KPU Jepara Temukan 560 Data Ganda Anggota Parpol

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Jepara – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara menemukan 560 data ganda pada verifikasi administrasi parpol peserta pemilu 2019. Mereka tercatat terdaftar sebagai anggota partai politik lain. 

“Sementara yang tercatat sebagai anggota dua parpol atau lebih. Jumlah total sementara adalah 560 orang untuk semua parpol,” kata Ketua KPU Jepara, M Haidar Fitri, Kamis (16/11/2017). 

Ia menuturkan, saat ini rekapitulasi data belum final. Sehingga dirinya belum bisa menjabarkan berapa jumlah anggota partai politik yang tidak memenuhi syarat. 

Haidar menjelaskan, partai politik harus melakukan perbaikan data, jika anggota yang dinilai sah kurang dari 1.000 orang.

Hal itu disesuaikan dengan data sistem administrasi partai politik, atau minimal mencapai angka 1.000. Sedangkan bagi mereka yang telah mencatatkan keanggotaan sah lebih dari angka tersebut, tidak wajib melakukan perbaikan. 

“Untuk perbaikan kami tunggu batas terakhirnya sampai tanggal 1 Desember 2017,” ujarnya. 

Ia berharap, agar dalam perbaikan data tidak berhimpitan waktu dengan masa tenggat. Hal itu karena pihaknya masih akan melakukan verifikasi administrasi ulang. Diharapkan, jika ada kesalahan kembali, maka pengurus partai bisa melakukan perbaikan.

Editor : Ali Muntoha

Pendaftaran PPK Dua Kecamatan di Jepara Diperpanjang

Anggota KPU Jepara saat melakukan rapat di KPU Jepara di Kantor KPU. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Jepara – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara perpanjang durasi pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di dua kecamatan, yakni Donorojo dan Pakis Aji. 

Subhan Zuhri, Komisioner KPU Jepara Divisi Sosialisasi, Pengembangan SDM, Data dan Informasi mengatakan, pada dua kecamatan itu masih terdapat kekurangan pendaftar PPK. Berdasarkan peraturan, pada tahap pendaftaran dibutuhkan minimal dua kali dari jumlah anggota penyelenggara ditingkat kecamatan. 

“Kebutuhan minimalnya adalah 10 orang, atau dua kali dari jumlah PPK yang nantinya terpilih. Namun di dua kecamatan tersebut kurang dari jumlah itu,” katanya, Rabu (18/10/2017).

Menurutnya, hingga penutupan masa pendaftaran pada hari Selasa (17/10/2017) pukul 16.00 untuk kecamatan Donorojo mencatatkan pendaftar baru 8 orang. Sementara di Kecamatan Pakis Aji ada 9 pendaftar PPK.

Berangkat dari kekurangan itu, maka KPU Jepara memperpanjang proses pendaftaran PPK hingga 20 Oktober 2017. Namun jika sampai pada masa tersebut tak ada pendaftar lagi, maka proses seleksi akan tetap dilaksanakan sesuai peserta yang telah ada. 

“Kalau tidak ada pendaftar ya kita lanjut sesuai dengan pendaftar yang ada. Hingga kemarin ada 135 pendaftar PPK yang tersebar di 35 kecamatan termasuk di Karimunjawa ada 11 pendaftar. Nanti ujian tertulis dilaksanakan pada 22 Oktober 2017 secara serentak di Jawa Tengah,” tambahnya. 

Subhan menambahkan, untuk persyaratan dan formulir pendaftaran dapat diunduh di laman KPU Jepara yakni, www.kpujepara.go.id

Editor: Supriyadi

Besok, Rekrutmen PPK dan PPS Pilgub 2018 di Jepara Dibuka

Jajaran KPU Jepara saat melakukan persiapan Pilkada 2016 lalu. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Jepara – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara akan memulai tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub-Pilwagub) Jawa Tengah 2018, Kamis (12/10/2017), besok. 

Komisioner KPU Jepara Divisi Sosialisasi, Pengembangan SDM, Data dan Informasi Subchan Zuhri mengatakan, perekrutan anggota PPK dan PPS dilaksanakan melalui rekrutmen terbuka.  Adapun, tahapan tersebut akan berlangsung hingga Sabtu (11/11/2017). 

Menurutnya, dalam perekrutan anggota PPK untuk Pilgub dan Pilwagub  pihaknya mengacu pada Undang-undang no 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Pilkada). Pada pasal 16 undang-undang ini disebutkan, jumlah PPK adalah lima orang, sementara pada pasal berikutnya anggota PPS ditentukan sebanyak tiga orang. 

“Syarat menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS berdasarkan PKPU 12 tahun 2017 yang disesuaikan dengan ketentuan pasal 72 UU 7 tahun 2017. Syarat umur paling rendah berubah menjadi 17 tahun dari semula 25 tahun sesuai UU 15 tahun 2011,” ucapnya dalam keterangan tertulis pada laman KPU Jepara. 

Sementara itu, menanggapi perbedaan jumlah PPK pada Pilgub 2018 dengan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) serta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang berbeda, Ketua KPU Jepara M. Haidar Fitri mengaku akan menunggu peraturan selanjutnya. 

Ia menjabarkan, pada Pilgub Jateng 2018 PPK berjumlah lima orang sedangkan,  pada pileg dan pilpres 2019 yang mengacu UU 7 tahun 2017 jumlah PPK menyusut menjadi hanya tiga orang. 

“Prinsipnya kita menunggu regulasi saja,” ucapnya Rabu (11/9/2017). 

Haidar memaparkan, PPK Pilgub akan bertugas hingga Juli 2018 sementara pada Maret 2018 PPK untuk Pilpres dan Pileg sudah mulai membentuknya. Berdasarkan pengalamannya, jika jumlah PPK Pileg nantinya hanya tiga orang, dapat dipastikan anggotanya akan kerepotan mengingat cakupan daerah yang luas. 

“Namun karena kami penyelenggara, kami siap melaksanakan aturan tersebut. Sehingga dalam perekrutan yang kami lakukan akan jelas dan selektif dalam pemilihan anggota PPK,” tutup Haidar. 

Editor: Supriyadi

Perindo Jepara Tunggu Proses Unggahan Data SIPOL 

Pengurus partai perindo jepara Masrikan saat lakukan konsultasi dengan komisioner KPU Jepara M Haidar Fitri. (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Partai Perindo DPD Jepara belum bisa menyerahkan dokumen ke KPU Jepara, sebagai syarat pendaftaran keikutsertaan dalam Pemilu 2019. Hal itu karena, secara aturan pengurus partai di Kabupaten harus menunggu proses pendaftaran Pengurus pusat partai ke KPU RI rampung dan dokumennya telah diunggah ke Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). 

“Tugas KPU Kabupaten/Kota (termasuk Jepara) melakukan pencocokan daftar anggota Parpol pada hardcopy, sesuai dengan data yang telah diunggah di Sipol. Sementarak KPU RI baru mengunggahnya ke sistem begitu proses pendaftaran selesai. Sementara DPD Perindo Jepara dan DPP Perindo pusat datang ke KPU (RI dan kabupaten) bersamaan,” ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum Jepara M. Haidar Fitri, Senin (9/10/2017).

Haidar berkata, seharusnya DPD Paerindo Jepara berkoordinasi, apakah proses pendaftaran dan pengunggahan file ke SIPOL telah rampung. Dirinya lantas memberikan jalan tengah kepada Perindo untuk menunggu proses pendaftaraan DPP partai tersebut rampung, dan dilakukan pengunggahan file ke SIPOL. 

