KPU Grobogan Tetapkan Daftar Pemilih Sementara Pilgub Jateng, Ini Jumlahnya

MuriaNewsCom, Grobogan – KPU Grobogan menggelar rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) Pilgur Jateng 2018, Rabu (14/3/2018). Rapat terbuka yang dilangsungkan di aula itu dipimpin langsung Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif.

Selain itu, ketua PPK dan tim kampanye pasangan calon peserta pilgub juga diundang dalam kesempatan itu. Hadir dalam rapat pleno tersebut, Ketua Panwaslu Grobogan Agus Purnama.

Dalam rapat tersebut terungkap, jumlah pemilih yang masuk dalam DPS sebanyak 1.096.278 orang. Rinciannya, sebanyak 544.689 laki-laki dan 551.589 perempuan.

“Jumlah pemilih tadi angkanya masih bisa berubah karena memang masih sementara. Nanti masyarakat diminta menanggapi DPS ini. Bulan depan rencananya akan kita gelar rapat pleno lagi untuk menentukan Daftar Pemilih Tetap (DPT),” ungkap Afrosin.

Menurut Afrosin, dari data penduduk petensial pemilih pemilu (DP4) yang diterima sebelumnya, jumlah pemilih ada 1.113.948 orang. Kegiatan pemutakhiran data pemilih pada 280 desa/keluarahan itu dilakukan tanggal 20 Januari hingga 19 Februari lalu.

Dari kegiatan pemutakhiran yang dilakukan petugas, ada 72.396 pemilih dalam DP4

yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sehingga dikeluarkan dari daftar pemilih. Mereka yang masuk kategori TMS ini diantaranya adalah orang gila (orgil), sudah meninggal, dibawah umur, tidak dikenal, anggota TNI/Polri, data ganda, dan sudah pindah tempat.

Dalam pemutakhiran data atau coklit ada penambahan pemilih baru. Jumlah pemilih baru sebanyak 54.726 orang.

“Untuk jumlah TPS yang kita siapkan sebanyak 2.363 titik. Jumlah TPS ini besar kemungkinan sudah tidak ada perubahan,” katanya.

Editor: Supriyadi

KPU Grobogan Gelar Uji Publik Usulan Penataan Daerah Pemilihan, Ini Hasilnya

MuriaNewsCom, Grobogan – Jumlah daerah pemilihan (dapil) di Grobogan kemungkinan besar tetap seperti sebelumnya. Yakni, ada 5 dapil. Hal itu terungkap dalam acara Uji Publik Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Grobogan dalam Pemilu Legislatif 2019 yang diselenggarakan KPU Grobogan, Selasa (13/2/2018).

Dalam rapat kerja sebelumnya, sempat memunculkan satu wacana baru. Yakni, usulan penambahan satu dapil dalam pemilu legislatif (Pileg) 2019 menjadi 6 dapil.

Namun, dalam uji publik tersebut, hampir semua parpol serta perwakilan ormas yang diundang lebih menghendaki jika jumlah dapil tidak ada perubahan. Yakni, tetap 5 dapil seperti sebelumnya.

Dapil 1 meliputi Kecamatan Geyer, Toroh, dan Purwodadi dengan estimasi 11 kursi. Kemudian, dapil 2  meliputi Karangrayung, Godong, Klambu, Penawangan, dan Brati (12 kursi). Untuk dapil 3 terdiri dari Tegowanu, Gubug, Kedungjati, dan Tanggungharjo (8 kursi). Sedangkan dapil 4, yakni Ngaringan, Wirosari, Tawangharjo, dan Grobogan (10 kursi). Terakhir, dapil 5 yang meliputi Kradenan, Pulokulon, dan Gabus tersedia 9 kursi.

Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif menyatakan, semua usulan dari parpol maupun komponen masyarakat akan jadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam pleno. Setelah itu, usulan tersebut akan diteruskan ke KPU Pusat.

“Keputusan akhir mengenai dapil ada di KPU Pusat. Soal dapil akan ditetapkan pada 5 April mendatang,” tegasnya.

Menurut Afrosin, ada beberapa pertimbangan tetap dipilihnya menggunakan 5 dapil tersebut. Yakni, kesetaraan suara. Artinya, harga antar satu dapil dengan dapil lainnya lebih berimbang dibandingkan jika memakai 6 dapil.

Dengan memakai 5 dapil dinilai memenuhi kataatan pada sistem pemilu yang proporsional. Yakni, mengutamakan jumlah kursi dalam pembentukan dapil, sebanyak 6-12 kursi. Dengan demikian, tidak ada selisih yang besar dalam pembagian alokasi kursi antar dapil.

Kemudian, dengan menggunakan 5 atau 6 dapil, sama-sama telah memenuhi cakupan dapil tingkatan yang lebih besar. Yakni, DPRD Provinsi Jateng.

Dilihat dari aspek kesinambungan, penggunaan 5 dapil lebih sesuai karena sudah dipakai pada pemilu sebelumnya.

Ditinjau dari aspek kosehivitas, penggunaan 5 atau 6 dapil tidak ada masalah. Alasannya, wilayah Grobogan dalam masalah adat istiadat tidak ada perbedaan yang signifikan.

Terakhir, jika dianalisa dari integritas wilayah pemakaian 6 dapil lebih sesuai. Soalnya, lebih mencerminkan keterpaduan wilayah, geografis dan sarana penghubung dibandingkan dengan memakai 5 dapil.

“Jadi dalam penataan dapil ada analisa yang dilihat dari 7 prinsip tadi. Dari keseluruhan, penilaiannya memang lebih baik menggunakan format 5 dapil,” jelasnya.

Editor: Supriyadi

45 Ribu Warga Grobogan Terleminasi dari Daftar Pemilih Pilkada. Ini Sebabnya

MuriaNewsCom, Grobogan – Sebanyak 45.483 warga di Grobogan dipastikan tercoret dari daftar pemilik pada Pilkada serentak 2018. Hal itu diketahui berdasarkan hasil kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang dilakukan selama 20 hari kerja.

Komisioner KPU Grobogan Saikur Rokhman menyatakan, pelaksanaan coklit dijadwalkan baru selesai 18 Februari nanti. Namun, dalam 20 hari pelaksanaan coklit, pihaknya sudah melakukan rekapitulasi yang dilakukan PPDP.

Dijelaskan, jumlah data pemilih yang diterima sebanyak 1.113.948 orang. Dalam 20 hari kegiatan coklit, sudah diteliti sebanyak 905.074 pemilih.

Dari pemilih yang sudah dicoklit, terdapat 45.483 orang yang dinilai tidak memenuhi syarat. Terdiri dari 23.614 pemilih laki-laki dan 21.869 perempuan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pemilih itu tidak memenuhi syarat. Yakni, sudah meninggal dunia sebanyak 20.418 orang, data ganda (2.895), pemilih dibawah umur (283), pindah domisili (16.983), tidak dikenal (3.821), berstatus TNI (231), berstatus Polri (123), dan bukan penduduk setempat (729).

“Dari coklit yang sudah dilakukan ada pemilih baru sebanyak 34.281 orang. Terdiri 17.663 pemilih laki-laki dan 16.618 pemilih perempuan,” jelasnya.

