Sosialisasi Kotak Kosong di Tlogoayu Pati Batal Digelar

Anggota Panwaslu Pati Muhammad Rifai (batik biru) terlibat debat dengan Karyo, pemilik rumah yang merupakan mantan politisi PDIP, sebelum agenda sosialisasi kotak kosong dibatalkan, Kamis (22/12/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Anggota Panwaslu Pati Muhammad Rifai (batik biru) terlibat debat dengan Karyo, pemilik rumah yang merupakan mantan politisi PDIP, sebelum agenda sosialisasi kotak kosong dibatalkan, Kamis (22/12/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Agenda deklarasi dan sosialiasi kotak kosong yang direncanakan Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati (AKDPP) di rumah mantan politisi PDIP, Karyo, Desa Tloguayu, Gabus, Kamis (22/12/2016), batal digelar.

Kegiatan tersebut batal dilakukan, karena tidak mengantongi izin dari kepolisian. Sontak, massa dari relawan kotak kosong yang menggunakan baju biru tua dengan lambang Partai Nasdem mengurungkan niatnya untuk menggelar agenda deklarasi dan sosialiasi kotak kosong.

Sebelum batal digelar, Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pati Muhammad Rifai terlibat debat dengan Karyo, pemilik rumah dan Sutiyo, Ketua AKDPP. Rifai menilai, agenda mengumpulkan massa terkait dengan pilkada tersebut tidak memiliki landasan regulasi.

“Ini yang disoalkan perizinannya. Perizinan itu yang mengeluarkan kepolisian. Lantaran ini menyangkut pemilu, kepolisian harus meminta rekomendasi tertulis dari KPU. Kalau KPU mengeluarkan rekomendasi, di situlah ranah kami. Tapi, dalam hal ini, KPU tidak mengeluarkan rekomendasi. Mungkin pertimbangannya, kotak kosong tidak diatur dalam regulasi,” ujar Rifai.

Sementara itu, Kapolres Pati AKBP Ari Wibowo yang hadir langsung di lokasi, mengaku mengamankan kebijakan Panwas. Kehadirannya bersama dengan puluhan personel polisi diakui sebatas untuk melakukan pengamanan untuk mengantisipasi bila ada kemungkinan benturan atau aksi anarkisme.

“Tugas kami mengamankan. Yang menjadi penjuru dalam kegiatan pilkada ini adalah Panwas. Apa yang menjadi putusan hasil diskusinya, mari kita hormati. Kapasitas kami, kalau putusan panwas seperti itu, ya kita amankan kebijakan panwas. Kita hadir di sini untuk mengamankan agar tidak terjadi anarkis dan benturan-benturan,” tuturnya.

Sutiyo sendiri mengaku sudah mengajukan izin sosialiasi kotak kosong kepada kepolisian dan KPU Pati. Namun, izin tersebut tidak dikeluarkan. Massa yang hadir kemudian bubar sekitar pukul 17.00 WIB.

Puluhan pasukan pengamanan dari Polres Pati dan Kodim 0718/Pati tampak berjaga-jaga untuk mengamankan kegiatan. Kapolres Pati bersama dengan sejumlah perwira seperti Wakapolres, Kabag Ops dan Kasat Sabhara juga hadir. Dandim 0718/Pati Letkol Inf Andri Amijaya Kusuma juga terlihat bersama pasukan TNI untuk melakukan back up pengamanan.

Editor : Kholistiono

Catut Logo KPU, Relawan Kotak Kosong Pati Dilaporkan ke KPU Pusat

Ketua KPU Pati Much Nasich menunjukkan surat dari Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati (AKDP) yang mencatut logo KPU, Kamis (22/12/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Ketua KPU Pati Much Nasich menunjukkan surat dari Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati (AKDP) yang mencatut logo KPU, Kamis (22/12/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Relawan kotak kosong yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati (AKDP) mencatut logo KPU dalam kepala surat terkait dengan undangan agenda AKDP yang digelar di halaman rumah Mantan Kades Tlogoayu, Gabus, Karyo.

Sontak, pencatutan logo KPU tersebut menuai protes keras dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati. Pasalnya, keberadaan kotak kosong dalam Pilkada Pati tidak diatur dalam regulasi maupun Undang-undang, sehingga KPU tidak bisa memberikan fasilitasi terhadap setiap kegiatan relawan kotak kosong.

“Kotak kosong regulasinya tidak ada. Kalau mereka ikut menyosialisasikan pilkada, tentu menjadi bagian dari partisipasi masyarakat terkait pendidikan politik. Namun, kita tidak bisa memfasilitasi karena sejak awal kami sampaikan, regulasinya tidak ada sama sekali,” ujar Ketua KPU Pati Much Nasich kepada MuriaNewsCom, Kamis (22/12/2016).

Menanggapi hal itu, pihaknya sudah membuat pernyataan keberatan yang dilayangkan KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU RI. Nasich meminta petunjuk dari KPU Pusat terkait dengan adanya aktivitas relawan kotak kosong yang mencatut logo KPU dalam surat kegiatannya.

“Kita sudah layangkan surat, tinggal menunggu jawaban dari KPU Provinsi dan KPU Pusat. Kita memohon petunjuk terkait dengan persoalan tersebut. Yang jelas, kita tidak bertanggung jawab atas kegiatan yang mencatut logo KPU, karena kita tidak tahu-menahu. Kita tahu surat ini sudah dalam bentuk jadi,” tandasnya.

Editor : Kholistiono

7.687 Warga Tak Masuk DPT, Disdukcapil Pati Keliling dari Desa ke Desa

 Petugas Disdukcapil datang dari desa ke desa untuk mengakomodasi pemilih yang belum memiliki e-KTP. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Petugas Disdukcapil datang dari desa ke desa untuk mengakomodasi pemilih yang belum memiliki e-KTP. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Sebanyak 7.687 warga Pati tidak masuk daftar pemilih tetap (DPT), lantaran belum memiliki E-KTP. Padahal, mereka memenuhi persyaratan lainnya untuk menggunakan hak pilih pada Pilkada Pati 2017.

Meski tidak masuk DPT, tetapi mereka masih diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan surat keterangan dari Dinas Kependudukan. Sayangnya, kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilih masih minim.

Hal itu yang membuat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pati harus turun ke lapangan dari desa ke desa, jemput bola. Mereka datang ke sejumlah pemilih yang tidak memiliki e-KTP untuk membuat e-KTP.

“Kita datang ke berbagai daerah dari desa ke desa untuk jemput bola, supaya masyarakat bisa memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih. Bagi pemohon, syaratnya hanya membawa fotokopi kartu keluarga (KK),” ucap Kepala Disdukcapil Pati Dadik Sumarji, Rabu (21/12/2016).

Mekanisme jemput bola terbukti cukup efektif. Saat ini, sudah ada 50 persen warga yang siap menggunakan hak pilihnya dari total 7.687 orang. Dengan demikian, semua warga Pati yang memenuhi syarat sebagai pemilih bisa menggunakan hak pilihnya.

Ketua KPU Pati Much Nasich memberikan apresiasi kepada Disdukcapil yang sudah menjemput bola dari desa ke desa. “Hingga ditetapkannya DPT, masih ada warga yang belum punya e-KTP sehingga terpaksa tidak bisa menggunakan hak pilih. Dengan langkah Disdukcapil yang datang langsung ke masyarakat, diperkirakan akan menambah pemilih pada 15 Februari 2017,” tukas Nasich.

