Si Gebyok dan Badut KPU Kudus Blusukan ke Pasar Sosialisasikan Hari Coblosan

MuriaNewsCom, Kudus – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kudus melaksanakan sosialisasi hari pencoblosan Pilgub dan Pilbup 2018. Sasarannya adalah pedagang-pedagang Pasar Bitingan, Kamis (29/3/2018) pagi.

Meskipun gaung pilkada telah ramai sejak Februari 2018, melalui berbagai kampanye, namun nyatanya masih banyak warga yang belum tahu akan gelaran ini. Seperti Wahyuni (37) ia mengaku belum ngeh kapan hari coblosan akan berlangsung.

“Ini baru tahu setelah didatangi oleh petugas, kapan hari coblosannya dimulai. Tanggal 27 Juni. Kalau sebelumnya kan tidak tahu,” ujar pedagang Pasar Bitingan itu.

Arif Susanto anggota PPK Kecamatan Jati mengungkapkan sosialisasi tersebut merupakan upaya guna memberi edukasi pada calon pemilih. Selain itu, ia mengaku memang sebagian warga masih belum menaruh perhatian akan pilkada 2018.

“Kami memberitahu mereka yang belum tahu dan mengingatkan bahwa nanti pada tanggal 27 Juni 2018 akan diselenggarakan coblosan pilkada, baik pilbup Kudus dan Pilgub Jateng,” ujarnya.

Sebagai pengingat petugas KPU Kudus memberikan stiker bertuliskan hari dan tanggal coblosan. Disamping itu, turut ikut serta maskot Si Gebyok yang menjadi ikon pilkada Kudus.

Editor: Supriyadi

Heri Darwanto Jabat Sekretaris KPU Kudus

MuriaNewsCom, Kudus – Heri Darwanto ditunjuk sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Kudus menggantikan Nur Udji yang telah pensiun, April 2017 lalu.

Pelantikannya dilakukan di Semarang, Senin (19/3/2018). Ia dilantik bersama dengan Sekretaris KPU Kota Pekalongan Munsyi Rofiana, dan Pejabat Struktural Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas Sekretatiat KPU Provinsi Jateng Tri Wijanarko.

Pengambilan sumpah dilakukan di Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah, pagi tadi. Adapun yang mengambil sumpah ialah Sri Lestariningsih, sebagai Sekretaris KPU Provinsi Jateng.

Kepada pejabat yang baru, Lestariningsih mengungkapkan agar yang bersangkutan mengemban dengan penuh amanah. Menurutnya, tugas tersebut memang berat, namun ia berharap ketiga pejabat mampu melaksanakan pekerjaan yang diamanahkan.

Editor: Supriyadi

Kosong 2 Tahun, Ketua KPU Grobogan Pertanyakan Pengisian Kursi Wakil Bupati

MuriaNewsCom, Grobogan – Kekosongan jabatan Wakil Bupati  hingga kini ternyata juga mendapat perhatian dari Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif. Bahkan, Afrosin sempat menyinggung soal kekosongan wabup tersebut saat menyampaikan sambutan dalam acara pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilu tahun 2019, Jumat (9/3/2018).

“Sudah hampir 2 tahun jabatan Wakil Bupati Grobogan kosong. Kami harap kekosongan wabup ini bisa segera terisi dan masyarakat sepertinya juga menghendaki demikian,” katanya.

Menurutnya, dalam pelaksanaan Pilkada Grobogan tahun 2015 lalu yang menghabiskan dana hampir Rp 30 miliar, masyarakat memilih paket pasangan Bupati dan Wakil Bupati. Mengingat wakil bupati terpilih meninggal sebelum pelantikan maka idealnya memang segera dicarikan penggantinya.

Menanggapi masalah pengisian wabup itu, Bupati Grobogan Sri Sumarni menegaskan, sampai saat ini masih belum ada kejelasan. Sebab, dari partai koalisi muncul tiga nama kandidat. Padahal, sesuai mekanisme, hanya ada dua nama calon yang bisa diajukan ke DPRD setempat.

“Soal pengisian jabatan wabup ini sudah ada mekanisme tersendiri. Kalau saya boleh tunjuk sendiri, mungkin lebih mudah tapi hal ini tidak bisa. Saya juga berharap agar jabatan wabup ini bisa segera terisi karena sudah dua tahun kosong. Dengan adanya

wabup bisa membantu mencapai visi dan misi yang sudah disiapkan sebelumnya,” katanya.

Sementara itu, proses pelantikan anggota PPK dan PPS untuk Pemilu 2019 berjalan lancar. Jumlah anggota PPK yang dilantik sebanyak 57 orang. Sedangkan jumlah anggota PPS yang dilantik ada 870 orang.

Editor: Supriyadi

APK Calon Gubernur di Grobogan Dipreteli, Begini Kata KPU

MuriaNewsCom, GroboganKeberadaan alat peraga kampanye (APK) Pilkada Jateng yang sebelumnya marak diberbagai tempat, saat ini sudah tidak terlihat lagi. Hal ini menyusul adanya upaya pencopotan APK secara serentak yang dilakukan pihak Panwaslu Grobogan, Selasa (20/2/2018) kemarin. Tindakan itu dilakukan karena APK yang terpasang dinilai illegal.

Meski demikian, pasca pencopotan tersebut, belum ada pemasangan lagi APK baru. Yakni, APK yang resmi dicetak dari KPU selaku pihak penyelenggara pilkada.

Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif menyatakan, untuk APK pilkada disediakan oleh KPU Provinsi Jateng. Hingga saat ini, pihaknya belum menerima APK dari KPU provinsi karena barangnya masih dalam proses pembuatan.

”APK resmi nanti dicetak KPU provinsi. Tetapi, masih dalam proses pengadaan jadi belum ada yang dipasang,” jelasnya, Rabu (21/2/2018).

Sementara itu, Ketua Panwaskab Grobogan Agus Purnama menegaskan, sesuai PKPU Nomor 4 dan Peraturan Bawaslu nomor 12, APK yang resmi dicetak oleh KPU. Mengingat saat ini KPU belum mencetak, maka semua APK yang dipasang mandiri oleh oleh pasangan calon maupun tim suksesnya dianggap ilegal.

”Selasa kemarin, kita sudah lakukan penertiban serentak pada APK yang dipasang mandiri oleh pasangan calon (paslon) atau tim suksesnya. APK itu kita nilai ilegal karena pemasangannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku,” cetusnya.

Agus mengatakan, sebelumnya, pihaknya sudah melayangkan surat ke tim sukses untuk menurunkan APK sendiri dengan toleransi waktu 3 x 24 jam. Sambil menunggu reaksi dari tim sukses, Panwas sudah mulai bergerak melakukan penertiban APK secara serentak di Kabupaten Grobogan hingga bersih.