“Kami apresiasi, karena DPD Perindo Kabupaten Jepara mau menunggu hingga proses pendaftaran di pusat rampung. Mereka juga telah menyiagakan dua kadernya di kantor KPU Jepara, guna menunggui dokumen yang tadi telah dibawa,” tambah Haidar.

Sementara itu, Ketua DPD Perindo Jepara Masrikan mengaku taat pada peraturan tersebut. Ia mengatakan, kedatangannya ke KPU Jepara sesuai arahan dari Dewan Pimpinan Pusat partai berlambang Rajawali itu.

“Hari ini sesuai instruksi, dilakukan penyerahan dokumen pendukung secara serentak di seluruh Indonesia. Begitupun kami di Jepara melaksanakan hal itu,” ungkapnya.

Ia mengatakan tak mempermasalahkan penyerahan dokumen yang belum bisa dilakukan. Namun dirinya tetap menunggu proses pendaftaran DPP Perindo dan pengunggahan ke SIPOL oleh KPU RI rampung. 

Editor: Supriyadi

Tahap Verifikasi Administrasi Parpol Peserta Pemilu 2019 Dimulai Hari Ini 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara menggelar rapat pleno beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Jepara – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara masih berpegang pada PKPU 7/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Itu berarti dalam verifikasi partai politik baru dan lawas ada perbedaan yakni pada saat pemeriksaan faktual. 

Ketua KPU Jepara M. Haidar Fitri mengatakan,  proses dan mekanisme pendaftaran, penelitian dan verifikasi sama antara partai baru (tidak ikut dalam Pemilu 2014) dengan yang lama. Namun demikian, berdasarkan peraturan tersebut partai lawas tak ikut dalam verifikasi faktual.

“Namun untuk verifikasi administrasi baik mereka partai baru maupun lawas tetap sama. Partai lama tetap mendaftar, kita teliti dokumen yang diserahkan lengkap atau tidak. Sah atau tidak. Namun partai lama tidak ada verifikasi faktual, sedangkan untuk partai yang bukan peserta pemilu 2014 memang harus diverifikasi faktual,” ujarnya. 

Hanya saja, imbuh Haidar, karena ada partai baru (PSI-red) yang mengajukan Judicial Review terkait PKPU 7/2017, dirinya meminta semua partai bersiap-siap untuk diverifikasi faktual. Ia meminta, pengurus partai pengikut pemilu 2014 pun bersiap untuk dilakukan hal tersebut. 

Adapun, pelaksanaan verifikasi administrasi di tingkat kabupaten dilaksanakan mulai hari ini Selasa-Minggu (3-15/10/2017). Yang harus diserahkan pada proses tersebut adalah alamat kantor di Jepara, susunan pengurus dan anggota yang dibuktikan dengan Kartu tanda anggota dan KTP elektronik. Setelah tahap tersebut, akan dilakukan proses verifikasi faktual. 

“Karena ada Judicial Review terhadap peraturan ini (PKPU 7/2017-red), maka kami minta semua partai, termasuk yang lawas mempersiapkan diri (untuk diverifikasi faktual),” terang Haidar. 

Dirinya mengatakan, sampai saat ini ada lima partai baru yang mengonfirmasi diri kepada KPU Jepara. Mereka adalah, Perindo, Partai Idaman, Partai berkarya, kemudian PIKA dan PSI. 

Ketua DPD Partai Berkarya Jepara Agus Tri Wahono mengatakan pihaknya sudah siap untuk melakukan proses pendaftaran. Menurutnya, kepengurusan partainya itu sudah ada di 16 kecamatan.

“Tinggal disusun sesuai dalam aturan. Anggota kami pun sudah memenuhi persyaratan,” katanya. 

Pengurus Partai Perindo Jepara Solihin berkata hal serupa. Menurutnya pihaknya akan siap menyerahkan semua persyaratan pada tanggal 9 Oktober 2017. 

“Tidak ada kesulitan karena sebelumnya sudah ada pelatihan dari DPP. Namun nanti yang akan kami pertanyakan ke KPU Jepara apakah saat verifikasi (faktual) ke desa-desa anggota KPU akan gunakan logo instansi atau tidak. Takutnya akan menimbulkan pertanyaan bagi anggota Perindo di kampung-kampung,” kata Solihin, bendahara partai tersebut.

Sementara itu, Ketua DPD Partai NasDem Nur Hidayat mengaku siap akan tahapan-tahapan tersebut. Termasuk ketika Judicial Review terhadap verifikasi faktual dimenangkan.

“Apapun hasilnya, kami telah mempersiapkan semua persyaratan dan mengikuti peraturan,” tutup dia.

Editor: Supriyadi

Ini Jawaban Andi Soal Polemik Pengunduran Dirinya dari KPU Jepara 

Andi Rokhmat, Direktur Umum Perusda Aneka Usaha Jepara. (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Pengunduran diri Komisioner KPU Jepara Andi Rokhmat disoal oleh Panwaslu Jepara. Namun nyatanya, Surat Keputusan terkait pengunduran dirinya telah diteken oleh KPU RI, meskipun berdasarkan UU Pemilu lawas.

“Saya mengajukan pengunduran diri sebagai komisioner KPU Jepara kepada KPU Provinsi Jawa Tengah sebelum pelantikan Direktur Perusda. Surat Keputusan (SK) pemberhentian sudah diberitahukan kepada saya melalui KPU Provinsi Jateng. Adapun dasar SK tersebut memakai UU No 15/2011,” kata Andi Rokhmat mengklarifikasi. 

Baca Juga: Panwaslu Jepara Tuding Pengunduran Andi Rokhmat dari KPU Melanggar Undang-undang

Ia menyebut, berdasarkan peraturan tersebut pengajuan pengunduran komisioner KPU diperbolehkan oleh undang-undang. Saat ditanya mengapa SK pemberhentiannya memakai peraturan lawas, Andi tak mengetahuinya. Hal itu karena hingga saat ini SK tersebut masih berada di tangan KPU Provinsi Jateng. 

“Untuk alasannya mengapa pakai undang-undang lama pada dasar SK pemberhentian, saya tidak mengetahuinya karena berasal dari KPU RI,” urainya. 

Meskipun masih menuai polemik, namun proses pergantian antar waktu (PAW) telah mulai dilakukan KPU Provinsi Jateng. Hal itu dengan melakukan verifikasi terhadap calon komisioner KPU Jepara nomor urut enam, yakni Muntoko. 

Komisioner KPU Jepara Subhan Zuhri mengatakan, proses tersebut sepenuhnya kewenangan dari KPU Jateng. Namun demikian PAW diperkirakan akan dilakukan pada awal bulan Oktober. 

Editor: Supriyadi

Panwaslu Jepara Tuding Pengunduran Andi Rokhmat dari KPU Melanggar Undang-undang

Ketua Panwaskab Jepara Arifin (tengah) didampingi Muntoko divisi pencegahan dan hubungan antar lembaga (kiri), saat memberikan keterangan kepada awak media. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Jepara – Pengunduran diri komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara Andi Rokhmat disoal Panwaslu Jepara. Hal itu karena, alasan pengunduran diri komisioner periode 2013-2018 disinyalir melanggar UU No 7/2017. 

Ketua Panwaslu Jepara Arifin mengatakan, berdasarkan Pasal 37 UU No 7/2017 pengunduran diri komisioner KPU baik provinsi maupun kabupaten sebelum masa jabatan habis bisa dilakukan dengan syarat tertentu. 