Menurut Saikur, jumlah data pemilih yang belum dicoklit ada 208.874 orang. Data pemilih yang tersisa ini akan diteliti hingga 18 Februari mendatang. Untuk kegiatan coklit tersebut, pihaknya mengerahkan 2.363 PPDP.

Editor : Supriyadi

PKPI di Grobogan Tak Lolos Verifikasi, PBB Akhirnya Berhasil Penuhi Syarat

MuriaNewsCom, Grobogan – Pelaksanaan verifikasi faktual parpol di Grobogan yang sudah dilakukan beberapa hari lalu akhirnya tuntas. Hal ini menyusul adanya rapat pleno terbuka verifikasi parpol yang digelar KPU Grobogan, Kamis (8/2/2018).

Dalam rapat pleno itu diputuskan, ada satu parpol yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Yakni Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI).

Sebelumnya, status PKPI masih dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) saat acara laporan hasil pelaksanaan verifikasi faktual (Verfak), Jumat (2/2/2018) lalu. Selain itu, ada satu parpol lagi, yakni PBB yang diminta melengkapi jumlah pengurus perempuan karena belum memenuhi kuota 30 persen, seperti ketentuan.

Kedua parpol ini diberikan kesempatan melakukan perbaikan dalam kurun waktu 3-5 Februari 2018. Namun, hingga batas akhir, PKPI tidak melakukan perbaikan persyaratan. Sedangkan PBB berhasil melengkapi jumlah pengurus perempuan di atas 30 persen.

“PKPI tidak melengkapi kekurangan dalam masa perbaikan yang diberikan pada 3-5 Februari 2018. Sehingga, PKPI kita putuskan tidak memenuhi syarat. Untuk PBB akhirnya bisa memenuhi syarat karena melengkapi kekurangannya,” jelas Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif.

Baca : Hasil Verifikasi, KPU Grobogan Nyatakan PKPI Tak Memenuhi Syarat

Afrosin menegaskan, selain PBB, ada 13 parpol lainnya dinyatakan memenuhi syarat. Yakni, Partai Perindo, Nasdem, Hanura, PKS, Gerindra, PPP, Golkar, Partai Berkarya, Garuda, Partai Demokrat, PDIP, PAN, dan PKB.

“Jadi total yang lolos verfikasi ada 14 parpol. Rinciannya, 11 parpol lama dan 3 parpol baru. Partai baru terdiri Partai Perindo, Berkarya dan Garuda,” sambung Afrosin.

Ditambahkan, setelah rapat pleno terbuka, pihaknya akan mengirimkan hasil verifikasi yang dilakukan ke KPU Provinsi Jateng. Tahapan selanjutnya adalah rekapitulasi di tingkat provinsi yang akan dilangsungkan Minggu lusa.

Editor : Ali Muntoha

Hasil Verifikasi, KPU Grobogan Nyatakan PKPI Tak Memenuhi Syarat 

MuriaNewsCom, GroboganKPU Grobogan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan verifikasi faktual (Verfak) yang sudah dilakukan beberapa hari lalu, Jumat (2/2/2018). Dalam laporan itu disebutkan, ada satu parpol di Grobogan, yakni Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) yang dinyatakan Tak Memenuhi Syarat (TMS).

Saat acara penyampaikan laporan verfak tadi bahkan tidak ada pengurus PKPI yang hadir. Termasuk sang ketua ataupun jajaran pengurus harian.

Sementara 14 parpol lainnya dinyatakan memenuhi syarat. Yakni, Partai Perindo, Nasdem, Hanura, PKS, Gerindra, PPP, Golkar, Partai Berkarya, Garuda, Partai Demokrat, PDIP, PAN, PKB dan PBB.

Meski demikian, khusus untuk PBB masih ada catatan yang diberikan KPU Grobogan. Yakni, jumlah pengurus perempuan belum memenuhi kuota 30 persen, seperti ketentuan.

Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif menyatakan, hasil verfak PKPI dinyatakan belum memenuhi syarat. Kemudian, untuk PBB sudah memenuhi syarat tetapi ada catatan. Yakni, menambah jumlah pengurus perempuan biar sesuai kuota 30 persen.

”Untuk PKPI dan PBB masih diberi toleransi melengkapi kekurangan mulai tanggal 3 hingga 5 Februari,” jelasnya.

Editor: Supriyadi 

KPU Grobogan Ajak Warga di Perantauan Sukseskan Pilgub 2018

MuriaNewsCom, Grobogan – Berbagai pihak dilibatkan KPU Grobogan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pilgub 2018. Antara lain dengan mengajak warga Grobogan yang tinggal di perantauan agar bisa pulang untuk menggunakan hak pilihnya.

”Jumlah warga perantauan ini ada puluhan ribu. Kami berharap mereka bisa pulang untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilgub 2018. Sebelum itu, kami juga meminta kepada warga perantauan agar namanya sudah masuk dalam daftar pemilih,” kata Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif, usai menggelar Rakor Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, Kamis (25/1/2018).

Menurut Afrosin, dalam rakor tersebut pihaknya juga mengundang Paguyuban Rantau Grobogan (PRG). Yakni, salah satu organisasi yang anggotanya merupakan warga Grobogan yang merantau ke berbagai daerah. Jumlah anggota PRG saat ini tercatat sekitar 30 ribu orang.

Selain itu, ada berbagai stakeholder yang diundang dalam rakor. Antara lain, dari Polres, Kodim, Dinas Pendidikan, Dispendukcapil, Disnakertrans, Kemenag, Rutan, Dinsos, BPS dan Panwaslu.

Untuk anggota Polri dan TNI yang sudah memasuki purna tugas, diharapkan segera melaporkan perubahan identitasnya. Dengan demikian, namanya bisa tercatat dalam daftar pemilih Pilgub.

Afrosin menegaskan, kenaikan angka partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pilgub 2018 menjadi perhatian serius. Soalnya, salah satu barometer suksesnya pelaksanaan pemilu termasuk Pilkada adalah besarnya warga yang menggunakan hak pilih.

”Setelah pelaksanaan pemilihan, selalu muncul pertanyaan utama dari banyak pihak. Yakni, berapa besar angka partisipasi pemilih yang menggunakan hak suaranya. Besarnya partisipasi pemilih memang dinilai sebagian pihak sebagai salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan Pilgub,” katanya.

Terkait dengan pelaksanaan Pilgub tahun 2018, kenaikan partisipasi pemilih memang jadi salah satu perhatian. Alasannya, pada pelaksanaan Pilgub edisi sebelumnya terjadi angka penurunan partisipasi pemilih.

Menurut Afrosin, angka partisipasi pemilih pada Pilgub 2008 bisa mencapai 50,74 persen. Kemudian, pada Pilgub edisi berikutnya tahun 2013, angka partisipasi pemilih turun jadi 45,73 persen.

”Kita akan berupaya agar dalam Pilgub tahun ini, angka partisipasi pemilih bisa meningkat. Target kita, angka partisipasi bisa mencapai 70 persen. Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih, kita libatkan berbagai stakeholder terkait,” tegasnya.

