Marzuqi-Dian Resmi Ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Jepara

Ahmad Marzuqi (berdiri) didampingi wakilnya Dian Kristiandi, saat memberikan sambutan seusai ditetapkan sebagai calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Jepara 2017-2022, oleh KPU Jepara. Kamis (6/4/2017).(MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Pasangan Ahmad Marzuqi – Dian Kristiandi (Madani) resmi ditetapkan sebagai calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Jepara 2017. Hal itu sesuai hasil rapat pleno yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Jepara, Kamis (6/4/2017).
Ketua KPU Jepara Muhammad Haidar Fitri mengatakan, penetapan tersebut telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7/2016 tentang tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

“Hal itu sudah sesuai dengan peraturan, jika di suatu daerah ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil pilbup, maka penetapan calon terpilih dilaksanakan maksimal tiga hari setelah putusan keluar, dan putusan MK keluar pada hari Senin,” ujarnya saat membuka rapat tersebut. 

Ia melanjutkan, berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara 22 Februari lalu, Paslon Marzuqi-Dian mengantongi 319.837 suara unggul atas paslon nomor satu Subroto-Nur Yahman. Bertumpu pada keputusan tersebut, KPU Jepara menetapkan paslon nomor dua menjadi calon terpilih. 

Sementara itu, Marzuqi dalam sambutannya merasa bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada warga Jepara. Hal itu disampaikannya, mengingat proses penetapan dirinya sebagai calon terpilih, sempat terganjal gugatan di MK yang diajukan rivalnya dalam pemilihan lalu. 

“Walaupun proses ini sempat ada proses warna-warni retorika. Adapula kendala gugatan, namun pada akhirnya proses tersebut bisa kita lalui hingga gugatan tersebut tak diterima,” ujarnya. 

Di samping itu, pihaknya juga memohon doa restu kepada warga agar dirinya bisa menjalankan janji sewaktu kampanye.  “Mohon doa restu agar kami bisa melaksanakan semua program yang kami tawarkan selama proses kampanye. Kami akui perjuangan untuk menjadi pemenang pemilu tidaklah mudah, namun merealisasikan apa yang terucap selama kampanye lebih sulit,” pinta Marzuqi. 

Pada acara itu, paslon nomor satu Subroto-Nur Yahman tak menampakkan diri, meskipun telah mendapatkan undangan. Mereka hanya diwakili oleh unsur dari partai pengusung pada pilkada 2017. Namun demikian, KPU Jepara tak mempermasalahkan hal tersebut.

Editor : Kholistiono

Ini Tanggapan Panwas Jepara Soal Aduan Formulir C6

Panwas Jepara saat menerima aduan dari Mukhlisin dan beberapa timses paslon Subroto-Nur Yahman terkait formulir C6, Selasa (21/2/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Seorang warga bernama Mukhlisin warga Desa Sendang, Kecamatan Kalinyamatan, Jepara, mengadu ke Panitia Panwaslih Jepara, didampingi lima orang timses Paslon Subroto-Nur Yahman, pada Selasa (21/2/2017) malam. Dirinya mengaku tidak diperbolehkan menggunakan hak suaranya pada pencoblosan Rabu (15/2/2017) lalu.

Di hadapan Panwas, pria yang bekerja sebagai petani ini, menyebut jika dirinya tidak mendapatkan formulir C6 atau formulir pemberitahuan untuk memberikan suara. Namun begitu, dirinya tetap ingin menyuarakan hak pilihnya dengan datang ke TPS di bawah pukul 12.00 WIB. Hal ini, karena dirinya melihat ada tetangganya yang tidak mendapatkan formulir C6, namun bisa mencoblos di bawah pukul 12.00 WIB.

Terkait aduan tersebut, Ketua Panwaslih Jepara Arifin mengatakan, sebenarnya mengenai formulir C6 tersebut seharus ditanyakan ke KPU, bukan ke Panwas. Sebab, hal tersebut merupakan ranah KPU.

“Kalau mendengar apa yang disampaikan Pak Muklisin, yang tidak mendapatkan formulir C6 tidak boleh mencoblos di TPS setempat sebelum jam 12.00 WIB, itu secara aturan memang begitu. KPPS sudah menjalankan aturan,karena warga yang tidak mempunyai C6 dan sudah mempunyai E-KTP, suket dari Dukcapil, maka boleh mencoblos pada jam 12.00-13.00 WIB,” kata Arifin.

Kemudian,terkait Mukhlisin yang mengatakan jika ada tetangganya yang tidak mendapat C6 bisa mencoblos di bawah pukul 12.00 WIB, pihaknya meminta bisa menunjukkan bukti, siapa nama orang tersebut, TPS mana dan KPPS-nya siapa.

Baca juga : Ngaku Tak Boleh Nyoblos, Mukhlisin Ngadu ke Panwas Jepara

Dia melanjutkan, selama perhelatan pemungutan suara, menurutnya, tidak ada laporan keberatan dari saksi paslon. Kemudian di setiap TPS juga sudah ada panwas, PPL maupun saksi. Namun, terkait laporan ini, justru baru dilaporkan sekarang.

“Kemarin kan ya ada panwas, PPL, saksi dan lainnya. Namun semuanya tidak ada laporan keberatan.Tapi untuk yang satu ini, kok laporannya baru kali ini mengenai formulir C6. Dan misalkan kok melaporkannya ke Panwas itu salah alamat. Seharusnya itu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu(DKPP),” ujarnya.

Meski demikian, berhubung pelapor sudah datang ke panwas, maka pihaknya memberikan penjelasan mengenai C6. Yakni C6 itu bukan barang satu-satunya alat atau fasilitas untuk mencoblos. Jika tak terdaftar di DPT dan sudah mempunyai E-KTP atau surat keterangan dari Dukcapil, maka bisa digunakan untuk syarat mencoblos, dan harus datang ke TPS jam 12.00-13.00 WIB.

Dia menambahkan, untuk ini pihak panwas tidak menerima sebagai aduan atau laporan. Namun diterima sebagai permintaan penjelasan.”Dan itupun sudah kita berikan penjelasan mengenai itu,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Pendemo Bubarkan Diri Setelah Ditemui Anggota KPU Jepara

Komisioner KPU Jepara Anik Sholihatun saat menemui pendemo di Jalan Yos Sudarso dengan pengawalan polisi.(MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Jepara – Puluhan warga yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Transparansi menggelar aksi demonstrasi di Jalan Yos Sudarso atau lebih tepatnya berada di sebelah utara Kantor KPU Jepara Rabu (22/2/2017) siang.

Setelah menggelar orasi sekitar 20 menit, puluhan demonstran ini kemudian ditemui oleh salah satu komisioner KPU Jepara Anik Sholihatun. Di hadapan pendemo, Anik menyampaikan terimakasih atas partisipasi warga yang telah mengawal rekapitulasi.

“Terkait salah satu isi dari tuntutan pendemo mengenai penarikan formulir C6 oleh KPU, itu sudah diatur dalam PKPU Nomor 14 tahun 2016. Kemudian, sebenarnya 53.632 lembar C6 itu sebenarnya itu bukan ditarik, tapi ditahan. Kalau ditarik, itu dapat diartikan bahwa formulir C6 yang sudah diberikan ke warga ditarik kembali. Tapi ini, formulir itu belum diberikan, masih ditahan, lantaran ada  pemilih sudah ada meninggal, merantau, pindah alamat, tidak dikenal, tidak dapat ditemui dan lain lain,” ungkapnya.

Di sisi lain, dalam penahanan formulir C6 itu juga untuk mengamankan supaya tidak disalahgunakan oleh orang lain. Selain itu, ia juga mengutarakan bahwa sebelum hari pencoblosan, sudah dilakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak.

Baca juga : Puluhan Warga Demo, Tuntut Pilkada Jepara Diulang

“Sebelum kegiatan pemungutan suara, jauh-jauh hari juga sudah dilakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak. Termasuk dengan masing-masing tim sukses pasangan calon,” ujarnya.