Editor : Kholistiono

Timses Haryanto-Arifin Serahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Rp 167,5 Juta

 Ketua KPU Pati Much Nasich (kiri) menerima LPSDK dari tim kampanye Haryanto-Arifin, Selasa (20/12/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Ketua KPU Pati Much Nasich (kiri) menerima LPSDK dari tim kampanye Haryanto-Arifin, Selasa (20/12/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Bendahara Tim Kampanye Haryanto-Arifin, Sutrisno menyerahkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pati, Selasa (20/12/2016). Jumlah LPSDK yang diserahkan adalah Rp 167,5 juta.

Sebelumnya, Tim Kampanye Haryanto-Arifin menyerahkan laporan dana awal kampanye (LDAK) sebesar Rp 150 juta. Sumber dana awal diakui berupa uang dan barang, yakni Rp 100 juta dari pasangan calon. Selebihnya, Rp 50 juta untuk posko pemenangan di Jalan Diponegoro Pati dan Juwana.

“Rinciannya, penerimaan sumbangan dana kampanye berupa uang dan barang. Uang berasal dari paslon sebesar Rp 100 juta. Sumbangan barang dari perorangan senilai Rp 50 juta berupa posko pemenangan di Juwana, satu lagi di Jalan Diponegoro Pati. Hingga kemarin, ada tambahan sebesar Rp 167,5 juta,” ucap Sutrisno.

Sejak penerimaan kemarin, dana digunakan untuk kampanye tertutup di sejumlah lokasi pada masing-masing kecamatan di Pati. Menurutnya, tim kampanye akan menggunakan dana lebih besar pada kampanye terbuka pada 11 Februari 2017. “Kampanye akbar memang butuh dana besar. Harapannya, dana kampanye bisa tercukupi,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua KPU Pati Much Nasich menjelaskan, LPSDK memang harus diserahkan pada Selasa (20/12/2016). Setelah diperiksa, LPSDK yang diserahkan tim kampanye kepada KPU sudah memenuhi syarat.

LPSDK senilai Rp 167,5 juta tersebut untuk melengkapi LDAK yang sudah diserahkan beberapa waktu lalu. Selanjutnya, tim kampanye diwajibkan untuk menyusun laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang harus diserahkan satu hari setelah masa kampanye, yakni 12 Februari 2017.

Editor : Kholistiono

KPU Pati Optimis Tingkat Partisipasi Pemilih Capai 75 Persen

 Sejumlah pelajar tengah bermain dalam sosialisasi pilkada yang dilakukan KPU Pati beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Sejumlah pelajar tengah bermain dalam sosialisasi pilkada yang dilakukan KPU Pati beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati optimis, tingkat partisipasi pemilih Pilkada Pati pada 15 Februari 2017 bisa mencapai 75 persen. Hal tersebut dikatakan Komisioner KPU Pati Imbang Setiawan, Kamis (15/12/2016).

“Total daftar pemilih tetap (DPT) di Pati sebanyak 1.034.256. Dengan berbagai upaya sosialisasi yang kami canangkan, kami yakin tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Pati bisa mencapai 75 persen atau sekitar 723.979 DPT,” kata Imbang.

Untuk mengoptimalkan tingkat partisipasi, pihaknya sudah melakukan sosialisasi dengan sasaran pemilih pemula yang melibatkan berbagai sekolah di Kabupaten Pati. Dari total DPT, pemilih pemula di Pati berkisar di angka 2,5 persen atau sekitar 26.493 orang.

“Pemilih pemula adalah warga yang belum pernah menggunakan hak pilih dan baru akan menggunakan hak pilih. Di Pati, jumlahnya cukup signifikan, sehingga perannya kami optimalkan. Mereka sebagian besar pelajar tingkat menengah atas yang berusia 17 tahun,” tuturnya.

Teknis sosialisasi yang dilakukan KPU kepada pemilih pemula berbeda dengan yang lain. Pasalnya, mereka selama ini belum pernah menggunakan hak pilihnya. Salah satunya, adanya permainan yang lebih menarik agar pemilih pemula mendapatkan gambaran terkait dengan pelaksanaan coblosan di tempat pemungutan suara (TPS).

Terlebih, pemilih pemula di Pati dihadapkan pada kondisi calon tunggal sehingga dimungkinkan tidak banyak tahu tata cara pencoblosan surat suara. Karena itu, KPU berupaya memberikan sosialisasi termudah kepada pemilih pemula. Harapannya, mereka bisa mengajarkan teknis penggunaan hak pilih kepada teman, keluarga, dan tetangganya.

Editor : Kholistiono

KPU Sosialisasikan Pilkada Lewat Ketoprak di Jakenan Pati

Penonton dari ibu-ibu antuasis menjawab pertanyaan dari Komisioner KPU Pati Jukari, saat sosialisasi pilkada melalui media ketoprak dan dagelan di Desa Kalimulyo, Jakenan, Rabu (14/12/2016) malam. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Penonton dari ibu-ibu antuasis menjawab pertanyaan dari Komisioner KPU Pati Jukari, saat sosialisasi pilkada melalui media ketoprak dan dagelan di Desa Kalimulyo, Jakenan, Rabu (14/12/2016) malam. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pati menggelar sosialisasi Pilkada Pati melalui kesenian ketoprak dan dagelan di Desa Kalimulyo, Kecamatan Jakenan, Pati, Rabu (14/12/2016) malam. Sosialisasi tersebut diikuti warga tak hanya dari Kecamatan Jakenan, tetapi juga sekitarnya.

Sejumlah penari tradisional menyambut penonton, sebelum beberapa pihak memberikan sambutan, seperti kepala desa setempat, Camat Jakenan, dan Ketua KPU Pati Much Nasich. Dua pelawak langsung menghibur penonton dengan candaan yang disisipi muatan sosialisasi pilkada.

Setelah itu, penonton menyaksikan pentas kesenian ketoprak yang mengangkat kisah “Yuyu Rumpung Krodha” hingga Kamis (15/12/2016) dini hari. “Ketoprak merupakan kesenian yang masih hidup di Pati. Itu sebabnya, kami memilih ketoprak sebagai salah satu agenda sosialisasi pilkada,” ujar Ketua KPU Pati Much Nasich.

Sebelum ketoprak dimainkan, Komisioner KPU memberikan pertanyaan kepada penonton. Mereka yang bisa menjawab diminta untuk maju dan diberikan hadiah oleh camat setempat. Suparmi, misalnya. Penonton ini bisa menjawab pertanyaan tentang syarat menjadi pemilih pada Pilkada Pati.

“Syaratnya mesti berusia minimal 17 tahun, berdomisili di Pati, tidak terganggu jiwanya, tidak dicabut hak pilihnya oleh pengadilan, bukan TNI atau Polri, dan punya e-KTP. Kalau tidak berusia 17 tahun, setidaknya sudah menikah. Bila tidak punya e-KTP, bisa menggunakan surat keterangan dari Dinas Kependudukan,” ucap Suparmi saat memberikan jawaban.

Semua pertanyaan Komisioner KPU Pati berhasil dijawab dengan mudah oleh penonton, kendati ada satu pertanyaan yang cukup sulit dijawab. Yakni, warga yang tidak bisa meninggalkan profesi kerjanya untuk menggunakan hak pilih, bisa meminta formulir pindah tempat pemungutan suara (TPS). Selanjutnya, petugas TPS terdekat akan menjemput warga untuk menggunakan hak pilihnya.

Camat Jakenan Aris Susetyo berharap, kesenian ketoprak bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani pada 15 Februari 2017. “Warga Jakenan dan sekitarnya memang masih suka nonton ketoprak. Saya kira, sosialisasi Pilkada melalui ketoprak cukup efektif. Terbukti, antusiasme warga sangat tinggi,” kata Aris.

