Hari Ini KPU Kudus Lakukan Uji Publik DPS

MuriaNewsCom, Kudus – KPU Kudus melakukan uji publik Daftar Pemilih Sementara (DPS) 2018. Hal itu guna memeroleh tanggapan masyarakat, untuk menjaring pemilih yang dimungkinkan masih tercecer. ‎

Syafiq Ainurridho Komisioner KPU Kudus Divisi Data dan Perencanaan mengatakan, uji publik merupakan inovasi KPU RI untuk memancing respon dari warga. Dirinya menyebut, tahapan tersebut akan dilaksanakan dalam satu hari.

“Pelaksanaannya hari ini pada tanggal 27 Maret. Uji Publik ini merupakan bagian dari rangkaian pengumuman dan tangapan masyarakat terhadap DPS. Nantinya masyarakat yang belum terdaftar atau mereka yang meninggal tapi masih terdaftar bisa melaporkan hal tersebut,” ujarnya, dihubungi MuriaNewsCom.

Ia mencontohkan, uji publik di salah satu TPS yang ada di Desa Menawan ada warga yang melaporkan bahwa salah satu anggota keluarganya tak terdaftar. Kemudian, petugas pemungutan suara langsung mendaftarkannya dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPS-HP).

“Tentu saja, hal itu bisa memengaruhi DPS yang sebelumnya sudah ditetapkan,” urainya.

Adapun, DPS pilkada 2018 di Kudus sebesar 618.009 orang. Sedangkan, pemilih potensial non elektronik jumlahnya ada 8.998 orang.

Selain uji publik manual Syafiq mengatakan, KPU RI sudah menyediakan laman khusus bagi warga yang hendak mengecek partisipasinya. Masyarakat bisa mengakses laman infopemilu.kpu.go.id, calon pemilih dapat memasukan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Jika sudah terdaftar maka datanya ada dalam laman tersebut. Jika belum bisa menghubungi PPS terdekat, untuk dimasukan datanya,” terangnya.

Editor: Supriyadi

Calon Bupati Kudus: Semua Lawan Berat

Calon Bupati Kudus: Semua Lawan Berat

MuriaNewsCom, Kudus – Setelah ditetapkan sebagai Calon Bupati-Wakil Bupati Kudus, lima paslon pemimpin Kota Kretek mengaku siap bertarung di gelaran Pilbup 2018. Mereka menganggap masing-masing kontestan adalah pesaing berat.

Seperti diungkapkan oleh Masan, calon bupati yang diusung PDIP, Golkar, Partai Demokrat dan PAN. Ia menyebut, harus kerja keras untuk dapat menapaki kursi pemimpin Kudus.

“Semuanya berat, jadi saya harus kerja keras. (kompetisi) itu biasa saja, yang terpenting bisa saling menghormati dan menghargai karena pilkada adalah ujian kedewasaan dalam berdemokrasi,” ungkapnya, setelah resmi ditetapkan KPU Kudus sebagai Calon Bupati di Hotel Kenari Asri, Senin (12/2/2018).

Disinggung terkait strategi pemenangan, ia mengaku akan menguatkan seluruh struktur koalisi. “Setelah ini kita akan fokus ke pengambilan nomor urut besok. Terkait nomor, berapapun itu baik,” imbuhnya.

Sementara itu M. Tamzil Calon Bupati Kudus yang diusung PKB, PPP dan Hanura mengaku akan mulai bergerak menemui masyarakat. “Tidak ada kata terlambat bagi kami, nanti yang terpenting lihat pada tanggal 27 Juni,” ucapnya.

Baca: SAH! 5 Bapaslon Kudus Ditetapkan sebagai Calon Bupati-Wakil Bupati

Ditanya tentang saingan terkuat dalam kompetisi pilbup Kudus, Tamzil mengaku semua peserta memiliki bobot tersendiri. “Sama saja (beratnya) baik perseorangan maupun dari partai. Yang penting dalam pilkada ini semuanya berlangsung kondusif,” tuturnya.

Calon dari perseorangan, Nor Hartoyo mengaku akan bergerak lebih masif untuk mengenalkan visi dan misinya kepada warga. Menurutnya, timnya sudah bergerak sejak lama.

“Saya akan ketemu dengan masyarakat untuk menyosialisasikan visi dan misi. Tim sudah terbentuk hingga tingkat RT, karena sejak kita mau merekrut dukungan kita sudah terjun ke masyarakat,” tutur calon bupati dari jalur perseorangan itu.

Ditanya mengenai persaingan, dirinya menganggap semua calon dianggap berat. “Semuanya berat, semuanya lawan tangguh, secara prinsip kita tak meremehkan satu dengan yang lain,” jelasnya.

Sementara itu Sururi Mujib, tim pemenangan calon bupati-wabup Akhwan-Hadi Sucipto mengaku akan menyusun strategi khusus. Mereka akan mendekati setiap warga.

“Tim kami sudah terbentuk hingga ke tingkat RT,” ucapnya mewakili Akhwan yang tidak hadir karena sedang takziyah.

Hampir serupa, tim pemenangan calon Sri Hartini-Bowo menyebut, akan lebih giat turun ke masyarakat. “Otomatis kita akan menerapkan strategi, pembentukan tim relawan dan pemenangan. Pembentukannya sebagian besar sudah dilakukan,” kata Azka Najib, tim pemenangan pasangan Hartini-Bowo.

Editor: Supriyadi

SAH! 5 Bapaslon Kudus Ditetapkan sebagai Calon Bupati-Wakil Bupati

MuriaNewsCom, Kudus – Lima bakal pasangan calon (Bapaslon) bupati-wakil bupati Kudus ditetapkan secara resmi sebagai calon bupati-wabup Kudus 2018. Penetapan itu dilakukan oleh KPU Kudus di Hotel Kenari Asri, Jl Kenari Kota Kudus, Senin (12/2/2018).

Dalam kegiatan tersebut, hanya tiga calon yang menghadiri acara. Sementara dua calon lagi absen. Mereka yang hadir adalah Masan, M. Tamzil dan Noor Hartoyo-Junaedi. Sedangkan dua lainnya yakni Akhwan dan Sri Hartini nampak tidak hadir.

“KPU Kudus sudah menetapkan melalui pleno, lima bapaslon yang mendaftar, hari ini kita tetapkan sebagai calon pasangan bupati dan wakil bupati Kudus. Hal itu berdasarkan verifikasi administrasi dan verifikasi dokumen yang kita lakukan secara faktual, semuanya sah,” kata Ketua KPU Kudus M. Khanafi.

Ia mengungkapkan, penelitian yang dilakukan menganut azas keterbukaan dan ketelitian. Dirinya mengatakan, hingga dengan masa akhir penelitian dokumen, tidak ada sanggahan dari masyarakat terkait bakal pasangan calon.

“Setelah penetapan ini, besok kita akan melakukan pengundian nomor urut,” imbuhnya.

Ditanya mengenai ketidakhadiran beberapa paslon, Khanafi menyebut tidak menjadi masalah. Menurutnya, untuk proses penetapan tidak ada keharusan bagi calon untuk hadir.

