Butuh Biaya Besar, Lembaga Pemantau Pilkada di Jateng Minim

Maskot Pilgub Jateng 2018

MuriaNewsCom, Semarang – Keterlibatan masyarakat dalam memantau pelaksanaan pemilu di Jawa Tengah dalam beberapa tahun terakhir menurun. Hal ini bisa dilihat dari minimnya jumlah lembaga pemantau pemilu yang terlibat dalam pengawasan.

Bahkan menurut anggota KPU RI Wahyu Setiawan, pada pelaksanaan pilkada serentak 2015 dan 2017 lalu, tak ada satu pun lembaga pemantau yang mendaftar secara resmi di KPU.

“Kondisi ini memprihatinkan. Karena tidak ada partisipasi langsung dari masyarakat dalam pemantauan pesta demokrasi tersebut,” katanya.

Mantan komisioner KPU Jateng itu memperkirakan minimnya keterlibatan lembaga pemantau tersebut, karena besarnya biaya yang dikeluarkan sebab ada ketentuan yang mengharuskan ada sumber dana yang jelas serta kemandirian anggaran.

“Mungkin itu yang menyulitkan lembaga pemantau sehingga mereka enggan terlibat memantau pilkada,” ujarnya.

Ia menyebutkan syarat untuk menjadi lembaga pemantau adalah bersikap independen, sumber dana jelas, struktur jelas, dan petugas pemantau jelas. Selain itu, lembaga pemantau pilkada juga harus mendapat akreditasi dari KPU sesuai tingkatan.

“Untuk pilgub ya harus KPU provinsi, jika pilkada kabupaten atau kota, cukup KPU di daerah tersebut,” terangnya.
Ia berharap pada Pilgub Jateng dan pilkada serentak 2018 ada lembaga pemantau yang mendaftar di KPU.

Pihaknya tidak memasang target jumlah lembaga pemantau yang terlibat di Pilgub Jateng 2018, tetapi dirinya mendorong ada organisasi yang berpartisipasi.

“Kita sudah membuka pengumuman terkait lembaga pemantau tersebut, tapi sampai saat ini belum ada yang berkomunikasi dengan KPU,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Calon Perseorangan dapat Kesempatan Maju dalam Pigub Jateng 2018. Ini Syaratnya

Komisioner KPU Jateng Muslim Aisha saat melangsungkan sosialisasi tahapan dan persyaratan calon perseorangan Pilgub Jateng 2018 yang dilangsungkan di aula KPU Grobogan, Sabtu (14/10/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Selain lewat Parpol, kesempatan untuk bisa maju jadi calon dalam Pilgub Jateng 2018 juga dimungkinkan melalui jalur independen atau perseorangan.

Hal itu disampaikan Komisioner KPU Jateng Muslim Aisha saat melangsungkan sosialisasi tahapan dan persyaratan calon perseorangan Pilgub Jateng 2018 yang dilangsungkan di aula KPU Grobogan, Sabtu (14/10/2017).

“Ada kesempatan bagi calon yang tidak terakomodir parpol maju dalam Pilgub lewat jalur perseorangan. Tetapi, harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan,” ketanya.

Menurut Muslim, untuk bisa maju lewat jalur perseorangan harus memiliki dukungan yang sudah ditentukan. Sebelumnya, KPU Jateng telah menetapkan jumlah minimal dukungan yang wajib dikumpulkan calon dari jalur perseorangan itu mencapai 1.781.606 orang. Bentuk dukungan harus dilengkapi dengan formulir pernyataan dukungan dan fotokopi KTP elektronik atau surat keterangan dari para pendukungnya.

Syarat minimal dukungan itu diperoleh berdasarkan total jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada Pilkada 2015, Pilkada 2017, dan Pilpres 2014 di Jateng, yang mencapai 27.409.316 pemilih.

Berdasarkan pada PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2018, jika jumlah DPT terakhir lebih dari 12 juta pemilih maka wajib dikalikan 6,5 persen untuk mendapat jumlah dukungan bagi calon perseorangan.

Selain syarat minimal, jumlah dukungan itu wajib tersebar di 50 persen wilayah Jateng atau sekitar 18 kabupaten/kota. Syarat dukungan paslon gubernur dan wakil gubernur dari jalur perseorangan itu wajib diserahkan ke KPU Jateng pada 22-26 November.

Editor: Supriyadi

5 Orang Ini Ingin Jadi Gubernur Jateng dari Jalur Independen

Maskot Pilgub Jateng 2018

MuriaNewsCom, Semarang – Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng 2018 dimungkinkan juga akan diramaikan calon dari jalur perseorangan/independen. Saat ini sudah ada lima orang yang berkonsultasi ke KPU untuk maju melalui jalur ini.

