Pelunasan PBB-P2 di Jepara Diprediksi Meningkat Jelang Jatuh Tempo

Warga melakukan pelunasan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Jepara, Kelurahan Ujung Batu. (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jepara memperkirakan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2), akan mulai meningkat jelang jatuh tempo pada 15 Agustus 2017. Hingga Senin (7/8/2017), baru terkumpul Rp 12.856.000.000 dari target pelunasan 2017 sebesar Rp 18.840.000.000.

Hal itu disampaikan oleh Kasubid Pendataan, Penetapan dan Pelaporan Pajak BPKAD Jepara, Ardhi. Dirinya mengungkapkan hal itu berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya. 

“Biasanya pelunasannya mepet-mepet tanggal jatuh tempo. Kalau di Jepara ini kan jatuh tempo pada tanggal 15 Agustus, kemungkinan mulai meningkat pembayarannya pada tanggal 12, 13, atau 14 Agustus,” tuturnya. 

Dirinya mengungkapkan sampai saat ini sudah ada sekitar 60 desa yang telah melunasi kewajiban mereka. Adapun, saat ini desa yang telah berpartisipasi dalam pembayaran PBB-P2 sekitar 130 desa. 

Ardhi menjelaskan, di Jepara ada 195 desa dan kelurahan. Untuk menggenjot partisipasi pelunasan pajak tersebut, pihaknya berinisiatif memberikan hadiah bagi mereka yang telah melunasi sebelum tenggat waktu. 

“Disediakan hadiah bagi mereka yang telah melunasi pajaknya. Untuk tingkat kecamatan disediakan televisi, sedangkan untuk tingkat kabupaten disediakan motor. Mekanismenya melalui pengundian,” tambah dia. 

 

Editor : Akrom Hazami

Pajak jadi Momok Warga, Ini Pesan Bupati Grobogan pada KPP Pratama Blora

Kepala KPP Pratama Wilayah Blora Udianto menyerahkan print out bukti laporan surat pemberitahuan (SPT) pajak tahunan 2017 pada Bupati Grobogan Sri Sumarni. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Bupati Grobogan Sri Sumarni menyampaikan beberapa pesan khusus saat menerima kunjungan Kepala KPP Pratama Wilayah Blora Udianto di ruang kerjanya, Selasa (14/3/2017). Yakni, pesan seputar masalah yang berkaitan dengan pajak.

“Saya minta dilakukan upaya pendekatan yang baik pada warga terkait masalah perpajakan. Jangan sampai masalah pajak ini jadi momok yang menakutkan buat warga,” pesannya.

Menurut Sri, pembayaran pajak ini memang perlu dilakukan oleh mereka yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak. Sebab, pembayaran pajak pada pemerintah ini nantinya akan dikembalikan lagi pada masyarakat untuk berbagai macam kegiatan pembangunan dan belanja daerah.

“Selama ini setoran pajak merupakan komponen penting bagi pemerintah. Sebab, sekitar 80 persen anggaran belanja pemerintah bersumber dari pendapatan pajak. Jika pendapatan pajak meningkat maka alokasi belanja untuk pemerintah pusat maupun daerah juga ikut naik,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Sri sempat pula menerima print out bukti laporan surat pemberitahuan (SPT) pajak tahunan yang diserahkan Udianto. Laporan SPT Sri itu sudah dilakukan melalui layanan e-filing beberapa hari lalu.

“Saya sudah melaporkan SPT tahunan beberapa hari lalu. Kepada para wajib pajak saya imbau untuk segera melaporkan SPT karena akhir bulan ini adalah batas jatuh temponya,” jelasnya.

Sementara itu, Udianto menyatakan, sejauh ini pihaknya sudah melakukan berbagai upaya pendekatan pada masyarakat. Yakni, melakukan sosialisasi masalah perpajakan ke berbagai kalangan. Bahkan, pihaknya juga melibatkan para tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam sosialisasi pajak tersebut.

Editor : Akrom Hazami

 

Cara Biar Bendahara Pemkab Grobogan Taat Pajak

Petugas dari KPP Pratama Blora menyampaikan penjelasan pada bendahara di semua SKPD dalam acara pembinaan teknis. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Kepala BPPKAD Grobogan Moh Sumarsono meminta para bendahara di semua SKPD agar betul-betul menyetorkan pajak atas kegiatan yang dilakukan. Penegasan itu disampaikan sekda saat membuka acara pembinaan teknis antara KPP Pratama Blora dengan BPPKAD dan Inspektorat Grobogan di ruang Riptaloka, Senin (13/3/2017).

“Kepada semua bendahara kegiatan saya tekankan agar tidak bermain-main dengan pajak. Segera setorkan pajak yang dikenakan terhadap semua kegiatan dari dana APBD,” tegasnya.

Menurutnya, penegasan itu perlu disampaikan karena sejauh ini belum semua bendahara menunaikan kewajiban perpajakannya. Hal itu bisa saja terjadi karena ada bendahara yang belum paham betul soal perhitungan pajak. Baik pajak PPh pasal 21, 22, 23, 25, pasal 4 ayat 2 dan PPN. Oleh sebab itu, para bendahara diminta untuk bertanya sejelas mungkin dengan petugas KPP Pratama Blora jika ada hal yang belum dimengerti.

“Saya mengapresiasi langkah KPP Pratama Blora yang bersedia hadir dalam acara ini. Melalui kegiatan ini saya harapkan nantinya tidak ada persoalan lagi dengan masalah pajak,” ungkapnya.