”Dalam penertiban, kami juga melibatkan KPU dan Satpol PP. Kami mengimbau kepada tim sukses paslon untuk tidak memasang APK lagi karena pasti akan kita turunkan,” katanya

Editor: Supriyadi

Panwas Temukan Banyak Pendukung Bakal Calon Bupati Kudus Mulai Saling Serang di Medsos

MuriaNewsCom, Kudus – Panwas Kabupaten Kudus menemukan beberapa akun di media sosial (Medsos) mulai saling serang dengan mengejek salah satu bakal calon bupati dan wakil bupati Kudus 2018. Aktivitas tersebut mulai terlihat di komentar grup-grup Facebook ataupun aktivitas beranda masing-masing.

Untuk itu, pihaknya meminta agar bapaslon dan tim sukses ikut menciptakan iklim kondusif jelang pilkada. Ini mengingat pilkada sangat rentan jika salah satu sumbu dipatik.

“Di media sosial seperti facebook, kami menemukan kecenderungan ada akun yang mengarah ke satu bapaslon hingga menyebabkan saling ejek. Bahkan saling serang antar personal (antar akun pendukung),” ujar Ketua Panwaskab Kudus Wahibul Minan, Jumat (26/1/2018), saat mengawasi proses penyerahan dokumen penelitian administrasi bapaslon di Kantor KPU Kudus Jl Ganesha IV Purwosari, Kecamatan Kota Kudus.

Menurutnya, dalam waktu-waktu ini pihaknya sebatas melakukan pemantauan. Namun demikian, tak menutup kemungkinan Panwaskab Kudus akan mengambil tindakan dengan melaporkan temuan tersebut.

Minan berkata, selain mengawasi KPU kerja Panwaskab juga ikut mengawasi peserta pemilu. Terkait pelanggaran di dunia maya, dirinya mengatakan kepolisian juga memantau hal tersebut.

“Pun bila nanti akun yang saling serang itu abal-abal ada tim cyber patrol dari kepolisian yang akan mendeteksinya,” tambanya.

Selain mengawasi terkait gejolak dunia maya, Panwaskab Kudus juga meminta timses ikut berperan aktif selama masa kampanye nanti. Hal itu bisa dilakukan dengan melaporkan tim kampanye dan penanggungjawabnya ke panitia pengawas pemilu Kudus.

“Kita juga mengimbau agar bapaslon menyerahkan beberapa persyaratan kepada kami (panwaskab Kudus) berupa surat pernyataan tak pernah dipidana, bertaqwa kepada Tuhan dan sebagainya. Selain itu harus menyerahkan susunan tim sukses dan penanggungjawab saat kampanye,” jelasnya.

Ketua KPU Kudus M. Khanafi mengamini hal tersebut. “Agar semua pihak ikut menjaga kondusifitas, karena saat ini genderang pilbup sudah mulai terasa dengan pemasangan alat peraga yang berada dimana-mana,” ujar dia.‎

Editor: Supriyadi

Ini Jumlah Rumah yang Disasar KPU Kudus saat Coklit Daftar Pemilih

MuriaNewsCom, Kudus – Tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih di Pilgub Jateng dan Pilbup 2018 di Kudus akan sasar setidaknya 7.455 rumah. Jumlah itu merupakan jumlah ideal yang sebelumnya sudah terdaftar di data pemilih.

Ketua KPU Kudus M. Khanafi mengungkapkan, pada kegiatan yang berlangsung dari 20 Januari-18 Februari 2018 itu, akan menerjunkan total petugas 1.937. Jumlah itu merupakan gabungan dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dibantu oleh Komisioner KPU, PPS dan PPL.

“Dari jumlah PPDP 1.491 (sesuai TPS) minimal setiap petugas minimal mendatangi lima rumah, sehingga jumlahnya sekitar 7.455 rumah,” urainya.

Baca: Coklit Data Pemilih, Komisioner KPU Kudus Ikut Ketok Pintu

Dengan jumlah tersebut, setidaknya warga yang dapat disurvei adalah 29.820 orang, dengan asumsi per rumah ditinggali empat orang. Terkait teknis pelaksanaan coklit, dirinya menyebut warga yang sudah memiliki hak pilih (berusia 17 tahun) diharapkan menyiapkan KTP dan KK.

“Nanti teman-teman PPDP akan mengecek KTP Elektronik, KK, beserta alamat dan status pernikahannya yang terakhir. Selain itu status pekerjaannya, apakah ia menjadi PNS, TNI atau pindah keluar daerah,” jelasnya.

Dirinya menyebut, tahapan Coklit akan memengaruhi Data Pemilih Tetap (DPT) untuk tahap Pilgub Jateng dan Pilbup Kudus. Untuk DPT Kudus pada Pilpres 2014 adalah 604.305.

“Perkiraan kami ada tambahan pemilih usia pemula (17-20 tahun) sekitar 40 ribu orang. Data pemilih sangat vital berpengaruh terhadap persiapan penentuan logistik pemilu yakni surat suara. Selain itu data itu dapat digunakan oleh bakal calon pasangan untuk mengetahui jumlah pemilih di Kudus. Maka dari itu, tahapan Coklit akan dilakukan secara akurat, faktual dengan update data terbaru dan bisa dipertanggungjawabkan,” terang Khanafi.

Editor: Supriyadi

Coklit Data Pemilih, Komisioner KPU Kudus Ikut Ketok Pintu

MuriaNewsCom, Kudus – KPU Kabupaten Kudus terjunkan total 1.937 petugas pada kegiatan coklit (pencocokan dan penelitian) daftar pemilih Pilgub Jateng dan Pilbup Kudus 2018. Dimulai esok Sabtu (20/1/2018) komisioner KPU Kudus pun akan ikut terjun langsung mengetok pintu warga Kota Kretek.

Ketua KPU Kudus M. Khanafi menyebutkan, pada hari pertama pelaksanaan Coklit lima komisioner akan turun langsung membantu tahapan tersebut.

“Pada Coklit serentak, kami (komisioner KPU Kudus) akan turun membantu pelaksanaan tahapan tersebut. Kami akan menyasar tokoh masyarakat maupun tokoh agama yang ada di Kudus,” ucapnya, Jumat (19/1/2018).

Ia menyebut, beberapa tokoh yang akan didatangi seperti Bupati Kudus Musthofa, tokoh Sedulur Sikep Budi Santoso dan beberapa pengusaha yang ada di Kudus.

Dirinya menyebutkan, untuk kegiatan Coklit pihaknya sudah menyiapkan 1.491 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Namun untuk hari pertama pelaksanaan, petugas tersebut dibantu dengan petugas KPU baik PPS dan PPL.

“Proses Coklit akan berlangsung dari tanggal 20 Januari sampai 18 Februari 2018. Tujuannya memutakhirkan data pemilih menghadapi pemilihan bupati-wakil bupati Kudus dan gubernur-wakil gubernur Jateng,” tutup Khanafi.

