Pangdam IV Diponegoro Apresiasi Kinerja TNI Pati yang Makin Dipercaya Masyarakat

MuriaNewsCom, Pati – Pangdam IV Diponegoro dan Ketua Persit KCK Daerah IV Diponegoro beserta rombongan melaksanakan Kunjungan Kerja di Kodim 0718/Pati, Rabu (10/1/2018). Dalam kunjungan tersebut, apresiasi diberikan kepada Kodim Pati, yang semakin dipercaya masyarakat.

Dalam kunjungan kerja di Kodim 0718/Pati Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Wuryanto,  yang diwakili Aster Kasdam IV/Dip Kolonel Inf Amrin Ibrahim mengatakan, anggota Kodim 0718/Pati di Aula Suluh Bakti mengapresiasi kinerja anggotanya sehingga menempatkan TNI menjadi lembaga teratas yang paling dipercaya masyarakat.

”Terimakasih kepada setiap prajurit atas apa yang dilakukan dan telah dilaksanakan, dan atas kinerjanya yang begitu luar biasa. Sehingga, TNI menjadi salah satu lembaga terpercaya. Sesuai hasil survei kepercayaan masyarakat terhadap TNI”, Kata Kolonel Inf Amrin Ibrahim saat sambutan.

Kunjungan Pangdam tersebut merupakan pertama kali selama beliau menjabat kurang lebih satu setengah bulan. Ini merupakan suatu kepedulian pimpinan terhadap anggotanya.

Penekanan Pangdam IV/Diponegoro menekankan yang di sampaikan oleh Dandim 0718/Pati Letkol Arm Arief Darmawan  adalah untuk mempersiapakan diri dalam rangka untuk mendukung pelaksanakan pengamanan pemerintah daerah dalam rangka persiapan pemilu.

”Kami juga mengucapkan banyak terimakasih kepada rekan mitra wartwan yang sudah hadir dam meliput kegiatan dalam rangkanya kunker Pangdam IV/ Diponegoro di  Kodim0718/Pati ”, ucap Dandim 0718/Pati Letkol Arm Arief Darmawan.

Sementara itu, Bupati Pati Haryanto juga menyampaikan trimakasih atas kedatangan Panglima Kodam IV/ Diponegoro dan rombongan di satuan Kodim Pati. Ia juga menegaskan jika kerjasama Kodim0718/Pati dengan forkompinda selama ini berjalan sangat baik.

Editor: Supriyadi

Bupati Nias Barat Belajar ke Grobogan, Ini yang Dipelajari

Bupati Grobogan Sri Sumarni menerima kunjungan kerja Bupati Nias Barat Faduhusi Daely, Senin (11/12/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, GroboganBupati Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara Faduhusi Daely melangsungkan kunjungan kerja ke Grobogan, Senin (11/12/2017). Dalam kunjungannya, Faduhusi didampingi istri dan sejumlah pejabat serta salah satu adik kandungnya yang kebetulan bekerja disalah satu bank swasta di Grobogan.

Rombongan Bupati Nias Barat diterima langsung Bupati Grobogan Sri Sumarni didampingi sejumlah pejabat. Antara lain, Asisten III Padmo, Kepala DPUPR Subiyono, dan Kepala DPPKAD Wahyu Susetijono.

Menurut Faduhusi, pihaknya sengaja melakukan kunjungan ke Grobogan karena banyak keberhasilan yang sudah diraih selama ini. Terutama, dalam bidang pertanian, pembangunan infrastruktur dan inovasi dalam menggali sumber pendapatan asli daerah (PAD).

”Saya banyak terima informasi keberhasilan di Grobogan ini. Salah satunya dari adik saya yang kebetulan bekerja disini,” katanya.

Faduhusi menyatakan, Kabupaten Nias Barat baru berdiri sekitar delapan tahun lalu, pasca terjadinya bencana tsunami. Sejauh ini, masih banyak hal yang perlu dibenahi agar tidak tertinggal dengan wilayah lainnya.

