Grobogan Ditantang Tak Gentar Hadapi MEA

upload jam 06 pagi MEA (e)

Pelaksanaan upacara HUT ke-20 Otonomi Daerah di halaman Kantor Kecamatan Gubug dipimpin Bupati Grobogan Sri Sumarni. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Semua pimpinan SKPD diminta untuk melakukan berbagai inovasi seiring dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mulai tahun 2016 ini. Hal itu disampaikan Bupati Grobogan Sri Sumarni dalam upacara HUT ke-20 Otonomi Daerah di halaman Kantor Kecamatan Gubug, Senin (25/4/2016).

’’Di sisi lain, kehadiran MEA bertujuan untuk meningkatkan daya saing dalam berbagai bidang. Untuk itu kehadiran MEA ini jangan dianggap sebagai hal yang menakutkan. Tetapi, justru dijadikan tonggak untuk lebih meningkatkan kinerja,” katanya.

Sri menegaskan, untuk bisa bersaing dengan negara lain, berbagai upaya perbaikan harus dilakukan dalam beberapa hal. Antara lain, meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, peningkatan daya saing daerah dan pengembangan demokrasi lokal.

“Dengan pemantapan Otonomi Daerah ini, kita tidak akan kalah bersaing dengan negara-negara di lingkungan ASEAN,” tegas mantan Ketua DPRD Grobogan itu.

Dalam menghadapi MEA ini, pemerintah juga harus menata elemen otonomi daerah secara keseluruhan. Hal itu dilakukan agar pemerintah tidak menjadi penonton dalam persaingan bebas tersebut.

Menurutnya, dari data yang ada, pengajuan izin usaha di Indonesia saat ini rata-rata masih membutuhkan waktu 52,5 hari. Sementara proses izin ini di Vietnam hanya 34 hari, Thailand 27,5 hari, Timor Leste 10 hari, Malaysia 5,5 hari, dan Singapura 2,5 hari.

“Kenyataan ini harus bisa diubah agar dapat bersaing dalam pasar bebas. Salah satunya dengan menyederhanakan aturan dan mempercepat pelayanan,” jelasnya.

Editor : Akrom Hazami

Jelang MEA, 2 Rumah Sakit Dibangun di Rembang

Pelantikan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) setempat di Pendapa Museum Kartini Rembang. (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

Pelantikan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) setempat di Pendapa Museum Kartini Rembang. (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Dua rumah sakit swasta akan segera berdiri masing-masing di wilayah Kecamatan Lasem dan Rembang. Organisasi perawat pun diminta untuk mempersiapkan diri untuk meningkatkan profesionalitas perawat di wilayah setempat.

Apalagi profesi perawat kini tengah menghadapi persaingan dengan tenaga perawat asing dengan masuknya era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Hal itu disampaikan Bupati Rembang Abdul Hafidz saat memberikan sambutan pada pelantikan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) setempat di Pendapa Museum Kartini.

Hafidz menyebutkan, salah satu rumah sakit baru akan berdiri di Kecamatan Lasem, tepatnya di wilayah Desa Tasiksono. Selain itu di Kecamatan Rembang, akan dibangun satu rumah sakit di bilangan Jalan Blora, selatan mapolres setempat. “Kedua rumah sakit baru ini, sama-sama sudah memulai pembangunan dan sama-sama 7 lantai,” katanya.

Menyikapi akan dibangunnya dua rumah sakit baru swasta serta perubahan status rumah sakit umum daerah dan puskesmas menjadi badan layanan umum, ia berharap agar para perawat bersiap. “Jangan hanya ingin menjadi seorang pegawai negeri sipil. Bisa mengganggu. Tetapi ikhlas saja mengabdi kepada masyarakat, nanti ada jalan yang lain,” katanya.

Sementara itu, ketua PPNI Rembang Tabah Tohamik mengatakan, di kabupaten ini, organisasinya telah berkiprah mewujudkan pelayanan keperawatan sampai ke seluruh pelosok daerah. “Para perawat yang telah bergabung dalam PPNI, kami kawal agar menjalankan tugas sesuai praktek dan etika profesi,” terangnya.