“Anggota KPU bisa berhenti antarwaktu disebabkan tiga hal yakni meninggal dunia, berhalangan tetap sehingga tak mampu melaksanakan tugas dan kewajiban atau diberhentikan dengan tidak hormat,” katanya, Jumat (29/9/2017).

Akan tetapi, pengunduran diri Andi Rokhmat diketahui tidak atas alasan-alasan tersebut, melainkan karena diangkat sebagai Direktur Umum Perusda Aneka Usaha. Ia sendiri dilantik oleh Bupati Jepara Ahmad Marzuqi pada Senin (25/9/2017). 

Arifin menyatakan, pengunduran diri Andi sama sekali tidak memenuhi satu diantara tiga klausul pada Undang-Undang Pemilu.

“Memang ada informasi dia mengundurkan diri sebagai komisioner. Kita juga sudah berkirim surat ke KPU Jepara namun belum mendapatkan respon. Karena belum ada surat resmi terkait itu maka kita juga belum percaya. Terlebih jika mengacu UU pemilu yang baru, tidak ada pasal yang menyatakan tentang pengunduran diri. Disampung itu, pengunduran diri komisioner KPU kabupaten/kota harus dilakukan oleh KPU RI,” tambahnya.

Dirinya menambahkan, kedudukan Andi Rokhmat yang kini menjabat Direktur Umum Perusda Jepara disinyalir bertentangan dengan pasal 21 UU Pemilu. Pada peraturan tersebut diatur, anggota KPU dilarang menduduki jabatan politi, jabatan pemerintahan, dan atau badan usaha milik negara atau daerah selama masa jabatan. 

“Oleh karenanya, kami sudah melayangkan surat ke bupati Jepara. Kami sampaikan adanya potensi pelanggaran terkait pelantikan itu. Kalau nanti hasil kajian memang menguatkan ada pelanggaran, kami akan mendesak pemkab agar membatalkan pelantikan Andi Rokhmat sebagai direktur perusda,” tegasnya. 

Editor: Supriyadi

Satu Posisi Komisioner KPU Jepara Kosong, Ini Calon Pengisinya

Komisioner KPU Jepara, Subhan Zuhri  saat menyampaikan soal persiapan Pilkada Jepara. (MuriaNewsCom

MuriaNewsCom, Jepara – Satu posisi komisioner KPU (Komisi Pemilihan Umum) Jepara kosong. Hal ini menyusul pengunduran Andi Rokhmad sebagai komisioner periode 2013-2018, karena ditunjuk sebagai Direktur Umum Perusda Aneka Usaha Jepara. 

Oleh karenanya, KPU Provinsi Jawa Tengah mengambil ancang-ancang untuk melakukan pergantian antar waktu (PAW), sampai masa tugas komisioner berakhir pada tahun depan.

Hal itu diakui oleh komisioner KPU Jepara Subhan Zuhrie, menurutnya sudah ada tahap verifikasi yang dilakukan oleh komisioner komisi pemilihan umum Jateng. 

“Dua hari yang lalu Dian Ariyanti sebagai komisioner KPU Jateng, telah melakukan verifikasi kepada Muntoko, yang dulu berada di urutan ke-6 pada hasil seleksi komisioner KPU Jepara,” katanya, Kamis (28/9/2017).

Ia mengatakan, proses tersebut sepenuhnya kewenangan dari KPU Jateng. Namun demikian PAW diperkirakan akan dilakukan pada awal bulan depan. 

Sementara itu Muntoko, mengaku telah menjalani verifikasi terhadap dirinya. Meskipun telah menyatakan siap menjalankan tugas sebagai komisioner KPU Jepara, namun ia terus berkomunikasi dengan Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah, sebab yang bersangkutan adalah anggota Panwaskab Jepara. 

“Sudah ada pertimbangan dengan matang untuk berada di KPU Jepara. Namun saya masih melakukan konsultasi dan komunikasi dengan Bawaslu, terkait posisi saya di Panwaskab,” tutup Muntoko yang kini menjabat sebagai Komisioner Panwaskab Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaskab Jepara. 

Editor: Supriyadi

Marzuqi-Dian Resmi Ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Jepara

Ahmad Marzuqi (berdiri) didampingi wakilnya Dian Kristiandi, saat memberikan sambutan seusai ditetapkan sebagai calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Jepara 2017-2022, oleh KPU Jepara. Kamis (6/4/2017).(MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Pasangan Ahmad Marzuqi – Dian Kristiandi (Madani) resmi ditetapkan sebagai calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Jepara 2017. Hal itu sesuai hasil rapat pleno yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Jepara, Kamis (6/4/2017).
Ketua KPU Jepara Muhammad Haidar Fitri mengatakan, penetapan tersebut telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7/2016 tentang tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

“Hal itu sudah sesuai dengan peraturan, jika di suatu daerah ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil pilbup, maka penetapan calon terpilih dilaksanakan maksimal tiga hari setelah putusan keluar, dan putusan MK keluar pada hari Senin,” ujarnya saat membuka rapat tersebut. 

Ia melanjutkan, berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara 22 Februari lalu, Paslon Marzuqi-Dian mengantongi 319.837 suara unggul atas paslon nomor satu Subroto-Nur Yahman. Bertumpu pada keputusan tersebut, KPU Jepara menetapkan paslon nomor dua menjadi calon terpilih. 

Sementara itu, Marzuqi dalam sambutannya merasa bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada warga Jepara. Hal itu disampaikannya, mengingat proses penetapan dirinya sebagai calon terpilih, sempat terganjal gugatan di MK yang diajukan rivalnya dalam pemilihan lalu. 

“Walaupun proses ini sempat ada proses warna-warni retorika. Adapula kendala gugatan, namun pada akhirnya proses tersebut bisa kita lalui hingga gugatan tersebut tak diterima,” ujarnya. 

Di samping itu, pihaknya juga memohon doa restu kepada warga agar dirinya bisa menjalankan janji sewaktu kampanye.  “Mohon doa restu agar kami bisa melaksanakan semua program yang kami tawarkan selama proses kampanye. Kami akui perjuangan untuk menjadi pemenang pemilu tidaklah mudah, namun merealisasikan apa yang terucap selama kampanye lebih sulit,” pinta Marzuqi. 

Pada acara itu, paslon nomor satu Subroto-Nur Yahman tak menampakkan diri, meskipun telah mendapatkan undangan. Mereka hanya diwakili oleh unsur dari partai pengusung pada pilkada 2017. Namun demikian, KPU Jepara tak mempermasalahkan hal tersebut.

Editor : Kholistiono

Ini Tanggapan Panwas Jepara Soal Aduan Formulir C6

Panwas Jepara saat menerima aduan dari Mukhlisin dan beberapa timses paslon Subroto-Nur Yahman terkait formulir C6, Selasa (21/2/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Seorang warga bernama Mukhlisin warga Desa Sendang, Kecamatan Kalinyamatan, Jepara, mengadu ke Panitia Panwaslih Jepara, didampingi lima orang timses Paslon Subroto-Nur Yahman, pada Selasa (21/2/2017) malam. Dirinya mengaku tidak diperbolehkan menggunakan hak suaranya pada pencoblosan Rabu (15/2/2017) lalu.

Di hadapan Panwas, pria yang bekerja sebagai petani ini, menyebut jika dirinya tidak mendapatkan formulir C6 atau formulir pemberitahuan untuk memberikan suara. Namun begitu, dirinya tetap ingin menyuarakan hak pilihnya dengan datang ke TPS di bawah pukul 12.00 WIB. Hal ini, karena dirinya melihat ada tetangganya yang tidak mendapatkan formulir C6, namun bisa mencoblos di bawah pukul 12.00 WIB.