Kabupaten Nias Barat memiliki 8 kecamatan dengan 115 desa. Jumlah penduduknya hanya sekitar 92 ribu jiwa.

”PAD kami juga masih minim, cuma sekitar Rp 15 miliar. Sedangkan APBD kami nilainya berkisar Rp 500 miliar saja. Dibandingkan dengan Grobogan, PAD dan besaran ABPB kami jauh sekali. Di Grobogan punya PAD sampai Rp 450 miliar dan APBD nya lebih Rp 2 triliun,” tambah Faduhusi.

Bupati Grobogan Sri Sumarni menyatakan, sejauh ini, potensi pertanian memang jadi andalan. Soalnya, sebagian besar penduduk bergelut dalam bidang pertanian.

”Kabupaten Grobogan saat ini merupakan salah satu daerah penyangga pangan nasional. Komoditas andalan kita adalah padi, jagung, dan kedelai atau pajale. Dalam bidang pertanian ini kita sering dapat juara nasional,” ungkapnya.

Untuk pembangunan infrastruktur khususnya jalan, memang jadi skala prioritas. Upaya untuk membangun jalan rusak juga dilakukan dengan dana pinjaman dari pihak ketiga.

”Tahun 2017 ini, alokasi dana perbaikan jalan sekitar Rp 400 miliar. Dari jumlah ini, sekitar Rp 200 miliar didapat dari dana pinjaman. Untuk meningkatkan PAD, kami memang meminta agar terus menggali potensi yang bisa didapat,” sambungnya.

Editor: Supriyadi

Joko Widodo Temui Anggota DPRD Sidoarjo saat di Grobogan

Sekretaris DPRD Grobogan Pangkat Joko Widodo (kaos merah) saat menerima kedatangan tamunya dari DPRD Sidoarjo Jawa Timur. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Sekretaris DPRD Grobogan Pangkat Joko Widodo (kaos merah) saat menerima kedatangan tamunya dari DPRD Sidoarjo Jawa Timur. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Sebanyak tujuh anggota DPRD Sidoarjo melangsungkan kunjungan kerja ke Grobogan, Jumat (20/1/2017). Rombongan wakil rakyat dari Jawa Timur yang melangsungkan kunker ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Nur Qolib.

Rombongan dari Sidoarjo ini tiba di kantor DPRD Grobogan sekitar pukul 08.00 WIB. Sebelum diterima Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto, rombongan ini sempat ditemui Sekretaris Dewan Pangkat Joko Widodo.

“Kunjungan tadi tidak lama, sekitar dua jam saja. Tadi yang datang dari Sidoarjo adalah unsur pimpinan dan alat kelengkapan DPRD,” kata Pangkat, usai menerima tamunya.

Menurutnya, kedatangan kolega dari DPRD Sidoarjo dalam rangka studi banding tiga hal utama. Yakni, mekanisme pembahasan APBD, Perda dan tata kelola keuangan.

Dalam proses pembahasan APBD dan Perda ada hal-hal yang ingin dipelajari dan akan diterapkan di Sidoarjo. Yakni, adanya pembentukan pansus untuk membahas APBD dan Perda.

“Pembahasan APBD dan Perda di Sidoarjo belum menggunakan pansus tetapi dari fraksi-fraksi. Kalau di sini kita bentuk pansus untuk mempercepat proses pembahasan. Kemudian, pendapat dari fraksi-fraksi tetap terakomodir dalam laporan yang disampaikan pansus dalam rapat paripurna,” jelasnya.

Selama ini, keberadaan pansus dinilai tidak menimbulkan konflik internal. Sebab, pansus itu anggotanya merupakan perwakilan dari komisi dan fraksi yang ada.