Ia juga menyebut, pengurus dan perawat yang tergabung di PPNI memiliki potensi mengembangkan keperawatan. Dirinya pun meminta anggotanya untuk memberikan pengabdian yang tulus kepada masyarakat.

Soal kapasitas perawat di Rembang, menurutnya, mereka yang bertugas baik di rumah sakit, puskesmas, klinik, maupun yang praktik mandiri telah dipastikan memiliki surat izin praktik perawat. “Izin praktik diberikan hanya kepada perawat yang punya surat tanda register setelah lolos uji kompetensi,” jelasnya.
Edy Wuryanto, Ketua PPNI Jawa Tengah yang hadir pada pelantikan tersebut menambahkan, para perawat mesti dekat dengan pemerintah guna membantu program penyejahteraan kesehatan masyarakat. “Selain itu, perawat mesti meningkatkan profesionalisme dan kapasitas,” imbuhnya.

Apalagi, menurutnya, Pasar Bebas ASEAN termasuk bisnis di bidang kesehatan, sudah berlaku efektif mulai 2016. Perawat boleh saling masuk ke negara di Asia Tenggara. “Filipina yang memiliki SDM unggul perawat karena telah diakui di Timur Tengah dan Australia, bukan tidak mungkin akan masuk Indonesia,” tandasnya.

Editor : Akrom Hazami

Peluang dan Tantangan Ekonomi Syariah di Era MEA

Prof. Dr. Muhamad, M.AG (Ma Xing Ping) dalam kuliah tamu yang diselenggarakan FE UMK di Auditorium Kampus, Sabtu (12/3/2016). (ISTIMEWA)

Prof. Dr. Muhamad, M.AG (Ma Xing Ping) dalam kuliah tamu yang diselenggarakan FE UMK di Auditorium Kampus, Sabtu (12/3/2016). (ISTIMEWA)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Sistem ekonomi syariah di Indonesia, belum benar-benar dilirik hingga kini. Padahal, banyak peluang dan tantangan yang dihadapi bersama-sama dengan sistem keuangan konvensional di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) saat ini.

Beragamnya peluang dan tantangan perekonomian syariah di Indonesia di era MEA ini, disampaikan oleh dosen Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Yogyakarta, Prof. Dr. Muhamad, M.AG (Ma Xing Ping), dalam kuliah tamu yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus (FE UMK) di Auditorium Kampus, Sabtu (12/3/2016).

”Pengembangan keuangan syariah harus menjadi perhatian bersama. Pemerintah, akademisi, praktisi, ulama dan masyarakat perlu bersatu dan bergandengan tangan memperbaiki berbagai kendala yang dihadapi keuangan syariah. Jika ini dilakukan, Indonesia tak perlu pesimistis hadapi MEA,” ungkapnya.

Di depan tak kurang 700 mahasiswa FE UMK dia memaparkan, sistem ekonomi syariah menjadi penting. Karena sistem ekonomi yang ada sekarang ini, belum mampu memberikan solusi atas pemenuhan kebutuhan manusia secara memuaskan.

”Kehadiran MEA sendiri memberikan peluang dan tantangan bagi perekonomian Indonesia, tak terkecuali industri keuangan syariah. Tetapi harus disadari, tak mudah mengembangkan keuangan syariah Indonesia untuk bersaing dan beroperasi lintas negara ASEAN, mengingat industri keuangan syariah Indonesia merupakan pendatang baru dibanding Malaysia, misalnya, yang sudah lebih dulu mengembangkan keuangan syariah,” ujarnya.

Selain itu, dalam pengembangan keuangan syariah ini, ada tiga tantangan mendasar yang dihadapi. Yaitu pangsa pasar yang masih kecil, produk yang dinilai masih sama dengan sistem keuangan konvensional, dan krisis SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas.

”Market share perbankan syariah Indonesia yang masih kecil, akan menjadi penghambat dalam menghadapi MEA 2015. Perbankan syariah per Maret 2015 mencapai pertumbuhan sebesar 37,8 % dengan total aset mencapai Rp 214,5 triliun. Namun, market share industri perbankan syariah baru menembus 4,9 persen dari total aset industri perbankan hingga 2015,” terangnya.