Dia menambahkan, sampai detik ini dari pihak panwas juga tidak ada laporan terkait adanya permasalahan- permasalahan pilkada. Sehingga, menurutnya pelaksanaan pilkada berjalan dengan baik.

Untuk diketahui, dalam aksinya, pendemo menilai, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak netral. Untuk itu, mereka menuntut agar pelaksanaan pilkada diulang dan menuntut agar komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara diganti.

Selain menuntut pilkada ulang, demonstran juga menyebut jika penarikan formulir C6 atau formulir untuk pemberitahuan untuk memberikan suara kepada pemilih oleh KPU Jepara bermasalah.

Editor : Kholistiono

Puluhan Warga Demo, Tuntut Pilkada Jepara Diulang

Puluhan warga melakukan aksi demonstrasi menuntut agar Pilkada Jepara diulang, Rabu (22/2/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Transparansi menggelar aksi demonstrasi di Jalan Yos Sudarso atau lebih tepatnya berada di sebelah utara Kantor KPU Jepara Rabu (22/2/2017) siang.

Pendemo menilai, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak netral. Untuk itu, mereka menuntut agar pelaksanaan pilkada diulang dan menuntut agar komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara diganti.

Selain menuntut pilkada ulang, demonstran juga menyebut jika penarikan formulir C6 atau formulir untuk pemberitahuan untuk memberikan suara kepada pemilih oleh KPU Jepara bermasalah.

Koordinator aksi dari Aliansi Masyarakat Peduli Transparansi Sofyan Hadi mengatakan, demokrasi tidak murah. Sehingga KPU harus mundur, sebab tidak bisa menjalankan amanah dengan baik. “Aksi ini bukan sekejap saja. Namun  akan ada aksi lanjutan untuk mengawasi ketidakberesan pilkada,” katanya.

Perlu diketahui, aksi demonstrasi ini, juga bertepatan dengan kegiatan rekapitulasi perolehan suara Pilkada Jepara tingkat kabupaten di Kantor KPU Jepara.

Editor : Kholistiono

Besok,KPU Jepara Gelar Pleno Rekapitulasi Suara

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Jepara – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara akan menggelar rapat pleno rekapitulasi suara pada Rabu (22/2/2017) besok. Hal ini disampaikan Komisioner KPU Jepara Subchan Zuhri usar rapat koordinasi pra rekapitulasi di kantor KPU Jepara, Jalan Yos Sudarso, Selasa (21/2/2017).

Dari rapat koordinasi persiapan pleno rakapitulasi yang diikuti pihak kepolisian, TNI, kejaksaan, tim sukses paslon, Panwas, Disdukcapil, Kesbangkol, Satpol PP dan beberapa pihak terkait lainnya, menghasilkan beberapa keputusan, di antaranya, paslon boleh mengikutsertakan  tim IT bersama saksi.

“Untuk masing-masing paslon, bisa menghadirkan dua orang saksi dan dua orang tim IT. Hanya saja, nantinya, yang boleh melakukan interupsi atau yang berbicara di dalam rapat pleno,yakni saksi. Tim IT hanya melakukan perekapan data saja,” ujarnya.

Kemudian, masing-masing paslon, juga telah sepakat untuk tidak membawa massa pada saat rapat pleno rekapitulasi suara besok. Hal tersebut, untuk meminimalkan adanya potensi gesekan atau hal lain yang tidak diinginkan.

Sementara itu, mengenai sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) seusai rekapitulasi tingkat kabupaten, ia mengutarakan, bahwa pendaftaran administratif mengenai hal itu bisa dilakukan tiga hari kedepan setelah rekapitulasi.

“Rencana rekapitulasi memang 22 hingga 23 Februari mendatang. Bilamana kegiatan rekap itu bisa diselesaikan pada waktu sehari, maka hasilnya bisa diumumkan. Namun untuk langkah PHPU, maka bisa dilakukan pendaftaran gugatan pada 3 hari kerja kedepan usai rekapitulasi,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

KPU Jepara Persilakan Tim Paslon Kroscek Jumlah Formulir C6 yang Ditarik

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara M. Haidar fitri. Dirinya mempersilakan tim sukses paslon untuk mengkroscek data formulir C6 yang dikembalikan ke KPU. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom,Jepara – Ketua  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara M. Haidar fitri mengatakan, pihaknya mempersilakan kepada tim sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara nomor urut 1 Subroto-Nur Yahmah (Sulaiman) untuk untuk mengkroscek data atau jumlah formulir C6 yang ditarik lagi oleh KPU.

Menurutnya, sebelumnya rincian formulir C6 atau formulir pemberitahuan untuk memberikan suara kepada pemilih sudah diberikan kepada semua pasangan calon. Baik untuk Paslon Subroto-Nur Yahman ataupun Paslon Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi.

“Kalau mau mengkroscek ya monggo tak masalah. Akan tetapi, intinya dari pengembalian formulir C6 ke KPU Jepara itu untuk menyelamatkan C6 yang tidak terpakai. Supaya tidak disalahgunakan.Kemudian, kami juga jelaskan, untuk klasifikasi tidak dikenal, itu artinya, bahwa pemilih tersebut lupa dicoret dari DPT, sedangkan untuk yang klasifikasi lain-lain, itu artinya pemilih ganda, dua-duanya dapat formulir C6 maupun cetakan C6-nya ganda. Sedangkan klasifikasi tidak dapat ditemui, itu artinya, pemilih sedang merantau atau keluar kota,” ujarnya.

Sebelumnya, Calon Bupati Jepara nomor urut 1 Subroto mempertanyakan jumlah riil formulir C6, yakni formulir pemberitahuan untuk memberikan suara kepada pemilih yang dikembalikan ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara sebelum hari pencoblosan.

Menurutnya, jumlah formulir C6 yang dikembalikan ke KPU Jepara dengan jumlah 53.632 lembar, dinilai cukup fantastis dan masih menjadi tanda tanya besar bagi calon bupati. Untuk itu, menurutnya perlu ada pembuktian secara ilmiah dari KPU, sehingga tidak menimbulkan prasangka negatif bagi tim sukses.

“Jumlah itu harus dibuktikan secara ilmiah.Meskipun jumlah itu ada klasifikasinya tersendiri, baik itu mulai dari meninggal dunia, pindah alamat, tidak dikenal, tidak dapat ditemui dan klasifikasi lain-lain.Namun, yang tak habis pikir itu, untuk klasifikasi yang meninggal dunia dan yang jumlahnya mencapai lebih tiga ribu. Masak, orang meninggal dunia sebanyak 3 ribuan orang dalam waktu dua bulan,” ujar Subroto.

Menurutnya, sejak Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan pada Desember 2016 sebanyak 858.958, terhitung selama dua bulan, yakni dari Desember hingga Januari 2017, orang meninggal lebih dari 3 ribu. Jika hal itu dikalkulasi secara ilmiah, katanya, setiap desa ada orang meninggal rata-rata ada 10 hingga 20 orang. Hal itu menurutnya sangat aneh dan sudah dikroscek ke Kantor Disdukcapil, yang datanya disebut tidak sesuai.

Editor : Kholistiono

Subroto Pertanyakan Kepastian Jumlah Formulir C6 yang Dikembalikan ke KPU Jepara

Calon Bupati Jepara Subroto (kanan) saat diwawancarai MuriaNewsCom. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Jepara – Calon Bupati Jepara nomor urut 1 Subroto mempertanyakan jumlah riil formulir C6, yakni formulir pemberitahuan untuk memberikan suara kepada pemilih yang dikembalikan ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara sebelum hari pencoblosan.

Menurutnya, jumlah formulir C6 yang dikembalikan ke KPU Jepara dengan jumlah 53.632 lembar, dinilai cukup fantastis dan masih menjadi tanda tanya besar bagi calon bupati. Untuk itu, menurutnya perlu ada pembuktian secara ilmiah dari KPU, sehingga tidak menimbulkan prasangka negatif bagi tim sukses.