Terkait aduan tersebut, Ketua Panwaslih Jepara Arifin mengatakan, sebenarnya mengenai formulir C6 tersebut seharus ditanyakan ke KPU, bukan ke Panwas. Sebab, hal tersebut merupakan ranah KPU.

“Kalau mendengar apa yang disampaikan Pak Muklisin, yang tidak mendapatkan formulir C6 tidak boleh mencoblos di TPS setempat sebelum jam 12.00 WIB, itu secara aturan memang begitu. KPPS sudah menjalankan aturan,karena warga yang tidak mempunyai C6 dan sudah mempunyai E-KTP, suket dari Dukcapil, maka boleh mencoblos pada jam 12.00-13.00 WIB,” kata Arifin.

Kemudian,terkait Mukhlisin yang mengatakan jika ada tetangganya yang tidak mendapat C6 bisa mencoblos di bawah pukul 12.00 WIB, pihaknya meminta bisa menunjukkan bukti, siapa nama orang tersebut, TPS mana dan KPPS-nya siapa.

Baca juga : Ngaku Tak Boleh Nyoblos, Mukhlisin Ngadu ke Panwas Jepara

Dia melanjutkan, selama perhelatan pemungutan suara, menurutnya, tidak ada laporan keberatan dari saksi paslon. Kemudian di setiap TPS juga sudah ada panwas, PPL maupun saksi. Namun, terkait laporan ini, justru baru dilaporkan sekarang.

“Kemarin kan ya ada panwas, PPL, saksi dan lainnya. Namun semuanya tidak ada laporan keberatan.Tapi untuk yang satu ini, kok laporannya baru kali ini mengenai formulir C6. Dan misalkan kok melaporkannya ke Panwas itu salah alamat. Seharusnya itu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu(DKPP),” ujarnya.

Meski demikian, berhubung pelapor sudah datang ke panwas, maka pihaknya memberikan penjelasan mengenai C6. Yakni C6 itu bukan barang satu-satunya alat atau fasilitas untuk mencoblos. Jika tak terdaftar di DPT dan sudah mempunyai E-KTP atau surat keterangan dari Dukcapil, maka bisa digunakan untuk syarat mencoblos, dan harus datang ke TPS jam 12.00-13.00 WIB.

Dia menambahkan, untuk ini pihak panwas tidak menerima sebagai aduan atau laporan. Namun diterima sebagai permintaan penjelasan.”Dan itupun sudah kita berikan penjelasan mengenai itu,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Pendemo Bubarkan Diri Setelah Ditemui Anggota KPU Jepara

Komisioner KPU Jepara Anik Sholihatun saat menemui pendemo di Jalan Yos Sudarso dengan pengawalan polisi.(MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Jepara – Puluhan warga yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Transparansi menggelar aksi demonstrasi di Jalan Yos Sudarso atau lebih tepatnya berada di sebelah utara Kantor KPU Jepara Rabu (22/2/2017) siang.

Setelah menggelar orasi sekitar 20 menit, puluhan demonstran ini kemudian ditemui oleh salah satu komisioner KPU Jepara Anik Sholihatun. Di hadapan pendemo, Anik menyampaikan terimakasih atas partisipasi warga yang telah mengawal rekapitulasi.

“Terkait salah satu isi dari tuntutan pendemo mengenai penarikan formulir C6 oleh KPU, itu sudah diatur dalam PKPU Nomor 14 tahun 2016. Kemudian, sebenarnya 53.632 lembar C6 itu sebenarnya itu bukan ditarik, tapi ditahan. Kalau ditarik, itu dapat diartikan bahwa formulir C6 yang sudah diberikan ke warga ditarik kembali. Tapi ini, formulir itu belum diberikan, masih ditahan, lantaran ada  pemilih sudah ada meninggal, merantau, pindah alamat, tidak dikenal, tidak dapat ditemui dan lain lain,” ungkapnya.

Di sisi lain, dalam penahanan formulir C6 itu juga untuk mengamankan supaya tidak disalahgunakan oleh orang lain. Selain itu, ia juga mengutarakan bahwa sebelum hari pencoblosan, sudah dilakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak.

Baca juga : Puluhan Warga Demo, Tuntut Pilkada Jepara Diulang

“Sebelum kegiatan pemungutan suara, jauh-jauh hari juga sudah dilakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak. Termasuk dengan masing-masing tim sukses pasangan calon,” ujarnya.

Dia menambahkan, sampai detik ini dari pihak panwas juga tidak ada laporan terkait adanya permasalahan- permasalahan pilkada. Sehingga, menurutnya pelaksanaan pilkada berjalan dengan baik.

Untuk diketahui, dalam aksinya, pendemo menilai, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak netral. Untuk itu, mereka menuntut agar pelaksanaan pilkada diulang dan menuntut agar komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara diganti.

Selain menuntut pilkada ulang, demonstran juga menyebut jika penarikan formulir C6 atau formulir untuk pemberitahuan untuk memberikan suara kepada pemilih oleh KPU Jepara bermasalah.

Editor : Kholistiono

Puluhan Warga Demo, Tuntut Pilkada Jepara Diulang

Puluhan warga melakukan aksi demonstrasi menuntut agar Pilkada Jepara diulang, Rabu (22/2/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Transparansi menggelar aksi demonstrasi di Jalan Yos Sudarso atau lebih tepatnya berada di sebelah utara Kantor KPU Jepara Rabu (22/2/2017) siang.

Pendemo menilai, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak netral. Untuk itu, mereka menuntut agar pelaksanaan pilkada diulang dan menuntut agar komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara diganti.

Selain menuntut pilkada ulang, demonstran juga menyebut jika penarikan formulir C6 atau formulir untuk pemberitahuan untuk memberikan suara kepada pemilih oleh KPU Jepara bermasalah.

Koordinator aksi dari Aliansi Masyarakat Peduli Transparansi Sofyan Hadi mengatakan, demokrasi tidak murah. Sehingga KPU harus mundur, sebab tidak bisa menjalankan amanah dengan baik. “Aksi ini bukan sekejap saja. Namun  akan ada aksi lanjutan untuk mengawasi ketidakberesan pilkada,” katanya.

Perlu diketahui, aksi demonstrasi ini, juga bertepatan dengan kegiatan rekapitulasi perolehan suara Pilkada Jepara tingkat kabupaten di Kantor KPU Jepara.

Editor : Kholistiono

Besok,KPU Jepara Gelar Pleno Rekapitulasi Suara

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Jepara – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara akan menggelar rapat pleno rekapitulasi suara pada Rabu (22/2/2017) besok. Hal ini disampaikan Komisioner KPU Jepara Subchan Zuhri usar rapat koordinasi pra rekapitulasi di kantor KPU Jepara, Jalan Yos Sudarso, Selasa (21/2/2017).

Dari rapat koordinasi persiapan pleno rakapitulasi yang diikuti pihak kepolisian, TNI, kejaksaan, tim sukses paslon, Panwas, Disdukcapil, Kesbangkol, Satpol PP dan beberapa pihak terkait lainnya, menghasilkan beberapa keputusan, di antaranya, paslon boleh mengikutsertakan  tim IT bersama saksi.

“Untuk masing-masing paslon, bisa menghadirkan dua orang saksi dan dua orang tim IT. Hanya saja, nantinya, yang boleh melakukan interupsi atau yang berbicara di dalam rapat pleno,yakni saksi. Tim IT hanya melakukan perekapan data saja,” ujarnya.

Kemudian, masing-masing paslon, juga telah sepakat untuk tidak membawa massa pada saat rapat pleno rekapitulasi suara besok. Hal tersebut, untuk meminimalkan adanya potensi gesekan atau hal lain yang tidak diinginkan.