Editor: Supriyadi

Pilbup Kudus: Jadi Pendaftar Kedua, Harjuna Masih Banyak PR

MuriaNewsCom, Kudus – Bakal pasangan calon (Bapaslon) dari jalur perseorangan Hartoyo-Junaidi (Harjuna) menjadi pendaftar kedua sebagai calon bupati-wabup Kudus di KPU Kudus, Senin (8/1/2018). Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh keduanya.‎

Mengenakan batik bermotif “Arjuna” pendukung bapaslon Harjuna datang sekitar pukul 11.30 WIB siang. Sama seperti paslon sebelumnya, ia diterima oleh komisioner KPU Kudus.

Ketua KPU Kudus Moh. Khanafi mengucapkan selamat datang dan membacakan tatacara pendaftaran kepada bapaslon. Setelahnya, petugas KPU kemudian memverifikasi syarat pencalonan dan syarat calon.

“Dari hasil penelitian, syarat pencalonan untuk persebarannya sudah memenuhi, namun untuk dukungan dari jalur perseorangan harus dilengkapi nanti pada tanggal 18-20 Januari 2018,” katanya.

Baca: Akhwan-Hadi Sucipto Jadi Yang Pertama Daftar Ke KPU Kudus

Selain syarat dukungan, adapula syarat calon yang menjadi sorotan. Untuk Bakal calon Wabup Kudus Junaidi, yang bersangkutan harus memenuhi beberapa hal. Mulai dari surat tidak tercabut hak pilih, tak punya tanggungan hutang yang rugikan negara, laporan pajak lima tahun terakhir, dan komitmen mau undurkan diri ketika ditetapkan sebagai calon wakil bupati, karena yang bersangkutan adalah PNS di Pemkab Kudus.

Hal itu juga berlaku pada Bakal calon bupati Hartoyo. Dirinya diminta untuk melengkapi syarat seperti surat tak dicabut hak pilih, tak punya tanggungan hutang, surat keterangan tak dinyatakan pailit, bukti tanggungan pajak dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Semua dokumen itu (dari kedua bapaslon Harjuna) sedang berproses dan ada tanda terimanya dari instansi yang terkait,” imbuh Khanafi.

Bapaslon Bupati Kudus Hartoyo mengatakan siap memenuhi persyaratan tersebut. Hal itu terutama untuk jumlah dukungan.

Baca: Tak Lolos Verifikasi, Harjuna Masih Diberi Kesempatan Nyalon Bupati Kudus, Ini Syaratnya

“Kalau untuk kekurangan dukungan kami sudah persiapkan 12 ribu lebih. Sebenarnya mau kami serahkan sekarang, tapi menurut mekanisme KPU untuk itu dapat dilakukan tanggal 18 Januari 2018,” urainya.

Perlu diketahui, saat penyerahan syarat dukungan ke KPU Kudus, bapaslon Hartoyo menyerahkan sekitar 51.500 dukungan. Dari jumlah tersebut, hanya 40.995 yang dinyatakan memenuhi syarat. Sedangkan, syarat minimal dari KPU untuk jalur perseorangan adalah 45.323.

Praktis, bapaslon tersebut harus memenuhi dua kali lipat dari jumlah kekurangan 4.328, yakni sekitar 8.656.

Setelahnya, Ketua KPU Kudus Moh. Khanafi menyerahkan tanda terima dan surat pengantar untuk cek kesehatan di RSUP Karyadi.

Editor: Supriyadi

KPU Grobogan Putuskan Tak Ada Penambahan Dapil di Pileg 2019

KPU Grobogan melangsungkan rapat kerja penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Kabupaten dalam Pemilu Legislatif 2019, Kamis (28/12/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Jumlah daerah pemilihan (dapil) di Grobogan tetap seperti sebelumnya. Yakni, ada 5 dapil. Hal itu terungkap dalam Rapat Kerja Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Grobogan dalam Pemilu Legislatif 2019 yang diselenggarakan KPU Grobogan, Kamis (28/12/2017).

Dalam rapat kerja sebelumnya, sempat memunculkan satu wacana baru. Yakni, usulan penambahan satu dapil dalam pemilu legislatif (Pileg) 2019 menjadi 6 dapil.

“Semua Parpol sepakat jumlah dapil tidak ada perubahan. Yakni, tetap 5 dapil seperti sebelumnya,” kata Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif, usai raker.

Menurutnya, ada beberapa pertimbangan tetap dipilihnya menggunakan 5 dapil tersebut. Yakni, kesetaraan suara. Artinya, harga antar satu dapil dengan dapil lainnya lebih berimbang dibandingkan jika memakai 6 dapil.

Dengan memakai 5 dapil dinilai memenuhi kataatan pada sistem pemilu yang proporsional. Yakni, mengutamakan jumlah kursi dalam pembentukan dapil, sebanyak 6-12 kursi.

Penggunaan 5 dapil dirasa lebih proporsional. Soalnya, tidak ada selisih yang besar dalam pembagian alokasi kursi antar dapil.

Kemudian, dengan menggunakan 5 atau 6 dapil, sama-sama telah memenuhi cakupan dapil tingkatan yang lebih besar. Yakni, DPRD Provinsi Jateng.

Dilihat dari aspek kesinambungan, penggunaan 5 dapil lebih sesuai karena sudah dipakai pada pemilu sebelumnya.

Ditinjau dari aspek kosehivitas, penggunaan 5 atau 6 dapil tidak ada masalah. Alasannya, wilayah Grobogan dalam masalah adat istiadat tidak ada perbedaan yang signifikan.

Terakhir, jika dianalisa dari integritas wilayah pemakaian 6 dapil lebih sesuai. Soalnya, lebih mencerminkan keterpaduan wilayah, geografis dan sarana penghubung dibandingkan dengan memakai 5 dapil.

“Jadi dalam penataan dapil ada analisa yang dilihat dari 7 prinsip tadi. Dari keseluruhan, penilaiannya lebih baik menggunakan format 5 dapil,” jelasnya.

Ia menyatakan, dapil 1 meliputi Kecamatan Geyer, Toroh, dan Purwodadi dengan stimasi 11 kursi. Kemudian, dapil 2  meliputi Karangrayung, Godong, Klambu, Penawangan, dan Brati (12 kursi). Untuk dapil 3 terdiri dari Tegowanu, Gubug, Kedungjati, dan Tanggungharjo (8 kursi). Sedangkan dapil 4, yakni Ngaringan, Wirosari, Tawangharjo, dan Grobogan (10 kursi). Terakhir, dapil 5 yang meliputi Kradenan, Pulokulon, dan Gabus tersedia 9 kursi.