“Jumlah itu harus dibuktikan secara ilmiah.Meskipun jumlah itu ada klasifikasinya tersendiri, baik itu mulai dari meninggal dunia, pindah alamat, tidak dikenal, tidak dapat ditemui dan klasifikasi lain-lain.Namun, yang tak habis pikir itu, untuk klasifikasi yang meninggal dunia dan yang jumlahnya mencapai lebih tiga ribu. Masak, orang meninggal dunia sebanyak 3 ribuan orang dalam waktu dua bulan,” ujar Subroto.

Menurutnya, sejak Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan pada Desember 2016 sebanyak 858.958, terhitung selama dua bulan, yakni dari Desember hingga Januari 2017, orang meninggal lebih dari 3 ribu. Jika hal itu dikalkulasi secara ilmiah, katanya, setiap desa ada orang meninggal rata-rata ada 10 hingga 20 orang. Hal itu menurutnya sangat aneh dan sudah dikroscek ke Kantor Disdukcapil, yang datanya disebut tidak sesuai.

Kemudian, dirinya juga mempertanyakan di antara jumlah formulir C6 yang dikembalikan ke KPU ada klasifikasi orang tidak dikenal yang jumlahnya mencapai lebih 4 ribu orang.  “Orang tak dikenal saja mencapai 4 ribuan, masak orang tak dikenal kok bisa masuk DPT. Sebab sebelum disahkan menjadi DPT itu kan melalui beberapa proses yang panjang. Seperti halnya memfalidasi data, memantau realitas penduduk yang akan jadi Daftar Pemilih Sementara(DPS), setelah itu coklit (pencocokan dan penelitian) dan yang terakhir yakni jadi DPT. Nah yang menjadikan tak habis pikir yakni mengapa yang  tak dikenal bisa masuk,” tanyanya.

Ia menyebut, jumlah formulir C6 sebanyak 53.632 lembar yang dikembalikan ke KPU tersebut setara dengan 7 persen dari jumlah DPT. Sehingga hal itu perlu pembuktian secara ilmiah, agar pilkada di Jepara bisa berjalan secara berintegritas.

Meski demikian, dirinya belum tahu pasti mengenai langkah apakah persoalan tersebut akan dibawa ke ranah hukum atau tidak. “Yang pasti, kami akan minta klarifikasi kepada KPU tentang formulir C6 ini.Kami minta ada pembuktian secara ilmiah,” imbuhnya.

Lebih lanjut ia juga berharap, agar warga bisa mengubah pola pikir yang kuno, bahwa seorang pemimpin bukan harus dari putra daerah. Karena, siapa saja menurutnya bisa ikut berpartisipasi dalam membangun Jepara, apalagi memiliki kemampuan yang baik.

“Nabi Muhammad saja dari Makkah ke Madinah. Dan di sana beliau bisa memimpin di Madinah dengan sukses dan baik. Oleh sebab itu, pemikiran itu harus bisa diubah,” ujarnya.

Untuk diketahui, jumlah formulir C6 yang dikembalikan ke KPU Jepara sehari sebelum pencoblosan jumlahnya sebanyak 53.632 lembar. Rinciannya, pemilih yang meninggal dunia sebanyak 3.872 lembar, pindah alamat 3.946 lembar, tidak dikenal  4.030 lembar, tidak dapat ditemui 26.214 lembar dan lain lain 15.570 lembar.

Editor : Kholistiono

Cawabup Jepara Nur Yahman Tak Bisa Ikut Nyoblos

Calon Wakil Bupati Jepara Nur Yahman (dua dari kanan) melakukan orasi saat kampanye terbuka beberapa hari lalu. Nur Yahman, pada pemungutan suara besok, tidak bisa mencoblos, karena KTP miliknya beralamat di DKI Jakarta. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Jepara – Calon Wakil Bupati Jepara pasangan nomor urut satu Nur Yahman dinyatakan tidak bisa memberikan hak suaranya pada pemungutan suara Pilkada Jepara yang akan berlangsung Rabu (15/2/2017). Pasalnya, Nur Yahman yang dalam pilkada ini berpasangan dengan Subroto terdata memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) di DKI Jakarta.

“Salah satu kandidat pasangan calon atas nama Nur Yahman, Calon Wakil Bupati Jepara nomor urut satu tidak bisa memberikan hak suaranya karena ber-KTP di DKI Jakarta,” ujar Komisioner KPU Jepara Subchan Zuhri Selasa (14/2/2017).

Selain Nur Yahman, masing-masing kandidat, besok akan mengunakan hak pilihnya, sesuai dengan tempat pemungutan suara (TPS) yang sudah ditetapkan. “Untuk calon bupati nomor urut 1, Subroto akan menggunakan hak pilihnya di TPS 4 ,Desa Langon, Kecamatan Tahunan,” imbuhnya.

Sementara itu, untuk pasangan calon bupati nomor urut 2 Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi akan menggunakan hak pilihnya sesuai dengan alamatnya masing masing. Ahmad Marzuqi yang semula di TPS 1 Kelurahan Panggang, mengajukan pindah ke TPS 2 Desa Bangsri. Sebab saat ia cuti, Ahmad Marzuqi beserta keluarganya pindah ke Bangsri. Sedangkan untuk wakilnya Dian Kristiandi, akan nyoblos di TPS 3 Desa Srobyong, Kecamatan Mlonggo.

Editor : Kholistiono

Personel Keamanan Diminta Kedepankan Sikap Humanis saat Amankan Pilkada

Personel gabungan saat mengikuti apel pergeseran pasukan dalam rangka pemilukada di Gedung wanita Jepara, Selasa (14/2/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Jepara – Direktur Shabara Polda Jateng Kombes Pol Tetra M. Putra mengimbau supaya personel keamanan yang bertugas untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada Jepara bisa mengedepankan sikap humanis.

“Kami berharap, nantinya semua personel keamanan dalam bertugas bisa mengedepankan sifat humanis, hati nurani. Kami berharap tidak ada lagi sikap sok berkuasa ketika menjalankan tugas atau lainnya,” ujarnya usai menghadiri apel pergeseran pasukan dalam rangka pemilukada di Gedung wanita Jepara, Selasa (14/2/2017).

Selain itu, ia juga berharap seluruh personel keamanan dapat mengedepankan sikap rendah hati saat berada di TPS atau di tempat lainnya. “Personel keamanan itu harus bisa menjaga keamanan dan bisa berbaur dengan warga. Sehingga kondusifitas saat pilkada bisa berjalan baik,” ungkapnya.

Ribuan Personel Gabungan Siap Amankan Pilkada Jepara

Dirinya juga menyatakan, jika, Jepara dinilai masih kondusif, terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah. “Jepara itu termasuk yang kondusif dan tidak ada titik kerawanan yang spesifik,” ucapnya.

Dia melanjutkan, bila dilihat dari kekuatan personel keamanan yang ditempatkan untuk mengamankan pilkada, baik mulai dari Personel Polres Jepara yang diback up oleh Polres Kudus, Demak dan Kodim 0719/Jepara dinilai sudah maksimal, apalagi ada pasukan Brimob.

Editor : Kholistiono

Ribuan Personel Gabungan Siap Amankan Pilkada Jepara

Kapolres Jepara, Direktur Shabara Polda Jateng dan Komandan Kodim 0719/Jepara melakukan pengecekan peralatan sebelum terjun ke lapangan untuk bertugas. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Sekitar 4 personel gabungan yang terdiri dari Polri, TNI dan Linmas diterjunkan untuk mengamankan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara pada Rabu (15/2/2017) besok. Ribuan personel tersebut, akan disebar di 1.805 tempat pemungutan suara (TPS).

Kapolres Jepara AKBP M. Samsu Arifin mengatakan, personel keamanan yang diterjunkan untuk mengamankan pilkada terdiri dari 632 personel dari Polri, 1 SST (satuan setingkat peleton) TNI Kodim 0719/Jepara, dan 3.520 Linmas.