Editor : Kholistiono

KPU Pati Tetapkan Jumlah DPT Pada Pilkada Pati 2017, Ini Angkanya

Juru Bicara Koalisi Pelangi Haryanto-Arifin, Joni Kurnianto menerima daftar pemilih tetap (DPT) di Aula KPU Pati, Selasa (6/12/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Juru Bicara Koalisi Pelangi Haryanto-Arifin, Joni Kurnianto menerima daftar pemilih tetap (DPT) di Aula KPU Pati, Selasa (6/12/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pati akhirnya menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Pati. DPT Pilkada Pati 2017 yang mencapai 1.034.256 orang tersebut diserahkan kepada Tim Pemenangan Haryanto-Arifin di Aula KPU Pati, Selasa (6/12/2016).

Ketua KPU Pati Much Nasich mengatakan, DPT Pilkada Pati 2017 bertambah 3.312 orang dari DPT terakhir saat Pemilihan Presiden 2014 yang berjumlah 1.030.944 orang. Jumlah tersebut berkurang dari daftar pemilih sementara (DPS) yang semula berjumlah 1.051.000 orang.

“Awalnya, kita tetapkan DPS sekitar 1.051.000 orang. Namun, masih banyak warga yang belum memiliki e-KTP atau menunjukkan surat keterangan, sehingga sampai saat ditetapkan berjumlah 1.034.256 orang. Sebelumnya, kita juga sudah menyaring pemilih yang tidak memenuhi syarat, seperti pindah status, meninggal dunia, dan sebagainya,” ujar Nasich.

Warga Pati yang tidak masuk DPT bisa menggunakan hak pilihnya pada 15 Februari 2017, selama bisa menunjukkan e-KTP atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pati. Namun, mereka diberikan kesempatan mencoblos setelah jam 12.00 WIB, karena DPT sudah ditetapkan.

Terkait dengan jumlah surat suara, KPU Pati sudah mengantisipasi dengan menambah 2,5 persen surat suara di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Selama bisa menunjukkan e-KTP atau surat keterangan dari Disdukcapil, kita akan layani untuk menggunakan hak pilih. Tentu, ada pembedaan pelayanan, karena sudah ada DPT, yakni setelah jam 12.00 WIB,” imbuh Nasich.

Sementara itu, Juru Bicara Koalisi Pelangi Haryanto-Arifin, Joni Kurnianto mengaku tidak mempermasalahkan hasil jumlah DPT yang ditetapkan KPU Pati. Pasalnya, jumlah DPT yang ditetapkan sudah cocok dan tidak perbedaan dari hasil rekapitulasi DPS hasil perbaikan.

Dia mengapresiasi kepada semua pihak yang sudah berkerja keras menetapkan DPT dengan baik. Dia berharap, tahapan Pilkada Pati bisa berjalan dengan baik, aman, dan kondusif. Rapat pleno terbuka rekapitulasi DPS hasil perbaikan dan penetapan DPT tersebut dihadiri Panitia Pemilu Kecamatan (PPK), Disdukcapil, Panwas, dan Koalisi Pelangi Haryanto-Arifin.

Editor : Kholistiono

Ratusan Ribu Warga Pati yang Belum Punya E-KTP Terancam Dicoret dari DPT

Komisioner KPU Pati menggelar rapat pleno terbuka terkait dengan daftar pemilih sementara (DPS) di Aula KPU Pati, Senin (31/10/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Komisioner KPU Pati menggelar rapat pleno terbuka terkait dengan daftar pemilih sementara (DPS) di Aula KPU Pati, Senin (31/10/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati mendata, sebanyak 138.399 warga Pati yang merupakan pemilih potensial belum memiliki e-KTP. Padahal, syarat untuk menggunakan hak pilih pada pilkada yang berlangsung 15 Februari 2017 harus memiliki e-KTP.

Akibatnya, ratusan ribu warga Pati yang belum memiliki e-KTP tersebut terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya dan dicoret dari daftar pemilih tetap (DPT). Namun, KPU Pati masih memberikan kesempatan kepada warga Pati yang belum memiliki e-KTP untuk segera mengurusnya agar bisa menggunakan hak pilih.

“Kami memberikan kesempatan kepada warga Pati yang belum memiliki e-KTP bisa segera mengurus maksimal 2 Desember 2016. Kalau tidak, terpaksa dicoret dari DPT karena sudah menjadi aturan dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2016,” kata Komisioner KPU Pati Ahmad Jukari.

Bila e-KTP memang belum jadi, kata Jukari, mereka bisa menggunakan surat keterangan (SK) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pati sebagai bukti sudah mengikuti proses perekaman. Karena itu, pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan Disdukcapil Pati.

“Kami tidak ingin pemilih potensial tidak bisa menggunakan haknya karena belum memiliki e-KTP. Karena itu, kami akan melakukan sosialisasi kepada pemilih potensial agar mengetahui peraturan tersebut, sehingga tetap bisa menggunakan hak pilihnya,” tutur Jukari.

Selain sosialisasi, pihaknya akan melayangkan surat kepada warga yang tidak memiliki e-KTP atau surat keterangan dari Disdukcapil. Pemasangan pengumuman di semua tempat juga akan diupayakan agar mereka tetap bisa menggunakan hak pilihnya.

Saat ini, KPU sudah mengantongi 1.050.081 warga Pati yang masuk dalam daftar pemilih sementara (DPS). Bila 138.399 warga yang saat ini belum punya e-KTP sudah memiliki e-KTP, setidaknya SK dari Disdukcapil, jumlah DPT di Pati diperkirakan mencapai 1.188.480 orang.

Editor : Kholistiono

Dana Kampanye Paslon Pilkada Pati Tidak Boleh Lebih dari Rp 14,8 Miliar

Laporan awal dana kampanye (LADK) Haryanto-Arifin sebesar Rp 150 juta diserahkan kepada Ketua KPU Pati Much Nasich. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Laporan awal dana kampanye (LADK) Haryanto-Arifin sebesar Rp 150 juta diserahkan kepada Ketua KPU Pati Much Nasich. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati menegaskan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Haryanto dan Saiful Arifin, serta tim sukses untuk tidak menggunakan dana kampanye lebih dari Rp 14,8 miliar. Hal itu ditegaskan Supriyanto, Komisioner KPU Pati Devisi Hukum dan Laporan Dana Kampanye.

Dana sebesar itu tidak termasuk kampanye yang terfasilitasi oleh KPU sesuai dengan amanat undang-undang. Pasalnya, fasilitas yang diberikan KPU tidak dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk barang dan jasa seperti bahan kampanye, iklan, dan debat publik.

“Di luar bahan kampanye, iklan dan debat publik, itu diserahkan kepada pasangan calon dan tim sukses. Namun, kita berikan batasan supaya dana kampanye itu tidak melebihi Rp 14,8 miliar. Itu sesuai dengan hasil kesepakatan bersama,” kata Supriyanto.

Laporan awal dana kampanye (LADK) Haryanto-Arifin sendiri sudah diserahkan Tim Sukses kepada KPU Pati sebesar Rp 150 juta. Penyerahan tersebut menjadi salah satu tahapan pelaksanaan Pilkada Pati 2017 yang harus dipenuhi.

Bendahara Timses Pemenangan Haryanto-Arifin, Sutrisno menuturkan, penyerahan LADK sebesar Rp 150 juta tersebut bersumber dari pasangan calon. Saat ini, pihaknya mengaku masih menunggu dana kampanye yang berasal dari sumber lain.