Editor: Supriyadi

KPU Grobogan Gandeng Stakeholder Dongkrak Partisipasi Pemilih di Pilgub

MuriaNewsCom, Grobogan – Kenaikan angka partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pilgub 2018 menjadi perhatian serius dari KPU Grobogan. Indikasinya, pihak KPU Grobogan bahkan sampai menggelar rapat koordinasi peningkatan pastisipasi pemilih Pilgub 2018 yang dilangsungkan di Rumah Kedelai Grobogan, Kamis (18/1/2018).

Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif menyatakan, selain lancar dan aman, salah satu barometer suksesnya pelaksanaan pemilu termasuk Pilkada adalah besarnya warga yang menggunakan hak pilih.

”Setelah pelaksanaan pemilihan, selalu muncul pertanyaan utama dari banyak pihak. Yakni, berapa besar angka partisipasi pemilih yang menggunakan hak suaranya. Besarnya partisipasi pemilih memang dinilai sebagian pihak sebagai salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan Pilgub,” katanya, usai rakor.

Terkait dengan pelaksanaan Pilgub tahun 2018, kenaikan partisipasi pemilih memang jadi salah satu perhatian. Sebab, pada pelaksanaan Pilgub edisi sebelumnya terjadi angka penurunan partisipasi pemilih.

Menurut Afrosin, angka partisipasi pemilih pada Pilgub 2008 bisa mencapai 50,74 persen. Kemudian, pada Pilgub edisi berikutnya tahun 2013, angka partisipasi pemilih turun jadi 45,73 persen.

”Kalau untuk pelaksanaan Pilbup, pileg atau pilpres, tingkat pastisipasi pemilih bisa sampai 70 persen. Kita akan berupaya agar dalam Pilgub tahun ini, angka partisipasi  pemilih bisa meningkat. Target kita, angka partisipasi bisa mencapai 70 persen. Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih, kita libatkan berbagai stakeholder terkait,” tegasnya.

Afrosin menambahkan, terkait pelaksanaan Pilgub, pihaknya sudah melakukan persiapan secara internal pada staf sekretariat KPU. Kemudian, pembentukan badan penyelenggara Pilgub dilevel kecamatan dan desa juga sudah dilantik beberapa waktu lalu.

”Beberapa tahapan Pilgub sudah kita laksanakan dengan lancar sesuai jadwal. Untuk pelaksanaan Pilgub 2018 kita juga dapat alokasi dana sekitar Rp 29 miliar. Dana sebesar ini kita perkirakan sangat mencukupi,” imbuhnya.

Editor: Supriyadi

KPU Grobogan Siapkan 2.363 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Pilgub 2018

MuriaNewsCom, GroboganKPU Grobogan dalam waktu dekat akan segera melangsungkan kegiatan pemutakhiran data pemilih yang akan digunakan dalam Pilgub Jateng 2018. Untuk memastikan jumlah pemilih dalam Pilgub, KPU Grobogan mengerahkan ribuan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP).

Total ada 2.363 orang yang disiapkan untuk melakukan pendataan. Jumlah petugas sebanyak ini disesuaikan dengan banyaknya TPS yang disiapkan dalam pilkada nanti.

”Kebijakan yang kita ambil, tiap PPDP akan memutakhirkan data di satu TPS. Makanya, jumlah PPDP kita sesuaikan dengan jumlah TPS yang ada,” jelas Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif, Rabu (17/1/2018).

Dia menjelaskan, untuk PPDP nanti diusulkan pada KPU Kabupaten oleh PPS melalui PPK. Kemudian, PPDP diutamakan adalah warga yang ada di sekitar TPS tersebut atau bisa diambilkan dari unsur ketua RT dan RW karena dinilai cukup memahami kondisi lingkungan.

Arfosin menambahkan, setelah PPDP terbentuk mereka akan memulai tugasnya pada 20 Januari hingga 18 Februari mendatang. Hasil laporan dari PPDP sebagai dasar untuk menentukan daftar pemilih sementara.

”Saat ini, PPDP sudah dibentuk dan hari ini sedang diberikan pembekalan teknis serempak diseluruh kecamatan. Beberapa hari lagi, proses pemutakhiran data akan dilakukan,” imbuhnya.

Editor: Supriyadi

Beri Pemahaman Pemilih Pemula, KPU Grobogan Gelar Sosialisasi Pemilu ke Sekolah

Komisioner KPU Grobogan Jati Purnomo menyampaikan sosialisasi pemilu pada siswa SMA Muhammadiyah Purwodadi, Grobogan, Sabtu (23/12/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Komisioner KPU Grobogan Jati Purnomo merasa cukup lega saat melangsungkan  sosialisasi Pemilu di SMA Muhammadiyah Purwodadi, Grobogan, Sabtu (23/12/2017).

Hal ini terkait dengan penegasan para siswa kelas XII atau pemilih pemula yang siap menggunakan hak pilih perdana dalam Pilgub 27 Juni 2018 mendatang.

”Pelaksanaan Pilgub tahun depan adalah kesempatan pertama kami untuk menggunakan hak pilih. Dan, kami siap menyukseskan Pilgub dengan menggunakan hak pilih,” cetus beberapa siswa.

Meski antusias, sebagian siswa tersebut ternyata tidak tahu apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum dalam Pilgub mendatang. Terkait masalah ini, Jati meminta agar siswa nantinya mengecek di desanya masing-masing untuk memastikan namanya sudah masuk dalam daftar pemilih.

Menurut Jati, selain di SMA Muhammadiyah Purwodadi, pihaknya juga merencanakan untuk melakukan sosialisasi pada pemilih pemula di sejumlah lainnya. Sosialisasi pada pelajar itu dilakukan karena ada puluhan ribu pelajar yang diperkirakan jadi pemilih pemula.

”Melalui sosialisasi ini, kami ingin mendapat masukan sekaligus menyebarkan informasi pilkada pada berbagai pihak. Harapannya, angka partisipasi pemilih pada pelaksanaan pemilu mendatang bisa meningkat. Baik itu Pilkada, Pilgub, Pilpres maupun Pileg,” katanya.

Editor: Supriyadi

Jelang Pemilu Legislatif 2019, Muncul Wacana Penambahan Dapil di Grobogan, Ini Skemanya

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Agus Riwanto menyampaikan simulasi penataan daerah pemilihan dalam Rapat Kerja Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Grobogan dalam Pemilu Legislatif 2019, Senin (3/12/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, GroboganRapat Kerja Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Grobogan dalam Pemilu Legislatif 2019 yang diselenggarakan KPU Grobogan sempat memunculkan satu wacana baru, Senin (3/12/2017). Yakni, usulan penambahan daerah pemilihan (dapil) dalam pemilu legislatif (Pileg) 2019 menjadi 6.

Sebelumnya, ada 5 Dapil yang ada di Grobogan. Yakni, Dapil 1 yang meliputi Kecamatan Geyer, Toroh, dan Purwodadi. Kemudian, dapil 2 (Karangrayung, Godong, Klambu, Penawangan, dan Brati. Untuk dapil 3 (Tegowanu, Gubug, Kedungjati, dan Tanggungharjo). Sedangkan dapil 4 (Ngaringan, Wirosari, Tawangharjo, dan Grobogan). Terakhir, dapil 5 (Kradenan, Pulokulon, dan Gabus).