“Untuk personel kepolisian sendiri, kita diback up oleh 1 SST Dalmas Polres Kudus, 1 SST Dalmas Polres Demak dan dan BKO (bawah kendali operasi) 1 SSK Brimob Polda Jateng,” ungkapnya, usai memimpin apel pergeseran pasukan dalam rangka pemilukada di Gedung wanita Jepara, Selasa (14/2/2017).

Sementara itu, untuk 1 SSK Brimob yang berjumlah 100 personel tersebut bakal dibagi menjadi 2 tempat penugasan. Yakni 50 personel di bagian utara meliputi wilayag Keling, Donorojo, Kembang, Bangsri,dan lainnya. Sedangkan yang 50 personel lainnya di wilayah kota. Meliputi Tahunan, Mlonggo, Pakis Aji, Bate Alit dan lainnya.

“Selain itu, untuk personel Dalmas Polres Kudus akan bertugas di wilayah timur. Yakni bagian Mayong dan Nalum Sari. Sedangkan anggota dari Demak akan bertugas di wilayah Kedung, Welahan, Kalinyamatan dan sekitarnya,” bebernya.

“Untuk kekuatan cadangan dari Polres Kudus dan Demak, pada Rabu (15/2/2017), akan merapat ke polsek perbatasan masing-masing. Yang dari Demak akan ke Polsek Mijen, sedangkan dari Kudus akan merapat ke Polsek Kaliwungu. Itu untuk siaga, bil ada eskalasi yang tak diinginkan,” ungkapnya.

Dia melanjutkan, untuk kekuatan BKO ini mulai dari kegiatan pemungutan suara hingga Kamis (16/2/2017) pagi. Jika dibutuhkan penambahan personel, maka Polda Jateng akan siap menambahkan personel. “Untuk keamanan sendiri yang paling inti ialah objek TPS, perlengkapan, baik sebelum atau setelah mencoblos dan warga. Supaya mereka bisa menggunakan hak pilihnya,” imbuhnya.

Dalam apel siaga tersebut, juga turut dihadiri Direktur Shabara Polda Jateng Kombes Pol Tetra M. Putra, Komandan Kodim 0719/Jepara Letkol Infantri Ahmad Basuki, Komisioner KPU, Sekda Jepara Sholih dan Instansi terkait.

Editor : Kholistiono

Mau Tahu Berapa Dana yang Dikeluarkan untuk Kampanye Paslon Bupati Jepara? Ini Jumlahnya

Ilustrasi

MuriaNewsCom,Jepara – Tahapan kampanye Pilkada Jepara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara sudah berakhir pada Sabtu (11/2/2017) lalu. Tim dari masing-masing pasangan calon, baik dari Subroto- Nur Yahman (Sulaiman) dan Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi ( Madani), kini sudah menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) ke KPU Jepara.

Penyerahan laporan tersebut langsung diterima oleh jajaran KPU di Kantor KPU Jepara pada Minggu (12/2/2017) petang. “Untuk tim sukses paslon nomor 1 Subroto-Nur Yahman menyerahkan pada pukul 17.55 WIB. Sedangkan paslon nomor 2 Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi menyerahkan pada pukul 17.45 WIB,” ujar Ketua KPU Jepara M. Haidar Fitri.

Berdasarkan laporan yang diserahkan kepada KPU, untuk paslon nomor 1 Subroto-Nur Yahman menerima dana kampanye sebesar Rp 1.071.854.000. Sedangkan pengeluarannya sebesar Rp. 1. 061.854.000. Sementara untuk paslon nomor 2 menerima dana kampanye sebesar Rp 476.000.000. Sedangkan pengeluaran sebesar Rp. 473.564.000.

Untuk penerimaan dana kampanye tersebut, dimulai dari pembukaan rekening kampanye sekitar bulan Oktober 2016 lalu hinga hingga Sabtu (11/2/2017).

Sementara itu, saat ditanya mengenai sumber dana tersebut, ia tidak menjelaskan secara rinci. Hanya saja, pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk di audit. “Kalau itu, kita tidak bisa menyebutkan. Sebab nantinya akan kita serahkan ke KAP untuk diaudit,” ucapnya.

Untuk mengetahui hasil audit oleh pihak KAP, nantinya akan memerlukan waktu sekitar 15 hari kedepan. Apakah nantinya terdapat kepatuhan atau tidak kepatuhan mengenai penggunaan dana tersebut. Sebab penggunaan dana tersebut juga ada standarisasinya tersendiri.

Editor : Kholistiono

KPU Jepara Gelar Doa Bersama Jelang Pencoblosan

Doa bersama yang digelar KPU Jepara dan diikuti berbagai tokoh lintas agama, Panwas dan berbagai elemen masyarakat, Minggu (12/2/2017) malam. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Jepara – Menjelang pemungutan suara pada pilkada 15 Februari 2017 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara menggelar doa bersama di Kantor KPU Jepara, Minggu (12/2/2017) malam.

Acara doa bersama dihadiri oleh tokoh lintas agama, di antaranya Ngardi Sindu Atmaja tokoh agama Hindu, Raswito tokoh Budha, Pdt Danang Ristiawan dari Kristen, Romo Sadana dari Katolik dan tokoh Islam  KH. Mashudi.

Ketua KPU Jepara M. Haidar Fitri mengatakan, doa bersama tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan moril kepada seluruh jajaran KPU atau penyelenggara pemilu, Panwas, Polri, TNI dan masyarakat di hari pencoblosan mendatang, sehingga, nantinya pilkada berjalan lancar. “Mulai dari tahapan awal hingga akhir proses rekap dan penetapan calon, diharapkan diharapkan berjalan lancar,” katanya.

Dirinya juga berharap, pelaksanaan Pilkada Jepara dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, dan juga berintegritas. Situasi yang kondusif pada pilkada ini, diharapkan terjaga hingga proses pilkada selesai.

“Meski kondisi di Jepara saat ini sudah berjalan kondusif, namun yang perlu diperhatikan, tingkat kerawanan pilkada di Jepara juga cukup tinggi. Sehingga, kita semua berharap, pilkada benar-benar berjalan aman dan lancar,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Warga Jepara yang Belum Terdaftar Dalam DPT Masih Bisa Mencoblos, Asalkan..

Ilustrasi

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Jepara – Warga yang belum masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) masih diperbolehkan memberikan hak suaranya di Pilkada Jepara pada 15 Februari 2017 mendatang.

Komisioner KPU Jepara Subchan Zuhri mengatakan,warga yang mempunyai KTP elektronik atau surat keterangan (suket) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Jepara bisa mengikuti proses pencoblosan. Kata dia, warga tersebut digolongkan dalam daftar pemilih tambahan.

“Dengan persyaratan miliki KTP elektronik atau suket sebagai warga setempat. Nanti bisa mencoblos di hari H di TPS sesuai alamatnya,” ungkapnya.

Hal itu, katanya juga merujuk pada revisi UU Pilkada yang melahirkan UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. “UU ini punya satu kebijakan tunggal bahwa untuk pemilih didasarkan kepada identitas yang tunggal yakni penggunaan e-KTP,” imbuhnya.

Sementara itu berdasarkan data yang dihimpun jumlah DPT Jepara dalam Pilkada 2017 sebanyak 858.958 terdiri dari 428.098 pemilih laki-laki dan 430.860 pemilih perempuan. “KPU Jepara mengeluarkan sebanyak 829 pemilih dari DPT karena yang bersangkutan belum tercatat dalam data base Disdukcapil Jepara,” katanya.

Dia menambahkan, mereka yang tidak terdaftar di DPT, bisa menggunakan hak pilihnya pada pilkada 15 Februari 2017 mendatang, yakni pada pada pukul 12.00 WIB hingga 13.00 WIB.