Dana tersebut, bisa berasal dari perseorangan, relawan atau perusahaan. Dana yang akan dihimpun dari berbagai sumber tersebut akan masuk rekening Timses dan dilaporkan kepada KPU dalam bentuk laporan akhir dana kampanye.

Editor : Kholistiono

Eksistensi Kotak Kosong di Pilkada Pati Dijamin Konstitusi

Mantan Ketua KPU Jawa Tengah berkomentar tentang kotak kosong dalam Pilkada Pati yang keberadaannya dijamin undang-undang. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Mantan Ketua KPU Jawa Tengah berkomentar tentang kotak kosong dalam Pilkada Pati yang keberadaannya dijamin undang-undang. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Pilkada Pati yang akan dihelat pada 15 Februari 2017 kurang beberapa bulan lagi. Warga Pati saat ini dihadapkan pada dua pilihan, yaitu pasangan Haryanto-Saiful Arifin dan kotak kosong.

Warga saat ini beramai-ramai memperbincangkan keberadaan kotak kosong. Siapa yang berhak mewakili kotak kosong dalam melakukan kampanye, sosialisasi atau imbauan untuk memilih kotak kosong?

Sebab, keberadaan kotak kosong dijamin konstitusi sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. Namun, kebebasan berpendapat harus berada di tempatnya dan tidak bertentangan dengan undang-undang.

Dosen Fakultas Hukum UNISBANK yang juga Mantan Ketua KPU Jawa Tengah Fajar Saka memberikan komentar terkait dengan polemik tersebut. “Masyarakat memang diperbolehkan untuk menyampaikan suara pemilihan kotak kosong, tetapi tidak ada kewajiban bagi masyarakat,” kata Fajar, Rabu (26/10/2016).

Bahkan, Fajar menyebut, seandainya masyarakat ada yang berorasi menyampaikan suara untuk memilih kotak kosong diperbolehkan dan tidak ada masalah. Asal, penyampaian itu tidak mengandung unsur black campaign.

Jika terbukti ada unsur black campaign, mereka bisa dijerat dengan hukum pidana, termasuk UU ITE bila dilakukan di media sosial atau media elektronik lainnya. “Secara umum, konstitusi menjamin kebebasan berpendapat, selama tidak bertentangan dengan UU. Terlebih, eksistensi kotak kosong dijamin konstitusi dan menjadi bagian dari proses demokrasi, serta pendidikan politik bagi masyarakat,” tambah Fajar.

Dengan begitu, masyarakat Pati memiliki hak memilih atau menyosialisasikan kotak kosong karena tidak ada aturan yang melarangnya. “Tidak ada yang bisa mewakili kotak kosong secara resmi karena belum ada regulasinya. Juga tidak ada larangan bagi warga untuk menyosialisasikan kotak kosong selama tidak bertentangan dengan undang-undang,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

KPU Pati : Boleh Sosialisasi Kotak Kosong, Tapi Jangan Terjerumus Black Campaign

Dosen Fakultas Hukum UNISBANK Semarang Fajar Saka memberikan penjelasan terkait dengan black campaign dan negative campaign, Rabu (26/10/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Dosen Fakultas Hukum UNISBANK Semarang Fajar Saka memberikan penjelasan terkait dengan black campaign dan negative campaign, Rabu (26/10/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati Much Nasich mengingatkan kepada warga untuk berhati-hati dalam menyosialisasikan kotak kosong. Jangan sampai sosialisasi tersebut terjerumus pada kegiatan black campaign bernuansa fitnah kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati.
Pasalnya, black campaigne bisa dijerat dengan hukum pidana dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Karena itu, warga yang tidak setuju dengan paslon diharapkan santun dalam melakukan pendidikan politik.

“Sosialisasi kotak kosong diperbolehkan, karena menjadi bagian dari pendidikan politik masyarakat. Namun, kami mengingatkan untuk tidak terjerumus pada black campaign yang bernuansa fitnah kepada paslon. Sebab, itu bisa dijerat dengan hukum pidana dan UU ITE,” kata Nasich.

Sementara itu, Dosen Fakultas Hukum UNISBANK Semarang yang juga Mantan Ketua KPU Jawa Tengah Fajar Saka menegaskan, ada perbedaan antara black campaign dan negative campaign. Black campaign bermuara pada fitnah untuk menggembosi suara paslon.

Sedangkan negative campaign menyuguhkan fakta-fakta yang ada berdasarkan data. Negative campaign diperbolehkan, selama bersifat edukatif, sehingga ikut mendorong proses demokrasi yang baik dan bermartabat.

“Hanya saja, kalau ada pihak yang terlalu menggebu-gebu hingga terjerumus pada black campaign, itu sangat berisiko dan berbahaya karena bisa dijerat hukum pidana maupun UU ITE kalau dilakukan di medsos atau media elektronik lainnya,” pungkas Fajar.

Editor : Kholistiono

Belasan Jurnalis di Pati Ikuti Workshop Peliputan Pilkada

Sejumlah narasumber tengah menyampaikan materi terkait dengan peliputan Pilkada Pati, Rabu (26/10/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Sejumlah narasumber tengah menyampaikan materi terkait dengan peliputan Pilkada Pati, Rabu (26/10/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Belasan jurnalis dari media cetak, televisi, radio, dan online yang bertugas melakukan liputan di Pati mengikuti workshop peliputan pilkada yang diadakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pati di Omah Kuno, Jalan Diponegoro, Pati, Rabu (26/10/2016).

Workshop diadakan untuk memberikan arahan kepada jurnalis terkait dengan teknis peliputan pilkada yang sesuai dengan undang-undang. Pasalnya, ada sejumlah masalah krusial yang perlu dibahas untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat terkait dengan berita pilkada.

Istilah kampanye kotak kosong, misalnya. Istilah kampanye yang mewakili kotak kosong tidak dibenarkan secara aturan, karena kata kampanye sudah diatur secara yuridis dalam undang-undang.

“Penyebutan kata kampanye untuk mewakili kotak kosong dalam pemberitaan saya kira kurang tepat. Sebab, istilah kampanye diatur dalam undang-undang di mana harus ada visi dan misi, program kerja calon, dan sebagainya. Maka, istilah penyebutannya sebetulnya bukan kampanye, sosialisasi atau imbauan mungkin lebih tepat,” ujar Mantan Ketua KPU Jawa Tengah yang juga dosen Fakultas Hukum Unisbank Semarang, Fajar Saka.

Selain itu, jurnalis diharapkan bisa menulis berita pilkada sesuai dengan aturan, berimbang dan akurat. Kendati calon tunggal, tetapi jurnalis diharapkan bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan fakta yang ada.

Hal itu diamini Ketua KPU Pati Much Nasich. Menurutnya, media menjadi bagian dari pilar demokrasi yang punya peran strategis untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Karenanya, penyampaian informasi diharapkan bertumpu kepada kaidah jurnalistik yang benar, sekaligus berpedoman pada undang-undang yang berlaku. “Penyebutan istilah bupati, misalnya. Kalau bupati sudah cuti, maka jurnalis semestinya tidak menambahkan kata bupati. Sebab, dia sudah cuti dan sekarang menjadi representasi dari calon bupati,” tandasnya.

