20 Hektare Lahan PG Rendeng yang Digarap Warga di Tanjungrejo Kudus Dieksekusi

Seorang warga mengumpulkan puing-puing bangunan yang dirobohkan PG Rendeng, Senin (23/10/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Pabrik Gula (PG) Rendeng bersama PTPN IX mulai menarik kembali tanah miliknya untuk kebutuhan pabrik. Alhasil, puluhan hektare tanah milik PG di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo dieksekusi, Senin (23/10/2017).

Perwira Keamanan PTPN IX Devisi Tanaman Tebu AKBP Ridho Wahyudi, mengatakan eksekusi tersebut merupakan tindak lanjut dari eksekusi sebelumnya pada 5 Oktober lalu. Sesuai dengan edaran, hari ini dilakukan eksekusi lahan.

“Luas tanah yang dieksekusi mencapai 20 hektare. Lahan tersebut, selama ini digunakan warga tanpa adanya sewa kepada pihak PG,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Baca: Belasan Tahun Dikuasai Warga Kudus, PTPN Ambil Alih Lahan Tebu PG Tanjung Mojo

Selama ini, tanah sudah banyak digunakan masyarakat di sana seperti mulai jadi area persawahan dan kebun. Bahkan beberapa di antaranya malah sudah berdiri bangunan kokoh sebagai permukiman warga di Tanjung Rejo.

Tanah tersebut selama ini dimanfaatkan oleh 113 warga. Ratusan warga tersebut juga sudah melakukan komunikasi dengan warga terkait eksekusi dan penarikan kembali lahan semenjak empat bulan lalu.

“Sebelum di eksekusi kami sudah memperingatkan warga untuk mengambil barang berharganya. Karena hari ini akan diselesaikan eksekusi,” ungkap dia.

Nantinya, tanah yang sudah diambil kembali akan difungsikan kembali menjadi tanaman tebu dengan kualitas yang baik. Tanaman tersebut, dibutuhkan untuk kebutuhan akan tebu di Indonesia.

Editor: Supriyadi

Pembebasan Lahan Jalan Lingkar Utara di Kudus Gandeng Appraisal


Warga mengayuh sepedanya di jalur lingkar utara Kaliwungu Kudus, Kamis. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus –  Pembangunan jalan lingkar utara, masih menyisakan sejumlah titik yang belum dibenahi. Bahkan terdapat pula lokasi yang belum dibebaskan untuk dilakuan pembangunan. Untuk itu, Pemkab Kudus menggandeng tim penaksir harga (appraisal) dalam hal membeli tanah.

Kepala Dinas PUPR Kudus Sam’ani Intakoris mengatakan, pihaknya kini sudah dalam proses mencari   appraisal. Harapannya, appraisal dapat segera mendapat patokan harga untuk membeli tanah milik warga yang menolak sistem KTP tersebut.

“Sekarang tidak ada yang namanya ganti rugi, yang ada hanyalah ganti untung. Karena harga yang ditawarkannya kepada pemilik tanah pasti masih untung ketimbang beli,” kata Sam’ani di Kudus, Kamis (2/3/2017).

Menurutnya, harga appraisal bukanlah harga yang rendah. Sebab harga itu mengikuti harga yang sekarang. Selain itu, appraisal juga berdiri sendiri yang mana mulai dari cek lapangan hingga penentuan harga tanpa intervensi dari pemerintah. 

Pihaknya memastikan harga yang muncul nantinya di atas pasara. Sebab, jika terjadi gugatan atau warga yang tidak menerima maka yang tanggungjawab adalah dari pihak appraisal sendiri. “Kami dari pemkab hanya menggunakan patokan tersebut, jadi berapapun yang dipatok oleh appraisal itulah yang menjadikan dasar untuk kami dalam hal membeli tanah milik warga yang belum terbebaskan,” ujarnya.

Untuk tanah penuntasan lingkar utara, kata dia, memiliki panjang mencapai 165 meter. Lokasi juga berbentuk kurang karena sebagian lainnya sudah berbentuk jalan.  Lokasi tanah terdapat di Desa Mijen, Kaliwungu Kudus.

Editor : Akrom Hazami

Video – Warga Desa Bumiharjo Jepara Sesalkan PTPN IX yang Menyewakan Lahan Basah Kepada Pihak Ketiga

Salah seorang warga Desa Bumiharjo menunjukkan lahan basah milik PTPN IX (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Salah seorang warga Desa Bumiharjo menunjukkan lahan basah milik PTPN IX (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Selama ini PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IX yang beroperasi di wilayah Desa Bumiharjo, Kecamatan Keling, Jepara, menyisakan sedikitnya 60 hektar lahan tak tergarap. Lahan mangkrak tersebut masuk kategori lahan basah, karena saat musim hujan, lahan yang luas tersebut menjadi rawa-rawa.