Ketua KPU Grobogan Afrozin Arif menuturkan, wacana perubahan terjadi pada dapil 2. Untuk dapil 2 diusulkan diisi Kecamatan Karangrayung, Godong, dan Penawangan. Sedangkan Kecamatan Brati, Klambu masuk dapil 3 ditambah Kecamatan Grobogan yang sebelumnya masuk dapil 4.

Namun usulan tersebut tidak mendapat persetujuan dari peserta rakor. Mayoritas menghendaki tetap menggunakan format 5 dapil seperti sebelumnya.

“Jika ada 5 dapil maka yang tidak terwakili hanya 8.000 pemilih. Namun jika menggunakan 6 dapil, justru yang tidak terwakili sampai 17 ribu pemilih. Hal ini dihitung berdasarkan jumlah penduduk dalam Data Agregat DAK 2 Kabupaten Grobogan. Data masih bisa berubah menunggu data terbaru dari Disdukcapil Grobogan,” ujarnya.

Pada Data Agregat DAK 2 Grobogan, jumlah penduduk tercatat 1.179.448 orang pada Pemilu 2014. Dalam pileg 2014 jumlah kursi DPRD Grobogan ada 50 dengan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) 23.588.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Agus Riwanto yang jadi  narasumber raker tersebut mengatakan, penambahan dapil di Grobogan masih memungkinkan. Dengan catatan, ada penambahan jumlah penduduk lebih dari 10 persen.  

“Usulan yang muncul masih merupakan simulasi. Penambahan dapil tersebut masih menunggu data pasti dari Dinas Catatan Sipil dan data dari Kemendagri yang baru diberikan 17 Desember nanti. Simulasi tadi kita pakai berdasarkan DAK pemilu Gubernur 2018,” katanya.

Editor: Supriyadi

4 Partai Politik di Grobogan Daftar Lagi ke KPU, Ini Alasannya

Pengurus Partai Republik menyerahkan berkas pendaftaran lagi ke KPU Grobogan, Rabu (22/11/2017) malam. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, GroboganSebanyak empat parpol melakukan pendaftaran lagi ke KPU Grobogan hingga batas akhir, Rabu (22/11/2017) hingga pukul 24.00 WIB. Keempat parpol tersebut adalah PBB, PIKA, Partai Republik dan Partai Idaman.

Pada masa pendaftaran pertama yang dilangsungkan 3-16 Oktober, keempat parpol itu sudah mendaftarkan berkas ke KPU Grobogan. Namun, berdasarkan keputusan KPU Pusat ada sembilan parpol yang dinyatakan tidak lolos.

Nama PBB, PIKA, Partai Republik dan Partai Idaman terdapat dalam sembilan parpol yang tidak lolos tersebut. Terkait dengan keputusan tersebut, sembilan parpol itu akhirnya mengajukan gugatan ke Bawaslu. Gugatan itu akhirnya diterima dan KPU diminta menerima dan memeriksa kembali berkas pendaftaran sembilan parpol tersebut.

Komisioner KPU Grobogan Siti Lailatul Fauzizah menyatakan, hingga batas akhir hanya ada empat parpol yang menyerahkan kembali berkas pendaftaran untuk diperiksa. Yakni, PBB, PIKA, Partai Republik dan Partai Idaman.

Dijelaskan, berkas PIKA dan Partai Idaman berkas yang disampaikan sama dengan saat pendaftaran sebelumnya. Sedangkan PBB dan Partai Republik menyerahkan berkas baru yang berisi foto kopi KTA dan KTP keanggotaan partainya.

Ia menyatakan, setelah penerimaan berkas berakhir, pihaknya akan melanjutkan tahapan verifikasi administrasi terkait data keanggotaan ganda eksternal keempat parpol tersebut.

”Jadwal verifikasi administrasi sampai 30 November mendatang,” katanya.

Editor: Supriyadi

Berkas Administrasi 4 Parpol di Grobogan Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat

KPU Grobogan melangsungkan acara penyampaian hasil penelitian administrasi 13 parpol calon peserta pemilu 2019, Jumat (17/11/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, GroboganBerkas administrasi empat parpol di Grobogan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Hal itu disampaikan dalam acara penyampaian hasil penelitian administrasi 13 parpol calon peserta pemilu 2019 di kantor KPU Grobogan, Jumat (17/11/2017).

Keempat parpol yang berkas administrasinya TMS tersebut adalah Partai Nasdem, PPP, Partai Berkarya dan Partai Garuda. Setelah diteliti, banyaknya anggota parpol yang diserahkan berkurang sehingga belum mencapai jumlah minimal dukungan. Sesuai ketentuan, jumlah minimal dukungan adalah 1.000 atau seperseribu dari jumlah pemilih.

Saat pendaftaran, anggota parpol yang diserahkan Partai Nasdem sebanyak 1.240 orang. Setelah diteliti, dari jumlah anggota itu ada 876 yang memenuhi syarat (MS) dan 404 TMS.

Kemudian, anggota parpol yang diserahkan PPP sebanyak 1.206 orang. Setelah diteliti, hanya ada 841 yang dinyatakan MS dan 365 TMS.

Untuk Partai Berkarya, jumlah anggota parpol yang diserahkan sebanyak 1.526 orang. Dari hasil penelitian 474 MS dan 1.052 TMS. Sedangkan, jumlah anggota parpol yang diserahkan Partai Garuda sebanyak 1.244 orang. Hasil penelitiannya, semuanya dinyatakan TMS.

Untuk berkas administrasi 9 parpol lainnya juga ditemukan data anggota yang TMS setelah dilakukan pengecekan lapangan. Namun, jumlah keseluruhan anggota parpol yang diserahkan masih diatas jumlah minimal dukungan.

Sebagai contoh adalah Partai Hanura yang menyerahkan data anggota sebanyak 1.985 orang. Setelah diteliti ada 1.982 MS dan 3 TMS.

Komisioner KPU Grobogan Siti Lailatul Fauzizah menyatakan, data anggota parpol yang diserahkan dinyatakan TMS karena beberapa hal. Antara lain, bukti dokumennya  tidak sah atau sudah habis masa berlakunya.

“Kemudian ada data keanggotaan ternyata ganda dengan parpol lainnya. Ada juga yang merasa tidak memberikan dukungan ketika dicek ke lapangan,” katanya.

Setelah acara penyampaian hasil penelitian administrasi, parpol diberikan kesempatan untuk memperbaiki berkas. Masa perbaikan dilakukan mulai 18 November hingga 1 Desember

Editor: Supriyadi

Perekrutan Selesai, Ratusan Anggota PPS Grobogan Tunggu Pelantikan

Staf sekeretariat KPU Grobogan usai menempelkan daftar nama anggota PPS yang dipasang dipapan pengumuman. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – KPU Grobogan akhirnya berhasil menyelesaikan tahapan petugas penyelenggara pemilu untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 di tingkat desa atau Panitia Pemungutan Suara (PPS). Hal itu disampaikan Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif saat ditemui di kantornya, Senin (13/11/2017).