Editor : Kholistiono

KPU RI Bebaskan Warga Pati Kampanyekan Kotak Kosong

 Simulasi penggunaan hak pilih pada Pemilu dengan calon tunggal yang digelar KPU RI di Pati, baru-baru ini. (MuriaNewsCom/Lismanto)


Simulasi penggunaan hak pilih pada Pemilu dengan calon tunggal yang digelar KPU RI di Pati, baru-baru ini. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Juri Ardiantoro membebaskan warga Pati untuk mengkampanyekan kotak kosong. Hal itu dianggap menjadi bagian dari upaya untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis.

“Pada pilkada calon tunggal, kampanye diberikan ruang bagi pasangan calon atau masyarakat yang tidak setuju dengan pasangan calon. Masyarakat boleh mengkampanyekan, menyampaikan atau mengimbau masyarakat untuk memilih kotak kosong,” kata Juri, Selasa (25/10/2016).

Kotak kosong, lanjut Juri, merupakan wadah untuk menampung masyarakat pemilih yang tidak mau memilih pasangan calon yang ada. Karena itu, bila ada kelompok masyarakat yang ingin mengkampanyekan kotak kosong diberikan kebebasan, selama sesuai dengan etika dan aturan kampanye yang sewajarnya.

“Yang terpenting, siapa pun yang mau kampanye, baik pasangan calon atau kelompok masyarakat yang mengkampanyekan kotak kosong bisa melakukan kampanye dengan cara-cara yang selayaknya,” tutur Juri.

Hanya saja, KPU tidak bisa memfasilitasi masyarakat yang mau kampanye kotak kosong. Hal itu mengingat tidak ada regulasi yang mengatur untuk memberikan fasilitas kepada kelompok masyarakat yang ingin mewakili kotak kosong dalam berkampanye.

Editor : Kholistiono

KPU Pati Sebut Kotak Kosong jadi Pendidikan Politik Masyarakat

Ketua KPU Kabupaten Pati Much Nasich. Keberadaan kotak kosong dalam pesta demokrasi menurutnya  menjadi bagian dari demokrasi (MuriaNewsCom/Lismanto)

Ketua KPU Kabupaten Pati Much Nasich. Keberadaan kotak kosong dalam pesta demokrasi menurutnya menjadi bagian dari demokrasi (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati Much Nasich menyebut, keberadaan kotak kosong dalam pesta demokrasi yang akan dihelat di Kabupaten Pati menjadi bagian dari demokrasi. Karena itu, masyarakat yang memilih kotak kosong tidak disalahkan karena menjadi bagian dari pendidikan politik masyarakat.

“Memang tidak ada aturan khusus yang mengatur secara rinci dan detail soal kotak kosong. Tapi, kalau ada masyarakat yang memilih kotak kosong, itu sudah menjadi bagian dari pendidikan politik,” kata Nasich, Selasa (25/10/2016).

KPU sendiri tidak dalam posisi melarang atau memperbolehkan. Sebab, itu menjadi bagian dari pendidikan politik masyarakat. Terlebih, KPU tidak punya aturan untuk memfasilitasi bagi masyarakat yang ingin mengkampanyekan kotak kosong.

“Kalau ada masyarakat yang ingin melegalkan untuk kampanye kotak kosong, kita tidak mungkin memfasilitasi. Sebab, kita tidak punya regulasi yang mengatur hal tersebut,” imbuhnya.

Ditanya soal siapa yang berhak mengkampanyekan kotak kosong, pihak KPU mengaku kesulitan untuk menjawab hal tersebut. Lagi-lagi, keberadaan kotak kosong disebut-sebut menjadi bagian dari pendidikan politik bagi masyarakat.

“Siapa yang akan mengkoordinasi kotak kosong, kita tidak bisa menerimanya karena tidak ada aturannya. Jadi, kalau ada masyarakat yang ingin melegalkan tim kampanye kotak kosong, kita tidak punya wewenang untuk menerima dan memfasilitasi karena tidak ada regulasinya,” tandasnya.

Editor : Kholistiono

Timses Optimis Haryanto-Arifin Bisa Raih Suara 80 Persen pada Pilkada Pati 2017

Jubir Tim Pemenangan Haryanto-Arifin memberikan keterangan kepada awak media, usai mengikuti penyerahan SK penetapan calon di Aula KPU Pati, Senin (24/10/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Jubir Tim Pemenangan Haryanto-Arifin memberikan keterangan kepada awak media, usai mengikuti penyerahan SK penetapan calon di Aula KPU Pati, Senin (24/10/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Haryanto dan Saiful Arifin, Ali Badrudin mengaku optimistis bisa meraih suara 80 persen pada Pilkada Pati 2017. Hal itu disampaikan Ali, usai menerima SK penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Haryanto-Arifin di Aula KPU Pati, Senin (24/10/2016).

“Dalam fenomena calon tunggal ini, kami menargetkan tingkat kehadiran masyarakat untuk berpartisipasi menggunakan hak pilihnya sebesar 70 persen. Sedangkan target suara untuk Haryanto-Arifin sebesar 80 persen,” kata Ali.

Ali yakin, masyarakat Pati cerdas dalam menentukan pilihannya dengan baik. Ibaratnya, lanjut Ali, dua opsi antara ada pemimpin dan tidak ada pemimpin, warga Pati pasti dengan cerdas memilih pasangan Haryanto-Arifin.

Belum lagi, Haryanto dinilai memiliki banyak prestasi dan berhasil membangun Pati selama lima tahun ini dengan baik. “Warga Pati sudah sangat cerdas. Kami yakin, warga Pati akan menggunakan hak pilihnya untuk Haryanto yang sudah terbukti memajukan Kabupaten Pati selama lima tahun ini,” tutur Ali.

Sementara itu, Juru Bicara Tim Pemenangan Kampanye Haryanto-Arifin, Joni Kurnianto mengatakan, rapat timses akan segera dilakukan setelah penetapan. Sebelumnya, mereka sudah saling berkoordinasi antarparpol untuk meredam isu-isu yang beredar di masyarakat yang berupaya menggembosi suara Haryanto-Arifin.

“Semua parpol dan relawan sudah diinstruksikan untuk memberikan penguatan di masing-masing daerah sampai level bawah. Kalau ada yang ingin memilih kotak kosong itu hak mereka. Namun, kami yakin dan percaya warga Pati sudah cerdas memilih pemimpin yang baik untuk Pati lima tahun ke depan,” pungkas Joni.

Editor : Kholistiono

Haryanto-Saiful Arifin Resmi jadi Calon Tunggal Pilkada Pati 2017

Ketua KPU Pati Much Nasich (kiri) menyerahkan SK penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati 2017 Haryanto dan Saiful Arifin di Aula KPU Pati, Senin (24/10/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Ketua KPU Pati Much Nasich (kiri) menyerahkan SK penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati 2017 Haryanto dan Saiful Arifin di Aula KPU Pati, Senin (24/10/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Haryanto dan Saiful Arifin resmi ditetapkan sebagai calon tunggal pada Pilkada Pati yang akan dihelat pada 15 Februari 2017 mendatang. Penetapan dilakukan di Aula Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pati, Senin (24/10/2016).

Surat Keterangan (SK) penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati 2017 diserahkan Ketua KPU Kabupaten Pati Much Nasich kepada Haryanto dan Saiful Arifin. Dengan diusung delapan dari sembilan partai yang memiliki kursi di DPRD. Haryanto-Arifin akan melaju melawan kotak kosong.

“Kita sudah tetapkan hari ini bahwa Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati adalah calon tunggal. Dengan demikian, keduanya harus berhadapan dengan kotak kosong dan harus mendapatkan suara sebesar 50 persen plus satu dari suara sah,” ujar Nasich.