Lima orang ini berasal dari Semarang dan Jepara. Mereka yakni  Sigit Prihatmoko, Bekti Wiratama, Andri Trinugroho, dan Bakrun dari Semarang. Serta Mundi Sarjono dari Jepara.

“Yang empat orang berasal dari Semarang, sedangkan yang dari kelompok mewakili Paguyuban Tikus Piti yang ada di Jepara,” kata Ketua KPU Jateng Joko Purnomo.

Kelima orang ini telah melakukan konsultasi dengan KPU pada 2 Agustus 2017 lalu. Saat itu, mereka tiba secara bergiliran untuk menanyakan tata cara pendaftaran serta ketentuan basis suara minimal sebagai syarat dukungannya lewat jalur independen.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa pengecekan syarat minimal dukungan untuk calon independen atau perseorangan akan digelar mulai 22 Oktober sampai November 2017 mendatang.

Jika calon perorangan dinyatakan memenuhi syarat dari KPU, maka tahapan selanjutnya ialah melakukan penelitian ganda sekaligus memverifikasi data-data di lapangan serta rekap ulang di masing-masing kecamatan.

“Pada 22 Desember 2017 baru dikembalikan ke KPU untuk digunakan mendaftarkan diri sebagai calon gubernur maupun wakil gubernur pada pekan awal Januari 2018,” ujarnya. 

Baca : Ini Jumlah KTP yang Harus Dikumpulkan untuk Nyalon Gubernur Jalur Independen

Minimal dukungan yang harus dikumpulkan untuk maju melalui jalur ini yakni sebanyak 1.781.606 suara. Jumlah dukungan ini harus dibuktikan dengan salinan KTP dari masing-masing pendukung. Jumlah minimal dukungan itu diambil dari 6,5 persen daftar pemilih tetap (DPT) pemilu terakhir.

“DPT pemilu terakhir yakni 27.409.316. Sehingga 6,5 persen dari DPT itu yakni 1.781.606 suara,” terangnya.

Angka 6,5 persen ini diambil dari Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 9 Huruf D yang menyatakan bahwa provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilu terakhir lebih dari 12.000.000 jiwa, maka harus didukung paling sedikit 6,5 persen.

Menurutnya bakal calon yang menggunakan jalur perseorangan ini harus bisa membuktikan dukungannya berupa fotocopy E-KTP atau surat keterangan (suket) telah melakukan perekaman E-KTP.

Editor : Ali Muntoha

Bawaslu Jateng Khawatir Warga Tak Bisa Nyoblos Calon Gubernur Karena Ini

Tokoh Semar jadi maskot dalam Pilgub Jateng 2018

MuriaNewsCom, Semarang – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah mengingatkan KPU Provinsi Jateng untuk teliti dalam menentukan daftar pemilih tetap (DPT) Pilgub Jateng 2018. Pasalnya, hingga saat ini masih ada 3 persen dari calon pemilih yang belum melakukan perekaman E-KTP.

Sementara E-KTP menjadi syarat untuk menentukan DPT. Ketua Bawaslu Jateng Fajar Subhi meminta agar jangan sampai warga terampas haknya untuk memilih calon pemimpin.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah, Fajar Subhi mengingatkan agar pihak penyelenggara pemilu teliti terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pilgub Jateng 2018.

“Disdukcapil mengatakan masih ada 3 persen warga yang belum rekam E-KTP, padahal memenuhi syarat sebagai pemilih. Untuk DPT termasuk Pemilu 2019 kan menggunakan E-KTP dan wajib,” katanya.

Fajar mengatakan, jangan sampai warga yang sudah memenuhi syarat menjadi terampas haknya hanya karena persoalan teknis.

Hal yang paling memungkinkan adalah semua stakeholder terkait melakukan penyisiran warga, hingga di pelosok untuk memastikan hak konstitusionalnya terlayani. “Tidak ada alasan apa pun untuk kehilangan hak pilih,” ujarnya.

Komisioner Bidang Pelaksanaan Teknis KPU Provinsi Jateng, Ichwanuddin mengatakan, syarat administratif penggunaan E-KTP dalam pemilihan hukumnya wajib. Namun, karena kondisi kekurangan blanko dan belum rekam secara keseluruhan, membuat warga menggunakan surat keterangan (suket) dalam membuktikan keabsahannya sebagai pemilih.