“Nama yang terpilih jadi PPS sudah kita tetapkan Jumat 10 November. Daftarnya bisa dilihat di papan pengumuman karena sudah kita pasang disitu,” jelasnya.

Menurutnya, pendaftaran calon anggota PPS dimulai 13 Oktober sampai 3 November. Berkas pendaftaran PPS dikirimkan ke kantor kecamatan masing-masing.

Untuk kebutuhan PPS di 280 desa/kelurahan diperlukan 840 orang. Tiap desa/kelurahan ada 3 orang PPS.

Afrosin menyatakan, saat ini, pihaknya sedang menjadwalkan acara pelantikan PPS. Rencananya, pelantikan akan dilangsungkan 25 atau 26 November nanti.

Untuk pelantikan semua anggota PPS bisa dilakukan oleh pihak KPU Grobogan. Namun, bisa juga pelantikan PPS itu didelegasikan pada PPK atas nama KPU Grobogan.

“Untuk pelantikan PPS kita masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari KPU Provinsi. Yang pasti, jadwalnya sudah kita siapkan,” imbuhnya

Editor: Supriyadi

Seleksi Tertulis, 66 Calon Anggota PPK Grobogan Tereliminasi

Salah seorang pelamar calon anggota PPK sedang melihat pengumuman hasil seleksi tertulis di papan pengumuman KPU Grobogan, Selasa (24/10/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Sesuai rencana semula, KPU Grobogan akhirnya mengumumkan cama calon anggota PPK Pilgub 2018 yang lolos seleksi tertulis. Nama calon anggota PPK yang lolos seleksi tertulis ditempelkan pada papan pengumuman di samping kantor KPU Grobogan, Selasa (24/10/2017).

Berdasarkan pengumuman tersebut, jumlah calon anggota PPK yang dinyatakan lolos seleksi tertulis ada 190 orang. Dengan demikian, ada 66 calon PPK yang tidak lolos seleksi tertulis.

Baca: Pasangan Sejoli di Jepara Ini Nekat Mesum di Masjid, Diguyur Air Langsung Diarak ke Balai Desa

Pelakanaan seleksi tertulis calon anggota PPK sudah dilangsungkan di gedung Riptaloka, Setda Grobogan, Minggu siang kemarin. Total pendaftar calon anggota PPK ada 271 orang. Namun, saat tes tertulis hanya diikuti 256 orang karena ada 15 orang yang tidak hadir.

Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif mengatakan, setelah tes tertulis, masih ada satu tahapan lagi yang akan dilakukan dalam proses seleksi calon anggota PPK. Yakni, seleksi wawancara yang dijadwalkan 27-28 Oktober mendatang.

”Seleksi wawancana kita langsungkan dalam dua hari. Tempatnya di aula kantor KPU Grobogan,” jelasnya.

Baca: Pasangan yang Digerebek Ternyata Sudah 5 Kali Mesum di Masjid

Afrosin menyatakan, jumlah personil PPK yang dibutuhkan sebanyak 5 orang tiap kecamatan. Dengan demikian, total kebutuhan untuk PPK nanti hanya ada 95 orang.

Selain PPK, pihaknya juga membuka pendaftaran calon anggota PPS yang dibuka bersamaan dengan penerimaan PPK. Namun, masa pendaftarannya lebih panjang. Yakni, sampai 2 November mendatang.

Untuk kebutuhan PPS di 280 desa/kelurahan diperlukan 840 orang. Tiap desa/kelurahan ada 3 orang PPS.

Editor: Supriyadi

Baca: Pasangan Mesum di Masjid Brantaksekarjati Jepara Terancam Hukuman 2 Tahun 8 Bulan Penjara

Pendaftaran Diperpanjang, Kuota PPK 3 Kecamatan di Grobogan Terpenuhi

Staf KPU Grobogan menempel nama pendaftar PPK yang lolos seleksi administrasi di papan pengumuman, Jumat (20/10/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MurianewsCom, GroboganJumlah pendaftar calon anggota PPK untuk pelaksanaan Pilgub 2018 di tiga kecamatan akhirnya memenuhi kouta. Hal ini terjadi menyusul adanya beberapa pendaftar baru dalam masa perpanjangan pendaftaran yang dilakukan pihak KPU Grobogan.

Masa pendaftaran calon anggota badan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan (PPK) di Grobogan sudah resmi ditutup Selasa (17/10/2017) kemarin. Namun, pihak KPU Grobogan memutuskan untuk memperpanjang waktu pendaftaran calon anggota PPK di tiga kecamatan. Yakni, Kecamatan Karangrayung, Ngaringan, dan Kedungjati.

Perpanjangan masa pendaftaran di tiga kecamatan hingga Jumat (20/102017) itu dilakukan karena jumlah pendaftarnya kurang dari kuota. Untuk Kecamatan Karangrayung dan Ngaringan masing-masing ada 9 pendaftar dan Kecamatan Kedungjati hanya 7 pendaftar saja. Sesuai ketentuan, jumlah pendaftar di tiap kecamatan minimal dua kali kuota penerimaan atau 10 orang.

Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif menyatakan, dalam masa perpanjangan ada 3 pendaftar PPK di Kecamatan Karangrayung sehingga jumlahnya jadi 12 orang. Kemudian, di Kecamatan Ngaringan jumlahnya pendaftar jadi 11 orang karena ada tambahan baru 2 orang.

“Pendaftara tambahan paling banyak ada di Kecamatan Kedungjati. Yakni, ada 6 orang sehingga jumlah pendaftarnya jadi 13 orang. Perpanjangan masa pendaftaran hanya di tiga kecamatan itu saja karena lainnya sudah memenuhi kuota,” jelasnya.

Setelah masa pendaftaran ditutup, pihaknya langsung melakukan seleksi administrasi pada pendaftar PPK. Jumlah pendaftar yang lolos seleksi administrasi ada 271 orang. Kemudian, bagi yang dinyatakan lolos, masih harus menjalani seleksi tertulis. Untuk pelaksanaan seleksi tertulis akan dilangsungkan hari Minggu 22 Oktober jam 13.00 WIB.

“Tempatnya di gedung Riptaloka, Setda Grobogan. Untuk nama calon yang lolos seleksi administrasi sudah kita tempel di papan pengumuman kantor KPU Grobogan,” jelasnya.

Editor: Supriyadi

Berkas Sempat Hilang, PBB Grobogan Akhirnya Dinyatakan Lengkap Sebagai Peserta Pemilu

Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif (kiri) saat memeriksa berkas pendaftaran yang diserahkan pengurus Partai Bulan Bintang, Selasa (17/10/2017) malam. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Berkas dua parpol di Grobogan akhirnya dinyatakan lengkap oleh KPU dalam masa perbaikan 1×24 jam, setelah waktu pendaftaran ditutup. Kedua parpol ini adalah Partai Indonesia Kerja (PIKA) dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Sedangkan berkas Partai Republik yang diserahkan menjelang batas akhir masa perbaikan 1×24 jam hanya diberi tanda terima ceklist karena belum lengkap. Ketiga parpol ini menyerahkan berkas pendaftaran dalam waktu hampir bersamaan, Selasa (17/10/2017) malam.