Marsono menambahkan, selama ini setoran pajak merupakan komponen penting berlangsungnya roda pemerintahan. Sebab, 70 persen anggaran belanja pemerintah bersumber dari pendapatan pajak. Jika pendapatan pajak meningkat maka alokasi belanja untuk pemerintah pusat maupun daerah juga ikut naik.

Sementara itu, Kepala KPP Pratama Blora Udianto menyatakan, dalam acara tersebut pihaknya memaparkan pada para bendahara terkait adanya beberapa regulasi baru mengenai masalah perpajakan. Para bendahara perlu mendapatkan penjelasan dengan lengkap agar bisa mengaplikasikan dalam pekerjaan.

“Banyak hal yang kita sampaikan tadi. Utamanya soal adanya beberapa regulasi terbaru,” katanya.

Editor : Akrom Hazami

Animo Tinggi, KPP Pratama Jepara Buka 11 Titik Gerai Amnesti Pajak

pajak

Pihak KPP Pratama Jepara terus menyiapkan diri menghadapi program amnesti pajak, Kamis. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

MuriaNewsCom, Jepara – Mempertimbangkan animo masyarakat yang cukup tinggi terhadap program amnesti pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama membuka sebanyak 11 titik gerai amnesti pajak. Gerai tersebut merupakan tempat layanan untuk program amnesti pajak dan ditempatkan di sejumlah lokasi, seperti di perbankan dan toko besar yang ada di Kabupaten Jepara.

Pembukaan pelayanan di luar kantor KPP Pratama tersebut dilakukan di BNI cabang Jepara, Kamis (25/8/2016). Secara simbolis, gerai tersebut dibuka ditandai dengan pemotongan pita di pintu ruangan khusus di lantai satu BNI cabang Jepara.

Kepala KPP Pratama Jepara Endaryono mengatakan, melalui gerai tersebut diharapkan semakin memudahkan pelayanan amnesti pajak bagi para masyarakat khususnya wajib pajak. Sebanyak 11 titik yang dipilih merupakan tempat yang dinilai strategis bagi masyarakat yang berpotensi memanfaatkan program amnesti pajak.

“Melihat animo masyarakat yang begitu tinggi terhadap program amnesti pajak, kami membuka layanan di tempat-tempat strategis. Seperti di perbankan agar semakin memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan pelayanan tentang amnesti pajak,” ujar Endaryono kepada MuriaNewsCom, Kamis (25/8/2016) usai meresmikan gerai amnesti pajak di kantor BNI cabang Jepara.

Menurutnya, khusus di perbankan memang untuk memberikan kemudahan. Ketika di bank, baik di BNI maupun di Bank Mandiri dan BRI, masyarakat bisa konsultasi dan mengurus langsung. Setelah semuanya selesai, berkasnya baru kemudian diserahkan ke kantor KPP Pratama Jepara.

“Digerai ini bisa dilakukan konsultasi dan pengurusan lainnya, termasuk membayar tebusan. Setelah berkas lengkap baru ke kantor KPP Pratama Jepara. Itu lebih mudah dan tidak perlu bolak-balik,” katanya.

Lebih lanjut Endaryono mengemukakan, selain di perbankan pihaknya juga membuka layanan di toko swalayan dan di kecamatan yang ada di Kabupaten Jepara. Untuk di kecamatan sendiri, pelayanan menggunakan mobil keliling yang telah terjadwal. Di toko dan di kecamatan tersebut dibuka layanan untuk lebih mendekatkan pelayanan dengan masyarakat.

“Ibaratnya kita lakukan jemput bola. Selain memudahkan juga mendekatkan layanan ke masyarakat,” katanya.

Sementara itu, pimpinan BNI cabang Jepara, Bagus Ardani Sutoyo mengatakan, pihaknya senang dapat bekerjasama secara langsung dengan KPP Pratama Jepara. Ia mengaku mendukung penuh program pemerintah khususnya memberikan penyadaran untuk taat pajak.

“Seperti yang kita ketahui bahwa pajak sangat penting bagi pembangunan negeri ini. Keuangan negara ditopang oleh sektor pajak. Kami di perbankan sangat mendukung itu,” ungkapnya.

Sejauh ini petugas yang ada di BNI telah dididik mengenai amnesti pajak baik di Jakarta maupun dari KPP Pratama Jepara melalui bintek. Sehingga nantinya pelayanan juga dapat dilakukan oleh petugasnya. Namun rencananya, pelayanan akan tetap didampingi dari petugas KPP Pratama Jepara.

Selain membuka gerai untuk layanan amnesti pajak. KPP Pratama Jepara juga menambah jam layanan. Tidak hanya jam kerja biasa saja, namun juga akhir pekan baik Sabtu maupun Minggu.

Editor : Akrom Hazami

Asyiknya Bukber Sambil Belajar Pajak dan Kesehatan di KPP Kudus

 

Asyiknya Bukber Sambil Belajar Pajak (e)

Puluhan anak yatim mengikuti buka bersama yang diselenggarakan Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Kudus. (MuriaNewsCom/Ayu Khazmi)

 KUDUS – Untuk mengisi kegiatan di Bulan Ramadan siang ini, Rabu (1/7/2015) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kabupaten Kudus diramaikan dengan sejumlah anak yatim, tepatnya di Aula KPP. Sekitar 50 peserta yang terdiri dari perwakilan sanggar binaan Yatim Mandiri mengikuti kegiatan pesantren Ramadan kreatif. Lanjutkan membaca