“Kalau besok (pengundian nomor) itu harus. Kalaupun berhalangan, harus menyertakan surat mandat kepada yang mewakili,” tuturnya.

Adapun, nama-nama yang ditetapkan KPU Kudus sebagai calon bupati dan wakil bupati adalah, Akhwan-Hadi Sucipto yang mendaftar dari calon perseorangan. Nor Hartoyo dan Junaidi sebagai calon dari jalur perseorangan.

Selanjutnya Masan-Noor Yasin yang diusung oleh PDIP Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional dan Golkar. Muhammad Tamzil dan Hartopo yang diusung PKB, PPP dan Partai Hanura. Terakhir adalah Sri Hartini-Setia Budi Wibowo yang diusung Partai Gerindra, PKS dan PBB.

Editor: Supriyadi

Verifikasi Parpol, KPU Kudus Nyatakan Satu Partai Tak Memenuhi Syarat

MuriaNewsCom, Kudus – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kudus menyerahkan hasil verifikasi partai politik, peserta pemilu 2019, Jumat (2/2/2018). Dari 13 parpol yang diverifikasi, satu di antaranya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

“Secara umum dari 12 Parpol peserta pemilu 2014 dinyatakan memenuhi syarat, diluar PKPI. Dalam verifikasi tersebut, satu partai baru yakni PSI ikut dinyatakan lolos,” ujar M. Khanafi, di ruang kerjanya, Jl Ganesha 4, Purwosari-Kudus.

Menurutnya, 12 partai yang dinyatakan lolos verifikasi adalah PKB, PBB, Nasdem, PKS, PAN, Golkar, PDIP, PPP, Demokrat, Hanura, Gerindra dan partai baru PSI yang masih dalam masa perbaikan persyaratan.

Terkait PKPI yang dinyatakan TMS, Khanafi menyebut ada beberapa hal yang menyebabkannya. Di antaranya, pada saat tim KPU melakukan verifikasi unsur pimpinan tidak hadir.

“Tadi hadir (unsur pimpinan PKPI) namun pada saat diverifikasi tidak ada ada, sedang pergi karena ada urusan lain. Kemudian ketuanya ternyata ada pergantian. Tadi hadir ketuanya yang baru, namun karena pada saat verifikasi tak ada, maka partai tersebut akan diikutkan dalam tahapan perbaikan syarat,” terangnya.

Ia menyebutkan, perbaikan syarat parpol akan dilaksanakan selama tiga hari, terhitung tanggal 3-5 Februari 2018.

Jika masih tak memenuhi syarat, maka kepesertaannya di Pemilu 2019 di Kudus tak bisa dilakukan. Namun demikian, penentuannya berada di tingkat nasional.

Editor: Supriyadi

Verifikasi Faktual Parpol Lawas Dimulai Hari Ini

MuriaNewsCom, Kudus – Hari ini, Selasa hingga Kamis (30/1-1/2/2018) KPU Kudus memulai tahapan Verifikasi Faktual bagi parpol ‘lawas’ peserta pemilu 2014. Hal itu dilaksanakan sesuai dengan PKPU 5 dan 6 tahun 2018, menindaklanjuti putusan MK, terkait verifikasi faktual partai politik.

Ketua KPU Kudus M. Khanafi mengatakan, pelaksanaan verifikasi faktual parpol dilakukan dengan mendatangi kantor-kantor pengurus partai. Selain mengecek daftar keanggotaan, pengurus juga wajib menghadirkan anggota sesuai dengan peraturan.

“Nanti dari keseluruhan anggota yang Memenuhi Syarat (MS) sudah disetorkan kepada KPU, 5 persen diantaranya harus dihadirkan di kantor partai politik,” katanya.

Menurutnya, verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU berasaskan keadilan. Sehingga semua calon peserta Pemilu 2019 berangkat dari titik yang sama. Adapun jumlah 5 persen dari jumlah anggota yang dihadirkan, minimal tersebar dari 50 persen jumlah kecamatan yang ada di Kudus.

Selain itu, jika anggota parpol berhalangan hadir dengan disertai alasan yang kuat maka KPU Kudus masih bisa melakukan verifikasi. Caranya, dengan memanfaatkan teknologi video call.

Jika dengan berbagai kemudahan tersebut, parpol belum bisa melengkapi, masih ada tahapan perbaikan. Pun bila masih terdapat kekurangan, hal itu akan dilaporkan KPU Kudus, kepada KPU Provinsi dan KPU Pusat.

“Melengkapi mulai tanggal 3-5 Februari, untuk kemudian hasil perbaikan diberikan pada tanggal 6 Februari 2018,” jelasnya.

Editor: Supriyadi

Terima “Raport” dari KPU, Begini Kata Para Tim Sukses Bakal Calon Bupati Kudus

MuriaNewsCom, Kudus – Tim sukses masing-masing bakal pasangan calon bupati-wakil bupati Kudus 2018 yakin para jagoannya dapat ditetapkan sebagai calon pemimpin Kota Kretek. Hal itu setelah KPU Kudus menyerahkan raport berupa dokumen penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon, Jumat (26/1/2018) siang.

Feri Firmansyah tim sukses bapaslon Tamzil-Hartopo mengatakan, setelah menerima “raport” dari KPU Kudus, ia mengatakan hasilnya baik. Seluruh persyaratan pencalonan maupun syarat calon dinyatakan memenuhi syarat. Hal serupa juga diungkapkan oleh Ikhwan timses dari pasangan Sri Hartini-Setia Budi Wibowo.

“Ya dengan diserahkannya hasil ini hasilnya bagus, memenuhi syarat. Kami optimistis bisa ditetapkan sebagai calon pada tanggal 12 Februari 2018,” kata keduanya.

Baca: KPU Kudus Nyatakan Semua Syarat Bakal Calon Bupati Memenuhi Syarat

Sementara itu, timses Bapaslon Masan-Noor Yasin Amat Soleh mengaku sudah menyiapkan strategi untuk menghadapi kampanye. Namun demikian, pada tahap awal ia akan menunggu penetapan calon KPU terlebih dahulu.

Dari jalur perseorangan, Saifudin Timses Akhwan- Hadi Sucipto pun mengatakan langkah mereka saat ini tinggal menunggu penetapan sebagai calon, sembari terus menyosialisasikan bakal calon yang didukung kepada masyarakat. Akan tetapi, kondisi agak berbeda terjadi pada kubu timses Hartoyo-Junaidi. Mengaku optimistis, namun mereka tetap harus melewati tahapan verifikasi faktual.

Hal itu karena, setelah diteliti oleh KPU Kudus, syarat dukungan perbaikan Harjuna sebanyak 12.358 menyusut menjadi 12.302.

“Ada yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 56 dukungan. Kemungkinan karena datanya ganda ataupun salah tulis. Namun kami yakin bisa ditetapkan sebagai calon dari jalur perseorangan. Karena yang dibutuhkan hanya sekitar 4.000 dukungan,” ujar Abdul Muchid, timses pasangan Harjuna.