“Selama ini, keberadaan pansus justru bisa mempercepat proses pembahasan APBD maupun Perda. Tadi, kita juga bawakan banyak dokumen mengenai pembentukan pansus dan agenda kerja yang dilakukan untuk dipelajari. Termasuk juga tata kelola keuangan yang kita lakukan juga kita sampaikan,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

DPRD Grobogan Kunker 246 Kali pada 2016

Anggota DPRD Grobogan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda laporan kegiatan dan produk DPRD Grobogan tahun sidang 2016 serta penetapan perubahan keanggotan alat kelengkapan dewan tahun 2017. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Anggota DPRD Grobogan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda laporan kegiatan dan produk DPRD Grobogan tahun sidang 2016 serta penetapan perubahan keanggotan alat kelengkapan dewan tahun 2017. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Meski sering kali jadi sorotan namun acara kunjungan kerja (Kunker) yang dilakukan anggota DPRD Grobogan frekuensinya masih cukup tinggi.

Yang mana sepanjang tahun 2016 lalu jumlah kunker yang dilakukan wakil rakyat sebanyak 246 kali. Itu dilakukan oleh empat komisi. Hal demikian mengemuka dalam laporan kegiatan dan produk DPRD Grobogan tahun sidang 2016 yang disampaikan dalam rapat Paripurna, Rabu (11/1/2017) malam.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Grobogan HM Nurwibowo juga dihadiri Bupati Sri Sumarni dan jajaran FKPD.

Dalam laporan itu terungkap kalau acara kunker yang dilakukan komisi A, B, C dan D itu terbagi jadi dua kriteria, dalam dan luar daerah. Pada tahun 2016, kunker dalam daerah ada 198 kali dan kunker luar daerah ada 48 kali.

Untuk kunker dalam daerah paling banyak dilakukan komisi A sebanyak 74 kali. Kemudian komisi B (47), komisi C (37), dan komisi D (40).

Sedangkan untuk kunker ke luar daerah masing-masing komisi jumlahnya sama, yakni 12 kali dalam setahun. Dalam kunker ke luar daerah ini, tempat paling sering dituju adalah kabupaten yang ada di Provinsi Bali.

Selain komisi agenda kunker juga dilakukan oleh alat kelengkapan dewan. Pada tahun 2016, jumlah kunker yang dilakukan alat kelengkapan dewan sebanyak 26 kali. Rinciannya, kunker Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan Badan Legislasi Daerah masing-masing 3 kali. Kemudian, kunker Panitia Khusus 14 kali.

Dalam rapat paripurna juga disampaikan laporan singkat produk yang dihasilkan DPRD Grobogan pada tahun 2016. Berhasil membentuk 14 perda, yang mana dua di antaranya merupakan inisiatif dari DPRD Grobogan. Yakni, Perda Perlindungan dan Pengembangan Batik Grobogan serta Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Selain itu, anggota DPRD Grobogan juga sudah menghasilkan 4 Raperda yang masih dibahas kelanjutannya oleh Pansus IX.

“Di samping itu, DPRD Grobogan telah memberikan persetujuan APBD yang meliputi tiga hal. Yakni, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2015, perubahan ABPD 2016 dan APBD 2017,” kata Nurwibowo.

Dalam rapat paripurna tersebut ada satu agenda lagi yang dilakukan. Yakni, penetapan perubahan keanggotan alat kelengkapan dewan tahun 2017.

Dalam pembahasan sempat diwarnai beberapa kali interupsi ini, susunan keanggotaan alat kelengkapan dewan praktis tidak terjadi perubahan besar. Terutama untuk posisi anggota komisi.

Perubahan yang terjadi ada pada pimpinan Badan Legislasi Daerah yang sekarang dijabat oleh Eko Budi Santoso. Sebelumnya, pimpinannya dipegang Bambang Guritno.

Editor : Akrom Hazami

Ini Lho Rahasianya Rembang Bisa Raih Anugerah Parahita Ekapraya

Pemerintah Kabupaten Sleman, Yogyakarta belajar tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) ke Kabupaten Rembang, Rabu (23/3/2016) (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

Pemerintah Kabupaten Sleman, Yogyakarta belajar tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) ke Kabupaten Rembang, Rabu (23/3/2016) (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Kabupaten Rembang tergolong sebagai kabupaten yang sukses dalam meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Karena inilah, Pemerintah Kabupaten Sleman, Yogyakarta belajar tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) ke Kabupaten Rembang, Rabu (23/3/2016).