Editor : Kholistiono

Peserta Kampanye Terbuka Diminta Tak Labrak Aturan

Massa dari salah satu pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara. KPU berharap, peserta kampanye terbuka nantinya tidak melabrak aturan. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Massa dari salah satu pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara. KPU berharap, peserta kampanye terbuka nantinya tidak melabrak aturan. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Jepara – Kampanye terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara bakal digelar pada pekan ini. Untuk pasangan urut nomor 2 Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi dijadwalkan pada Jumat (10/2/2017) mendatang di Lapangan Ngabul,Kecamatan Tahunan.

“Semula untuk pasangan nomor urut 2 akan melakukan kampanye pada hari ini, Rabu (8/2/2017). Namun, mereka memundurkan jadwal pada Jumat mendatang. Pengajuan perubahan jadwal ini sudah diberitahukan secara resmi ke KPU dan kami juga sudah mengubah SK soal pelaksanaan kampanye terbuka itu,” ujar Komisioner KPU Jepara Subchan Zuhri, Rabu (8/2/2017).

Kemudian, untuk pasangan nomor urut 1 Subroto-Nur Yahman bakal dilaksanakan pada Sabtu (11/2/2017) mendatang, di Alun-alun II Jepara.

Terkait dengan pelaksanaan kampanye terbuka ini, pihaknya mewanti-wanti kepada peserta kampanye untuk tidak melanggar aturan. Beberapa peraturan yang harus ditaati peserta kampanye di antaranya, pelaksanaan kampanye harus memiliki surat tanda terima pemberitahuan (STTP).

Kemudian, tim sukses juga diminta untuk menyampaikan titik kumpul massa. Konvoi besar-besaran yang diikuti semua peserta tidak diperbolehkan dan semua peserta harus mengikuti aturan-aturan lalu lintas.“Pihak kepolisian juga akan melakukan razia untuk memastikan para peserta tidak mengonsumsi minuman keras,” kata Subchan.

Yang tak kalah penting, katanya, pejabat yang ikut kampanye seperti halnya anggota DPR, DPRD, DPD, gubernur/wakil gubernur, walikota/wakil walikota dan bupati/wakil bupati harus memiliki izin untuk mengikuti kampanye.  Pejabat yang hadir, juga harus dipastikan tidak menggunakan fasilitas negara.

Sementara itu, Kapolres Jepara AKBP M Samsu Arifin melalui Kabagops Kompol Slamet Riyadi menyatakan, pihaknya telah menyiapkan sebanyak 130 personel yang akan diterjunkan ke lapangan untuk mengamankan  kegiatan kampanye terbuka.

“Kami berharap tim kampanye bisa memberi arahan kepada semua peserta agar taat aturan lalu lintas. Razia minuman keras akan kita lakukan saat kampanye berlangsung, untuk memastikan kegiatan kampanye aman dan lancar,” tegasnya.

Editor : Kholistiono

Pendistribusian Logistik Pilkada Jepara untuk Wilayah Karimunjawa Terhambat Karena Cuaca Ekstrem

Logistik Pilkada Jepara untuk PPK Karimunjawa yang mulai dikirim beberapa hari lalu. (MuriaNewsCom)

Logistik Pilkada Jepara untuk PPK Karimunjawa yang mulai dikirim beberapa hari lalu. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom,Jepara – Gelombang tinggi dan angin kencang selalu menjadi momok Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara. Hal itu terjadi hampir setiap pemilihan kepala daerah (pilkada) yang berbarengan dengan angin musim barat dan timur di perairan Kepulauan Karimunjawa. 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara pada tahun ini juga bertepatan dengan angin musim baratan. Gelombang tinggi dan angin kencang yang diakibatkan embusan angin tersebut menyulitkan pengiriman dan pendistribusian logistik Pilkada Jepara di beberapa pulau yang berada di Karimunjawa.

“Logistik pilkada sudah tiba di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Karimunjawa sudah tiba beberapa hari lalu. Namun, untuk pendistribusiannya ke beberapa pulau yang ada di Karimunjawa terhambat karena cuaca ekstrem,” ujar Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Karimunjawa Muslikin.

Ia katakan, rencananya pendistribusian logistik pilkada ke beberapa pulau yang ada di Karimunjawa dilakukan mulai Senin (6/2/2017) lalu. Namun, hingga hari ini logistik masih tertahan di Kantor Kecamatan Karimunjawa.

”Senin lalu kami sudah minta izin ke Syahbandar, tapi belum diperbolehkan, karena kondisi cucara masih tidak memungkinkan. Saat ini kami menunggu informasi prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG),” imbuhnya.

Menurut informasi dari pihak Syahbandar Karimunjawa, katanya, cuaca diperkirakan kembali normal pada Jumat (10/2/2017) mendatang. Sehingga pengiriman surat suara ke pulau-pulau dilakukan di hari terakhir. Sebelumnya, dijadwalkan, pengiriman surat suara akan dilakukan antara Senin (6/2/2017) hingga Sabtu (11/2/2017).

Katanya, pemilih di Kecamatan Karimunjawa tersebar di empat pulau selain Pulau Karimunjawa. Yaitu Pulau Nyamuk, Pulau Parang, Pulau Genting dan Pulau Kemojan. Pulau Nyamuk dan Pulau Parang merupakan pulau terjauh dibanding dua pulau lainnya. Jarak tempuh menggunakan kapal nelayan sekitar dua jam. Pengiriman ke dua pulau akan diprioritaskan. ”Pengiriman akan dilakukan menggunakan satu kapal. Akan dimulai dari Parang kemudian akan dilanjut ke Pulau Nyamuk,” katanya.

Editor : Kholistiono

Penyelenggara Pilkada Jepara Diwanti-wanti untuk Menjalankan Tugas Secara Profesional

Ribuan penyelenggara pilkada mengikuti kegiatan Konsolidasi dan Pamantapan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara tahun 2017 di Gedung Wanita Jepara, Selasa (7/2/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Ribuan penyelenggara pilkada mengikuti kegiatan Konsolidasi dan Pamantapan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara tahun 2017 di Gedung Wanita Jepara, Selasa (7/2/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Sebanyak 3.103 orang dari KPPS, PPS, PPK dan KPU Jepara mengikuti kegiatan Konsolidasi dan Pamantapan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara tahun 2017 di Gedung Wanita Jepara, Selasa (7/2/2017).

Dalam kesempatan ini, Ketua KPU Jepara M. Haidar Fitri mengatakan, konsolidasi tersebut merupakan kegiatan puncak sebelum penyelenggaraan pilkada pada 15 Februari mendatang. “Untuk pemungutan suara, nantinya akan berlangsung pada 15 Februari mendatang. Kemudian dilanjutkan penghitungan serta rekapitulasi di tingkat PPK maupun kabupaten, yang batasnya sampai 24 Februari,” ujarnya.

Dirinya mengimbau, dalam menjalankan tugas dalam pilkada, seluruh penyelenggara pilkada baik mulai dari tingkat KPPS, PPS, PPK hingga KPU harus bisa bersikap netral, adil, jujur dan berintegritas serta professional. Jika hal itu dijalankan, maka pelaksanaan pilkada diyakini bakal berjalan kondusif.

Sementara itu, Plt. Bupati Jepara Ihwan Sudrajat mengatakan, kondisi pilkada di Jepara disorot semua kalangan. Sehingga kesuksesannya akan berada di tangan para penyelenggara pilkada. “Kelancaran pilkada ini bisa lancar dan aman menjadi tugas dari penyelenggara,” ungkapnya.

Selain itu, ia juga berharap kepada anggota penyelenggara bisa mengimbau dan mengingatkan kepada masyarakat bahwa tanggal 15 Februari 2017 mendatang merupakan pencoblosan untuk pemilihan bupati dan wakilnya. “Saya berharap, penyelenggara bisa meningkatkan partisipasi warga, yakni mengajak agar warga bisa menggunakan hak pilihnya,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Logistik Pilkada Jepara Siap Didistribusikan Jumat Mendatang

Beberapa orang terlihat masih melakukan penataan logistic untuk Pilkada Jepara di Kantor KPU Jepara, Senin (6/2/2017).

Beberapa orang terlihat masih melakukan penataan logistic untuk Pilkada Jepara di Kantor KPU Jepara, Senin (6/2/2017).

MuriaNewsCom, Jepara – Logistik untuk keperluan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jepara 2017 siap untuk didistribusikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara mulai Jumat (10/2/2017) mendatang ke panitia pemilihan kecamatan (PPK).

“Saat ini kita masih menunggu proses pengepakan logistik ke dalam kotak suara. Karena, masih ada beberapa kecamatan yang belum selesai, di antaranya Tahunan, Pakisaji, Kedung, Jepara, Mlonggo, dan Pecangaan,” ujar Ketua KPU Jepara M. Haidar Fitri, Senin (6/2/2017).

Khusus untuk Kecamatan Karimunjawa, katanya, logistic sudah didistribusikan terlebih dahulu. Mengingat, kondisi geografis di kecamatan tersebut berbeda dengan daerah lain di Jepara, sehingga, menjadi prioritas.

Kemudian, untuk transportasi angkutan distribusi logistik tersebut, nantinya menggunakan mobil truk yang dikawal ketat oleh personel polisi, Panwaslu, KPU dan unsur yang terkait. “Untuk pengiriman, akan diprioritaskan atau didahulukan pada kecamatan terjauh,” imbuhnya.

Dia menambahkan, setelah diterima PPK, nantinya akan dikirim ke tingkat desa.”Pengiriman ke tingkat desa akan dijadwalkan pada Senin (13/2/2017) mendatang. Dengan beigtu, nantinya logistik bisa berada di balai desa atau PPS selama sehari semalam. Selain itu, nantinya pihak desa atau PPS juga akan dijaga oleh personel keamanan dari polisi maupun TNI,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Logistik Pilkada Jepara Mulai Didistribusikan ke Karimunjawa

Logistik Pilkada Jepara untuk wilayah Karimunjawa mulai didistribusikan, Rabu (1/2/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Logistik Pilkada Jepara untuk wilayah Karimunjawa mulai didistribusikan, Rabu (1/2/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Logistik berupa surat suara untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jepara untuk wilayah Kecamatan Karimunjawa dikirimkan lebih awal. Pengiriman dilakukan pada Rabu (01/02/2017) pukul 07.00 WIB dengan menggunakan Kapal Motor Penumpang (KMP)  Siginjai dari Dermaga Pantai Kartini Jepara.

“Logistik dikirim dari Kantor KPU dengan menggunakan mobil menuju Sermaga Pantai Kartini pukul 05.00 WIB. Selanjutnya, dari dermaga, logistik tersebut diangkut dengan menggunakan kapal menuju Karimunjawa. Alhamdulilah, logistik sudah dikirim pada pukul 07.00 WIB dengan siginjai,” kata Komisioner KPU Jepara Subchan Zuhri.

Logistik  yang dikirimkan ke Karimunjawa, katanya, berupa surat suara,  bilik suara, formulir, kotak suara serta kelengkapan coblos pemilu lainnya. Dalam pengiriman, juga dikawal oleh petugas KPU Jepara dan tim keamanan Mapolres Jepara.

“Sekitar pukul 12.00 WIB tadi, Kapal Siginjai sudah berlabuh di Dermaga Karimunjawa dan langsung logistik tersebut dibawa ke Kantor Kecamatan untuk diserahkan ke PPK Karimunjawa, yang selanjutnya, akan disimpan terlebih dulu di kantor Kecamatan,” ungkapnya.

Nantinya, setelah diterima PPK, surat suara tersebut akan dikirim ke tempat Panitia Pemungutan Suara (PPS) di empat desa yang meliputi, Desa Karimunjawa, Kemojan, Parang dan Nyamuk sebelum proses pencoblosan.

Perlu diketahui, surat suara yang dikirimkan ke Karimunjawa sesuai dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5 persen yaitu 6.874 lembar yang dibungkus dalam delapan kardus.

Editor : Kholistiono

Surat Suara Pengganti untuk Pilkada Jepara Mulai Dilipat

Proses pelipatan surat suara pengganti untuk Pilkada Jepara di Kantor KPU Jepara, Selasa (31/1/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Proses pelipatan surat suara pengganti untuk Pilkada Jepara di Kantor KPU Jepara, Selasa (31/1/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Surat suara baru untuk pengganti surat suara Pilkada Jepara yang sebelumnya rusak, kini sudah mulai dilipat. Surat suara ini tiba di KPU Jepara dari  percetakan di PT. Temprina Media Grafika Surabaya, pada Senin (30/1/2017) malam pukul 23.00 WIB.

Staf KPU Jepara Bagus Gede Prabowo Setiaji mengatakan, surat suara pengganti ini jumlahnya sesuai dengan kekurangan. “Surat suara sebanyak 5.831 lembar ini, kini sudah disortir dan dilipat, dengan mengerahkan sebanyak 14 tenaga dan hari ini selesai,” ujarnya.

Kemudian, untuk pemusnahan surat suara yang rusak, pihaknya akan berkoordinasi dengan jajaran KPU dan instansi terkait lainnya. Sedangkan mengenai proses pengepakan peralatan pilkada dan nantinya dimasukkan ke kotak suara, pihaknya mengatakan bahwa saat ini sudah mencapai 90 persen.

Diketahui, untuk peralatan dan berkas yang akan dimasukan ke kotak suara, meliputi surat suara, tinta, segel, sampul formulir C hingga C5, alat coblos, template dan kantong plastik. Sedangkan yang berada di luar kotak yakni formulir C7, formulir A4 dan A.Tb, daftar paslon, salinan DPT, tanda pengenal, ATK, alat pemisah C6, denah TPS, larangan penggunaan alat perekam, dan panduan pemungutan suara. “Untuk kesiapannya sudah hampir rampung, dan kini sudah 90 persen,” tuturnya.

Sedangkan untuk pegiriman ke Karimunjawa, pihaknya akan merencanakan pada Rabu (1/2/2017) pagi. “Untuk pengiriman logistik atau berkas dan peralatan pilkada ke Karimunjawa akan dikirim besok pagi. Selain itu, kita juga akan selalu koordinasi dengan Syahbandar mengenai cuaca yang ada di perairan Jepara. Yang penting bagi Karimunjawa akan diprioritaskan terlebih dahulu,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Karena Hal Ini, Marzuqi Kecewa dengan Subroto saat Debat Publik

Debat terbuka yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara di Gedung Wanit Jepara, Selasa (24/1/2017) malam.(MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Debat terbuka yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara di Gedung Wanit Jepara, Selasa (24/1/2017) malam.(MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Jepara – Debat terbuka yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara di Gedung Wanita Jepara, Selasa (24/1/2017) malam, berlangsung lancar. Kedua pasangan calon yakni Subroto-Nuryahman dan Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi, tampil menyampaikan visi dan misi, serta menjawab semua pertanyaan yang diajukan moderator maupun kandidat lawan.

Namun demikian, debat terbuka tadi malam menyisakan kekecewaan bagi paslon nomor urut 2 Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi. Pasangan ini menilai jika paslon Subroto-Nur Yahman mengabaikan tata tertib debat. Di mana, paslon yang seharusnya tidak boleh menyerang pribadi selama debat berlangsung, justru diabaikan.

”Alhamdulillah debat bisa berjalan lancar, meski ada yang kami sayangkan. Karena moderator sudah mengatakan tidak boleh menyinggung pribadi, lebih-lebih yang bersifat fitnah. Tapi paslon nomor satu masih seperti itu. Itu pertanda hatinya tidak baik,” kata Marzuqi, di hadapan awak media Rabu 925/1/2017).

Pernyataan yang dinilai menyerang pribadi ini, diduga ketika paslon nomor 2 mendapatkan kesempatan untuk bertanya ke paslon nomor 1. Marzuqi kemudian bertanya mengenai penanganan moral. Hal itu langsung ditanggapi oleh Subroto.