Sementara itu, mengenai sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) seusai rekapitulasi tingkat kabupaten, ia mengutarakan, bahwa pendaftaran administratif mengenai hal itu bisa dilakukan tiga hari kedepan setelah rekapitulasi.

“Rencana rekapitulasi memang 22 hingga 23 Februari mendatang. Bilamana kegiatan rekap itu bisa diselesaikan pada waktu sehari, maka hasilnya bisa diumumkan. Namun untuk langkah PHPU, maka bisa dilakukan pendaftaran gugatan pada 3 hari kerja kedepan usai rekapitulasi,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

KPU Jepara Persilakan Tim Paslon Kroscek Jumlah Formulir C6 yang Ditarik

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara M. Haidar fitri. Dirinya mempersilakan tim sukses paslon untuk mengkroscek data formulir C6 yang dikembalikan ke KPU. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom,Jepara – Ketua  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara M. Haidar fitri mengatakan, pihaknya mempersilakan kepada tim sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara nomor urut 1 Subroto-Nur Yahmah (Sulaiman) untuk untuk mengkroscek data atau jumlah formulir C6 yang ditarik lagi oleh KPU.

Menurutnya, sebelumnya rincian formulir C6 atau formulir pemberitahuan untuk memberikan suara kepada pemilih sudah diberikan kepada semua pasangan calon. Baik untuk Paslon Subroto-Nur Yahman ataupun Paslon Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi.

“Kalau mau mengkroscek ya monggo tak masalah. Akan tetapi, intinya dari pengembalian formulir C6 ke KPU Jepara itu untuk menyelamatkan C6 yang tidak terpakai. Supaya tidak disalahgunakan.Kemudian, kami juga jelaskan, untuk klasifikasi tidak dikenal, itu artinya, bahwa pemilih tersebut lupa dicoret dari DPT, sedangkan untuk yang klasifikasi lain-lain, itu artinya pemilih ganda, dua-duanya dapat formulir C6 maupun cetakan C6-nya ganda. Sedangkan klasifikasi tidak dapat ditemui, itu artinya, pemilih sedang merantau atau keluar kota,” ujarnya.

Sebelumnya, Calon Bupati Jepara nomor urut 1 Subroto mempertanyakan jumlah riil formulir C6, yakni formulir pemberitahuan untuk memberikan suara kepada pemilih yang dikembalikan ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara sebelum hari pencoblosan.

Menurutnya, jumlah formulir C6 yang dikembalikan ke KPU Jepara dengan jumlah 53.632 lembar, dinilai cukup fantastis dan masih menjadi tanda tanya besar bagi calon bupati. Untuk itu, menurutnya perlu ada pembuktian secara ilmiah dari KPU, sehingga tidak menimbulkan prasangka negatif bagi tim sukses.

“Jumlah itu harus dibuktikan secara ilmiah.Meskipun jumlah itu ada klasifikasinya tersendiri, baik itu mulai dari meninggal dunia, pindah alamat, tidak dikenal, tidak dapat ditemui dan klasifikasi lain-lain.Namun, yang tak habis pikir itu, untuk klasifikasi yang meninggal dunia dan yang jumlahnya mencapai lebih tiga ribu. Masak, orang meninggal dunia sebanyak 3 ribuan orang dalam waktu dua bulan,” ujar Subroto.

Menurutnya, sejak Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan pada Desember 2016 sebanyak 858.958, terhitung selama dua bulan, yakni dari Desember hingga Januari 2017, orang meninggal lebih dari 3 ribu. Jika hal itu dikalkulasi secara ilmiah, katanya, setiap desa ada orang meninggal rata-rata ada 10 hingga 20 orang. Hal itu menurutnya sangat aneh dan sudah dikroscek ke Kantor Disdukcapil, yang datanya disebut tidak sesuai.

Editor : Kholistiono

Subroto Pertanyakan Kepastian Jumlah Formulir C6 yang Dikembalikan ke KPU Jepara

Calon Bupati Jepara Subroto (kanan) saat diwawancarai MuriaNewsCom. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Jepara – Calon Bupati Jepara nomor urut 1 Subroto mempertanyakan jumlah riil formulir C6, yakni formulir pemberitahuan untuk memberikan suara kepada pemilih yang dikembalikan ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara sebelum hari pencoblosan.

Menurutnya, jumlah formulir C6 yang dikembalikan ke KPU Jepara dengan jumlah 53.632 lembar, dinilai cukup fantastis dan masih menjadi tanda tanya besar bagi calon bupati. Untuk itu, menurutnya perlu ada pembuktian secara ilmiah dari KPU, sehingga tidak menimbulkan prasangka negatif bagi tim sukses.

“Jumlah itu harus dibuktikan secara ilmiah.Meskipun jumlah itu ada klasifikasinya tersendiri, baik itu mulai dari meninggal dunia, pindah alamat, tidak dikenal, tidak dapat ditemui dan klasifikasi lain-lain.Namun, yang tak habis pikir itu, untuk klasifikasi yang meninggal dunia dan yang jumlahnya mencapai lebih tiga ribu. Masak, orang meninggal dunia sebanyak 3 ribuan orang dalam waktu dua bulan,” ujar Subroto.

Menurutnya, sejak Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan pada Desember 2016 sebanyak 858.958, terhitung selama dua bulan, yakni dari Desember hingga Januari 2017, orang meninggal lebih dari 3 ribu. Jika hal itu dikalkulasi secara ilmiah, katanya, setiap desa ada orang meninggal rata-rata ada 10 hingga 20 orang. Hal itu menurutnya sangat aneh dan sudah dikroscek ke Kantor Disdukcapil, yang datanya disebut tidak sesuai.

Kemudian, dirinya juga mempertanyakan di antara jumlah formulir C6 yang dikembalikan ke KPU ada klasifikasi orang tidak dikenal yang jumlahnya mencapai lebih 4 ribu orang.  “Orang tak dikenal saja mencapai 4 ribuan, masak orang tak dikenal kok bisa masuk DPT. Sebab sebelum disahkan menjadi DPT itu kan melalui beberapa proses yang panjang. Seperti halnya memfalidasi data, memantau realitas penduduk yang akan jadi Daftar Pemilih Sementara(DPS), setelah itu coklit (pencocokan dan penelitian) dan yang terakhir yakni jadi DPT. Nah yang menjadikan tak habis pikir yakni mengapa yang  tak dikenal bisa masuk,” tanyanya.

Ia menyebut, jumlah formulir C6 sebanyak 53.632 lembar yang dikembalikan ke KPU tersebut setara dengan 7 persen dari jumlah DPT. Sehingga hal itu perlu pembuktian secara ilmiah, agar pilkada di Jepara bisa berjalan secara berintegritas.

Meski demikian, dirinya belum tahu pasti mengenai langkah apakah persoalan tersebut akan dibawa ke ranah hukum atau tidak. “Yang pasti, kami akan minta klarifikasi kepada KPU tentang formulir C6 ini.Kami minta ada pembuktian secara ilmiah,” imbuhnya.

Lebih lanjut ia juga berharap, agar warga bisa mengubah pola pikir yang kuno, bahwa seorang pemimpin bukan harus dari putra daerah. Karena, siapa saja menurutnya bisa ikut berpartisipasi dalam membangun Jepara, apalagi memiliki kemampuan yang baik.

“Nabi Muhammad saja dari Makkah ke Madinah. Dan di sana beliau bisa memimpin di Madinah dengan sukses dan baik. Oleh sebab itu, pemikiran itu harus bisa diubah,” ujarnya.