Dalam tiga tahun berturut-turut, Rembang berhasil menyabet gelar bergengsi itu, yakni pada tahun 2012, 2013 dan 2014 dengan kategori utama. Sementara, kategori Pratama dan Madya, masing-masing diraih tahun 2007, 2009, 2010 dan 2011. Sehingga, secara total keseluruhan, Kabupaten Rembang telah meraih 7 kali penghargaan APE dengan berbagai kategori.

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Rembang Drupodo mengungkapkan, Rembang memiliki peraturan bupati sejak tahun 2011 dan bulan Maret ini bupati menerbitkan surat edaran untuk mendukung PUG di Rembang.

“Surat edaran tersebut berisi, semua SKPD harus ada satu program yang berkelanjutan dan dua kegiatan strategis yang mendukung pengarusutamaan gender di rencana kerja masing-masing SKPD,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Drupodo, di Rembang sering digelar rakor dan roadshow PPRG untuk mendorong kegiatan- kegiatan yang menyentuh pada pengarusutamaan gender. Kemudian, ada fasilitasi dana untuk kader PUG di desa.

“Kemudian juga mendorong kasubbag perencanaan di masing-masing SKPD untuk mulai belajar merencanakan program yang menyentuh kesetaraan gender,” imbuhnya.

Dijelaskan olehnya, APE merupakan bentuk penghargaan atas komitmen dan peran para pimpinan kementrian atau lembaga dan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi pengarusutamaan gender.

“Rembang sendiri sudah meraih tujuh kali penghargaan APE. Kategori pratama tahun 2007 dan 2009 dan kategori madya tahun 2010 dan 2011, dan kategori utama tahun 2012, 2013 dan 2014,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Pemkab Sleman ‘Sekolah’ ke Rembang untuk Belajar Pengarusutamaan Gender

Pemerintah Kabupaten Sleman, Yogyakarta belajar tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) ke Kabupaten Rembang, Rabu (23/3/2016). (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

Pemerintah Kabupaten Sleman, Yogyakarta belajar tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) ke Kabupaten Rembang, Rabu (23/3/2016). (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Pemerintah Kabupaten Sleman, Yogyakarta, belajar tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) ke Kabupaten Rembang, Rabu (23/3/2016). Rombongan yang terdiri atas 45 orang itu, ingin mengetahui resep sukses Pemkab Rembang hingga meraih Anugerah Parahita Eka Praya beberapa kali hingga tingkat utama.

Sekretaris Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Perempuan (KBPMPP) Sleman Puji Astuti menjelaskan, kedatangannya ke Kota Garam ini merupakan observasi lapangan sebagai tindak lanjut dari whorkshop PUG beberapa hari yang lalu. “Kami ingin Sleman bisa sukses tentang PUG dan meraih penghargaan APE tingkat utama seperti Rembang,” ungkapnya.

Menurutnya, dengan hanya memiliki luas 547 km, namun dihuni lebih dari 1 juta warga dan sebagian besar warga nomaden atau tidak menetap menjadi tantangan tersendiri.“Kepadatan penduduk dan dihuni sebagian besar warga nomaden, menjadi faktor yang membuat kita harus ekstra kerja keras, untuk membuat perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG),” imbuhnya.

Dijelaskan olehnya, Sleman baru memperoleh penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya tingkat madya satu kali. Sebab, sebelumnya tingkat pratama. Tahun ini, pihaknya berharap agar bisa meniru strategi Rembang, khususnya tentang PPRG.

“Temen-temen ini sudah kita bekali dengan ATM, yakni amati, tiru dan modifikasi. Sehingga, apa yang disampaikan saat dialog betul-betul diamati dan ditiru selanjutkan kita modifikasi sehingga pada saatnya nanti kita bisa meraih APE tingkat utama,” terangnya.