Adapun, suara minimal untuk dapat ditetapkan sebagai calon bupati-wabup dari calon perseorangan adalah 45.323. Namun saat penyerahan dukungan akhir 2017 lalu dukungan yang diserahkan baru 40.995.

Pada pelengkapan berkas dukungan, paslon itu menyerahkan dukungan sebanyak 12.358. Sedangkan yang dibutuhkan pasangan tersebut adalah 4.328 dukungan. Lebih lanjut ia mengungkapkan, saat ini dirinya tengah getol menyosialisasikan visi-misi pasangan tersebut.

Editor: Supriyadi

KPU Kudus Nyatakan Semua Syarat Bakal Calon Bupati Memenuhi Syarat

MuriaNewsCom, Kudus – KPU Kudus menyerahkan hasil verifikasi administrasi dokumen syarat pencalonan dan syarat calon bakal pasangan calon (bapaslon) bupati-wakil bupati Kudus 2018, Jumat (26/1/2018). Dari kelima bapaslon, baik dari jalur partai dan perseorangan dinyatakan telah memenuhi syarat.

“Dokumen yang kami serahkan hari ini merupakan hasil penelitian administrasi, dari persyaratan calon (berupa LHKPN, tidak dicabut hak pilih, keterangan tak pailit dan sebagainya) dan Persyaratan pencalonan (dukungan suara dan dukungan partai), karena kemarin ada yang belum memenuhi syarat, lalu diperbaiki pada kurun waktu tanggal 18-20 Januari 2018,” tutur Ketua KPU Kudus M. Khanafi.

Menurutnya, pihaknya juga telah melakukan penelitian dengan duduk bersama bersama pihak terkait. Seperti petugas pajak dan dinas terkait untuk melakukan kroscek administrasi.

Namun demikian, pada tanggal 27 Januari hingga 11 Februari 2018, KPU Kudus tetap melakukan pencermatan terhadap dokumen yang telah diteliti. Hal itu untuk memantau ada tidaknya keberatan dari masyarakat, terkait dokumen bakal pasangan calon.

“Ketika ada keberatan (pada tanggal 27 Januari – 11 Februari) maka bisa memengaruhi penetapan pada tanggal 12 Februari 2018. Nanti kita pasang di Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dan Web KPU Kudus. Hal itu bisa memengaruhi proses penetapan pencalonan. Namun insyaallah clear,” tuturnya.

Dirinya menambahkan, dari lima bapaslon untuk pasangan Hartopo Junaidi, perlu dilakukan verifikasi faktual dukungan mulai tanggal 30 Januari sampai 5 Februari 2018. Hal itu untuk melakukan kroscek lapangan, terkait dukungan yang telah diserahkan pasangan dari jalur perseorangan itu.

Editor: Supriyadi

Petugas PPDP di Kudus Diduga Terafiliasi Parpol Langsung Dipecat

MuriaNewsCom, Kudus – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kudus langsung mengganti tiga Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), yang terindikasi pernah atau tengah tergabung sebagai anggota partai politik (parpol).

Hal itu berdasarkan rekomendasi dari Panwaskab Kudus, yang sebelumnya menemukan 59 anggota penyelenggara dan pengawas Pemilu Kudus yang namanya masuk dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).‎

Setelah diklarifikasi, hanya tiga di antaranya yang pernah atau sedang menjadi anggota parpol. Sementara 56 lainnya, mengaku tak pernah memberikan datanya kepada partai.

“Mereka adalah S PPDP Desa Bulung Kulon, Kecamatan Jekulo, LS PPDP Desa Kedungsari Kecamatan Gebog dan NK PPDP Desa Getasrabi, Kecamatan Gebog. Rekomendasi sudah kami kirimkan ke KPU sore kemarin (Jumat, 19/1/2018),” kata Wahibul Minan, Ketua Panwaskab Kabupaten Kudus.

Terpisah, Ketua KPU Kudus M Khanafi membenarkan hal tersebut. Ketiganya‎ sudah diganti oleh petugas lain dengan cara di PAW (Pergantian Antar Waktu) dengan mereka yang pada saat seleksi menempati ranking di bawahnya.

“Kami sudah mengklarifikasinya. Mereka (PPDP yang terindikasi pernah atau sedang menjadi anggota parpol)‎ telah mundur,” jelasnya, Sabtu (20/1/2018) siang.

Selain ketiganya, ada PPDP lain yang diganti karena mempunyai kesibukan di luar daerah. Hal itu menurut Khanafi tidak mengganggu pelaksanaan Coklit.

“Total ada juga 11 PPDP yang kita ganti karena ada kesibukan atau kerja di luar kota. Malam tadi (Jumat) langsung mendapat bimtek (pengganti PPDP) oleh PPS masing-masing. Pagi tadi mereka sudah bisa melaksanakan Coklit, dengan terlebih dahulu melakukan apel sebelum memulai tahapan,” urainya.

Editor : Ali Muntoha

Serahkan Perbaikan Dukungan, Harjuna Yakin Lolos Jadi Calon Bupati Kudus

MuriaNewsCom, Kudus – Bakal Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Kudus dari jalur perseorangan Noor Hartoyo-Junaidi (Harjuna), menyerahkan syarat dukungan perbaikan, Kamis (18/1/2018). Dari syarat yang dibutuhkan sebanyak 8.565 lembar e-KTP, tim pemenangan pasangan itu, membawa 12.358 lembar dukungan berupa salinan e-KTP.

Habib Murtadho Ketua Tim Pemenangan Bapaslon Harjuna mengatakan, dengan jumlah tersebut pihaknya merasa yakin bisa memenuhi persyaratan dari KPU Kudus untuk menjadi calon bupati dan wakil bupati.

“Dari kekurangan yang diminta sebanyak 8.565 kami serahkan perbaikan berkas persyaratan sebanyak 12.358. Kami rasa ini mencukupi,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua KPU M. Khanafi mengatakan, meskipun Harjuna menyerahkan lebih dari yang dipersyaratkan akan tetapi yang bersangkutan tak langsung lolos. Setelahnya, masih ada tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang harus dilalui.

“Jikalau fisiknya (syarat dukungan) yang diserahkan memenuhi jumlah 8.565 kami akan terima. Namun harus mengalami verifikasi administrasi dan faktual,” tuturnya.

Perlu diketahui, saat penyerahan syarat dukungan ke KPU Kudus (beberapa saat lalu), bapaslon Hartoyo menyerahkan sekitar 51.500 e-KTP. Dari jumlah tersebut, hanya 40.995 e-KTP yang dinyatakan memenuhi syarat.

Sedangkan, syarat minimal dari KPU untuk jalur perseorangan adalah 45.323 e-KTP. Praktis, bapaslon tersebut harus memenuhi dua kali lipat dari jumlah kekurangan 4.328, yakni sekitar 8.656.

“Nanti jika jumlah yang diserahkan (12.358) lolos verifikasi administrasi, baru kemudian kita lakukan verifikasi faktual dengan mendatangi apakah pemberi dukungan memang benar-benar memberikan dukunganya pada bapaslon,” jelasnya.