Sementara itu, Calon Bupati Pati Haryanto mengaku sama sekali tidak mempersiapkan kalau ada calon tunggal. Dalam proses pendaftaran, Haryanto melalui prosedur dengan mendaftar di semua partai.

Namun, dia tidak menyangka bila akhirnya semua partai memilihnya yang pada akhirnya memunculkan calon tunggal. “Terus terang, terjadinya calon tunggal ini tidak dikondisikan. Ini fenomena alam, terjadi secara alami. Kami sangat senang delapan pertai sudah percaya kami untuk memimpin Pati lima tahun ke depan,” kata Haryanto.

Salah satu Tim Kampanye Haryanto-Arifin, Joni Kurnianto berharap, semua elemen masyarakat bersatu padu untuk memilih seorang pemimpin dalam rangka memajukan dan menyejahterakan masyarakat lima tahun ke depan.

“Semua partai memilih Haryanto-Arifin karena kualitas dan kapasitasnya yang mumpuni dalam memimpin Pati. Kami berharap, masyarakat tidak menghiraukan dengan isu-isu yang mungkin menyesatkan. Kami yakin, Haryanto-Arifin sangat kredibel memimpin Pati,” tandas Joni.

Editor : Kholistiono

Media Disebut punya Peran Strategis Sukseskan Pilkada Pati

Komisioner KPU Pati bersama dengan pengurus PWI Pati menggelar media gathering di Aula KPU Pati, Sabtu (15/10/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Komisioner KPU Pati bersama dengan pengurus PWI Pati menggelar media gathering di Aula KPU Pati, Sabtu (15/10/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Media, dinilai memiliki punya peran strategis untuk menyukseskan Pilkada Pati. Hal itu dikatakan Ketua KPU Pati Much Nasich dalam agenda media gathering bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pati, Sabtu (15/10/2016).

“Media memiliki peran strategis untuk menyampaikan masyarakat terkait dengan tahapan pilkada yang berlangsung. Dengan peran media, informasi pilkada yang ada bisa tersampaikan kepada masyarakat,” kata Nasich.

Terlebih, iklan kampanye ke media saat ini diatur regulasi secara ketat, sehingga calon bupati dan wakil bupati tidak bisa beriklan di media secara personal. Pasalnya, iklan kampanye diatur oleh KPU menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Pati.

“Saat ini, pasangan cabup dan cawabup tidak boleh melakukan iklan kampanye ke media secara pribadi. Karena sesuai dengan aturan, itu sudah difasilitasi anggaran KPU dari APBD. Kalau ada yang iklan kampanye secara pribadi, justru itu melanggar aturan,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua PWI Pati Alwi Alaydrus menuturkan, media bisa menyambungkan informasi pilkada dari sumber berita kepada masyarakat luas. Berita itu bisa diakses dari berbagai format media, baik koran cetak, televisi, radio, hingga media online yang dapat memberitakan bersamaan dengan event atau kejadian sebenarnya.

“Masyarakat sekarang sudah sangat mudah untuk mengakses berita, bisa baca di koran cetak, televisi, radio dan online. Dari sini, media memang memiliki peran strategis dalam menyukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati,” tandas Alwi.

Editor : Kholistiono

Haryanto-Saiful Arifin Dinyatakan Lolos Tes Kesehatan

Tim dokter IDI Pati menyerahkan dokumen hasil tes kesehatan pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pati, Sabtu (08/10/2016).(MuriaNewsCom/Lismanto)

Tim dokter IDI Pati menyerahkan dokumen hasil tes kesehatan pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pati, Sabtu (08/10/2016).(MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Haryanto-Saiful Arifin dinyatakan lolos tes kesehatan yang dilakukan Tim Kesehatan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Pati. Dokumen hasil tes kesehatan itu diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pati, Sabtu (08/10/2016).

“Hari ini, kami menerima berkas hasil pemeriksaan kesehatan pasangan bakal calon, yakni Haryanto dan Saiful Arifin. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pasangan tunggal yang diusung delapan partai politik ini lolos tes kesehatan,” kata Ketua KPU Kabupaten Pati Much Nasich.

Setelah semua syarat dinyatakan sah, Haryanto-Arifin ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati secara resmi. Penetapan tersebut dijadwalkan pada 24 Oktober 2016.

Ketua Tim Dokter IDI Pati Edi Siswanto mengatakan, kedua pasangan bakal calon menjalani tes kesehatan, mulai dari fisik, psikiatri, psikologi, hingga narkoba. Mereka diperiksa delapan dokter spesialis, psikiater, psikolog, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Jawa Tengah.

“Dari hasil pemeriksaan yang berlangsung selama dua hari, kami akhirnya menyatakan pasangan tersebut sehat jasmani dan rohani. Dengan begitu, keduanya bisa menjalankan tugas di pemerintahan dengan baik bila terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada 2017,” tutur Edi.

Sebelum dinyatakan lolos, Edi bersama tim dokter menggelar rapat pleno terkait dengan hasil pemeriksaan. Selain dinyatakan lolos tes kesehatan jasmani rohani, keduanya juga dinyatakan negatif dan bebas narkoba.

Usai penyerahan berkas tes kesehatan, tahapan pilkada selanjutnya adalah penelitian berkas-berkas pasangan bakal calon hingga Minggu (09/10/2016). Bila masih ada yang kurang lengkap, KPU memberikan kesempatan kepada bapaslon untuk melengkapi berkas hingga Jumat (14/10/2016).

Editor : Kholistiono

Warga Pati Tunggu Kejutan Munculnya Calon Lain pada Pilkada Pati 2017

Komisioner KPU Pati menggelar sosialisasi Surat Edaran KPU RI Nomor 533/IX/2016 bersama pimpinan parpol, Kamis (29/09/2016) lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Komisioner KPU Pati menggelar sosialisasi Surat Edaran KPU RI Nomor 533/IX/2016 bersama pimpinan parpol, Kamis (29/09/2016) lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Pilkada Pati yang awalnya hanya diikuti calon tunggal berhadapan dengan “kotak kosong” membuat KPU memberikan peluang bagi partai politik untuk mengusung calon lain. Peluang itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 533/IX/2016 tentang Perpanjangan Masa Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pilkada 2017.

Dengan surat edaran tersebut, partai politik yang sudah mengusung Haryanto-Saiful Arifin sebagai bakal calon tunggal diberikan kesempatan untuk mencabut dukungannya dan mengusung calon lain. Kesempatan itu diberikan pada Minggu (02/10/2016) hingga Selasa (04/09/2016) besok.

Warga pun tak sabar menunggu apakah ada manuver dari partai politik untuk “keluar” dari Haryanto-Arifin dan membentuk koalisi baru, atau masih bertahan pada format calon tunggal. “Warga sudah tidak sabar menunggu kejutan dari parpol. Sebab, itu menentukan apakah Pilkada Pati nanti diikuti calon tunggal atau tidak,” ujar Pemerhati Politik LBH Advokasi Nasional, Maskuri, Sabtu (01/10/2016).

Dia menilai, dua pasangan calon akan membentuk pemilukada dengan dialektika politik yang lebih dinamis, ketimbang calon tunggal. Selain itu, dua paslon dinilai memiliki daya kontestasi, sehingga masyarakat punya pilihan untuk melakukan komparasi atas kualitas, integritas, dan track record calon yang dipilih.

“Kalau ada lebih dari satu calon, masyarakat akan bisa memilih mana visi dan misi terbaik yang ditawarkan para calon untuk memimpin Pati ke depan. Kondisi politik semacam itu akan menjadi lebih hidup dan dinamis. Warga sudah sangat berharap akan ada kejutan dari parpol,” ucap Maskuri.