Oleh warga setempat, sebagian lahan basah yang mangkrak tersebut dimanfaatkan untuk ditanami padi. Namun pihak PTPN IX kemudian mencabutnya.

Kemudian, kabar yang berkembang, pihak PTPN kemudian menyewakan sekitar separuh lahan tersebut kepada pihak ketiga, dan sebagian lagi justru dibagi-bagikan kepada karyawan PTPN.

Salah seorang warga setempat Sunarto menjelaskan, bahwa isu yang berkembang di masyarakat, sebagian lahan basah itu disewakanke pihak ketiga, yakni dua perusahaan besar dari luar daerah. Padahal, warga setempat sebelumnya telah ingin memanfaatkan lahan tersebut.

“Tetapi, saat sebagian kecil dimanfaatkan oleh warga dengan ditanami padi. Justru tanaman warga dicabuti oleh pihak PTPN. Informasinya, lahan tersebut tidak dapat digunakan siapapun, tetapi malah disewakan. Itu juga yang kami sesalkan,” terang Sunarto kepada MuriaNewsCom, Rabu (13/1/2016).

Menurut dia, seharusnya pihak PTPN IX lebih mengutamakan kepentingan warga sekitar dari pada pihak ketiga atau perusahaan luar daerah. Ketika memang lahan tersebut dapat disewakan, maka warga pun yang seharusnya ditawari agar dapat menjadi salah satu sumber penghidupan warga sekitar.

“Dulu ketika warga menginginkan untuk menyewa lahan itu, tidak diperbolehkan karena terbentur aturan. Tetapi ketika saat ini yang menyewa pihak ketiga, kenapa diperbolehkan,” sesalnya.
Sementara itu, pihak PTPN IX yang berkantor di Desa Balong, Kecamatan Keling, Jepara belum dapat dikonfirmasi. Ketika MuriaNewsCom datang, pihak keamanan menyatakan jika para pimpinan PTPN IX sedang berada di luar kota. Tak satupun pejabat yang berada di kantor bersedia memberikan klarifikasi atas kejadian tersebut. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

 

Eksotis, Sulap Lahan Pembakaran Batu Gamping Tawangharjo Grobogan Jadi “Surga”

Warga dari LMDH Batur Wana Makmur di Desa Kemadohbatur, Kecamatan Tawangharjo, Grobogan, mengolah lahan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Warga dari LMDH Batur Wana Makmur di Desa Kemadohbatur, Kecamatan Tawangharjo, Grobogan, mengolah lahan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

GROBOGAN – Predikat juara tingkat Jawa Tengah berhasil digondol Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Batur Wana Makmur dalam lomba Wana Lestari 2015. Atas prestasi ini, LMDH yang bertempat di Desa Kemadohbatur, Kecamatan Tawangharjo, Grobogan tersebut akan maju di level nasional.

Salah satu poin tinggi yang dicapai LMDH ini adalah menghijaukan lahan gersang bekas tempat pembakaran batu gamping atau tobong secara swadaya. Total lahan bekas tobong di luar kawasan hutan yang bisa “disulap” jadi hutan jati ada empat hektare (Ha).

“Kinerja LMDH Batur Wana Makmur selama ini memang sangat bagus. Jadi, prestasi yang dicapai ini memang tidak mengejutkan,” ungkap Administratur Perhutani KPH Purwodadi Damanhuri.

Selain berhasil menghijaukan tobong, LMDH ini juga menggarap lahan di dalam kawasan hutan milik Perhutani seluas 864 hektar serta ikut merawat tanaman jati yang ada didalamnya. Dari kerjasama selama ini, LMDH tersebut sudah mendapatkan bagi hasil sebanyak Rp 230 juta.

Menurut Damanhuri, selain itu beragam unit usaha juga dikembangkan LMDH yang dipimpin Sakidin tersebut. Antara lain, mendirikan koperasi, peternakan kambing dan sapi, kolam ikan serta produk makanan kecil.

“Selain itu, LMDH ini juga mengembangkan tanaman porang dan kawasan air terjun widuri. Dengan banyaknya aktivitas ini, kondisi perekonomian 319 anggota LMDH juga bisa terangkat,” tambahnya. (DANI AGUS/AKROM HAZAMI)