Untuk diketahui, jumlah formulir C6 yang dikembalikan ke KPU Jepara sehari sebelum pencoblosan jumlahnya sebanyak 53.632 lembar. Rinciannya, pemilih yang meninggal dunia sebanyak 3.872 lembar, pindah alamat 3.946 lembar, tidak dikenal  4.030 lembar, tidak dapat ditemui 26.214 lembar dan lain lain 15.570 lembar.

Editor : Kholistiono

Cawabup Jepara Nur Yahman Tak Bisa Ikut Nyoblos

Calon Wakil Bupati Jepara Nur Yahman (dua dari kanan) melakukan orasi saat kampanye terbuka beberapa hari lalu. Nur Yahman, pada pemungutan suara besok, tidak bisa mencoblos, karena KTP miliknya beralamat di DKI Jakarta. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Jepara – Calon Wakil Bupati Jepara pasangan nomor urut satu Nur Yahman dinyatakan tidak bisa memberikan hak suaranya pada pemungutan suara Pilkada Jepara yang akan berlangsung Rabu (15/2/2017). Pasalnya, Nur Yahman yang dalam pilkada ini berpasangan dengan Subroto terdata memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) di DKI Jakarta.

“Salah satu kandidat pasangan calon atas nama Nur Yahman, Calon Wakil Bupati Jepara nomor urut satu tidak bisa memberikan hak suaranya karena ber-KTP di DKI Jakarta,” ujar Komisioner KPU Jepara Subchan Zuhri Selasa (14/2/2017).

Selain Nur Yahman, masing-masing kandidat, besok akan mengunakan hak pilihnya, sesuai dengan tempat pemungutan suara (TPS) yang sudah ditetapkan. “Untuk calon bupati nomor urut 1, Subroto akan menggunakan hak pilihnya di TPS 4 ,Desa Langon, Kecamatan Tahunan,” imbuhnya.

Sementara itu, untuk pasangan calon bupati nomor urut 2 Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi akan menggunakan hak pilihnya sesuai dengan alamatnya masing masing. Ahmad Marzuqi yang semula di TPS 1 Kelurahan Panggang, mengajukan pindah ke TPS 2 Desa Bangsri. Sebab saat ia cuti, Ahmad Marzuqi beserta keluarganya pindah ke Bangsri. Sedangkan untuk wakilnya Dian Kristiandi, akan nyoblos di TPS 3 Desa Srobyong, Kecamatan Mlonggo.

Editor : Kholistiono

Personel Keamanan Diminta Kedepankan Sikap Humanis saat Amankan Pilkada

Personel gabungan saat mengikuti apel pergeseran pasukan dalam rangka pemilukada di Gedung wanita Jepara, Selasa (14/2/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Jepara – Direktur Shabara Polda Jateng Kombes Pol Tetra M. Putra mengimbau supaya personel keamanan yang bertugas untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada Jepara bisa mengedepankan sikap humanis.

“Kami berharap, nantinya semua personel keamanan dalam bertugas bisa mengedepankan sifat humanis, hati nurani. Kami berharap tidak ada lagi sikap sok berkuasa ketika menjalankan tugas atau lainnya,” ujarnya usai menghadiri apel pergeseran pasukan dalam rangka pemilukada di Gedung wanita Jepara, Selasa (14/2/2017).

Selain itu, ia juga berharap seluruh personel keamanan dapat mengedepankan sikap rendah hati saat berada di TPS atau di tempat lainnya. “Personel keamanan itu harus bisa menjaga keamanan dan bisa berbaur dengan warga. Sehingga kondusifitas saat pilkada bisa berjalan baik,” ungkapnya.

Ribuan Personel Gabungan Siap Amankan Pilkada Jepara

Dirinya juga menyatakan, jika, Jepara dinilai masih kondusif, terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah. “Jepara itu termasuk yang kondusif dan tidak ada titik kerawanan yang spesifik,” ucapnya.

Dia melanjutkan, bila dilihat dari kekuatan personel keamanan yang ditempatkan untuk mengamankan pilkada, baik mulai dari Personel Polres Jepara yang diback up oleh Polres Kudus, Demak dan Kodim 0719/Jepara dinilai sudah maksimal, apalagi ada pasukan Brimob.

Editor : Kholistiono

Ribuan Personel Gabungan Siap Amankan Pilkada Jepara

Kapolres Jepara, Direktur Shabara Polda Jateng dan Komandan Kodim 0719/Jepara melakukan pengecekan peralatan sebelum terjun ke lapangan untuk bertugas. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Sekitar 4 personel gabungan yang terdiri dari Polri, TNI dan Linmas diterjunkan untuk mengamankan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara pada Rabu (15/2/2017) besok. Ribuan personel tersebut, akan disebar di 1.805 tempat pemungutan suara (TPS).

Kapolres Jepara AKBP M. Samsu Arifin mengatakan, personel keamanan yang diterjunkan untuk mengamankan pilkada terdiri dari 632 personel dari Polri, 1 SST (satuan setingkat peleton) TNI Kodim 0719/Jepara, dan 3.520 Linmas.

“Untuk personel kepolisian sendiri, kita diback up oleh 1 SST Dalmas Polres Kudus, 1 SST Dalmas Polres Demak dan dan BKO (bawah kendali operasi) 1 SSK Brimob Polda Jateng,” ungkapnya, usai memimpin apel pergeseran pasukan dalam rangka pemilukada di Gedung wanita Jepara, Selasa (14/2/2017).

Sementara itu, untuk 1 SSK Brimob yang berjumlah 100 personel tersebut bakal dibagi menjadi 2 tempat penugasan. Yakni 50 personel di bagian utara meliputi wilayag Keling, Donorojo, Kembang, Bangsri,dan lainnya. Sedangkan yang 50 personel lainnya di wilayah kota. Meliputi Tahunan, Mlonggo, Pakis Aji, Bate Alit dan lainnya.

“Selain itu, untuk personel Dalmas Polres Kudus akan bertugas di wilayah timur. Yakni bagian Mayong dan Nalum Sari. Sedangkan anggota dari Demak akan bertugas di wilayah Kedung, Welahan, Kalinyamatan dan sekitarnya,” bebernya.

“Untuk kekuatan cadangan dari Polres Kudus dan Demak, pada Rabu (15/2/2017), akan merapat ke polsek perbatasan masing-masing. Yang dari Demak akan ke Polsek Mijen, sedangkan dari Kudus akan merapat ke Polsek Kaliwungu. Itu untuk siaga, bil ada eskalasi yang tak diinginkan,” ungkapnya.

Dia melanjutkan, untuk kekuatan BKO ini mulai dari kegiatan pemungutan suara hingga Kamis (16/2/2017) pagi. Jika dibutuhkan penambahan personel, maka Polda Jateng akan siap menambahkan personel. “Untuk keamanan sendiri yang paling inti ialah objek TPS, perlengkapan, baik sebelum atau setelah mencoblos dan warga. Supaya mereka bisa menggunakan hak pilihnya,” imbuhnya.

Dalam apel siaga tersebut, juga turut dihadiri Direktur Shabara Polda Jateng Kombes Pol Tetra M. Putra, Komandan Kodim 0719/Jepara Letkol Infantri Ahmad Basuki, Komisioner KPU, Sekda Jepara Sholih dan Instansi terkait.