Secara terpisah, Ketua KPU Pati Much Nasich memberikan kesempatan kepada parpol untuk mencabut dukungannya dan membentuk koalisi baru minimal 20 persen dari kursi DPRD Pati, sehingga diharapkan tidak muncul satu pasangan calon. Namun, semua keputusan diserahkan kepada pimpinan parpol.

“Kalau memang parpol tidak ada yang mencabut dukungannya, terpaksa kita akan tetap laksanakan Pilkada Pati dengan calon tunggal berhadapan dengan kotak kosong. Semoga kesempatan perpanjangan pendaftaran selama tiga hari yang akan dimulai besok, bisa dimanfaatkan pimpinan parpol dengan baik,” tandas Nasich.

Editor : Kholistiono

KPU Beri Kesempatan Parpol Cabut Dukungannya untuk Haryanto-Arifin dan Usung Calon Lain

Komisioner KPU Pati mengundang pimpinan parpol di Pati untuk menyosialisasikan Surat Edaran KPU RI Nomor 533/IX/2016, Kamis (29/09/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Komisioner KPU Pati mengundang pimpinan parpol di Pati untuk menyosialisasikan Surat Edaran KPU RI Nomor 533/IX/2016, Kamis (29/09/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Partai politik di Pati diberikan kesempatan untuk mengusung calon lain, selain paslon Haryanto-Saiful Arifin. Hal itu dikatakan Ketua KPU Kabupaten Pati Much Nasich, Kamis (29/09/2016).

Kesempatan itu diberikan, sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor 533/IX/2016 tentang Perpanjangan Masa Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pilkada Tahun 2017 yang turun pada 27 September 2016. “Dalam surat edaran itu dijelaskan, mekanisme paslon satu calon tunggal ketika dilakukan penutupan pada 23 September 2016, kita diminta untuk memperpanjang,” ujar Nasich.

Akibat turunnya surat edaran tersebut, KPU Pati akan memperpanjang pendaftaran Paslon Bupati dan Wakil Bupati Pati selama tiga hari, yakni 2-4 Oktober 2016. Sesuai dengan surat edaran dalam poin 2A, parpol diberi kesempatan untuk mencabut dukungannya kepada calon tunggal dan mengusung calon lain.

Hal itu diharapkan untuk menghindari adanya calon tunggal pada Pilkada Pati 2017. Namun, Nasich mengaku bila semua keputusan ada di tangan parpol. Kendati diberi kesempatan, bila parpol tidak mau mencabut, pesta demokrasi dengan calon tunggal tetap akan dihelat.

“Setelah surat edaran ini turun, penetapan penundaan dilakukan pada 28 September, sosialisasi dilakukan pada 29 September sampai 1 Oktober dan perpanjangan pendaftaran pada 2-4 Oktober. Kita hanya menjalankan aturan dari KPU RI,” tutur Nasich.

Dengan demikian, Pilkada Pati 2017 belum bisa dipastikan akan berlangsung dengan calon tunggal atau tidak. Sebab, parpol diberikan kesempatan untuk mencabut dukungannya kepada paslon tunggal dan membentuk koalisi baru. Koalisi baru pengusung calon lain tersebut harus memiiki kursi setidaknya 20 persen di DPRD Pati.

Editor : Kholistiono

Tasiman Sebut Pendaftaran Haryanto-Arifin di KPU Pati Bermasalah

Politisi senior PDI-P, Tasiman memberikan komentar terkait dengan Pilkada Pati 2017. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Politisi senior PDI-P, Tasiman memberikan komentar terkait dengan Pilkada Pati 2017. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Pernyataan mengejutkan muncul dari politisi senior PDI-P, Tasiman terkait soal Pilkada Pati 2017. Dia menyebut, pendaftaran calon bupati dan wakil bupati yang dilakukan Haryanto-Saiful Arifin di Kantor KPU Pati, Kamis (22/09/2016), tidak sah.

Alasannya, belum ada bentuk koalisi yang jelas saat keduanya mendaftarkan diri di KPU Pati. Mereka hanya diusung dari delapan partai, di mana semua parpol mengusung sepaket, yaitu Haryanto-Arifin.

Padahal, kata Tasiman, tidak ada satu parpol di Pati yang memiliki kursi 20 persen di DPRD Pati, sehingga harus membentuk koalisi sebelum mendaftarkan calon. “Untuk mengusung pasangan, harus membentuk koalisi, karena tidak ada satu pun parpol yang punya kursi di DPRD sebanyak 20 persen. Maka, mereka harus berkoalisi sebelum mendaftar ke KPU. Harusnya KPU menolak. Wong kursi di DPRD kurang dari 20 persen kok rekomendasinya sepaket,” ucap Tasiman.

Karena itu, Tasiman berpendapat, KPU harus memberikan kejelasan terkait dengan persoalan itu. Sebab, semua partai mengusung Haryanto-Arifin sepaket, di mana bentuk koalisinya tidak jelas. Padahal, koalisi menjadi syarat wajib, lantaran tidak ada satu parpol pun yang memiliki kursi minimal 20 persen.

Bila KPU tidak segera menyelesaikan masalah tersebut, Tasiman bahkan memprediksi akan menjadi preseden buruk pada Pilkada Pati 2017. “Menurut saya, itu tidak sah. Kalau tidak diselesaikan akan menjadi preseden buruk,” katanya.

Saat dikonfirmasi, Ketua KPU Pati Much Nasich mengaku sudah melaksanakan sesuai dengan prosedur dan aturan. Delapan parpol yang mengusung sudah menandatangani semua sebagai representasi dari gabungan partai.

Editor : Kholistiono

Tasiman Sebut KPU Pati Tak Beri Peluang Calon Independen saat Perpanjangan Pendaftaran

Politisi senior PDIP-P, Tasiman saat memberikan pernyataan, Rabu (28/09/2016), bahwa KPU tidak memberikan peluang bagi calon independen pada masa perpanjangan pendaftaran dari 28-30 September 2016. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Politisi senior PDIP-P, Tasiman saat memberikan pernyataan, Rabu (28/09/2016), bahwa KPU tidak memberikan peluang bagi calon independen pada masa perpanjangan pendaftaran dari 28-30 September 2016. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati disebut tidak memberikan peluang kepada calon independen pada masa perpanjangan pendaftaran yang dilakukan selama tiga hari, mulai Rabu (28/09/2016) hingga Jumat (30/09/2016) mendatang. Pernyataan itu muncul dari politisi senior PDI-P, Tasiman.

“Kenapa KPU hanya memberikan peluang perpanjangan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati dari kalangan partai politik saja? Kenapa pendaftaran dari perseorangan tidak diberi kesempatan? Padahal, semua diakui undang-undang,” ujar Tasiman, Rabu (28/09/2016).

Karena itu, tokoh yang pernah menjabat sebagai Bupati Pati selama dua periode itu menyayangkan kebijakan KPU Pati yang dianggap tidak memberikan peluang bagi calon independen pada masa parpanjangan pendaftaran. Dia berpendapat, bisa jadi ada calon independen yang ingin mendaftar pada masa perpanjangan.

Sebab, pencalonan menggunakan kendaraan politik disebut-sebut mahal. “Itu artinya, KPU menutup peluang bagi calon independen yang berangan-angan untuk maju, tanpa melalui kendaraan politik karena biayanya mungkin mahal. Kalau peluang itu ada, mungkin ada yang maju,” ungkap Tasiman.