Sehari sebelumnya, ketiga parpol itu sebelumnya sudah melakukan penyerahan berkas bersama 17 parpol lainnya. Namun, setelah diteliti berkas yang dimasukkan belum lengkap sehingga ada kesempatan untuk memperbaiki.

Sementara berkas 14 parpol dinyatakan lengkap karena data keanggotaan sudah sesuai data yang masuk dalam Sistim Informasi Partai Politik (Sipol) KPU Pusat. Yakni, Partai Perindo, Nasdem, Hanura, PKS, Gerindra, PPP, Golkar, Partai Berkarya, Gerakan Pembaharuan Indonesia, Partai Demokrat, PDIP, Partai Idaman, PAN, dan PKB.

Khusus untuk pendaftaran PBB, sempat diwarnai sebuah peristiwa hilangnya semua berkas. Bahkan, Ketua PBB Grobogan Puji Daryana sempat membuat laporan kehilangan berkas yang berisi fotokopi KTA dan KTP anggota serta SK kepengurusan pada pihak kepolisian.

”Berkas saya masukkan dalam tas dan saya taruh dibelakang. Saat perjalanan naik motor dari Semarang menuju Purwodadi, tasnya jatuh dan tidak saya ketahui. Akhirnya saya bikin laporan kehilangan ke Polsek Purwodadi,” kata Puji Daryana.

Meski berkasnya hilang, pengurus PBB tetap mendaftar ke KPU pada Senin (16/10/2017). Namun, pihak KPU menyatakan berkasnya belum lengkap dan diberi kesempatan memperbaiki dalam waktu 1 x 24 jam.  

Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif mengungkapkan, sesuai data dalam Sipol KPU Pusat, ada 22 parpol yang terdata di Grobogan. Dengan demikian, ada lima parpol yang tidak memasukkan berkas pendaftaran hingga batas akhir yang sudah ditentukan. Masing-masing, PKPI, PSI, PBI, PPB dan Parsindo.

”Setelah masa pendaftaran, tahapan selanjutnya akan segera kita lakukan. Yakni, verifikasi administrasi dan faktual dari data yang sudah diserahkan masing-masing parpol,” katanya.

Editor: Supriyadi

Hingga Sore, Baru 11 Parpol di Grobogan yang Menyerahkan Berkas Pendaftaran ke KPU

Pengurus Partai Golkar Grobogan menyerahkan berkas syarat pendaftaran ke kantor KPU Grobogan, Senin (16/10/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Suasana kantor KPU Grobogan terlihat ramai pada hari terakhir masa pendaftaran partai politik dan penyerahan syarat pendaftaran peserta Pemilu 2019, Senin (16/10/2017). Dari pagi hingga sore, ada enam parpol yang menyerahkan berkas pendaftaran ke kantor KPU.

Yakni, PKS, Partai Golkar, PPP, Gerakan Pembaharuan Indonesia, Partai Demokrat dan Partai Berkarya. Setelah diverifikasi, berkas yang diajukan keenam parpol itu dinyatakan lengkap oleh pihak KPU.

Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif menyatakan, hingga sore, total ada 11 parpol yang sudah menyerahkan berkas syarat pendaftaran ada. Beberapa hari sebelumnya, sudah ada parpol yang menyerahkan. Masing-masing, Perindo, Nasdem, Gerindra, Hanura, dan PDIP.

Menurut Afrosin, sesuai data yang masuk dalam Sistim Informasi Partai Politik (Sipol) KPU Pusat, ada 22 parpol yang terdata di Grobogan. Pada hari terakhir, penyerahan berkas syarat pendaftaran dibuka hingga pukul 24.00 WIB. Pendaftaran partai politik dan penyerahan syarakat pendaftaran peserta Pemilu 2019 sudah dibuka sejak 3 Oktober lalu.

“Sesuai Sipol ada 22 parpol disini. Sampai sore ini baru 11 parpol yang menyerahkan berkas. Jadi, penyerahan berkas untuk 11 parpol lainnya kita tunggu sampai dinihari nanti,” katanya. 

Editor: Supriyadi

KPU Grobogan Buka Lowongan PPK dan PPS Pilgub. Ini Jadwalnya

KPU Grobogan melangsungkan rapat koordinasi pembentukan badan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan (PPK) dan desa (PPS) untuk pelaksanakaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018, Selasa (10/10/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Rekrutmen badan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan (PPK) dan desa (PPS) untuk pelaksanakaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 akan segera dilakukan KPU Grobogan.

Hal itu terungkap dalam rakor pembentukan PPK dan PPS yang dilangsungkan di aula KPU Grobogan, Selasa (10/10/2017).

Selain KPU, rakor juga mengundang beberapa instansi terkait lainnya. Antara lain dari Panwas, Dinas Kesehatan, Bagian Tata Pemerintahan dan unsur kecamatan.

Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif menyatakan, pendaftaran calon anggota PPK dimulai 13-17 Oktober mendatang. Untuk penerimaan PPK dibutuhkan 95 orang.

”Personel PPK sebanyak 5 orang tiap kecamatan. Karena ada 19 kecamatan maka kebutuhannya ada 95 orang,” jelasnya.

Untuk pendaftaran calon anggota PPS waktunya lebih panjang. Yakni mulai 13 Oktober sampai 2 November. Untuk kebutuhan PPS di 280 desa/kelurahan diperlukan 840 orang. Tiap desa/kelurahan ada 3 orang PPS.

Afrosin menyatakan, untuk berkas pendaftaran PPK diserahkan ke kantor KPU Grobogan. Sedangkan pendaftaran PPS dikirimkan ke kantor kecamatan masing-masing.

Mengenai persyaratan yang diperlukan untuk calon anggota PPK dan PPS hampir sama. Antara lain, batasan usia minimal 17 tahun saat pendaftaran dan pendidikan minimal SLTA.

Kemudian, belum pernah 2 kali periodesasi sebagai badan penyelenggara pemilu pada tingkatan yang sama. Syarat lainnya adalah sehat jasmani dan rohani.

”Bagi masyarakat yang berminat mendaftar sebagai PPK atau PPS harap mempersiapkan berkas karena pendaftaran akan segera dibuka,” imbuhnya. 

Editor: Supriyadi

Puluhan Mahasiswa STAIG Grobogan Datangi Kantor KPU, Ini Penyebabnya

Puluhan mahasiswa STAIG Grobogan berkunjung ke kantor KPU untuk belajar masalah demokrasi, Jumat (8/9/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Kantor KPU Grobogan yang biasanya sepi mendadak ramai, Jumat (8/9/2017). Puluhan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Grobogan (STAIG) terlihat berjubel di kantor penyelenggara pemilu yang berada di Jalan S Parman Purwodadi tersebut.

Selain mahasiwa baru, ada sejumlah pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa dan dosen juga ikut mendampingi kedatangannya ke Kantor KPU Grobogan.

Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif mengatakan, jumlah rombongan dari STAIG sekitar 50 orang. Tujuan mereka datang ke kantornya dalam rangka belajar masalah penyelenggaraan pemilu.