Editor : Kholistiono

Mau Tahu Berapa Dana yang Dikeluarkan untuk Kampanye Paslon Bupati Jepara? Ini Jumlahnya

Ilustrasi

MuriaNewsCom,Jepara – Tahapan kampanye Pilkada Jepara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara sudah berakhir pada Sabtu (11/2/2017) lalu. Tim dari masing-masing pasangan calon, baik dari Subroto- Nur Yahman (Sulaiman) dan Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi ( Madani), kini sudah menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) ke KPU Jepara.

Penyerahan laporan tersebut langsung diterima oleh jajaran KPU di Kantor KPU Jepara pada Minggu (12/2/2017) petang. “Untuk tim sukses paslon nomor 1 Subroto-Nur Yahman menyerahkan pada pukul 17.55 WIB. Sedangkan paslon nomor 2 Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi menyerahkan pada pukul 17.45 WIB,” ujar Ketua KPU Jepara M. Haidar Fitri.

Berdasarkan laporan yang diserahkan kepada KPU, untuk paslon nomor 1 Subroto-Nur Yahman menerima dana kampanye sebesar Rp 1.071.854.000. Sedangkan pengeluarannya sebesar Rp. 1. 061.854.000. Sementara untuk paslon nomor 2 menerima dana kampanye sebesar Rp 476.000.000. Sedangkan pengeluaran sebesar Rp. 473.564.000.

Untuk penerimaan dana kampanye tersebut, dimulai dari pembukaan rekening kampanye sekitar bulan Oktober 2016 lalu hinga hingga Sabtu (11/2/2017).

Sementara itu, saat ditanya mengenai sumber dana tersebut, ia tidak menjelaskan secara rinci. Hanya saja, pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk di audit. “Kalau itu, kita tidak bisa menyebutkan. Sebab nantinya akan kita serahkan ke KAP untuk diaudit,” ucapnya.

Untuk mengetahui hasil audit oleh pihak KAP, nantinya akan memerlukan waktu sekitar 15 hari kedepan. Apakah nantinya terdapat kepatuhan atau tidak kepatuhan mengenai penggunaan dana tersebut. Sebab penggunaan dana tersebut juga ada standarisasinya tersendiri.

Editor : Kholistiono

KPU Jepara Gelar Doa Bersama Jelang Pencoblosan

Doa bersama yang digelar KPU Jepara dan diikuti berbagai tokoh lintas agama, Panwas dan berbagai elemen masyarakat, Minggu (12/2/2017) malam. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Jepara – Menjelang pemungutan suara pada pilkada 15 Februari 2017 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara menggelar doa bersama di Kantor KPU Jepara, Minggu (12/2/2017) malam.

Acara doa bersama dihadiri oleh tokoh lintas agama, di antaranya Ngardi Sindu Atmaja tokoh agama Hindu, Raswito tokoh Budha, Pdt Danang Ristiawan dari Kristen, Romo Sadana dari Katolik dan tokoh Islam  KH. Mashudi.

Ketua KPU Jepara M. Haidar Fitri mengatakan, doa bersama tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan moril kepada seluruh jajaran KPU atau penyelenggara pemilu, Panwas, Polri, TNI dan masyarakat di hari pencoblosan mendatang, sehingga, nantinya pilkada berjalan lancar. “Mulai dari tahapan awal hingga akhir proses rekap dan penetapan calon, diharapkan diharapkan berjalan lancar,” katanya.

Dirinya juga berharap, pelaksanaan Pilkada Jepara dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, dan juga berintegritas. Situasi yang kondusif pada pilkada ini, diharapkan terjaga hingga proses pilkada selesai.

“Meski kondisi di Jepara saat ini sudah berjalan kondusif, namun yang perlu diperhatikan, tingkat kerawanan pilkada di Jepara juga cukup tinggi. Sehingga, kita semua berharap, pilkada benar-benar berjalan aman dan lancar,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Warga Jepara yang Belum Terdaftar Dalam DPT Masih Bisa Mencoblos, Asalkan..

Ilustrasi

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Jepara – Warga yang belum masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) masih diperbolehkan memberikan hak suaranya di Pilkada Jepara pada 15 Februari 2017 mendatang.

Komisioner KPU Jepara Subchan Zuhri mengatakan,warga yang mempunyai KTP elektronik atau surat keterangan (suket) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Jepara bisa mengikuti proses pencoblosan. Kata dia, warga tersebut digolongkan dalam daftar pemilih tambahan.

“Dengan persyaratan miliki KTP elektronik atau suket sebagai warga setempat. Nanti bisa mencoblos di hari H di TPS sesuai alamatnya,” ungkapnya.

Hal itu, katanya juga merujuk pada revisi UU Pilkada yang melahirkan UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. “UU ini punya satu kebijakan tunggal bahwa untuk pemilih didasarkan kepada identitas yang tunggal yakni penggunaan e-KTP,” imbuhnya.

Sementara itu berdasarkan data yang dihimpun jumlah DPT Jepara dalam Pilkada 2017 sebanyak 858.958 terdiri dari 428.098 pemilih laki-laki dan 430.860 pemilih perempuan. “KPU Jepara mengeluarkan sebanyak 829 pemilih dari DPT karena yang bersangkutan belum tercatat dalam data base Disdukcapil Jepara,” katanya.

Dia menambahkan, mereka yang tidak terdaftar di DPT, bisa menggunakan hak pilihnya pada pilkada 15 Februari 2017 mendatang, yakni pada pada pukul 12.00 WIB hingga 13.00 WIB.

Editor : Kholistiono

Peserta Kampanye Terbuka Diminta Tak Labrak Aturan

Massa dari salah satu pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara. KPU berharap, peserta kampanye terbuka nantinya tidak melabrak aturan. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Massa dari salah satu pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara. KPU berharap, peserta kampanye terbuka nantinya tidak melabrak aturan. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Jepara – Kampanye terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara bakal digelar pada pekan ini. Untuk pasangan urut nomor 2 Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi dijadwalkan pada Jumat (10/2/2017) mendatang di Lapangan Ngabul,Kecamatan Tahunan.

“Semula untuk pasangan nomor urut 2 akan melakukan kampanye pada hari ini, Rabu (8/2/2017). Namun, mereka memundurkan jadwal pada Jumat mendatang. Pengajuan perubahan jadwal ini sudah diberitahukan secara resmi ke KPU dan kami juga sudah mengubah SK soal pelaksanaan kampanye terbuka itu,” ujar Komisioner KPU Jepara Subchan Zuhri, Rabu (8/2/2017).

Kemudian, untuk pasangan nomor urut 1 Subroto-Nur Yahman bakal dilaksanakan pada Sabtu (11/2/2017) mendatang, di Alun-alun II Jepara.

Terkait dengan pelaksanaan kampanye terbuka ini, pihaknya mewanti-wanti kepada peserta kampanye untuk tidak melanggar aturan. Beberapa peraturan yang harus ditaati peserta kampanye di antaranya, pelaksanaan kampanye harus memiliki surat tanda terima pemberitahuan (STTP).

Kemudian, tim sukses juga diminta untuk menyampaikan titik kumpul massa. Konvoi besar-besaran yang diikuti semua peserta tidak diperbolehkan dan semua peserta harus mengikuti aturan-aturan lalu lintas.“Pihak kepolisian juga akan melakukan razia untuk memastikan para peserta tidak mengonsumsi minuman keras,” kata Subchan.

Yang tak kalah penting, katanya, pejabat yang ikut kampanye seperti halnya anggota DPR, DPRD, DPD, gubernur/wakil gubernur, walikota/wakil walikota dan bupati/wakil bupati harus memiliki izin untuk mengikuti kampanye.  Pejabat yang hadir, juga harus dipastikan tidak menggunakan fasilitas negara.