Editor: Supriyadi

KPU Grobogan Targetkan Kenaikan  Partisipasi Pemilih pada Pilgub 2018 Mencapai 70 Persen

Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif memberikan penjelasan kesiapan penyelenggaraan Pilgub saat menerima kunjungan kerja anggota Komisi A DPRD Jateng, Senin (17/12/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, GroboganSelain lancar dan aman, salah satu barometer suksesnya pelaksanaan pemilu termasuk Pilkada adalah besarnya warga yang menggunakan hak pilih. Hal itu disampaikan Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif saat menerima kunjungan kerja anggota Komisi A DPRD Jateng, Senin (17/12/2017).

“Setelah pelaksanaan pemilihan, selalu muncul pertanyaan utama dari banyak pihak. Yakni, berapa besar angka partisipasi pemilih yang menggunakan hak suaranya. Besarnya partisipasi pemilih memang dinilai sebagian pihak sebagai salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan Pilgub,” katanya.

Terkait dengan pelaksanaan Pilgub tahun 2018, kenaikan partisipasi pemilih memang jadi salah satu perhatian. Sebab, pada pelaksanaan Pilgub edisi sebelumnya terjadi angka penurunan partisipasi pemilih.

Menurut Afrosin, angka partisipasi pemilih pada Pilgub 2008 bisa mencapai 50,74 persen. Kemudian, pada Pilgub edisi berikutnya tahun 2013, angka partisipasi pemilih turun jadi 45,73 persen.

“Kalau untuk pelaksanaan Pilbup, pileg atau pilpres, tingkat pastisipasi pemilih bisa sampai 70 persen. Kita akan berupaya agar dalam Pilgub tahun depan partisipasi 

pemilih bisa meningkat. Target kita, angka partisipasi bisa mencapai 70 persen,” tegasnya.

Afrosin menambahkan, terkait pelaksanaan Pilgub tahun depan, pihaknya sudah melakukan persiapan secara internal pada staf sekretariat KPU. Kemudian, pembentukan badan penyelenggara Pilgub dilevel kecamatan dan desa juga sudah dilantik beberapa waktu lalu.

“Beberapa tahapan Pilgub sudah kita laksanakan dengan lancar sesuai jadwal. Untuk pelaksanaan Pilgub 2018 kita juga dapat alokasi dana sekitar Rp 29 miliar. Dana sebesar ini kita perkirakan sangat mencukupi,” imbuhnya.

Ketua Komisi A DPRD Jateng Fuad Hidayat menyatakan, kedatangannya ke Grobogan dalam rangka monitoring kesiapan penyelenggaraan Pilgub 2018. Selain di Grobogan, pihaknya juga sudah melakukan monitoring di sejumlah KPU kabupaten/kota lainnya.

“Monitoring perlu kita lakukan untuk melihat sejauh mana kesiapan KPU kabupaten/kota sejauh ini. Kita harapkan dalam Pilgub tahun depan bisa berjalan lancar, aman dan partisipasi pemilihnya meningkat dari penyelenggaraan sebelumnya,” jelasnya.

Editor: Supriyadi

2 Bakal Calon Gubernur dari Perseorangan Ini Mulai Serius Nyalon

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Semarang –  Dua bakal calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018 intensif melakukan komunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jateng.

“Kedua calon tersebut selalu `update` perkembangan mengenai persyaratan calon perseorangan, bahkan mereka ikut dalam bimbingan teknis yang diselenggarakan untuk pengenalan Sistem Informasi Pencalonan Pilkada,” kata Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Ikhwanuddin di Semarang, Rabu (22/11/2017) dilansir dari Antarajateng.com.

Ia menjelaskan bahwa sebenarnya ada lima bakal calon yang mencari informasi soal calon perseorangan, tetapi hanya dua yang intensif dan mengikuti bimbingan teknis, yakni atas nama Mundi serta Harjono.

Bakal pasangan calon perseorangan yang akan mendaftar pada Pilgub Jateng 2018 harus mengumpulkan dukungan minimal 1.781.606 suara dan dibuktikan dengan salinan kartu tanda penduduk untuk masing-masing dukungan.

“Angka tersebut diperoleh dari penghitungan daftar pemilih tetap pemilu terakhir yakni 27.409.316 dikali 6,5 persen yang hasilnya dibulatkan menjadi 1.781.606 suara,” ujarnya.

Hal itu diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 9 Huruf D yang menyatakan bahwa provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilu terakhir lebih dari 12.000.000 jiwa, maka harus didukung paling sedikit 6,5 persen.

Selain menetapkan jumlah minimal dukungan untuk pasangan calon perseorangan, KPU Provinsi Jateng juga menetapkan jumlah minimal sebaran dukungan yaitu 18 kabupaten/kota di Jateng.

Penetapan tersebut dituangkan dalam Keputusan KPU Provinsi Jateng Nomor 9/PL.03.2.Kpt/33/Prov/IX/2017.

“Syarat dukungan pasangan calon perseorangan Pilgub Jateng 2018 diserahkan ke KPU Provinsi Jateng pada 22-26 November 2017 atau selama masa pendaftaran,” katanya.

Jika saat verifikasi ada kekurangan dukungan maka bakal calon perseorangan diperbolehkan melakukan perbaikan selama masa pendaftaran. 

Editor : Akrom Hazami

 

Biar Pemilu Sukses, KPU Kudus Gelar FGD

KPU Kudus saat menggelar FGD di salah satu rumah makan di kota setempat, Sabtu. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus  menggelar acara Focus Group Discussion (FGD) bersama insan media dan pers di salah satu rumah makan di Kudus, Sabtu (18/11/2017).

Selain dihadiri KPU, dan sejumlah awak media baik cetak, radio serta daring (online). Dalam kegiatan tersebut, juga dihadirkan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jateng.

Ketua KPU Kabupaten Kudus, Moh Khanafi menyampaikan, FGD diselenggarakan untuk mengoptimalkan peran media massa sebagai alat komunikasi efektif dalam penyampaian informasi Pilgub Jateng dab Pilbup Kudus 2018. Supaya pilkada bisa lebih berkualitas dan berintegritas.

“Peran media sangatlah penting untuk mensukseskan pemilu. Untuk itu, dipaparkan materi tentang Pilbup Kudus ini, “ katanya

Dengan adanya forum seperti ini, dia berharap agar  antara KPU dengan pers dapat terjalin kerjasama agar informasi dapat disampaikan secara luas kepada masyarakat.

Editor : Akrm Hazami

 

4 PNS di Kudus Kedapatan Terdaftar jadi Anggota Parpol

KPU Kudus saat melakukan pemeriksaan data keanggotaan partai politik. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kudus menemukan anggota PNS yang ikut menjadi anggota partai politik calon peserta Pemilu 2019. Lembaga penyelenggara pemilu meminta klarifikasi kepada partai maupun PNS bersangkutan terkait temuan ini.