”Saya ajak mereka ke rumah pintar pemilu (RPP) yang sudah tersedia di kantor KPU Grobogan. Disini, kami berikan penjelasan lengkap mengenai masalah penyelenggaraan pemilu sejak orde baru sampai saat ini,” jelasnya.

Menurut Afrosin, RPP yang dimiliki diresmikan Bupati Grobogan Sri Sumarni, Kamis (27/7/2017) lalu. Keberadaan RPP yang diberi label ‘Serambi Pemilu’ ini menempati ruangan yang sebelumnya dipakai untuk aula. RPP yang boleh diakses masyarakat luas ini berfungsi seperti sebuah perpustakaan.

Di dalam RPP berisikan berbagai informasi mengenai perjalanan Pemilu di Indonesia. Tidak hanya itu, sejumlah aturan perundang-undangan, hasil pemilu dan kliping pemberitaan juga tersedia dalam bentuk buku maupun digital.

”Tujuan RPP memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan Pemilu yang lalau maupun yang akan dilaksanakan mendatang. Di sini juga tersedia berbagai macam informasi dan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu sampai kepada tata cara Pemilu.  Termasuk menganai Pemilukada dan pilpres,” katanya.

Dalam RPP juga dilengkapi tayangan video pelaksanaan perjalanan Pemilu yang ada di Indonesia dan Kabupaten Grobogan. Untuk menyimak video ini disediakan satu ruangan tersendiri di bagian belakang kantor KPU.

”RPP ini merupakan program KPU Pusat untuk media sosialisasi dan edukasi bagi seluruh masyarakat. RPP ini terbuka untuk umum. Siapa saja boleh datang kesini. Oleh sebab itu, saya mengapresiasi adanya kunjungan dari STAIG ini,” cetusnya.

Selain memberikan informasi, tujuan lain RPP adalah untuk mencerdaskan pengunjung agar tidak canggung ketika mengikuti tahapan Pemilu. Terutama kepada para pemilih pemula. Diharapkan, dengan adanya RPP ini akan berdampak dengan naiknya partisipasi masyarakat dalam memberikan hak politiknya.

Editor: Supriyadi

Setelah Tersimpan 3 Tahun di KPU Grobogan, Logistik Pilgub Jateng Akhirnya Bisa Dilelangkan

Sejumlah staf KPU Grobogan sedang menimbang logistik eks Pilgub 2013 yang akan dilelang. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Sejumlah staf KPU Grobogan sedang menimbang logistik eks Pilgub 2013 yang akan dilelang. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom,Grobogan – KPU Grobogan akhirnya berhasil melelangkan logistik yang sebelumnya digunakan dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2013 lalu. Hal itu disampaikan Sekretaris KPU Grobogan Amin Nur Hatta pada wartawan, Kamis (24/11/2016).

“Baru saja proses lelang kita lakukan. Pembeli atau pemenangnya adalah warga Purwodadi,” kata Amin didampingi Kasubag Umum Anung Pramono.

Menurut Amin, logistik eks pilgub yang sudah selesai dilelang tersebut terdiri dari beberapa item. Antara lain, logistik surat suara sebanyak 5.932 kg, 561 kg sampul. 1.424 tanda pengenal, 7 kg alat coblos serta 12 kg gembok.

“Logistik eks pilgub ditaksir dengan harga limit Rp 12,5 juta. Tetapi, dalam proses lelang laku Rp 12,7 juta. Dalam pelaksanaan lelang, kita juga melibatkan pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang,” jelasnya.

Dijelaskan, untuk penghapusan barang milik negara, seperti bekas logistik pilkada tidak bisa dilakukan begitu saja. Tetapi, minimal harus menunggu dua tahun setelah gubernur dan wakilnya dilantik baru bisa diusulkan ke Kantor Arsip Nasional RI dan KPU pusat untuk penghapusan barang. Setelah mendapat persetujuan, baru mengajukan permohonan menyelenggarakan lelang ke KPKNL.

Amin mengatakan, dalam waktu dekat, pihaknya juga sedang menyiapkan proses lelang barang milik negara lagi. Yakni, logistik eks Pemilihan Legislatif 2014.

“Untuk lelang logistik eks pileg masih kita persiapkan dengan pihak KPKNL. Jumlah logistik eks pileg ini jumlahnya jauh lebih banyak dibanding logistik eks pilgub. Untuk pengumuman lelang logistik eks pileg rencananya kita unggah lewat internet karena nilainya cukup besar,” imbuhnya.

Editor : Kholistiono

KPU Grobogan Dapat Surat dari Mendagri Terkait Jabatan Wakil Bupati, Ini Isinya

 Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif dalam sebuah acara debat kandidat cabup dan cawabup beberapa waktu lalu (MuriaNewsCom)


Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif dalam sebuah acara debat kandidat cabup dan cawabup beberapa waktu lalu (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Grobogan – Proses pengisian posisi Wakil Bupati Grobogan tampaknya belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Hal ini terkait dengan adaya surat dari Mendagri yang diterima KPU belum lama ini.
Dalam surat berisi salinan keputusan Mendagri No 132.33-4797 Tahun 2016 itu berisi mengenai penarikan kembali keputusan Mendagri sebelumnya tentang pengangkatan Wakil Bupati Grobogan.

Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif menegaskan, pihaknya menerima tembusan surat dari Gubernur Jawa Tengah yang ditandatangani asisten pemerintahan. Dalam surat itu dilampirkan pula keputusan Mendagri mengenai penarikan kembali keputusan sebelumnya.

Lebih lanjut dijelaskan, dalam keputusan sebelumnya dengan nomor 132.33.967, Mendagri telah mengesahkan pengangkatan Sri Sumarni dan Edy Maryono sebagai Bupati dan Wakil Bupati Grobogan terpilih masa jabatan 2016-2021.

Namun, pada akhirnya, hanya Sri Sumarni yang dilantik pada 21 Maret 2016 sebagai Bupati Grobogan. Sebab, Edy Maryono selaku wakil bupati terpilih telah meninggal dunia pada 11 Maret atau 10 hari sebelum dilakukan proses pelantikan.“Jadi sebelum pelantikan, SK untuk bupati dan wakil bupati itu sudah jadi. Mengingat wakil bupati terpilihnya meninggal maka SK yang sudah dibuat sebelumnya perlu dicabut,” jelasnya.

Ditanya soal pengisian posisi wakil bupati selanjutnya, Afrosin menyatakan, dalam surat tersebut tidak disertakan petunjuk dari Mendagri mengenai masalah tersebut. Menurutnya, untuk pengisian wakil bupati yang sudah kosong beberapa bulan tersebut, sudah bukan jadi kewenangan KPU.“Soal ini sudah jadi ranah Mendagri dan DPRD Grobogan. Tugas KPU dalam pilkada sudah berakhir ketika menetapkan pasangan bupati dan wakil bupati terpilih,” katanya.

Menurut Afrosin, proses pengisian wakil bupati ini memang tidak mudah dilakukan. Sebab, belum ada aturan hukum yang jelas untuk menggantikan wakil bupati terpilih yang meninggal dunia sebelum dilantik. “Dalam UU Pilkada atau peraturan KPU tidak mengatur masalah ini. Kalau meninggalnya setelah dilantik sudah diatur,” imbuhnya.