Dalam kesempatan itu, Subroto menyatakan, jika moralitas harus dimulai dari diri sendiri, kemudian keluarga dan peningkatan kualitas pendidikan agama. Selain itu, juga memberikan contoh yang baik. ”Kita harus memberikan contoh yang baik. Seperti halnya bila orang tuanya melakukan korupsi, maka kemungkinan anaknya akan melakukan hal yang sama,” kata Subroto.

Mendapat jawaban seperti itu, kemudian Marzuqi menaggapinya dengan nada suara yang agak tinggi. “Jawaban itu belum merujuk penanggulangan moral. Dan itu hanya sekadar contoh. Yang saya maksudkan, nantinya penanganan moral ini bagaimana, akan ditujukan ke siapa, bekerja sama dengan lembaga apa dan bagaimana kiat-kiatnya,” kata Marzuqi.

Dalam hal ini, Marzuqi juga berjanji akan mewujudkan Jepara yang berkarakter. Perwujudan Jepara yang berkaktarer tersebut akan dilakukan dengan peningkatan kualitas pendidikan.”Kami juga akan memberikan pelayanan kesehatan gratis hanya dengan modal KTP,” ujarnya.

Menanggapi kekecewaan Marzuqi, Suboroto menyatakan, jika dirinya tidak pernah bermaksud menyerang Marzuqi. Dia menilai, kalimat yang dia sampaikan untuk umum. Sebab, korupsi memang harus diperangi dan diberantas.

”Kalau ada yang merasa seperti itu, mungkin sensitif aja. Kalau saya tidak ada beban, ya ngomong aja. Kalau ada yang tersinggung mungkin sensi aja, karena mungkin memang tidak bersih, mungkin lho ya,” ujar Subroto.

Disinggung mengenai paparan visi dan misi yang terkesan masih ngambang, Subroto menilai karena waktu yang diberikan untuk dirinya terbatas. Sehingga tidak bisa disampaikan secara utuh.”Yang saya sampaikan itu hanya indikator-indikator kalau programnya ya banyak,” kata Subroto.

Editor : Kholistiono

Ditanya Warga Soal Kesejahteraan Nelayan dan Pengembangan Wisata di Jepara, Ini Jawaban Calon Bupati

Debat terbuka yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara di Gedung Wanit Jepara, Selasa (24/1/2017) malam.(MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Debat terbuka yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara di Gedung Wanit Jepara, Selasa (24/1/2017) malam.(MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Jepara – Dalam debat terbuka yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara di Gedung Wanit Jepara, Selasa (24/1/2017) malam, tak hanya moderator saja yang memberikan pertanyaan terhadap pasangan calon, namun ada juga segmen pertanyaan yang berasal dari warga yang dikemas dalam sebuah video.

Pada kesempatan itu, paslon nomor 1 Subroto-Nur Yahman mendapatkan pertanyaan dari Solihul Hadi, yang merupakan seorang nelayan. Tak jauh dari pekerjaannya sehari-hari, Solihul menanyakan mengenai cara yang dilakukan Subroto-Nur Yahman untuk mensejahterakan nelayan jika terpilih menjadi bupati dan wakil bupati.

Menanggapi hal ini, Subroto mengatakan, jika para nelayan harus bisa menjaga kelestarian laut. Sehingga, kapal cantrang harus bisa dikurangi, supaya biota laut tak rusak dengan adanya kapal cantrang.

“Nelayan Jepara rata-rata nelayan kecil, dan biasanya hanya melaut sejauh 5 mil. Selain itu, mereka bisa membudidayakan udang dan ikan, untuk mengantisipasi saat ada musim baratan yang dapat mengurangi pendapatan nelayan. Dengan budidaya udang maupun ikan itu, nelayan  bisa mendapatkan penghasilan dari budidaya tersebut,” ungkapnya.

Paslon nomor 2 juga kembali mendapatkan pertanyaan dari warga bernama Liscorini dari Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan Jepara terkait perlindungan anak dan perempuan di Jepara. “Peran Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan di Jepara harus ditingkatkan. Supaya pendidikan anak bisa berkembang dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu, paslon nomor 2 Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi juga mendapatkan pertanyaan dari warga. Kali ini dari Lilo Sunarto, pelaku wisata di Jepara. Lilo menanyakan bagaimana cara mengembangkan potensi wisata yang ada di Kota Ukir tersebut.

Mendapatkan pertanyaan tersebut, Marzuqi menyampaikan, jika pengembangan potensi wisata di Jepara dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya pengembangan di sektor wisata religi. Dirinya mencontohkan Negara Arab bisa mendapatkan masukan dari pendapatan dari wisata religi berupa haji dan umroh.

Terakhir, pasangan ini mendapat pertanyaan dari A.Sahil, tokoh NU di Jepara. Sahil menanyakan komitmen paslon untuk memerangi narkoba, apakah nantinya bakal membuat peraturan bupati yang didalamnya akan memuat kurikulum tentang bahaya narkoba.

Dalam hal ini, Dian Kristiandi, calon wakil bupati yang menanggapi. Dian memaparkan, jika untuk memerangi narkoba, pihaknya akan membuat perbup terkait narkoba.”Nantinya, perbup itu akan diisi tentang kurikulum bahaya narkoba. Sebab saat ini narkoba tidak serta merta menyerang orang dewasa. Namun narkoba saat ini sudah meracuni anak anak sekolah. Selain itu, pihaknya akan bekerja sama dengan pihak pemprov atau pusat untuk bisa dibentuk tim BNN tingkat kabupaten,” ucapnya.

Editor : Kholistiono

Komisi II DPR RI Cek Kesiapan Pilkada Jepara

Sekda Jepara Sholih saat memberikan sambutan pada acara kunjungan DPR RI di Jepara, Senin (23/1/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Sekda Jepara Sholih saat memberikan sambutan pada acara kunjungan DPR RI di Jepara, Senin (23/1/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Rombongan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengecek kesiapan pelaksanaan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) Jepara 2017. Rombongan diterima langsung Sekda Jepara Sholih di Pringgitan Pendopo Kabupaten Jepara, Senin (23/1/2017). 

Turut hadir dalam kesempatan itu, Ketua KPU Haidar Fitri, Ketua Panwaslih Jepara M. Arifin dan para pejabat terkait.  Tujuh belas orang rombongan Komisi II DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fandi Utomo dan Ahmad Riza Patria.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fandi Utomo mengatakan,  kunjungan ke Jepara ini untuk memastikan kesiapan pemerintah dan penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan pilkada serentak di Kabupaten Jepara tahun 2017.

Dalam kedatangannya juga mereka menaruh perhatian penting karena di Jepara dua paslon berasal dari incumbent. Yakni yang diikuti oleh Marzuqi Bupati Jepara nonaktif maju menjadi calon bupati, pun demikian rivalnya yakni Subroto yang merupakan Wakil Bupati Jepara non aktif yang juga maju menjadi calon bupati.

Sementara itu, Sekda Jepara Sholih mengatakan, hingga menjelang masa pencoblosan, pelaksaaan Pilkada Jepara berjalan dengan tertib, lancar dan aman.

“Pemkab juga telah memberikan dukungan penuh kepada pelaksanaan pesta demokrasi di Jepara. Termasuk sosialisasi partisipasi, edaran netralitas PNS, serta hibah angaran APBD kepada penyelenggara dan pengamanan pilbup,” katanya.

Di sisi lain, KPU sampai saat ini sudah mencairkan dana sejumlah Rp. 25,5 miliar, adapun sisanya sejumlah Rp 35.232 juta akan diajukan pencairannya di akhir bulan Januari 2017 mendatang.  