Adapun penetapan bapaslon Harjuna, baru dilaksanakan, ketika dukungan yang diajukan memenuhi syarat yang diajukan KPU Kudus.

“Nanti yang dihitung (sah atau tidak) dukunganya adalah sesuai dengan kekurangannya kemarin yakni 4.328,” terang Khanafi.

Editor: Supriyadi

Alamak, 59 Nama Penyelenggara dan Pemantau Pemilu Kudus Tercantum di Sipol

MuriaNewsCom, Kudus – Panwaskab Kudus temukan 59 nama penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu Kudus, tercantum dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Hari ini Kamis (18/1/2018), akan dilakukan klarifikasi terkait temuan tersebut.

“Tadi malam Rabu (17/1/2018) kami melakukan bersih-bersih nama penyelenggara dengan mencocokan datanya ke Sipol. Ternyata ada nama-nama penyelenggara pemilu dan panwascam kami yang terdapat dalam sistem tersebut,” ujar Ketua Panwaskab Kudus Wahibul Minan.

Ia merinci 59 penyelenggara pemilu dan pengawas terdiri dari,12 PPS (Panitia Pemungutan Suara), 1 PPK (Panitia Penyelenggara Kecamatan), 41 PPDP (Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih), 3 Panwascam dan 2 PPL.

Minan mengaku akan mengklarifikasi hal tersebut kepada yang bersangkutan secara langsung. Terutama pada anak buah pengawas kecamatan yang namanya tercantum dalam Sipol.

Menurutnya, ada dua kemungkinan mengapa nama-nama tersebut muncul dalam Sipol. Pertama, yang bersangkutan memang pernah menjadi atau terdaftar sebagai anggota Parpol atau data yang bersangkutan dicomot oleh partai.

“Nanti siang akan kami klarifikasi terutama untuk panwascam yang tercantum. Sementara untuk yang lain akan diklarifikasi oleh panwascam di kecamatan-kecamatan,” tuturnya.

Ia menyebut, ketika ada sanggahan dari nama-nama yang tercantum yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan tak terdaftar dalam parpol. Selain itu keterangan dari ketua parpol terkait status yang bersangkutan.

“Nantinya jika ada panwascam yang terbukti, maka akan di ganti atau PAW (Pergantian Antar Waktu). Sementara untuk penyelenggara pemilu, kami serahkan kepada KPU,” terangnya.

Terpisah, Ketua KPU Kudus M. Khanafi mengaku belum mendapat rekomendasi resmi dari Panwaskab Kudus. Meskipun demikian, jika hal itu benar terbukti, dirinya tak segan untuk mencopot anggotanya yang ikut dalam parpol.

“Belum terima rekomendasi secara resmi, namun jika terbukti maka akan kita ganti,” ungkapnya.

Ditanya terkait apakah proses PAW akan memengaruhi tahapan Coklit (Pencocokan dan Penelitian), Khanafi mengaku tidak berpengaruh. Hal itu karena, tahapan tersebut berlangsung cukup lama (sebulan) dan jika harus diganti, telah ada orang siap menggantikannya.

“Kita di awal waktu juga pernah melakukan proses penggantian PPS, karena ada yang terikat perkawinan dan diterima kerja di luar kota,” tutup Khanafi.

Editor: Supriyadi

Lima Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Lolos Tes Kesehatan

MuriaNewsCom, Kudus – KPU Kudus menyatakan lima bakal pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Kudus lolos tes kesehatan. Hal itu diketahui setelah hasil tes kesehatan yang dilakukan masing-masing pasangan calon diterima KPU Kudus, Selasa (16/1/2018) sore.

“Hasil pemeriksaan kesehatan secara maraton baik dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia), Himpsi (Himpunan Psikologi Indonesia) dan BNN (Badan Narkotika Nasional), sudah kami terima kemarin sore (Selasa, 16/1/2018). Alhamdulillah semua bakal pasangan calon memenuhi syarat,” kata Ketua KPU Kudus M. Khanafi, saat rapat pleno penelitian administrasi syarat pencalonan dan syarat calon, Rabu (17/1/2018).

Ia mengemukakan, pada saat pemeriksaan kesehatan di RSUP Karyadi Semarang, seluruh aspek kesehatan bakal calon diperiksa menyeluruh. Mulai dari organ dalam, psikologi hingga tes penggunaan narkoba.

Baca: Ini Peta Kekuatan Calon Bupati Kudus

Selain mengumumkan ihwal tes kesehatan, Khanafi juga memberikan hasil pemeriksaan dokumen administrasi syarat pencalonan dan syarat calon. Dikatakannya, ada beberapa syarat yang masih harus dilengkapi oleh bakal pasangan calon.

“Seperti syarat dari LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) yang sebagian besar masih belum mencantumkan tanda pendaftaran, belum tanda terima. Adapula yang masih kurang berupa surat dari pengadilan tipikor dan keterangan tak pailit dari pengadilan niaga,” terangnya.

Khanafi meminta, agar semua kekurangan tersebut dapat dilengkapi dalam masa perbaikan tanggal 18-20 Januari 2018. Jika pada masa tenggat terakhir belum diserahkan, maka pencalonan yang bersangkutan bisa gagal.

“Jika sampai dengan tanggal 20 Januari dokumen (yang masih kurang) belum diserahkan kepada kami, maka sesuai dengan peraturan KPU, konsekuensinya (bakal calon) tidak akan ditetapkan sebagai calon bupati dan wakil bupati,” tegas Ketua KPU Kudus.

Sementara itu, terkait syarat dukungan dari calon perseorangan (Hartoyo-Junaedi) yang masih kurang, ia mengingatkan kembali melalui timnya agar segera melengkapi. Sesuai syarat, yang harus diserahkan adalah dua kali lipat dari jumlah yang kurang, yakni 8.656.

Editor: Supriyadi

Baca: Panwas Kudus Endus Mobilisasi Guru saat Pendaftaran Calon ke KPU

BKPP Kudus Telusuri Dugaan Pengerahan Massa Guru saat Pendaftaran Calon Bupati ke KPU

MuriaNewsCom, Kudus – Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kudus berencana mengklarifikasi pengerahan Guru GTT yang dilakukan oleh oknum pegawai negeri saat pendaftaran pasangan calon bupati ke KPU, Senin (8/1/2018).

“Kita akan mengklarifikasi dulu, karena surat ini (tembusan dari Panwaslu Kudus), baru kami terima hari ini, setelah kemarin diteliti dari pimpinan kami,” ujar Tri Nugroho Kabid Pembinaan dan Dokumentasi BKPP Kudus, Jumat (12/1/2018).

Ia menyebut, penelusuran dilakukan untuk mengetahui kebenaran apakah yang menyuruh guru GTT datang adalah benar ASN. Hal itu menyangkut kewenangan BKPP dalam menindak pegawai negeri.

“Kami tak berwenang menindak Guru Tidak Tetap, namun kalau kita melihat kesalahan orang yang diduga menyuruh (diduga PNS),” tambahnya.