Editor : Kholistiono

Bupati Grobogan Apresiasi Kinerja KPU 

Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif menyerahkan buku hasil evaluasi dan pelaksanaan Pilkada. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif menyerahkan buku hasil evaluasi dan pelaksanaan Pilkada. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif beserta empat komisioner lainnya, Jumat (27/5/2016) menemui Bupati Grobogan di ruang kerjanya. Selain bersilaturahmi, agenda utama kunjungan itu adalah untuk menyerahkan buku tentang hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan pilkada tahun 2015 lalu.

Selain anggota KPU, hadir pula Sekretaris KPU Grobogan Amin Nur Hatta dan para kasubag kesekretariatan. Sebelum acara penyerahan buku, Sri Sumarni sempat berbincang santai dengan tamunya sekitar 30 menit.

Dalam kesempatan itu, Sri sempat mengapresiasi kinerja KPU dalam penyelenggaraan pilkada lalu yang dinilai sangat bagus. Di mana, dalam semua tahapan yang dilakukan, praktis tidak menimbulkan gejolak dari para pasangan calon, pendukung, dan masyarakat.

“Seperti kita ketahui, pelaksanaan pilkada kemarin berjalan lancar dan suasana juga sangat kondusif. Hal ini bisa terjadi berkat kerja sama yang baik dari KPU dan instansi lainnya,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif menambahkan, buku setebal 148 halaman yang diserahkan itu berisi laporan semua tahapan penyelenggaraan Pilkada. Mulai tahapan penyusunan anggaran sampai pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Pilkada.

Editor : Akrom Hazami

 

Evaluasi Pelaksanaan Pilkada, KPU Grobogan Gelar FGD

Pelaksanaan FGD pertama di wilayah barat untuk mendapatkan masukan terkait penyelenggaraan Pilkada 2015 lalu.(MuriaNewsCom/Dani Agus)

Pelaksanaan FGD pertama di wilayah barat untuk mendapatkan masukan terkait penyelenggaraan Pilkada 2015 lalu.(MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

GROBOGAN – Meski pelaksanaan seluruh tahapan pilkada sudah selesai akhir Desember 2015 lalu, namun KPU Grobogan masih menggelar kegiatan yang berkaitan dengan gawe besar warga Grobogan tersebut. Yakni, menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk mengevaluasi pelaksanaan pilkada lalu.

“Kita rencanakan FGD ini digelar di tiga titik. Yakni, wilayah barat, tengah dan timur,” kata Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif.

Dijelaskan, pelaksanaan FGD dimulai dari wilayah barat yang dilangsungkan hari ini Selasa (19/1/2016) di RM Makan Noroyono, Gubug. Dalam FGD ini ada beberapa pihak yang diundang. Di antaranya, camat, PPK, perwakilan PPS dan KPPS, serta dharma wanita.

“Untuk FGD kedua dan ketiga akan dilangsungkan Rabu dan Kamis lusa. FGD kedua akan dilangsungkan di Kecamatan Toroh dan terakhir di Kecamatan Wirosari.Dalam FGD ini pada prinsipnya kami ingin mendapat masukan terkait penyelenggaraan pilkada kemarin. Hal ini kita perlukan sebagai bahan perbaikan untuk penyelenggaraan pilkada selanjutnya,” kata Afrosin. (DANI AGUS/KHOLISTIONO)

Usulan Nama Calon Pengganti Sri Sumarni Sudah Masuk KPU Grobogan

Ilustrasi Kursi Dewan

Ilustrasi Kursi Dewan

 

GROBOGAN – Posisi anggota DPRD Grobogan yang ditinggalkan Sri Sumarni ketika maju sebagai calon bupati dalam Pilkada lalu dalam waktu dekat akan segera tergantikan. Hal ini menyusul masuknya surat permintaan pergantian antar waktu (PAW) yang dilayangkan pihak DPRD Grobogan ke KPU setempat.

Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif ketika dimintai komentarnya membenarkan jika permintaan PAW untuk Sri Sumarni sudah diterima beberapa hari lalu. Adapun usulan nama yang diajukan adalah Purwadi, caleg PDIP yang berasal dari dapil II.

Terkait adanya surat tersebut, rencananya KPU menggelar rapat pleno Senin (18/1/2016) untuk membahas masalah tersebut. Sesuai aturan KPU punya waktu tujuh hari untuk verifikasi nama yang diajukan dalam proses PAW tersebut. Proses verifikasi itu dilakukan, salah satunya untuk memastikan kalau nama yang diajukan untuk PAW adalah peraih suara terbanyak kedua setelah Sri Sumarni.

”Jadi tahapan PAW ini bermula dari surat permohonan dari partai kepada pimpinan DPRD. Kemudian pimpinan DPRD mengajukan permohonan ke KPU untuk proses PAW. Setelah itu, KPU nanti akan meneruskan pada gubernur,” jelasnya.

Disinggung soal PAW untuk anggota dewan lainnya Edy Maryono yang menjadi pasangan Sri Sumarni dalam Pilkada lalu, Afrosin menyatakan, sudah ada surat permintaan dari DPRD Grobogan bulan Desember lalu. Saat ini, prosesnya sudah sampai di tangan Gubernur Jawa Tengah. (DANI AGUS/TITIS W)

Puluhan Ribu Petugas Penyelenggara Pilkada Dapat Piagam Penghargaan

Piagam untuk petugas penyelengara Pilkada sedang disiapkan oleh staf KPU Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Piagam untuk petugas penyelengara Pilkada sedang disiapkan oleh staf KPU Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

GROBOGAN – Selain mendapatkan honor, para petugas penyelengara Pilkada yang dihelat 9 Desember lalu memperoleh piagam penghargaan dari KPU Grobogan. Hal itu diberikan sebagai salah satu bentuk ungkapan terima kasih atas jerih payah yang mereka lakukan selama ini.

”Semua petugas penyelenggara ini kita beri piagam sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras mereka dalam Pilkada kemarin. Yakni, dari petugas tingkat kecamatan hingga yang ada di TPS,” kata Sekretaris KPU Grobogan Amin Nur Hata.

Menurutnya, jumlah petugas penyelenggara keseluruhan ada 25.246 orang. Rinciannya, 5 anggota KPU dan 24 staf sekretariatan. Kemudian, 152 anggota PPK dan 1.680 PPS, 16.366 KPPS, 4.676 Linmas, dan 2.343 petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP).

Amin menjelaskan, dalam pelaksanaan Pilkada kemarin dinilai cukup bagus, aman dan lancar. Baik sebelum maupun setelah pasca Pilkada tidak ada hambatan serius. Hal itu dinilai berkat kerja keras dari berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut.

Salah satunya adalah dari petugas penyelenggara Pilkada. Dimana, para petugas sudah melakukan semua tahapan sesuai dengan standar dan ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

”Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada semua pihak karena berhasil menyelenggarakan Pilkada dengan sukses. Selain petugas penyelenggara, dukungan pihak keamanan juga sangat besar selama pelaksanaan Pilkada kemarin,” imbuh Amin. (DANI AGUS/TITIS W)