Kendati begitu, Tasiman tidak mau menyebut siapa yang akan maju melalui jalur perseorangan bila ada kesempatan pada masa perpanjangan. Dia hanya menyebut, mungkin ada orang-orang yang akan maju melalui jalur independen.

Menanggapi hal itu, Ketua KPU Pati Much Nasich mengatakan, KPU tidak membuka peluang untuk calon independen pada masa perpanjangan, karena prosesnya lama. Untuk proses verifikasi faktual saja, kata Nasich, butuh waktu 14 hari.

“Kalau kita buka peluang calon independen pada masa perpanjangan, prosesnya akan lama. Ada verifikasi faktual paling tidak 14 hari dan proses lainnya yang akan memakan waktu cukup lama,” kata Nasich.

Editor : Kholistiono

 

Ngaji Demokrasi Bareng Kiai Aniq Pati

Dandim 0718/Pati Letkol Inf Andri Amijaya Kusuma memberikan materi terkait dengan Pilkada Pati, sebelum ngaji demokrasi bareng Kiai Aniq. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Dandim 0718/Pati Letkol Inf Andri Amijaya Kusuma memberikan materi terkait dengan Pilkada Pati, sebelum ngaji demokrasi bareng Kiai Aniq. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar sosialisasi, temu tokoh dan ngaji demokrasi di Salza Hall, Pati, Selasa (27/09/2016). Pengasuh Ponpes Salaf Mamba’ul Ulum Tayu, KH Aniq Muhammadun berbicara soal demokrasi.

Menurutnya, demokrasi yang sehat diawali dari tingginya tingkat partisipasi pemilih. Selain itu, proses pemilihan yang dilandasi dengan hati nurani akan mewujudkan demokrasi yang baik.

“Kita ngaji bersama bagaimana demokrasi yang baik menurut Islam. Bagaimana cara memilih yang baik biar tidak terjadi apa-apa. Dalam Islam, kriteria pemimpin yang baik adalah Muslim, punya kejujuran sehingga bisa memimpin daerah dengan baik dan jujur,” kata Kiai Aniq.

Salah satu pemimpin yang bisa diteladani dan dipilih adalah Nabi Muhammad dengan sifatnya yang siddiq, amanah, tabligh, dan fathonah. Nabi Muhammad selalu memimpin dengan benar, jujur, bisa dipercaya, bijaksana, dan menyampaikan segala sesuatu kepada umat.

Karena itu, Kiai Aniq menyarankan warga untuk memilih calon bupati dan wakil bupati yang dianggap jujur dan bisa dipercaya. Dengan demikian, warga Pati akan merasakan kesejahteraan dari seorang pemimpin yang amanah.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati Much Nasich mengatakan, ngaji demokrasi diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan soal demokrasi yang berintegritas dan bermartabat. Pasalnya, demokrasi yang baik menentukan masa depan rakyat selama lima tahun pascapemilihan bupati dan wakil bupati.

Acara tersebut juga dihadiri Kapolres Pati AKBP Ari Wibowo, Dandim 0718/Pati Letkol Inf Andri Amijaya Kusuma, anggota partai politik, organisasi masyarakat (Ormas), dan Petugas Pemilihan Kecamatan (PPK). Mereka dilibatkan, karena sebentar lagi akan terlibat dalam pesta demokrasi di Pati pada 15 Februari 2017.

Editor : Kholistiono

Haryanto dan Arifin Daftar ke KPU Pakai Sepeda Ontel Tua

Haryanto dan Saiful Arifin datang ke KPU Pati untuk mendaftarkan diri sebagai Cabup dan Cawabup Pati mengenakan sepeda ontel tua, Kamis (22/09/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Haryanto dan Saiful Arifin datang ke KPU Pati untuk mendaftarkan diri sebagai Cabup dan Cawabup Pati mengenakan sepeda ontel tua, Kamis (22/09/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Pasangan Bakal Cabup dan Cawabup Haryanto dan Saiful Arifin mendaftarkan diri sebagai Cabup dan Cawabup di Kantor Pemilihan Umum (KPU) Pati, Kamis (22/09/2016) pukul 09.30 WIB. Keduanya datang ke KPU menggunakan sepeda ontel tua dengan diiringi ratusan Laskar Pelangi dan para kader dari delapan partai.

Keduanya mengenakan seragam batik berwarna merah. Adapun para kader parpol yang ikut mengiringi, antara lain PDIP, Demokrat, Gerindra, Hanura, Golkar, PKB, PPP, dan PKS. Adapun kader Nasdem tak terlihat dalam iring-iringan.

Pendaftaran Cabup dan Cawabup pada Pilkada Pati 2017 dipastikan hanya diikuti calon tunggal. Pasalnya, delapan dari sembilan parpol yang duduk di kursi DPRD Pati mengusung Haryanto dan Arifin, sehingga tidak berpeluang memunculkan cabup dan cawabup lain.

“Nanti kita akan kasih tanda terima. Kita diberikan waktu untuk melakukan penelitian sampai pada 29 September 2016 mendatang. Kalau ada yang kurang, kami akan sampaikan ke pimpinan parpol,” ujar Ketua KPU Pati Much Nasich.

Dalam pendaftaran tersebut, sejumlah pimpinan parpol juga hadir. Puluhan pasukan keamanan dari polisi, TNI, Satpol PP, dan Linmas tampak berjaga-jaga di sekitar Kantor KPU Pati untuk melakukan pengamanan penuh. Beberapa polisi di antaranya dilengkapi dengan senjata laras panjang.

Editor : Kholistiono

DAU Rp 174,9 Miliar Ditunda, Bupati Pastikan Pilkada Pati 2017 Berjalan Lancar

Bupati Pati Haryanto melepas agenda jalan sehat yang digelar KPU, Sabtu (17/09/2016), usai berbicara soal penundaan DAU terkait dengan Pilkada Pati 2017. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Bupati Pati Haryanto melepas agenda jalan sehat yang digelar KPU, Sabtu (17/09/2016), usai berbicara soal penundaan DAU terkait dengan Pilkada Pati 2017. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Bupati Pati Haryanto memastikan bila pelaksanaan tahapan Pilkada Pati 2017 bisa berjalan dengan baik dan lancar, kendati Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Kabupaten Pati ditunda. Hal itu disampaikan Haryanto, Sabtu (17/09/2016).

“Nilai penundaan DAU untuk Kabupaten Pati sebesar Rp 174,9 miliar. Penundaan DAU berlangsung pada September hingga Desember 2016. Namun, kami pastikan penundaan DAU tidak mengganggu tahapan pilkada, karena sudah ditetapkan dalam tambahan anggaran sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),” kata Haryanto.

Bahkan, di tengah penundaan DAU, pihaknya sudah memfasilitasi rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), pembentukan Sekretariat PPK dan Panwas, dan sejumlah tahapan pilkada lainnya. Hal itu diakui sebagai bentuk keseriusan pemkab dalam memprioritaskan pilkada.

Pasalnya, pilkada menjadi agenda wajib yang harus dilakukan pemkab untuk mencari pemimpin terbaik pada periode selanjutnya. Lagipula, Pilkada Pati tidak masuk dalam bagian pengetatan anggaran, sehingga tetap berjalan sesuai dengan rencana awal.

Karena itu, Haryanto berpesan kepada KPU untuk tidak berpikir masalah penundaan DAU berimbas pada pelaksanaan pilkada atau tidak. “Yang mesti dilakukan KPU, bagaimana harus profesional, proporsional. Siapa pun yang dipilih warga, itu pilihan terbaik yang akan memimpin Pati lima tahun ke depan,” tandasnya.

Editor : Kholistiono