Baca : Pertama Kalinya DPS Pilgub Bakal Diuji Publik, Ini yang Ingin Diraih KPU

Untuk mendapatkan suket, lanjutnya, maka harus melaksanakan perekaman terlebih dahulu. Aturan lain khusus pemilih pemula yang berusa 17 tahun saat hari pencoblosan 27 Juni 2018, tetap terakomodir.

“Aturan warga yang berhak memilih adalah mereka yang sudah menikah, atau 17 tahun saat pencoblosan. Namun, pendataan dilaksanakan sebelum pencoblosan, dan ada warga pemilih pemula yang sudah berhak memilih. Sehingga solusinya mereka warga pemilih pemula yang berusia 17 tahun saat hari pencoblosan tetap diakomodir,” terangnya.

Cara akomodir yang dilaksanakan, lanjutnya, yakni memberikan surat keterangan akan berusia 17 tahun dari Disdukcapil. Meski belum genap 17 tahun namun boleh melalukan perekaman. Jika usianya sudah genap 17 tahun, maka E-KTP baru bisa diberikan.  Pasalnya, dalam aturan kependudukan, warga yang belum 17 tahun belum bisa memiliki KTP. 

“Jadi remaja yang 17 tahun saat pencoblosan bisa merekam di Disdukcapil, kemudian dapat suket yang memiliki barcode. Di sanalah, data mereka otomatis akan masuk sebagai daftar pemilih,” tegasnya.

Editor : Ali Muntoha

Ini Jumlah KTP yang Harus Dikumpulkan untuk Nyalon Gubernur Jalur Independen

Tokoh pewayangan Semar digunakan sebagai maskot Pilgub Jateng 2018

MuriaNewsCom, Semarang – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah telah menetapkan syarat dukungan yang harus dikumpulkan calon gubernur dan wakil gubernur yang ingin berlaga dalam Pilgub Jateng 2018 melalui jalur independen.Minimal dukungan yang harus dikumpulkan yakni sebanyak 1.781.606 suara. Jumlah dukungan ini harus dibuktikan dengan salinan KTP dari masing-masing pendukung.

Ketua KPU Provinsi Jateng Joko Purnomo mengatakan, jumlah minimal dukungan itu diambil dari 6,5 persen daftar pemilih tetap (DPT) pemilu terakhir.

“DPT pemilu terakhir yakni 27.409.316. Sehingga 6,5 persen dari DPT itu yakni 1.781.606 suara,” katanya dalam jumpa pers di gedung KPU Jateng, Senin (11/9/2017).

Angka 6,5 persen ini diambil dari Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 9 Huruf D yang menyatakan bahwa provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilu terakhir lebih dari 12.000.000 jiwa, maka harus didukung paling sedikit 6,5 persen.

Menurutnya bakal calon yang menggunakan jalur perseorangan ini harus bisa membuktikan dukungannya berupa fotocopy E-KTP atau surat keterangan (suket) telah melakukan perekaman E-KTP.

Tak hanya itu, jumlah dukungan itupun tak boleh hanya berasal dari satu atau dua daerah saja. Minimal dukungan harus tersebar di 18 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Syarat dukungan ini dituangkan dalam Keputusan KPU Provinsi Jateng Nomor 9/PL.03.2.Kpt/33/Prov/IX/2017.

Syarat dukungan pasangan calon perseorangan Pilgub Jateng 2018 diserahkan ke KPU Provinsi Jateng pada 22-26 November 2017. “Syarat yang harus dikumpulkan adalah formulir pernyataan dukungan dan bukti identitas diri e-KTP atau surat keterangan yang dikeluarkan instansi berwenang,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Begini Cerita di Balik Tokoh Semar yang jadi Maskot Pilgub Jateng 2018

Foto : Merdeka.com

MuriaNewsCom, Semarang – Jika pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 2013 lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggunakan tokok Werkudara sebagai maskot, pada Pilgub 2018 mendatang, kembali tokoh pewayangan yang dipilih. Punakawam paling utama, yakni Semar menjadi maskot dalam pilgub kali ini.

Dalam maskot ini, sosok Semar digambarkan memiliki ciri-ciri yang kharismatik, tersenyum, mata berkaca-kaca, rambut kuncung, tubuh gemuk (gendut), memakai sinjang atau jarik lurik Parangkusumaraja, kaki memakai ‘selop’, dan satu tangan menengadah ke atas.

KPU Jateng tak sembarangan memilih tokoh ini sebagai maskot. Ada makna dan filosofi tersendiri sebelum akhirnya dipilih sosok tersebut.