Ketua KPU Kudus M Khanafi mengatakan, pihaknya menemukan PNS yag masuk jadi anggota parpol. Hal itu ditemukan saat mereka melakukan verifikasi lapangan atas data yang dikumpulkan partai. “Keempat PNS yang terdaftar dalam anggota parpol sudah dikumpulkan dan diverifikasi,” kata Khanafi di Kudus, Selasa (14/11/2017).

Setelah pihaknya mengumpulkan nama PNS, terkuak hasilnya. Yaitu, mereka menyangkal kalau jadi anggota parpol. “Sudah dikumpulkan dan ternyata tak benar. Meski KTP mereka dikumpulkan parpol di Kudus, mereka mengatakan tak sebagai anggota,” terangnya lebih lanjut.

Menurut data KPU Kudus, data awal terdapat 10 PNS yang masuk dalam keanggotaan partai politik. Namun setelah diverifikasi lebih lanjut, ternyata enam di antaranya sudah pensiun. Sehingga, tak menjadi persoalan karena sudah pensiun. Keterlibatan PNS aktif sebagai anggota parpol sendiri melanggar undang-undang karena TNI-Polri dan PNS harus netral.

Sementara, Sekda Kudus Noor Yasin mengaku belum mendengar adanya PNS yang masuk dalam parpol. Dia hanya menggarisbawahi jika PNS aktif tak boleh masuk parpol di Kudus. “Nanti akan ditindaklanjuti mengenai kabar tersebut,” jawabnya singkat.

 

Editor : Akrom Hazami

Sosialisasikan Pilkada, KPU Kudus Gelar Lomba Stand Up Comedy

MuriaNewsCom, Kudus – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus kembali melakukan trobosan baru untuk menyosialisasikan Pilkada. Terobosan tersebut berupa lomba stand up comedy yang akan digelar di Auditorium Universitas Muria Kudus (UMK), Rabu (29/11/2017) mendatang.

Eni Misdayani Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Kudus mengatakan, lomba yang digelar dengan kerjasama dengan PWI Kudus, UMK, dan MuriaNewsCom ini memiliki beberapa tema. Hanya saja, tema yang dipilih berkaitan dengan Pilkada.

“Ada lima tema yang bisa dipilih para peserta. Lima tema tersebut adalah demokrasi, pemilih cerdas, pemilih rasional, tolak golput, dan tolak money pilitik,” katanya kepada MuriaNewsCom

Hanya saja, untuk peserta yang bisa berpartisipasi dibatasi untuk warga Kudus. Hal ini ditunjukkan dengan melampirkan salinan E-KTP atau Surat Keterangan (Suket) dari Disdukcapil Kudus.

”Untuk pendaftarannya dilakukan melalui aplikasi WhatsApp. Caranya dengan mengetik Nama Lengkap#TTL#Nomor Telepon, kemudian dikirim ke nomor 081232537998. Pendaftaran dibuka hingga Senin (27/11/2017) mendatang,” tegasnya.

Selain itu, dalam pendaftaran panitia juga tak memungut biaya pendaftaran sedikitpun kepada peserta. Malahan, hadiah jutaan rupiah disiapkan untuk para pemenangnya.

”Untuk hadiahnya total ada uang tunai Rp 4 juta. Rinciannya juara I dapat Rp 1,5 juta, juara Rp II Rp 1 juta, juara III Rp 750 ribu, harapan I Rp 500 ribu, dan harapan II dapat 250 ribu,” imbuhnya.

Editor: Supriyadi

518 Kartu Anggota Parpol Ganda Ditemukan di Banjarnegara

Salah satu parpol saat melakukan pendaftaran. (Foto Ilustrasi MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Banjarnegara – KPU Banjarnegara menemukan sebanyak 518 kartu anggota partai politik ganda yang diserahkan sebagai persyaratan peserta Pemilu 2019 mendatang. Kartu anggota ganda tersebut ditemukan di semua partai yang mendaftar di KPU Banjarnegara.

Ketua KPU Banjarnegara Gugus Risdaryanto mengatakan, dari 13 partai politik yang mendaftar di Banjarnegara semua ditemukan kartu anggota ganda. KPU Banjarnegara mulai melakukan verifikasi perihal keberadaan kartu ganda tersebut.

“Mulai hari ini kami akan turun ke bawah untuk mengecek langsung data anggota partai ganda. Kami menargetkan pengecekan sudah selesai Kamis (9/11) besok,” terang Gugus di kantor KPU Banjarnegara, Senin (6/11/2017) dilansir dari Detik.com.

Data ganda ini ditemukan di internal partai maupun antarpartai. Namun jika ditemukan di internal partai, KPU langsung mencoret salah satu. Sedangkan jika ditemukan kartu anggota ganda antarpartai, KPU akan melakukan pengecekan secara faktual ke lapangan.

“Nanti kami akan langsung datangi dan tanya satu -satu terkait keanggotaan ganda. Setelah menentukan dukungan pilihan nanti akan mendatangani surat pernyataan,” katanya.

Menurutnya surat pernyataan itu penting sebagai penentuan pilihan. KPU juga sudah menyiapkan formulir atau surat pernyataan.

“Kami sekarang sudah siapkan formulir surat pernyataan untuk keanggotaan ganda,” jelasnya.

Gugus juga menyampaikan setelah diverifikasi keanggotaan partai politik lebih dari 1.002 anggota, maka partai tersebut sudah dinyatakan memenuhi syarat. Sebaliknya, jika ternyata masih di bawah batas minimal tersebut masih diberi waktu perbaikan.

Editor : Akrom Hazami

 

95 Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Grobogan Dilantik

Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif melantik dan mengambil sumpah 95 anggota PPK) untuk pelaksanaan Pilgub 2018, Rabu (1/11/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Sebanyak 95 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Grobogan untuk pelaksanaan Pilgub 2018 resmi dilantik, Rabu (1/11/2017). Pelantikan serta pengambilan sumpah sebagai penyelenggara pemilu dilakukan oleh Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif.

Hadir dalam kesempatan itu, Sekda Grobogan Moh Sumarsono dan perwakilan FKPD. Hadir pula, para camat dan sejumlah pimpinan parpol yang terdapat di Grobogan.

Afrosin menyatakan, pihaknya merasa lega karena proses rekrutmen anggota PPK berjalan lancar sesuai rencana. Dia berharap agar para PPK dan PPS yang sudah resmi dilantik bisa mengemban aman dengan sebaik mungkin.

“Saya bersyukur karena salah satu tahapan penting dalam Pilgub 2018 sudah dilaksanakan. Kami berharap agar para anggota PPK bisa mengemban tugas sebaik mungkin serta menjunjung profesionalitas dan netralitas,” ujarnya.

Setelah pelantikan, anggota PPK langsung mendapat pembekalan. Yakni, mengenai tugas yang harus dilaksanakan dan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pilgub nanti.

Salah satu tugas terdekat yang harus dilakukan anggota PPK adalah membantu melakukan proses seleksi administrasi calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) ditingkat desa. Saat ini, proses rekrutmen PPS masih dalam tahapan pendaftaran sampai 2 November, besok.