Berdasarkan surat yang diterima oleh BKPP dari Panwaskab Kudus, ada dugaan pengerahan massa GTT tingkat TK dan SD oleh beberapa UPT pendidikan tingkat kecamatan Kudus. Oleh karena itu Panwas berharap agar pemerintah kabupaten untuk menegakkan netralitas pegawainya.

Terkait hal itu, Tri Nugroho mengatakan akan melihat pelanggaran yang dilakukan oleh ASN tersebut. Meski begitu, ia tak mau berandai-andai terkait sanksi yang akan diberikan.

“Kami tak bisa mengatakan hal itu jika belum dilakukan klarifikasi kepada dinas pendidikan, pemuda dan olahraga dan yang bersangkutan (oknum PNS). Namun secara normatif, pegawai negeri dilarang berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh partai politik,” ujarnya.

Editor: Supriyadi

Daftar Paling Akhir, Sri Hartini Klaim Wakili Pemilih Perempuan Kudus

MuriaNewsCom, Kudus – Bakal Pasangan Calon Sri Hartini-Setia Budi Wibowo menjadi yang terakhir mendaftarkan kepesertaannya sebagai kontestan Pilbup Kudus, ke kantor KPU Rabu (10/1/2018). Ia datang didampingi warga pendukung dan partai pengusung, yakni PKS, Gerindra dan PBB, sekitar pukul 15.00 WIB.

Dalam pemeriksaan berkas awal, keduanya dinyatakan memenuhi syarat baik pencalonan dan syarat calon. Hanya beberapa poin di syarat calon yang harus dipenuhi.

”Untuk syarat pencalonan, sudah ada tanda terima dan dinyatakan lengkap dan diterima. Selanjutnya kita kasih pengantar untuk melakukan check up kesehatan di RSUP dr Karyadi. Untuk syarat calon masih ada beberapa hal yang dalam proses,” ujar Ketua KPU Kudus M. Khanafi.

Dalam keterangan persnya, Sri Hartini berkomitmen untuk menang. Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng itu mengaku mendapat mandat dari warga Kudus terutama kaum perempuan.

”Targetnya menang, pencalonan ini atas dasar kemauan saya sendiri dan hasil aspirasi kaum wanita. Tujuannya supaya dapat mewujudkan apa yang menjadi keinginan kaum perempuan di Kudus. Apalagi ada 70 persen pemilih perempuan di sini (Kudus),” tuturnya.

Sementara itu Setia Wibowo berkeyakinan jiwa kepemimpinan Sri Hartini dapat diunggulkan. ”Dia layak jadi pemimpin ke depan, terkait komunikasi tidak masalah berjalan dengan lancar,” paparnya, anggota DPRD Kudus itu.

Keduanya mengatakan, hingga saat ini relawan dan mesin partai pengusung sudah berjalan hingga pelosok pedesaan.

Editor: Supriyadi

Penyelenggara Pemilu se-Kudus Teken Pakta Integritas

Petugas KPU menandatangani Pakta Integritas di GOR Bung Karno Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kudus menandatangani Pakta Integritas penyelenggaraan pemilu 2018, Selasa (19/12/2017). Pakta Integritas tak hanya diteken dari komisioner KPU saja, melainkan juga dari petugas pemilu di Kudus

Ketua KPU Kudus Moh Khanafi mengatakan, penandatangan Pakta Integritas itu bagi penyelenggara pemilu se-Kabupaten Kudus. Mereka bertekad untuk bekerja keras dengan mengucap sembilan janji.

“Selain dari KPU, ada dari sekretaris, PPK semua dan Ketua PPS yang berjumlah ratusan juga menandatangani Pakta Integritas,” katanya kepada MuriaNewsCom, di GOR Bung Karno Kudus dalam acara Kosnolidasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Bupati 2018.

Menurut dia, di antara sembilan item yang menjadi sumpah dalam Pakta Integritas, meliputi menyelenggarakan pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil secara profesional, efektif dan efisien.

Selain itu, juga disebutkan mencegah dan yidak melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Para petugas juta bekerja sampao pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

“Jika sampai dikemudian hari ada yang kedapati  melanggar, maka hukumannya harus dipecat. Mereka harus menerima konsekuensi,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir jajaran kepolisian Polres Kudus, Kodim 0722 Kudus dan sejumlah pejabat di pemerintahan Kudus.

Editor: Supriyadi

3 Parpol Baru di Kudus Lolos Verifikasi Administrasi Pemilu 2019

Ketua KPU Kudus Moh Khanafi (kiri) menyerahkan dokumen ke perwakilan parpol, Selasa (12/12/2017). (KPU Kudus)

MuriaNewsCom, Kudus – Tiga partai politik (Parpol) pendatang baru berhasil menujukkan keseriusannya dalam mengikuti Pemilu 2019 di Kudus. Buktinya, mereka berhasil lolos verifikasi administrasi yang dilakukan KPU Kudus.

Ketua KPU Kudus Moh Khanafi mengatakan, ketiga partai anyar tersebut, adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Berkarya. Ketiganya memiliki anggota di atas 832 orang.

”Untuk PSI anggotanya ada 889 orang. Jumlah itu terkumpul dari pendaftaran awal 542 anggota ditambah pembenahan 347 anggota,” katanya usai mengumumkan rekapitulasi hasil penelitian administrasi anggota parpol di Kudus pesertapemilu 2019, di @home hotel, Selasa (12/12/2017).

Sementara untuk Partai Berkarya, kata dia, memiliki daftar anggota 889 orang. Jumlah tersebut merupakan jumlah sejak pendaftaran awal pada November lalu. Partai Berkarya dari awal sudah di atas batas minimal, maka dari partai tidak melakukan pembenahan.

Sedang Partai Perindo, lanjut Khanafi, memiliki jumlah 1.314 anggota. Dengan rincian dari pendaftaran awal 1.311 anggota, dan tambahan pada pembenahan tiga anggota. 

Sementara, untuk partai lawas yang mendaftarke KPU, sejumlah 10 partai politik. Dari ke-10 parpol itu, jumlah anggota tertinggi terdapat pada PDIP, dengan memiliki 1.371 anggota. Jumlah tersebut juga berasal dari pendaftaran awal karena PDIP tidak melakukan pembenahan.

Editor: Supriyadi

Tak Lolos Verifikasi, Begini Kata DPC Partai Garuda Kudus

Ketua KPU Kudus Moh Khanafi menjelaskan tentang Pilbup Kudus di salah satu rumah makan di kota setempat, belum lama ini. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Partai Garuda menjadi satu-satunya partai yang tak lolos verifikasi di Kabupaten Kudus. Itu terjadi setelah partai tersebut memiliki jumlah anggota di bawah ambang minimal.

Mengetahui hal itu, DPC Partai Garuda Kudus pun menyesalkan hasil tersebut. Apalagi ada keputusan KPU Kudus yang dianggap merugikan tanpa adanya penjelasan apapun.

Hadi Paryono, Wakil Sekjen DPC Partai Garuda mengatakan, sebenarnya mereka yakin bisa lolos mengikuti Pemilu 2019 di Kudus. Apalagi, sebelum verifikasi pihaknya sudah mengumpulkan 1.238 anggota.