Di Rembang, masing-masing SKPD, kata Puji, memiliki perencanaan tentang program PUG, seperti Bappeda punya perencanaan sendiri, Inspektorat punya perencanaan, begitu juga SKPD lainnya. “Di sini kita mencoba melihat lebih dekat dari sisi regulasi, kolaborasi lintas SKPD. Yang mana, di Sleman untuk Inspektorat belum bisa masuk,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Pemkab: Kunjungan Kerja Untuk Kepentingan Pengambilan Kebijakan

kunjungan_kerja

 

JEPARA – Kepala Bagian Humas Pemkab Jepara Hadi Priyanto memberikan penjelaan mengenai maraknya kegiatan studi banding menjelang akhir tahun. Menurut dia, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki jadwal kunjungan kerja. Jika bertepatan dengan menjelang akhir tahun, itu tidak masalah.

“Esensi dari kunjungan kerja itu memang diharapkan agar Pemkab, beserta SKPD bisa menerapkan hasil kunjungan di Jepara. Sehingga daerah yang dikunjungi memang tidak sembarangan melainkan sesuai dengan kebutuhan,” kata Hadi Priyanto.

Lebih lanjut dia mengemukakan, untuk masing-masing SKPD, memang mengunjungi daerah yang dalam sektor-sektor tertentu lebih unggul dibanding di Jepara. Harapannya  agar bisa diterapkan di Jepara dengan beragam penyesuaian.

”Di masing-masing SKPD memang terdapat anggaran untuk kunjungan kerja, tapi tidak besar,” katanya.

Dari pantauan MuriaNewsCom, sejak bulan November lalu kerap pejabat di Pemkab maupun di SKPD Jepara yang tidak berada di kantor mereka. Sebagaimana informasi dari staf yang ada, mereka sedang berada di luar kota untuk beberapa hari. Alasannya, melakukan studi banding. (WAHYU KZ/TITIS W)

Akhir Tahun, Pejabat di Jepara ’Manfaatkan’ Studi Banding?

kunjungan_kerja

 

JEPARA – Kunjungan kerja maupun studi banding ke luar daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara mendapatkan kritikan. Salah satunya dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU Jepara.

Salah seorang pengurus Lakpesdam NU, Lukman Hakim mengatakan, kunjungan kerja yang dilakukan oleh Pemkab secara kolektif, maupun di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), hingga Dewan lebih terasa sebagai ajang menghabiskan anggaran guna memberikan fasilitas liburan ke luar daerah. Pasalnya, kunjungan kerja tersebut tidak berbanding lurus dengan peningkatan kinerja.

”Terlebih kunjungan kerja ramai dilakukan mendekati akhir tahun anggaran. Terkesan, anggaran yang mungkin masih belum dibelanjakan, ramai-ramai untuk dihabiskan hanya agar serapan anggaran dinilai sudah maksimal,” terang Lukman kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, kunjungan kerja ke luar daerah dengan niat studi banding dan sejenisnya hampir setiap tahun sudah menjadi kelumrahan. Kunjungan kerja tersebut menghabiskan anggaran yang tak sedikit, namun hasilnya masih minim dirasakan oleh masyarakat. Agenda yang lebih mirip plesiran ini pun dipertanyakan.

Bahkan, lebih tegas dia mengatakan, indikasi kunjungan kerja itu lebih mirip liburan para pejabat lantaran dilakukan oleh banyak pejabat dalam satu rombongan. Dan hampir semua pejabat memperoleh giliran.

”Kunjungan kerja, terlebih dalam wujud studi banding di era keterbukaan informasi saat ini sudah tidak lagi penting dan efektif. Sebab segala informasi mengenai kondisi di daerah lain sudah bisa diakses melalui dunia maya,” kata dia.

Dari pantauan MuriaNewsCom, sejak bulan November lalu kerap pejabat di Pemkab maupun di SKPD Jepara yang tidak berada di kantor mereka. Sebagaimana informasi dari staf yang ada, mereka sedang berada di luar kota untuk beberapa hari. Alasannya, melakukan studi banding. (WAHYU KZ/TITIS W)