Sedangkan Panwaslu Jepara  hingga saat ini sudah pencairan dana 4,2 M ( 100 %). Polres Jepara sampai saat ini sudah pencairan dana sejumlah Rp 2,4 miliar, adapun sisanya sebesar 56,232 juta akan dicairkan akhir Januari 2017. Kodim 0719/Jepara saat ini sudah pencairan sejumlah 500 juta (100%).“Selain itu, setiap kecamatan dialokasikan sebesar 10 juta dalam APBD tahun 2017 untuk menunjang kegiatan Pilbup 2017” ungkapnya.

Editor : Kholistiono

Ribuan Surat Suara Pilkada Jepara Rusak

Komisioner KPU Jepara Divisi Keuangan dan Logistik Koko Suhendro memperlihatkan surat suara yang rusak. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Komisioner KPU Jepara Divisi Keuangan dan Logistik Koko Suhendro memperlihatkan surat suara yang rusak. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Lebih dari 9 ribu lembar surat suara yang diterima KPU Jepara dari pihak percetakan mengalami kerusakan. Temuan kerusakan surat suara ini setelah KPU melakukan pemilahan (sortir) yang dilanjutkan dengan pelipatan surat suara.Kerusakan surat suara ini didominasi lembarannya robek, salah cetak, dan kusut.

Komisioner KPU Jepara Divisi Keuangan dan Logistik Koko Suhendro mengatakan, saat ini pihaknya telah memilah dan melipat sekitar 800 ribu lembar surat suara dari total 881.316 lembar surat suara yang dikirim oleh pihak percetakan.

“Sejak hari pertama pemilahan dan pelipatan lembar surat suara,yakni sejak 14-20 Januari kemarin, ditemukan lebih 9 ribu lembar surat suara rusak. Kerusakan surat suara itu mulai dari cetakannya buram, kusut dan bahkan robek,” ujarnya, Sabtu (21/1/2017).

Nantinya, pihak KPU akan menggelar rapat pleno membahas tentang kerusakan surat suara tersebut dan membuat berita acara yang nantinya dikirim ke PT. Temprina Media Grafika selaku percetakannya.

Dalam hal ini, pihaknya juga belum bisa memastikan secara detail jumlah kerusakan surat suara. Karena, pihaknya belum melakukan perekapan terhadap surat suara yang ditemukan rusak oleh para pelipat surat suara.

“Kita belum merekapnya berapa. Yang pasti ada sekitara 9 ribu lebih yang rusak. Bila sudah direkap, nanti  akan diadakan rapat pleno untuk membahas itu semua,” ucapnya.

Kemudian, terkait waktu penggantian surat suara yang terbaru oleh pihak percetakaan, ia memaparkan bahwa penggantian itu bisa selama 3 hari setelah hasil berita acara surat suara rusak tersebut dikirim ke percetakaan.

Editor : Kholistiono

Warga Binaan Banyak yang Tidak Tahu Calon Wakil Bupati Jepara

Sosialisasi Pilkada Jepara yang dilakukan KPU terhadap warga binaan di Rutan Jepara, Jumat (20/1/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Sosialisasi Pilkada Jepara yang dilakukan KPU terhadap warga binaan di Rutan Jepara, Jumat (20/1/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Jepara 2017 tinggal beberapa hari lagi. Namun demikian, masih banyak yang belum tahu siapa calon pemimpinnya untuk lima tahun ke depan, khususnya untuk calon wakil bupati.

Di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Jepara misalnya, banyak warga binaan yang belum tahu siapa sosok calon wakil bupati yang maju dalam Pilkada Jepara 2017. Hal ini terungkap ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan sosialisasi pilkada terhadap ratusan warga binaan, Jumat (20/1/2017).

“Saya tahunya calon bupatinya saja, yaotu Pak Marzuqi yang pernah menjabat bupati. Kemudian Subroto, yang dulunya wakilnya Pak Marzuqi. Kalau untuk calon bupati yang maju sekarang ini, saya tidak tahu. Bahkan Banyak teman-teman yang ada di sini juga mengalami hal yang sama, tak kenal siapa calon wakil bupati sekarang,” ujar Tafrikan, salah satu warga binaan di Rutan Jepara.

Sementara itu, Ketua KPU Jepara M. Haidar Fitri mengatakan, warga binaan di Rutan Jepara merupakan bagian pemilih pada pilkada 15 Februari 2017. Untuk itu, KPU merasa perlu untuk menggelar sosialisasi terhadap warga binaan.

“Dengan adanya sosialisasi ini, pihaknya berharap supaya seluruh warga binaan yang memiliki hak pilih, bisa menggunakan hak pilihnya nanti pada 15 Februari mendatang,” ujarnya.

Sementara itu, terkait dengan daftar pemilih yang ada di rutan dan didata oleh KPU pada 6 Desember 2016 lalu, yakni sebanyak 171 pemilih. Namun, jumlah tersebut, katanya, masih bertambah atau bahkan berkurang nanti.

Kemudian, mengenai tempat pemungutan suara (TPS) nantinya di rutan akan disediakan satu TPS. “Pada pelaksanaan pemilu sebelumnya juga sama, hanya satu TPS. Partisipasi mereka juga tinggi, bahkan hingga seratus persen. Dan mudah-mudahan pada pilkada ini juga bisa 100 persen,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Rutan Kelas IIB Jepara Slamet Wiryono mengatakan, sebelumnya daftar pemilih yang ada di rutan ini memang ada sebanyak 171 orang. Namun, setelah data itu disisir kembali, ternyata ada yang dobel dan ada yang sudah keluar dari rutan.

“Ke 171 pemilih sebelumnya itu ada yang dobel maupun ada yang sudah keluar dari rutan. Nah setelah disisir dan koordinasi dengan KPU ternyata hanya ada sebanyak 139 pemilih hingga saat ini. Data ini bisa saja naik, jika ada penghuni baru ruta,” katanya.

Editor : Kholistiono

Panwaslu Jepara Tertibkan Alat Peraga Kampanye

Petugas Satpol PP melakukan pencopotan salah satu baliho pasangan calon, karena dinilai melebihi jumlah yang telah ditetapkan KPU. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Petugas Satpol PP melakukan pencopotan salah satu baliho pasangan calon, karena dinilai melebihi jumlah yang telah ditetapkan KPU. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Jepara – Panitia Pengawas Pilkada Jepara bersama Satpol PP melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara di sejumlah lokasi, Rabu (18/1/2017).

Ketua Panwas Jepara Arifin mengatakan, penertiban APK tersebut dilakukan, karena melebihi jumlah yang telah ditetapkan oleh KPU. Sehingga, Panwas harus bertindak untuk melakukan penertiban. “Untuk setiap pasangan calon, sebenarnya mendapatkan jatah baliho dari KPU sebanyak 5 buah. Tetapi, paslon boleh menambah sendiri, dengan jumlah paling banyak tujuh,” ujarnya.

Yang terjadi saat ini, katanya, APK yang terpasang tersebut sudah melebihi batas yang ditentukan. Sehingga, hal tersebut harus dilakukan penertiban secara tegas. Untuk sementara, penertiban tersebut, katanya difokuskan di wilayah kota terlebih dahulu. Sebab, untuk wilayah kecamatan sudah ada Panwascam.

Lebih lanjut ia katakan, selain baliho, paslon juga diberikan kewenangan untuk menambah umbul-umbul sebanyak 30 buah di setiap kecamatan. Kemudian, untuk spanduk di setiap kelurahan atau desa, juga diberikan kewenangan untuk menambah maksimal 5 buah.

Sejauh ini, katanya, pihaknya telah melakukan penyisiran di delapan titik. Di antaranya di wilayah Jalan Bandengan, Ujung Batu, Jalan Wahid Hasyim dan  Jalan Sosro Kartono.

Kemudian, terkait dengan baliho resmi dari KPU untuk paslon yang sudah terpasang, pihaknya mengaku belum menerima laporan dari KPU, di mana saja titik-titiknya. “Untuk baliho resminya yang dari KPU dan paslon, kita belum mendapatkan laporan dari KPU maupun paslon,” katanya.

Editor : Kholistiono