Ketua KPU Jateng Joko Purnomo mengatakan, dengan dipilihnya tokoh Semar atau yang juga disebut ‘Ki Lurah Badranaya’ dengan segala karakternya, diharapkan penyelenggaraan Pilgub Jateng dapat memberikan inspirasi bagi masyarakat Jawa Tengah.

Kata ’badranaya’ berasal dari kata ‘bebadra’ yang artinya membangun sarana dari dasar dan ‘naya’ artinya nayaka yang berarti utusan.

“Maksudnya, mengemban sifat membangun melaksanakan perintah Tuhan demi kesejahteraan manusia. Semar juga berarti ‘Sang Penunjuk Makna Kehidupan,” katanya.

Secara fisik, tokoh semar tidak laki-laki dan tidak pula perempuan. Ia berkelamin laki-laki tapi juga memiliki payudara seperti perempuan. Ini adalah simbol dari laki-laki dan perempuan. Semar berambut kuncung dan berwarna abu-abu seperti anak muda yang memiliki semangat serta pribadi pelayan.

“Itulah kenapa salah satu tangan Semar menengadah ke atas, menggambarkan pelayanan senantiasa melayani umat tanpa pamrih untuk melaksanakan ibadah sesuai perintah Tuhan,” ujarnya.

Dalam pilgub kali ini KPU memilih tagline ‘Becik Tur Nyenengke’ atau yang berarti baik dan menyenangkan. Harapanya, Pilgub dan Pilkada serentak 2018 menjadi saat yang menggembirakan bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah.

“Karena masyarakat telah diberikan wewenang sebagai hakim untuk secara merdeka memilih dan memutuskan Pimpinan Jawa Tengah untuk lima tahun yang akan datang,” jelasnya.

Dia mengatakan pemilihan dan penetapan maskot Pilgub Jateng 2018 itu berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Jateng Nomor 3/PP.02.3-Kpt/Prov/VII/2017.

“Dalam penyelenggaraan Pilgub Jateng diperlukan sebuah maskot sebagai media guna mempromosikan, menyemarakkan, dan memberi semangat bagi pelaksanaannya,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Pengen Nyalon Gubernur Tanpa Melalui Parpol? Begini Caranya

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Semarang – Persiapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 sudah ramai dilakukan. Partai-partai politik sudah melakukan penjaringan untuk mencari sosok yang akan dijagokan.

Selama ini partai politik memang jadi kendaraan yang dianggap paling efektif untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Namun selain melalui partai politik, ada juga jalur yangbisa digunakan, yakni melalui jalur independen.

Ketua KPU Jateng Joko Purnomo mengatakan, pendaftaran untuk calon independen akan dimulai pada Januari 2018 mendatang. Menurutnya, sudah ada kelompok masyarakat yang datang ke KPU untuk berkonsultasi mengenai masalah ini.

“Ada kelompok dari Jepara, Tikus Pithi datang cari info dan mau daftar dari calon independen. Jadi sejauh ini yang tanya secara lugas baru satu,” kata Joko kepada wartawan.

Menurutnya, untuk bisa mendaftar sebagai calon independen, calon harus memenuhi persyaratan dukungan sebanyak 1,7 juta KTP. Dukungan ini minimal harus berasal dari 18 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Bukti dukungan ini harus diserahkan sebelum masa pendaftaran dimulai, yakni pada Desember 2017.

Setelah mendaftar dan mengumpulkan bukti dukungan, KPU akan melakukan verifikasi sebelum dinyatakan lolos atau tidak untuk ikut bertarung dalam Pilgub Jateng 2018.

Masa kampanye sendiri akan berlangsung dari 15 Februari hingga 23 Juni 2018. Pencoblosan dilaksanakan Rabu Pon 27 Juni 2018.

Joko menyebut, masa kampanye Pilkada serentak 2018 akan melewati bulan Ramadan dan libur Lebaran. Namun apakah nantinya apakah libur Lebaran nasional akan dilarang berkampanye, pihaknya masih menunggu keputusan dari KPU Pusat. “Kalau saat Lebaran dilarang, ya tidak boleh kampanye,” terangnya.

Saat Ramadan menurutnya, para calon nantinya tetap boleh berkampanya. Hanya saja pihaknya tetap akan membatasi tema kampanye. Dalam waktu dekat pihaknya akan meluncurkan tahapan Pilkada pada 29 Agustus. Termasuk, peluncuran jingle Pilkada dan maskot Pilkada 2018.

Editor : Ali Muntoha