Untuk itu, harus dilakukan upaya untuk meningkatkan market share tersebut. ”Salah satu caranya, adalah dengan memperkuat permodalan dan melakukan konversi Bank Umum Milik Negara (BUMN) menjadi bank syariah. Terobosan ini diyakini mendorong pangsa pasar perbankan syariah menjadi lebih besar,” terang Prof Muhammad dalam kuliah tamu yang dipandu Dekan FE UMK, Dr. Moh Edris MM.

Editor : Titis Ayu Winarni

Perawat di Rembang Optimistis Bisa Bersaing di MEA

Tabah Tohamik, salah satu perawat di RSUD dr R Soetrasno. (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

Tabah Tohamik, salah satu perawat di RSUD dr R Soetrasno. (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Meski para perawat dari mancanegara mempersiapkan diri untuk bersaing di Indonesia dengan berlakunya MEA, namun para perawat di Rembang tidak khawatir. Bahkan, mereka optimistis mampu bersaing dalam MEA.

Salah seorang perawat di Rembang yang optimistis yakni Tabah Tohamik. Ia mengaku hampir semua perawat di kabupaten ini, siap bersaing dengan perawat dari negara lain. ”Persaingan tenaga perawat di Pasar Bebas ASEAN, sudah menjadi keniscayaan. Karena merupakan kesepakatan bersama,” ujarnya.
Menurutnya, ada dua hal yang bisa mampu membuat perawat lokal memenangi persaingan, yakni kompetensi dan spesialisasi. ”Dengan kompetensi dan spesialisasi, maka perawat di Kabupaten Rembang mampu memenangi persaingan,” ucapnya.

Selain itu, kata Tabah, menurut catatan pihak Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Rembang, jumlah perawat di kabupaten ini mencapai 400-an. ”Hampir semua dari mereka telah mengantongi surat tanda registrasi (STR) dan memiliki sertifikat uji kompetensi yang berlaku secara internasional,” bebernya.

Dijelaskan olehnya, setiap lima tahun sekali STR perlu diperpanjang namun dengan uji kompetensi lagi. ”STR ini seperti SIM, perlu diperpanjang lima tahun sekali. Namun, harus diuji kembali sehingga ada peningkatan kompetensi,” jelasnya.

Ia pun menilai wajar ada perawat yang takut atau gelisah. Namun ia menegaskan, perawat yang memiliki kompetensi siap menghadapi persaingan di MEA. ”Mau tidak mau, kami sudah siap untuk bersaing,” pungkasnya.

Editor : Titis Ayu Winarni

Giri Menilai Adanya MEA, Menguntungkan RSUD Rembang

RSUD-rembang

Humas RSUD dr R Soetrasno, Giri Saputro ketika berkunjung ke ruang perawat. (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

 

MuriaNewCom, Rembang – Humas RSUD dr R Soetrasno, Giri Saputro mengaku tidak khawatir dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Justru, ia menilai adanya MEA menjadi keuntungan bagi pihak rumah sakit.

Menurutnya, dengan adanya MEA para perawat lebih kompetitif sehingga kualitasnya pun akan terus terpacu. ”Kami justru merasa diuntungkan karena ada persaingan. Tanpa persaingan, kualitas pelayanan perawat tidak akan terpacu menjadi lebih baik lagi,” jelas Giri.

Terkait akan mempekerjakan perawat asing atau tidak, Giri mengatakan, selagi kompetensinya sama, maka belum perlu menyerap perawat dari manca negara. ”Kami memang mendengar perawat asing misalnya dari Malaysia, Thailand, dan Filipina, mulai bersiap ke Indonesia,” imbuhnya.

Pihaknya mengaku telah mempersiapkan banyak hal untuk menyambut MEA, salah satunya peningkatan kualitas dan mutu perawat melalui uji kompetensi. ”Tiap masa berlaku sertifikat kompetensi perawat habis, kami juga menyelenggarakan pelatihan bagi mereka,” tandasnya.

Secara kualitas perawat, ia tidak khawatir. Namun, untuk kuantitas jumlah perawat dan pasien di RSUD, menurut Giri, masih belum ideal. Idealnya, satu perawat merawat satu pasien. Sementara saat ini, satu perawat rata-rata merawat empat pasien. ”Idealnya, satu pasien satu perawat. Namun di ruang ICU, satu perawat dua pasien. Sementara yang pasien biasa, rata-rata masih dengan satu perawat merawat empat pasien,” terangnya.

Kendati begitu, juru bicara RSUD Rembang itu menegaskan kekurangan perawat itu tidak sampai mengganggu pelayanan terhadap pasien. ”Namun, tidak sampai mengganggu mutu pelayanan terhadap pasien. Bisa dikatakan berada dalam kualifikasi ideal minimal,” pungkasnya.

Editor : Titis Ayu Winarni

Perawat, Siapkan Dirimu Jika Tak Mau Kalah Bersaing dengan Tenaga dari Luar Negeri

Sekretaris Umum PPNI DPW Jawa Tengah Untung Sujian. (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

Sekretaris Umum PPNI DPW Jawa Tengah Untung Sujian. (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Di tengah persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), perawat juga dituntut untuk dapat bersaing dengan perawat dari negara lain. Pasalnya, perawat dari Filipina, Malaysia, dan Thailand sudah mempersiapkan diri untuk membanjiri Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Umum PPNI DPW Jawa Tengah Untung Sujian di sela-sela Musyawarah Daerah PPNI Kabupaten Rembang, di Hotel Gajah Mada Rembang, Sabtu (27/2/2016).

Untung mengungkapkan, bahwa perawat-perawat dari negara tetangga sudah terdeteksi berminat untuk membanjiri Indonesia. Mereka bahkan sudah jauh-jauh hari mempersiapkan diri.“Dari Filipina, Malaysia dan Thailand banyak yang tertarik bekerja di Indonesia. Bahkan Mereka sudah mempersiapkan diri dengan belajar budaya dan berbahasa Indonesia,” ujarnya.

Untung menyebut, Jika perawat dari Filipina ingin bekerja di Indonesia maka mereka harus menguasai bahasa Indonesia, begitu juga sebaliknya. Namun, syarat utama bahasa yang harus dikuasai adalah Bahasa Inggris.

“Perawat harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah disepakati oleh negara-negara di ASEAN jika ingin diakui di negara sendiri maupun negara lain. Salah satunya berkaitan dengan budaya setempat, termasuk bahasa lokal,” jelasnya.

Dari sisi pendidikan, kata Untung, perawat harus minimal D3 keperawatan dan spesialis. Selain itu, juga harus lulus uji kompetensi, teregistrasi Surat Tanda Regristasi (STR) dan harus lulus uji di negara tujuan.

“Saat ini perawat di Indonesia sudah dipersiapkan untuk mulai uji kompetensi sampai penerbitan STR. Dari sisi legalitas, maka perawat yang yang memiliki STR sudah diakui di Indonesia maupun negara-negara ASEAN. Selanjutnya tinggal penambahan syarat-syarat tambahan,” tambahnya.

Editor : Kholistiono

Baca juga : MEA, Koperasi di Rembang Wajib Kreatif

MEA, Koperasi di Rembang Wajib Kreatif

Pj Sekda Rembang, Hari Susanto di acara Rapat Akhir Tahunan (RAT) Koperasi Unit Desa (KUD) Saroyo Mino yang ke 38 di Balai Kartini, Kamis (25/2/2016). (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

Pj Sekda Rembang, Hari Susanto di acara Rapat Akhir Tahunan (RAT) Koperasi Unit Desa (KUD) Saroyo Mino yang ke 38 di Balai Kartini, Kamis (25/2/2016). (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Koperasi harus kreatif dalam menghadapi persaingan usaha atau kegiatan ekonomi yang semakin ketat. Hal tersebut disampaikan Pj Sekda Rembang, Hari Susanto saat memberikan sambutan di acara Rapat Akhir Tahunan (RAT) Koperasi Unit Desa (KUD) Saroyo Mino yang ke-38 di Balai Kartini, Kamis (25/2/2016).

“Kreativitas menjadi konsekuensi yang harus dimiliki koperasi di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Persaingan terjadi tidak hanya dengan tetangga dan kota lain tetapi juga bersaing dengan negara lain,” terang Hari.

Ia menambahkan koperasi harus menjalin kerja sama dengan banyak pihak, tidak bisa pengurus bekerja sendirian. Bekerjasama dengan mitra baik lokal, regional maupun mitra berskala nasional harus diakukan untuk membawa koperasi terus bekembang.

Menurutnya ada empat hal yang bisa digunakan untuk mengukur kemajuan suatu koperasi. “Ada empat indikator untuk mengukur kemajuan koperasi. Di antaranya sumber daya koperasi baik SDM maupun permodalannya,” bebernya.

Kedua, lanjut Hari, perkembangannya yaitu bisa dilihat sarana dan prasarananya. Sementara yang ketiga ada tidaknya peran terhadap lingkungan, apa dampak positifnya terhadap lingkungan, baik masyarakat maupun anggota sendiri. “Yang keempat ada tidaknya program strategis untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Rembang,” tandasnya.

Hari menyebut, semua indikator tersebut akan kembali ke tujuan utama koperasi yakni menyejahterakan anggota. Sehingga segala usaha dan kegiatan KUD Saroyo Mino termasuk RAT harus berorientasi untuk memberikan yang terbaik untuk anggota. “Terlebih pemkab saat ini memiliki program unggulan pengembangan ekonomi lokal termasuk koperasi,” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami

Pelaku Usaha Kudus Belum Kena Dampak MEA

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Kudus – Pelaku usaha di Kabupaten Kudus masih belum terkena dampak pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Hal ini disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Perindustrian pada Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM Kudus Koesnaini. Dia mengatakan dampak dari diberlakukannya MEA belum terlihat.

”Kudus kita nilai masih aman dan kondusif. Roda usaha juga masih terus berjalan sampai sekarang,” katanya.

Setiap sebulan sekali selalu ada pertemuan paguyuban industri kecil menengah (IKM) di Kudus. Dan sampai pada pertemuan terakhir, keluhan dari para pedagang serta kekhawatiran soal MEA masih belum nampak.

Meski demikian, pihaknya mengaku sudah melakukan beberapa hal guna memberikan kualitas produk yang dihasilkan pelaku usaha. Hal itu dilakukan guna memberikan daya saing dengan produk luar, dengan kualitas yang lebih bagus.

”Kami memfasilitasi para pelaku IKM untuk itu. Bahkan sampai proses pengajuan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) juga kami berikan fasilitas,” ujarnya.

Saat ini pelaku IKM di Kudus berjumlah delapan ribuan. Namun jika digabung dengan UMKM, jumlahnya bisa mencapai dua kali lipat atau sekitar 16 ribuan.

Mengenai kebijakan perlindungan dari pemkab, kata Kosenaeni, memang belum ada. Sebab MEA tidak dapat dibendung dan tetap dilaksanakan. Termasuk juga di Kudus.

Namun dijelaskannya, jika ada usaha atau produk yang masuk ke Kudus, segalanya harus sudah siap. ”Mulai dari izinnya, sertifikat halal, sampai dengan merek dagangan yang juga sudah terdaftar,” katanya.

Di sisi lain, dalam menghadapi MEA ini, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kudus mempersiapkan aturan khusus untuk para pekerja asing.
Rencananya, dalam waktu dekat ini akan diusulkan peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang tenaga kerja asing (TKA).

Kepala Dinsosnakertrans Kudus Ludhful Hakim mengatakan, pihaknya memang sedang merancang perda itu. Hal tersebut akan menjadi acuan jika nantinya banyak pekerja asing yang datang ke Kudus.

”Selama ini kan, belum ada perda itu. Jadi kita akan buat aturannya. Sebab kemungkinan nanti akan terdapat pekerja asing yang berdatangan di Kudus,” katanya.

Bagi dia, pekerja asing di Kudus juga harus dikenakan pajak dan surat-surat yang lengkap tentang pekerja asing. Hal itu juga yang belum dideteksi, sehinggga pihaknya juga mengagendakan untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan.

Hingga kini data yang ada, jumlah tenaga kerja asing ada empat orang. Keempat orang itu berada di perusahaan besar di Kudus.

Editor : Akrom Hazami

Hadapi MEA, Kesadaran Hukum dan HAM Harus ditingkatkan

Peserta Penyuluhan Hukum dan HAM di pendapa Kabupaten Jepara. (MuriaNewsCom/ Wahyu Khoiruz Zaman)

Peserta Penyuluhan Hukum dan HAM di pendapa Kabupaten Jepara. (MuriaNewsCom/ Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Kepala Rumah Tahanan (Rutan) kelas II B Jepara, Sriyanti menyatakan salah satu aspek terpenting yang harus dikuatkan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi pasar bebas apapun, termasuk Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) adalah meningkatkan kesadaran hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) masyarakat.

”Pemerintah memiliki komitmen yang besar untuk membuat masyarakat sadar hukum. Untuk itu, salah satu upaya melalui penyuluhan. Tujuannya bukan hanya masyarakat sadar hukum, tetapi kemudian hari kita harapkan akan semakin kecil pelanggaran pelanggaran hukum yang terjadi,” ungkapnya dalam acara Penyuluhan hukum dan HAM di Pendapa Kabupaten Jepara, Kamis (28/1/2016).

Manurutnya, apalagi pelajar menjadi target penyuluhan yang diharapkan mereka juga sadar hukum sejak muda dan bisa menularkan kepada yang lain. Kita berharap sejak masih muda dididik sadar hukum dan bisa berlanjut ada snowball (Bola Salju). Semakin kesana semakin membesar dan berkembang.

Sementara Bupati yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Mustofa Kamal mengatakan, salah satu aspek penting menghadapi pasar bebas apapun, termasuk MEA adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

”Dengan tingginya tingkat kesadaran hukum maka setiap individu akan dapat memahami dengan baik hak dan kewajibannya. Individu warga masyarakat dapat menentukan dengan penuh kesadaran setiap pilihan tindakan,” katanya.

Dia juga mengemukakan, bagi individu yang memiliki kemampuan ekonomi akan mudah mendapatkan akses pengetahuan untuk memahami dinamika yang berkembang dan pendampingan ahli hukum ketika ada masalah hukum. Namun tidak demikian halnya bagi individu warga negara Indonesia yang miskin, kelompok rentan atau termarginalkan, sangat tidak mungkin memahami dinamika ekonomi global yang berkembang.

”Bagi mereka perlu secara intensif mendapatkan informasi hukum melalui layanan penyuluhan hukum dan pendampingan hukum secara cuma-cuma jika menghadapi masalah hukum,” ungkapnya.

Dia menambahkan, berlakunya pasar bebas juga semakin dibutuhkan pemahaman hukum yang kuat. Sehingga manfaat yang terdapat di dalam MEA dapat dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat. Perlu diciptakan substansi hukum yang baik, mudah ditaati oleh siapapun, tanpa harus dengan paksakan.

”Hal ini dapat berjalan dengan baik jika masyarakat kita sudah menjadikan hukum sebagai bagian dari budaya masyarakat. Salah satu cara membudayakan hukum adalah dengan adanya penyuluhan hukum yang intensif,” imbuhnya.

Editor : Titis Ayu Winarni

Jelang MEA, Ratusan Siswa SMA di Rembang Dibekali Pengetahuan Hukum dan HAM

Ratusan siswa SMA sederajat mengikuti Penyuluhan Hukum dan HAM bertema Membangun Masyarakat Cerdas Hukum di Lantai IV Setda Rembang, Kamis (28/1/2016). (MuriaNewsCom/ Ahmad Wakid)

Ratusan siswa SMA sederajat mengikuti Penyuluhan Hukum dan HAM bertema Membangun Masyarakat Cerdas Hukum di Lantai IV Setda Rembang, Kamis (28/1/2016). (MuriaNewsCom/ Ahmad Wakid)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Ratusan siswa sederajat mengikuti penyuluhan hukum dan hak asasi manusia (HAM) guna menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di lantai IV Gedung Setda Rembang, Kamis (28/1/2016).

Acara yang digelar oleh Kementrian Hukum dan HAM melalui Lembaga Permasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) Kabupaten Rembang itu, diikuti oleh 300 siswa SMA sederajat, 10 orang guru pendamping, 50 orang pelaku UKM, dan Tokoh Masyarakat.

Kepala Rutan Rembang Suyatno menjelaskan tujuan kegiatan tersebut, agar peserta memiliki daya saing dan siap berkompetisi terhadap serbuan pelaku usaha dan tenaga kerja sesama negara ASEAN yang bakal menyerbu Indonesia.

”Meningkatkan kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari masyarakat menjelang berlangsungnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir tahun nanti,” tuturnya.

Suyatno yang juga menjadi narasumber dalam acara itu, berharap agar peserta baik dari kalangan industri maupun pelajar setempat, agar mereka memiliki kompetensi yang dikuatkan azas hukum berupa sertifikasi baik berstandar nasional maupun internasional.

”Selain kegiatan ini, yang melibatkan pihak luar, kami juga mengadakan kegiatan untuk kalangan internal di yang berlangsung di aula kantor. Pesertanya 129 orang warga binaan dan 35 masyarakat setempat,” tandas Suyatno.

Dalam kegiatan yang bertemakan ‘Membangun Masyarakat Cerdas Hukum’, peserta yang sebagian besar dari kalangan pelajar juga sempat bersama-sama membacakan deklarasi relawan pelajar cerdas hukum.

Editor : Titis Ayu Winarni

Ini Strategi Pengelola SPBU di Jepara untuk Hadapi MEA

Aktivitas di SPBU Bulu Jepara (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Aktivitas di SPBU Bulu Jepara (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Tahun 2016 digadang-gadang telah mulai memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Hal itu menandakan era perdagangan bebas pun dimulai. Tak hanya perdagangan dalam bidang produk kerajinan maupun teknologi saja yang dipasarkan secara bebas, tetapi juga dimungkinkan adanya penjualan energi, terutama bahan bakar minyak (BBM) dari luar negeri.

Hal itu tak lantas membuat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Kabupaten Jepara cemas maupun takut bersaing jika suatu saat terdapat SPBU asing. Sebab, mereka telah memiliki strategi untuk menghadapi hal itu.

Hal itu seperti yang dikatakan Syaiful Rahmad, Manajer SPBU Kalitekuk di Kecamatan Tahunan, Jepara. Menurut dia, untuk menghadapi era pasar bebas, SPBU yang ada di Indonesia pada umumnya, termasuk di Jepara telah meningkatkan pelayanan dan fasilitas di masing-masing SPBU.

“Sudah banyak atau mayoritas SPBU sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti tempat istirahat, musala, toilet, dan minimarket. Hal itu merupakan salah satu strategi untuk menghadapi pasar bebas, jika nantinya dimungkinkan akanada pesaing dari luar negeri,” ujar Syaiful, Jumat (15/1/2016).

Menurutnya, SPBU tidak hanya sekedar tempat mengisi bahan bakar, tapi juga sering kali menjadi tempat istirahat. Adanya kelengkapan fasilitas penunjang inilah yang menjadi titik persaingan kedepan.

Sementara itu, Manajer SPBU Bulu Jepara Kota Nano juga mengaku tidak khawatir dengan kemungkinan gempuran SPBU dari luar negeri. Dia melihatnya dari segi harga. Yakni BBM yang dijual PT Pertamina lebih murah.

“Adanya selisih harga ini jelas menjadi pertimbangan bagi konsumen terbesar BBM, yakni kelas ekonomi menengah ke bawah,” kata Nano terpisah.

Sementara bagi kalangan masyarakat menengah ke atas, sering kali selisih harga tidak menjadi masalah. Namun, pelayanan dan fasilitas yang ada di SPBU cukup memberi pengaruh pada minat beli konsumen kelas ini.

“Meski harga relatif lebih mahal, tapi jika konsumen dipuaskan dengan pelayanan dan fasilitas, selisih harga tidak menjadi masalah,”imbuhnya. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

Pemerintah Ditantang Petani untuk Buat Regulasi Strategis Hadapi MEA

Sejumlah petani tengah beristirahat, usai memanen padi. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Sejumlah petani tengah beristirahat, usai memanen padi. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Petani di Pati menuntut kepada pemerintah agar segera membuat regulasi strategis untuk menghadapi pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan mulai berlaku secara efektif pada 31 Desember 2015 mendatang.

Hal itu diharapkan bisa menyelamatkan petani dari persaingan pasar bebas di tingkat ASEAN. “Regulasi strategis harus segera dirancang, diperbarui dan semua persiapan harus dilakukan. Kalau tidak, bisa berbahaya,” ujar Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Jawa Tengah Edi Sutrisno kepada MuriaNewsCom, Sabtu (24/10/2015).

Adapun regulasi yang diharapkan, di antaranya surat izin Perhutani harus dicabut dan tanah mestinya untuk penggarap. Sementara itu, lahan Perhutani harus didistribusikan pada petani.

“Lahan perhutani harus bisa mudah diakses dan digarap petani. Selain itu, Perhutani wajib menyediakan hutan lindung karena saat ini pulau Jawa sangat membutuhkan hutan lindung,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga mendesak agar pemerintah bisa bersinergi kepada petani untuk memastikan semua produk pangan lokal bisa tersedia dan cukup di setiap desa. (LISMANTO/KHOLISTIONO)

Produk Petani di Pati Dinilai Belum Siap Hadapi Pasar Bebas

Seorang buruh tani tengah menunjukkan padi yang ia panen. Mereka sebentar lagi akan dihadapkan pada MEA. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Seorang buruh tani tengah menunjukkan padi yang ia panen. Mereka sebentar lagi akan dihadapkan pada MEA. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Pasar bebas masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) sebentar lagi akan diberlakukan pada 31 Desember 2015. Akibatnya, seluruh masyarakat lintas negara yang tergabung dalam MEA bebas memasarkan produknya.

Salah satu hal yang dikhawatirkan, di antaranya ketidaksiapan warga untuk menghadapi pasar bebas tersebut, termasuk para petani. Di Pati, produk petani dinilai belum siap untuk menghadapi MEA.

Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Jawa Tengah Edi Sutrisno kepada MuriaNewsCom, Sabtu (24/10/2015) mengatakan, produk petani saat ini belum mampu bersaing dengan produk-produk dari negara lain. “Kami lihat, produk petani di Pati belum siap menghadapi pasar bebas,” tuturnya.

Karena itu, ia mengimbau kepada pemerintah agar bisa segera berkoordinasi dengan petani untuk menghadapi “ganasnya” MEA. Selain itu, petani diminta untuk bisa membuat jaringan yang kuat antarpetani dan komunitas lainnya seperti nelayan dan buruh.

“Jaringan itu penting untuk memperkuat produk lokal agar tetap bisa bersaing. Petani juga harus bisa berkolaborasi dengan nelayan dan buruh,” pungkasnya. (LISMANTO/KHOLISTIONO)

Ini beberapa kesalahan Ekonomi di Indonesia

Sofiyan Hadi memberikan pemaparan dalam seminar ekonomi di UMK, Jumat (8/5/2015). MURIA NEWS/AYU KHAZMI

KUDUS –Dharma Kusuma, rasumber dalam seminar ekonomi yang digelar di UMK, Jumat (8/5/2015), menyatakan, Indonesia masuk dalam kategpri ekonomi lemah. Akademisi dari Universitas Ciputra Entrepreneurship Center Jakarta itu mengatakan, padahal berdasarkan survei, masyarakat Indonesia memiliki banyak usaha.

Lanjutkan membaca

UMK Gelar Seminar Nasional Hadapi MEA 2015

Sofiyan Hadi memberikan pemaparan dalam seminar ekonomi di UMK, Jumat (8/5/2015). (MURIA NEWS/AYU KHAZMI)

KUDUS – Persaingan dalam dunia ekonomi saat ini kian sengit. Tidak hanya persaingan lokal yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia, persaingan saat ini juga terjadi antara produk dalam negeri dengan produk dari luar negeri.

Lanjutkan membaca