Editor: Supriyadi

Lampu Padam, Seleksi Wawancara Calon PPK di Grobogan Diterangi Lampu Emergency

Komisioner KPU Grobogan melangsungkan seleksi wawancara calon anggota PPK dengan bantuan lampu emergency. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Setelah seleksi tertulis, tahapan rekrutmen calon anggota PPK Pilgub 2018 di Grobogan dilanjutkan dengan seleksi wawancara. Pelaksanaan seleksi wawancara ini dilangsungkan selama dua hari, mulai Jumat dan hari ini, Sabtu (28/10/2017).  

Pelaksanaan seleksi wawancara yang dilangsungkan di aula kantor KPU Grobogan dilangsungkan dari pagi sampai malam, mulai pukul 08.00 hingga 21.30 WIB. jumlah calon anggota PPK yang ikut seleksi wawancara ada 190 orang.

Dalam tahapan ini, setiap calon anggota PPK harus menjalani sesi wawancara di hadapan lima komisioner KPU Grobogan. Saat seleksi wawancara ini, ada beberapa calon anggota PPK yang tidak hadir.

Meski jalannya seleksi wawancara secara keseluruhan berjalan lancar, namun sempat ada sedikit kendala. Hal ini terkait padamnya aliran listrik di kantor KPU Grobogan selama hampir dua jam saat seleksi hari pertama. Yakni, mulai pukul 19.00 WIB saat turun hujan lebat.

Padamnya listrik membuat suasana kantor KPU Grobogan menjadi gelap. Terpaksa, pelaksanaan seleksi dipindah ke ruang rapat lantai II dan diterangi dengan lampu emergency yang sudah tersedia ditempat itu.

“Memang sempat kita lakukan seleksi wawancara dengan penerangan lampu emergency karena aliran listrik padam. Namun, pelaksanaannya tetap bisa lancar. Mudah-mudahan, seleksi hari terakhir ini tidak mati lampu lagi. Soalnya, ini cuacanya juga mau hujan,” jelas Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif, Sabtu (28/10/2017).

Afrosin menyatakan, jumlah personel PPK yang dibutuhkan sebanyak 5 orang tiap kecamatan. Dengan demikian, total kebutuhan untuk PPK nanti hanya ada 95 orang.

Editor : Akrom Hazami

 

Pendaftar Calon PPK dari Kaum Perempuan di Jepara Lebih dari 30 persen

Sejumlah warga sedang menunggu giliran untuk memasukkan berkas pendaftaran calon anggota PPK. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Jepara – Antusiasme Pendaftar  perempuan dalam seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk pilgub Jateng 2018, lebih dari 30 persen. Hal itu dikatakan oleh Komisioner KPU Jepara Divisi Teknis Penyelenggara dan Hubla Anik Sholihatun, Kamis (19/10/2017). 

Menurutnya, sekitar 38 persen dari pendaftar merupakan perempuan. Hal itu menurutnya merupakan sesuatu yang menggembirakan karena menunjukan angka partisipasi terhadap kegiatan berdemokrasi di Jepara. 

“Total ada 232 pendaftar, 167 merupakan pendaftar PPK laki-laki, sedangkan sisanya sebanyak 65 orang merupakan perempuan,” katanya. 

Ia menyebut, pendaftar PPK perempuan terbanyak dari kecamatan Jepara dengan 10 pendaftar, dari total 22 pendaftar. Diikuti dengan kecamatan Tahunan dengan 8 pendaftar, selain itu Kecamatan Bangsri juga menyumbang calon PPK perempuan dengan tujuh orang. 

“Di Karimunjawa dari 13 pendaftar PPK tujuh di antaranya adalah perempuan,” tambahnya. 

Terpisah, Komisioner KPU Jateng Divisi Pemutakhiran, Data Pemilih Muslim Aisya mendorong lahirnya calon pemimpin perempuan. Dari fenomena yang ia amati, selama ini calon pemimpin perempuan di Jawa Tengah didominasi oleh mereka dari kalangan partai politik dan pengusaha. 

“Selama ini yang mencalonkan jadi pemimpin perempuan di Jawa Tengah berasal kalau tidak dari unsur partai ya pengusaha. Untuk mewujudkan keterwakilan perempuan hingga 30 persen, maka bisa saja jalur perseorangan digunakan untuk memunculkan calon dari ranah lain,” ujarnya.

Editor: Supriyadi

KPU Grobogan Perpanjang Jadwal Pendaftaran PPK di 3 Kecamatan, Ini Alasannya

Sejumlah warga sedang menunggu giliran untuk memasukkan berkas pendaftaran calon anggota PPK di kantor KPU, sebelum waktu penutupan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Masa pendaftaran calon anggota badan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan (PPK) di Grobogan sudah resmi ditutup Selasa (17/10/2017) kemarin. Namun, pihak KPU Grobogan memutuskan untuk memperpanjang waktu pendaftaran calon anggota PPK di tiga kecamatan. Yakni, Kecamatan Karangrayung, Ngaringan, dan Kedungjati.

Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif menegaskan, Personil PPK yang dibutuhkan sebanyak 5 orang tiap kecamatan. Sesuai ketentuan, jumlah pendaftar di tiap kecamatan minimal dua kali kuota penerimaan atau 10 orang.

“Pendaftar di tiga kecamatan itu kurang dari kuota. Untuk Kecamatan Karangrayung dan Ngaringan masing-masing ada 9 pendaftar dan Kecamatan Kedungjati hanya 7 pendaftar saja,” jelasnya.

Terkait kondisi itu, pendaftaran PPK di tiga kecamatan tersebut diperpanjang hingga 20 Oktober. Untuk tempat pendaftaran dilakukan di kantor KPU Grobogan pada jam kerja.

Berdasarkan rekapitulasi KPU Grobogan, jumlah pendaftar PPK keseluruhan di 19 kecamatan ada 260 orang. Terdiri dari 218 laki-laki dan 42 perempuan.

Pendaftar PPK paling banyak ada di Kecamatan Pulokulon, yakni 24 orang. Paling sedikit 7 orang yang ada di Kecamatan Kedungjati.

Meski ada pendaftar perempuan sebanyak 42 orang, namun ternyata tidak tersebar di setiap kecamatan. Pada tiga kecamatan, tidak ada satupun pendaftar perempuan. Yakni, Kecamatan Grobogan, Ngaringan, dan Tanggungharjo.

Editor: Supriyadi

Batasan Umur Calon Anggota PPK dan PPS Dilonggarkan

ilustrasi (KPUD Cilacap)

MuriaNewsCom, Jepara – Batasan umur calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutas Suara (PPS) diperlonggar. Kini barangsiapa berusia minimal 17 tahun dan memenuhi syarat, sesuai UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum maka ia bisa mencalonkan diri sebagai penyelenggara ditingkat kecamatan dan desa atau kelurahan. 