”Dalam pendaftaran awal, kami memang mengumpulkan 889 anggota. Namun karena KPU menganggap KTP tidak sesuai dengan KTA akhirnya dinyatakan tak diterima. Setelah itu kami lakukan pembenahan. Hasilnya kami mengumpulkan data anggota sebanyak 1.238. Sayang, dari KPU hanya menerimanya 889 saja tanpa penjelasan,” kata dia, Selasa (12/12/2017).

Baca: Satu Partai Politik di Kudus Tak Lolos Verifikasi Administrasi

Ia menjelaskan, karena jumlah angota yang diterima hanya 889 anggota, ia pun terpaksa melakukan pemilahan. Hanya saja, setelah diverifikasi KPU, jumlah itu kembali berkurang menjadi 506 anggota. 

”Itu yang membuat membuat kami menyayangkan sikap KPU. Apalagi tak ada penjelasan apapun saat ada pengurangan anggota dari 1.238 anggota menjadi 889 anggota,” tegasnya.

Atas tindakan itu, pihaknya akan membahas persoalan tersebut dengan pengurus DPC Partai Garuda. ”Kami juga akan berkonsultasi dengan pengurus di Jawa Tengah atas hal ini untuk menentukan langkah berikutnya,” ungkap dia.

Sementara itu, Ketua KPU Kudus Moh Khanafi saat dikonfirmasi menjelaskan, kalau semua aturan sudah disebutkan di awal. Termasuk untuk Partai Garuda, yang hanya diterima 889 anggota saja dalam pembenahan.

Dia menyebutkan kalau yang diterima dalam pembenahan merupakan jumlah yang didaftarkan awal. Sehingga, saat pembenahan jumlahnya lebih banyak ketimbang pendaftaran awal, maka yang diterima sesuai dengan anggota awal.

”Kasus Partai Garuda ini seperti itu. Jadi yang diterima ya hanya 889 anggota untuk di verifikasi. Itupun kami mintakan kepada pengurus untuk memilih 889 yang didaftarkan,” jelasnya.

Editor: Supriyadi

Satu Partai Politik di Kudus Tak Lolos Verifikasi Administrasi

KPU Kudus beserta perwakilan Parpol berpoto bersama usai penyampaian hasil ferivikasi, Selasa (12/12/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kudus resmi mengumumkan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi anggota partai politik (Parpol) sebagai peserta Pemilu 2019,  Selasa (12/12/2017). Dari belasan partai yang melakukan perbaikan, satu partai masih dinyatakan tak lolos verifikasi administrasi karena tak penuhi ambang pendaftaran anggota.

Ketua KPU Kudus Moh Khanafi menyebutkan, partai yang berada di bawah ambang batas pendaftaran adalah Partai Garuda. Partai tersebut memiliki 506 anggota dari 889 anggota yang didaftarkan.

“Setelah kami verifikasi, jumlahnya hanya 506 anggota. Padahal batas minimal pendaftaran sejumlah 832 keanggotaan. Jika di bawahnya maka secara otomatis di bawah ambang batas pendaftaran,” katanya saat mengumumkan rekapitulasi hasil penelitian administrasi anggota parpol di Kudus peserta pemilu 2019, di @home hotel.

Menurut dia, jumlah 506 anggota diperoleh setelah dilakukan verifikasi selama beberapa pekan. Hasil verifikasi itulah, yang disampaikan kepada parpol di Kudus hari ini. Hanya, sehari sebelumnya (11/12/2017) hasil tersebut sudah dikirim ke KPU Pusat.

Meski begitu, saat disinggung apakah Partai Garuda tak bisa mengikuti Pemilu 2019, Khanafi tak berani menjawab gamblang. Ia m, yang menentukan ikut atau tidak adalah KPU Pusat. Sedang di tingkat kabupaten hanya sebatas melaporkan hasilnya saja.

“Nanti dari KPU Pusat yang akan menentukan. Soalnya meski di Kudus di bawah ambang batas, namun belum tentu pada kabupaten lainya di bawah ambang batas,” ungkap dia.

Sebelumnya, Partai Garuda pada pendaftaran awal di November lalu juga memiliki anggota di bawah ambang batas. Bahkan seluruh anggota dinyatakan Tak Memenuhi Syarat (TMS) lantaran KTP yang tak sesuai. 

Editor: Supriyadi

Puluhan Komika di Kudus Ramaikan Stand Up Comedy Pilkada

Satu dari puluhan komika asal Kudus berkasi di lomba Stand Up Comedy di Auditorium UMK, Rabu, (29/11/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Lomba Stand Up Comedy yang digelar KPU Kudus bekerjasama PWI Kudus, Universitas Muria Kudus (UMK), dan MuriaNewsCom di Auditorium UMK berlangsung meriah, Rabu (29/11/2017).

Sebanyak 20 komika dari Kabupaten Kudus mengikuti perlombaan yang diselenggarakan dalam rangka kampanye pilihan kepala daerah (Pilkada). Mereka pun ramai-ramai mengkampanyekan Pilkada sesuai dengan tema yang diterapkan.

Dari pantauan di lapangan, kegiatan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB, dengan disaksikan puluhan penonton. Selain dari kalangan umum, peserta lomba juga ada yang berasal dari mahasiswa dan pelajar dengan usia minimal 17 tahun.

Satu per satu peserta unjuk kebolehan di atas panggung. Tiap peserta dibatasi waktu sekitar lima menit ber stand up soal pemilu. Berbagai aktivitas ide-ide kreatif dilakukan untuk menghibur penonton dan menarik perhatian dewan juri.

Ketua KPU Kudus Moh Khanafi mengatakan, lomba stand up comedy ini diharapkan bisa mencerdaskan masyarakat, terutma dalam memilih pemimpin.

“Ini merupakan bentuk sosialisasi pemilu mendatang. Pilihlah pemimpin yang berintegritas dan jujur,” katanya Rabu (29/11/2017).

Selain itu, ia juga berharap masyarakat bisa menolak praktik politik uang dan dapat menyumbang suara (tidak golput) saat pilkada nanti. Hal itu dilakukan supaya pemimpin yang terpilih nanti sesuai dengan pilihan masyarakat.

”Datang ke TPS pilihlah pemimpinmu. Jangan sampai golput ya,” ujarnya

Sementara itu, Anggota KPU Kudus Misdayani menyebutkan, selain untuk program sosialisasi pilkada, kegiatan ini juga diyakini bisa menjadi ajang  menempa bakat melawak. Apalagi, para peserta tidak ditarik biaya pendaftaran, namun diberikan hadiah jutaan rupiah.

”Peserta yang menang dapat hadiah. Totalnya jutaan. Rugi kalau tidak nonton,” imbuhnya.

