meski pemerintah telah memutuskan bunga bank untuk nelayan sebesar 9 persen, ia meminta agar pihak bank bisa memberikan pelayanan khusus bagi nelayan Jepara.

“Kasih tujuh persen sajalah khusus Jepara. Paling tidak seberapa, kalau cuma untuk seribu nelayan dan setiap nelayan sekitar Rp 25 juta. Alat tangkap yang bagus itu penting agar ikan yang didapat juga bagus. Nanti SMS saya, menghadap ke kantor bank dan bilang disuruh bu Menteri dan pak Gubernur,” terang Susi.

Ketiga, perusahaan garam bisa membuka cabang di Kabupaten Jepara supaya mampu menaikkan harga garam di Jepara yang selama ini masih rendah. Keempat, Susi juga berjanji akan membuatkan SPBN untuk para nelayan sebanyak dua unit di dua tempat yang berbeda.

“Saya maunya memberi bantuan satu SPBN, tetapi yang minta ada empat. Jadi ya kita kasih dualah ya. Nanti ditempatkan di dua titik yang paling ramai. Pembangunannya kalau bisa tahun ini satu, dan satu lagi tahun depan. Kalau tidak bisa ya dua-duanya tahun depan,” tandasnya.

Kelima, Susi juga akan memberikan bantuan kapal melalui koperasi nelayan. Pihaknya saat ini memiliki dan membuat kapal kecil berupa kapal fiber dan kapal besi.

Sementara itu,  salah satu petani tambak garam, Sokib mengatakan, sudah lima tahun ini petani tambak garam diperhatikan oleh pemerintah. Pihaknya sangat berterima kasih. Ia berharap agar segera ada perusahaan garam di Kabupaten Jepara.

“Mudah-mudahan ada perusahaan garam di Jepara. Harga garam paling rendah di Jateng karena di Jepara tidak ada perusahaan garam, kalau di pati dan rembang banyak dan dari Jepara larinya ke sana,” katanya.

Sedangkan salah satu nelayan cantrang, Suradi mengatakan bingung dengan persoalan alat tangkap ikan.  Pasalnya, cantrang yang ia miliki diganti dengan alat tangkap ikan lain. Padahal cantrang dioperasikan sembilan ABK, sedangkan alat tangkap lain cukup hanya dua ABK.

“Kelompok kami ada 23 anggota kelompok cantrang Jepara. Kami punya 12 cantrang, dan masing-masing cantrang dengan ABK sembilang orang. Nah kalau alat tangkap yang baru hanya dioperasionalkan dua orang, yang tujuh orang bagaimana,” ucapnya.

Para nelayan dan petani tambak garam di Kabupaten Jepara berharap agar semua janji maupun rencana Menteri Susi dapat direalisasikan. Sehingga harapan untuk mensejahterakan masyarakat pesisir dapat terwujud.

Editor : Akrom Hazami

Menteri Susi Pantau Tambak Garam di Jepara

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat melihat produksi garam di di Kecamatan Kedung, Jepara, Senin (5/9/2016). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat melihat produksi garam di di Kecamatan Kedung, Jepara, Senin (5/9/2016). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

MuriaNewsCom, Jepara – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti melakukan kunjungan kerja di Jepara. Menteri dengan gaya nyentrik ini tiba di Kota Ukir bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan menggunakan helikopter, Senin (5/9/2016).

Usai mendarat di wilayah Jepara Kota, Susi bersama rombongan langsung mendatangi kawasan tambak garam di Kecamatan Kedung Jepara. Selain didampingi Gubernur, Susi juga didampingi Wakil Bupati Jepara Subroto beserta sejumlah instansi terkait baik tingkat pusat maupun kabupaten.

Susi menyempatkan untuk melihat-lihat lahan tambak garam di Desa Tanggultlare, Kecamatan Kedung. Selanjutnya, Susi ke kawasan perumahan nelayan di Desa Kedungmalang Kecamatan Kedung.

Di kawasan perumahan nelayan, Susi juga melakukan kegiatan temu wicara dengan para nelayan dan petani garam yang ada di Kecamatan Kedung. Selain Susi yang menjadi pembicara juga Gubernur Ganjar Pranowo. Sedangkan sebagai moderator adalah Wabup Subroto.

Antusiasme warga sekitar sangat besar dengan kehadiran Menteri Susi. Dalam kesempatan ini, Menteri Susi juga memberikan sejumlah bantuan kepada nelayan dan petani garam. Tidak hanya untuk Kabupaten Jepara, tetapi juga beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

“Permohonan kepada saya untuk hadir di Jepara sudah setahun lalu tetapi saya baru bisa hadir sekarang. Sebab Indonesia sangat luas, saya harus keliling,” kata Susi mengawali pembicaraan di acara tersebut.

Editor : Akrom Hazami

Kesal dengan Menteri Susi, Nelayan Pati Wadul ke Wakil DPR RI

uplod jam 10

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto tengah merespons dengan perwakilan dari nelayan Juwana, Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Sedikitnya 360 nelayan dari Juwana, Pati bertolak ke Istana Presiden dan Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk melakukan aksi demonstrasi. Mereka menuntut banyak hal terkait dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Usai melakukan demo bersama ribuan nelayan lainnya pada Rabu (6/4/2016), mereka mendatangi Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto pada Kamis (7/4/2016). Pertemuan tersebut didampingi anggota Fraksi Demokrat dari Komisi IV.

“Pertama, kami melakukan unjuk rasa untuk mendesak kepada Bu Susi agar Permen Nomor 2 Tahun 2015 dikaji ulang. Peraturan itu kami nilai bisa menyengsarakan masyarakat nelayan,” ujar Suratman, pelaku industri perikanan Juwana kepada MuriaNewsCom, Jumat (8/4/2016).