Rekrutmen diperuntukan calon penyelenggara ad hoc itu, akan dilakukan untuk 16 kecamatan dan 195 desa dan kelurahan. 

Komisioner KPU Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Subchan Zuhri berharap, dengan longgarnya persyaratan batas umur dapat memupus persoalan kekurangan pelamar.

“Aturan yang sebelumnya syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS  umurnya minimal 25 tahun. Sekarang 17 tahun. Dengan ini diharapkan, pada sebagian daerah menjadi solusi atas kekurangan pelamar untuk posisi tersebut,” kata dia, Sabtu (13/10/2017). 

Ia berkata, hanya pada peraturan batas umur yang berbeda dari penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sementara untuk aturan lain, relatif sama. 

Diantaranya, berpendidikan paling rendah SMA, tak pernah menjadi anggota partai politik atau dalam rentang lima tahun tak menjadi anggota parpol. Tidak pernah dipidana selama lima tahun atau lebih, tidak pernah diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan KPU sebagai PPK dan PPS. 

Selain itu, calon anggota belum pernah menjabat sebagai PPK dan PPS selama dua periode.  Adapun masa pendaftaran untuk PPK berakhir pada Senin (16/10/2017) sedangkan, penerimaan calon anggota PPS pendaftarannya dibuka hingga 1 November 2017. 

Editor: Supriyadi

Pendaftaran Diterima KPU, Ratusan Kader Nasdem Kudus Konvoi

Ratusan kader Partai Nasdem Kudus berkonvoi setelah berkasnya diterima KPU sebagai peserta pemilu, Jumat (13/10/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Ratusan kader Partai Nasdem Kudus, turut mengawal DPD dalam mendaftar ke KPU Kudus, Jumat (13/10/2017). Usai mendaftar, ratusan kader konvoi yang dibarengi dengan orasi.

Seperti halnya saat melintas di kawasan simpang tujuh Kudus, ratusan kader, lengkap dengan atribut seperti bendera mengikuti mobil yang digunakan berorasi. Orasi disebutkan kalau Partai Nasdem siap mengemban amanah rakyat dan siap amanah.

Ketua DPD Partai Nasdem Akhwan mengatakan, Partai Nasdem telah diterima KPU dengan berkas yang sesuai. Untuk itu, Partai Nasdem sudah bisa mengikuti pelaksanan pemilu mendatang di Kudus.

“Kami mendaftarkan sebagai partai yang siap mengikuti pemilu mendatang. Setelah ini diterima, maka kedepannya nanti kami akan lebih bergerilya untuk meningkatkan hasil,” katanya usai mendaftar ke KPU Kudus.

Dia menjelaskan, nantinya target yang dicanangkan adalah meningkatkan jumlah kursi DPRD Kudus asal Nasdem. Selain itu, adanya kader yang ikut Pilbup Kudus, juga akan dimenangkan.

Divisi Hukum KPU Kudus Naily Syarifah mengatakan, Partai Nasdem telah mengumpulkan seribu lebih KPT elektronik dan Surat keterangan untuk mendaftar ke KPU Kudus. Jumlahnya juga sudah sesuai dengan KTA yang dilampirkan.

“Tinggal menunggu ferifikasi lapangan saja untuk proses berikutnya,” imbuhnya.

Editor: Supriyadi

Besok, Rekrutmen PPK dan PPS Pilgub 2018 di Jepara Dibuka

Jajaran KPU Jepara saat melakukan persiapan Pilkada 2016 lalu. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Jepara – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara akan memulai tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub-Pilwagub) Jawa Tengah 2018, Kamis (12/10/2017), besok. 

Komisioner KPU Jepara Divisi Sosialisasi, Pengembangan SDM, Data dan Informasi Subchan Zuhri mengatakan, perekrutan anggota PPK dan PPS dilaksanakan melalui rekrutmen terbuka.  Adapun, tahapan tersebut akan berlangsung hingga Sabtu (11/11/2017). 

Menurutnya, dalam perekrutan anggota PPK untuk Pilgub dan Pilwagub  pihaknya mengacu pada Undang-undang no 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Pilkada). Pada pasal 16 undang-undang ini disebutkan, jumlah PPK adalah lima orang, sementara pada pasal berikutnya anggota PPS ditentukan sebanyak tiga orang. 

“Syarat menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS berdasarkan PKPU 12 tahun 2017 yang disesuaikan dengan ketentuan pasal 72 UU 7 tahun 2017. Syarat umur paling rendah berubah menjadi 17 tahun dari semula 25 tahun sesuai UU 15 tahun 2011,” ucapnya dalam keterangan tertulis pada laman KPU Jepara. 

Sementara itu, menanggapi perbedaan jumlah PPK pada Pilgub 2018 dengan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) serta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang berbeda, Ketua KPU Jepara M. Haidar Fitri mengaku akan menunggu peraturan selanjutnya. 

Ia menjabarkan, pada Pilgub Jateng 2018 PPK berjumlah lima orang sedangkan,  pada pileg dan pilpres 2019 yang mengacu UU 7 tahun 2017 jumlah PPK menyusut menjadi hanya tiga orang. 

“Prinsipnya kita menunggu regulasi saja,” ucapnya Rabu (11/9/2017). 

Haidar memaparkan, PPK Pilgub akan bertugas hingga Juli 2018 sementara pada Maret 2018 PPK untuk Pilpres dan Pileg sudah mulai membentuknya. Berdasarkan pengalamannya, jika jumlah PPK Pileg nantinya hanya tiga orang, dapat dipastikan anggotanya akan kerepotan mengingat cakupan daerah yang luas. 

“Namun karena kami penyelenggara, kami siap melaksanakan aturan tersebut. Sehingga dalam perekrutan yang kami lakukan akan jelas dan selektif dalam pemilihan anggota PPK,” tutup Haidar. 

Editor: Supriyadi

Diteliti 4 Jam, Berkas Pendaftaran Partai Perindo Grobogan Akhirnya Dinyatakan Lengkap

Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif (kiri) dan Komisioner KPU Jati Purnomo (tengah) sedang memeriksa berkas persyaratan yang diajukan Partai Perindo, Selasa (10/10/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Proses penelitian berkas persyaratan pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Grobogan ternyata butuh waktu cukup lama. Hal itu terlihat saat penelitian berkas persyaratan yang diserahkan pengurus Partai Perindo Grobogan ke kantor KPU setempat, Selasa (10/10/2017).

Penyerahan berkas yang dilakukan Ketua Partai Perindo Grobogan Gabriel Wahyu kepada komisioner KPU Jati Purnomo dilangsungkan sekitar pukul 12.45 WIB. Setelah diterima, berkas yang berisi daftar anggota partai langsung diperiksa dan diteliti.