Editor: Supriyadi

KPU Kudus Nyatakan 6 Parpol Tak Memenuhi Syarat Pemilu

Ketua KPU Kudus Moh Khanafi mengembalikan berkas kepada parpol di KPU Kudus, Jumat (17/11/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Enam parpol di Kudus dinyatakan Tak Memenuhi Syarat (TMS) dalam mengikuti pemilu 2018 mendatang. Enam parpol tersebut memiliki berkas anggota di bawah syarat yang ditentukan KPU Kudus dalam mengikuti pemilu 2019 mendatang.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kudus, Moh Khanafi mengatakan, di Kudus, parpol yang mendaftar sebagai peserta pemilu setidaknya memiliki 832 anggota. Namun, keenam partai tersebut memiliki anggota di bawah angka tersebut.

“Ada enam partai yang di bawah 832. Mengenai siapa saja data lengkap perpartai belum bisa kita keluarkan karena masih bisa perbaikan,” katanya, Jumat (17/11/2017)

Menurut dia, perbaikan tiap partai diberi waktu mulai 18 November hingga 1 Desember mendatang. Selama itu, partai yang memiliki anggota kurang dari 832 dapat melengkapinya.

Disebutkan, di Kudus terdapat 15 parpol yang mendaftar ke KPU Kudus. Selain enam yang keanggotaannya di bawah batas minimum (di bawah 832), delapan di antaranya sudah lebih dari itu. Sedang yang satu parpol tak dilakukan ferivikasi karena KTP-nya tidak sesuai dengan kaidah tertib administrasi. 

“Kami kembalikan ke partai, jika mau melengkapi batas waktu sampai 1 Desember, namun jika tidak itu urusan partai. Sedang yang sudah sesuai namun tidak sesuai pendaftaran, juga kami berikan waktu yàng sama,” ujarnya.

Editor: Supriyadi

Ayo Ikutan Lomba Stand Up Comedy Pilkada Kudus, Begini Cara Daftarnya

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Kudus – Kalian para komika di Kudus ditantang untuk menampilkan kemampuan kalian dalam mengocok perut dalam lomba stand up comedy yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kudus.

Tema yang bisa kalian angkat yakni seputar pemilihan kepala daerah (pilkada). Karena even ini memang digelar sebagai salah satu terobosan KPU untuk menyosialisasikan Pilkada Kudus dan Pilgub Jateng 2018.

Lomba yang digelar dengan menggandeng PWI Kudus, Universitas Muria Kudus (UMK) dan MuriaNewsCom ini akan dihelat di Auditorium UMK, Rabu (29/11/2017) mendatang.

Nah, bagi kalian yang ingin tampil mengocok perut dan mendapatkan hadiah jutaan rupiah, bisa mendaftarkan diri kepada panitia. Caranya pun cukup mudah, hanya dengan mengirimkan pesan pendaftaran melalui aplikasi WhatsApp (WA) sesuai dengan format yang ditetapkan.

”Untuk pendaftarannya dilakukan melalui aplikasi WhatsApp. Caranya dengan mengetik Nama Lengkap#TTL#Nomor Telepon, kemudian dikirim ke nomor WA 081232537998. Pendaftaran dibuka hingga Senin (27/11/2017) mendatang,” kata Eni Misdayani, Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Kudus.

Ia juga menyebut, lomba ini hanya dikhususkan bagi warga Kudus. Ini bisa ditunjukkan dengan melampirkan salinan E-KTP atau Surat Keterangan (Suket) dari Disdukcapil Kudus.

Menurutnya, ada beberapa tema yang bisa diangkat, dan secara global tema yang dipilih berkaitan dengan Pilkada.

“Ada lima tema yang bisa dipilih para peserta. Lima tema tersebut adalah demokrasi, pemilih cerdas, pemilih rasional, tolak golput, dan tolak money pilitics,” ujarnya.

Selain itu, dalam pendaftaran panitia juga tak memungut biaya pendaftaran sedikitpun kepada peserta. Malahan, hadiah jutaan rupiah disiapkan untuk para pemenangnya.

”Untuk hadiahnya total ada uang tunai Rp 4 juta. Rinciannya juara I dapat Rp 1,5 juta, juara Rp II Rp 1 juta, juara III Rp 750 ribu, harapan I Rp 500 ribu, dan harapan II dapat 250 ribu,” imbuhnya.

Editor: Ali Muntoha

Ini Karya Mural Keren Pemuda Kudus Soal Pilkada

Salah satu karya mural pemuda Kudus dalam lomba yang digelar KPU Kudus. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kudus menggelar lomba mural, Minggu (29/10/2017). Puluhan peserta mengikuti lomba yang digunakan sebagai salah satu sarana untuk menyosialisaikan Pilkada Kudus dan Pilgub Jateng 2018.

Dan ternyata hasil karya mural para pemuda Kudus sangat keren. Pihak juri sempat dibuat decak kagum melihat karya-karya tersebut. Juri pun sempat kesulitan menentukan mana pemanangnya, karena kualitas mural yang ditampilkan rata-rata bagus.

Meski demikian, juri mentapkan mural karya Muh Firdaus, dari Ngangguk, Kudus sebagai juara. Sementara peringkat kedua dan ketiga masing-masing ditempati Rifqi Arfiyan (Kedung Sari) dan Ahmad Maymun (Samirejo, Dawe).

Berikuti kami tampilkan beberapa karya mural para pemuda di Kudus dalam lomba yang digelar KPU Kudus, Minggu pagi tadi.

Mural ini memberi pesan moral untuk tak memilih calon pemimpin koruptor. (MuriaNewsCom)

 

Jadilah pemilih cerdas berkualitas. (MuriaNewsCom)

 

Jangan takut tolak ajakan golput. (MuriaNewsCom)

 

Mari nyoblos dalam Pilgub Jateng dan Pilbup Kudus. (MuriaNewsCom)

 

Ajakan untuk menolak politik uang dalam pilkada. (MuriaNewsCom)

 

Sukseskan Pilgub Jateng dan Pilbup Kudus, tolak golput. (MuriaNewsCom)

 

Kenali dulu calon pemimpin sebelum memilih. (MuriaNewsCom)

 

Tolak politik uang (MuriaNewsCom)

 

Pilkada biasa terjadi hujan uang dari para calon. (MuriaNewsCom)

 

Golput bukan solusi. (MuriaNewsCom)

 

Jangan pilih pemimpin yang menyogok dengan uang. (MuriaNewsCom)

Editor : Ali Muntoha

Baca : Cara Cerdas KPU Kudus Sosialisasikan Pilkada Melalui Mural

 

Cara Cerdas KPU Kudus Sosialisasikan Pilkada Melalui Mural

Salah satu peserta tengah melukis di tembok dalam lomba mural yang digelar KPU Kudus, Minggu (30/10/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Puluhan peserta mengikuti lomba mural yang diselenggarakan KPU Kudus, Minggu (30/10/2017) di Gedung Labkesda Kudus. Loma digelar sebagai salah satu sarana untuk menyosialisasikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kudus 2018.

Jumlah peserta yang ikut mencapai 30 orang. Jumlah tersebut, mengikuti peserta lomba mural dalam kelompok maupun individu.