Kedua, kata dia, ia bersama dengan nelayan Juwana melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto untuk membahas persoalan yang mereka hadapi. “Kami meminta bantuan kepada wakil rakyat yang ada di Jakarta untuk membantu kami supaya peraturan menteri itu dikaji ulang,” imbuhnya.

Saat dikonfirmasi, Agus mengaku akan memperjuangkan aspirasi nelayan dan mendesak supaya permen yang menimbulkan gejolak di kalangan nelayan itu bisa ditinjau kembali. “Kami dengan tegas akan memperjuangkan peninjauan permen Bu Susi yang tidak berpihak kepada nelayan,” kata Wakil DPR RI dari Partai Demokrat ini.

Sementara itu, Ketua DPC Partai Demokrat Pati Joni Kurnianto yang ikut mendampingi pertemuan tersebut mengaku berterima kasih kepada Agus yang menyatakan segera mendesak pemerintah terkait dengan tuntutan nelayan. “Dari awal, kami ikut menyuarakan aspirasi nelayan. Ternyata, di Jakarta juga sangat merespons dengan baik,” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami

Peraturan Menteri Susi Berlaku per-September, Nelayan Rembang Tetap Nekat Melaut

 

Ribuan nelayan dari berbagai daerah di Kabupaten Rembang ketika menggelar aksi penolakan terhadap Permen KP Nomor 2 Tahun 2015. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Ribuan nelayan dari berbagai daerah di Kabupaten Rembang ketika menggelar aksi penolakan terhadap Permen KP Nomor 2 Tahun 2015. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

 

REMBANG – Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 2 Tahun 2015 secara resmi mulai berlaku sejak awal September 2015. Ketentuan ini muncul setelah sang menteri, Susi Pudjiastuti mengabaikan rekomendasi dari Ombudsman RI tentang peraturan tersebut. Meski larangan penggunaan alat tangkap cantrang mulai berlaku per-September 2015, kalangan nelayan di Kabupaten Rembang tetap nekat melaut.

”Larangan penggunaan jaring cantrang memang berlaku mulai September ini karena rekomendasi Ombudsman diabaikan oleh Bu Susi. Namun para nelayan tetap melaut seperti biasa meskipun kami juga cukup khawatir akan ditindak di tengah laut. Sebab jika tidak melaut, kondisi sosial nelayan justru semakin terpuruk,” ujar Suyoto, Ketua Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit Kabupaten Rembang, Kamis (10/9/2015).

Terkait rekomendasi Ombudsman yang tak didihiraukan oleh Menteri Susi, Suyoto tidak ingin berkomentar terlalu jauh karena itu bukan wewenangnya. Apalagi Ombudsman juga telah melaporkan hal itu kepada Presiden. Menurutnya Ombudsman telah meminta Presiden agar menegur Menteri Susi serta mengganti Permen KP Nomor 2 Tahun 2015. (AHMAD FERI/TITIS W)

Abaikan Rekomendasi Ombudsman, Menteri Susi Bakal Digugat Nelayan Rembang

Suyoto, Ketua Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit Kabupaten Rembang. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Suyoto, Ketua Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit Kabupaten Rembang. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

 

REMBANG – Para nelayan yang tergabung dalam Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit Kabupaten Rembang berencana menggungat Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Gugatan itu bakal dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi gara-gara sang menteri tidak menghiraukan rekomendasi Ombudsman RI. Padahal Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik tersebut telah menerbitkan tiga rekomendasi tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 2 Tahun 2015.

”Draf gugatan ke MA masih dalam penyusunan, namun kami yakin rancangan naskah gugatan akan selesai dalam bulan ini. Inti gugatan kami adalah meminta agar peraturan menteri tersebut direvisi atau ditunda setidak-tidaknya selama dua tahun ke depan,” ujar Suyoto, Ketua Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit Kabupaten Rembang, Kamis (10/9/2015).

Dalam rekomendasi bernomor 0006/REK/0201.2015/PBP24/VI/2015, Ombudsman menilai terdapat tiga maladministrasi dalam penerbitan Permen KP Nomor 2. Pertama, penyimpangan prosedur dalam proses penerbitan ketentuan yang tidak sesuai dengan UU 12 Tahun 2011. Terbitnya aturan baru ini juga disebut tidak memberikan akses yang cukup pada masyarakat untuk memberikan masukan.

Maladministrasi yang kedua adalah Permen KP Nomor 2 juga dinilai melampaui kewenangan yang terdapat pada ketentuan induknya yakni UU 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Ketiga, peraturan menteri Susi juga dinilai mengandung unsur perbuatan tidak patut lantaran proses penerbitannya tidak melalui proses sosialisasi dan waktu transisi yang cukup, sehingga mengakibatkan polemik di kalangan nelayan dan pemilik kapal tangkap ikan serta menimbulkan kesulitan ekonomi bagi nelayan. (AHMAD FERI/TITIS W)

Nelayan Desak Pemerintah Menunda Peraturan Menteri Susi Selama 3 Tahun

Ketua Asosiasi Nelayan Rembang

REMBANG – Para nelayan yang tergabung dalam Asosiasi Nelayan Rembang “Dampo Awang Bangkit” Kabupaten Rembang mendesak pemerintah agar Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan (KP), Susi Pudjiastuti ditunda selama 3 tahun. Pasalnya sejumlah nelayan cantrang di Kota Garam membutuhkan waktu untuk beralih ke alat tangkap lain yang lebih ramah lingkungan.

Lanjutkan membaca