Berkas berukuran tebal seperti buku besar itu isinya lampiran foto kopi KTA dan KTP orang yang menjadi anggota Partai Perindo Grobogan. Sesuai data yang dimasukkan DPP Partai Perindo melalui aplikasi Sistim Informasi Partai Politik (Sipol) KPU Pusat, jumlah anggotanya di Grobogan ada 1.900 orang.

Berdasarkan data tersebut, pihak KPU Grobogan kemudian mengecek jumlah data yang tertera dalam berkas persyaratan. Beberapa kali dihitung, lampiran foto kopi KTA dan KTP itu jumlahnya kurang klop dengan data yang masuk di Sipol. Setelah dicek ulang oleh pengurus Partai Perindo, jumlahnya ternyata juga kurang 8 orang.

Untungnya, kantor Partai Perindo letaknya persis disamping barat kantor KPU Grobogan. Dengan demikian, berkas persyaratan yang kurang bisa cepat disusulkan sehingga akhirnya dinyatakan lengkap.

“Tadi sempat kita teliti berkali-kali memang kurang sesuai jumlahnya. Tapi sudah diperbaiki dan akhirnya kita nyatakan berkasnya lengkap. Berkas persyaratan ini datanya memang harus sama dengan data di Sipol,” jelas Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif.

Menurutnya, pendaftaran partai politik dan penyerahan syarakat pendaftaran peserta Pemilu 2019 sudah dibuka sejak 3 Oktober lalu. Namun sejauh ini, baru Partai Perindo yang mendaftarkan dan menyerahkan syarat pendaftaran parpol peserta pemilu 2019. Dari data yang ada, jumlah parpol yang ada di Grobogan ada 16.

“Partai Perindo jadi pendaftar pertama. Masa pendaftaran masih dibuka sampai tanggal 16 Oktober mendatang,” jelasnya.

Editor: Supriyadi

Satu Posisi Komisioner KPU Jepara Kosong, Ini Calon Pengisinya

Komisioner KPU Jepara, Subhan Zuhri  saat menyampaikan soal persiapan Pilkada Jepara. (MuriaNewsCom

MuriaNewsCom, Jepara – Satu posisi komisioner KPU (Komisi Pemilihan Umum) Jepara kosong. Hal ini menyusul pengunduran Andi Rokhmad sebagai komisioner periode 2013-2018, karena ditunjuk sebagai Direktur Umum Perusda Aneka Usaha Jepara. 

Oleh karenanya, KPU Provinsi Jawa Tengah mengambil ancang-ancang untuk melakukan pergantian antar waktu (PAW), sampai masa tugas komisioner berakhir pada tahun depan.

Hal itu diakui oleh komisioner KPU Jepara Subhan Zuhrie, menurutnya sudah ada tahap verifikasi yang dilakukan oleh komisioner komisi pemilihan umum Jateng. 

“Dua hari yang lalu Dian Ariyanti sebagai komisioner KPU Jateng, telah melakukan verifikasi kepada Muntoko, yang dulu berada di urutan ke-6 pada hasil seleksi komisioner KPU Jepara,” katanya, Kamis (28/9/2017).

Ia mengatakan, proses tersebut sepenuhnya kewenangan dari KPU Jateng. Namun demikian PAW diperkirakan akan dilakukan pada awal bulan depan. 

Sementara itu Muntoko, mengaku telah menjalani verifikasi terhadap dirinya. Meskipun telah menyatakan siap menjalankan tugas sebagai komisioner KPU Jepara, namun ia terus berkomunikasi dengan Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah, sebab yang bersangkutan adalah anggota Panwaskab Jepara. 

“Sudah ada pertimbangan dengan matang untuk berada di KPU Jepara. Namun saya masih melakukan konsultasi dan komunikasi dengan Bawaslu, terkait posisi saya di Panwaskab,” tutup Muntoko yang kini menjabat sebagai Komisioner Panwaskab Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaskab Jepara. 

Editor: Supriyadi

Puluhan Mahasiswa STAIG Grobogan Datangi Kantor KPU, Ini Penyebabnya

Puluhan mahasiswa STAIG Grobogan berkunjung ke kantor KPU untuk belajar masalah demokrasi, Jumat (8/9/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Kantor KPU Grobogan yang biasanya sepi mendadak ramai, Jumat (8/9/2017). Puluhan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Grobogan (STAIG) terlihat berjubel di kantor penyelenggara pemilu yang berada di Jalan S Parman Purwodadi tersebut.

Selain mahasiwa baru, ada sejumlah pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa dan dosen juga ikut mendampingi kedatangannya ke Kantor KPU Grobogan.

Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif mengatakan, jumlah rombongan dari STAIG sekitar 50 orang. Tujuan mereka datang ke kantornya dalam rangka belajar masalah penyelenggaraan pemilu.

”Saya ajak mereka ke rumah pintar pemilu (RPP) yang sudah tersedia di kantor KPU Grobogan. Disini, kami berikan penjelasan lengkap mengenai masalah penyelenggaraan pemilu sejak orde baru sampai saat ini,” jelasnya.

Menurut Afrosin, RPP yang dimiliki diresmikan Bupati Grobogan Sri Sumarni, Kamis (27/7/2017) lalu. Keberadaan RPP yang diberi label ‘Serambi Pemilu’ ini menempati ruangan yang sebelumnya dipakai untuk aula. RPP yang boleh diakses masyarakat luas ini berfungsi seperti sebuah perpustakaan.

Di dalam RPP berisikan berbagai informasi mengenai perjalanan Pemilu di Indonesia. Tidak hanya itu, sejumlah aturan perundang-undangan, hasil pemilu dan kliping pemberitaan juga tersedia dalam bentuk buku maupun digital.

”Tujuan RPP memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan Pemilu yang lalau maupun yang akan dilaksanakan mendatang. Di sini juga tersedia berbagai macam informasi dan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu sampai kepada tata cara Pemilu.  Termasuk menganai Pemilukada dan pilpres,” katanya.

Dalam RPP juga dilengkapi tayangan video pelaksanaan perjalanan Pemilu yang ada di Indonesia dan Kabupaten Grobogan. Untuk menyimak video ini disediakan satu ruangan tersendiri di bagian belakang kantor KPU.

”RPP ini merupakan program KPU Pusat untuk media sosialisasi dan edukasi bagi seluruh masyarakat. RPP ini terbuka untuk umum. Siapa saja boleh datang kesini. Oleh sebab itu, saya mengapresiasi adanya kunjungan dari STAIG ini,” cetusnya.

Selain memberikan informasi, tujuan lain RPP adalah untuk mencerdaskan pengunjung agar tidak canggung ketika mengikuti tahapan Pemilu. Terutama kepada para pemilih pemula. Diharapkan, dengan adanya RPP ini akan berdampak dengan naiknya partisipasi masyarakat dalam memberikan hak politiknya.

Editor: Supriyadi