Anggota KPU Kudus Eni Misdayani di Kudus, diadakan lomba mural, lantaran dianggap lebih mengena kepada masyarakat. “Jika dengan lukisan yang bagus, secara tak langsung akan menarik perhatian masyarakat untuk melihatnya,” katanya.

Eni Misdayani yang memimpin Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, menyatakan dengan model mural akan bertahan lebih lama ketimbang dengan sosialisasi biasa. Terlebih modelnya juga terbilang unik dan mengajak seniman mural.

Adapun tema mural yang dilombakan, kata dia, seputar suksesi Pilkada Kudus dan Pilkada Jateng 2018. Sementara sub temanya, yakni pemilih cerdas, tolak golongan putih (golput) serta tolak politik uang.

Para peserta bebas bereksplorasi melukis di tembok sesuai tema, mulai kampanye uang, kampanye hitam dan sebagainya.

Editor : Ali Muntoha

Baca : Ini Karya Mural Keren Pemuda Kudus Soal Pilkada

Tak Lengkapi Berkas, Nasib 2 Parpol Sebagai Peserta Pemilu Tunggu Keputusan KPU Pusat

Ketua PDIP Kudus Musthofa (dua dari kanan) saat menyerahkan berkas ke KPU Kudus, Kamis (12/10/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – KPU Kudus mengaku belum tahu nasib dua partai politik (Parpol) di Kabupaten Kudus sebagai peserta pemilu. Pasalnya, hingga batas terakhir pendaftaran dan pengembalian berkas, keduanya tak dapat memenuhi persyaratan dari KPU Kudus.

Divisi Hukum KPU Kudus Naily Syarifah mengatakan, kedua partai tersebut, adalah Partai Idaman dan PIKA. Untuk Partai Idaman, berkasnya kembali dikembalikan KPU Kudus karena ada syarat yang kembali kurang. Sedang untuk PIKA, sama sekali tak datang ke KPU Kudus.

“Setelah kami tunggu lagi hingga tengah malam, keduanya tak ada yang kembali ke KPU Kudus,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Mengenai nasib kedua partai tersebut, kata dia, belum diketahui apakah dinyatakan gugur dalam pertandingan ataukah tidak. Naily berdalih, KPU Kudus hanya sebatas melaporkan kepada KPU Pusat atas hasil dari pendaftaran yang dilakukan.

”Kami belum tahu (nasib Partai Idaman dan PIKA), masih menunggu keputusan KPU Pusat,” ujarnya

Naily menyebutkan, pelaporan KPU Kudus kepada KPU Pusat akan dilakukan maksimal tiga hari setelah ditutupnya pendaftaran, atau maksimal pada Jumat mendatang. 

Sementara, untuk dua partai lainya yang melengkapi berkas di additional time dan dinyatakan lolos oleh KPU Kudus juga akan dilaporkan ke KPU Pusat. Keduanya adalah PBB dengan 1.358 KTP dan KTA, dan untuk Partai Berkarya dengan 1.222 KTP dan KTA. 

“Keduanya juga akan kami laporkan ke KPU Pusat, bersama dengan parpol yang tak lolos serta 13 Parpol yang sebelumnya lolos,” ungkap dia.

Editor: Supriyadi

Empat Parpol di Kudus Terancam Tak Bisa Ikut Pemilu

Ketua KPU Kudus Moh Khanafi (baju biru) menerima berkas dari Partai Golkar beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus–Empat partai politik (Parpol) terancam tak bisa mengikuti Pemilu lantaran belum terdaftar di KPU Kabupaten Kudus. Hal ini menyusul, adanya berkas yang harus dilengkapi keempat parpol tersebut sebelum dini hari nanti.

Keempat parpol tersebut adalah, PBB, Partai Idaman, PIKA dan Partai Berkarya. Keempatnya terpaksa dikembalikan lantaran hingga penutupan pendaftaran Senin (16/10/2017) masih ada kekurangan berkas dilengkapi

“Bagi yang belum lengkap, berdasarkan aturan masih diberikan waktu 1 x 24 jam untuk melengkapi pasca ditutup pendaftaran pada 16 Oktober kemarin. Sehingga, maksimalkan malam nanti harus sudah dikembalikan lagi,” kata ketua KPU Kudus Moh Khanafi.

Hal itu sesuai dengan edaran SE 585 KPU RI yang keluar tadi malam. Dalam edaran tersebut ketentuan menyerahkan kelengkapan dokumen di kab/kota ada dua makna.

Pertama, terkait parpol yang sudah menyerahkan berkas tapi belum lengkap. Sehingga harus menyerahkan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan dengan waktu 1X24 jam dari penutupan pendaftaran.

Kedua, DPC parpol belum pernah menyerahkan dokumen sama sekali ke KPU kab/kota, tetapi DPP parpol sudah mendaftar ke KPU. Maka penyerahan dokumen di KPU kab/kota tetap dapat dilakukan.

“Jadi empat parpol yang masih dalam status proses dan berhak tambahan waktu perbaikan dokumen persyaratan dengan deadline hari ini pukul 24.00 WIB,” ungkap dia.

Sementara itu, saat disinggung terkait parpol yang sudah lengkap, pihaknya menyebutkan sudah ada 13 parpol. Ke-13 parpol tersebut adalah PDI P, P. Nasdem, partai Gerindra, PKS, PSI, Partai Perindo, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, PPP, Partai Hanura, PKB dan Partai GARUDA.

”Mereka sudah lengkap. Tinggal menunggu proses selanjutnya,” ungkap dia.

Editor: Supriyadi

KPU Perkenalkan Si Gebyok, Maskot Pilkada Kudus

Maskot Pilbup Kudus 2018 Si Gebyok saat launching di Museum Kretek, Selasa (10/10/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – KPU Kudus melaunching maskot Pilbup Kudus 2017, Selasa (10/10/2017). Maskot yang diusung dalam Pilpub nanti, adalah Gegayuhan Becik Kanggo Mulyone Kudus atau lebih dikenal dengan nama Si Gebyok.

Ketua KPU Kudus Moh Khanafi mengatakan, Si Gebyok sangat pas diangkat jadi maskot. Selain jadi ciri khas, Si Gebyok yang berlambangkan Rumah Gebyog merupakan khas Kudus.

“Lambang atau maskot tersebut memiliki makna, kegiatan penyelenggaraan Pilbup Kudus 2018 yang juga bersamaan dengan Pilgub Jateng, sebuah cita-cita yang bagus untuk kemuliaan Kudus,” katanya di Museum Kretek, Selasa (10/10/2017).

Menurut dia, gambar tersebut juga memiliki filosofi maskot. Pertama soal Gebyok sebagai rumah adat Kudus yang jadi identitas masyarakat Kudus. Sedang personifikasi maskot menampakkan kegembiraan dan semangat untuk meraih cita-cita yang luhur yaitu kebaikan dan kemuliaan Kudus.

“Lalu jumlah genteng sejumlah 27 yang melambangkan tanggal pemilihan, sedang jumlah kotak ukiran pada Gebyok sebanyak enam yang artinya bulan pemilihan,” ungkap dia.

Editor: Supriyadi