Sementara itu, Kapolres Jepara AKBP M Samsu Arifin melalui Kabagops Kompol Slamet Riyadi menyatakan, pihaknya telah menyiapkan sebanyak 130 personel yang akan diterjunkan ke lapangan untuk mengamankan  kegiatan kampanye terbuka.

“Kami berharap tim kampanye bisa memberi arahan kepada semua peserta agar taat aturan lalu lintas. Razia minuman keras akan kita lakukan saat kampanye berlangsung, untuk memastikan kegiatan kampanye aman dan lancar,” tegasnya.

Editor : Kholistiono

Pendistribusian Logistik Pilkada Jepara untuk Wilayah Karimunjawa Terhambat Karena Cuaca Ekstrem

Logistik Pilkada Jepara untuk PPK Karimunjawa yang mulai dikirim beberapa hari lalu. (MuriaNewsCom)

Logistik Pilkada Jepara untuk PPK Karimunjawa yang mulai dikirim beberapa hari lalu. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom,Jepara – Gelombang tinggi dan angin kencang selalu menjadi momok Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara. Hal itu terjadi hampir setiap pemilihan kepala daerah (pilkada) yang berbarengan dengan angin musim barat dan timur di perairan Kepulauan Karimunjawa. 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara pada tahun ini juga bertepatan dengan angin musim baratan. Gelombang tinggi dan angin kencang yang diakibatkan embusan angin tersebut menyulitkan pengiriman dan pendistribusian logistik Pilkada Jepara di beberapa pulau yang berada di Karimunjawa.

“Logistik pilkada sudah tiba di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Karimunjawa sudah tiba beberapa hari lalu. Namun, untuk pendistribusiannya ke beberapa pulau yang ada di Karimunjawa terhambat karena cuaca ekstrem,” ujar Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Karimunjawa Muslikin.

Ia katakan, rencananya pendistribusian logistik pilkada ke beberapa pulau yang ada di Karimunjawa dilakukan mulai Senin (6/2/2017) lalu. Namun, hingga hari ini logistik masih tertahan di Kantor Kecamatan Karimunjawa.

”Senin lalu kami sudah minta izin ke Syahbandar, tapi belum diperbolehkan, karena kondisi cucara masih tidak memungkinkan. Saat ini kami menunggu informasi prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG),” imbuhnya.

Menurut informasi dari pihak Syahbandar Karimunjawa, katanya, cuaca diperkirakan kembali normal pada Jumat (10/2/2017) mendatang. Sehingga pengiriman surat suara ke pulau-pulau dilakukan di hari terakhir. Sebelumnya, dijadwalkan, pengiriman surat suara akan dilakukan antara Senin (6/2/2017) hingga Sabtu (11/2/2017).

Katanya, pemilih di Kecamatan Karimunjawa tersebar di empat pulau selain Pulau Karimunjawa. Yaitu Pulau Nyamuk, Pulau Parang, Pulau Genting dan Pulau Kemojan. Pulau Nyamuk dan Pulau Parang merupakan pulau terjauh dibanding dua pulau lainnya. Jarak tempuh menggunakan kapal nelayan sekitar dua jam. Pengiriman ke dua pulau akan diprioritaskan. ”Pengiriman akan dilakukan menggunakan satu kapal. Akan dimulai dari Parang kemudian akan dilanjut ke Pulau Nyamuk,” katanya.

Editor : Kholistiono

Penyelenggara Pilkada Jepara Diwanti-wanti untuk Menjalankan Tugas Secara Profesional

Ribuan penyelenggara pilkada mengikuti kegiatan Konsolidasi dan Pamantapan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara tahun 2017 di Gedung Wanita Jepara, Selasa (7/2/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Ribuan penyelenggara pilkada mengikuti kegiatan Konsolidasi dan Pamantapan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara tahun 2017 di Gedung Wanita Jepara, Selasa (7/2/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Sebanyak 3.103 orang dari KPPS, PPS, PPK dan KPU Jepara mengikuti kegiatan Konsolidasi dan Pamantapan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara tahun 2017 di Gedung Wanita Jepara, Selasa (7/2/2017).

Dalam kesempatan ini, Ketua KPU Jepara M. Haidar Fitri mengatakan, konsolidasi tersebut merupakan kegiatan puncak sebelum penyelenggaraan pilkada pada 15 Februari mendatang. “Untuk pemungutan suara, nantinya akan berlangsung pada 15 Februari mendatang. Kemudian dilanjutkan penghitungan serta rekapitulasi di tingkat PPK maupun kabupaten, yang batasnya sampai 24 Februari,” ujarnya.

Dirinya mengimbau, dalam menjalankan tugas dalam pilkada, seluruh penyelenggara pilkada baik mulai dari tingkat KPPS, PPS, PPK hingga KPU harus bisa bersikap netral, adil, jujur dan berintegritas serta professional. Jika hal itu dijalankan, maka pelaksanaan pilkada diyakini bakal berjalan kondusif.

Sementara itu, Plt. Bupati Jepara Ihwan Sudrajat mengatakan, kondisi pilkada di Jepara disorot semua kalangan. Sehingga kesuksesannya akan berada di tangan para penyelenggara pilkada. “Kelancaran pilkada ini bisa lancar dan aman menjadi tugas dari penyelenggara,” ungkapnya.

Selain itu, ia juga berharap kepada anggota penyelenggara bisa mengimbau dan mengingatkan kepada masyarakat bahwa tanggal 15 Februari 2017 mendatang merupakan pencoblosan untuk pemilihan bupati dan wakilnya. “Saya berharap, penyelenggara bisa meningkatkan partisipasi warga, yakni mengajak agar warga bisa menggunakan hak pilihnya,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Logistik Pilkada Jepara Siap Didistribusikan Jumat Mendatang

Beberapa orang terlihat masih melakukan penataan logistic untuk Pilkada Jepara di Kantor KPU Jepara, Senin (6/2/2017).

Beberapa orang terlihat masih melakukan penataan logistic untuk Pilkada Jepara di Kantor KPU Jepara, Senin (6/2/2017).

MuriaNewsCom, Jepara – Logistik untuk keperluan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jepara 2017 siap untuk didistribusikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara mulai Jumat (10/2/2017) mendatang ke panitia pemilihan kecamatan (PPK).

“Saat ini kita masih menunggu proses pengepakan logistik ke dalam kotak suara. Karena, masih ada beberapa kecamatan yang belum selesai, di antaranya Tahunan, Pakisaji, Kedung, Jepara, Mlonggo, dan Pecangaan,” ujar Ketua KPU Jepara M. Haidar Fitri, Senin (6/2/2017).

Khusus untuk Kecamatan Karimunjawa, katanya, logistic sudah didistribusikan terlebih dahulu. Mengingat, kondisi geografis di kecamatan tersebut berbeda dengan daerah lain di Jepara, sehingga, menjadi prioritas.

Kemudian, untuk transportasi angkutan distribusi logistik tersebut, nantinya menggunakan mobil truk yang dikawal ketat oleh personel polisi, Panwaslu, KPU dan unsur yang terkait. “Untuk pengiriman, akan diprioritaskan atau didahulukan pada kecamatan terjauh,” imbuhnya.

Dia menambahkan, setelah diterima PPK, nantinya akan dikirim ke tingkat desa.”Pengiriman ke tingkat desa akan dijadwalkan pada Senin (13/2/2017) mendatang. Dengan beigtu, nantinya logistik bisa berada di balai desa atau PPS selama sehari semalam. Selain itu, nantinya pihak desa atau PPS juga akan dijaga oleh personel keamanan dari polisi maupun TNI,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono